Upload
phungminh
View
232
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN LAMONGAN
PROSES BISNIS
1. UU No. 23 Tahun 2014
Pasal 25 Ayat (3)
Urusan pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Gubernur/Bupati dibantu oleh Instansi Vertikal di Daerah.
Pasal 25 Ayat (5)
Dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan umum di biayai dari APBN.
2. PP 18/2016
Pasal 122 ( PERALIHAN )
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Badan kesatuan Badan dan Politik tetap melaksanakan tugasnya dan anggaran penyelenggara urusan tersebut dibebankan pada APBD sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai urusan Pemerintahan Umum diundangkan.
3. PERDA Kabupaten Lamongan No.5 Tahun 2016
Pasal 11 ( PERALIHAN )
Perangkat daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Badan Kesatuan dan Politik yang terbentuk dengan SOTK sebelum Perda ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan pemerintahan umum diundangkan.
4. Peraturan Bupati Lamongan No.27 Tahun 2011
Tentang kedudukan dan Fungsi Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Lamongan.
1
2
3
4
Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat
Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik
Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan penggangguran.
5
TUJUAN KABUPATEN LAMONGAN
Bakesbangpol Kabupaten Lamongan
1. Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS
2. Meningkatnya ketersediaan dan keragaman pangan masyarakat
3. Meningkatnya jumlah transmigran yang berhasil
4. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5. Meningkatnya pelaksanaan keluarga berencana
6. Meningkatnya peran masyarakat dan lembaga dalam pembangunan desa
7. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga
8. Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah
9. Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan
10. Meningkatnya harmoni sosial dan wawasan kebangsaan
Indikator Sasaran:
% konflik ipoleksosbud, hukum dan HAM yang diselesaikan
11. Meningkatnya ketertiban masyarakat/ masyarakat taat hukum
12. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat
Indikator sasaran:
% Ormas, orpem, dan LSM yang terdaftar
% Partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi
BAKESBANGPOL
KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 2016-2021 DENGAN
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2016-2021
RPJMD TAHUN 2016 - 2021
VISI: TERWUJUDNYA LAMONGAN
LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING
MISI: MISI 1: MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MISI 2: MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH MISI 3: MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN MISI 4: MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK MISI 5: MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL
RENSTRA TAHUN 2016-2021
MISI 5 MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL
TUJUAN: Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmois dan berwawasan kebangsaan serta
sadar politik
SASARAN: 1. Meningkatnya harmoni sosial dan wawasan
kebangsaan 2. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat
INDIKATOR SASARAN: 1. Prosentase konflik ipoleksosbud, hukum dan
HAM yang diselesaikan 2. Prosentase Ormas, Orpem dan LSM yang
terdaftar 3. Posentase patisipasi masyarakat dalam pesta
demokrasi: - Pilpres - Pilgub - Pileg - Pilbup
Tugas :
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik
Fungsi :
Penyusunan kebijakan teknis dan strategis pembangunan bangsa dan politik;
Pelaksanaan pembinaan politik dalam negeri, idiologi negara dan pembinaan kesatuan bangsa;
Pelaksanaan fasilitasi kegiatan kesatuan bangsa dan politik
Pelaksanaan kajian strategis di bidang kesatuan bangsa;
Pengkoordinasian kegiatan kesatuan bangsa dan politik dengan instansi dan atau lembaga terkait;
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Kesbang dan Politik;
Pengendalian pelaksananan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggqaan badan;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
TUGAS DAN FUNGSI BAKESBANGPOL KABUPATEN LAMONGAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 27 TAHUN 2011
PROSES BISNIS INTI
• Meningkatnya harmoni sosial dan
wawasan kebangsaan
• Meningkatnya pendidikan politik
masyarakat
MANFAAT/OUTCOME Menurunnya angka konflik dan
meningkatnya pemahama terait
wasbang pada masyarakat. serta
meningatnya partisipasi
masyarakat dalam pesta
demokrasi
PROSES BISNIS BAKESBANGPOL
PROSES BISNIS MANAJEMEN
• Pengelolaan Program dan Anggaran
• Pengelolaan dan Pengembangan SDM
• Pengelolaan pengawasan dan akuntabilitas
• Pengelolaan organisasi dan tata laksana
PROSES BISNIS PENDUKUNG
• Peraturan Perundang Undangan meliputi
Tupoksi Organisasi
• SDM (Kompetensi dan Kesadaran Pegawai)
• Ketersediaan Sarana & Prasarana serta
• Teknologi Informasi
• Perencanaan yang Baik
• Ketersediaan Anggaran yang Cukup
STAKEHOLDERS
BUPATI, DPRD BPK,
KEMENTERIAN, PEMPROV,
OPD, MASYARAKAT
REGULASI
DANA
SDM
MASYARAKAT
DUKUNGAN KINERJA
BADAN PADA RPJMD
MISI 5
MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL
TUJUAN
Mewujudkan kehidupan
bermasyarakat yang harmois dan berwawasan
kebangsaan serta sadar politik
SASARAN
Meningkatnya Harmoni Sosial dan Wawasan Kebangsaan
INDIKATOR SASARAN
Persentase Konflik Ipoleksosbud, Hukum dan
HAM yang diselesaikan
INDIKATOR TUJUAN
• Prosentase penyelesaian konflik sosial
• Prosentase indeks demokrasi
Meningkatnya Pendidikan Politik
Masyarakat
Persentase Ormas, Orpem dan LSM yang terdaftar
PersentasePartisipasi Masyarakat dalam
mengikuti pesta demokrasi
VISI TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING
PROSES BISNIS INTI Mewujudkan kehidupan
bermasyarakat yang harmonis dan berwawasan kebangsaan serta
sadar politik
Meningkatnya Harmoni Sosial dan Wawasan Kebangsaan
Peningkatan Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan
Tindak Kriminal
konflik Ipoleksosbud yang ditangani
informasi yang difasilitasi terkait
dengan ipoleksosbud
kecamatan yang terpelihara
keamanannya
konflik sosial yang ditangani
Meningkatkan penanganan potensi
konflik dan pasca konflik
Pembuatan Peta Rawan Konflik
Merumuskan Indikator Konflik/ Identifikasi
Masalah
Monitoring wilayah terkait konflik ipoleksosbud
Koordinasi dengan pihak-pihak terkait (Kodim dan Polres)
Peningkatan pengembangan
wawasan kebangsaan
peningkatan wawasan kebangsaan
Monitoring daerah potensi konflik agama
Pengawasan Tenaga Kerja Asing
Sosialisasi terkait wawasan kebangsaan
Pembinaan resimen mahasiswa
Pebinaan Integrasi Bangsa
Meningkatnya Pendidikan Politik
Masyarakat
Peningkatan Pendidikan Politik
Masyarakat
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
mengikuti pesta demokrasi
LSM, Ormas atau Orpol yang menerima
bantuan
Fasilitasi Ormas Orpem dan LSM
Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Politik Kaum
Perempuan
Fasilitasi Kegiatan RANHAM
Sosialisasi UU Pemilu
LEVEL 0
LEVEL 1
LEVEL 2
LEVEL 3
LEVEL 4
PROSES BISNIS INTI
Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berwawasan kebangsaan
serta sadar politik
Meningkatnya Harmoni Sosial dan Wawasan Kebangsaan
Peningkatan Pemeliharaan
Kantrantibmas dan pencegahan Tindak
Kriminal
Meningkatkan penanganan potensi
konflik dan pasca konflik
Peningkatan pengembangan
wawasan kebangsaan
Meningkatnya Kesadaran Politik
Masyarakat
Peningkatan pendidikan politik
masyarakat
LEVEL 0
LEVEL 1
LEVEL 2
PROSES BISNIS DALAM PENCAPAIAN SASARAN
Meningkatnya Harmoni Sosial dan Wawasan Kebangsaan
Peningkatan Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan Tindak
Kriminal
konflik Ipoleksosbud yang ditangani
Meningkatkan penanganan potensi
konflik dan pasca konflik
Pembuatan Peta Rawan Konflik
Peningkatan pengembangan wawasan
kebangsaan
peningkatan wawasan kebangsaan
LEVEL 1
LEVEL 2
LEVEL 3
PROSES BISNIS DALAM PENCAPAIAN SASARAN
Peningkatan Pemeliharaan
Kantrantibmas dan pencegahan Tindak
Kriminal
konflik Ipoleksosbud yang ditangani
informasi yang difasilitasi terkait
dengan ipoleksosbud
kecamatan yang terpelihara
keamanannya
konflik sosial yang ditangani
Meningkatkan penanganan potensi
konflik dan pasca konflik
Pembuatan Peta Rawan Konflik
Merumuskan Indikator Konflik/
Identifikasi Masalah
Monitoring wilayah terkait konflik ipoleksosbud
Koordinasi dengan pihak-pihak terkait (Kodim dan Polres)
LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4
PROSES BISNIS DALAM PENCAPAIAN SASARAN
Peningkatan pengembangan
wawasan kebangsaan
peningkatan wawasan kebangsaan
Monitoring daerah potensi konflik agama
Pengawasan Tenaga Kerja Asing
Sosialisasi terkait wawasan kebangsaan
Pembinaan resimen mahasiswa
Pebinaan Integrasi Bangsa
LEVEL 2
LEVEL 3
LEVEL 4
PROSES BISNIS DALAM PENCAPAIAN SASARAN
Meningkatnya Pendidikan
Politik Masyarakat
Peningkatan Pendidikan Politik
Masyarakat
Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam mengikuti pesta
demokrasi
LSM, Ormas atau Orpol yang
menerima bantuan
Fasilitasi Ormas Orpem dan LSM
Sosialisasi Peningkatan Kesadaran
Politik Kaum Perempuan
Fasilitasi Kegiatan RANHAM
Sosialisasi UU Pemilu
LEVEL 1
LEVEL 2
LEVEL 3
LEVEL 4
PENGINTREGASIAN PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang
harmonis dan berwawasan kebangsaan serta sadar
politik
Meningkatnya Harmoni Sosial dan Wawasan Kebangsaan
Peningkatan Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan
Tindak Kriminal
konflik Ipoleksosbud yang ditangani
informasi yang difasilitasi terkait
dengan ipoleksosbud
kecamatan yang terpelihara
keamanannya
konflik sosial yang ditangani
Meningkatkan penanganan potensi
konflik dan pasca konflik
Pembuatan Peta Rawan Konflik
Merumuskan Indikator Konflik/
Identifikasi Masalah
Monitoring wilayah terkait konflik ipoleksosbud
Koordinasi dengan pihak-pihak terkait (Kodim dan Polres)
Peningkatan pengembangan
wawasan kebangsaan
peningkatan wawasan kebangsaan
Monitoring daerah potensi konflik agama
Pengawasan Tenaga Kerja Asing
Sosialisasi terkait wawasan kebangsaan
Pembinaan resimen mahasiswa
Pebinaan Integrasi Bangsa
Bidang Kajian Strategis dan Kewaspadaan
Subbid Kajian Strategis
Subbid Kewaspadaan
Bidang Integrasi Bangsa dan
Wasbang
Subbid Integrasi Bangsa
Subbid Wawasan Kebangsaan
SOTK PROSES BISNIS
Program Pemeliharaan Kantratibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Fasilitasi Kerjasama Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
Fasilitasi Forum Komunikasi Deteksi Dini Pada Masyarakat
Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Pembinaan dan Pengamanan Wilayah
Monitoring Poleksosbud
Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah
Fasilitasi Kegiatan RANHAM
Pembinaan Orang Asing, WNI Keturunan
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Peningkatann Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama /FKUB
Pemantauan dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat
Pusat Pendidikan wawasan Kebangsaan
Fasilitasi kegiatan resimen mahasiswa
Pembinaan Deradikalisasi dan wawasan Kebangsaan
Pembinaan Integrasi Bangsa
PENGINTREGASIAN PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berwawasan kebangsaan
serta sadar politik
Meningkatnya Pendidikan Politik
Masyarakat
Peningkatan Pendidikan Politik
Masyarakat
Peningkatan partisipasi masyarakat
dalam mengikuti pesta demokrasi
LSM, Ormas atau Orpol yang menerima
bantuan
Fasilitasi Ormas Orpem dan LSM
Sosialisasi Peningkatan
Kesadaran Politik Kaum Perempuan
Fasilitasi Kegiatan RANHAM
Sosialisasi UU Pemilu
Bidang Hubungan Antar Lembaga
dan Politik
Subbid Hubungan Antar Lembaga
Subbid Politik
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Fasilitasi Penyaluran Bantuan LSM
Fasilitasi dan Verifikasi Penyaluran Bantuan Dana Partai
Politik
Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Pemuda
dan LSM
Aplikasi sistem informasi database organisasi
Peningkatan kesadaran politik kaum perempuan
Sosialisasi undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang
organisasi kemasyarakatan
Pembinaan Purnawirawan TNI, POLRI, SIPIL
Forum Komunikasi Putra Putri TNI, POLRI
Sosialisasi Undang-Undang Pemilu bagi Parpol dan
Masyarakat
SOTK PROSES BISNIS