BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA … · 2020. 5. 1. · RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020-2023 PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020-2023

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan KH Abdul Halim No. 522 Majalengka 45411

Telp. (0233) 8291698 email : [email protected]

-1-

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan KH Abdul Halim NO. 522 Majalengka 45411 Telp. (0233) 8291698; Email : [email protected]

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN

PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018-2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b Bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Yang Selanjutnya Disingkat Dengan Renstra Perangkat Daerah Adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Untuk Periode 5 (Lima) Tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif;

c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023.

-2-

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

-3-

9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.

11. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2019 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilanrakyat Daerah, Inspektorat Dan Unsur Penunjang Perangkatdaerah Di Lingkunganpemerintah Kabupaten Majalengka.

12. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Unsur Penunjang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 26);

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU KEDUA

: :

Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 – 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; Uraian Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 - 2023 sebagaimana pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi

terkait Renstra BAPENDA; 2. Merumuskan isu-isu strategi, visi dan misi

BAPENDA; 3. Merumuskan tujuan, indikator tujuan, sasaran,

indikator sasaran jangka menengah, Rencana Program, indikator kinerja dan pendanaan indikatif BAPENDA;

4. Melakukan evaluasi capaian kinerja BAPENDA berdasarkan sasaran / target kinerja BAPENDA periode sebelumnya;

-4-

KETIGA

:

5. Menganalisa tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BAPENDA periode 2020-2023;

6. Menelaah terhadap permasalahan dan isu strategis Bappelitangda berdasarkan tugas dan fungsi;

7. Menelaah visi, misi dan program KDH/WKDH terpilih;

8. Menelaah Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Provinsi dan Nasional serta Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

9. Menyusun dokumen Rencana Strategis BAPENDA sesuai tahapan dan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka pada tanggal : Januari 2020 Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka, AERON RANDI.A.P.M.P Pembina Utama Muda NIP. 19750209 199311 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Yth. Bapak Bupati Majalengka; 2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka; 3. Yth. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Majalengka; 4. Yth. Sdr. Sekretaris dan Para Kepala Bidang di Lingkungan Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.

-5-

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : Tahun 2020 TANGGAL : Januari 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020-2023

NO KEDUDUKAN DALAM TIM KEDUDUKAN DALAM DINAS 1. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Majalengka

2. Ketua : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka

3. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi, dan Pelaporan pada Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka

4. Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan dan Pendataan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka

2. Kepala Bidang Penilaian dan Penetapan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka

3. Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka

5. Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran pada Bidang Pelayanan dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka

6. Kepala Sub Bidang Pendataan pada Bidang Pelayanan dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka

7. Kepala Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah pada Bidang Pelayanan dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka

8. Kepala Sub Bidang Penilaian dan Perhitungan pada Bidang Penilaian dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka

-6-

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka

AERON RANDI.A.P.,M.P Pembina Utama Muda

NIP. 19750209 199311 1 002

9. Kepala Sub Bidang Penetapan pada Bidang Penilaian dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka

10. Kepala Sub Bidang Keberatan pada Bidang Penilaian dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.

11. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Penindakan Pada Bidang Penagihan dan Pengendalian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.

12. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan pada Bidang Penagihan dan Pengendalian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.

13. Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Pengelolaan Piutang pada Bidang Penagihan dan Pengendalian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDATAN DAERAH

KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : TAHUN 202018

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PENDATAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020-2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN MAJALENGKA Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menetapkan Peraturan

Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023;

b. bahwa sebagai turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2018 perlu disusun Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan

b, perlu menetapkan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2023 dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang

penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang………………..2

-9- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);


Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

12. Peraturan Pemerintah…………………… 3

-10- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran daerah Nomor 87);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);


tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2, Seri A);

20. Peraturan Pemerintah…………………… 3

-11- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008

tanggal 25 September 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);


tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 3);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERTAMA : Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka

adalah dokumen perencanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka untuk periode 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023;

KEDUA : Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2023 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka dari tahun 2020 sampai dengan 2023;

KETIGA : Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Januari 2020.

Ditetapkan di : Majalengka pada tanggal : Januari 2020

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Majalengka,

AERON RANDI.A.P.M.P Pembina Utama Muda

NIP. 19750209 199311 1 002

-12- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Yth. Bapak Bupati Majalengka; 2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka; 3. Yth. Inspektur Kabupaten Majalengka; 4. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka; 5. Yth. Sekretaris dan Para Kepala Bidang di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Majalengka.

-i-



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan

rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2023 yang memuat Visi dan Misi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka serta Program dan Kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis pada dasarnya merupakan proses secara sistematis dan

berkelanjutan dari keputusan yang diambil dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya

pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan

keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan

sistematis. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu 3 (lima) tahun yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

Kami berharap Rencana Strategis ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang

berkepentingan sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-

tugas di bidang pelayanan dan pendataan, bidang penilaian dan penetapan, serta

bidang penagihan dan pengendalian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Majalengka.

Penyusunan Rencana Strategis ini dapat terwujud berkat kerja sama seluruh komponen

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka. Untuk itu, sudah selayaknya Kami

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah

berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi

segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat dan Negara.

Majalengka, Januari 2020

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka,

AERON RANDI.A.P.M.P Pembina Utama Muda

NIP. 19750209 199311 1 002

DaftarIsi

-ii-

DAFTAR ISI Halaman

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH 1

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………....... i

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………….. ii

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………..... I-1

1.1 Latar Belakang……………………………………………………………… I-1

1.2 Landasan Hukum .......................................................................... I-3

1.3 Maksud dan Tujuan …….……………………………………………........ I-10

1.4 Sistematika Penulisan .........................……………………………...... I-12

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH…………………………. II-1

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BAPENDA …………….…..... II-1

2.2 Sumber Daya BAPENDA …………………..…………..……………....... II-6

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah……………………………………. II-10

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah.............. II-11

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH………… III-1

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah ………………………………………………………..

III-1

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih ………………………………………………...................

III-2

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi ………………....................... III-4

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis................................................................................................

III-8

3.5 Penentu Isu-Isu Strategis...................................................................... III-9

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ……...................................................................... IV-1

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN …………………………………………............. V-1

BAB VI PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN …………................... VI-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ................................. VII-1

BAB VIII PENUTUP..................................................................................................... VIII-1

BabI

I-1 RENCANA STRATEGIS| Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020-2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Majalengka

sesuai Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Majalengka,

merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi

penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan. Kemudian diatur

dalam peraturan Bupati Majalengka nomor 43 tahun 2019 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat

Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan

Unsur Penunjang Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Majalengka bahwa BAPENDA melaksanakan tugas, pokok

dan fungsi urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi

kewenangan daerah.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang

nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang

nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang merupakan

landasan hukum penyusunan peraturan menteri dalam negeri Republik

Indonesia nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi

rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka

BabI


panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah,

serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah,

rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja

pemerintah daerah. Sebagaimana diatur pada bagian keenam tentang

tata cara penyusunan renstra perangkat daerah bahwa perangkat daerah

harus menyusun dan menetapkan rancangan awal, rancangan renstra

dan rancangan akhir renstra perangkat daerah yang kemudian ditetapkan

dengan peraturan kepala daerah menjadi pedoman kepala perangkat

daerah dalam menyusun rencana kerja (Renja) perangkat daerah dan

digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Majalengka merupakan rencana induk (master plan) yang komprehensif

tentang bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka

akan mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kabupaten

Majalengka tahun 2020-2023. Rencana Strategis Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Majalengka merupakan dokumen perencanaan jangka

menengah perangkat daerah yang mengacu pada Rencana Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka 2018-2023 yang

disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan

daerah selama 3 (lima) tahun.

BabI


1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubaan kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemerinta Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58

Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menenga Nasional

(RPJMN) tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2015 Nomor 3);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 tentang

Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Tahun 2017 (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2016 Nomor);

BabI


6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara

Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009

Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa

Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 64);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran

Daerah Nomor 64);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Taun 2018 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa

BabI


Barat Tahun 2018-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018, Seri E

Nomor 10);

12. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penggunaan dan

Pengelolaan Sistem Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jawa Barat

Online 2101 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

Nomor 52 Seri E);

13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Tahun 2016 Tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat

Tahun 2017 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

Nomor Seri E);


tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka

(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daera (RPJPD)

Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);


tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2012

Nomor 3);

BabI



tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009

Nomor 2);


tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka

(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2009 Nomor 10)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Majalengka Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubaan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran

Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten

Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten

Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah


21. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah

BabI


diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2851);

22. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

23. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman

evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



BabI


26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat



27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2015 – 2019


tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan

Ekonomi Indonesia 2011-2025;


Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

BabI


31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86

Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah,Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)




tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten

Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor ......... Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah


Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor...........).


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

BabI



Nomor 14);

36. Peraturan Bupati Majalengka Nomor Nomor 20 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Unsur

Penunjang Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten


Nomor 23);

37. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas

Unsur Penunjang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka

(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 26);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2023 adalah :

a. Sebagai dokumen perencanaan pendapatan dari pendapatan asli

daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah

dengan perencanaan pengelolaan belanja langsung ataupun tidak

langsung selama kurun waktu 3 (lima) tahun ke depan. Dengan

demikian, Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Majalengka Tahun 2020-2023 merupakan panduan dalam membuat

prioritas pembangunan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Majalengka yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan

BabI


dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka dari tahun 2020 sampai

dengan tahun 2023;

b. Sebagai tolak ukur penyelenggara pengelola keuangan pemerintah

daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati;

c. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan kepala OPD dalam

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan tugas,

fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam

upaya mewujudkan visi misi pemerintahan daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2023 adalah :

a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka untuk mewujudkan

tujuan dan sasaran daerah dibidang pengelolaan pendapatan

daerah yang menjadi kewenangan daerah;

b. Untuk dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja dan sasaran

kegiatan seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Majalengka dalam kurun waktu waktu 3 (lima) tahun berdasarkan

analisa faktor-faktor lingkungan internal dan analisa lingkungan

eksternal demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan

dalam RKPD, KUA, PPAS, RENJA, RKA, DPA Badan Pendapatan

BabI


Daerah Kabupaten Majalengka Kabupaten Majalengka dalam

kurun waktu 3 (lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia;

c. Menjamin terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan

keuangan daerah selama tahun 2020-2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka

Tahun 2020-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II

:

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja

Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang

Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BabI


BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan

Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi

dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan

Rensta Rencana strategis K/L dan Rencana strategis, Telaahan

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis, serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Perangkat Daerah.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang Strategi dan arah kebijakan Perangkat

Daerah.

BAB VI

:

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator

Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menggambarkan Indikator Kinerja BAPENDA yang secara

BabI


langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BAPENDA dalam

(3) lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mencapai tujuan

dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Majalengka, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini

mampu menjadi pedoman pembangunan 3 (tiga) tahun kedepan oleh

unit kerja di dalam Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Majalengka.

BabII

II-1 RENCANA STRATEGIS| Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020-2023

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN MAJALENGKA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan

Daerah

Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah

Kabupaten Majalengka nomor 14 tahun 2016 Peraturan Daerah tentang

pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Majalengka,

maka ditetapkan Peraturan Bupati nomor 23 tahun 2016 tentang uraian

tugas unsur penunjang lingkungan pemerintah kabupaten majalengka.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka yang selanjutnya

disingkat Bapenda adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk

melaksanakan fungsi pengelolaan pendapatan daerah yang dipimpin oleh

kepala badan dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok

merumuskan, mengoordinasikan, mengharmonisasikan, mengendalikan,

menganalisa, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah untuk unsur penunjang yang melaksanakan fungsi

pengelolaan pendapatan daerah meliputi bidang pelayanan dan

pendataan, bidang penilaian dan penetapan, bidang penagihan dan

pengendalian dan kelompok jabatan fungsional.

BabII


Badan Pendapatan Daerah, dalam menyelenggarakan tugas pokok

mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sementara dalam Peraturan Bupati Majalengka nomor 43 tahun 2019

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi

Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah,

Inspektorat Dan Unsur Penunjang Perangkat daerah Di Lingkungan

pemerintah Kabupaten Majalengka pasal 21 menguraikan bahwa susunan

organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Kepala Badan.

2. Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bidang Pelayanan dan Pendataan, membawahkan :

a. Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran;

b. Sub Bidang Pendataan; dan

c. Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah.

BabII


4. Bidang Penilaian dan Penetapan, membawahkan :

a. Sub Bidang Penilaian dan Perhitungan;

b. Sub Bidang Penetapan;dan

c. Sub Bidang Keberatan.

5. Bidang Penagihan dan Pengendalian, membawahkan :

a. Sub Bidang Penagihan dan Pengendalian;

b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;dan

c. Sub Bidang Penyuluhan dan Pengelolaan Piutang.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai

berikut:

BabII


Keterangan PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 43 Tahun 2019 TANGGAL 23 Desember 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH,

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT, DAN UNSUR PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA BADAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN, EVALUASI

DAN PELAPORAN

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PELAYANAN DAN

PENDATAAN

SUB BIDANG PELAYANAN DAN PENDAFTARAN

SUB BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI

PENDAPATAN DAERAH

SUB BIDANG PENDATAAN

BIDANG PENILAIAN DAN

PENETAPAN

SUB BIDANG PENETAPAN

SUB BIDANG PENILAIAN DAN PERHITUNGAN

SUB BIDANG KEBERATAN

BIDANG PENAGIHAN DAN PENGENDALIAN

SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN

PELAPORAN

SUB BIDANG PENAGIHAN DAN PENGENDALIAN

SUB BIDANG PENYULUHAN DAN

PENGELOLAAN PIUTANG

BabII


2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Perangkat Daerah BAPENDA Kabupaten Majalengka dapat berjalan

sebagaimana tugas dan fungsinya apabila didukung dengan sumber daya

yang memadai. Sumber daya pada BAPENDA Kabupaten Majalengka

dibagi ke dalam 2 (dua) kategori yaitu sumber daya manusia dan

Aset/modal.

Sumber daya manusia Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Majalengka tahun 2018 sebanyak 72 (Tujuh Pulu Dua) Orang Aparatur

Sipil Negara, yang terdiri dari jabatan struktural, pelaksana, Jabatan

fungsional. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada Tabel 2.1 tentang

pegawai BAPENDA Kabupaten Majalengka berdasarkan jabatan tahun

2020, Tabel 2.2 tentang BAPENDA Kabupaten Majalengka berdasarkan

kelompok kerja tahun 2020 dan Tabel 2.3 tentang pegawai BKAD

Kabupaten Majalengka berdasarkan pendidikan tahun 2020.

Tabel 2.1

Pegawai BAPENDA Kabupaten Majalengka Berdasarkan JabatanTahun 2020

NO Jabatan JumlahPegawai

(orang) 1. EselonII (kepala Badan) 1 2. Eselon IIIa (Sekretaris Badan) 1 3. Eselon IIIb (kepala Bidang) 3 4. Eselon Iva (kepala seksi / Sub Bagian) 11 6. Pelaksana Jumlah Sumber : Data Kepegawaian BAPENDA Tahun 2020

BabII


Tabel 2.2 Pegawai BAPENDA Kabupaten Majalengka Berdasarkan Kelompok Kerja Tahun 2020

N0 Kelompok Kerja Laki-laki Perempuan Jumlah

1 Kepala Badan 1 - 1

2 Sekretaris 1 - 1

3 Kepala Bidang 2 1 3

4 Kepala Sub Bagian - 2 2

5 Kepala Sub Bidang 7 2 9

6 Fungsional Umum

Jumlah Sumber : Data Kepegawaian BAPENDA Tahun 2020

Tabel 2.3 Pegawai BAPENDA Kabupaten Majalengka Berdasarkan Tingkat

Pendidikan Tahun 2020

N0 Pendidikan Status Kepegawaian Total PNS CPNS PHL 1 SD - - - - 2 SMP - - 3 SMA - 4 D1 - - 4 D3 - - 5 D4 5 S1 - 6 S2 - - 7 S3

Jumlah - Sumber : Data Kepegawaian BAPENDA Tahun 2020

Selain sumberdaya manusia BAPENDA Kabupaten Majalengka juga di

fasilitasi sarana dan prasarana pendukung dalam menunjang kelancaran

kegiatan perkantoran. Adapun sarana dan prasarana dimaksud berupa

aset / modal. Dimana perolehan aset / modal yang dimiliki BAPENDA

BabII

II-9 RENCANA STRATEGIS| Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018-2023

sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp.61.243.435.161,16 Uraian aset

berdasarkan jenis aset adalah sebagai berikut :

1. Aset Lancar

Persediaan barang pada tahun 2017 merupakan saldo awal dalam

pelaksanaan kinerja pada periode Rencana Strategis (Renstra) tahun

2018-2023 namun BAPENDA Kabupaten Majalengka dalam perhitungan

per tanggal 31 Desember 2017 aset lancar yang dimiliki BAPENDA

Kabupaten Majalengka adalah sebesar Rp.35.552.877.240,24.

2. Aset Tetap

Aset tetap BAPENDA Kabupaten Majalengka pada tahun 2016

setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp.24.760.314.944

dan pada tahun 2017 Aset tetap BAPENDA Kabupaten Majalengka

setelah dikurangi penyusutan yaitu sebesar Rp.24.502.010.920,92

dengan perincian sebagai berikut :

1. Keadaan tanah tahun 2016 senilai Rp. 17.783.238.500,00 dan pada

tahun 2017 pun nilai aset tidak ada perubahan secara significant

sehingga nilai asetnya masih sama dengan tahun 2016.

2. Peralatan dan mesin yang terdiri dari alat-alat besar, angkut, bengkel

dan alat ukur tahun 2016 nilai asetnya sebesar Rp. 5.747.135.655,00

mengalami kenaikan sebesar Rp. 77.038.000,00 sehingga pada

tahun 2017 menjadi Rp. 5.976.538.155,00 karena adanya

penambahan (mutasi antar OPD)

3. Gedung dan Bangunan tahun 2016 nilai asetnya sebesar

Rp.6.395.071.492,00 dan pada tahun 2017 pun nilai aset tidak ada

perubahan secara significant sehingga nilai asetnya masih sama

dengan tahun 2016.

BabII


4. Jalan Irigasi dan Jaringan tahun 2016 nilai asetnya sebesar Rp.

272.383.790,00 dan pada tahun 2017 pun nilai aset tidak ada

perubahan secara significant sehingga nilai asetnya masih sama

dengan tahun 2016.

5. Akumulasi penyusutan sampai dengan tahun 2017 senilai Rp.

5.925.221.016,08

Tabel 2.1 Nilai Aset Tetap tahun 2017

NO ASET TETAP TAHUN 2017 1 Tanah 17.783.238.500,00 2 Peralatan dan mesin (Alat Besar) 5.976.538.155,00 2 Gedung dan bangunan 6.395.071.492,00 3 Jalan, Irigasi dan Jaringan air 272.383.790,00 4 Aset tetap lainnya 19.957.300,00. 5 Konstruksi dalam pengerjaan 0,00 6 Akumulasi penyusutan (5.925.221.016,08)

J U M L A H 24.502.010.920,92

3. Aset Lainnya BAPENDA Kabupaten Majalengka sampai dengan tahun

2017 setelah dikurangi akumulasi penyusutan adalah sebesar

memiliki aset Lainnya sebesar Rp.1.188.547.000,00.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAPENDA Kabupaten Majalengka sesuai Peraturan Bupati

Majalengka nomor 43 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Unsur Penunjang

Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka

sesuai Tugas Pokok dan Fungsi pada periode 2018-2023 dapat dilihat dari

BabII

II-10

RENCANA STRATEGIS| Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020-2023

target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Majalengka. BAPENDA Kabupaten Majalengka selain memiliki

motivasi untuk meningkatkan kualitas dokumen pengelolaan pendapatan

daerah, juga memiliki harapan besar untuk terwujudnya pengelolaan data

pengelolaan pendapatan daerah yang sangat memungkinkan bukan

hanya bermanfaat bagi segenap jajaran para perencana dilingkungan

BAPENDA Kabupaten Majalengka, namun seluruh stake holder dalam

perencanaan pembangunan. Selain itu, pentingnya koordinasi baik secara

internal BAPENDA Kabupaten Majalengka dan dengan berbagai

pemangku kepentingan perencanaan pembangunan, sehingga akan

berdampak positif bagi pencapaian tujuan pembangunan yang tersurat

dalam Rencana Strategis (Renstra) BAPENDA Kabupaten Majalengka.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

BAPENDA Kabupaten Majalengka sebagai salah satu perangkat

daerah di Kabupaten Majalengka yang melaksanakan urusan penunjang

pemerintahanan daerah, dalam melaksanakan dan upaya meningkatkan

pelayanan perlu mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan

pelayanan BAPENDA Kabupaten Majalengka berdasarkan isu-isu

kewilayahan maupun isu-isu nasional.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah

Provinsi Jawa Barat, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis

BabII

II-11


terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi

pengembangan pelayanan BAPENDA Kabupaten Majalengka pada tiga

tahun mendatang. Maka pelayanan dan arahan pengembangan

pelayanan yang dibutuhkan oleh BAPENDA Kabupaten Majalengka untuk

periode 2020-2023 adalah sebagai berikut :

1. BAPENDA Kabupaten Majalengka sebagai unit pengelolaan

pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah sesuai

amanat perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan dan aset

daerah akan semakin strategis.

2. Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masih terhitung kecil.

Perlu upaya-upaya yang lebih intensif lagi agar proporsi Pendapatan

Asli Daerah meningkat dari tahun ke tahun.

3. Akibat kecilnya proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap

pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka

secara otomatis akan mengakibatkan proporsi Belanja Tidak

Langsung akan lebih besar daripada Belanja Langsung. Hal ini

disebabkan Dana Alokasi Umum yang menjadi bagian terbesar

pendapatan daerah sebagian besar komponennya adalah alokasi

dasar yang peruntukannya untuk gaji dan tunjangan.

4. Perundang-undangan yang senantiasa berubah dalam waktu yang

relatif singkat dan juga antara perundangan yang satu dan yang

lainnya kadang berbenturan.

BabII

II-12


5. Belum ada peremajaan SDM yang berkualitas sesuai dengan

spesifikasi teknis pengelolaan pendapatan daerah.

6. Tersedianya Peraturan yang memadai tentang pengelolaan

pendapatan daerah, yang menjadi pijakan atau dasar dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

7. Pengalaman empiris dari sumberdaya manusia dibidang pendapatan

daerah yang cukup lama sehingga dapat menunjang pelaksanaan

kerja dengan baik.

8. Tersedianya dana yang cukup untuk melakukan fungsi pengelolaan

keuangan daerah.

9. Kewenangan dan Tanggungjawab yang jelas dan sudah ditetapkan.

10. Penggunaan Sistem Informasi dalam pengelolaan pendapatan

daerah.

11. Sarana dan prasarana yang dimiliki pada saat ini diharapkan dapat

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

12. Kondisi kerja yang kondusif diharapkan dapat mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

13. Manajemen kerja sudah terbangun antar unit-unit kerja dan pola

komunikasi yang lancar secara horisontal maupun vertikal.

BabII

BabIII

III-1


BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat

menentukan dalam proses penyusunan rencana pengelolaan pendapatan

daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan

sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat

meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dan dapat

dipertanggung jawabkan.

Tugas dan fungsi BAPENDA Kabupaten Majalengka dalam

memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan

lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna

layanan. Oleh karena itu prioritas pelayanan terhadap masyarakat beserta

lingkungan sekitar merupakan bagian pelayanan yang tidak boleh

diabaikan.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan

pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang

mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil

pengisian Tabel 3.1 sebagai berikut :

BabIII

III-5


Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk menentukan prioritas dan

sasaran Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah (1) (2) (3) (4)

1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Penyusunan Laporan Keuangan Akuntable dan Auditable.

1. SKPD lain pengguna sistem belum memiliki koneksi ke server yang memadai

1. Sering terjadi permasalahan jaringan (koneksi ke server) pada sistem pengelolaan keuangan daerah

2. Peningkatan sistem dan sarana pengamanan aset daerah

1. Lambatnya proses penernbitan sertifikat

1. Adanya sarana pengamanan aset yang rusak karena alam maupun manusia

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 23 tahun 2016 tentang

uraian tugas unsur penunjang di lingkungan pemerintah Kabupaten

Majalengka, BAPENDA adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk

melaksanakan fungsi pengelolaan daerah yang dipimpin oleh kepala

badan dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan,

mengoordinasikan, mengharmonisasikan, mengendalikan, menganalisa,

membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

BabIII

III-5


daerah untuk unsur penunjang yang melaksanakan fungsi pengelolaan

pendapatan daerah.

Tugas dan fungsi BAPENDA Kabupaten Majalengka dalam

mengawal visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih periode 2018-2023 akan dititik beratkan pada pelayanan

urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan yang

menjadi kewenangan daerah. Dimana secara epistomologi visi

RAHARJA yang merupakan penggalan dari kalimat “Majalengka

Sindangkasih Sugih Mukti Bagja Raharja” mempunyai makna yang luhur,

yang menyatu dalam filosofi keberadaan suatu kesatuan masyarakat

yang berada pada salah satu teritorial wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI) yang disebut Majalengka, dan mempunyai karakteristik

keunggulan alami sebagai anugrah dari Allah (Bagja) sebagai comporate

degree, serta selalu berusaha untuk mewujudkan suatu tata kehidupan

dan penghidupan yang Religius, Adil, Harmonis dan Sejahtera.

BAPENDA Kabupaten Majalengka didalam rencana strategis 2020-

2023 sebagai perangkat daerah penunjang urusan pemerintahan akan

berkomitmen untuk terus mengawal pencapaian visi dan misi pemerintah

Kabupaten Majalengka 5 (lima) tahun kedepan terkait dengan misi ke-4

“Mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Majalengka

yang bahagia lahir dan batin” dimana BAPENDA Kabupaten

Majalengka akan mengawal misi tersebut pada tujuan 4.2. Meningkatkan

BabIII

III-5


kualitas layanan publik, dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas

pelayanan publik dengan arah kebijakan akan terbangunnya integrasi

sistem perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di Kabupaten

Majalengka yang berkualitas, akurat, konsisten dan akuntabel.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan BAPENDA

Kabupaten Majalengka (Tabel3.1), bahwa faktor-faktor penghambat dan

pendorong pelayanan BAPENDA Kabupaten Majalengka yang dapat

mempengaruhi pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan

wakil kepala daerah merupakan input bagi perumusan strategi pelayanan

BAPENDA. Dengan demikian isu-isu yang dirumuskan tidak saja

berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga

berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan

pendorong, agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi, misi dan

program kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Majalengka

periode 2020-2023.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

BAPENDA Kabupaten Majalengka sebagai unsur penunjang urusan

pemerintah dan merupakan leading sector unsur pengelolaan keuangan

dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah harus mampu

bersinergi dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh

pemerintah pusat/kementrian/lembaga terkait serta pemerintah daerah

BabIII

III-6


provinsi/BPKAD provinsi Jawa Barat dan harus mampu merumuskan dan

mewujudkan ketersediaan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka

menengah dan dokumen perencanaan tahunan yang berkualitas, kredibel

dan terintegrasi serta dokumen yang bersifat kajian-kajian terkait

pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Majalengka sehingga

tersedianya dokumen perencanaan yang konsisten.

Kementerian Keuangan telah menyusun Rencana strategis yang

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di

Kementerian Keuangan. Visi Kementerian keuangan 2015-2019 adalah

”Menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif

di abad ke-21”. Dalam mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan

tindakan nyata dalam bentuk 5 (lima) misi sesuai dengan peran-peran

Kementerian keuangan, adalah sebagai berikut:

1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi

melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;

2. Menerapkan kebijakan fiscal yang prudent;

3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;

4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan

efektif;

5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan

menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif

BabIII

III-9


Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misinya, Kementerian

keuangan menetapkan 7 (tujuh) tujuan yang akan dicapai dalam periode

2015-2019, sebagai berikut:

1. Terjaganya kesinambungan fiskal;

2. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi

perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai;

3. Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara;

4. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran,pelaksanaan

anggaran dan transfer ke daerah;

5. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan

pembiayaan anggaran;

6. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan pembiayaan

anggaran;

7. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance dan

penguatan kelembagaan.

Sedangkan tujuan jangka menengah yang ingin dicapai oleh

BPKAD Provinsi Jawa Barat pada periode 2018-2023 adalah

mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, kredibel dan

terintegrasi sedangkan sasarannya adalah tingkat konsistensi antar

dokumen perencanaan yang berkualitas dan konsisten.

BabIII

III-9


Faktor-faktor penghambat yang kemungkinan akan mempengaruhi

kinerja pelayanan BAPENDA Kabupaten Majalengka diantaranya :

1. Belum sejalannya struktur organisasi perangkat daerah BAPENDA

Kabupaten Majalengka dengan struktur organisasi Bappeda provinsi

Jawa Barat dan pemerintah pusat/kementerian dimana nomenkaltur

dan struktur organisasi belum sesuai dengan peraturan kementrian

yang ada (Permendagri nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman

Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah

Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan).

2. Sumberdaya aparatur yang ada saat ini masih sangat kurang jika

dibandingkan dengan tugas dan fungsi BAPENDA yang merupakan

gabungan unsur perencanaan dan urusan penelitian dan

pengembangan daerah.

3. Fasilitas yang mendukung untuk mempercepat pelayanan

BAPENDA masih sangat minim, misalnya komputer yang masih

kurang untuk sangat terbatas seingga menghambat ketepatan

pelaporan data.

Sementara faktor-faktor pendorong yang dapat mempercepat pelayanan

BAPENDA Kabupaten Majalengka adalah sudah terintegrasinya proses

perencanaan pembangunan daerah dengan sistem perencanaan

pemerintah provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat / kementerian

BabIII

III-9


dalam satu sistem yang terintegrasi yaitu sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) yang dikelola kementerian dalam negeri dimana dalam

sistem tersebut terintegrasi antara e-database, e-planning, e monev dan

e-reporting.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11

Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031.

Telaahan terhadap RTRW dimaksudkan agar dalam pelayanan BAPENDA

tetap menjaga konsistensi pemanfaatan ruang sebagaimana fungsi dan

peruntukannya yang tertuang dalam dokumen RTRW. Selain menjaga

konsistensi pemanfaatan ruang, juga dalam pelaksanaan pembangunan

perlu memperhatikan dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Faktor-

faktor yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan

bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan hidup sebagaimana

tertuang dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu untuk

dipedomani.

BabIII

III-9


3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka dalam

menjalankan administrasi pemerintahan masih ditemukan kendala-

kendala antara lain :

1. Kuantitas SDM aparatur yang belum memadai masih dibawah

kebutuhan riil pelaksanaan beban kerja;

2. Saran dan prasarana kantor masih memadai untuk mendukung

optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan

Daerah;

3. Perubahan struktur organisasi;

4. Rendahnya koordinasi secara vertikal horizontal;

5. Ketergantungan keuangan daerah pada pembiayaan dari pusat

masih relative tinggi, hal ini dapat berpengaruh pada penyusunan

anggaran pembangunan daerah;

6. Mempertahankan Opini atas laporan keuangan yang Wajar Tanpa

Pengecualian;

BabIV

IV-1


BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya mendukung pencapaian visi Pemerintah Kabupaten

Majalengka RAHARJA “Mewujudkan Tata Kehidupan dan

Penghidupan Masyarakat Majalengka Yang Religius, Adil, Harmonis

dan Sejahtera Pada Tahun 2023”, serta dalam mewujudkan Misi

Pemerintah Kabupaten Majalengka Ke-4 “Mewujudkan Pemenuhan

Kebutuhan Hidup Masyarakat Majalengka Yang Bahagia Lahir dan

Batin”, maka tujuan jangka menengah Kabupaten Majalengka yang harus

dicapai oleh Badan Perencanan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

1. Tujuan : 4.2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik;

Sasaran : 4.2.2. Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil analisis melalui pendekatan logical framework,

maka sasaran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka

yang ingin dicapai untuk mendukung tercapainya sasaran dan tujuan

pemerintah Kabupaten Majalengka periode 2020-2023 adalah sebagai

berikut:

1. Menciptakan perencanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah

yang akuntabel dan responsibel;

2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

3. Terwujudnya kompetensi aparat sesuai kebutuhan;

BabIV

IV-2


4. Terlaksananya pengelolaan aset daerah secara profesional.

Dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka

periode 2020-2023 telah ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah

pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka seperti

disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No. Tujuan Sasaran Indikator Tujuan / Sasaran

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada

Tahun Ke 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 4.2

Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

4.2.2 Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Publik

opini bpk terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (bpk-ri) nilai wtp (2) nilai sakip (kemenpan rb) nilai a

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

BabV

V-1 RENCANA STRATEGIS| Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020-2023

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan menunjukkan relevansi dan konsistensi

antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Majalengka periode

2018-2023 dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka. Jika strategi atau arah

kebijakan tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya,

maka akan dilakukan perbaikan-perbaikan dalam proses perumusan

strategi dan arah kebijakan tersebut.

Strategi yang akan diterapkan dan dikembangkan oleh Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka dalam mencapai tujuan

pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Majalengka yang

berkelanjutan disesuaikan dengan kekuatan sumberdaya (potensi) yang

dimiliki oleh daerah dalam menjawab permasalahan anggaran dan belanja

daerah yang ada dan disesuaikan dengan target pencapaian yang sudah

ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka, pemerintah provinsi

dan pusat.

Arah kebijakan (rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk

menyelesaikan masalah pengelolaan pendapatan daerah yang

dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi) yang akan

dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka dan

Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam mencapai tujuan.

Mengenai arah kebijakan setidaknya sudah mereview hasil kebijakan

BabV

V-2 RENCANA STRATEGIS| Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020-2023

yang lama, melihat dan menganalisis permasalahan yang tersisa,

kemudian mendiagnosa kebijakan yang paling akurat dan tepat yang

sesuai dengan kekuatan sumberdaya (potensi) yang dimilik oleh daerah

dalam menjawab permasalahan pengelolaan pendapatan daerah yang

ada yang telah disesuaikan dengan arah kebijakan yang sudah ditetapkan

oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Untuk menilai relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan

misi RPJMD Kabupaten Majalengka periode 2018 – 2023 dengan tujuan,

sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Majalengka disajikan dalam tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan

Visi : Mewujudkan Tata Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Majalengka Yang Religius, Adil, Harmonis Dan Sejahtera Pada Tahun 2023

Misi Ke-4 : Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Hidup Masyarakat Majalengka Yang Bahagia Lahir Dan Batin

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan (1) (2) (3) (4)

4.2 Meningkatnya Kualitas Layanana Publik

4.2.2 Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Publik

4.2.2.1 Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4.2.2.1.3 pengelolaan keuangan daerah

BabVI

VI-1 RENCANA STRATEGIS| Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020-2023

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan

yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator

Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan

prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan

tahunan, kedudukan rencana tahun (RKPD) dan capaian kinerja yang

direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas

harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai

kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi

terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran

dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Renstra Badan

Pendapatan Kabupaten Majalengka periode 2018 – 2023. Adapun

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Majalengka disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

BabVI


Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka

Kode

Uraian Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023

Bidang Program Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.02 47 Program Administrasi Perkantoran

4.056.274.300,00

4.461.901.730,00

4.908.091.903,00

5.398.901.093,30

5.938.791.202,63

4.02 47 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat [DAU]

12.600.000,00

13.860.000,00

15.246.000,00

16.770.600,00

18.447.660,00

4.02 47 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [DAU]

528.000.000,00

580.800.000,00

638.880.000,00

702.768.000,00

773.044.800,00

4.02 47 6

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional [DAU]

17.500.000,00

19.250.000,00

21.175.000,00

23.292.500,00

25.621.750,00

4.02 47 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor [DAU]

125.000.000,00

137.500.000,00

151.250.000,00

166.375.000,00

183.012.500,00

4.02 47 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [DAU]

375.769.050,00

413.345.955,00

454.680.550,50

500.148.605,55

550.163.466,11

4.02 47 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [DAU]

9.000.000,00

9.900.000,00

10.890.000,00

11.979.000,00

13.176.900,00

4.02 47 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [DAU]

424.189.000,00

466.607.900,00

513.268.690,00

564.595.559,00

621.055.114,90

4.02 47 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [DAU]

6.375.000,00

7.012.500,00

7.713.750,00

8.485.125,00

9.333.637,50

BabVI


Kode Uraian Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023


1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.02 47 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [DAU]

22.905.000,00

25.195.500,00

27.715.050,00

30.486.555,00

33.535.210,50

4.02 47 17 Penyediaan Makanan dan Minuman [DAU]

723.856.250,00

796.241.875,00

875.866.062,50

963.452.668,75

1.059.797.935,63

4.02 47 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah [DAU]

392.600.000,00

431.860.000,00

475.046.000,00

522.550.600,00

574.805.660,00

4.02 47 19 Penyediaan jasa penunjang kelancaran administrasi perkantoran [DAU]

355.000.000,00

390.500.000,00

429.550.000,00

472.505.000,00

519.755.500,00

4.02 47 20 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD [DAU]

22.650.000,00

24.915.000,00

27.406.500,00

30.147.150,00

33.161.865,00

4.02 47 21 Penyusunan DPA OPD [DAU]

8.800.000,00

9.680.000,00

10.648.000,00

11.712.800,00

12.884.080,00

4.02 47 23 Penyusunan RKA OPD [DAU]

22.500.000,00

24.750.000,00

27.225.000,00

29.947.500,00

32.942.250,00

4.02 47 25 Penyusunan RENJA OPD [DAU]

4.900.000,00

5.390.000,00

5.929.000,00

6.521.900,00

7.174.090,00

4.02 47 26 Penyusunan Profil OPD [DAU]

4.450.000,00

4.895.000,00

5.384.500,00

5.922.950,00

6.515.245,00

4.02 47 27 Penyusunan LAKIP OPD [DAU]

3.600.000,00

3.960.000,00

4.356.000,00

4.791.600,00

5.270.760,00

4.02 47 29 Penyusunan Renstra [DAU]

6.325.000,00

6.957.500,00

7.653.250,00

8.418.575,00

9.260.432,50

4.02 47 92 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor [DAU]

412.400.000,00

453.640.000,00

499.004.000,00

548.904.400,00

603.794.840,00

BabVI




1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.02 47 107 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor [DAU]

40.000.000,00

44.000.000,00

48.400.000,00

53.240.000,00

58.564.000,00

4.02 47 128 Peningkatan Kapasitas FiskaL Daerah [DAU]

100.000.000,00

110.000.000,00

121.000.000,00

133.100.000,00

146.410.000,00

4.02 47 131 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor [DAU]

153.000.000,00

168.300.000,00

185.130.000,00

203.643.000,00

224.007.300,00

4.02 47 183 Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah [DAU]

204.855.000,00

225.340.500,00

247.874.550,00

272.662.005,00

299.928.205,50

4.02 47 184 Pembuatan/penembangan/pemeliharaan sistem pengelolaan daerah [DAU]

80.000.000,00

88.000.000,00

96.800.000,00

106.480.000,00

117.128.000,00

4.02 43 Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik

8.510.504.800,00

9.361.555.280,00

10.297.710.808,00

11.327.481.888,80

12.460.230.077,68

4.02 43 78 Pemeliharaan sistem dan jaringan informasi [DAU]

30.000.000,00

33.000.000,00

36.300.000,00

39.930.000,00

43.923.000,00

4.02 43 79 Fasilitasi Pelayanan Keberatan dan Pengaduan PBB dan BPHTB [DAU]

100.000.000,00

110.000.000,00

121.000.000,00

133.100.000,00

146.410.000,00

4.02 43 80 Pengembangan sistem dan potensi penerimaan BPHTB [DAU]

150.000.000,00

165.000.000,00

181.500.000,00

199.650.000,00

219.615.000,00

4.02 43 81 Pemeriksaan dan Validasi SSPD BPHTB [DAU]

61.600.000,00

67.760.000,00

74.536.000,00

81.989.600,00

90.188.560,00

4.02 43 82 Penelitian RKAP SKPD [DAU]

203.350.000,00

223.685.000,00

246.053.500,00

270.658.850,00

297.724.735,00

4.02 43 83 Penelitian RKA SKPD [DAU]

201.350.000,00

221.485.000,00

243.633.500,00

267.996.850,00

294.796.535,00

4.02 43 84 Penelitian Dan Penetapan DPA SKPD [DAU]

149.400.000,00

164.340.000,00

180.774.000,00

198.851.400,00

218.736.540,00

BabVI




1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.02 43 85 Penelitian Dan Penetapan DPPA SKPD []

149.400.000,00

164.340.000,00

180.774.000,00

198.851.400,00

218.736.540,00

4.02 43 86

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah [DAU]

58.800.000,00

64.680.000,00

71.148.000,00

78.262.800,00

86.089.080,00

4.02 43 87 Penyusunan Laporan Barang milik Daerah [DAU]

288.741.000,00

317.615.100,00

349.376.610,00

384.314.271,00

422.745.698,10

4.02 43 88

Penyusunan Raperda dan Raperbup tentang Pertanggunjawaban pelaksanaan APBD [DAU]

130.900.000,00

143.990.000,00

158.389.000,00

174.227.900,00

191.650.690,00

4.02 43 89 Inventarisasi Barang Milik Daerah [DAU]

248.270.000,00

273.097.000,00

300.406.700,00

330.447.370,00

363.492.107,00

4.02 43 90 Penyusunan Dan Penerbitan SPD [DAU]

19.230.000,00

21.153.000,00

23.268.300,00

25.595.130,00

28.154.643,00

4.02 43 91 Pengelolaan Benda Berharga [DAU]

514.008.000,00

565.408.800,00

621.949.680,00

684.144.648,00

752.559.112,80

4.02 43 92 Intensifikasi Pajak Daerah [DAU]

184.638.000,00

203.101.800,00

223.411.980,00

245.753.178,00

270.328.495,80

4.02 43 93 Sertifikasi Tanah milik Pememrintah Daerah [DAU]

112.745.000,00

124.019.500,00

136.421.450,00

150.063.595,00

165.069.954,50

4.02 43 94 Pengelolaan Pendapatan Daerah [DAU]

180.000.000,00

198.000.000,00

217.800.000,00

239.580.000,00

263.538.000,00

4.02 43 95 Reklasifikasi Objek Pajak PBB P2 [DAU]

148.800.000,00

163.680.000,00

180.048.000,00

198.052.800,00

217.858.080,00

4.02 43 96 Verifikasi dan Validasi Pituang PBB P2 [DAU]

265.000.000,00

291.500.000,00

320.650.000,00

352.715.000,00

387.986.500,00

4.02 43 97 Pengamanan Aset milik Pemerintah Daerah [DAU]

141.200.000,00

155.320.000,00

170.852.000,00

187.937.200,00

206.730.920,00

BabVI




1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.02 43 98 Pemutkhiran basis data objek pajak PBB-P2 [DAU]

1.003.800.000,00

1.104.180.000,00

1.214.598.000,00

1.336.057.800,00

1.469.663.580,00

4.02 43 99 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD [DAU]

239.800.000,00

263.780.000,00

290.158.000,00

319.173.800,00

351.091.180,00

4.02 43 100

Pengelolaan transfer penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah dari pemerintah pusat dan provinsi [DAU]

13.200.000,00

14.520.000,00

15.972.000,00

17.569.200,00

19.326.120,00

4.02 43 101 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD [DAU]

249.540.800,00

274.494.880,00

301.944.368,00

332.138.804,80

365.352.685,28

4.02 43 103 Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Penerimaan BPHTB [DAU]

150.000.000,00

165.000.000,00

181.500.000,00

199.650.000,00

219.615.000,00

4.02 43 104 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan Partial [DAU]

57.800.000,00

63.580.000,00

69.938.000,00

76.931.800,00

84.624.980,00

4.02 43 105 Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah ( Bankeu) [Bantuan Propinsi]

150.000.000,00

165.000.000,00

181.500.000,00

199.650.000,00

219.615.000,00

4.02 43 106 Penghapusan Aset Milik Pemerintah Daerah [DAU]

88.000.000,00

96.800.000,00

106.480.000,00

117.128.000,00

128.840.800,00

4.02 43 108 Penyusunan Anggaran Kas [DAU]

15.630.000,00

17.193.000,00

18.912.300,00

20.803.530,00

22.883.883,00

4.02 43 109 Penyelesaian Kerugian Daerah [DAU]

59.218.000,00

65.139.800,00

71.653.780,00

78.819.158,00

86.701.073,80

4.02 43 110 Pedoman Penyusunan RKA [DAU]

222.300.000,00

244.530.000,00

268.983.000,00

295.881.300,00

325.469.430,00

4.02 43 111 Pengelolaan Kas Daerah [DAU]

75.700.000,00

83.270.000,00

91.597.000,00

100.756.700,00

110.832.370,00

BabVI




1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.02 43 112

Peningkatan Pengembangan Dan Penyusunan Pendapatan Daerah Dari Dana Perimbangan Dan Lain lain Pendapatan Yang Sah [DAU]

113.331.000,00

124.664.100,00

137.130.510,00

150.843.561,00

165.927.917,10

4.02 43 113 Pencetakan Dan Penyampaian SPPT Dan DHKPPBB [DAU]

1.294.800.000,00

1.424.280.000,00

1.566.708.000,00

1.723.378.800,00

1.895.716.680,00

4.02 43 114 Penelitian SPM dan Pembuatan SP2D Belanja Langsung [DAU]

86.800.000,00

95.480.000,00

105.028.000,00

115.530.800,00

127.083.880,00

4.02 43 115 Rekonsoliasi Dana Transfer [DAU]

147.758.000,00

162.533.800,00

178.787.180,00

196.665.898,00

216.332.487,80

4.02 43 116 Pengelolaan Keuangan SKPKD [DAU]

54.000.000,00

59.400.000,00

65.340.000,00

71.874.000,00

79.061.400,00

4.02 43 117 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah [DAU]

113.750.000,00

125.125.000,00

137.637.500,00

151.401.250,00

166.541.375,00

4.02 43 118 Pengelolaan Pendapatan dari pemanfaatan kekayaan daerah [DAU]

74.400.000,00

81.840.000,00

90.024.000,00

99.026.400,00

108.929.040,00

4.02 43 119 Penelitian Kelengkapan Dan Verifikasi SPP Dan SPM [DAU]

62.820.000,00

69.102.000,00

76.012.200,00

83.613.420,00

91.974.762,00

4.02 43 120 Penyusunan rancangan Pertauran Bupati tentang penjabaran APBD [DAU]

66.400.000,00

73.040.000,00

80.344.000,00

88.378.400,00

97.216.240,00

4.02 43 121 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD [DAU]

147.800.000,00

162.580.000,00

178.838.000,00

196.721.800,00

216.393.980,00

4.02 43 122 Monitoring,Evaluasi Dan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah [DAU]

95.000.000,00

104.500.000,00

114.950.000,00

126.445.000,00

139.089.500,00

4.02 43 264 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun [DAU]

39.825.000,00

43.807.500,00

48.188.250,00

53.007.075,00

58.307.782,50

BabVI




1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.02 43 273

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Dan Prognosis Realisasi Anggaran [DAU]

43.500.000,00

47.850.000,00

52.635.000,00

57.898.500,00

63.688.350,00

4.02 43 300 Penyusunan RKBMD [DAU]

17.900.000,00

19.690.000,00

21.659.000,00

23.824.900,00

26.207.390,00

4.02 43 303 Monitoring dan Operasi Penagihan PBB P2 dan BPHTB [DAU]

490.000.000,00

539.000.000,00

592.900.000,00

652.190.000,00

717.409.000,00

Jumlah :

12.566.779.100,00

13.823.457.010,00

15.205.802.711,00

16.726.382.982,10

18.399.021.280,31

BabVI

BabVII

VII-1 VII - 1


BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rumusan indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Majalengka yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai

perangkat daerah dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka

yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam tabel 7.1

sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No. Indikator

Kondisi kinerja pada awal

periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi kinerja pada akhir

periode RPJMD

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Nilai Sakip (Kemenpan RB)

CC

B

BB

BB

A

A

A

BabVI

BabVI

VIII-1 RENCANA STRATEGIS| Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020-2023

BAB VIII PENUTUP


Tahun 2020-2023 adalah dokumen perencanaan Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Majalengka untuk periode 3 (tiga) tahun. Rencana Strategis Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2023 mencakup materi

visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka yang disusun dengan berpedoman

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2018-

2023 dan Visi Misi Bupati/Wakil Bupati periode tahun 2018 - 2023.


Tahun 2020-2023 ini sebagai rencana jangka menengah yang masih bersifat

strategik dan indikatif diperlukan penjabaran secara teknis operasional setiap

tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan (rolling plan) dalam kurun

waktu lima tahun.


Tahun 2020-2023 ini akan mampu diimplementasikan secara optimal apabila

terjalin kerjasama yang erat dan koordinasi dari berbagai pihak di lingkungan

internal dan eksternal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.

Untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka

mengaktualisasikan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Majalengka Tahun 2020 – 2025, diperlukan keterpaduan, kerjasama,

keterbukaan dan etos kerja seluruh personil di lingkungan Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Majalengka.

BabVI

VIII-3 RENCANA STRATEGIS| Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018-2023

Pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Majalengka Tahun 2020-2023 selama kurun waktu 3 tahun tidak akan terlepas

dengan kondisi yang berkembang di tingkat wilayah, regional, dan nasional

sehingga pada waktunya diperlukan penyempurnaan.


Tahun 2020-2023 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan

bagi aparat Badan Pendapatan Daerah serta Unit Pelaksana Teknis Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan

pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pengelolaan

keuangan, pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi serta stakeholders dalam

pemanfaatan aset daerah milik Pemerintah Daerah. Rencana Strategis ini

merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka. Dalam melaksanakan

Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen

dari seluruh aparat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,

karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah

disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai

dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan

tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai

dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2023 ini dapat diimplementasikan dengan

baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten

dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

BabVI

VIII-3 RENCANA STRATEGIS| Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018-2023

Documents

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA … · 2020. 5. 1. · RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020-2023 PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA