KADIN INDONESIABADAN PO

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN) INDONESIA

NOMOR : HK .00 . 04 . 23 . 2292 NOMOR : MoUj 032jDPj l IIj 2007

TENTANG

KEMITRAAN SOSIALISASI MUTU DAN KEAMANAN OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA, PRODUK KOMPLEMEN DAN PRODUK

PANGAN DI INDONESIA

Pada hari ini Minggu, tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu tujuh, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

HUSNIAH R. THAMRIN AKIB Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang berkedudukan di. JI. Percetakan Negara No. 23 Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

MOHAMAD S. HIDAYAT Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang berkedudukan di JI. HR. Rasuna Said X-S Kav 2-3 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama kemitraan sosialisasi, keamanan, manfaat, mutu di bidang obat, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen dan produk pangan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal l

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan perlindungan konsumen terhadap produk obat, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen dan produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan.

Pasal 2

TUJUAN KHUSUS

Tujuan khusus kesepakatan bersama ini adalah : a. Meningkatkan kemampuan produsen obat, obat tradisional, kosmetika,

produk komplemen dan produk pangan yang bersertifikasi di bidang mutu.; b. Menegakkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang obat, obat

tradisional, kosmetika, produk komplemen dan produk pangan oleh semua anggota KAOIN terkait;

c. Mensosialisasikan masalah keamanan obat, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen dan produk pangan kepada para pelaku usaha dan masyarakat/konsumen.

Pasal3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama adalah : a. Menyelenggarakan pembinaan tentang "cara-cara produksi dan distribusi

yang baik dari komoditi obat, obat tradisional, kosmetika, komplemen dan pangan" kepada pelaku usaha terkait;

b. Kegiatan pembinaan yang dimaksud pada huruf a, dapat berupa sosialisasi, pelatihan yang dilaksanakan secara berkala baik di pusat maupun di daerah;

c. Melakukan koordinasi dalam bentuk "forum dialog" secara berkala, baik di tingkat pusat maupun di daerah dalam upaya pemecahan berbagai masalah yang dihadapi para pelaku usaha terkait;

d. Menyelenggarakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) termasuk penyebarluasan materi keamanan, kemanfaatan, dan mutu obat, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen dan produk pangan melalui berbagai media;

e. Meluruskan berita-berita yang tidak proporsional kepada para pelaku usaha dan masyarakatjkonsumen baik langsung maupun melalui media cetakjmedia elektronik.

2

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

(1)Pelaksanaan kerjasama akan diatur bersama oleh Para Pihak dengan mengikutsertakan unit-unit yang terkait di lingkungan kerja masing-masing melalui pembentukan POKJA tetap yang dalam hal ini dilaksanakan oleh asosiasi terkait,

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas akan dituangkan dalam Standard Operating Procedure (SOP) yang disepakati oleh Para Pihak yang tidak dapat dipisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Pasal5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, menjadi tanggungan Para Pihak sesuai dengan anggaran masing-masing.

Pasal6

JANGKA WAKTU

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan atas kesepakatan Para Pihak.

Pasal7

EVALUASI

Para Pihak akan melakukan evaluasi secara berkala yang jangka waktunya ditentukan kemudian atas pelaksanaan kegiatan kesepakatan bersama ini.

Pasal8

KETENTUAN PENUTUP

(1) Kesepakatan bersama ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan kepada itikad baik dengan semangat kemitraan, saling menghormati dan dalam Iingkup peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat;

3

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini, akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh para pihak secara musyawarah dan mufakat.

(3) Kesepakatan ini dibuat dan tandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup.

PIHAK PERTAMA

®"@@"" ·:UI : :li~ 1~ . /",. , 1~ • M ' E R A I :T;'E jM P E,L ~ ~ ....-1t>o"e \'"

HUSNIAH R. THAMRIN AKIB . OHAMAD S. HIDAYAT

4