Embed Size (px)
Citation preview
BADAN USAHA SEBAGAI PENGURUS DANA PENSIUN
Disusun oleh:
TIM STUDI
BAPEPAMLK
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
DEPARTEMEN KEUANGAN
2008
ABSTRAKSI
Keberadaan Dana Pensiun dalam sistem keuangan di Indonesia memegang peran yang
sangat vital, terutama dalam kaitannya dengan fungsi dana pensiun sebagai sumber
pembiayaan jangka panjang. Undang-undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun
mendefinisikan Dana Pensiun sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan
program yang menjanjikan manfaat pensiun. Sebagai Badan hukum, pelaksanaan tugas
pengelolaan dana pensiun dilakukan oleh organ Pengurus.
Pengurus badan hukum dana pensiun di negara Inggris, Australia, Belanda dan Chile
dapat dilaksanakan oleh lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi dan manajer
investasi. Hak, kewajiban dan syarat untuk ditunjuk sebagai pengurus dinyatakan dalam
undang undang.
Pasal 10 UUDP mengamanatkan kepada Menteri untuk menetapkan aturan mengenai
badan hukum yang dapat ditunjuk sebagai pengurus dana pensiun. Hal ini bertentangan
dengan kebiasaan umum mengenai kepengurusan badan hukum di Indonesia. Berdasarkan
prinsip Numerous Clausus dalam hukum kepemilikan, asas Lex Specialis derogate Legi
Generalis dan praktik internasional, Menteri dapat menetapkan peraturan mengenai badan
hukum yang dapat ditunjuk sebagai pengurus dana pensiun.
ii
KATA PENGANTAR
Kami panjatkan Puji Dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya
Studi Tentang Badan Usaha sebagai Pengurus dana pensiun.
Tugas Pokok Tim Studi ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai peluang
badan hukum sebagai pengelola dana yang dimiliki dana pensiun dari sisi kelembagaan dan
undang-undang yang berlaku.
Tim berharap hasil penelitian dan studi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dana
pensiun di Indonesia dan juga dapat mendorong penelitian lain di bidang program pensiun.
Akhir kata Tim Studi mengucapkan terima kasih kepada segenap Pihak yang telah
membantu penyelesaian studi ini. Kritik maupun saran yang membangun sangat diharapkan
dalam penyempurnaan penelitian ini.
Jakarta, Desember 2008
Ketua Tim Studi
iii
DAFTAR ISI
ABSTRAKSI ...................................................................................................................... i
KATA PENGANTAR ....................................................................................................... ii
DAFTAR ISI ..................................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................. 1
I.1. Latar Belakang ...................................................................................................... 1
I.2. Permasalahan Penelitian ....................................................................................... 4
I.3. Tujuan Penulisan ................................................................................................... 4
BAB II LANDASAN TEORI ........................................................................................... 5
II.1. Badan Usaha ......................................................................................................... 5
II.1.1. Pengertian Badan Usaha .................................................................................... 5
II.1.2. Jenis Badan Usaha............................................................................................... 6
II.1.2.1. Badan Usaha yang Tidak Berbadan Hukum. ...................................... 7
II.1.2.2. Badan Usaha Berbadan Hukum .......................................................... 9
II.2. Dana Pensiun. ..................................................................................................... 11
II.2.1. Pengertian Dana Pensiun................................................................................... 11
II.2.2. Program yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun .......................................... 13
II.2.3. Pengelolaan Dana Pensiun ................................................................................ 15
II.2.4. Prinsip-prinsip OECD dalam pengelolaan dan pengawasan Dana
Pensiun .............................................................................................................. 17
II.3. Pengelolaan Dana Pensiun di Negara Lain. ........................................................ 19
II.3.1. Model trust fund. ............................................................................................... 20
II.3.1.1. Inggris ............................................................................................... 21
II.3.1.2. Australia ............................................................................................ 24
II.3.2. Model dana pensiun with legal personality....................................................... 26
II.3.2.1. Belanda .............................................................................................. 26
II.3.2.2. Chili ................................................................................................... 28
II.3.3. Model dana pensiun managing companies ....................................................... 29
II.4. Organ Pengurus Dana Pensiun ............................................................................ 30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ..................................................................... 34
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN .................................................................... 36
IV.1. Kenapa Badan Hukum? ...................................................................................... 36
IV.2. Dapatkah badan usaha melakukan tugas dan fungsi sebagai pengurus
badan hukum dana pensiun? .............................................................................. 39
IV.3. Apakah persyaratan yang harus dipenuhi badan usaha untuk
menjalankan peran dan fungsi sebagai Pengurus Dana Pensiun ? ................... 42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................................... 44
V.1. Kesimpulan ......................................................................................................... 44
V.2. Saran ................................................................................................................... 44
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................................... 45
LAMPIRAN A Ketentuan mengenai Pengurusan Badan Hukum .................................... 47
LAMPIRAN B Pengurus Dana Pensiun pada Negara anggota OECD ............................ 48
1
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
Program pensiun merupakan suatu janji dari pemberi kerja kepada pekerjanya.
Janji mulia diberikan untuk memotivasi loyalitas pekerja. Selain itu dengan adanya
janji tersebut, diharapkan produktivitas pekerja semakin baik yang pada akhirnya
akan memberikan keuntungan baik secara finansial maupun secara sosial bagi
perusahaan.
Untuk mengikat janji mulia pemberi kerja kepada pekerjanya, dibentuk suatu
wadah berupa organisasi yang kemudian dikenal dengan Dana Pensiun. Pembentukan
Dana Pensiun dimaksudkan untuk memenuhi tujuan akhir yaitu ketersediaan dana
bagi pekerja dan keluarganya dihari depan pada saat mereka menjadi lanjut usia dan
tidak mampu lagi melakukan pekerjaan seperti sedia kala.
Pemerintah dengan mandat rakyat untuk menciptakan kesejahteraan rakyat
mengambil peran dalam menjaga terpenuhinya janji mulia pemberi kerja. Wujud dari
campur tangan pemerintah adalah dengan mengeluarkan suatu ketentuan hukum yang
dikenal dengan Undang-undang Dana Pensiun.
Tujuan diterbitkannya Undang-undang Dana Pensiun adalah untuk
memberikan jaminan hukum penyelenggaraan pensiun. Jaminan yang diberikan
meliputi :
1. “aturan main” yang tertulis. Pemerintah menyiapkan aturan mengenai
persyaratan pendaftaran dan hal pokok yang dimuat dalam perjanjian bagi
pemberi kerja yang akan membentuk dana pensiun agar janji mulia pemberi kerja
tetap dilaksanakan dan dihormati.
2
2. aturan mengenai pendanaan dana pensiun. Aturan ini dibuat sebagai antisipasi
agar kesulitan keuangan yang dialami perusahaan tidak memberikan dampak
negatif terhadap dana pensiun.
3. aturan mengenai pemisahan kekayaan dana pensiun dan kekayaan perusahaan.
untuk menjamin keamanan dana yang telah dikumpulkan, menghindari
penyalahgunaan kekayaan. Selain itu juga aturan mengenai penggunaan
kustodian, penyimpanan kekayaan dan penggunaan kekayaan.
4. aturan mengenai orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
operasional dana pensiun untuk menjamin keamanan dana yang telah
dikumpulkan dan menghindari penyalahgunaan kekayaan.
UUDP memformalkan janji mulia pemberi kerja menjadi suatu bentuk badan
hukum. Sebagai badan hukum, Dana Pensiun harus memenuhi empat unsur yaitu :
1. Harta kekayaan terpisah
2. Tujuan yang ideal
3. Kepentingan
4. Organisasi /Pengurus
Peran pengurus menjadi sangat vital bagi kelangsungan suatu badan hukum.
Badan hukum merupakan suatu lembaga atau bentuk benda yang tidak dapat
melakukan suatu aktivitas apapun. Kondisi ini didalam ilmu hukum disebut dengan
istilah tidak mempunyai kehendak sendiri.
Untuk mencapai tujuannya, badan hukum membutuhkan alat bantu yang
disebut dengan pengurus. Pengurus terdiri dari orang (singular) atau orang-orang
(jamak). Badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan melalui perantaraan orang
atau orang-orang yang duduk sebagai pengurus. Orang atau orang-orang yang
3
menjadi pengurus tersebut bekerja tidak untuk dirinya sendiri melainkan untuk dan
atas nama badan hukum tersebut.
Pengaturan mengenai pengurus dalam UUDP terdapat pada bagian kedua
pasal 10 dengan judul Kepengurusan Dana Pensiun. Dalam pasal tersebut disebutkan:
1) Pengurus ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada pendiri.
2) Menteri menetapkan ketentuan dan persyaratan bagi orang atau badan usaha,
yang dapat ditunjuk sebagai pengurus.
3) Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan Dana Pensiun,
pengelolaan Dana Pensiun serta melakukan tindakan hukum untuk dan atas
nama Dana Pensiun, dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar
pengadilan.
4) Tugas, kewajiban dan tanggung jawab pengurus serta tata cara penunjukan dan
perubahan pengurus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Sebagai aturan pelaksana. Menteri mengeluarkan aturan mengenai persyaratan
bagi orang atau orang-orang yang dapat melaksanakan fungsi sebagai pengurus.
Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor
229/KMK.017/1993 tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana
Pensiun Pemberi Kerja. Ketentuan ini kemudian mengalami penyesuaian pada tahun
2002.
Kedua aturan yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.06/2002
maupun KMK sebelumnya tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana
Pensiun Pemberi Kerja Dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga
Keuangan hanya memuat ketentuan mengenai perorangan sebagai pengurus Dana
Pensiun, dan belum mengatur mengenai badan usaha yang dapat ditunjuk sebagai
pengurus.
Praktik pengelolaan dana pensiun di negara maju seperti Inggris
memperkenankan badan usaha seperti bank atau perusahan asuransi sebagai trustee
dari dana pensiun. Regulasi Belanda yang menganut tradisi hukum civil law
4
memberikan kesempatan kepada badan usaha perusahaan asuransi untuk menjadi
provider dana pensiun. Penunjukan badan usaha sebagai pengurus suatu badan hukum
merupakan hal tidak umum dalam praktik pengurus badan hukum
I.2. Permasalahan Penelitian
Kajian terhadap badan usaha sebagai pengurus dana pensiun dilakukan untuk
menjawab pertanyaan sebagai berikut:
1. Mengapa Dana Pensiun diberikan Identitas sebagai Badan Hukum?
2. Dapatkah badan usaha melakukan tugas dan fungsi sebagai pengurus badan
hukum dana pensiun?
3. Apakah persyaratan yang harus dipenuhi badan usaha untuk menjalankan peran
dan fungsi sebagai Pengurus Dana Pensiun ?
I.3. Tujuan Penulisan
Tujuan penelitian ini adalah, pertama, menggali konsep-konsep mengenai badan
hukum dan kepengurusan badan hukum yang ada di Indonesia. Kedua,
memperkenalkan konsep pengelolaan dana pensiun pada beberapa negara di dunia
seperti Inggris, Australia, Belanda dan Chili. Ketiga, mengidentifikasi konsep
pengelolaan badan usaha yang didirikan berdasarkan Undang-undang dan terakhir
menempatkan konsep pengelolaan dana pensiun secara internasional pada kerangka
hukum kepengurusan dana pensiun di Indonesia. Hasil kajian diharapkan dapat
dipergunakan dalam penyusunan ketentuan perundangan mengenai penunjukan badan
usaha sebagai pengurus dana pensiun sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10
Undang-undang Dana Pensiun.
5
BAB II
LANDASAN TEORI
II.1. Badan Usaha
II.1.1. Pengertian Badan Usaha
Kata Badan Usaha berasal dari dua kata dasar yaitu kata badan dan kata usaha.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kata badan dapat diartikan sebagai
sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu.
Selanjutnya kata usaha memiliki makna sebagai kegiatan dengan mengerahkan
tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan,
prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu. Kata usaha juga memiliki
makna lain yaitu kegiatan di bidang perdagangan (dengan maksud mencari untung) 1
.
Penggabungan dua kata yaitu kata badan dan kata usaha yang membentuk kata badan
usaha dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk
mengerjakan sesuatu dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan (raga)
dengan maksud mencapai suatu tujuan.
Definisi lain Badan Usaha terdapat pada Undang-undang Migas tahun 2001. Pada
Undang-undang tersebut, Badan Usaha didefinisikan sebagai perusahaan berbentuk
badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan
didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja
dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia2.
1 KBBI Daring, http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php, akses tanggal 6 juni 2008 2 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
6
Menurut wikipedia berbahasa Indonesia, Badan Usaha juga dapat diartikan sebagai
kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau
keuntungan3.
II.1.2. Jenis Badan Usaha
Badan usaha yang dikenal saat ini diadaptasi dalam praktek hukum di Indonesia
melalui proses penerimaan (resepsi) hukum perdata yang berlaku di masa penjajahan
Belanda. Proses resepsi tersebut melahirkan badan usaha seperti Usaha Perorangan,
Perseroan Firma (venootschap onder firma) dan CV (Commanditaire Vennootschap).
Dengan berjalannya waktu, perkembangan di bidang perdagangan dan bisnis pada
dunia usaha melahirkan bentuk badan usaha lain yang kemudian dikenal dengan nama
yayasan, Dana Pensiun dan perseroan terbatas (PT).
Pengaturan mengenai badan usaha dapat ditemui dalam berbagai ketentuan
hukum seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), Kitab Undang-
undang Hukum Dagang (KUHD) maupun dalam Undang-undang khusus. Sebagai
contoh, Perseroan Firma diatur dalam KUHD Pasal 16 sampai dengan Pasal 35.
Selain itu, pengaturan mengenai Perseroan Firma juga terdapat pada Pasal 1618
sampai dengan Pasal 1652 KUHPer mengenai persekutuan perdata sepanjang hal
tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan KUHD.
Ketentuan hukum yang ada mengakibatkan terbentuknya dua kelompok badan
usaha. Kelompok pertama adalah badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum.
Kelompok kedua adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum. Syarat yang
3http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha, akses tanggal 17 Juni 2008
7
membedakan antara suatu badan usaha berbadan hukum dengan badan usaha non
badan hukum4 adalah:
Pertama, adanya pemisahan antara harta kekayaan pribadi pemilik dengan
harta kekayaan perusahaan adanya tanggung jawab yang terbatas dari pemilik
terhadap perusahaannya (limited liability) jika perusahaan bangkrut.
Kedua, suatu akta pendirian suatu badan hukum harus disahkan oleh
Pemerintah.
Ketiga, akta pendirian yang telah disahkan pemerintah itu wajib diumumkan
dalam Berita Negara, untuk memenuhi asas publisitas.
II.1.2.1. Badan Usaha yang Tidak Berbadan Hukum.
Pada bagian sebelumnya telah disebutkan bahwa badan usaha seperti Usaha
Perorangan dan Usaha Persekutuan (Perseroan Firma /venootschap onder firma dan
CV /Commanditaire Vennootschap), merupakan badan usaha hasil dari resepsi hukum
perdata jaman penjajahan Belanda. Sumber hukum badan usaha tersebut adalah dari
peraturan-peraturan yang termaktub di dalam KUHPer yang merupakan terjemahan
dari Burgelijk Wetboek (BW) dan juga bersumber dari KUHD yang merupakan
terjemahan dari Wetboek van Koophandel (WvK).
Perusahaan dagang merupakan salah satu bentuk perusahaan perseorangan.
Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu
orang. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa ijin dan tata cara
tertentu. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk
4 UNTUNG TRI BASUKI, SH., SPN, ASPEK HUKUM PEMBERDAYAAN DANA PENSIUN PADA ERA OTONOMI DAN GLOBALISASI,
http://www.smecda.com/deputi7/file_Infokop/aspek_hukum.htm
8
mendirikannya. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil, terbatasnya
jenis serta jumlah produksi, memiliki tenaga kerja / buruh yang sedikit dan
penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Contoh perusahaan perseorangan
seperti toko kelontong, tukang bakso keliling, pedagang asongan, dan lain sebagainya.
Dalam Pasal 16 KUHD dinyatakan bahwa :
”Yang dinamakan persekutuan firma ialah tiap-tiap persekutuan perdata yang
didirikan untuk mejalankan perusahaan dengan nama bersama”
Ketentuan hukum tertulis yang berisikan tata cara pendirian dan pengaturan
lainnya pada Persekutuan Firma terdapat dalam KUHD Pasal 16 sampai dengan Pasal
35. Perseroan Firma merupakan suatu maatschap (persekutuan perdata) khusus. Hal
ini ditetapkan dalam Pasal 1632 KUHPer dan juga dapat melakukan perbuatan
perusahaan. Ketentuan Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUHPer mengenai
persekutuan perdata diberlakukan juga terhadap Perseroan Firma sepanjang hal
tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan KUHD.
Suatu Firma dapat dibentuk dengan membuat akta pendirian dan oleh yang
mendirikannya, akta pendirian tersebut kemudian didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri dalam daerah mana Firma tersebut berdomisili (Pasal 23 KUHD).
Tidak ada keharusan untuk mendaftarkan akta pendirian Firma pada Menteri
Kehakiman dan diumumkan dalam Berita Negara. Maka itu Firma bukan merupakan
badan hukum.5
Menurut IG Rai Widjaja yang dimaksud CV6 adalah :
“Suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara
tanggung menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung
jawab secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang
(geldschieter).”
5 Johannes Ibrahim, Hukum Organisasi Perusahaan – Pola Kemitraan dan Badan Hukum, Bandung : Refika Aditama, 2006,
hal 36 6 IG Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, Jakarta : Ksaint Blanc, 2000, hal 45 - 46
9
Berdasarkan ketentuan Pasal 19 KUHD ayat (1) bahwa :
“Persekutuan secara melepas uang, yang juga disebut persekutuan komanditer
didirikan atas satu atau beberapa orang yang bertanggung jawab secara pribadi
untuk keseluruhan dengan satu atau beberapa orang pelepas uang”.
Pada CV dikenal dua macam sekutu yaitu sekutu kerja dan sekutu tidak kerja.
Sekutu kerja atau sekutu komplementer adalah sekutu yang menjadi pengurus
persekutuan, sedangkan sekutu tidak kerja atau sekutu komanditer tidak mengurus
persekutuan. Baik sekutu kerja maupun sekutu tidak kerja masing-masing
memberikan pemasukannya berujud baik uang, tenaga atau barang (fisik atau pikiran)
atas dasar pembiayaan bersama artinya untung rugi dipikul bersama antara sekutu
kerja dan sekutu komanditer meskipun tanggung jawab sekutu komanditer terbatas
pada modal yang disanggupkan untuk dimasukkan.7
Untuk mendirikan suatu CV para pendiri CV tidak memerlukan formalitas.
Artinya pendirian CV dapat dilakukan baik secara lisan maupun dengan akta otentik.
Juga tidak ada keharusan dari pendiri untuk melakukan pendaftaran dan juga tidak ada
keharusan diumumkan dalam lembaran negara. Maka CV sebagaimana halnya Firma
tidak dapat disebut sebagai badan hukum.
II.1.2.2. Badan Usaha Berbadan Hukum
Dalam ilmu hukum, subyek hukum (legal subject) adalah setiap pembawa atau
penyandang hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum. Subyek hukum
dapat merupakan orang atau natuurlijkpersoon (menselijkpersoon) dan bukan orang
(rechtspersoon). Rechtspersoon biasa disebut badan hukum yang merupakan persona
ficta atau orang yang diciptakan oleh hukum sebagai persona.
7 Ibid, hal. 78
10
Mengenai definisinya, badan hukum atau legal entity atau legal person dalam
Black’s Law Dictionary dinyatakan sebagai a body, other than a natural person, that
can function legally, sue or be sued, and make decisions through agents. Sementara
dalam kamus hukum versi Bahasa Indonesia, badan hukum diartikan dengan
organisasi, perkumpulan atau paguyuban lainnya di mana pendiriannya dengan akta
otentik dan oleh hukum diperlakukan sebagai persona atau sebagai orang.
Dalam sistem hukum Indonesia suatu badan hukum harus memiliki unsur 4 unsur
badan hukum yaitu : i). harta kekayaan terpisah; ii). tujuan yang ideal; iii).
kepentingan; iv). organisasi pengurus. Selain memenuhi empat unsur seperti
disebutkan di atas, suatu organisasi/pekumpulan/badan usaha juga perlu didaftarkan
sebagai badan hukum. Sebelum didaftarkan sebagai badan hukum, organisasi itu
secara formal belum dapat diakui sah sebagai badan hukum. Perbuatan-perbuatan
hukum yang dilakukan oleh pengurus suatu badan hukum yang belum didaftarkan
dianggap sebagai perbuatan pribadi pengurus.
Sesuai tuntutan perkembangan moderen, pendaftaran badan hukum sekurang-
kurangnya dapat dilihat sebagai syarat formil,sedang empat syarat terdahulu disebut
syarat materil. Meskipun pendaftaran badan hukum sebagai syarat formil, dalam
praktek acapkali sahnya suatu badan hukum berkaitan dengan tanggung jawab hukum
pengurus. Dalam hal perbuatan-perbuatan perdata tanggung jawab pengurus badan
hukum yang sah sebatas tanggungjawab pengurus yang menjadi tanggung jawabnya
menurut AD/ART. Sebaliknya jika badan hukumnya belum sah, maka
tanggungjawabnya bersifat pribadi dari orang-orang yang duduk sebagai pengurus8.
8 http://www.jimly.com/pemikiran/view/14
11
Pengaturan dasar dari badan hukum itu sendiri terdapat di dalam Pasal 1654
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan bahwa:
Semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman,
berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-
peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan
pada acara-acara tertentu.
Sementara itu, yang merupakan peraturan umum dari badan hukum adalah Pasal
1653 KUHPer yang menyebutkan bahwa:
Selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-
perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-
perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum,
maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah
didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-
undang atau kesusilaan baik.
Aturan untuk menentukan kedudukan suatu perusahaan sebagai badan hukum,
biasanya ditetapkan oleh perundang-undangan, kebiasaan atau yurisprudensi. Sebagai
contoh, PT dinyatakan sebagai badan hukum di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang
Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Koperasi dinyatakan sebagai badan
hukum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,
dan Yayasan dinyatakan sebagai badan hukum dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
II.2. Dana Pensiun.
II.2.1. Pengertian Dana Pensiun
Beberapa pengertian Dana Pensiun diuraikan sebagai berikut :
12
David L.Scott (1988)9 mendefinisikan Dana Pensiun sebagai:
“Pension fund is a financial institution that control assets and disburses income
to people after they have retired from gainful employment.”
FE Perry (1983)10
mendefinisikan Dana Pensiun sebagai:
“Pension fund is an investment maintained by companies and other employer to
pay the annual sum required under the business or organization’s pension
scheme.”
Investor Glossary 11
mendefinisikan Dana Pensiun sebagai
“A Pension Fund is an entity set up to collect monies from employer(s) and
workers, invest the proceeds in securities and other assets, and pay benefits to
retirees from the fund's accumulated resources.”
Wikipedia 12
mendefinisikan Dana Pensiun sebagai
“A pension fund is a pool of assets forming an independent legal entity that are
bought with the contributions to a pension plan for the exclusive purpose of
financing pension plan benefits”.
OECD (2005)13
mendefinisikan Dana Pensiun sebagai sebagai
“The pool of assets forming an independent legal entity that are bought with the
contributions to a pension plan for the exclusive purpose of financing pension
plan benefits. The plan/fund members have a legal or beneficial right or some
other contractual claim against the assets of the pension fund. Pension funds
take the form of either a special purpose entity with legal personality (such as a
trust, foundation, or corporate entity) or a legally separated fund without legal
personality managed by a dedicated provider (pension fund Management
Company) or other financial institution on behalf of the plan/fund members.”
Undang-undang Dana Pensiun14
mendefinisikan Dana Pensiun sebagai
“Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program
yang menjanjikan manfaat pensiun.”
9 David L.Scott dalam Sistem Keuangan Indonesia, Bank Indonesia 10 ibid 11 Investor Glossary diambil dari http://www.Investor Glossary .com 12Pension Fund diambil dari http://en.wikipedia.org/wiki/Pension_fund 13 Private Pension, OECD Classification and Glossary,OECD 2005 14 Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun
13
Dari seluruh pengertian yang diberikan dapat diketahui bahwa Dana Pensiun
merupakan suatu organisasi independen yang memiliki maksud dan tujuan tersendiri.
Pembentukan sebagai organisasi independen dimaksudkan untuk memperkuat
identitas bahwa Dana Pensiun merupakan suatu organisasi yang berdiri sendiri, bukan
merupakan unit atau bagian dari organisasi lain.
II.2.2. Program yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun
Sebagai suatu organisasi, Dana Pensiun menyelenggarakan suatu program yang
dinamakan program pensiun. Terdapat dua jenis program pensiun yang dapat
dijalankan oleh organisasi dana pensiun. Program pertama adalah Program Pensiun
Iuran Pasti (Defined Contribution Pension Plan/DC). Program Kedua adalah Program
Pensiun Manfaat Pasti (Defined Benefit Pension Plan/DB).
Pada Program Pensiun Iuran Pasti (DC), besar iuran peserta telah ditetapkan
dalam suatu dokumen legal dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya
dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Iuran yang
ditambahkan pada rekening individu tersebut berasal dari pemberi kerja saja (plan
sponsor) atau peserta saja (employee). Iuran dimaksud dapat juga berasal dari
pembagian prosentase tertentu antara pemberi kerja dan peserta.
Setiap hasil dari investasi yang dilakukan atas dana peserta wajib dibukukan
dalam rekening peserta. Pola pembukuan dapat dilakukan secara berkala, disesuaikan
dengan jenis investasi yang dipilih. Program Pensiun Iuran Pasti dapat dibagi atas
beberapa jenis15
yaitu:
1. Profit sharing plans
2. Money purchase pension plans
15 McGill, Brown, Fundamental of Privat Pension,7 th edition
14
3. Thrift and saving plans
4. Stock bonus plans
5. Employee stock ownership plans
Berbeda dengan Program Pensiun Iuran Pasti (DC), pada Program Pensiun
Manfaat Pasti (DB), manfaat pensiun yang akan diterima oleh peserta telah ditentukan
terlebih dahulu dengan menggunakan suatu formula yang telah ditentukan dalam
peraturan dana pensiun. Jumlah iuran yang berasal dari pemberi kerja akan berbeda
setiap periode bergantung dengan hasil perhitungan yang ditentukan oleh profesi
aktuaria. Secara matematis, formula tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:
MP = FP x MK x PhDP.
Dimana
MP adalah manfaat pensiun yang diterima pensiunan
FP adalah faktor penghargaan, merupakan konstanta yang ditentukan
berdasarkan hitungan aktuaria dengan menggunakan asumsi tertentu.
PhDP adalah penghasilan dasar pensiun, merupakan bagian dari penghasilan
yang diterima oleh peserta dan digunakan sebagai dasar dalam
menghitung besarnya manfaat pensiun yang akan diterima.
Program Pensiun Manfaat Pasti dapat diklasifikasikan dalam tiga tipe16
yaitu:
1. Tipe Tradisional, program yang manfaat pensiun nya dihitung berdasarkan
suatu formula yang terdiri atas variabel pendapatan peserta, masa kerja dan
faktor lain yang telah ditentukan dalam peraturan dana pensiun.
2. Tipe Hybrid, program pensiun manfaat pasti yang manfaat pensiun nya terdiri
atas dua variabel yaitu nilai minimum yang besarnya tetap setiap bulan
ditambah dengan nilai variabel yang diperoleh berdasarkan suatu indeks
tertentu yang telah ditetapkan pada peraturan dana pensiun.
16 Private Pension, OECD Classification and Glossary,OECD 2005 Page 14
15
3. Tipe Campuran, program pensiun manfaat pasti yang memiliki pengaturan
seperti program iuran pasti dan program manfaat pasti dalam satu dana
pensiun.
II.2.3. Pengelolaan Dana Pensiun
Pada papernya tahun 1992 Yves Guerard dan Glenn Jenkiss menjabarkan
sembilan hal pokok dalam pengelolaan dana pensiun. Penjabaran disampaikan dalam
kerangka pembuatan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dana pensiun. Pokok-
pokok kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan dana pensiun dijabarkan sebagai
berikut: 17
1. Pension Fund as a legal entity, Keberadaan dana pensiun harus diakui secara
formal melalui undang-undang. Pengakuan formal diperlukan agar dana
pensiun diakui secara hukum (rechtspersoon) untuk memiliki kekayaan,
menerima iuran dari peserta dan pemberi kerja, melakukan investasi dan
melakukan pembayaran manfaat pensiun pada pihak yang berhak. Sebagai
entitas legal (rechtspersoon), dana pensiun memiliki kemampuan untuk
melakukan tindakan hukum seperti membuat anggaran dasar, membuat
perjanjian dengan pihak ketiga dan melakukan tugas lain yang dipandang
perlu menurut hukum.
2. The Plan Administrator, sebagai otoritas tertinggi dalam dana pensiun, plan
administrator (pengurus) bertanggung jawab atas pengelolaan asset melalui
investasi, pembukuan transaksi dan pembayaran manfaat kepada pihak yang
berhak. Jabatan pengurus dapat dipegang oleh salah satu dari tiga pilihan
berikut. Pertama, pemberi kerja dalam lingkup kewajiban fiducia. Kedua,
17 Yves Guerard dan Glenn Jenkiss, Building Private Pension System, Harvard Institute for International Development, 1992
16
komite yang terdiri dari wakil pemberi kerja dan wakil karyawan. Ketiga,
pihak ketiga seperti lembaga keuangan.
3. Ownership and Segregation of Assets, Kekayaan dana pensiun ditempatkan
terpisah untuk menjamin ketersediaan dana pada saat pembayaran manfaat
pensiun. Pemisahan kekayaan dilakukan dengan cara menempatkan aset
dibawah penguasaan Pengurus. Pengurus dilarang menggunakan kekayaan
dana pensiun selain untuk pembayaran manfaat sesuai dengan anggaran dasar.
4. Distinguishing between Employer and plant duties, pemisahan tegas perlu
dilakukan antara dua hal yaitu kewajiban dana pensiun untuk membayar
manfaat pensiun dan kewajiban pemberi kerja untuk membayar iuran yang
menjadi kewajibannya pada dana pensiun.
5. Control of the investment, Pengurus melakukan investasi berdasarkan arahan
investasi yang ditetapkan oleh Pemberi Kerja. Pemberi kerja memiliki
kepentingan besar atas investasi dan hasilnya karena kegagalan investasi akan
berdampak pada peningkatan biaya yang dikeluarkan perusahaan melalui
iuran.
6. Administration of the Plan, Pengurus bertanggung jawab antara lain untuk
menyimpan catatan mengenai data data peserta, laporan keuangan dan laporan
hasil valuasi. Pengurus dapat meminta jasa pihak ketiga untuk melakukan
tugas administratif tersebut.
7. Right of the Employees, Peserta memiliki hak untuk turut serta mengawasi
pengelolaan dana pensiun melalui cara yang diperkenankan seperti menjadi
perwakilan pada dewan pengawas atau memiliki akses terhadap laporan
keuangan dana pensiun.
17
8. Investment Regulations, Regulasi mengenai investasi dapat menerapkan
prinsip penyebaran risiko investasi dengan melakukan pembatasan secara
kuantitatif maupun kualitatif.
9. Acceptable types of formula, Regulasi memberikan panduan mengenai
formula perhitungan manfaat pensiun yang dapat dipergunakan untuk
menghitung manfaat pensiun peserta.
II.2.4. Prinsip-prinsip OECD dalam pengelolaan dan pengawasan Dana Pensiun
Prinsip-prinsip Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD) mengenai Occupational Pension Regulation menjadi acuan masyarakat
internasional dalam pengelolaan dana pensiun. Prinsip ini lahir untuk memberikan
acuan terbaik dalam pengelolaan dan pengawasan dana pensiun. Secara umum
terdapat enam prinsip dalam pengelolaan dan supervisi dana pensiun. Keenam prinsip
tersebut dijabarkan sebagai berikut:
Prinsip I : Conditions for effective regulation and supervision
Prinsip ini menekankan tiga kondisi yang diperlukan dalam pengaturan dana
pensiun. Kondisi pertama, adanya kerangka hukum yang secara komprehensif,
fleksibel dan dinamis dalam memberikan jaminan perlindungan kepada peserta dana
pensiun dan penerima manfaat. Kondisi kedua, tersedianya pasar modal dan lembaga
keuangan yang berfungsi dengan efisien. Kondisi ketiga, adanya regulasi yang
mendorong terciptanya kompetisi yang baik antar dana pensiun.
Prinsip II: Establishment of pension plans, pension funds, and pension fund
managing companies.
18
Prinsip kedua menekankan dua hal. Pertama, adanya pemisahan aset yang
dimiliki dana pensiun dari aset yang dimiliki oleh pemberi kerja. Kedua, adanya
regulasi pengaturan yang transparan dalam hal pembentukan dana pensiun.
Pengaturan tersebut mencakup bentuk dana pensiun sebagai entitas legal, dokumen
yang diperlukan dalam hal pembentukan dana pensiun, pengelolaan dana pensiun
maupun struktur pengawasannya.
Prinsip III: Pension plan liabilities, funding rules, winding up, and insurance
Prinsip ini memberi perhatian pada dua aspek. Pertama, program pensiun
manfaat pasti dijalankan dengan sistem pendanaan.Kewajiban pemberi kerja dihitung
dengan menggunakan prinsip-prinsip aktuaria yang berlaku umum. Kedua, aspek
pendanaan dalam program pensiun manfaat pasti.
Prinsip IV: Asset Management
Prinsip ini mengutamakan penerapan prinsip prudent-person dalam
pengelolaan aset. Investasi dilakukan dengan memperhatikan asas penyebaran risiko,
dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan arus kas. Risiko akibat perbedaan mata
uang harus dihindarkan.
Prinsip V: Rights of members and beneficiaries and adequacy of benefits
Prinsip ini menekankan perlindungan terhadap hak peserta. Perlindungan
tersebut meliputi perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif, perlindungan
terhadap hak untuk memperoleh manfaat pensiun lebih cepat, akses terhadap
informasi dan edukasi.
19
Prinsip VI: Supervision
Prinsip ini memberikan arahan agar sistem pengawasan dana pensiun
dilakukan dengan berpusat pada kepatuhan. Kepatuhan terhadap aturan perundangan,
kepatuhan terhadap prinsip prinsip umum aktuaria. Lembaga pengawas yang
didukung oleh personel yang profesional dan memiliki dana yang memadai perlu
dibentuk untuk melakukan tugas pengawas secara langsung maupun tidak langsung.
II.3. Pengelolaan Dana Pensiun di Negara Lain.
Secara garis besar terdapat 3 model pengelolaan program pensiun18
. Pertama,
pensiun yang dikelola oleh suatu trust fund. Pension trust fund terdapat pada negara-
negara penganut sistem hukum Anglo Saxon/common law seperti Amerika Serikat,
Inggris, Australia dan New Zealand. Kedua, pensiun yang dikelola oleh suatu badan
hukum dana pensiun berbentuk foundation, mutual association atau bentuk badan
hukum lainnya. Model ini memberikan institusi dana pensiun suatu identitas hukum /
legal personality. Model Dana Pensiun dengan legal personalitity terdapat pada
negara penganut sistem hukum civil law seperti Australia, Jerman, Italia dan Belanda.
Ketiga, pensiun yang dikelola oleh pihak ketiga sebagai perusahaan pengelola dana
pensiun. Institusi dana pensiun berbentuk suatu kumpulan atau asiosiasi saja tanpa
memiliki identitas hukum (without legal personality). Model ini terdapat pada negara
negara negara lain Bulgaria, Portugal, Spanyol dan Turki.
18 OECD-IOPS, The Licensing of Pension Entities in Private Pension Systems, OECD, July 2007
20
II.3.1. Model trust fund.
Trust merupakan istilah yang umum dikenal pada negara-negara yang
menganut tradisi hukum common law seperti Amerika Serikat dan Inggris. Dalam
tradisi common laws, trust19
memiliki arti sebagai
“an arrangement whereby property (including real, tangible and intangible)
is managed by one person (or persons, or organizations) for the benefit of
another”
Adapun ciri-ciri atau karakteristik trust yang berkembang di Amerika Serikat
menurut Maurizio Lupoi adalah sebagai berikut:
1. adanya penyerahan suatu benda kepada trustee atau suatu pernyataan trusts
2. adanya kepemilikan benda tersebut dengan harta kekayaan milik trustee yang lain;
3. pihak pertama yang menyerahkan benda tersebut (settlor), kehilangan
kewenangannya atas benda tersebut;
4. adanya pihak yang memperoleh kenikmatan (beneficiary) atau suatu tujuan
penggunaan benda tersebut, yang dikaitkan dengan kewajiban trustee untuk
melaksanakannya;
5. adanya unsur kepercayaan ( fiduciary component) dalam penyelenggaraan
kewajiban trustee tersebut, khususnya yang berkaitan dengan benturan
kepentingan.
Secara teori, dalam suatu pernyataan trust, pihak pertama (settlor)
menyerahkan suatu benda untuk diletakkan dalam trust yang tercatat atas nama atau
dalam kepemilikan pihak kedua (trustee). Pemberian oleh settlor ini disertai
kewajiban kepada trustee untuk menyerahkan kenikmatan atau kemanfaatan benda
19 Trust Law, http://en.wikipedia.org/wiki/Trust_law diakses tanggal 13 November 2008
21
Settlor
Beneficiery
Trustee Benda / Hak kepemilikan
Janji
Manfaat
tersebut kepada pihak ketiga (beneficiary). Secara grafis hubungan pihak yang
terdapat dalam trust digambarkan dalam diagram berikut:
Perusahaan atau individu dapat berperan sebagai trustee. Perusahaan seperti
bank, perusahaan asuransi atau konsultan hukum di negara common law umumnya
dapat melaksanakan peran sebagai trustee .
II.3.1.1. Inggris
Pengelolaan Dana Pensiun swasta (Occupational Pension) diatur dalam suatu
regulasi/undang undang yang disebut Pension Act. Pengaturan yang terbaru mengenai
pensiun terdapat dalam Pension Act 2004. Selain Regulasi tahun 2004, terdapat
regulasi lain yang juga mengatur mengenai dana pensiun seperti Pension Scheme Act
1993, Pension Act 1995 dan juga Welfare Reform and Pension Act 1999.
Untuk membentuk Dana Pensiun (Occupational Pension), Otoritas Dana
Pensiun Inggris (The Occupational Pensions Regulatory Authority/OPRA)
mensyaratkan pemohon untuk memenuhi ketentuan yang terdapat pada Part I
Section 2 Welfare Reform and Pension Act 1999 subsection 2 yaitu:
(a) make an application for the purpose and pay such fee as the Authority may
determine; and
(b) declare that each of the following is fulfilled in relation to the scheme,
namely—
(i) the conditions set out in subsections (2) to (9) of section1; and
(ii) such other conditions as may be prescribed under subsection (1) of that
section.
22
Kriteria yang harus dipenuhi oleh pemohon, seperti yang dimaksud dalam
huruf (i) poin b diatas, terdapat pada Part I Section 1 Welfare Reform and Pension
Act 1999 yang selengkapnya berbunyi:
(1) A pension scheme is a stakeholder pension scheme for the purposes of this
Part if it is registered as such a scheme under section 2 and each of the
following is fulfilled, namely—
(a) the conditions set out in subsections (2) to (9); and
(b) such other conditions as may be prescribed.
(2) The first condition is that the scheme is established under a trust or in such
other way as may be prescribed.
(3) The second condition is that the provisions made by the instruments
establishing the scheme comply with such requirements as may be prescribed.
(4) The third condition is that, subject to such exceptions as may be prescribed,
the benefits provided by the scheme are money purchase benefits within the
meaning given by section 181 of the [1993 c. 48.] Pension Schemes Act 1993
(“the 1993 Act”).
(5) The fourth condition is that the scheme complies with such requirements as
may be prescribed as regards the extent to which, and the circumstances in
which—
(a) any payment made to the scheme by or on behalf of a member of the
scheme,
(b) any income or capital gain arising from the investment of such a payment,
or
(c) the value of rights under the scheme,
may be used to defray the administrative expenses of the scheme, to pay
commission or in any other way which does not result in the provision of
benefits for or in respect of members.
(6) The fifth condition is that the scheme complies with such of the requirements
of regulations under section 113 of the 1993 Act (disclosure of information
about schemes to members etc.) as are applicable to it.
(7) The sixth condition is that, subject to such minimum contribution levels and
other restrictions as may be prescribed, members of the scheme may make
such contributions to the scheme as they think appropriate.
(8) The seventh condition is that, except in so far as is necessary to ensure that the
scheme has tax-exemption or tax-approval (within the meaning of the 1993
Act), the scheme accepts transfer payments in respect of members' rights
under—
(a) other pension schemes;
(b) contracts and schemes approved under Chapter III of Part XIV of the
[1988 c. 1.] Income and Corporation Taxes Act 1988 (retirement annuity
contracts);
(c) annuities and insurance policies purchased or transferred for the purpose
of giving effect to rights under pension schemes; and
(d) annuities purchased or entered into for the purpose of discharging liability
in respect of pension credits under section 29(1)(b) or under
corresponding Northern Ireland legislation.
23
(9) The eighth condition is that the scheme has such exemption or approval as is
mentioned in subsection (8).
Selain dibentuk oleh institusi dalam bentuk trust seperti yang disebutkan
dalam Section 2 Welfare Reform and Pension Act 1999, Dana Pensiun dapat juga
dibentuk oleh perorangan melalui suatu kontrak tertulis antara peserta dengan pihak
yang mewakili20
. Dana pensiun yang dibentuk oleh perorangan tersebut dikenal
dengan istilah personal pension scheme (PPS).
Perorangan yang dapat memohon pembentukan PPS adalah setiap orang21
jika
PPS berbentuk trust atau jika PPS tidak berbentuk trust, section 632(1) of the Income
and Corporation Taxes Act 198822
memberikan persyaratan sebagai berikut:
(a) person who is authorised under Chapter III of Part I of the [1986 c.
60.] Financial Services Act 1986 to carry on investment business and
who carries on business of a kind mentioned in subsection (2) below;
(b) a building society within the meaning of the [1986 c. 53.] Building
Societies Act 1986;
(c) an institution authorised under the [1987 c. 22.] Banking Act 1987;
(d) a recognised bank or licensed institution within the meaning of the
[1979 c. 37.] Banking Act 1979.
Seluruh dana pensiun yang terdaftar pada regulator dana pensiun (OPRA)
dikelola oleh administrator. Pada umumnya yang menjadi administrator adalah
trustee dari dana pensiun tersebut (Pension Fund Trustee). Trustee dapat berupa orang
individu atau berbentuk suatu perusahaan (badan usaha). Section 29 of the Pensions
Act 1995 mencantumkan kriteria orang atau badan usaha yang tidak dapat dipilih
untuk menjadi trustee pada dana pensiun yaitu:
(a) he has been convicted of any offence involving dishonesty or
deception,
20 Statutory Instrument 2000 No. 1403 http://www.opsi.gov.uk/si/si2000/20001403.htm#note10 diakses tanggal 10 November
2008 21 Statutory Instrument 2000 No. 2317 http://www.opsi.gov.uk/si/si2000/20002317.htm#note1 diakses tanggal 10 November
2008 22 Income and Corporation Taxes Act 1988 http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1988/ukpga_19880001_en_52#pt14-ch4-pb2-
l1g632 diakses tanggl 10 November 2008
24
(b) he has been adjudged bankrupt or sequestration of his estate has been
awarded and (in either case) he has not been discharged,
(c) where the person is a company, if any director of the company is
disqualified under this section,
(d) where the person is a Scottish partnership, if any partner is
disqualified under this section,
(e) he has made a composition contract or an arrangement with, or
granted a trust deed for the behoof of, his creditors and has not been
discharged in respect of it, or
(f) he is subject to a disqualification order under the [1986 c. 46.]
Company Directors Disqualification Act 1986 or to an order made
under section 429(2)(b) of the [1986 c. 45.] Insolvency Act 1986
(failure to pay under county court administration order)
Jenis trustee yang paling umum adalah Lay trustee dan Profesional
trustee/Independent Trustee. Lay trustee adalah trustee yang ditunjuk oleh Pemberi
Kerja employer-nominated trustees (ENTs) atau trustee yang dipilih oleh peserta
member nominated trustees (MNTs) untuk mengelola Dana Pensiun. Pada umumnya
mereka merupakan karyawan pada pemberi kerja dan tidak memperoleh gaji dari dana
pensiun.
Profesional trustee/Independent Trustee adalah individu atau badan usaha
yang karena keahliannya ditugaskan menjadi trustee pada dana pensiun. Profesional
trustee memperoleh bayaran untuk keahlian yang dimiliki dan jasa yang diberikan.
Untuk membantu pengelolaan dana pensiun, Pension Fund Trustee juga dapat
menggunakan jasa pihak ketiga seperti manajer investasi, penasihat keuangan dan jasa
profesional lainnya. Penggunaan jasa pihak ketiga tidak mengurangi tanggung jawab
trustee seperti yang terdapat pada the trust deed and rules, the Pensions Act and trust
law.
II.3.1.2. Australia
Dana Pensiun di Australia dikenal dengan istilah superannuation . Pengelolaan
Dana Pensiun diatur dalam suatu regulasi/undang undang yang disebut
25
Superannuation Guarantee (Administration) Act 1992. Pengaturan lainnya mengenai
struktur dan manajemen program dana pensiun (superannuation scheme) terdapat
dalam Superannuation Industrial (Supervision) Act 1993.
Section 19 subsection 2 Superannuation Industrial (Supervision) Act 1993
menyatakan bahwa:
”The superannuation fund must have a trustee”
Sebagai trustee dari superanuation fund, Section 19 of the Superannuation
Industrial (Supervision) Act 1993 (SIS Act) mensyaratkan bahwa dua hal penting
yang harus diperhatikan yaitu23
:
(a) the trustee of the fund must be a constitutional corporation pursuant to a
requirement contained in the governing rules;
(b) the governing rules must provide that the sole or primary purpose of the
fund is the provision of old-age pensions.
Trustee dari fund tersebut bertanggung jawab atas aspek manajerial, operasional
dan investasi. Trustee yang ingin mengelola suatu program pensiun dibedakan
menjadi dua bagian besar:
- Trustee yang tidak memerlukan persetujuan dari APRA (without Approved
Trustee) yaitu sejumlah self managed fund (program pensiun untuk jumlah
peserta yang sangat kecil) dan program pensiun untuk pegawai negeri
- Trustee (yang berbentuk perusahaan atau sekelompok individu) yang
mendapat lisensi dan terdaftar pada APRA untuk mengelola Dana Pensiun
untuk publik (Public Offer Fund Trustee).
23 Scott, Jarott, via email
26
II.3.2. Model dana pensiun with legal personality
Identitas hukum diperlukan untuk menempatkan dana pensiun sebagai subyek
hukum. Tradisi hukum civil law yang berlaku mengijinkan subyek hukum untuk
melakukan tindakan hukum seperti memiliki kekayaan, membuat perjanjian dan
melakukan tindakan hukum lainnya. Kapasitas sebagai subyek hukum dinyatakan
dalam Undang-undang.
II.3.2.1. Belanda
Regulasi mengenai Dana Pensiun di Belanda terdapat dalam Pensioenwet 2007
(PW). Bagi pemberi kerja yang ingin memberikan pensiun kepada karyawannya , PW
menyediakan tiga alternatif24
yang dapat ditempuh yaitu:
1. Ikut serta dalam program pensiun bagi satu cabang industri
2. Mendirikan perusahaan dana pensiun
3. Ikut serta dalam program pensiun pada perusahaan asuransi jiwa
Definisi pensioenfonds (dana pensiun) dalam PW menyatakan bahwa dana
pensiun merupakan suatu entitas legal yang dibentuk sebagai wadah bagi pemberi
untuk melunasi kewajibannya kepada pekerja seperti yang telah dinyatakan dalam
perjanjian yang telah disepakati bersama25
. Entitas legal tersebut pada umumnya
berbentuk foundation (yayasan-Ind) 26
. Pengaturan mengenai foundation terdapat
pada Buku 2 Burgerlijk Wetboek pasal 285-304.
Dalam pengelolaan dana pensiun, artikel 32 PW menyatakan bahwa
Een pensioenuitvoerder heeft tot taak een pensioenovereenkomst uit te voeren op
basis van een uitvoeringsovereenkomst of een uitvoeringsreglement.
24 Artikel 1 Pensioenwet 2007
http://www.watsonwyatt.com/europe/netherlands/research/regelgeving/pensioenwet/pensioenwet.asp diakses tanggal 12
November 2008 25 ibid 26 Insurance and Private pension fund compendium for emerging economies Book 2 Part 2:1(b page 97 OECD 2001
27
Administrator dana pensiun (pensioenuitvoerder) berkewajiban menjalakan
kewajibannya yang dinyatakan dalam perjanjian kerjasama (kontrak). Dalam
melaksanakan tugasnya, administrator dapat mengadakan kerjasama dengan pihak
lain yang memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan. Artikel 34 PW menegaskan
bahwa penggunaan pihak ketiga dalam pelaksanaan tugas administrator tidak
mengurangi tanggung jawab administrator .
Ada 3 jenis badan usaha yang dapat menjalankan usaha sebagai administrator
dana pensiun yaitu:
1. Perusahaan dana pensiun (ondernemingspensioenfonds) yaitu dana pensiun
menjalankan peran administrator bagi pekerja pada satu pemberi kerja atau bagi
sekelompok pekerja pada satu pemberi kerja.
2. Dana pensiun khusus bagi industri (bedrijfstakpensioenfonds) yaitu dana pensiun
yang menjadi administrator bagi satu satu jenis industri yang bergerak di satu
bidang usaha sejenis. Contohnya Bedrijfspensioenfonds Vervoer- en
Havenbedrijven adalah dana pensiun yang dibentuk bagi pekerja yang bergerak di
bidang usaha transportasi dan jasa pelabuhan.
3. Perusahaan asuransi yang berkedudukan di Belanda (verzekeraar)
Artikel 25 PW menjabarkan pengaturan minimum yang akan menjadi
kewajiban administrator dana pensiun dalam melaksanakan operasional dana pensiun.
Kewajiban tersebut antara lain mengenai pengaturan dasar program pensiun, jenis
informasi yang disediakan bagi peserta dan pihak lain yang berhak, cara dan waktu
pembayaran iuran pensiun.
28
II.3.2.2. Chili27
Regulasi mengenai dana pensiun di Chili diatur dalam DL Nomor 3500 tahun
1980 tentang Establece Nuevo Sistema De Pensiones. Regulasi ini bertujuan untuk
memberikan jaminan penghasilan bagi pekerja pada saat berhenti bekerja atau pensiun
minimal sebesar penghasilan yang mereka terima pada saat masih aktif bekerja28.
Karakteristik sistem pensiun menurut regulasi di Chile adalah:
1. Individual Capitalization, setiap peserta memiliki akun individu untuk
menampung seluruh iuran dan hasil pengembangannya. Besar manfaat pensiun
yang akan diterima pada saat pensiun adalah sebesar akumulasi iuran dan hasil
pengembangan tersebut.
2. Private Administration of the Funds, program pensiun dikelola oleh suatu badan
usaha yang disebut Administradoras de Fondos de Pensiones/AFP
(Administrator Dana Pensiun). AFP merupakan badan hukum publik semacam
perseroan terbatas di Indonesia yang bergerak di bidang usaha pengelolaan dana
pensiun dan usaha lain yang relevan di bidang kesejahteraan sosial.
3. Free Choice of Administrator: pekerja memilih sendiri dana pensiun dan bebas
untuk berpindah dari satu dana pensiun ke dana pensiun yang lain.
4. The Role of the State: Negara mempunyai peran yang vital dalam pengawasan
dana pensiun dan memberikan jaminan agar setiap peserta memperolah manfaat
pensiun minimal.
AFP dibentuk berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Superintendencia de
Pensiones. Sebagai administrator, AFP diperkenankan untuk mengelola paling banyak
lima dana pensiun. Setiap dana pensiun memiliki akun tersendiri, terpisah dari akun
dari dana pensiun lainnya. Badan usaha AFP didirikan dengan modal minimal 5000
27 Chilean Pension System,
28 http://www.safp.cl/safpstats/stats/INGLES/sist_previsional/cont2_sistema_ing.html diakses tanggal 14 November 2008
29
UF. Peningkatan modal wajib dilakukan bila jumlah akun peserta yang dikelola
meningkat. Atas jasa yang diberikannya, AFP mengenakan biaya administrasi dari
setiap akun individu yang dikelolanya.
Tugas AFP sebagai administrator antara lain sebagai berikut:
1. mengelola akun individu seperti melakukan pencatatan atas iuran yang
diterima, menagih iuran yang telah jatuh tempo dan melaporkan rekapitulasi
dana peserta.
2. melakukan investasi atas dana yang dikelola pada jenis investasi yang
diperkenan.
3. melakukan pembayaran manfaat pensiun bagi peserta yang telah memenuhi
persyaratan
4. pelayanan dan informasi
5. aktivitas lainnya seperti melakukan investasi di luar negeri melalui anak
perusahaan atau kantor cabang yang dibentuk.
II.3.3. Model dana pensiun managing companies
Dana Pensiun management company adalah sebuah perusahaan lembaga
keuangan yang bergerak khusus di bidang pengelolaan dana pensiun yang tidak
memiliki identitas legal (hukum). Model dana pensiun ini terdapat pada negara
Bulgaria, Hungaria, Spanyol dan Turki. Aset dana pensiun ditempatkan pada suatu
perusahaan yang menyelenggarakan jasa kustodi (Kustodian) dan pengelolaan dana
dilakukan oleh perusahaan lain yang menyediakan jasa pengelolaan dana seperti
Manajer Investasi atau Perusahaan Asuransi Jiwa. Portofolio aset tersebut tidak
memiliki identitas hukum dan sifatnya terpisah dari aset Manajer Investasi maupun
aset Kustodian.
30
II.4. Organ Pengurus Dana Pensiun
Kata Pengurus memiliki arti orang yang mempunyai tugas memimpin langsung
sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.29
Selain itu pengurus (filial)
memiliki arti sebagai petugas yang mewakili pengusaha mengenai semua hal, tetapi
terbatas pada satu cabang perusahaan atau satu daerah tertentu30
.
Pengurus dana pensiun (Pension Fund Administrator) merupakan organ
pelaksana atau organ eksekutif dari dana pensiun. Pengurus dana pensiun
bertanggungjawab atas pelaksanaan peraturan dana pensiun, pengelolaan dana
pensiun dan melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama dana pensiun, serta
mewakili dana pensiun di dalam dan di luar pengadilan. Kedudukan dan fungsi
pengurus dana pensiun ini dapat dipersamakan dengan kedudukan dan fungsi Direksi
pada perseroan terbatas.
Kualifikasi orang yang dapat ditunjuk sebagai pengurus diatur dalam Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 513/KMK.06/ 2002 Tentang
Persyaratan Pengurus Dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja Dan
Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Pada Pasal 3 KMK
Nomor 513/KMK.06/ 2002 menyatakan bahwa:
“Orang yang dapat ditunjuk sebagai Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
c. tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perekonomian dan
atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang
perekonomian;
d. pemah menduduki jabatan manajemen yang menangani bidang
keuangan dan atau personalia pada suatu badan hukum sekurang-
kurangnya selama 3 (tiga) tahun; dan
e. memiliki pengetahuan di bidang Dana Pensiun.”
29 uu no 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja 30 h.m.n. purwosutjipto,s.h.1999.pengertian pokok hukum dagang indonesia.djambatan:jakarta
31
Pengurus dilarang melakukan perangkapan jabatan atau dengan kata lain
Pengurus Dan Pensiun tidak diperkenankan untuk menjadi pengurus pada badan
usaha lain. Hal ini dinyatakan pada Pasal 4 KMK Nomor 513/KMK.06/ 2002 yang
menyatakan :
“Pengurus dan Pelaksana Tugas Pengurus tidak dapat merangkap jabatan
sebagai Pengurus Dana Pensiun lain atau anggota Direksi atau jabatan eksekutif
pada badan usaha lain.”
Pengurus sebagai badan pengatur, memiliki tanggung jawab penuh dan vital
dalam menentukan strategi keseluruhan operasional dana pensiun. Dalam
menjalankan tugasnya, pengurus berwenang melakukan kegiatan antara lain :
1. Membuat perjanjian dengan penerima titipan
2. Membuat perjanjian dengan pihak ketiga
3. Melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama dana pensiun dan
mewakili dana pensiun di dalam atau di luar pengadilan.
Pengurus juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya dalam menjalankan
fungsinya. Kewajiban Pengurus antara lain:
1. Mengelola dana pensiun dengan mengutamakan kepentingan peserta
dan pihak lain yang berhak atas manfaat pensiun
2. Memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka
pengelolaan dana pensiun
3. Bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan
tanggungjawabnya mengelola dana pensiun
4. Merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing
peserta
5. Menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit, laporan aktuaris
kepada Menteri Keuangan secara berkala
32
6. Memberikan informasi mengenai neraca dan perlindungan hasil usaha
dan setiap perubahan peraturan dana pensiun
Pengurus bertanggungjawab terhadap atas semua hal yang berkaitan dengan
tindakannya sebagai organ pelaksana yang dibebankan kepadanya, baik oleh undang-
undang maupun peraturan dana pensiun.
Tanggungjawab pengurus pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua,
yaitu pertanggungjawaban secara perdata dan pertanggungjawaban secara pidana.
Pada prinsipnya sepanjang pengurus melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan
dana pensiun dan undang-undang sebagaimana layaknya, ia tidak bertanggung jawab
terhadap siapapun, meskipun dalam tindakannya telah timbul kerugian atau
mengakibatkan dana pensiun dirugikan.
Tanggung jawab perdata tercermin dalam pasal 21 Peraturan Pemerintah
Nomor 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang menyatakan
“Pengurus, masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara
pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat
tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan peraturan perundang-
undangan tentang Dana Pensiun, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun
segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara
melawan hukum.”
Selain pertanggungjawaban perdata seperti tersebut diatas, pengurus juga
mungkin dibebani dengan pertanggungjawaban pidana. Hal ini dapat dilihat
berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dana Pensiun.
Pasal 57
”Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat
(3), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling
banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
33
Pasal 58
Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan pembayaran suatu jumlah uang
Dana Pensiun yang menyimpang dari peraturan Dana Pensiun atau ikut serta dalam
transaksi-transaksi yang melibatkan kekayaan Dana Pensiun yang bertentangan
dengan ketentuan Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya, diancam
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp
5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
Pasal 59
Barangsiapa dengan sengaja :
a. membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan palsu dalam buku catatan
atau dalam laporan,
b. maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi
Dana Pensiun; menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan
dihapuskannya suatu laporan dalam buku catatan atau dalam laporan,
dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi Dana Pensiun;
c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan
adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun
dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau merusak
catatan pembukuan Dana Pensiun tersebut diancam dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 6.000.000.000,-
(enam milyar rupiah).
Pasal 60
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal
59 adalah kejahatan.
34
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan
(normative). Dikatakan penelitan normatif oleh karena penelitian ini dilakukan
terhadap asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum.
Alat pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi dokumen. Studi ini
akan menganalisis obyek penelitian dengan menggunakan data sekunder, yaitu data
yang diperoleh dari hasil dari penelitian bahan-bahan pustaka31
. Sebagai suatu
penelitian hukum, data sekunder yang dipergunakan terdiri dari:
1. bahan hukum primer dari ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan
studi ini;
2. bahan hukum sekunder dari buku-buku yang menunjang pengetahuan mengenai
ketentuan hukum dalam ketentuan perundang-undangan tersebut; dan
3. bahan hukum tertier sebagai bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum
sekunder, berupa kamus, artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan
masalah yang diteliti.
Penelitian ini bersifat normatif, bertujuan untuk melihat apakah konsepsi
peraturan yang diperbandingkan mengenai pengurus (administrator) dana pensiun
Indonesia memiliki konsepsi atau paradigma yang sama dengan administrator dana
pensiun di Negara yang diperbandingkan.
31 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 1994), hlm. 34
35
Penelitian ini mempergunakan metode perbandingan. Perbandingan dilakukan
dengan membandingkan regulasi mengenai pengurus dana pensiun dengan regulasi
mengenai pengurus badan usaha lain seperti Perseroan Terbatas, Koperasi dan
Yayasan. Selain itu juga dilakukan perbandingan regulasi dana pensiun yang memiliki
identitas legal (with legal personality) pada negara Inggris, Australia, Belanda dan
Chile. Perbandingan dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik
dan ciri-ciri pengelolaan dana pensiun yang berkembang pada negara tersebut untuk
kemudian dicari padanannya dalam regulasi mengenai dana pensiun di Indonesia.
Analisis akan dilakukan secara obyektif dan sistematis untuk memahami
persoalan hukum dan mencari penyelesaiannya dalam kerangka pencarian latar
belakang munculnya peraturan mengenai administrator dana pensiun.
Regulasi yang dipilih sebagai pembanding adalah regulasi dana pensiun pada
negara Inggris dan Australia. Negara Inggris dipilih karena perkembangan awal dana
pensiun terjadi pada negara ini sehingga diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang
lebih mendalam mengenai obyek penelitian. Regulasi dana pensiun pada negara
Belanda juga dilakukan karena sistem hukum Indonesia memiliki hubungan yang erat
dengan Belanda.
36
BAB IV
ANALISA DAN PEMBAHASAN
Regulasi dana pensiun Indonesia dimulai sejak tahun 1926 dengan
dikeluarkannya Arbeidersfondsen Ordonnatie 377 tahun 1926 yang
memperkenankan pembentukan dana bersama antara pemberi kerja dan karyawan.
Regulasi 377/1926 kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 11
tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UU 11/92). Regulasi baru memberikan pengaturan
yang lebih jelas mengenai para pihak yang menyelenggarakan progam pensiun, hak
dan kewajiban para pihak. Keberadaan UU 11/92 mengubah kelembagaan dana
pensiun menjadi suatu lembaga baru dalam khasanah hukum perdata Indonesia yaitu
badan hukum dana pensiun.
IV.1. Kenapa Badan Hukum?
Definisi dana pensiun menggambarkan bahwa dana pensiun memiliki tiga
jenis penafsiran. Pertama dana pensiun merupakan lembaga keuangan. Kedua, dana
pensiun merupakan investasi atau kumpulan aset yang dikelola oleh suatu badan
usaha. Ketiga, dana pensiun merupakan sebuah entitas yang sengaja dibentuk.
Pengertian dana pensiun menurut UU nomor 11 tahun 1992 tentang Dana
Pensiun dengan jelas menyatakan bahwa dana pensiun adalah badan hukum. Frasa
„badan hukum‟ mengandung dua dimensi, yakni badan hukum publik dan badan
hukum perdata. Contoh yang paling nyata dari badan hukum publik adalah negara
yang lazim juga disebut badan hukum orisinil seperti propinsi, kabupaten dan
37
kotapraja. Sedangkan badan hukum perdata terdiri dari beberapa jenis diantaranya
perkumpulan, Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi dan Dana Pensiun.
Pemberian identitas sebagai badan hukum kepada dana pensiun dilakukan
untuk memenuhi tiga tujuan. Tujuan Pertama adalah untuk memberikan landasan bagi
pemisahan aset (asset partitioning). Aset Dana Pensiun dipisahkan dari aset pendiri
(plan sponsor) dan juga dari aset pribadi pengurus dana pensiun. Sebagai aset yang
terpisah, Pengurus dana pensiun memiliki kekuasaan mutlak untuk mengelola aset
tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini dilakukan agar aset yang ada
dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk membayar manfaat bagi pensiunan dan
pihak yang berhak.
Tujuan kedua adalah untuk meletakkan dana pensiun sebagai separate legal
entity32
dalam khasanah hukum perusahaan. Sebagai badan hukum mandiri, kekayaan
dana pensiun menjadi terlindungi dari campur tangan pihak lain seperti pendiri
maupun peserta. Identitas hukum juga memberikan perlindungan kepada kekayaan
pribadi pengurus dari tuntutan yang timbul dikemudian hari.
Tujuan ketiga adalah meletakkan Dana Pensiun sebagai subjek hukum
(rechtspersoon) yang terikat pada kewajiban-kewajiban yang ditetapkan peraturan
perundangan. Dana Pensiun sebagai rechtspersoon memiliki sifat seperti manusia
biasa (natuurlijkpersoon) sehingga dianggap mampu untuk memiliki kekayaan dan
mengelolanya. Selain itu dana pensiun juga dianggap memiliki kemampuan untuk
melakukan tindakan hukum seperti membuat anggaran dasar, membuat perjanjian
dengan pihak ketiga dan melakukan tugas lain yang dipandang perlu menurut hukum.
32 yaitu sebagai badan hukum yang harta serta beberapa hal lainnya terpisah dengan para pemegang saham, maupun para
direksinya
38
Bentuk badan hukum yang digunakan untuk sebagai wadah badan hukum dana
pensiun berbeda antar negara. Inggris dan Australia menggunakan wadah trust
sebagai badan hukum dana pensiun sedangkan Belanda menggunakan wadah
Stichting (yayasan).
Pada umumnya negara tersebut menggunakan dua regulasi yang berbeda
terhadap dana pensiun. Regulasi pertama bersifat umum dan mengatur mengenai
wadah badan hukum seperti Trust law untuk mengatur lembaga trust di Inggris dan
Burgerlijk Wetboek yang mengatur mengenai keberadaan Stichting di Belanda.
Regulasi kedua mengatur mengenai dana pensiun itu sendiri yang umumnya berisi
ketentuan seperti hak dan kewajiban Pengurus, tata cara pemilihan pengurus,
dokumen yang diperlukan dalam hal pembentukan dana pensiun, pengelolaan dana
pensiun, struktur pengawasannya dan tata cara perhitungan dan pembayaran manfaat
pensiun.
Indonesia memperkenalkan badan hukum sendiri sebagai wadah dana pensiun.
Wadah lain seperti trust yang digunakan oleh negara Inggris tidak dapat digunakan
karena perbedaan sistem hukum yang dianut. Wadah yayasan seperti yang
dipergunakan oleh Belanda pernah dipergunakan juga sebelum diundangkannya
UU11/92 tentang Dana Pensiun. Ketentuan KUHPer yang mengatur tentang
perkumpulan dinilai kurang dapat memberikan perlindungan terhadap aset dana
pensiun sehingga dipandang perlu untuk membuat aturan tersendiri tentang dana
pensiun yang mengatur tidak hanya bentuk kelembagaannya tetapi juga mengatur
mengenai hak dan kewajiban pengurus dan tata cara pengelolaan dana pensiun serta
pengawasannya dalam satu aturan saja yaitu UU tentang Dana Pensiun.
39
IV.2. Dapatkah badan usaha melakukan tugas dan fungsi sebagai pengurus
badan hukum dana pensiun?
Bagian kedua UU 11/92 mengatur mengenai kepengurusan dana pensiun
pemberi kerja (DPPK). Kepengurusan terdiri dari Pengurus dan dewan pengawas
yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas oleh pengurus. Pada bagian ini
diatur mengenai tata cara penunjukan pengurus, tanggung jawab dan wewenang
pengurus.
Regulasi mengenai kepengurusan yang terdapat pada bagian kedua UU 11/92
juga mengikat bagi dana pensiun lembaga keuangan (DPLK). Pasal 46 UU 11/92
hanya mengecualikan penerapan Pasal 10 ayat 1 mengenai penunjukan pengurus oleh
pendiri dan pasal 12 ayat 1 mengenai wakil-wakil yang duduk dalam organisasi
dewan pengawas dalam pengelolaan DPLK.
Undang-undang menegaskan bahwa pengelolaan Dana Pensiun dilakukan oleh
organ pengurus. Pengurus Dana Pensiun berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 2 dapat
dilakukan oleh orang (natuurlijke personen) atau badan usaha. Badan usaha yang
dimaksud adalah merupakan badan usaha yang memiliki identitas hukum
(rechtspersoon) sehingga dipandang cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
Ketentuan pasal 10 ayat 2 UU 11/92 merupakan suatu ketentuan yang “unik”
bila dibandingkan dengan kepengurusan yang diatur dalam Undang – undang 40
tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (UU 40/07) dan UU 16 tahun 2001 tentang
Yayasan (UU 16/01). Pasal 93 UU 40/07 dengan tegas menyatakan bahwa yang
dapat diangkat menjadi Direksi33
adalah orang perseorangan (natuurlijke personen).
Tidak terdapat aturan yang memungkinkan pihak lain seperti badan usaha untuk
33 Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan dan dapat
memiliki fungsi yang sama dengan Pengurus seperti yang diatur dalam UU 11/92.
40
menjadi direksi pada perseroan. Pasal 31 ayat 2 UU 16/01 juga menegaskan bahwa
yang dapat diangkat menjadi Pengurus yayasan adalah orang perseorangan
(natuurlijke personen).
Keunikan yang dimiliki UU 11/92 juga terdapat pada Undang-undang nomor
25 tahun 1992 tentang perkoperasian (UU 25/92). Pasal 29 ayat 1 (UU 25/92)
menyatakan bahwa pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat
Anggota. Pada pasal lain yaitu pasal 1 dinyatakan bahwa koperasi beranggotakan
orang seorang (natuurlijke personen) atau badan hukum koperasi. Dengan
menghubungkan kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dapat diangkat
menjadi pengurus koperasi adalah orang seorang (natuurlijke personen) dan juga
badan hukum (rechtspersoon) selama keduanya memiliki status sebagai anggota
koperasi.
Regulasi yang memperkenankan badan usaha untuk menjadi pengurus dana
pensiun merupakan praktik yang sudah berlaku umum. Pada laporan yang
disampaikan oleh Yves Guerard dan Glenn Jenkiss mengenai pokok-pokok
pengelolaan dana pensiun dijabarkan bahwa sebagai otoritas tertinggi dalam
pengelolaan dana pensiun, jabatan pengurus dapat dipegang oleh salah satu dari tiga
pilihan. Pemberi kerja dalam lingkup kewajiban fiducia atau suatu komite yang terdiri
dari wakil pemberi kerja dan wakil karyawan atau pihak ketiga seperti lembaga
keuangan.
Pensions Act yang berlaku di Inggris mengatur pengelolaan dana pensiun
dilakukan oleh pihak yang disebut Trustee. Untuk dapat menjadi trustee, seseorang
(natuurlijke personen) atau badan hukum (rechtspersoon) harus memenuhi kriteria
yang terdapat dalam Section 29 of the Pensions Act 1995.
41
Regulasi Belanda mengatur tiga badan usaha sebagai penyedia layanan
pensiun. Ketiga badan usaha tersebut adalah ondernemingspensioenfonds,
bedrijfstakpensioenfonds dan verzekeraar (perusahaan asuransi). Dalam hal dana
pensiun diselenggarakan melalui verzekeraar, maka administrator dana pensiun
adalah suatu badan hukum perusahaan asuransi jiwa. Dalam hal penyelenggaraan
pensiun dilakukan melalui ondernemingspensioenfonds dan bedrijfstakpensioenfonds,
maka administrator dana pensiun adalah orang-orang biasa (natuurlijke personen).
Regulasi Chile menetapkan bahwa dana pensiun sebagai satu entitas legal
yang bisa disamakan dengan badan hukum (rechtspersoon). Pengelolaan dana pensiun
Chile dilakukan oleh badan hukum yang disebut Administradoras de Fondos de
Pensiones/AFP.
Selain praktik yang berlaku secara internasional mengenai kepengurusan dana
pensiun, KUHPer juga memungkinkan pengaturan khusus mengenai pengurus badan
usaha. Pasal 1657 dengan menyatakan :
Jika dalam akta pendirian, surat perjanjian atau reglemen tidak ditentukan
sesuatu mengenai pengurus badan hukum, maka tidak seorang anggota pun berkuasa
untuk bertindak atas nama badan hukum itu atau mengikat badan hukum itu dengan
cara lain dari yang telah ditentukan pada akhir pasal yang lalu (KUHPer.1639-1)
Dari bunyi pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa sepanjang tidak diatur
tersendiri dalam suatu Undang-undang, maka tindakan hukum yang dapat dilakukan
oleh pengurus badan hukum adalah harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada
pasal 1639-1 KUHPer. Hal ini dapat diartikan bahwa pengaturan umum (lege
generali) mengenai pengurus badan hukum terdapat pada Pasal 1639-1 KUHPer.
Pada sisi yang lain, Pasal 1657 membuka kesempatan untuk diberlakukannya
ketentuan yang bersifat khusus (lege speciali) mengenai pengurus badan hukum.
42
UU 11/92 lahir karena aturan sebelumya dinilai tidak memadai lagi sebagai
dasar hukum program pensiun. Regulasi ini juga lahir untuk memperkenalkan suatu
bentuk hak kepemilikan baru yang sebelumnya tidak diakui oleh ketentuan hukum
yang ada berdasarkan Prinsip Numerous Clausus34
. Hal ini mengadung arti bahwa
dasar hukum suatu badan hukum baru terdapat pada Undang-undang yang
mengaturnya.
UU 11/92 sebagai landasan hukum dana pensiun memberikan kewenangan
kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan ketentuan dan persyaratan bagi orang
atau badan usaha untuk dapat melaksanakan tugas pengurusan sebagai pengurus dana
pensiun. Dengan kata lain, UU 11/92 memberikan kesempatan kepada badan usaha
untuk menjadi pengurus dana pensiun.
IV.3. Apakah persyaratan yang harus dipenuhi badan usaha untuk menjalankan
peran dan fungsi sebagai Pengurus Dana Pensiun ?
Pengurus dana pensiun memegang peran vital dalam mengelola aset dana
pensiun. Pengelolaan aset dilakukan melalui investasi pada instrument pasar modal
dan pasar uang. Regulasi dana pensiun menekankan pentingnya pengelolaan investasi
dilakukan dengan transparan dan mengikuti asas prudent-person. Sanksi berat
disiapkan bagi Pengurus yang menyalahgunakan kewenangannya.
Regulasi Australia mensyaratkan hanya corporate constitution yang berhak
mencalonkan diri sebagai trustee dari superannuation. Section 10 SIS Act
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan corporate constitution adalah trading
corporation dan financial corporation. Regulasi lainnya menyatakan bahwa trading
34 Ugo Mattei dalam Comparative Law & Economics menyebutkan bahwa The numerous Clausus stating devided interest in
property must be strictly confined to small number of well-defined types.
43
corporation dapat juga disebut financial corporation35
. Adapun bidang usaha yang
termasuk dalam financial corporation adalah Bank dan Perusahaan Asuransi. Syarat
utama untuk menjadi trustee dalam section 118 SIS Act adalah pernyataan tertulis
mengenai kesediaannya menjadi trustee pada superannuation dan memenuhi kriteria
sebagaimana tercantum dalam Subsection 2 section 120 SIS Act.
Regulasi Inggris mengenai dana pensiun memperkenankan badan usaha seperti
Bank, building societies, friendly societies, perusahaan asuransi, unit trust dan biro
aktuaria sebagai trustee. Selain itu, Section 29 of the Pensions Act 1995
mencantumkan kriteria orang atau badan usaha yang tidak dapat dipilih untuk menjadi
trustee pada dana pensiun.
Regulasi mengenai Pengurus dana pensiun pada negara-negara anggota OECD
menunjukkan bahwa badan usaha yang menjalankan peran sebagai Pengurus dana
pensiun adalah lembaga keuangan dan lembaga penunjang kegiatan dana pensiun
(biro aktuaria menurut regulasi di Inggris). Jenis lembaga keuangan tersebut meliputi
perusahaan asuransi jiwa, bank dan lembaga investasi (Manajer Investasi).
35 AUSTRAC Information Circular No.5
44
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
V.1. Kesimpulan
V.1.1. Pengurus dana pensiun memegang peranan vital dalam pengelolaan aset dana
pensiun.
V.1.2. Aturan mengenai pengurus badan usaha dalam KUHPer merupakan pengaturan dasar
(lege generale).
V.1.3. Undang-undang tentang Dana Pensiun sebagai landasan hukum pengelolaan
program pensiun memiliki ketentuan yang bersifat khusus (lege speciali) dan
dibentuk berdasarkan prinsip Numerous Clausus.
V.1.4. Praktik Internasional dalam pengelolaan dana pensiun memperkenankan
perseorangan atau badan usaha menjadi pengurus dana pensiun
V.1.5. Lembaga Keuangan seperti Bank, Perusahaan Asuransi Jiwa dan Manager Investasi
memiliki keahlian yang dapat dipergunakan dalam mengelola Dana Pensiun.
V.2. Saran
V.2.1. Menteri Keuangan dapat menetapkan lembaga keuangan seperti bank, perusahaan
asuransi atau manajer investasi sebagai pengurus dana pensiun.
V.2.2. Analisa lebih lanjut mengenai keuntungan dan kerugian badan hukum lembaga
keuangan sebagai pengurus dana pensiun perlu dilakukan sebelum menetapkan
keputusan Menteri Keuangan mengenai penunjukan badan usaha sebagai pengurus
Dana Pensiun.
45
DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Australian Govermnet. (2008). Superannuation Industry (Supervision) Act 1993. Canberra:
Attorney-General‟s Department.
Banakas, S. (2006). Understanding Trust:A Comparatif View of Property Rights in Europe.
Barcelona: InDret.
Fuady, M. (2002). Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Departemen Keuangan RI. Undang-undang No 11 Tahun 1992 tentang Dana
Pensiun.(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3477)
Guerard, Y., & Jenkins, G. (1992). Building Privat Pension System. Harvard Institute for
Internasional Development.
Guerard, Y. (1986). Pension Plan Refrence Material. Laporan Internal.
Haigh, J. (1958). The Administration of A Privat Pension Fund.
Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Diambil dari Indonesia Legal Information
http://www.legalitas.org/database/staatsblad/KUHPerdata.pdf
Marzuki, P. M. (2008). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
McGill, D. M. (1996). Fundamental of Privat Pensions. Philadelphia: University Of
Pennsylvania Press.
OECD. (2001). Insurance and Privat Pension Compendium for Emerging Economies. Paris:
OECD Publishing.
OECD. (2004). Oecd Recommendation On Core Principles Of Occupational Pension
Regulation.Paris: OECD Publishing.
OECD. (2005). Privat Pensions OECD Classification and Glossary. Paris: OECD
Publishing.
OECD. (2007). OECD-IOPS Report: The Licensing of Pension Entities in Private Pension
Systems, OECD, July 2007
Price Waterhouse Coopers. (January 2003). Turkey Privat Pension System. PWC.
Rido, S. R. (2004). Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan,
Koperasi, Yayasan, Wakaf. Bandung: PT Alumni.
46
Soekanto, S., & Mamudji, S. (1994). Penelitian Hukum Normatif;Suatu Tinjauan Singkat.
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Superintenden of AFPS. (May 2003). The Chilean Pension System, (4th ed.). Santiago,Chile.
The Pension Regulator. Part-5 b Obligations of trustees of occupational pension shcemes.
Dalam Trustee Knowledge, Understranding and Conversance. The Pension Regulator.
U.K Parliament. (1995). Pension Act 1995. Retrieved from Office of Public Sector
Information : http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1995/Ukpga_19950026_en_1.htm
U.K Parliament. (1999). Welfare Reform and Pension Act 1999. Retrieved from Office of
Public Sector Information : http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts1999/ukpga_19990030_en_1
U.K Parliament. (2004). Pension Act 2004. Retrieved from Office of Public Sector
Information : http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2004/ukpga_20040035_en_1
Widjaja, G. (2007). Transplantasi Trust dalam sistem hukum Indonesia: Studi tentang
Undang-Undang Pasar Modal. Disertasi dipertahankan di Universitas Indonesia, Jakarta.
Ketentuan mengenai Pengurusan Badan Hukum
Keterangan UU 40/2007 PT UU 16/01 Yayasan UU 11/92 Dana Pensiun UU 25/92 Koperasi
Definisi Pasal 1 butir 5 Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan …dst
Pasal 31 ayat 1 Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.
Pasal 1 Buri 18 Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun
Tugas dan Tanggung Jawab
Pasal 92 ayat 1 Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
Pasal 35 ayat 1 Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
Pasal 10 ayat 3 Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan Dana Pensiun, pengelolaan Dana Pensiun serta melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun, dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan
Pasal 31 Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.
Syarat Pengurus Pasal 93 Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali ..
Pasal 31 ayat 2 Yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum
Pasal 10 ayat 2 Menteri menetapkan ketentuan dan persyaratan bagi orang atau badan usaha, yang dapat ditunjuk sebagai pengurus.
Pasal 29 ayat 1 Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
Pengurus Dana Pensiun pada Negara angota OECD
NO
Country Names Civil Laws
Common Laws
Administrator
1. Australia No Yes must administered by trustees 2. Austria Yes No may be administered by book reserve method,
life insurance companies or
mutual insurance 3. Belgium, Yes No via foundation or
insurance company 4. Canada, No Yes via closed pension fund or
insurance company 5. Czech Republic Yes No via pension fund,
managed by specialize joint-stock companies 6. Denmark Yes No via close pension fund,
or insurance company,
may be externally managed 7. Finland Yes No insurance companies,
pension foundations and
pension funds 8. France, Yes No employers and employees organization 9. Germany Yes No book reserve,
through support funds (legally separate but without irrevocable rights) ,
close pension funds or
insurance company 10. Greece Yes No By insurance companies
11. Hungary Yes No By closed or open pension fund
May externally manage by banks and insurance companies
12. Iceland Yes No Via open and closed pension fund
DC via open pension funds (banks, insurance companies)
13. Ireland No Yes Qualified external managers
Banks
Insurance companies
Pension or investments consultants 14. Italy Yes No External manager closed pension funds only
Fund assets must manage by financial companies (banks, insurance companies, brokerage firms)
15. Japan Yes No Via closed pension fund only
Fund asset manager include banks and insurance companies
16. Korea Yes No Insurance companies
Bank
Investment and trust companies 17. Luxembourg Yes No Boo reserve
Closed pension funds
NO
Country Names Civil Laws
Common Laws
Administrator
Life insurance companies 18. Mexico Yes No Open pension funds only
Open pension funds administered by specialized financial intermediaries dedicated exclusively to that purpose
19. Netherlands Yes No A closed pension fund (foundation) or
an insurance company. 20. New Zealand No Yes Book reserve method (minority),
a closed pension fund (trust form), or
Insurance company. 21. Norway Yes No closedpension fund or
life insurance companies in the case of DB plans.
Banks and
Investment management companies can also administer DCplans.
22. Poland Yes No joint-stock or
mutual life insurance companies via group insurance policies
occupational pension fund
open investment fund 23. Portugal Yes No Insurance companies
pension fund management companies 24. Slovakia Yes No supplementary pension insurance companies
25. Spain Yes No Directly joint-stock and mutual life insurance companies.
Indirectly bank or
insurancecompanies 26. Sweden Yes No joint-stock or
mutual insurance company. 27. Switzerland Yes No non-profit foundations,
cooperative societies,or
as institutions incorporated under public law (latter only possible for funds covering employees of the public sector)
28. Turkey Yes Sponsoring firm 29. U.K No Yes trustees via a closed pension fund(may be externally
managed by insurance companies, banks, building societies, friendly societies, unit trusts, and actuarial firms.)
Life insurance company. 30. U.S No Yes closed pension fund (trust form) by trustees,
life insurance companies. Closed pension funds may be externally managed.
