Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
CALK 2014
1
BAGIAN I
PENDAHULUAN
1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Dalam aspek pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan
Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagai Implementasi dari UU No. 17 Tahun 2003, UU
No. 1 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, Kepala SKPD selaku Pengguna
Anggaran/ Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan
Keuangan yang meliputi :
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan dimaksud disusun sesuai dengan sistem Akuntansi Pemerintahan.
Adapun maksud dari penyusunan laporan keuangan ini adalah :
a. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan
seluruh transaksi yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Kota
Bandung selama satu periode pelaporan
CALK 2014
2
b. Menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran,
antar periode, maupun antar entitas.
c. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, Realisasi Anggaran dan
kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan
mengenai alokasi sumber daya.
Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi
yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan
akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya,
dengan:
a. Menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan
mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
b. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap
anggarannya;
c. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
CALK 2014
3
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara serta Penyampaiannya
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintah Daerah Kota Bandung
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota
Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 12 Tahun 2009
CALK 2014
4
10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 474 Tahun 2008 tentang Rincian
Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Lembaga Teknis
Daerah Kota Bandung
11. Peraturan Walikota Bandung Nomor 835 Tahun 2010 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Bandung
12. Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi
13. Peraturan Walikota Bandung Nomor 529 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah.
1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Bab I PENDAHULUAN
1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
CALK 2014
5
Bab II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
2.1. Ekonomi Makro
2.2. Kebijakan Keuangan
2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III IHKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian
target yang telah ditetapkan.
Bab IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1 Entitas akuntansi/ entitas pelaporan keuangan daerah
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan
keuangan
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan
keuangan
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan
ketentuan yang ada dalam standar akuntansi
pemerintahan
CALK 2014
6
Bab V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
5.1 Pendapatan
5.2 Belanja
5.3 Pembiayaan
5.4 Aset
5.5 Kewajiban
5.6 Ekuitas Dana
Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON
KEUANGAN
Bab VII PENUTUP
CALK 2014
7
BAGIAN II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG
2.1. EKONOMI MAKRO
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung sebagai lembaga teknis
daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan Peraturan
Daerah nomor 12 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi
Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, merupakan unsur penunjang
Pemerintah Kota Bandung , dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota, melalui Sekretaris Daerah.
Rincian tugas pokok dan fungsi BKD sesuai Perda dimaksud adalah sebagai
berikut;
Badan Kepegawaian Daerah mempunyai Tugas Pokok melaksanakan
sebagian kewenangan daerah di bidang manajemen kepegawaian meliputi
perencanaan dan kesejahteraan pegawai, pengembangan karier pegawai,
mutasi pegawai, pendidikan dan pelatihan.
CALK 2014
8
Untuk melaksanakan tugas pokok, Badan Kepegawaian daerah
menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan, kesejahteraan pegawai,
pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai, serta pendidikan dan
pelatihan;
b. Pembinaan dan pelaksanaan lingkup perencanaan, kesejahteraan
pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai, serta pendidikan
dan pelatihan;
c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota;
e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan.
2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang,
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah dalam rangka Anggaran, Belanja dan Pembiayaan.
Hal tersebut menjadikan Keuangan Daerah merupakan salah satu faktor
CALK 2014
9
penentu dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan struktural
keuangan yang lebih baik melalui peningkatan kemampuan keuangan
daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah.
Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli
Daerah terhadap APBD. Hal tersebut ditempuh melalui peningkatan target
penerimaan daerah. Untuk belanja melakukan efesiensi terhadap Belanja
Administrasi Umum dan Operasional/ Pemeliharaan serta selektif dalam
belanja modal serta memacu investasi pada daerah yang diprioritaskan.
Untuk pembiayaan mengoptimalkan pemanfaatan sumber penerimaan
daerah dalam menutupi defisit tahun anggaran berjalan dan pengeluaran
lainnya.
Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja
pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah
yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan
pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efesien,
efektif dan proposional. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Belanja Daerah
CALK 2014
10
diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
Belanja pada dasarnya untuk membiayai kegiatan pada Badan
Kepegawaian daerah Kota Bandung yang dibiayai oleh APBD Kota Bandung
Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. ........................, direalisasikan sebesar
Rp. ..............., dengan kondisi Belanja tersebut diatas diserap sebesar ....%.
2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
Sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006, urusan wajib yang
dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013,
berbentuk Program dan Kegiatan sebagai berikut :
a. Program dan Kegiatan
NO. URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
CALK 2014
11
NO. URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Terselesaikannya administrasi
surat menyurat
2
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Tersedianya fasilitas internet
3
Kegiatan Penyediaan
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
Tersedianya STNK kendaraan
dinas / operasional
4 Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Terpeliharanya Kebersihan
Kantor
5 Kegiatan Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya Peralatan Kerja
yang telah diperbaiki
6 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Alat Tulis Kantor yang
tersedia
7 Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan yang tersedia
CALK 2014
12
NO. URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
8
Kegiatan Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya Alat Penerangan
9 Kegiatan Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
10 Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Jumlah peralatan rumah
tangga yang tersedia
11
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
Tersedianya Bahan Bacaan
12 Kegiatan Penyediaan Makanan dan
Minuman
Makanan dan Minuman yang
tersedia
13 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Keluar Daerah
Pelaksanaan rapat koordinasi
dan konsultasi keluar daerah
CALK 2014
13
NO. URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
14 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Terpenuhinya selter sepeda
15
Kegiatan Pengadaan Mebeulair Tersedianya sarana mebeulair
kantor
16 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan
Peralatan Aparatur
Tersedianya pengadaan
perlengkapan peralatan
aparatur
17 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /
Berkala Gedung Kantor
Tersedianya pemeliharaan
rutin/ berkala gedung kantor
18 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /
Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
Terpenuhinya kendaraan
dinas secara optimal
19 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /
Berkala Perlengkapan gedung
kantor
Terpeliharanya perlengkapan
gedung kantor
CALK 2014
14
NO. URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
20 Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat
gedung kantor
Tersedianya gedung kantor
yang refresentatif
21 Kegiatan Dekorasi Ruang Kantor Meningkatnya keindahan /
kenyamanan ruang kerja
kantor
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
22 Kegiatan Pengadaan Pakaian
Dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya Pengadaan
Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya
23 Kegiatan Pengadaan Pakaian
KORPRI
Tersedianya pakaian dinas
KORPRI
24 Kegiatan Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari tertentu
Tersedianya Pengadaan
Pakaian Khusus Hari-hari
tertentu
CALK 2014
15
NO. URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
Program Fasilitasi Pindah / Purna
Tugas PNS
25 Kegiatan Pemindahan Tugas PNS Jumlah pegawai yang
berpindah tugas sesuai
komposisi dan kompetensi
jabatan
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
26 Kegiatan Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
Terlaksananya Sosialisasi
Peraturan Perundang-
Undangan bagi aparatur
27 Kegiatan Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
Terselenggaranya bimtek
implementasi peraturan
perundang-undangan bagi
aparatur
CALK 2014
16
NO. URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
28 Kegiatan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
29 Kegiatan Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran
Tersedianya Laporan
Keuangan Semesteran
30 Kegiatan Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
31 Kegiatan Penyusunan Renstra dan
Renja SKPD
Tersusunnya Renstra dan
Renja Badan Kepegawaian
Daerah Kota Bandung
CALK 2014
17
NO. URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
32 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Struktural Bagi PNS Daerah
- Terlaksananya pendidikan
dan pelatihan
kepemimpinan tk II
- Terlaksananya pendidikan
dan pelatihan
kepemimpinan tk III
- Terlaksananya pendidikan
dan pelatihan
kepemimpinan tk IV
CALK 2014
18
NO. URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
33 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS
Daerah
- Terlaksananya Diklat
Penyusunan RAPERDA
- Terlaksananya Diklat
Penyusunan Anggaran
- Terlaksananya Diklat-diklat
Teknis lainnya
- Terlaksananya Bimtek
Penyusunan Laporan
Keuangan Berbasis Akrual
- Terlaksananya Diklat
Service dan Comunication
From heart (ACT-ESQ)
- Terdidik dan Terlatihnya
Aparatur tentang
Pelayanan publik
CALK 2014
19
NO. URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
34 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Fungsional Bagi PNS Daerah
Terlaksananya Diklat
Fungsional :
1. Diklat penguatan Kepala
Sekolah
2. Diklat Calon Kepala
Sekolah
3. Diklat PAK P2UPD
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
35 Kegiatan Penyusunan Rencana
Pembinaan Karir PNS
Terwujudnya tertib
administrasi kepegawaian di
lingkungan Pemerintah Kota
Bandung
CALK 2014
20
NO. URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
36 Kegiatan Pembangunan/
Pengembangan Sistem Informasi
Kepegawaian Daerah
- Terlaksananya
pengembangan sistem
kepegawaian daerah
- Terlaksananya scan photo
dan upload photo PNS
- Terlaksananya pengolahan
data pelaporan kehadiran
PNS
- Terlaksananya monitoring
kehadiran PNS di seluruh
SKPD di lingkungan
Pemerintah Kota Bandung
37 Kegiatan Penyusunan Instrumen
Analisis Jabatan PNS
Terlaksananya Penyusunan
Instrumen Analisis Jabatan
PNS
38 Kegiatan Seleksi dan Penetapan
PNS untuk Tugas Belajar
Terlaksananya seleksi dan
penetapan PNS untuk tugas
belajar
CALK 2014
21
NO. URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
39 Kegiatan Pemberian Penghargaan
bagi PNS yang Berprestasi
Terlaksananya pemberian
penghargaan bagi PNSD yang
berprestasi
40 Kegiatan Proses Penanganan
Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin
PNS
Terlaksananya pembinaan
dan Penanganan proses
Kasus-Kasus Pelanggaran
Disiplin PNS serta ijin
perkawinan dan perceraian
PNS.
41 Kegiatan Pemberian Bantuan
Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Tersedianya Bantuan Tugas
Belajar dan Ikatan Dinas
42 Kegiatan Pemberian Bantuan
Penyelenggaraan Penerimaan
Praja IPDN
Terlaksananya seleksi calon
Praja IPDN
CALK 2014
22
NO. URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
43 Kegiatan Pengembangan Diklat
(Analisis Kebutuhan Diklat,
Penyusunan Silabi, Penyusunan
Modul, Penyusunan Pedoman
Diklat)
Terlaksananya kegiatan
evaluasi pasca diklat
44 Kegiatan Penataan takah PNSD Terlaksananya penataan
takah PNSD di Kota Bandung
45 Kegiatan Pembinaan
Kesejahteraan Pegawai
Terlaksananya peningkatan
pemberian kesejahteraan
pegawai dengan tersusunnya
kebijakan hukum dan
meningkatnya standar
pelayanan kepegawaian
46 Kegiatan Penetapan Standar
Kompetensi Jabatan
Terlaksananya fit and
propertest bagi pejabat
struktural
CALK 2014
23
NO. URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
47 Kegiatan Administrasi Mutasi
Kepegawaian Fungsional
Terlaksananya administrasi
mutasi kepegawaian
fungsional
48 Kegiatan Administrasi Mutasi
Kepegawaian Struktural dan Non
Struktural
Terlaksananya administrasi
mutasi kepegawaian struktural
dan non struktural
49 Kegiatan Pengembangan Sistem
Informasi Gaji
Tersedianya sistem informasi
penggajian pegawai
50 Kegiatan Penerimaan Calon PNS
dan Seleksi Penerimaan PTT
Terseleksi dan tersedianya
kebutuhan pegawai sesuai
formasi
51 Kegiatan Penyegaran Mindset Pola
Kerja
Terciptanya pola kerja yang
dinamis
CALK 2014
24
BAGIAN III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN
SKPD
Sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu, bahwa struktur APBD
telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam Catatan Atas
Laporan Keuangan harus menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang
berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efesiensi program dan
kegiatan selama pelaksanaan APBD Tahun 2013.
Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dapat diuraikan melalui program
dan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut disajikan sebagai berikut :
No. Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi %
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 Kegiatan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat
CALK 2014
25
No. Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi %
2
Kegiatan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
3
Kegiatan Penyediaan
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
4 Kegiatan Penyediaan
Jasa Kebersihan Kantor
5
Kegiatan Penyediaan
Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
6 Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor
7
Kegiatan Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
CALK 2014
26
No. Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi %
8
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
9
Kegiatan Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
10 Kegiatan Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga
11
Kegiatan Penyediaan
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan
12 Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
CALK 2014
27
No. Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi %
13
Kegiatan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
14 Kegiatan Pengadaan
Perlengkapan Gedung
Kantor
15
Kegiatan Pengadaan
Mebeulair
16 Kegiatan Pengadaan
Perlengkapan Peralatan
Aparatur
17 Kegiatan Pemeliharaan
Rutin / Berkala Gedung
Kantor
CALK 2014
28
No. Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi %
18 Kegiatan Pemeliharaan
Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional
19 Kegiatan Pemeliharaan
Rutin / Berkala
Perlengkapan gedung
kantor
20 Kegiatan Rehabilitasi
sedang/ berat gedung
kantor
21 Kegiatan Dekorasi Ruang
Kantor
CALK 2014
29
No. Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi %
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
22 Kegiatan Pengadaan
Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya
(LINMAS)
23 Kegiatan Pengadaan
Pakaian KORPRI
24 Kegiatan Pengadaan
Pakaian Khusus Hari-hari
tertentu (Pakaian
Olahraga)
CALK 2014
30
No. Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi %
Program Fasilitasi
Pindah / Purna Tugas
PNS
25 Kegiatan Pemindahan
Tugas PNS
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
26 Kegiatan Sosialisasi
Peraturan Perundang-
Undangan
27 Kegiatan Bimbingan
Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-
Undangan
CALK 2014
31
No. Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi %
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
28 Kegiatan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
29 Kegiatan Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Semesteran
30 Kegiatan Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
CALK 2014
32
No. Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi %
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
31 Kegiatan Penyusunan
Renstra dan Renja
SKPD
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
32 Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Struktural Bagi
PNS Daerah
33 Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Teknis Tugas
dan Fungsi Bagi PNS
Daerah
CALK 2014
33
No. Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi %
34 Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Fungsional
Bagi PNS Daerah
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
35 Kegiatan Penyusunan
Rencana Pembinaan
Karir PNS
36 Kegiatan Pembangunan/
Pengembangan Sistem
Informasi Kepegawaian
Daerah
37 Kegiatan Penyusunan
Instrumen Analisis
Jabatan PNS
CALK 2014
34
No. Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi %
38 Kegiatan Seleksi dan
Penetapan PNS untuk
Tugas Belajar
39 Kegiatan Pemberian
Penghargaan bagi PNS
yang Berprestasi
40 Kegiatan Proses
Penanganan Kasus-
Kasus Pelanggaran
Disiplin PNS
41 Kegiatan Pemberian
Bantuan Tugas Belajar
dan Ikatan Dinas
42 Kegiatan Pemberian
Bantuan
Penyelenggaraan
Penerimaan Praja IPDN
CALK 2014
35
No. Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi %
43 Kegiatan
Pengembangan Diklat
(Analisis Kebutuhan
Diklat, Penyusunan
Silabi, Penyusunan
Modul, Penyusunan
Pedoman Diklat)
44 Kegiatan Penataan takah
PNSD
45 Kegiatan Pembinaan
Kesejahteraan Pegawai
46 Kegiatan Penetapan
Standar Kompetensi
Jabatan
47 Kegiatan Administrasi
Mutasi Kepegawaian
Fungsional
CALK 2014
36
No. Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi %
48 Kegiatan Administrasi
Mutasi Kepegawaian
Struktural dan Non
Struktural
49 Kegiatan
Pengembangan Sistem
Informasi Gaji
50 Kegiatan Penerimaan
Calon PNS dan Seleksi
Penerimaan PTT
51 Kegiatan Penyegaran
Mindset Pola Kerja
CALK 2014
37
Ada beberapa realisasi anggaran kegiatan yang capaiannya kurang
dari 90% untuk efesiensi anggaran tahun 2014, yaitu :
1. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (78,53%)
Disebabkan oleh tidak melakukan pencairan atas Belanja Modal
pengadaan peralatan dapur.
2. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
(75,74%)
Disebabkan oleh tidak melakukan pencairan atas Belanja Modal
Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan.
3. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (0 %)
Disebabkan terbatasnya pelaksanaan waktu anggaran tahun 2013
pengadaan perlengkapan Gedung kantor tidak direalisasikan, yaitu
pembuatan shelter sepeda
4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (0 %)
Disebabkan oleh tidak melakukan pencairan atas kegiatan Pemeliharaan
Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
5. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (27,56%)
CALK 2014
38
Rencana sosialisasi UU tentang ASN tidak jadi dilaksanakan, karena masih
berupa rancangan UU. Adapun UU tesebut ditetapkan pada tanggal 15
Januari dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Januari 2014.
6. Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD (81,24%)
Disebabkan oleh penyusunan Renstra BKD yang belum tuntas karena
harus menunggu RPJMD Kota Bandung ditetapkan, terlebih dahulu.
7. Kegiatan Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan
Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat) (89,75%)
Disebabkan oleh adanya efesiensi Anggaran untuk Belanja Pegawai dan
Belanja Barang Jasa.
8. Kegiatan Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan PTT (85,85%)
Disebabkan Alokasi anggaran sebelumnya direncanakan untuk seleksi
penerimaan CPNS dari pelamar umum, namun ada kebijakan dari
kementerian PAN & RB, bahwa disamping penerimaan CPNS dari pelamar
umum, Pemerintah Kab/ Kota harus menyelenggarakan seleksi tenaga
honorer kategori II (2.224 orang tenaga honorer), Pemerintah kota
Bandung hanya menyelenggarakan seleksi tenaga honorer kategori II dan
tidak melaksanakan seleksi CPNS dari pelamar umum, sehingga ada
beberapa alokasi anggaran yang tidak terserap.
9. Kegiatan Penyegaran Mindset Pola Kerja (86,53%)
CALK 2014
39
Disebabkan efesiensi anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan yang
sangat sempit karena mendekati batas akhir tahun anggaran, dengan
pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal karena
disesuaikan dengan kondisi dan situasi.
3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET
YANG TELAH DITETAPKAN
Berdasarkan evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi
adalah :
1. Ada beberapa kegiatan yang anggarannnya kurang sehingga harus ada
pergeseran di perubahan anggaran sehingga menimbulkan tidak
terserapnya sebagian anggaran karena keterbatasan waktu.
2. Pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan harus terlebih dahulu
menunggu disahkannya anggaran, sehingga kegiatan yang semestinya
telah dilaksanakan pada awal tahun mundur pelaksanaannya sampai
anggaran disahkan. Hal tersebut mengakibatkan tenggang waktu
pelaksanaan kegiatan menjadi berkurang sampai dengan akhir tahun.
Sehingga tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.
CALK 2014
40
Solusi Pemecahan Masalah
Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran ditetapkan strategi
sebagai berikut:
1. Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan untuk penentuan
besaran anggaran harus disesuaikan dengan output kegiatan yang
dihasilkan sehingga sisa anggaran atau pun kurang terserapnya anggaran
dapat diminimalisir.
2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan
sebelum anggaran disahkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai
perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA.
3. Untuk pengesahan DPPA agar sesuai dan tepat waktu sehingga seluruh
kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan anggaran yang
telah ditetapkan.
CALK 2014
41
BAGIAN IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1. ENTITAS AKUNTANSI/ ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Kepala Badan Kepegawaian Daerah
sebagai entitas akuntansi menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
tahun 2012 berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi
APBD, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN
a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Badan
Kepegawaian Daerah Kota Bandung, adalah basis kas untuk pengakuan
pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran
CALK 2014
42
dan akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana dalam
neraca.
b. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran, berarti bahwa
pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima
oleh kas daerah serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada
saat kas dikeluarkan dari kas daerah.
c. Basis akrual untuk Neraca, berarti bahwa asset, kewajiban dan ekuitas
dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat
kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah
Kota Bandung, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
d. Asas Bruto, berarti pengakuan serta pencatatannya tidak diperkenalkan
secara netto, penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit
organisasi.
4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN
Beberapa informasi penting yang perlu disajikan, sehubungan dengan
basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan adalah
sebagai berikut :
CALK 2014
43
1) Penyusunan Neraca Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung menganut
Substansi mengungguli bentuk formalnya (substansi overform).
2) Asas yang digunakan adalah akrual yang dimodifikasi (modified accrual
basis) / kas yang dimodifikasi (modified cash basis).
3) Periode akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Neraca Badan
Kepegawaian Daerah Kota Bandung adalah tahun anggaran 1 Januari
sampai dengan 31 Desember 2013.
4) Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai oleh
Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik
oleh Pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan
uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
5) Kas
Pencatatan kas menggunakan asas dasar kas
Kas di Bendahara dinyatakan dalam rupiah. Jika terdapat kas dalam
valuta asing maka harus dikonversikan berdasarkan nilai kurs pada
tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas di bendahara dalam valuta asing
dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs pada tanggal neraca.
CALK 2014
44
Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil Kas Opname di masing-
masing bendahara.
6) Piutang
Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan
dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi
Piutang adalah transaksi yang terjadi antara Pemerintah Daerah dengan
pihak ketiga, dapat berupa penjualan barang, kewajiban kepada
pemerintah daerah yang belum dilunasi, seperti pajak/restribusi atau
pinjaman uang yang belum dilunasi pada saat pencatatan.
Piutang dinilai sebesar nilai nominal
Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut
Pengakuan Piutang Pajak/ retribusi diakui sebagai piutang apabila telah
diterbitkan dasar ketetapan pajak/ retribusi yaitu Surat Keputusan Pajak
Daerah/ Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKPD/SKRD).
7) Persediaan
Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan maksud untuk
mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang
dimaksudkan untuk dijual / diserahkan dalam rangka pelayanan
masyarakat.
CALK 2014
45
Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan
hasil investarisasi fisik persediaan. Persediaan dinilai dalam neraca
dengan cara :
Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian
Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri
Harga/ nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh
dengan cara lainnya seperti donasi.
Jenis-jenis persediaan :
Persediaan Habis Pakai, adalah barang-barang yang bekas
penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK;
Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan yang dapat
digunakan berulang kali, misalnya file box;
Persediaan Bekas Pakai, adalah persediaan bekas pakai yang masih
dapat digunakan, misalnya whiteboard.
Persediaan untuk dijual, misal aspal dalam drum, obat-obatan, alat-
alat kedokteran, bibit, benih ikan dlsb.
8) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam BUMN/D atau lembaga
keuangan Negara dicatat sebesar jumlah yang dibayar oleh pemerintah
daerah untuk penyertaan modal tersebut baik di dalam atau di luar negeri
serta pada lembaga-lembaga keuangan dimana pemerintah daerah memiliki
CALK 2014
46
kepentingan yang berdasarkan perjanjiannya dinyatakan sebagai
penyertaan modal.
9) Aset Tetap
Aset Tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih
dari satu periode akuntansi atau 1 (satu) tahun untuk digunakan dalam
kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Asset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau
seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi,
pertukaran dengan asset lainnya dan atau dari sitaan atau rampasan.
Kebijakan penilaian asset tetap telah mengacu pada PP No. 24 tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa
penyusunan Neraca Awal menggunakan nilai wajar pada saat penyusunan.
Dalam hal penyusutan Aset Tetap, penerapan akuntansi penyusutan belum
dilakukan karena kebijakan akuntansi mengenai masa manfaat asset dan
metode penyusutan belum ditetapkan.
10) Konstruksi dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan baru dapat dicatat sebagai asset daerah pada
saat biaya telah dikeluarkan. Konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan
dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Bila biaya
perolehan suatu konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam valuta
CALK 2014
47
asing, maka nilai rupiah asset itu akan ditetapkan berdasarkan nilai tukar
(kurs tengah BI) pada saat perolehan.
Konstruksi dalam pengerjaan dinilai berdasarkan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) yang diterbitkan atas pekerjaan tersebut.
11) Dana Bergulir
Dana Bergulir adalah program berupa bantuan pinjaman penyaluran dana
kepada pihak ketiga sesuai dengan program pemerintah daerah.
Pengelolaan dana tersebut diserahkan kepada Tim Teknis / Bank Jabar
Cabang Kota Bandung.
Jumlah yang dicatat di neraca adalah sebesar dana yang telah diserahkan
dari pemerintah daerah ke tim teknis/ bank Jabar.
12) Kewajiban Jangka Pendek
Merupakan utang lancar yang harus dibayar kembali atau akan jatuh tempo
dalam satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
neraca.
Dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas)
dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada
tanggal transaksi terdiri dari :
Bagian Lancar (BL) Utang kepada Pemerintah Pusat
CALK 2014
48
Merupakan Bagian utang Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat,
yang dipindahkan ke Utang Jangka Pendek karena akan jatuh tempo
dalam satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
neraca.
Utang Perhitungan Pihak Ketiga
Merupakan utang jangka pendek kepada pihak ketiga yang akan jatuh
tempo dalam periode akuntansi
Utang Bunga, Denda dan Commitment Fee
Utang Bunga adalah beban bunga yang harus dibayar oleh
Pemerintah Daerah kepada Lender melalui DP3 karena telah
menarik pinjaman dengan tarif suku bunga tertentu, dimana
pembayarannya telah jatuh tempo.
Denda adalah kewajiban yang timbul karena pemerintah daerah tidak
dapat melunasi angsuran pokok utang maupun bunganya dengan
prosentase tertentu secara tepat waktu sesuai perjanjian pinjaman
yang telah disepakati kedua belah pihak.
Commitment Fee adalah kewajiban yang harus dibayar oleh
pemerintah daerah sebesar prosentase tertentu terhadap jumlah
pinjaman yang belum/ tidak ditarik sampai dengan waktu yang telah
disepakati dalam perjanjian pinjaman.
CALK 2014
49
13) Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali
atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban jangka
panjang dapat berasal dari luar negeri maupun dalam negeri.
Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan
dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas)
dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada
tanggal transaksi.
Utang kepada Pemerintah
Utang jangka panjang kepada pemerintah pusat, untuk tenggang waktu
lebih dari satu periode akuntansi.
Utang Bunga Jangka Panjang
Utang Bunga Jangka Panjang merupakan utang atas bunga pinjaman
jangka panjang yang pembayaran bunganya belum jatuh tempo.
14) Ekuitas Dana
Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih daerah yang merupakan selisih
antara asset dengan utang pemerintah.
Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai asset lancar
dengan jumlah nilai hutang lancar. Ekuitas Dana Lancar, terdiri atas Sisa
CALK 2014
50
Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Cadangan untuk Piutang,
Cadangan untuk Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk
pembayaran hutang jangka pendek.
Ekuitas Dana Investasi
Ekuitas Dana yang diinvestasikan merupakan selisih antara jumlah nilai
investasi jangka panjang, asset tetap, asset lainnya (tidak termasuk
Dana Cadangan) dengan jumlah nilai hutang jangka panjang.
Ekuitas Dana yang diinvestasikan meliputi dana yang diinvestasikan
dalam Investasi Permanen, diinvestasikan dalam Aset Tetap,
Diinvestasikan dalam Aset lainnya, dan sebagai perkiraan yang
mengurangi (contra account) adalah Dana yang harus disediakan untuk
pembayaran hutang jangka panjang.
Ekuitas Dana Cadangan
Diinvestasikan dalam dana cadangan merupakan ekuitas dana yang
dicadangkan untuk tujuan tertentu. Jadi perkiraan ini merupakan
pasangan perkiraan dana cadangan.
CALK 2014
51
4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTASI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN
YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
4.4.1. Kebijakan Akuntansi Anggaran
1) Kebijakan akuntansi anggaran bertujuan untuk mengatur perlakuan
akuntansi anggaran mencakup definisi, pengakuan dan pengukuran/
penilaian.
2) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan
Kota Bandung meliputi rencana pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang diukur dalam satuan mata uang rupiah dan
disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu
periode.
3) Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan
pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu
pengelolaan pendapatan belanja dan pembiayaan.
4) Anggaran diakui pada saat ditetapkan oleh kepala daerah atau
pejabat yang berwenang selaku pejabat / pelasana tugas kepala
daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, serta pada saat anggaran
dialokasikan.
CALK 2014
52
4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
1) Kebijakan akuntansi pendapatan bertujuan untuk mengatur
perlakuan akuntansi anggaran mencakup definisi, pengakuan dan
pengukuran/ penilaian dan pengungkapan pendapatan.
2) Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah
ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
yang menjadi hak Pemerintah Kota Bandung, dan tidak perlu dibayar
kembali oleh Pemerintah Kota Bandung.
3) Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan pusat
pertanggungjwaban. Sumber Pendapatan dirinci berdasarkan
kelompok, jenis dan objek pendapatan, sedangkan pusat
pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan
unit organisasi Pemerintah Kota Bandung.
4) Pendapatan mencakup pendapatan asli daerah (PAD), Dana
Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.
5) Akuntansi dan pembukuan pendapatan dilaksanakan berdasarkan
azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak
mencatat jumlah nettonya.
6) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas
penerimaan pendapatan pada periode pendapatan maupun periode
CALK 2014
53
sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode
berkenaan.
7) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non
recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode
penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan
pada periode yang sama.
8) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non
recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode
sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada
periode ditemukan koreksi dan pengembalian tersebut.
9) Pendapatan diukur dengan mata uang rupiah pada saat kas
diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing, maka
harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs
tengah BI pada saat terjadi pendapatan.
4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja
1) Kebijakan akuntansi belanja bertujuan untuk mengatur perlakuan
akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan dan pengukuran/
penilaian dan pengungkapan belanja.
CALK 2014
54
2) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi
ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah
Kota Bandung atau sebagai penurunan aktiva dan atau kenaikan
utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan dalam
suatu periode akuntansi.
3) Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan sebagai
urusan wajib dan urusan pilihan, serta menurut fungsi dan pusat
pertanggungjawaban. Penggunaan belanja dirinci berdasarkan
kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja, sedangkan pusat
pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bidang atau fungsi dan
unit organisasi Pemerintah Kota Bandung.
4) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah,
yang menjadi beban daerah dan pada saat SPJ disahkan.
5) Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja administrasi
umum yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD
berkenaan.
CALK 2014
55
6) Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan
pemerintahan pada SKPD berkenaan.
7) Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/
pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas)
bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan
kegiatan pemerintahan daerah.
8) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam
rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan asset tetap
berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah.
9) Belanja barang dan jasa, serta belanja modal diakui pada saat aktiva
atau jasa yang dibeli telah diterima dan/atau hak kepemilikannya
telah berpindah.
10) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja),
yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai
pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya
dibukukan sebagai menambah ekuitas dana lancar (menambah
pendapatan lainnya).
CALK 2014
56
11) Belanja diukur dengan menggunakan mata uang rupiah pada saat
terjadi pengeluaran kas. Belanja yang diukur dengan mata uang
asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan
kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya belanja.
4.4.4. Kebijakan Akuntansi Aset
1) Kebijakan Akuntansi Aset bertujuan mengatur perlakuan akuntansi
asset meliputi definisi, pengakuan, pengukuran/ penilaian dan
pengungkapan asset.
2) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh Pemerintah Kota Bandung sebagai akibat peristiwa masa lalu
dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan
dapat diperoleh, baik oleh pemerintah kota Bandung maupun
masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang. Dalam
pengertian ini yang dimaksud asset Pemerintah Kota Bandung tidak
mencakup hutan alam, kekayaan dalam laut, maupun kandungan
tambang yang belum diolah oleh Pemerintah Kota Bandung.
3) Aset disini mencakup juga aset-aset yang dikuasai Pemerintah
Kota Bandung namun belum didukung dengan bukti kepemilikan
CALK 2014
57
formal yang sah, termasuk sumber-sumber daya yang dipelihara
karena alasan sejarah dan budaya. Tujuannya untuk menjaga
kelengkapan, keamanan, dan kelestarian asset, agar semua asset
terdaftar dan terawasi.
4) Aset bersejarah tidak harus diungkap dalam neraca namun asset
tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan, nilai perolehan ataupun nilai wajar tidak harus
diungkapkan, namun biaya rekonstruksi, pemeliharaan harus
dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran.
5) Suatu asset dapat diakui dan dicatat dalam akuntansi kala asset
tersebut mempunyai manfaat ekonomi masa depan dan
mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
6) Semua asset yang tercatat dalam neraca harus diukur nilainya
dengan satuan uang rupiah, jika terdapat asset yang diperoleh
dengan mata uang asing harus dikonversikan kedalam mata uang
rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.
7) Untuk pertanggungjawaban, asset dinilai dengan menggunakan
biaya perolehan, dimana jika biaya perolehan tidak diketahui
digunakan penaksiran atau nilai wajar atas biaya perolehan asset
CALK 2014
58
yang bersangkutan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.
8) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang
dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu
asset pada saat perolehan atau suatu konstruksi mencerminkan
seluruh biaya yang dikeluarkan samapai dengan asset tersebut
dalam kondisi dan tempat siap untuk dipergunakan.
9) Aset tidak dicatat dan tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan
manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh
Pemerintah Kota Bandung setelah periode akuntansi berjalan.
10) Aset diakui pada saat timbulnya, diterimakan atau diserahkan hak
kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
11) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari
imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut.
Pengakuan asset dalam akuntansi terjadi bersamaan dengan
perolehan asset yang bersangkutan.
12) Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau
fungsinya dalam aktifitas operasi Pemerintah Kota Bandung.
CALK 2014
59
BAGIAN V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan tanggal 31
Desember 2013, diketahui realisasi pendapatan tidak ada karena Badan
Kepegawaian Daerah bukan merupakan SKPD Penghasil sehingga tidak terdapat
target maupun realisasi pendapatan.
Neraca Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung menyajikan informasi
mengenai posisi aktiva, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2013, Neraca
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung per 31 Desember 2013 ditutup dengan
jumlah akhir sebesar Rp. 11.773.953.025,00 atau naik, 95,96% dibandingkan
dengan posisi per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 11.297.846.603,00. Nilai Aset
sebesar Rp. 11.773.953.025,00 tersebut, terdiri aset lancar Rp. 115.944.725,00,
asset tetap Rp. 11.648.053.300,00 dan asset lainnya Rp. 9.955.000,00 sedangkan
nilai kewajiban dan ekuitas dana sebesar Rp. 11.773.953.025,00 terdiri dari
kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 39.930.000,00. Ekuitas Dana Lancar sebesar
Rp. 76.014.725,00 dan Ekuitas dana investasi sebesar Rp. 11.658.008.300,00.
CALK 2014
60
Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos Laporan Keuangan
5.1. Pendapatan
Realisasi pendapatan tidak ada karena Badan Kepegawaian Daerah
bukan merupakan SKPD Penghasil sehingga tidak terdapat target maupun
realisasi pendapatan.
5.2. Belanja
Struktur Belanja dalam APBD Kota Bandung Tahun 2013 pada Badan
Kepegawaian Daerah Kota Bandung sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006, Belanja Daerah terdiri dari dua bagian yaitu Belanja
Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
Realisasi Belanja periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013
adalah sebesar Rp. 21.106.432.517,00 atau mencapai 94,25% dari anggaran
tahun 2013, terdiri dari :
CALK 2014
61
URAIAN APBD REALISASI
BELANJA 22.393.657.935,45 21.106.432.517,00
a. Belanja Tidak Langsung 7.081.160.820,45 6.455.888.396,00
- Belanja Pegawai 7.081.160.820,45 6.455.888.396,00
b. Belanja Langsung 15.312.497.115,00 14.650.544.121,00
- Belanja Pegawai 4.966.557.115,00 4.729.232.000,00
- Belanja Barang dan Jasa 9.782.385.000,00 9.439.998.321,00
- Belanja Modal 563.555.000,00 481.313.800,00
5.3. Pembiayaan
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung merupakan SKPD yang
hanya mempunyai anggaran Belanja, khusus untuk pembiayaan ada di
SKPKD.
CALK 2014
62
5.4. A s e t
31 Desember 2013 31 Desember 2012
5.4.1 Kas di Bendahara
Penerimaan
0,00 0,00
Nilai saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp.
0,00 dan nilai saldo per 31 Desember 2012 adalah Rp. 0,00.
5.4.2 Kas di Bendahara
Pengeluaran
0,00 0,00
Nilai saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013, adalah
sebesar Rp. 0,00 yang terdiri dari :
- Bunga Bank Rp. 0,00
- UYHD Rp. 0,00
Jumlah Rp. 0,00
CALK 2014
63
Nilai saldo Kas per 31 Desember 2013 tersebut telah sesuai dengan Berita
Acara Opname Kas dan Register Penutupan Kas tanggal 31 Desember 2013
saldo kas tahun 2013 disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 20 bulan
Desember 2013. Sedangkan saldo kas tahun 2012 telah disetorkan ke Kas
Daerah tahun 2012.
5.4.3 Piutang Retribusi 0,00 0,00
Piutang Retribusi per 31 Desember 2013 adalah Rp. 0,00 dan nilai saldo per
31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 0,00.
5.4.4 Persediaan 115.944.725,00 121.152.103,00
Saldo persediaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 115.944.725,00 dan
saldo persediaan per 31 Desember 2012 sebesar Rp 121.152.103,00. Saldo
persediaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 115.944.725,00 terdiri dari :
- Persediaan Habis Pakai Rp. 115.944.725,00
- Persediaan Tak Habis Pakai Rp. 0,00
Jumlah Rp. 115.944.725,00
CALK 2014
64
Saldo per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 115.944.725,00. Telah sesuai
dengan Berita Acara Opname Persediaan tanggal 31 Desember 2013.
PERSEDIAAN
Saldo Akhir tahun 2012 Persediaan Rp. 121.152.103,00
Penambahan selama tahun 2013 Rp. 1.111.829.930,00
Jumlah Rp. 1.232.982.033,00
Dikeluarkan selama tahun 2013 Rp. 1.117.037.308,00
Saldo akhir per 31 Desember 2013 Rp 115.944.725,00
Perincian lihat lampiran Berita Acara Opname Persediaan
5.4.5 Aset Tetap 11.648.053.300,00 11.166.739.500,00
Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2013 sebesar Rp.
11.648.053.300,00 dan Saldo Aset Tetap, per 31 Desember 2012
sebesar Rp. 11.166.739.500,00. Adapun Saldo Aset Tetap per 31
Desember 2013 sebesar Rp. 11.648.053.300,00 berasal dari :
CALK 2014
65
Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2013 terdiri dari :
1. Tanah Rp. 6.600.000.000,00
2. Gedung Rp. 0,00
3. Peralatan dan Mesin Rp. 4.967.864.600,00
4. Aset Tetap Lainnya Rp 80.188.700,0
5.4.5 Aset Lainnya 9.955.000,00 9.955.000,00
Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 9.955.000,00
dan Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2012 sebesar Rp.
9.955.000,00. Adapun Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2013
sebesar Rp. 9.955.000,00 berasal dari :
- Aset Tidak Berwujud Rp. 9.790.000,00
- Aset Rusak Berat/
Proses Penghapusan Rp. 165.000,00
CALK 2014
66
5.5. Kewajiban
31 Desember 2013 31 Desember 2012
5.5.1 Uang Muka dari BUD 0,00 0,00
Saldo Uang Muka (UP) dari BUD per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 0,00,
karena seluruh penerimaan uang dari BUD setelah dikurangi belanja kegiatan
sisanya telah diserahkan ke KASDA pada tanggal 20 Desember 2013.
5.5.2 Utang Pajak 4.356.000,00 0,00
Berdasarkan hasil audit BPK akibat dari adanya Belanja Langsung Pihak
Ketiga sebesar Rp. 39.930.000,00 yang tidak cair maka BKD memiliki Utang
pajak sebesar Rp. 4.356.000,00; yang terdiri dari PPh 22 Rp. 726.000,00 dan
PPN Rp. 3.630.000,00.
CALK 2014
67
5.5.3 Utang Jangka Pendek
Lainnya
35.574.000,00 0,00
BKD per 31 Desember 2013 memiliki Utang Jangka pendek lainnya sebesar
Rp. 39.930.000,00 dari Belanja Jasa Konsultan Kegiatan Penyusunan
Rencana Pembinaan Karier PNS (33.01) akibat dari akan dicairkan setelah
penetapan perwal perubahan mendahului perda APBD 2014, SP2D sudah
ada tapi di BJB belum ada datanya karena overload data.
5.5.2 Pendapatan Yang
Ditangguhkan
0,00 0,00
Saldo Pendapatan yang ditangguhkan per 31 Desember 2013
sebesar Rp. 0,00., Disebabkan BKD tidak mempunyai rekening pendapatan
yang ditangguhkan karena bukan unit kerja penghasil.
CALK 2014
68
5.6. Ekuitas Dana
31 Desember 2013 31 Desember 2012
5.6.1 SILPA / (SIKDA) 0,00 0,00
Saldo SILPA/ SIKDA per 31 Desember 2013 sebesar Rp.0,00.
Merupakan realisasi belanja selama tahun 2013.
5.6.2 Cadangan Piutang 0,00 0,00
Cadangan Piutang per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 0,00 dan
Cadangan Piutang tahun 2012 sebesar Rp. 0,00.
5.6.3 Cadangan Persediaan 115.944.725,00 121.152.103,00
Saldo Cadangan persediaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp
115.944.725,00 merupakan saldo persediaan berdasarkan opname
persediaan per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut :
CALK 2014
69
- Persediaan Habis Pakai Rp. 115.944.725,00
- Persediaan Tak Habis Pakai Rp. 0,00
Jumlah Rp. 115.944.725,00
5.6.4 Ekuitas dana diinvestasikan
dalam Aset Tetap
11.658.008.300,00 11.176.694.500,00
Saldo Ekuitas dana diinvestasikan dalam asset tetap per 31
Desember 2013 sebesar Rp. 11.658.008.300,00 dan saldo per 31
Desember 2012 sebesar Rp. 11.176.694.500,00. Adapun Saldo Aset
Tetap per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 11.658.008.300,00.
CALK 2014
70
Tambahan untuk CALK pada BKD Kota Bandung :
Penerimaan pada BKD :
Jumlah Penerimaan SP2D UP/GU Rp. 9.066.483.633,00
Jumlah Penerimaan SP2D LS Rp. 12.610.648.884,00
Jumlah Penerimaan Pajak Rp. 648.586.625,00
Jumlah Total Penerimaan Rp. 22.325.719.142,00
Pengeluaran pada BKD :
Jumlah Pengeluaran UP/ GU Rp. 8.318.292.458,00
Jumlah Pengeluaran SP2D LS Rp. 12.610.648.884,00
Jumlah Pengeluaran Pajak Rp. 648.586.625,00
Jumlah Total Pengeluaran Rp. 21.557.527.967,00
Terdapat selisih sebesar Rp. 748.191.175,00 yang terdiri dari
Rp. 570.000.000,00 merupakan UP/ GU Nihil
Rp. 178.191.175,00 merupakan saldo kas yang dikembalikan ke
KASDA (Rp. 177.491.175,00 dan Rp.
700.000,00)
CALK 2014
71
BAGIAN VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON
KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA
BANDUNG
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah membawa dampak terhadap perubahan Struktur Organisasi pada
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung yaitu dengan lahirnya Peraturan Daerah
Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009
6.1. Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural pada Badan Kepegawaian
Daerah
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah adalah pengembangan
dari Kantor Diklat Kota Bandung dan Bagian Kepegawaian Setda Kota
Bandung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor
12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis
Daerah Kota Bandung sejak tanggal 1 Januari 2008.
CALK 2014
72
Salah satu konsekuensi logis dari posisi serta kondisi tersebut, maka
Badan Kepegawaian Daerah harus mampu meningkatkan kualitas kinerja
khususnya dalam memberikan pelayanan baik dalam kerangka perwujudan
kesejahteraan pegawai maupun strategi untuk menghadapi era persaingan
global. Kinerja pelayanan yang baik pada akhirnya akan menjadi faktor
pendukung terhadap pertumbuhan serta perkembangan pegawai Kota Bandung.
Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009, yang
terdiri atas :
1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan dan Program.
3. Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi :
a. Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data;
b. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai
CALK 2014
73
4. Bidang Pengembangan Karier Pegawai, membawahi :
a. Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier
b. Sub Bidang Analisa Kompetensi dan Penempatan
5. Bidang Mutasi Kepegawaian, membawahi :
a. Sub Bidang Mutasi Pegawai Fungsional;
b. Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural.
6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi :
a. Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan;
b. Sub Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung
(berdasarkan Perda No. 12 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan
Perda No. 12 Tahun 2009) adalah sebagai berikut :
Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung
(berdasarkan Perda No. 12 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan
Perda No. 12 Tahun 2009) adalah sebagai berikut :
CALK 2014
74
KEPALA BADAN
Kepala Bidang
Perencanaan &
Kesejahteraan
Pegawai
Kepala Bidang
Pengembangan
Karier
Pegawai
Kepala Bidang
Mutasi
Kepegawaian
Kepala Bidang
Pendidikan &
Pelatihan
SEKRETARIS
Kepala Sub Bagian
Umum & Kepegawaian
Kepala Sub Bagian
Keuangan & Program
Jabatan
Fungsional
Kepala Sub Bidang
Analisa
Pengembangan
Karier
Kepala Sub Bidang
Analisa Kompetensi
& Penempatan
Kepala Sub Bidang
Perencanaan
Kepegawaian &
Informasi Data
Kepala Sub Bidang
Kesejahteraan
Pegawai
Kepala Sub Bidang
Mutasi Pegawai
Fungsional
Kepala Sub Bidang
Mutasi Pegawai
Struktural & Non
Struktural
Kepala Sub Bidang
Perencanaan Diklat
Kepala Sub Bidang
Pelaksanaan Diklat
CALK 2014
75
6.2. Keadaan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota
Bandung, keadaan sampai dengan Bulan Desember 2013 sebanyak : 95 orang
pegawai negeri sipil, dengan tingkat pendidikan beragam, mulai dari tingkat SD
sampai tingkat S-3, data lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.1.
Kondisi Jumlah PNS BKD Kota Bandung Tahun 2013
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Pendidikan Jumlah
(Org) %
1 SD 1 01,05
2 SLTP 1 01,05
3 SLTA 33 34,73
CALK 2014
76
No Pendidikan Jumlah
(Org) %
4 D-2 1 01,05
5 D-3 3 03,15
7 D-4 1 01,05
8 S-1 34 35,78
9 S-2 20 21,05
10 S-3 1 01,05
JUMLAH 95 100
Apabila dilihat berdasarkan golongannya, 64,21 % atau 61 orang pegawai
BKD Kota Bandung adalah golongan III, sisanya merupakan golongan IV (11 orang
atau 11,57%) dan golongan II (22 orang atau 23,15%). Data lengkapnya dapat
dilihat pada tabel berikut:
CALK 2014
77
Data Jumlah PNS BKD Kota Bandung Tahun 2013
Berdasarkan Golongan
NO GOL. RUANG JUMLAH TOTAL
1. I/a 0 0
2. II/a 4
22 3. II/b 11
4. II/c 3
5. II/d 4
6. III/a 12
62 7. III/b 36
8. III/c 7
9. III/d 7
10. IV/a 5
11 11. IV/b 3
12. IV/c 3
13. IV/d 0
JUMLAH 95 95
CALK 2014
78
Pegawai BKD Kota Bandung yang telah memperoleh jabatan berdasarkan
esselonnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Data Jumlah Pegawai BKD Kota Bandung Tahun 2013
yang memiliki Esselon
No Tingkat Esselon Jumlah
1 II.a 0
2 II.b 1
3 III.a 1
4 III.b 4
5 IV.a 10
JUMLAH 16
CALK 2014
79
BAB VII
P E N U T U P
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang merupakan salah satu
bagian dari Laporan Keuangan APBD Kota Bandung tahun 2013 disusun dengan
mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta Peraturan Walikota Bandung Nomor
835 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bandung.
Namun demikian, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) ini tetap
disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap Laporan Keuangan
secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami
oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun
hanya manajemen entitas pelaporan. Semoga dengan tersusunnya Catatan Atas
Laporan Keuangan (CALK) ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang
CALK 2014
80
berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih
meningkatkan kinerja keuangan Lingkup Pemerintah Kota Bandung.
Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) ini dibuat kembali
didasarkan atas hasil audit dari BPK- RI pada Pemerintah Kota Bandung dengan
LKPD No. 44.A/LHP/XVIII.BDG/05/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Laporan Hasil
Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun
Anggaran 2013.
Bandung, 10 Juni 2014
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA BANDUNG,
Dr. Hj. EVI S. SHALEHA, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19581228 197804 2 002