BAGIAN ORGANISASI

KOMPONEN SAKIP

PERENCANAAN KINERJA

PENGUKURANKINERJA

PELAPORAN KINERJA

REVIU DAN EVALUASI KINERJA

PERENCANAAN KINERJA

Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) yang terdiri atas : 1. Rencana Strategis (Renstra) 2. Rencana Kerja (Renja) 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) 4. Perjanjian Kinerja (Perkin)

RENSTRA DAN RENJA

Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

APLIKASI REVIU RENSTRA

Dokumen Renstra PD Kota Surabaya didukung oleh aplikasi REVIU RENSTRA yang dapat diakses di alamat : https://bappeko.surabaya.go.id/reviu_renstra

KOMPONEN MINIMAL RENSTRA

APLIKASI E-PLANNING

Dokumen Renja PD Kota Surabaya didukung oleh aplikasi e-Planning yang dapat diakses di alamat : https://bappeko.surabaya.go.id/devplan_renja2020

KOMPONEN MINIMAL RENJA/RKT

IKU DAN PERKIN

IKU merupakan alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah.

Perkin merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

INDIKATOR KINERJA UTAMA Tujuan dalam penetapan IKU Kepala PD adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (outcome). Secara rinci, IKU Kepala PD dapat dilihat pada :

Keputusan Walikota Surabaya nomor 188.45/211/436.1.2/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016-2021

APLIKASI E-PERKIN

Perjanjian kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Dokumen Perjanjian Kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya didukung oleh aplikasi e-Perkin yang dapat diakses di alamat:

http://organisasi.surabaya.go.id/perkin

APLIKASI E-PERKIN Untuk percepatan pembuatan aplikasi e-Perkin, mohon masing-masing perangkat daerah mengirimkan spesimen tanda tangan dan paraf seluruh pejabat struktural ke Bagian Organisasi paling lambat tanggal 4 Februari 2019 dengan format, sebagai berikut :

No. Nama dan NIP Jabatan Paraf Tandatangan

1 Nama………. NIP……

Sekretaris

2. Nama………. NIP……

Kasubbag…..

3. Nama………. NIP……

Kasubbag…..

4. Nama………. NIP……

Kabid…..

5. Nama………. NIP……

Kasi/Kasubbid….

6. Nama………. NIP……

Kasi/Kasubbid…

7. Nama………. NIP……

Kabid…..

8. Nama………. NIP……

Kasi/Kasubbid….

9. Nama………. NIP……

Kasi/Kasubbid…

10. dst

PENGUKURAN KINERJA

Menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan

akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan

seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel

APLIKASI E-MONEV

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan dan dilaksanakan secara berkala dan tahunan. Pengukuran kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya didukung oleh e-MONEV yang dapat diakses di alamat:

https://emonev.ap.surabaya.go.id/2018/

PELAPORAN KINERJA

Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran

DASAR HUKUM

Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja (LKj) disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja P-APBD Tahun 2018 dan diserahkan berupa softcopy melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya paling lambat tanggal 28 Februari 2019.

REVIU DAN EVALUASI KINERJA

Merupakan sarana untuk mengidentifikasi keberhasilan, kegagalan, hambatan, dan

tantangan yang dihadapi pada setiap level mulai terbawah hingga tertinggi

TUJUAN REVIU DAN EVALUASI

Tujuan melaksanakan reviu dan evaluasi, sebagai berikut : 1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP di instansi

pemerintah. 2. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan

akuntabilitas instansi pemerintah. 4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

HASIL EVALUASI SAKIP KOTA SURABAYA

Tahun 2015 2016 2017

Nilai 60.2 63.08 68.86

Kategori B B B

HASIL EVALUASI SAKIP PD KATEGORI

RANGE NILAI

KETERANGAN PENILAIAN

TAHUN 2016 TAHUN 2017 JML % JML %

AA > 90-100 Sangat Memuaskan 0 0% 0 0% A > 80-90 Memuaskan 0 0% 19 26%

BB > 70-80 Sangat Baik 6 10% 37 51%

B > 60-70 Baik 34 56% 16 22%

CC > 50-60 Cukup 21 34% 0 0%

C > 30-50 Kurang 0 0% 0 0%

D 0-30 Sangat Kurang 0 0% 0 0%

JUMLAH OPD 61 72

HASIL EVALUASI SAKIP PD TAHUN 2018

EVALUASI SAKIP TAHUN 2019

Kelengkapan dokumen untuk Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2019 di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, sebagai berikut : 1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 2. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 4. Rencana Aksi (Renaksi) Tahun 2019 5. Indikator Kinerja Utama (IKU) 6. Perjanjian Kinerja (Perkin) PAK Tahun 2018 dan Tahun 2019 7. Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018

EVALUASI SAKIP TAHUN 2019

Dokumen tersebut diserahkan berupa softcopy melalui Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah Kota Surabaya paling lambat tanggal 28 Februari 2019.

Masing-masing dokumen harus berukuran maksimal 2 MB.

APLIKASI E-SAKIP

Sesuai dengan Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 3 tahun 2018 tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan secara online dalam bentuk paperlesss, pengelolaan data kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya didukung oleh e-SAKIP yang dapat diakses di alamat:

http://organisasi.surabaya.go.id/sakip

E-SAKIP

TERIMA KASIH

Materi sosialisasi tanggal 31 Januari 2019 dapat di download di alamat

organisasi.surabaya.go.id Klik kolom UNDUH MATERI

KLIK