11

sumsel.bpk.go.idBagian Pertama INSPEKTUR Pasal 7 Inspektur mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan di Bidang Pengawasan dengan kebijakan yang digariskaa oleh Bupati

Download PDF Report

Upload
others
View
11
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: sumsel.bpk.go.idBagian Pertama INSPEKTUR Pasal 7 Inspektur mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan di Bidang Pengawasan dengan kebijakan yang digariskaa oleh Bupati

Page 2: sumsel.bpk.go.idBagian Pertama INSPEKTUR Pasal 7 Inspektur mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan di Bidang Pengawasan dengan kebijakan yang digariskaa oleh Bupati

Page 3: sumsel.bpk.go.idBagian Pertama INSPEKTUR Pasal 7 Inspektur mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan di Bidang Pengawasan dengan kebijakan yang digariskaa oleh Bupati

Page 4: sumsel.bpk.go.idBagian Pertama INSPEKTUR Pasal 7 Inspektur mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan di Bidang Pengawasan dengan kebijakan yang digariskaa oleh Bupati

Page 5: sumsel.bpk.go.idBagian Pertama INSPEKTUR Pasal 7 Inspektur mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan di Bidang Pengawasan dengan kebijakan yang digariskaa oleh Bupati

Page 6: sumsel.bpk.go.idBagian Pertama INSPEKTUR Pasal 7 Inspektur mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan di Bidang Pengawasan dengan kebijakan yang digariskaa oleh Bupati

Page 7: sumsel.bpk.go.idBagian Pertama INSPEKTUR Pasal 7 Inspektur mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan di Bidang Pengawasan dengan kebijakan yang digariskaa oleh Bupati

Page 8: sumsel.bpk.go.idBagian Pertama INSPEKTUR Pasal 7 Inspektur mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan di Bidang Pengawasan dengan kebijakan yang digariskaa oleh Bupati

Page 9: sumsel.bpk.go.idBagian Pertama INSPEKTUR Pasal 7 Inspektur mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan di Bidang Pengawasan dengan kebijakan yang digariskaa oleh Bupati

Page 10: sumsel.bpk.go.idBagian Pertama INSPEKTUR Pasal 7 Inspektur mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan di Bidang Pengawasan dengan kebijakan yang digariskaa oleh Bupati

Page 11: sumsel.bpk.go.idBagian Pertama INSPEKTUR Pasal 7 Inspektur mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan di Bidang Pengawasan dengan kebijakan yang digariskaa oleh Bupati

Perka Bkn Nomor 6 Tahun 2006@Tata Cara Permintaan, Pemberian, Dan Penghentian Tunjangan Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Dan Inspektur Minyak Dan Gas Bumi

Perka Bkn Nomor 6 Tahun 2006@Tata Cara Permintaan, Pemberian, Dan Penghentian Tunjangan Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Dan Inspektur Minyak Dan Gas Bumi

Documents

PELATIHAN SITE INSPECTOR OF BRIDGE (INSPEKTUR …

PELATIHAN SITE INSPECTOR OF BRIDGE (INSPEKTUR …

Documents

sk4135tahun2013_ttg KOMPETENSI INSPEKTUR SUNGAI DAN DANAU

sk4135tahun2013_ttg KOMPETENSI INSPEKTUR SUNGAI DAN DANAU

Documents

PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DATABASE … · PENDAHULUAN Dalam rangka meningkatkan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia Badan ... Akun Inspektur dapat melakukan

PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DATABASE … · PENDAHULUAN Dalam rangka meningkatkan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia Badan ... Akun Inspektur dapat melakukan

Documents

palembang.bpk.go.id · Minyak, Gas, Ketenagalistrikan, Energi Baru dan Terbarukan serta Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral; Pengawasan segala usaha dan kegiatan pengawasan, pemantauan

palembang.bpk.go.id · Minyak, Gas, Ketenagalistrikan, Energi Baru dan Terbarukan serta Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral; Pengawasan segala usaha dan kegiatan pengawasan, pemantauan

Documents

Master PENGAWASAN 02 2016 - Inspektorat Provinsi Banten · Penanggung Jawab Drs. H Takro Jaka Rooseno (Inspektur Provinsi Banten) Pemimpin Umum ... Rapat Tindak Lanjut Hasil Temuan

Master PENGAWASAN 02 2016 - Inspektorat Provinsi Banten · Penanggung Jawab Drs. H Takro Jaka Rooseno (Inspektur Provinsi Banten) Pemimpin Umum ... Rapat Tindak Lanjut Hasil Temuan

Documents

PROGRAM, KEGIATAN, TARGET DAN INDIKATOR ...rb.pom.go.id/sites/default/files/pokja/Sosialisasi...PROGRAM, KEGIATAN, TARGET DAN INDIKATOR KINERJA PENGUATAN PENGAWASAN 1 INSPEKTUR II

PROGRAM, KEGIATAN, TARGET DAN INDIKATOR ...rb.pom.go.id/sites/default/files/pokja/Sosialisasi...PROGRAM, KEGIATAN, TARGET DAN INDIKATOR KINERJA PENGUATAN PENGAWASAN 1 INSPEKTUR II

Documents

WordPress.com · 2017. 3. 13. · Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Polhukam Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Inspektur Kernenterian Koordinator Bidang

WordPress.com · 2017. 3. 13. · Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Polhukam Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Inspektur Kernenterian Koordinator Bidang

Documents

Mekanisme Penilaian & Pengawasan Internal INSPEKTUR

Mekanisme Penilaian & Pengawasan Internal INSPEKTUR

Documents

Metode Investigatif dalam Pengawasan oleh Inspektur II

Metode Investigatif dalam Pengawasan oleh Inspektur II

Documents

Inspektur Jenderal.pdf

Inspektur Jenderal.pdf

Documents

Menimbang - migas.esdm.go.id · Inspektur Migas adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pengawasan pelaksanaan keselamatan,

Menimbang - migas.esdm.go.id · Inspektur Migas adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pengawasan pelaksanaan keselamatan,

Documents

Kepmenpan2002_022 Inspektur Tambang

Kepmenpan2002_022 Inspektur Tambang

Documents

· Standar Prosedur Operasi I Standard Operating Prosedures (SOP) PENUGASAN PENGAWASAN A. UMUM ... 01. Berdasarkan PKPT, Inspektur Pembantu, PT dan Ketua Tim

· Standar Prosedur Operasi I Standard Operating Prosedures (SOP) PENUGASAN PENGAWASAN A. UMUM ... 01. Berdasarkan PKPT, Inspektur Pembantu, PT dan Ketua Tim

Documents

BUPATI JEMBRANA PERATURAN BUPATI JEMBRANA … · Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan d. Inspektur Pembantu Wilayah III: 1. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan

BUPATI JEMBRANA PERATURAN BUPATI JEMBRANA … · Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan d. Inspektur Pembantu Wilayah III: 1. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan

Documents

Bahan Paparan Inspektur I Pencegahan Fraud_15122016

Bahan Paparan Inspektur I Pencegahan Fraud_15122016

Documents

Inspektur Jenderal - Nikolai Gogol

Inspektur Jenderal - Nikolai Gogol

Documents

Audit Investigatif oleh Inspektur I

Audit Investigatif oleh Inspektur I

Documents

PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PENGADAAN … filekeuangan (b) segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah (c) pengawasan dan pemeriksaan tentang

PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PENGADAAN … filekeuangan (b) segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah (c) pengawasan dan pemeriksaan tentang

Documents

SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN · Web viewUntuk pelaksanaan Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan ini, beserta segala akibat hukumnya, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan

SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN · Web viewUntuk pelaksanaan Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan ini, beserta segala akibat hukumnya, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan

Documents

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ......1.2.2 Memberikan petunjuk teknis kepada inspektur dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindakan korektif dan tindak lanjut hasil pengawasan

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT ......1.2.2 Memberikan petunjuk teknis kepada inspektur dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindakan korektif dan tindak lanjut hasil pengawasan

Documents

205_panduan Praktik Uji Bagi Inspektur

205_panduan Praktik Uji Bagi Inspektur

Documents

Kebijakan Pengawasan Intern tahun 2017 Kemenristekdikti...2017/01/03 · Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Prof. Jamal Wiwoho, SH., Mhum. Inspektur

Kebijakan Pengawasan Intern tahun 2017 Kemenristekdikti...2017/01/03 · Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Prof. Jamal Wiwoho, SH., Mhum. Inspektur

Documents

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN …

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN …

Documents

KATA PENGANTAR - ppid.pasamankab.go.idppid.pasamankab.go.id/files/20190317230542.pdf · yang merugikan Keuangan Negara maupun Keuangan Daerah, ... Ad. 1. Inspektur Inspektur ... Bagian

KATA PENGANTAR - ppid.pasamankab.go.idppid.pasamankab.go.id/files/20190317230542.pdf · yang merugikan Keuangan Negara maupun Keuangan Daerah, ... Ad. 1. Inspektur Inspektur ... Bagian

Documents

PENGARUH MOTIVASI KERJA, PENGAWASAN DAN DISIPLIN …eprints.umm.ac.id/39852/1/Pendahuluan.pdf · dosen pembimbing segala permasalahan tersebut dapat teratasi dengan baik. Untuk itu

PENGARUH MOTIVASI KERJA, PENGAWASAN DAN DISIPLIN …eprints.umm.ac.id/39852/1/Pendahuluan.pdf · dosen pembimbing segala permasalahan tersebut dapat teratasi dengan baik. Untuk itu

Documents

itjen.menlhk.go.iditjen.menlhk.go.id/wp-content/uploads/2017/03/... · ii BULE ENGAWA ol | o3 ktobe 2016 BULETIN PENGAWASAN PENGARAH Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup

itjen.menlhk.go.iditjen.menlhk.go.id/wp-content/uploads/2017/03/... · ii BULE ENGAWA ol | o3 ktobe 2016 BULETIN PENGAWASAN PENGARAH Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup

Documents

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA … · mendukung pelaksanaan tata niaga impor melalui pengawasan post border, perlu melakukan perubahan ... Hortikultura adalah segala hal yang

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA … · mendukung pelaksanaan tata niaga impor melalui pengawasan post border, perlu melakukan perubahan ... Hortikultura adalah segala hal yang

Documents

Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan ... ESDM...Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Penyelidik Bumi, dan Pengamat

Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan ... ESDM...Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Penyelidik Bumi, dan Pengamat

Documents

DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 8 TAHUN 2011 … · 2013. 4. 3. · Provinsi Jawa Barat dan Inspektur Kabupaten Bandung. Pasal 7 Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh

DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 8 TAHUN 2011 … · 2013. 4. 3. · Provinsi Jawa Barat dan Inspektur Kabupaten Bandung. Pasal 7 Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh

Documents