of 163 /163
WALIKOTA DENPASAR PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN PADA ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA DENPASAR WALIKOTA DENPASAR Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 12 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar, dipandang perlu menjabarkan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah; b. bahwa penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diuraikan ke dalam Uraian Tugas Jabatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar . Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 ) ; 2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II

Bagian Kedualabpm2.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/2013/04/Perwali-UT... · Web viewmengelola sistem informasi dan manajemen kepegawaian, mengurus arsip/dokumen tata naskah kepegawaian

  • Upload
    vonga

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 34 TAHUN 2008

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN PADA ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 12 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar, dipandang perlu menjabarkan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah;

b. bahwa penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diuraikan ke dalam Uraian Tugas Jabatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar .

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 ) ;

2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465 ) ;

3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN PADA ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA DENPASAR

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :1. Kota adalah Kota Denpasar ;2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar ;3. Walikota adalah Walikota Denpasar ;4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota

Denpasar ;5. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah

Kota Denpasar ;

2

6. Kepala Badan / Inspektur / Direktur adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan / Inspektorat / Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah ;

7. Sekretaris adalah nama jabatan Pimpinan Sekretariat dilingkungan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan / Inspektorat / Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan / Inspektur / Direktur;

8. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang adalah nama jabatan pimpinan Bidang dan Sub Bidang dilingkungan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan, Kepala Sub Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang ;

9. Kepala Sub Bagian adalah nama jabatan pimpinan Sub Bagian dilingkungan Sekretariat pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekretariat ;

BAB IIKEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1). Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar

(2). Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari a. Inspektorat ;b. Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah ;c. Badan Kepegawaian Daerah ;d. Badan Lingkungan Hidup ;e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa ;f. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat;g. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi ;h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ;i. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayan

Perempuan ; danj. Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya.

BAB III

3

SUSUNAN ORGANISASIPasal 3

Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :a. Inspektur, Kepala Badan, Kepala Pelaksana Badan dan

Direktur;b. Sekretariat, Inspektur Pembantu dan Wakil Direktur;c. Bidang – bidang dan Bagian;d. Sub Bagian, Sub Bidang dan Seksi;e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IVURAIAN TUGAS Bagian Kesatu

InspektoratParagraf 1InspekturPasal 4

(1) Inspektur mempunyai tugas :a. membuat perumusan kebijakan teknis Bidang

Pengawasan berdasarkan kewenangan yang ada ;b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan

tugas bidang kesekretariatan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan, keuangan dan kekayaan, aparatur, kesejahteraan dan perekonomian;

c. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya ;

d. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing ;

e. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan ;

f. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan ;g. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan ;h. membuat laporan pertanggungjawaban kinerja

kepada Walikota ;i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

(2) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Paragraf 2Sekretariat

Pasal 5

4

(1) Sekretariat mempunyai tugas :a. menyusun Program Kerja Inspektorat berdasarkan

rencana kegiatan masing-masing Inspektorat Pembantu dan Sekretariat ;

b. menyusun laporan kinerja Inspektorat berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing Inspektorat Pembantu dan Sekretariat ;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas - tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan ;

e. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan ; f. menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian

rencana dan program kerja pengawasan ;g. menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan

laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah ;

h. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional ;

i. penyusunan, pengiventarisasian dan pengordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan ;

j. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;k. melaksanakan pengelolaan urusan umum dan

Pelengkapan;l. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan ;m. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;n. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 6

Sekretariat terdiri dari :a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;b. menyusun laporan hasil kegiatan hasil Sub Bagian

sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

5

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;f. mengkoordinasikan penyiapan rencana/program

kerja pengawasan dan fasilitasi ;g. menyiapkan laporan dan statistik inspektorat ;h. menyiapkan peraturan perundang-undangan ;i. melaksanakan administrasi pengaduan masyarakat;j. menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data

pengawasan ;k. melaksanakan pengiventarisasian hasil pengawasan

dan tindaklanjut hasil pengawasan ;l. melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan ;m. menyelenggarakan kerjasama pengawasan ; n. melaksanakan pengumpulan, analisis dan penyajian

data dibidang pengawasan ;o. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan

rencana dan program kerja Inspektorat berdasarkan rencana kegiatan masing – masing Inspektur Pembantu ;

p. menyiapkan bahan laporan kegiatan Inspektorat sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota;

q. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana dalam peningkatan kinerja Inspektorat;

r. melaksanakan pengelolaan sub domain;s. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;t. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian

sebagai bahan penyusunan laporan kegiatan Sekretariat;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;f. menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan

dan mutasi pegawai di lingkungan Inspektorat ;g. menyiapkan data kepegawaian;h. membuat laporan kepegawaian;i. melaksanakan upaya-upaya peningkatan kualitas

pegawai;j. melaksanakan upaya-upaya peningkatan

kesejahteraan pegawai;k. melaksanakan urusan surat-menyurat;l. melaksanakan pengetikan surat menyurat dan

penggandaan naskah dinas;m. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga

dan perlengkapan kantor;

6

n. melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan protokol;

o. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

p. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian

sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;f. menyusun rencana anggaran langsung dan tak

langsung;g. menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan;

h. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

Paragraf 3Inspektorat Pembantu Wilayah I

Pasal 8

(1) Inspektorat Pembantu Wilayah I mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Inspektorat

Pembantu Wilayah I sebagai bahan penyusunan Program Kerja Inspektorat;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Inspektorat Pembantu sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;f. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah meliputi :- Inspektorat

7

- Badan Kepegawaian Daerah;- Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan

Perlindungan Masyarakat;- Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;- Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Satuan Polisi

Pamong Praja;- Sekretariat DPRD;- Bagian Pemerintahan;- Bagian Hukum;- Bagian Organisasi;- Bagian Humas dan Protokol;- Camat;

g. melaksanakan pengusulan program pengawasan diwilayahnya ;

h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan ;

i. melaksanakan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ;

j. menyusun naskah hasil pemeriksaan ;k. menyusun laporan hasil pemeriksaan ;l. memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan ;m. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;n. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

(2) Inspektorat Pembantu Wilayah I dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 9

Inspektorat Pembantu Wilayah I terdiri dari :a. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kelembagaan

dan Pegawai Daerah ;b. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Barang

Daerah ;c. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Keuangan.

Pasal 10

(1) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kelembagaan dan Pegawai Daerah mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan

penyusunan rencana kegiatan Inspektorat Pembantu Wilayah I;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Inspektorat Pembantu Wilayah I;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;

8

f. melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya ;

g. melaksanakan pengusulan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang tugasnya ;

h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya ;

i. melaksanakan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ;

j. melaksanakan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan;

k. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Barang Daerah mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan

penyusunan rencana kegiatan Inspektorat Pembantu Wilayah I ;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Inspektorat Pembantu Wilayah I ;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;f. melaksanakan pengawasan terhadap urusan

pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya ;

g. melaksanakan pengusulan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang tugasnya ;

h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya ;

i. melaksanakan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ;

j. melaksanakan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan;

k. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Keuangan mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan

penyusunan rencana kegiatan Inspektorat Pembantu Wilayah I;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Inspektorat Pembantu Wilayah I ;

9

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;f. melaksanakan pengawasan terhadap urusan

pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya ;

g. melaksanakan pengusulan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang tugasnya ;

h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya ;

i. melaksanakan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ;

j. melaksanakan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan;

k. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah I.

Paragraf 4Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 11

(1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Inspektorat

Pembantu Wilayah II sebagai bahan penyusunan Program Kerja Inspektorat;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Inspektorat Pembantu Wilayah II sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;f. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah meliputi :- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;- Badan Lingkungan Hidup ;- Dinas Pekerjaan Umum ;- Dinas Tata Ruang dan Perumahan;- Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura;- Dinas Kebersihan dan Pertamanan ;- Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan ;- Dinas Perhubungan ;- Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;

10

- Bagian Program Pembangunan;g. melaksanakan pengusulan program pengawasan

diwilayahnya ;h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan

pengawasan ;i. melaksanakan pemeriksaan, monitoring dan

evaluasi, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ;

j. menyusun naskah hasil pemeriksaan ;k. menyusun laporan hasil pemeriksaan ;l. memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan ;m. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;n. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

(2) Inspektorat Pembantu Wilayah II dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 12

Inspektorat Pembantu Wilayah II terdiri dari :a. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kelembagaan

dan Pegawai Daerah ;b. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Barang Daerah ;c. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Keuangan.

Pasal 13

(1) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kelembagaan dan Pegawai Daerah mempunyai tugas:a menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan

penyusunan rencana kegiatan Inspektorat Pembantu Wilayah II;

b menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Inspektorat Pembantu Wilayah II;

c mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;f melaksanakan pengawasan terhadap urusan

pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya ;

g melaksanakan pengusulan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang tugasnya ;

h melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya ;

i melaksanakan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ;

11

j melaksanakan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan;

k mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

l melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Barang Daerah mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan

penyusunan rencana kegiatan Inspektorat Pembantu Wilayah II ;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Inspektorat Pembantu Wilayah II ;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;f. melaksanakan pengawasan terhadap urusan

pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya ;

g. melaksanakan pengusulan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang tugasnya ;

h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya ;

i. melaksanakan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ;

j. melaksanakan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan;

k. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Keuangan mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Inspektorat Pembantu Wilayah II;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah II ;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;f. melaksanakan pengawasan terhadap urusan

pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya ;

g. melaksanakan pengusulan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang tugasnya ;

12

h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya ;

i. melaksanakan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ;

j. melaksanakan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan;

k. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah II.

Paragraf 5Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 14

(1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Inspektorat

Pembantu Wilayah III sebagai bahan penyusunan Program Kerja Inspektorat;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Inspektorat Pembantu Wilayah III sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;f. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah meliputi : Dinas Pendapatan; Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ; Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial; Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya ; Perusahaan Daerah; Bagian Perekonomian; Bagian Kesejahteraan Rakyat; Bagian Keuangan ; Bagian Umum; Bagian Pengelolaan Aset Daerah

g. melaksanakan pengusulan program pengawasan diwilayahnya ;

h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan ;

i. melaksanakan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ;

13

j. menyusun naskah hasil pemeriksaan ;k. menyusun laporan hasil pemeriksaan ;l. memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan ;m. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;n. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

(2) Inspektorat Pembantu Wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 15

Inspektorat Pembantu Wilayah III terdiri dari :a. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kelembagaan

dan Pegawai Daerah ;b. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Barang Daerah ;c. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Keuangan.

Pasal 16

(1) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kelembagaan dan Pegawai Daerah mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan

penyusunan rencana kegiatan Inspektorat Pembantu Wilayah III;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Inspektorat Pembantu Wilayah III;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;f. melaksanakan pengawasan terhadap urusan

pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya ;

g. melaksanakan pengusulan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang tugasnya ;

h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya ;

i. melaksanakan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ;

j. melaksanakan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan;

k. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Barang Daerah mempunyai tugas:

14

a. menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Inspektorat Pembantu Wilayah III ;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Inspektorat Pembantu Wilayah III ;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;f. melaksanakan pengawasan terhadap urusan

pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya ;

g. melaksanakan pengusulan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang tugasnya ;

h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya ;

i. melaksanakan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ;

j. melaksanakan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan;

k. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Keuangan mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Inspektorat Pembantu Wilayah III;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Inspektorat Pembantu Wilayah III ;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;f. melaksanakan pengawasan terhadap urusan

pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya ;

g. melaksanakan pengusulan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang tugasnya ;

h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya ;

i. melaksanakan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ;

j. melaksanakan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan;

k. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

15

l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah III.

Paragraf 6Inspektur Pembantu Wilayah IV

Pasal 17

(1) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Inspektorat

Pembantu Wilayah IV sebagai bahan penyusunan Program Kerja Inspektorat;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Inspektorat Pembantu Wilayah IV sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;f. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah meliputi :- Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan ; - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa;- Badan Penanggulangan Bencana Daerah;- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;- Dinas Kesehatan;- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ;- Dinas Kebudayaan ;- Dinas Pariwisata;- Dinas Komunikasi dan Informatika;- Dinas Perijinan;

g. melaksanakan pengusulan program pengawasan diwilayahnya ;

h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan ;

i. melaksanakan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ;

j. menyusun naskah hasil pemeriksaan ;k. menyusun laporan hasil pemeriksaan ;l. memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan ;m. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;n. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

(2) Inspektorat Pembantu Wilayah IV dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

16

Pasal 18

Inspektorat Pembantu Wilayah IV terdiri dari :a. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kelembagaan

dan Pegawai Daerah ;b. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Barang Daerah ;c. Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Keuangan.

Pasal 19

(1) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kelembagaan dan Pegawai Daerah mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan

penyusunan rencana kegiatan Inspektorat Pembantu Wilayah IV;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Inspektorat Pembantu Wilayah IV;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;f. melaksanakan pengawasan terhadap urusan

pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya ;

g. melaksanakan pengusulan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang tugasnya ;

h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya ;

i. melaksanakan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ;

j. melaksanakan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan;

k. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Barang Daerah mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan

penyusunan rencana kegiatan Inspektorat Pembantu Wilayah IV ;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Inspektorat Pembantu Wilayah IV ;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;

17

f. melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya ;

g. melaksanakan pengusulan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang tugasnya ;

h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya ;

i. melaksanakan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ;

j. melaksanakan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan;

k. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Keuangan mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Inspektorat Pembantu Wilayah IV;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Inspektorat Pembantu Wilayah IV ;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;f. melaksanakan pengawasan terhadap urusan

pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya ;

g. melaksanakan pengusulan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang tugasnya ;

h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya ;

i. melaksanakan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ;

j. melaksanakan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan;

k. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah IV.

Bagian KeduaBadan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1

18

Kepala BadanPasal 20

(1) Kepala Badan mempunyai tugas :a. menetapkan Program Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah;b. membuat perumusan kebijakan teknis bidang

Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi bidang Sosial Budaya, perekonomian, sarana dan prasarana wilayah, pemerintahan dan aparatur, pendataan dan pelaporan, serta bidang penelitian dan pengembangan;

c. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama instansi terkait dibawah koordinasi Sekretaris Daerah;

d. membangun kerja sama pembangunan dengan pihak lain, baik dengan pemerintah, swasta, maupun masyarakat;

e. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi, serta penelitian dan pengembangan;

f. melaksanakan pembinaan ketatausahaan;g. mengatur, mendistribusikan dan

mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

h. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

i. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier;

j. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai bahan penyusunan program selanjutnya dan pertanggungjawaban kinerja, selanjutnya melaporkan kepada Walikota;

k. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2Sekretariat

Pasal 21

(1) Sekretariat mempunyai tugas :a. menyusun Program Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah berdasarkan rencana yang dibuat oleh masing-masing bidang dan sekretariat;

b. menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing Bidang dan Sekretariat;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

19

e. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;

f. melaksanakan urusan perencanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

g. melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;h. melaksanakan urusan keuangan;i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 22

Sekretariat terdiri dari :a. Sub Bagian Perencanaan;b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 23

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian

Perencanaan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Sekreariat;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Perencanaan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan pembagian tugasnya;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;

f. menyiapkan rencana kegiatan sekretariat berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Sub Bagian;

g. mengumpulkan rencana kegiatan dari masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Badan perencanaan Pembangunan Daerah, melalui Sekretaris;

h. mengumpulkan laporan hasil kegiatan Sekretariat dan bidang-bidang sabagai bahan penyusunan laporan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, melalui Sekretaris;

i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kapagawaian sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;

20

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan pembagian tugasnya;

d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;

f. menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Badan perencanaan Pembangunan Daerah;

g. menyiapkan data dan membuat laporan kepegawaian secara terstruktur;

h. melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan, kualitas dan disiplin pegawai;

i. melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat, naskah dinas, rumah tangga dan perlengkapan kantor;

j. melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan protokol;

k. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan

sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan pembagian tugasnya;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;

f. melaksanakan tata kelola keuangan;g. menyiapkan rencana anggaran belanja di

lingkungan Badan perencanaan Pembangunan Daerah;

h. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 3Bidang-Bidang

Pasal 24

(1) Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang Sosial Budaya

sebagai bahan penyusunan Program Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

21

b. menyusun laporan hasil kegiatan bidang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan pembagian tugasnya;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;

f. menyusun kebijakan teknis perencanaan sosial dasar dan kebudayaan, serta kesejahteraan sosial;

g. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan program sosial dasar dan kebudayaan, kesejahteraan sosial;

h. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan sosial dasar dan kebudayaan serta kesejahteraan sosial dengan pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Pasal 25

Bidang Sosial Budaya terdiri dari :a. Sub Bidang Sosial Dasar dan Kebudayaan;b. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.

Pasal 26

(1) Sub Bidang Sosial dasar dan Kebudayaan mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang Sosial

Dasar dan Kebudayaan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Sosial Budaya;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang Sosial Dasar dan Kebudayaan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Sosial Budaya;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan pembagian tugasnya;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;

f. menyusun kebijakan teknis perencanaan sosial dasar, kebudayaan, pendidikan, kepemudaan, olah raga, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

g. melaksanakan kegiatan yang terkait dengan program kependudukan, kesehatan, pendidikan, serta seni dan budaya;

h. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan kependudukan, kesehatan, pendidikan, serta seni dan budaya dengan pemangku kepentingan sebagai

22

bahan penyusunan perencanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Sosial Budaya;

i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang

Kesejahteraan Sosial sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Sosial Budaya;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Sosial sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Sosial Budaya;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan pembagian tugasnya;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;

f. menyusun kebijakan teknis perencanaan sosial dasar dan kebudayaan;

g. melaksanakan kegiatan yang terkait dengan program kesejahteraan masyarakat, peranan wanita dan keluarga berencana, penerangan, pers dan komunikasi sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi dan keluarga sejahtera;

h. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan kesejahteraan masyarakat, peranan wanita dan keluarga berencana, penerangan, pers dan komunikasi sosial, ketenaga kerjaan dan transmigrasi dengan pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Sosial Budaya;

i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya.

Pasal 27

(1) Bidang Perekonomian mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang

Perekonomian sebagai bahan penyusunan Program Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. menyusun laporan hasil kegiatan bidang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan pembagian tugasnya;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;

23

f. menyusun kebijakan teknis perencanaan pertanian dan pengembangan dunia usaha;

g. melaksanakan kegiatan yang terkait dengan program pertanian dan pengembangan dunia usaha;

h. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pertanian dan pengembangan dunia usaha dengan pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Bidang Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Pasal 28

Bidang Perekonomian terdiri dari :a. Sub Bidang Pertanian;b. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha.

Pasal 29

(1) Sub Bidang Pertanian mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang Pertanian

sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Perekonomian;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang Pertanian sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Perekonomian;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan pembagian tugasnya;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;

f. menyusun kebijakan teknis perencanaan Pertanian;g. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan

program pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;

h. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan Pertanian dengan pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Perekonomian;

i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang

Pengembangan Dunia Usaha sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Perekonomian;

24

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Perekonomian;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan pembagian tugasnya;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;

f. menyusun kebijakan teknis perencanaan sosial dasar dan kebudayaan;

g. melaksanakan kegiatan yang terkait dengan program pengembangan dunia usaha, pembinaan golongan ekonomi lemah dan penanaman modal, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi;

h. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan Pengembangan Dunia Usaha, pembinaan golongan ekonomi lemah dan penanaman modal, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi dengan pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Perekonomian;

i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian.

Pasal 30

(1) Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang Sarana dan

Prasarana Wilayah sebagai bahan penyusunan Program Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. menyusun laporan hasil kegiatan bidang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan pembagian tugasnya;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;

f. menyusun kebijakan teknis perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, fisik sarana dan prasarana wilayah;

g. melaksanakan kegiatan terkait dengan program tata ruang dan lingkungan hidup, fisik sarana dan prasarana wilayah;

h. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, fisik sarana dan prasarana wilayah dengan pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan perencanaan

25

pembangunan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Pasal 31

Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah terdiri dari :a. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;b. Sub Bidang Fisik Sarana dan Prasarana Wilayah.

Pasal 32

(1) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang Tata

Ruang dan Lingkungan Hidup sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan pembagian tugasnya;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;

f. menyusun kebijakan teknis perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;

g. melaksanakan kegiatan yang terkait dengan program perumahan dan permukiman, penyehatan lingkungan permukiman, jalan, drainase, irigasi, pengembangan wilayah, perhubungan darat, laut dan udara, pos dan telekomunikasi, serta pariwisata;

h. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program perumahan dan permukiman, penyehatan lingkungan permukiman, jalan, drainase, irigasi, pengembangan wilayah, perhubungan darat, laut dan udara, pos dan telekomunikasi, serta pariwisata dengan pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;

i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bidang Fisik Sarana dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang Fisik

Sarana dan Prasarana Wilayah sebagai bahan

26

penyusunan rencana kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang Fisik Sarana dan Prasarana Wilayah sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan pembagian tugasnya;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;

f. menyusun kebijakan teknis perencanaan fisik sarana dan prasarana wilayah;

g. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan Fisik Sarana dan Prasarana Wilayah dengan pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;

h. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah.

Pasal 33

(1) Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang Pemerintahan

dan aparatur sebagai bahan penyusunan Program Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. menyusun laporan hasil kegiatan bidang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan pembagian tugasnya;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;

f. menyusun kebijakan teknis perencanaan pemerintahan dan aparatur;

g. melaksanakan kegiatan yang terkait dengan program pemerintahan dan aparatur;

h. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pemerintahan dan aparatur dengan pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

i. menghimpun dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;

j. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

27

(2) Bidang Pemerintahan dan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Pasal 34

Bidang Pemerintahan dan Aparatur terdiri dari :a. Sub Bidang Pemerintahan;b. Sub Bidang Aparatur.

Pasal 35

(1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang

Pemerintahan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pemerintahan dan Aparatur;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang Pemerintahan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pemerintahan dan Aparatur;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan pembagian tugasnya;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;

f. menyusun kebijakan teknis perencanaan Pemerintahan;

g. melaksanakan kegiatan terkait dengan program pemerintahan, hukum dan HAM, peraturan perundang-undangan serta ketentraman dan ketertiban;

h. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan propgram Pemerintahan, hukum dan HAM, peraturan perundang-undangan serta ketentraman dan ketertiban dengan pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Pemerintahan dan Aparatur;

i. menghimpun dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;

j. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bidang Aparatur mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang Aparatur

sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pemerintahan dan Aparatur;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang Aparatur sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pemerintahan dan Aparatur;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan pembagian tugasnya;

d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

28

e. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;

f. menyusun kebijakan teknis perencanaan aparatur;g. melaksanakan kegiatan terkait dengan peningkatan

kualitas aparatur, disiplin aparatur dan peningkatan karier, merumuskan langkah pemecahan masalah, evaluasi dan upaya-upaya penyempurnaannya;

h. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program peningkatan kualitas aparatur dengan pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Pemerintahan dan Aparatur;

i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Aparatur.

Pasal 36

(1) Bidang Pendataan dan Pelaporan mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang Pendataan

dan Pelaporan sebagai bahan penyusunan Program Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. menyusun laporan hasil kegiatan bidang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan pembagian tugasnya;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;

f. Menyusun kebijakan teknis perencanaan pendataan dan pelaporan;

g. melaksanakan kegiatan terkait dengan pendataan, statistik, dan pelaporan,, merumuskan langkah pemecahan masalah, evaluasi dan upaya-upaya penyempurnaannya;

h. melaksanakan publikasi terkait dengan data dan informasi pembangunan;

i. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pendataan dan pelaporan dengan pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

j. menghimpun dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Denpasar;

k. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Bidang Pendataan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

29

Pasal 37

Bidang Pendataan dan Pelaporan terdiri dari :a. Sub Bidang Pendataan dan Analisa;b. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan.

Pasal 38

(1) Sub Bidang Pendataan dan Analisis mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang

Pendataan dan Analisa sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pendataan dan Pelaporan;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Analisa sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pendataan dan Pelaporan;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan pembagian tugasnya;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;

f. menyusun kebijakan teknis perencanaan pendataan dan Analisa;

g. melaksanakan kegiatan pengolahan data dan analisa sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan;

h. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan Pendataan dan Analisa dengan pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Pendataan dan Analisa;

i. menghimpun dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Denpasar;

j. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bidang Statistik dan Pelaporan mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang Statistik

dan Pelaporan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pendataan dan Pelaporan;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang Statistik dan Pelaporan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pendataan dan Pelaporan;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan pembagian tugasnya;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;

f. menyusun kebijakan teknis perencanaan statistik dan pelaporan;

g. melaksanakan kegiatan penyusunan statistik, dokumentasi dan pelaporan hasil-hasil pembangunan;

30

h. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan Statistik dan Pelaporan dengan pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Pendataan dan Pelaporan;

i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan pelaporan.

Pasal 39

(1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang Penelitian dan

Pengembangan sebagai bahan penyusunan Program Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. menyusun laporan hasil kegiatan bidang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan pembagian tugasnya;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;

f. menyusun kebijakan teknis perencanaan penelitian dan pengembangan;

g. melaksanakan kegiatan terkait dengan penelitian dan pengembangan;

h. merumuskan langkah pemecahan masalah, evaluasi dan upaya-upaya penyempurnaannya;

i. Melaksanakan publikasi terkait dengan hasil penelitian dan pengembangan;

j. mengembangkan hasil penelitian dibidang penelitian dan pengembangan;

k. mengkoordinasikan penelitian di bidang penelitian dan pengembangan;

l. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan penelitian dan pengembangan dengan pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

m. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

n. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan

31

bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Pasal 40

Bidang Pendataan dan Pelaporan terdiri dari :a. Sub Bidang Penelitian;b. Sub Bidang Pengembangan.

Pasal 41

(1) Sub Bidang Penelitian mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang Penelitian

sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang Penelitian sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan pembagian tugasnya;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;

f. menyusun kebijakan teknis perencanaan penelitian terkait dengan program pembangunan bidang sosial budaya, perekonomian, pemerintahan dan aparatur, sarana dan prasarana wilayah, penataan ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup;

g. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan terkait dengan program pembangunan bidang sosial budaya, perekonomian, pemerintahan dan aparatur, sarana dan prasarana wilayah, penataan ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan;

h. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program penelitian dengan pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Penelitian dan Pengembangan;

i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bidang Pengembangan mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang Pengembangan

sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Pengembangan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan pembagian tugasnya;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;

f. menyusun kebijakan teknis perencanaan yang terkait dengan program Pengembangan;

32

g. melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pengembangan hasil penelitian program pembangunan bidang sosial budaya, perekonomian, pemerintahan dan aparatur, sarana dan prasarana wilayah, penataan ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan;

h. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, perekonomian, pemerintahan dan aparatur, sarana dan prasarana wilayah, penataan ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Pendataan dan Pelaporan;

i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Bagian KetigaBadan Kepegawaian Daerah

Paragraf 1Kepala Badan

Pasal 42

(1) Kepala Badan mempunyai tugas :a. membuat perumusan kebijakan teknis bidang

Kepegawaian berdasarkan kewenangan yang ada ;b. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat

sesuai bidang tugasnya ;c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan

tugas-tugas bawahannya sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan ;

e. memeriksa hasil kerja bawahan ;f. melaksanakan manajemen kepegawaian untuk

meningkatkan efisiensi , efktivitas dan drajat profesionalisme PNS dalam penyelengeraan tugas , fungsi , dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan , pengadaan , pengembangan kualitas , penempatan , promosi , penggajian , kesejahteraan , dan pemberhentian ;

g. melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan di bidang kepegawaian;

h. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

33

i. membuat laporan pertanggungjawaban kinerja kepada Walikota ;

j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2Sekretariat

Pasal 43

(1) Sekretariat mempunyai tugas :a. menyusun Program Kerja Badan berdasarkan rencana

kegiatan masing-masing bidang dan rencana kegiatan sekretariat ;

b. menyusun laporan kinerja Badan berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing bidang dan sekretariat ;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing ;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan ;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan

urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan, dan humas;

g. melaksanakan urusan rumah tangga, urusan perlengkapan, dan mengadakan pengawasan aset Badan;

h. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 44

Sekretariat terdiri dari :a. Sub Bagian Program ;b. Sub Bagian Umum;c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 45

(1) Sub Bagian Program mempunyai tugas : a. menyusun Program Kerja Badan berdasarkan rencana

kegiatan masing-masing Bidang dan Sekretariat agar

34

rencana kerja dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

b. memberi tugas, petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tugas Sub Bagian Program dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;

d. mengadakan koordinasi dengan para Kepala Sub Bagian, Sub Bidang dan Bidang untuk keharmonisan kerja;

e. melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data dibidang program ;

f. menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja badan berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Bidang dan Sekretariat ;

g. menyiapkan bahan laporan badan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota;

h. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam peningkatan kinerja badan ;

i. membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan ;

j. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan

(2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian Umum

sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Umum sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat ;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. melaksanakan urusan surat-menyurat;g. melaksanakan pengetikan surat menyurat dan

penggandaan naskah dinas;h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan

perlengkapan kantor;i. melaksanakan urusan hubungan masyarakat,

perjalanan dinas dan protokol;j. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan

sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat ;

35

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menyusun rencana anggaran biaya Langsung dan Tak

Langsung;g. menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan;

h. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

Paragraf 3Bidang - bidang

Pasal 46

(1) Bidang Data dan Perencanaan Kepegawaian mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang berdasarkan

rencana kegiatan masing-masing Sub Bidang di lingkungan Bidang Data dan Perencanaan Kepegawaian sebagai bahan penyusunan program Badan Kepegawaian Daerah;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing Sub Bidang di lingkungan Bidang Data dan Perencanaan Kepegawaian sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Kepegawaian Daerah;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. mengolah, menyiapkan dan menyusun Daftar Urut

Kepangkatan ( DUK );g. mengelola sistem informasi dan manajemen

kepegawaian , mengurus arsip/dokumen tata naskah kepegawaian ;

h. melaksanakan dan mengkoordinasikan pemutakhiran data pegawai

i. menyajikan data dan informasi kepegawaian ;j. melaporkan setiap jenis mutasi kepegawaian ;

36

k. menyusun formasi dan membuat analisa kebutuhan pegawai

l. menyusun perencanaan teknis dan melaksanakan pengadaan pegawai

m. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

n. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Bidang Data dan Perencanaan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 47

Bidang Data dan Perencanaan Kepegawaian terdiri dari:a. Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian;b. Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian.

Pasal 48

(1) Sub Bidang Data dan Infomasi Kepegawaian mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang Data dan

Infomasi Kepegawaian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang ;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Data dan Perencanaan Kepegawaian ;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. mengelola sistem informasi dan manajemen

kepegawaian, mengurus arsip/dokumen tata naskah kepegawaian

g. mengolah , menyiapkan dan menyusun Daftar Urut kepangkatan

h. melaksanakan dan mengkoordinasikan pemutakhiran data pegawai

i. menyajikan data dan informasi kepegawaian j. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

(2) Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Data dan Perencanaan Kepegawaian ;

37

b. menyusun laporan kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Data dan Perencanaan Kepegawaian ;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahanf. menyusun formasi dan membuat analisa kebutuhan

pegawaig. menyusun perencanaan teknis dan melaksanakan

pengadaan pegawaih. melaksanakan penyumpahan PNSi. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

(3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Data dan Perencanaan Kepegawaian.

Pasal 49

(1) Bidang Pengembangan Pegawai mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang berdasarkan

rencana kegiatan masing-masing Sub Bidang di lingkungan Bidang Pengembangan Pegawai sebagai bahan penyusunan program Badan Kepegawaian Daerah;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing Sub Bidang di lingkungan Bidang Pengembangan Pegawai sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Kepegawaian Daerah;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menyusun kompetensi jabatang. merancang pengembangan karir pegawai melalui

jabatan struktural dan fungsional berdasarkan kompetensi;

h. melaksanakan pengembangan karier pegawai melalui jabatan structural dan fungsional

i. melaksanakan pembinaan menyangkut masalah disiplin pegawai

j. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

38

(2) Bidang Pengembangan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 50

Bidang Pengembangan Pegawai terdiri dari :a. Sub Bidang Karier ;b. Sub Bidang Disiplin Pegawai ;

Pasal 51

(1) Sub Bidang Karier mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengembangan Pegawai ;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pengembangan Pegawai;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. mengumpulkan data , menyiapkan administrasi

pegawai dan konsultasi pengangkatan , pemindahan dan pemberhentian pejabat structural

g. meyiapkan administrasi proses pengangkatan , pemindahan dan peberhentian jabatan fungsional

h. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bidang Disiplin Pegawai mempunyai tugas:

a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengembangan Pegawai ;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pengembangan Pegawai ;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menghimpun bahan dan menyusun pedoman

disiplin pegawai ;g. melaksanakan pembinaan tentang disiplin pegawai ;h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan

kegiatan disiplin pegawai ;i. menginventarisasi permasalahan disiplin pegawai

dan menyiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalah;

39

j. menyiapkan bahan , memberi petunjuk teknis dan menginventarisir DP -3 PNS

k. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pegawai.

Pasal 52

(1) Bidang Mutasi Pegawai mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang berdasarkan

rencana kegiatan masing-masing Sub Bidang di lingkungan Bidang Mutasi Pegawai sebagai bahan penyusunan program Badan Kepegawaian Daerah;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing Sub Bidang di lingkungan Bidang Mutasi Pegawai sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Kepegawaian Daerah;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menyiapkan pedoman teknis mengenai mutasi

pegawai ;g. merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan mutasi

pegawai ;h. menyiapkan bahan analisis, usulan, laporan serta

penyelesaian naskah keputusan mutasi pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar ;

i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Bidang Mutasi Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 53

Bidang Mutasi Pegawai terdiri dari :a. Sub Bidang Mutasi Struktural dan Fungsional ;b. Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun ;

Pasal 54

(1) Sub Bidang Mutasi Struktural dan Fungsional mempunyai tugas:

40

a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Mutasi Pegawai ;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Mutasi Pegawai ;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahanf. melaksanakan mutasi perpindahan pegawai g. menyiapkan bahan , usulan serta penyelesaian

naskah keputusan kenaikan pangkath. memproses kenaikan gaji berkala SKPDi. menyiapkan atau menyelenggerakan ujian

penyesuaian ijasahj. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

(2) Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Mutasi Pegawai ;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Mutasi Pegawai ;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menyiapkan bahan analisis , usulan serta

penyelesaian proses pensiun PNSg. menyelenggarakan proses pemberhentian pegawaih. menyiapkan bahan analisis dan usulan

perpanjangan BUPi. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

(3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Mutasi Pegawai.

Pasal 55

(1) Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas :

41

a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Sub Bidang di lingkungan Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Pegawai sebagai bahan penyusunan program Badan Kepegawaian Daerah;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing Sub Bidang di lingkungan Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Pegawai sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Kepegawaian Daerah;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f.merencanakan dan melaksanakan peningkatan

kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan dalam jabatan , tugas belajar serta ijin belajar

g. menyelenggarakan kesejahteraan pegawai baik material maupun non material sesuai dengan peraturan perundangan;

h. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 56

Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari :a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan ;b. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai ;

Pasal 57

(1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Pegawai;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Pegawai;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

42

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. mengumpulkan data dan menyiapkan administrasi

serta penyelenggarakan penyaringan calon peserta diklat dalam jabatan, tugas belajar dan ijin belajar

g. menyelenggarakan latihan prajabatan untuk golongan I,II, dan III berdasarkan data nama-nama CPNS yang harus mengikuti latihan untuk memenuhi syarat pengangkatan pegawai

h. merencanakan dan melaksanakan ujian dinas i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

(2) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Pegawai;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Pegawai;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menyelenggarakan kesejahteraan pegawai baik

material maupun non material;g. melakukan kegiatan yang berhubungan dengan

pemberian tanda jasa/penghargaan kepada pegawai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

h. melaksanakan penyelesaian Bapertarum PNS, jaminan hari tua, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi pegawai;

i. menyiapkan dan memproses cuti, karpeg ,karis ,karsu;

j. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Pegawai.

Bagian KeempatBadan Lingkungan Hidup

Paragraf 1Kepala Badan

Pasal 58

43

(1) Kepala Badan mempunyai tugas :a. membuat perumusan kebijakan teknis bidang

Lingkungan Hidup berdasarkan kewenangan yang ada ;

b. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya ;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahannya sesuai dengan bidangnya masing-masing ;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan ;

e. memeriksa hasil kerja bawahan ;f. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;g. membuat laporan pertanggungjawaban kinerja

kepada Walikota ;h. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

(2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2Sekretariat

Pasal 59

(1) Sekretariat mempunyai tugas :a. menyusun Program Kerja Badan berdasarkan rencana

kegiatan masing-masing bidang dan rencana kegiatan sekretariat ;

b. menyusun laporan kinerja Badan berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing bidang dan sekretariat ;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing ;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan ;

e. memeriksa hasil kerja bawahan f. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian g. melaksanakan pengelolaan urusan umum,

perlengkapan dan rumah tangga ;h. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan ;i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.

44

Pasal 60

Sekretariat terdiri dari :a. Sub Bagian Perencanaan;b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 61

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas : a. menyusun Program Kerja Badan berdasarkan rencana

kegiatan masing-masing Bidang dan Sekretariat agar rencana kerja dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

b. memberi tugas, petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tugas Sub Bagian Perencanaan dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;

d. mengadakan koordinasi dengan para Kepala Sub Bagian, Sub Bidang dan Bidang untuk keharmonisan kerja;

e. melaksanakan pengumpulan, analisis dan penyajian data dibidang perencanaan ;

f. menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja badan berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Bidang dan Sekretariat ;

g. menyiapkan bahan laporan badan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota;

h. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam peningkatan kinerja badan ;

i. membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan ;

j. melaksanakan pengelolaan sub domain;k. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat ;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan dan

mutasi pegawai di lingkungan Badan ;g. menyiapkan data kepegawaian;

45

h. membuat laporan kepegawaian;i. melaksanakan upaya-upaya peningkatan kualitas

pegawai;j. melaksanakan upaya-upaya peningkatan

kesejahteraan pegawai;k. melaksanakan urusan surat-menyurat;l. melaksanakan pengetikan surat menyurat dan

penggandaan naskah dinas;m. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan

perlengkapan kantor;n. melaksanakan urusan hubungan masyarakat,

perjalanan dinas dan protokol;o. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;p. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan

sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat ;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat ;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menyusun rencana anggaran biaya Langsung dan Tak

Langsung;g. menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan;

h. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 3Bidang - bidang

Pasal 62

(1) Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang sebagai bahan

penyusunan program Badan Lingkungan Hidup;

46

b. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Lingkungan Hidup;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. melaksanakan pembinaan dan koordinasi tentang

tata lingkungan dan AMDAL ;g. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;h. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

(2) Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 63

Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL terdiri dari:a. Sub Bidang Konservasi dan Tata Lingkungan;b. Sub Bidang AMDAL.

Pasal 64

(1) Sub Bidang Konservasi dan Tata Lingkungan mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Konservasi dan Tata Lingkungan ;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Konservasi dan Tata Lingkungan ;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menyusun profil flora dan fauna;g. melaksanakan pengelolaan, pemantauan dan

konservasi hayati, lahan dan air;h. menyiapkan data dan informasi untuk pengendalian

pemanfaatan ruang;i. melaksanakan pembinaan,

pengawasan/pengendalian tata lingkungan;j. melaksanakan pengawasan pelaksanaan instrumen

lingkungan hidup;k. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

47

(2) Sub Bidang AMDAL mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL ;

b. menyusun laporan kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL ;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menyiapkan Pedoman Penyusunan Instrumen

Lingkungan Hidup ( AMDAL,UKL-UPL, KLHS, Audit Lingkungan );

g. menyiapkan pedoman penilaian dokumen lingkungan hidup;

h. melaksanakan penilaian dokumen lingkungan hidup;i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

(3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL.

Pasal 65

(1) Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang sebagai

bahan penyusunan program Badan Lingkungan Hidup;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Lingkungan hidup;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menyiapkan data dan informasi limbah (padat, cair,

gas);g. menyiapkan pedoman pengelolaan limbah (padat,

cair, gas);h. menyiapkan pedoman dan kajian teknis

pengelolaan limbah;i. melaksanakan pembinaan/pengawasan pengelolaan

limbah ( padat, cair, gas );j. melaksanakan pengawasan / pengendalian

pencemaran oleh limbah;

48

k. melaksanakan analisis kualitas limbah ( padat, cair, gas );

l. menyiapkan draft baku mutu limbah;m. melaksanakan koordinasi mitigasi dan adaptasi

dampak perubahan iklim;n. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

(2) Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 66

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah terdiri dari :a. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan ;b. Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan B3.

Pasal 67

(1) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah ;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. membuat rencana kerja pengawasan dan

pengendalian pencemaran lingkungan hidup;g. menyeleksi kegiatan/usaha termasuk kegiatan skala

kecil;h. menyiapkan bahan penegakan hukum pelaku

pencemaran lingkungan;i. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi

pemanfaatan Air Tanah / Air Permukaan;j. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi akifer;k. membina masyarakat dalam mengelola Air Tanah /

Air Permukaan secara efektif dan efisien;l. mencegah dan menanggulangi penyusutan

kuantitas dan kualitas air serta penurunan permukaan air tanah;

m. melaksanakan monitoring dan penertiban penataan perijinan Air Tanah / Air Permukaan;

49

n. melaksanakan monitoring dan penertiban penataan perijinan kegiatan/usaha yang menimbulkan dampak;

o. melaksanakan pengawasan dan penertiban pemanfaatan Air Tanah / Air Permukaan;

p. melakukan koordinasi pencabutan ijin pemanfaatan Air Tanah / Air Permukaan;

q. melaksanakan pemantauan dan pengendalian intrusi air laut;

r. menetapkan indikator dan indeks pencemaran udara sumber bergerak dan sumber tidak bergerak;

s. melaksanakan operasional stasiun pemantauan kualitas udara;

t. melaksanakan pengukuran kualitas udara ambien;u. melaksanakan evaluasi penetapan baku mutu

ambien dan emisi;v. melaksanakan publikasi / sosialisasi data kualitas

udara, ambien, kualitas Air Tanah / Air Permukaan;w. menyusun data base pengendalian pencemaran

udara;x. melaksanakan pemantauan pelaksanaan standar

emisi gas buang sumber bergerak dan sumber tidak bergerak;

y. membuat matrik pencemaran lingkungn hidup;z. melaksanakan pengawasan dan penertiban

kegiatan/usaha yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup;

aa. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

bb. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan B3

mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah ;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. melaksanakan inventarisasi kegiatan/usaha yang

menghasilkan, memanfaatkan melaksanakan pengolahan dan penimbunan limbah B3;

g. mengidentifikasi pencemaran akibat limbah B3;h. menyeleksi kegiatan/usaha yang limbah

buangannya belum memenuhi baku mutu limbah yang ditetapkan baginya;

i. menyusun ranking beban pencemaran limbah B3 masing-masing kegiatan/usaha;

50

j. melaksanakan koordinasi dalam penetapan tata cara dan rencana aksi pengelolaan limbah B3;

k. menyiapkan bahan penyuluhan / pembinaan tentang limbah B3;

l. menetapkan peserta program kendali B3;m. menyiapkan rencana kerja Pengawasan dan

Pegendalian Limbah B3 ;n. menyusun peta wilayah sumber cemaran dan

penerima dampak limbah B3;o. mengembangkan informasi dan teknologi

pengelolaan limbah B3 (PLB3) ;p. melaksanakan sosialisasi program kendali B3;q. melaksanakan pemantauan penaatan ijin dan surat

pernyataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3;r. melaksanakan pemantauan limbah buangan dari

kegiatan/usaha binaan ( limbah domestik );s. melaksanakan evaluasi tingkat penaatan yang telah

dicapai oleh masing-masing peserta program kendali B3;

t. melaksanakan koordinasi pengambilan dan pemeriksaan contoh uji limbah dalam upaya pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;

u. melaporkan pelaksanaan Program Kendali B3 Daerah;

v. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan/usaha yang menghasilkan limbah B3;

w. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

x. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah.

Pasal 68

(1) Bidang Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang sebagai

bahan penyusunan program Badan Lingkungan Hidup;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Lingkungan Hidup;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menyusun bahan penetapan kebijaksanaan teknis

operasional dibidang pengendalian dan pemulihan lingkungan;

51

g. menyusun perangkat pengaturan pengendalian dan pemulihan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;

h. menyiapkan usulan, melaksanakan, mengkoordinasikan pelaksanaan program pengendalian dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;

i. menyusun, melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pengelolaan wilayah pesisir dan laut;

j. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sistem data informasi dan pelaporan pengelolaan lingkungan hidup;

k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan hidup;

l. melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menganalisa data dan mengevaluasi program pengelolaan lingkungan hidup;

m. mengadakan pengkajian, memverifikasi data dan menyusun laporan akhir dan rekomendasi;

n. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Bidang Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 69

Bidang Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan terdiri dari :c. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;d. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan ;

Pasal 70

(1) Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menetapkan baku mutu dan kriteria kerusakan

lingkungan;g. melaksanakan upaya-upaya pencegahan dan

penanggulangan kerusakan lingkungan hidup;

52

h. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyusutan keanekaragaman hayati;

i. mengembangkan sistem perijinan terhadap kegiatan/usaha yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan;

j. menyusun rencana kerja dan strategi pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup;

k. mengembangkan informasi dan teknologi pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup;

l. menyiapkan bahan penyuluhan/pembinaan tentang kerusakan lingkungan hidup;

m. menyiapkan peta kerusakan lingkungan hidup kota Denpasar;

n. melaksanakan pengkajian tentang tata ruang dalam pembangunan industri / kegiatan / usaha yang menimbulkan dampak lingkungan;

o. melaksanakan pengawasan dan penertiban kegiatan / usaha yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan;

p. melaksanakan monitoring pemanfaatan lahan;q. menyiapkan rencana dan peraturan perundang-

undangan dibidang Program Kali Bersih (Prokasih);r. menetapkan lokasi Prokasih;s. melaksanakan inventarisasi kegiatan/usaha dan

beban pencemaran limbah kegiatan/usaha di lokasi Prokasih;

t. menyeleksi kegiatan usaha yang limbah buangannya belum memenuhi baku mutu limbah yang ditetapkan;

u. menyusun ranking beban pencemaran limbah masing-masing kegiatan usaha;

v. memilih dan menetapkan kegiatan/usaha yang tanggap menurunkan beban limbah di lokasi Prokasih;

w. melaksanakan pembinaan dan pemantauan limbah buangan dan kualitas air di lokasi Prokasih;

x. melaksanakan evaluasi dan penataan kegiatan usaha di lokasi Prokasih;

y. melaksanakan pemantauan dan pengendalian erosi dan pemanfaatan ruang di sepanjang daerah aliran sungai (DAS);

z. melaksanakan pengolahan data dan pelaporan pelaksanaan Prokasih;

aa. menyiapkan bahan penegakan hukum terhadap pelaku kerusakan lingkungan hidup;

bb. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

cc. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub bidang Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan;

53

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menetapkan indikator dan indeks pencemaran

lingkungan hidup;g. menyusun perangkat pengaturan pemantauan dan

pemulihan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;

h. membuat rencana kerja pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;

i. menyiapkan bahan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;

j. menyusun desain pemulihan kualitas lingkungan;k. menyusun profil dan data base pemantauan kualitas

limbah masing-masing kegiatan/usaha;l. menyiapkan bahan penyuluhan / pembinaan

tentang upaya pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;

m. menyusun matriks defgradasi lingkungan hidup;n. melaksanakan perhitungan biaya pemulihan

kualitas lingkungan;o. menyiapkan usulan program pemulihan kualitas

lingkungan hidup;p. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program

pemulihan kualitas lingkungan;q. melaksanakan kegiatan pemulihan kualitas

lingkungan hidup, penghijauan di wilayah Daerah Aliran Sungai, reboisasi dan pengembangan program sejuta pohon;

r. melaksanakan penanaman, pemeliharaan serta pengkajian dan penetapan ijin penebangan pohon penghijauan di wilayah Daerah Aliran Sungai dan reboisasi;

s. melaksanakan pemantauan penaatan perijinan lingkungan;

t. membuat program kerja pengelolaan wilayah pesisir dan laut (0-4 mil);

u. menyusun data base pencemaran dikawasan pesisir dan laut;

v. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kegiatan usaha yang potensial menimbulkan pencemaran/kerusakan pesisir dan laut;

w. menyusun zona pemanfaatan ruang untuk wilayah pesisir dan laut;

x. menanggulangi dan melaksanakan pemulihan kerusakan kawasan pesisir dan laut, terumbu karang dan mangrove;

y. melaksanakan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut;

54

z. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan/usaha yang dapat menimbulkan dampak lingkungan di wilayah pesisir dan laut;

aa. melaksanakan pemantauan dan pengendalian eksplorasi laut dan pemulihan kualitas lingkungan kawasan konservasi;

aa. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

bb. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan.

Pasal 71

(1) Bidang Penataan dan Komunikasi Lingkungan mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang sebagai

bahan penyusunan program Badan Lingkungan Hidup;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Lingkungan Hidup;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f.merumuskan pedoman pelaksanaan penataan dan

komunikasi lingkungan ;g. merumuskan bahan koordinasi pelaksanaan

program/kegiatan penataan dan komunikasi lingkungan ;

h. merumuskan dan mengkoordinasikan rencana penataan dan komunikasi lingkungan;

i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Bidang Penataan dan Komunikasi Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 72

Bidang Penataan dan Komunikasi Lingkungan terdiri dari :a. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan ;

55

b. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan ;

Pasal 73

(1) Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Penataan dan Komunikasi Lingkungan;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Penataan dan Komunikasi Lingkungan`;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. melaksanakan dan memfasilitasi penegakan hukum

bidang lingkungan hidup;g. melaksanakan monitoring dan evaluasi penegakan

hukum lingkungan hidup;h. melaksanakan pembinaan penegakan hukum

bidang lingkungan hidup;i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

(2) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Penataan dan Komunikasi Lingkungan;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Penataan dan Komunikasi Lingkungan;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. mengembangkan pola kemitraan pengelola

lingkungan hidup di dalam dan luar negeri;g. melaksanakan koordinasi dalam rangka

pengembangan kemitraan dalam pelestarian lingkungan hidup dengan pihak swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat;

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kemitraan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;

i. melaksanakan lomba-lomba di bidang lingkungan hidup;

j. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

56

k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Komunikasi Lingkungan.

57

Bagian KelimaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Paragraf 1Kepala Badan

Pasal 74

(1) Kepala Badan mempunyai tugas :a. membuat perumusan kebijakan teknis bidang

pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan yang ada ;

b. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya ;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahannya sesuai dengan bidangnya masing-masing ;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan ;

e. memeriksa hasil kerja bawahan ;f. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;g. membuat laporan pertanggungjawaban kinerja

kepada Walikota ;h. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

(2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2Sekretariat

Pasal 75

(1) Sekretariat mempunyai tugas :a. menyusun Program Kerja Badan berdasarkan rencana

kegiatan masing-masing bidang dan rencana kegiatan sekretariat ;

b. menyusun laporan kinerja Badan berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing bidang dan sekretariat ;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing ;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan ;

e. memeriksa hasil kerja bawahan f. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian g. melaksanakan pengelolaan urusan umum,

perlengkapan dan rumah tangga ;h. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan ;i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;

58

j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal 76

Sekretariat terdiri dari :a. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi ;b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 77

(1) Sub Bagian Perencanaan, data dan Informasi mempunyai tugas : a. menyusun Program Kerja Badan berdasarkan rencana

kegiatan masing-masing Bidang dan Sekretariat agar rencana kerja dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

b. memberi tugas, petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tugas Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. mengatur mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan

pertimbangan pengembangan karier;g. melaksanakan pengumpulan, analisis dan penyajian

data dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

h. menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja badan berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Bidang dan Sekretariat ;

i. menyiapkan bahan laporan badan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota;

j. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam peningkatan kinerja badan ;

k. membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan ;

l. melaksanakan pengelolaan sub domain;m. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;n. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

59

a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat ;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan dan

mutasi pegawai di lingkungan Badan ;g. menyiapkan data kepegawaian;h. membuat laporan kepegawaian;i. melaksanakan upaya-upaya peningkatan kualitas

pegawai;j. melaksanakan upaya-upaya peningkatan

kesejahteraan pegawai;k. melaksanakan urusan surat-menyurat;l. melaksanakan pengetikan surat menyurat dan

penggandaan naskah dinas;m. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan

perlengkapan kantor;n. melaksanakan urusan hubungan masyarakat,

perjalanan dinas dan protokol;o. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;p. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan

sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat ;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat ;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menyusun rencana anggaran biaya Langsung dan Tak

Langsung;g. menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan;

h. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

60

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

Paragraf 3Bidang - bidang

Pasal 78

(1) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang sebagai bahan

penyusunan program Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. merumuskan pedoman pelaksanaan pembinaan

fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan;

g. merumuskan pedoman pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan administrasi desa dan kelurahan;

h. merumuskan pedoman pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan anggaran kelurahan;

i. merumuskan pedoman pelaksanaan pembinaan fasilitasi kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan;

j. merumuskan bahan koordinasi pelaksanaan program / kegiatan bidang pemerintahan desa dan kelurahan;

k. merumuskan dan mengkoordinasikan rencana pengembangan program bidang pemerintahan desa dan kelurahan;

l. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal 79

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri dari:

61

a. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

b. Sub Bidang Kelembagaan Desa dan Kelurahan.

Pasal 80

(1) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan

kemampuan aparatur dan perangkat desa/kelurahan;g. menyusun pedoman standarisasi pelatihan

peningkatan kemampuan aparatur dan perngkat desa/kelurahan;

h. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan administrasi desa dan kelurahan;

i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan;

j. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bidang Kelembagaan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

b. menyusun laporan kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menghimpun bahan perumusan pedoman pembinaan

dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan;

g. menyusun pedoman pembinaan dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan desa, kelurahan dan lembaga kemasyarakatan;

h. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan;

62

i. menyusun pedoman standarisasi pembentukan dan pengembangan lembaga desa;

j. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan anggaran kelurahan;

k. menyusun pedoman standarisasi pemekaran desa, dusun dan lingkungan;

l. menyusun pola kerjasama antar desa dan lembaga desa / kelurahan;

m. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi perpustakaan desa / kelurahan;

k. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Pasal 81

(1) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa dan Kelurahan mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang sebagai bahan

penyusunan program Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. merumuskan pedoman pelaksanaan pembinaan dan

fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;g. merumuskan dan mengkoordinasikan rencana

program pengembangan ekonomi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;

h. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal 82

63

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa dan Kelurahan terdiri dari :a. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

dan Bantuan Pembangunan ;b. Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan ;

Pasal 83

(1) Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Bantuan Pembangunan mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa dan Kelurahan ;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa dan Kelurahan;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menghimpun dan mempelajari peraturan

perundang-undangan, kebijakan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan sub bidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat;

g. menghimpun bahan perumusan pedoman pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;

h. menyusun pedoman pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;

i. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;

j. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan;

k. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan pasar desa;

l. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan mempunyai

tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa dan Kelurahan ;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa dan Kelurahan ;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

64

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menghimpun bahan perumusan pedoman

pembinaan dan fasilitasi penanggulangan kemiskinan;

g. menyusun pedoman dan melaksanakan pembinaan penanggulangan kemiskinan;

h. menghimpun dan menyusun bahan koordinasi program penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan;

i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penanggulangan kemiskinan;

j. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;

k. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa dan Kelurahan.

Pasal 84

(1) Bidang Pengembangan Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Kawasan Perkotaan mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang sebagai

bahan penyusunan program Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan,

penilaian lomba desa/kelurahan serta menyiapkan keputusan hasil lomba desa/kelurahan;

g. merumuskan pedoman pelaksanaan pembinaan fasilitasi sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna;

h. merumuskan bahan koordinasi pelaksanaan program/kegiatan pengembangan kawasan perkotaan;

i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

65

(2) Bidang Pengembangan Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Kawasan Perkotaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal 85

Bidang Pengembangan Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Kawasan Perkotaan terdiri dari :a. Sub Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan ;b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan

Sumber Daya manusia ;

Pasal 86

(1) Sub Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengembangan Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Kawasan Perkotaan ;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pengembangan Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Kawasan Perkotaan ;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan

penyiapan data dasar profile desa/kelurahan;g. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penataan

ruang kawasan perdesaan berbasis masyarakat;h. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

(2) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengembangan Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Kawasan Perkotaan ;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pengembangan Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Kawasan Perkotaan ;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

66

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menghimpun bahan perumusan pedoman

pembinaan dan fasilitasi sumber daya alam dan pengembangan sumber daya manusia;

g. menyusun pedoman pembinaan dan fasilitasi sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna;

h. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna;

i. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi masyarakat dalam pendayagunaan teknologi tepat guna;

j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan kegiatan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna;

k. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan sub bidang sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;

l. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Desa / Kelurahan dan Pemberdayaan Kawasan Perkotaan.

Pasal 87

(1) Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Keswadayaan Masyarakat mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang sebagai

bahan penyusunan program Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. merumuskan pedoman pelaksanaan pembinaan dan

fasilitasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan keswadayaan masyarakat ;

g. melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga dan fasilitasi pengembangan keswadayaan masyarakat;

h. merumuskan bahan koordinasi pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan keluarga dan keswadayaan masyarakat;

67

i. merumuskan dan mengkoordinasikan rencana pengembangan program pemberdayaan keluarga dan keswadayaan masyarakat;

j. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Keswadayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal 88

Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Keswadayaan Masyarakat terdiri dari :a. Sub Bidang Pembangunan Kesejahteraan Keluarga ;b. Sub Bidang Pengembangan partisipasi dan Keswadayaan

Masyarakat ;

Pasal 89

(1) Sub Bidang Pembangunan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Keswadayaan Masyarakat;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Keswadayaan Masyarakat;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menghimpun dan mempelajari peraturan

perundang-undangan, kebijakan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan sub bidang pembangunan kesejahteraan keluarga sebagai pedoman dan landasan kerja;

g. menghimpun bahan perumusan serta menyusun pedoman pembinaan dan fasilitasi pembangunan kesejahteraan keluarga;

h. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pembangunan kesejahteraan keluarga;

i. melaksanakan pembinaan fasilitasi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga;

j. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pengembangan pola asuh anak dan perlindungan anak serta remaja;

68

k. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam peningkatkan peran posyandu dan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera;

l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesejahteraan keluarga;

m. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga dan menyiapkan bahan – bahan dalam rangka pemecahan masalah;

n. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bidang Pengembangan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengembangan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Bidang Pengembangan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang

– undangan, kebijakan teknis serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan sub bidang pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat sebagai pedoman dan landasan kerja;

g. menghimpun bahan perumusan serta menyusun pedoman pembinaan dan fasilitasi pengembangan partisipasi keswadayaan masyarakat;

h. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi partisipasi swadaya gotong royong masyarakat;

i. menginventarisasi dan mengolah data swadaya masyarakat;

j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan partisipasi dan keswadayaan masyarakat;

k. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat.

69

Bagian KeenamBadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1Kepala Badan

Pasal 90

(1) Kepala Badan mempunyai tugas:a. menetapkan program kerja Badan Kesatuan

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;b. membuat perumusan kebijakan teknis Bidang

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

c. melaksanakan pembinaan Ketatausahaan;d. mengatur, mendistribusikan dan

mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

e. memberikan petunjuk dan bimbingan serta pengawasan kepada bawahan;

f. memeriksa hasil kerja bawahang. menyelenggarakan Pengembangan Nilai-nilai

Kebangsaan, Penanganan Konflik, dan Fasilitasi Organisasi Politik, Kemasyarakatan dan Perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

i. melaporkan pertanggungjawaban kinerja kepada Walikota;

j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2Sekretariat

Pasal 91

(1) Sekretariat mempunyai tugas:a. menyusun program kerja Badan Kesatuan Bangsa,

Politik dan Perlindungan Masyarakat;b. menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja

Badan berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing Bidang dan Sekretariat;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan Sub Bagian masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. memberikan pelayanan teknis dan administrasi

kepada seluruh Bidang dalam lingkungan Badan

70

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

g. melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;

h. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 92

Sekretariat terdiri dari:a. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 93

(1) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian

Perencanaan, Data dan Informasi;b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian

Perencanaan, Data dan Informasi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. mengadakan koordinasi dengan para Kepala Sub

Bagian, Sub Bidang dan Bidang untuk keharmonisan kerja;

g. melaksanakan pengumpulan, analisis dan penyajian data dibidang perencanaan ;

h. menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja badan berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Bidang dan Sekretariat ;

i. menyiapkan bahan laporan badan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota;

j. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam peningkatan kinerja badan ;

k. membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan ;

l. melaksanakan pengelolaan sub domain;m. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;

71

n. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian;b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan

dan mutasi pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

g. melaksanakan urusan surat-menyurat dan penggandaan naskah dinas;

h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor;

i. melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan keprotokolan;

j. menyiapkan data dan membuat laporan kepegawaian;

k. melaksanakan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan disiplin pegawai;

l. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian

Keuangan;b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian

Keuangan sebagai bahan penyuunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menyusun rencana anggaran biaya langsung dan

tak langsung;g. menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan;

h. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

72

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 3Bidang-bidang

Pasal 94

(1) Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang sebagai

bahan penyusunan Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi

pengembangan sosialisasi wawasan kebangsaan;g. menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi

pelaksanaan ideologi dan kewaspadaan nasional;h. menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi

pelaksanaan pembauran dan kewarganegaraan;i. menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi

Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan Bela Negara;

j. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

k. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(2) Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 95

Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan terdiri dari:a. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;b. Sub Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional.

Pasal 96

(1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas:

73

a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menyiapkan dan melaksanakan pengembangan dan

sosialisasi wawasan kebangsaan;g. menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan

pembauran dan kewarganegaraan;h. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;i. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan

oleh atasan.

(2) Sub Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menyiapkan pengembangan dan sosialisasi tentang

ideologi dan kewaspadaan nasional;g. menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan ideologi

dan kewaspadaan nasional;h. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;i. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan

oleh atasan.

(3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan.

Pasal 97

(1) Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang sebagai

bahan penyusunan Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban

74

kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menyiapkan dan melaksanakan analisis potensi

konflik sosial;g. menyiapkan dan melaksanakan penanganan konflik

pemerintahan, keamanan dan sosial;h. melaksanakan kegiatan penanganan masalah

aktual di bidang politik, ekonomi serta sosial budaya;

i. menyiapkan dan melaksanakan rekonsiliasi sosial;j. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;k. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan

oleh atasan.

(2) Bidang Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 98

Bidang Penanganan Konflik terdiri dari:a. Sub Bidang Analisis Potensi Konflik Sosial;b. Sub Bidang Konflik Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

Pasal 99

(1) Sub Bidang Analisis Potensi Konflik Sosial mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Penanganan Konflik;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Penanganan Konflik;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menyiapkan bahan penyusunan analisis potensi

konflik sosial pemerintahan dan keamanan;g. menyiapkan bahan penyusunan rekonsiliasi sosial;h. mengkaji dan mengembangkan penanganan konflik

sosial pemerintahan dan keamanan;i. melaksanakan kegiatan penanganan masalah

aktual bidang politik, ekonomi dan sosial budaya;

75

j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi program kegiatan bidang konflik sosial pemerintahan dan keamanan;

k. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

l. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bidang Konflik Pemerintahan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Penanganan Konflik;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Penanganan Konflik;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menyiapkan dan mengembangkan program

penanganan konflik Pemerintahan dan kemasyarakatan;

g. menyiapkan dan mengembangkan penanganan konflik pemerintahan dan kemasyarakatan;

h. melaksanakan pemantuan dan evaluasi program kegiatan penanganan konflik pemerintahan dan kemasyarakatan;

i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

j. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Konflik.

Pasal 100

(1) Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang sebagai

bahan penyusunan Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan masyarakat;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;

76

f. menyiapkan program fasilitasi organisasi partai politik;

g. menyiapkan dan melaksanakan pengembangan partisipasi politik;

h. menyiapkan program komunikasi dan sosialisasi politik;

i. menyiapkan perumusan pelaksanaan pengembangan etika, pendidikan dan budaya politik;

j. menyiapkan program kegiatan pelaksanaan fasilitasi pengembangan organisasi kemasyarakatan, profesi, keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat;

k. menyusun program fasilitasi pelaksanaan hubungan dengan legislatif, lembaga penyelenggaraan pemilihan umum, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan;

l. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

m. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(2) Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 101

Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan terdiri dari:a. Sub Bidang Pengembangan Budaya Politikb. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 102

(1) Sub Bidang Pengembangan Budaya Politik mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. melaksanakan fasilitasi pengawasan organisasi

partai politik;g. melaksanakan pengembangan partisipasi partai

politik;h. melaksanakan kegiatan pengembangan etika,

pendidikan dan budaya politik;

77

i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

j. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. melaksanakan fasilitasi pengembangan organisasi

kemasyarakatan;g. melaksanakan fasilitasi hubungan dengan legislatif,

lembaga penyelenggara pemilu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya;

h. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

i. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan.

Pasal 103

(1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang sebagai

bahan penyusunan Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan masyarakat;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang

pengerahan dan pengendalian perlindungan masyarakat;

g. menyiapkan program Perlindungan Masyarakat;

78

h. menyiapkan dan melaksanakan pengembangan Perlindungan Masyarakat;

i. menyiapkan program kegiatan pelaksanaan Perlindungan Masyarakat;

j. menyusun program fasilitasi pelaksanaan Perlindungan Masyarakat;

k. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

l. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(2) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 104

Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari:a. Sub Bidang Bela Negara;b. Sub Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia.

Pasal 105

(2) Sub Bidang Bela Negara mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan Bela Negara;g. melaksanakan pengembangan partisipasi Bela

Negara;h. melaksanakan kegiatan pengembangan Bela

negara;i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;j. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan

oleh atasan.

(2) Sub Bidang Pemajuan Hak Manusia mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat;

79

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. melaksanakan fasilitasi Pemajuan Hak Manusia;g. melaksanakan program kegiatan pemajuan hak

asasi manusia;h. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;i. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan

oleh atasan.(3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Seorang Kepala

Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Bagian KetujuhBadan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Paragraf 1Kepala Badan

Pasal 106

(1) Kepala Badan mempunyai tugas :a. menetapkan program kerja Badan Perpustakaan,

Arsip dan Dokumentasi;b. membuat perumusan kebijakan teknis Bidang

Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;c. melaksanakan pembinaan Ketatausahaan;d. mengatur, mendistribusikan dan

mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

e. memberikan petunjuk dan bimbingan serta pengawasan kepada bawahan;

f. memeriksa hasil kerja bawahang. menyelenggarakan pembinaan dan dokumentasi

kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pelestarian perpustakaan, deposit, pengembangan dan pengolahan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

i. melaporkan pertanggungjawaban kinerja kepada Walikota;

j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

80

Paragraf 2SekretariatPasal 107

(1) Sekretariat mempunyai tugas:a. menyusun program kerja Badan Perpustakaan,

Arsip dan Dokumentasi berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Bidang dan rencana kegiatan Sekretariat;

b. menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja Badan berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing Bidang dan Sekretariat;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan Sub Bagian masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. memberikan pelayanan teknis dan administrasi

kepada seluruh bidang dalam lingkungan Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;

g. melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;

h. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

Pasal 108

Sekretariat terdiri dari:a. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 109

(1) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian

Perencanaan, Data dan Informasi;b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian

Perencanaan, Data dan Informasi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;

81

f. melaksanakan pengumpulan, analisis dan penyajian data dibidang perencanaan ;

g. menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja badan berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Bidang dan Sekretariat ;

h. menyiapkan bahan laporan badan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota;

i. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam peningkatan kinerja badan sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

j. membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan ;

k. melaksanakan pengelolaan sub domain;l. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian;b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. melaksanakan urusan surat-menyurat dan

penggandaan naskah dinas;g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga

dan perlengkapan kantor;h. melaksanakan urusan hubungan masyarakat,

perjalanan dinas dan keprotokolan;i. menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan

dan mutasi pegawai di lingkungan Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;

j. menyiapkan data dan membuat laporan kepegawaian;

k. melaksanakan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan disiplin pegawai;

l. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian

Keuangan;b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian

Keuangan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;

82

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menyusun rencana anggaran biaya langsung dan

tak langsung;g. menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan;

h. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

Paragraf 3Bidang-bidang

Pasal 110

(1) Bidang Pembinaan dan Dokumentasi Kearsipan mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang sebagai

bahan penyusunan Program Kerja Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan

kearsipan dilingkungan pemerintah kota, instansi vertikal, swasta dan perorangan;

g. melaksanakan dokumentasi kearsipan;h. menyelenggarakan kajian dan pengembangan

sumber daya kearsipan;i. menyelenggarakan kajian produk hukum kearsipan;j. menyelenggarakan telaahan arsip tertentu yang

bersifat terbuka dan atau tertutup;k. melaksanakan pemasyarakatan jabatan fungsional

pustakawan dan arsiparis, penilaian angka kredit dan akreditasi jabatan fungsional pustakawan dan arsiparis;

83

l. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

m. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(2) Bidang Pembinaan dan Dokumentasi Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

Pasal 111

Bidang Pembinaan dan Dokumentasi Kearsipan terdiri dari:a. Sub Bidang Pembinaan Sistem dan Layanan Jasa

Kearsipan;b. Sub Bidang Dokumentasi dan Penerbitan Naskah Sumber

Arsip.

Pasal 112

(1) Sub Bidang Pembinaan Sistem dan Layanan Jasa Kearsipan mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pembinaan dan Dokumentasi Kearsipan;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pembinaan dan Dokumentasi Kearsipan;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. melaksanakan dan memfasilitasi pembinaan sistem

dan layanan jasa kearsipan;g. melaksanakan, menyusun, perumusan bidang

pendidikan dan pelatihan sumber daya perpustakaan, arsip, dan calon pustakawan serta arsiparis;

h. melaksanakan pembinaan teknis terhadap kearsipan khusus/instansi dilingkungan pemerintah kota;

i. melaksanakan analisis, pembinaan dan bimbingan sumber daya manusia di bidang kearsipan;

j. melaksanakan kerjasama antara instansi dan lembaga terkait dalam rangka pembinaan kearsipan;

k. melaksanakan kerjasama pendidikan dan pelatihan teknis dibidang kearsipan;

l. melaksanakan evaluasi terhadap semua jenis kearsipan;

m. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

n. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bidang Dokumentasi dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip mempunyai tugas:

84

a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pembinaan dan Dokumentasi Kearsipan;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pembinaan dan Dokumentasi Kearsipan;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menyiapkan pengembangan dan sosialisasi tentang

dokumentasi dan penerbitan naskah sumber arsip;g. menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan

dokumentasi dan penerbitan naskah sumber arsip;h. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;i. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan

oleh atasan.

(3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Dokumentasi Kearsipan.

Pasal 113

(1). Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang sebagai

bahan penyusunan Program Kerja Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menyelenggarakan penelusuran dan pelestarian

arsip;g. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama

kearsipan dengan lembaga-lembaga negara/pemerintah, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, swasta dan perorangan serta lembaga kearsipan luar negeri;

h. menyelenggarakan penilaian penyerahan arsip;i. menyelenggarakan pemilahan, penyiangan dan

pemberkasan arsip;j. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;k. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan

oleh atasan.

85

(2) Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

Pasal 114

Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip terdiri dari:a. Sub Bidang Pengelolaan Arsip Inaktif dan Arsip Statis;b. Sub Bidang Restorasi dan Konservasi Arsip.

Pasal 115

(1) Sub Bidang Pengelolaan Arsip Inaktif dan Arsip Statis mempunyai tugas:

a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menyiapkan bahan dan pedoman pengelolaan dan

layanan arsip in aktif dan statis;g. melaksanakan pengolahan arsip in aktif dari Satuan

Kerja Perangkat Daerah;h. melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan

pelayanan arsip in aktif dan arsip statis untuk kepentingan pemerintah kota;

i. mengevaluasi hasil kegiatan Sub Bidang pengelolaan dan layanan arsip in aktif dan statis secara keseluruhan;

j. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

k. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bidang Restorasi dan Konservasi Arsip mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

86

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. melaksanakan penelusuran arsip;g. melaksanakan reproduksi arsip;h. melaksanakan restorasi dan konservasi arsip;i. melaksanakan pengujian bahan-bahan restorasi dan

konservasi arsip;j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan arsip;k. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;l. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan

oleh atasan.

(3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip.

Pasal 116

(1) Bidang Layanan dan Pelestarian Perpustakaan mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang sebagai

bahan penyusunan Program Kerja Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. melaksanakan layanan jasa perpustakaan dan

informasi layanan kerjasama perpustakaan dan otomasi, layanan bibliografi dan literatur;

g. melaksanakan upaya peningkatan minat dan budaya baca melalui promosi perpustakaan, penyuluhan dan bimbingan tentang pemanfaatan dan penggunaan perpustakaan dokumentasi dan informasi;

h. memasyarakatkan dan meningkatkan minat baca masyarakat melalui kerjasama antar instansi/lembaga terkait;

i. melaksanakan silang layanan perpustakaan;j. melaksanakan pelestarian bahan pustaka;k. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;l. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan

oleh atasan.

(2) Bidang Layanan dan Pelestarian Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

87

Pasal 117

Bidang Layanan dan Pelestarian Perpustakaan terdiri dari:a. Sub Bidang Layanan Perpustakaan;b. Sub Bidang Pelestarian bahan Pustaka.

Pasal 118

(1) Sub Bidang Layanan Perpustakaan mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Layanan dan Pelestarian Perpustakaan;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Layanan dan Pelestarian Perpustakaan;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. melaksanakan layanan sirkulasi, referensi/rujukan,

ekstensi dan layanan multimedia;g. melaksanakan konsultasi teknis layanan

perpustakaan, kerjasama layanan perpustakaan, memasyarakatkan minat dan budaya baca melalui kegiatan promosi perpustakaan;

h. memasyarakatkan dan meningkatkan minat baca masyarakat melalui kerjasama antar instansi/lembaga terkait;

i. menyediakan bahan pustaka, melaksanakan penyusunan dan penataan koleksi, melaksanakan stock opname secara periodik dan penataan denah ruang layanan;

j. melaksanakan pendataan, pengolahan dan pelaporan statistik perkembangan layanan perpustakaan;

k. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

l. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bidang Pelestarian Bahan Pustaka mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Layanan dan Pelestarian Perpustakaan;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Layanan dan Pelestarian Perpustakaan;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

88

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi

pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, pengawetan, perbaikan, penjilidan, reproduksi bahan pustaka;

g. melaksanakan konsultasi teknis konservasi/pelestarian bahan pustaka;

h. melaksanakan pendataan, pengolahan dan pelaporan statistik kegiatan pelestarian bahan pustaka;

i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

j. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Layanan dan Pelestarian Perpustakaan.

Pasal 119

(1) Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan Perpustakaan mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang sebagai

bahan penyusunan Program Kerja Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait

atas serah simpan karya cetak dan karya rekam serta pedoman dan peraturan lainnya;

g. melaksanakan pengembangan dan pengolahan bahan pustaka;

h. melaksanakan inventarisasi, pengolahan karya cetak dan karya rekam serta melestarikan terbitan daerah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat;

i. melaksanakan penyusunan dan penataan koleksi deposit, bibliografi daerah, karya cetak dan karya rekam, indeks artikel majalah, serta literatur sekunder lainnya;

j. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

k. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(2) Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

89

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

Pasal 120

Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan Perpustakaan terdiri dari:a. Sub Bidang Deposit;b. Sub Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan

Pustaka.

Pasal 121

(1) Sub Bidang Deposit mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan Perpustakaan;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan Perpustakaan;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. mendata seluruh penerbit karya cetak dan karya

rekam baik terbitan pemerintah, swasta maupun perorangan yang ada didaerah;

g. melaksanakan hunting (pelacakan) karya cetak dan karya rekam terbitan Bali/mengenai Bali khususnya Denpasar;

h. melaksanakan penerimaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan/pelestarian dan pemanfaatan terbitan daerah sebagai hasil budaya bangsa baik tertulis, tercetak maupun terekam;

i. melaksanakan penyusunan dan penataan koleksi Deposit;

j. melaksanakan penyusunan bibliografi daerah, karya cetak dan karya rekam, indek artikel/majalah, abstrak penelitian, kliping koran/majalah, katalog induk daerah dan literatur sekunder lainnya;

k. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

l. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang

90

Deposit, Pengembangan dan Pengolahan Perpustakaan;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan Perpustakaan;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. melaksanakan seleksi bahan pustaka baik terbitan

daerah maupun umum, pengadaan semua jenis bahan pustaka sesuai kebutuhan pemakai jasa perpustakaan;

g. melaksanakan inventarisasi bahan pustaka dan klasifikasi, katalogisasi deskripsi, tajuk subyek bahan pustaka baik terbitan daerah maupun umum sesuai sistem/metode yang diberlakukan;

h. melaksanakan pengolahan, kelengkapan supplies kartu buku sampai buku siap dilayankan, penyimpanan dan pelestarian terbitan daerah baik tertulis, tercetak maupun terekam;

i. melaksanakan kerjasama penerbitan buku, majalah dan media informasi lainnya mengenai Bali khususnya Denpasar dengan pihak terkait;

j. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

k. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan Perpustakaan.

Bagian KedelapanBadan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1Kepala Badan

Pasal 122

(1) Kepala Badan mempunyai tugas :a. menetapkan program kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah;b. membuat perumusan kebijakan teknis Bidang

Penanggulangan Bencana;c. melaksanakan pembinaan Ketatausahaan;d. mengatur, mendistribusikan dan

mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

e. memberikan petunjuk dan bimbingan serta pengawasan kepada bawahan;

91

f. memeriksa hasil kerja bawahang. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap

usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara

h. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

i. menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;

j. menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;k. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;l. melaporkan pertanggungjawaban kinerja kepada

Walikota;m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

(2) Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Paragraf 2Kepala Pelaksana

Pasal 123

(1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas :a. menetapkan program kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah;b. membuat perumusan kebijakan teknis Bidang

Penanggulangan Bencana;c. melaksanakan pembinaan Ketatausahaan;d. mengatur, mendistribusikan dan

mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

e. memberikan petunjuk dan bimbingan serta pengawasan kepada bawahan;

f. memeriksa hasil kerja bawahang. menyusun pedoman dan pengarahan terhadap

usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara

h. menyusun standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

i. menyusun dan menginformasikan peta rawan bencana;

j. menyusun prosedur tetap penanganan bencana;k. melaksanakan penanggulangan bencana secara

terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;

92

l. melaksanakan fungsi komando melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;

m. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

n. melaporkan pertanggungjawaban kinerja kepada Kepala Badan;

o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 3SekretariatPasal 124

(1) Sekretariat mempunyai tugas:a. menyusun program kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah;b. menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja

Badan berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing Bidang dan Sekretariat;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan Sub Bagian masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. memberikan pelayanan teknis dan administrasi

kepada seluruh Bidang dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

g. melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;

h. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

93

Pasal 125

Sekretariat terdiri dari:a. Sub Bagian Perencanaan;b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 126

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian

Perencanaan;b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian

Perencanaan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. mengadakan koordinasi dengan para Kepala Sub

Bagian, Sub Bidang dan Bidang untuk keharmonisan kerja;

g. melaksanakan pengumpulan, analisis dan penyajian data dibidang penanggulangan bencana ;

h. menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja badan berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Bidang dan Sekretariat ;

i. menyiapkan bahan laporan badan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota;

j. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam peningkatan kinerja badan sebagai bahan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

k. membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan ;

l. melaksanakan pengelolaan sub domain;m. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;n. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian;b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;

94

f. menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

g. melaksanakan urusan surat-menyurat dan penggandaan naskah dinas;

h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor;

i. melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan keprotokolan;

j. menyiapkan data dan membuat laporan kepegawaian;

k. melaksanakan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan disiplin pegawai;

l. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian

Keuangan;b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian

Keuangan sebagai bahan penyuunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menyusun rencana anggaran biaya langsung dan

tak langsung;g. menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan;

h. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 4Bidang-bidang

Pasal 127

(1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang sebagai

bahan penyusunan Program Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

95

b. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. melaksanakan serangkaian kegiatan sebagai upaya

untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana ;

g. melaksanakan serangkaian kegiatan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna;

h. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 128

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari:a. Sub Bidang Pencegahan;b. Sub Bidang Kesiapsiagaan.

Pasal 129

(1) Sub Bidang Pencegahan mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. melaksanakan identifikasi dan pengenalan secara

pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;

g. melaksanakan control terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana ;

h. melaksanakan pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;

96

i. melaksanakan koordinasi pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup;

j. melaksanakan penguatan ketahanan sosial masyarakat;

k. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menyiapkan penyusunan dan uji coba rencana

penanggulangan kedaruratan bencana;g. menyiapkan pengorganisasian, pemasangan dan

pengujian peringatan dini;h. menyiapkan penyediaan dan penyiapan barang

pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;i. menyiapkan pengorganisasian, penyuluhan,

pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;

j. menyiapkan lokasi evakuasi;k. melaksanakan penyusunan data akurat, informasi

dan pemutahiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;

l. melaksanakan penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;

m. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

n. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pasal 130

(1) Bidang Penanganan Darurat mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang sebagai

bahan penyusunan Program Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

97

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. melaksanakan dan mengkoordinasikan serangkaian

kegiatan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan ;

g. melaksanakan upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;

h. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

i. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(2) Bidang Penanganan Darurat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 131

Bidang Penanganan Darurat terdiri dari:a. Sub Bidang Mitigasi;b. Sub Bidang Tanggap darurat.

Pasal 132

(1) Sub Bidang Mitigasi mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Penanganan Darurat;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Penanganan Darurat;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat

terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;

g. melaksanakan pengkajian untuk penentuan status keadaan darurat bencana;

h. melaksanakan pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik;

i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

j. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

98

(2) Sub Bidang Tanggap Darurat mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Penanganan Darurat;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Tanggap Darurat;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menyiapkan serangkaian kegiatan dengan segera

pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan;

g. melaksanakan penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pemulihan segera prasarana dan sarana vital;

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;

i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

j. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Darurat.

Pasal 133

(1) Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang sebagai

bahan penyusunan Program Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan di bidang

penanggulangan bencana pada saat pasca bencana dengan instansi terkait, lembaga serta masyarakat;

g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;

h. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

99

i. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(2) Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 134

Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi terdiri dari:a. Sub Bidang Rehabilitasi;b. Sub Bidang Rekonstruksi.

Pasal 135

(1) Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan program

rehabilitasi dalam penanganan pascabencana;g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan di bidang

bencana pada saat rehabilitasi dengan instansi terkait, lembaga serta masyarakat;

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang bencana pada saat rehabilitasi penanganan pengungsi;

i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

j. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;

100

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan program rekonstruksi dalam penanganan pascabencana;

g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan di bidang bencana pada saat rekonstruksi dengan instansi terkait, lembaga serta masyarakat;

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat rekonstruksi;

i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

j. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

101

Bagian KesembilanBadan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Paragraf 1Kepala Badan

Pasal 136

(1) Kepala Badan mempunyai tugas:a. menetapkan program kerja Badan Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;b. membuat perumusan kebijakan teknis Bidang

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

c. melaksanakan pembinaan Ketatausahaan;d. mengatur, mendistribusikan dan

mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

e. memberikan petunjuk dan bimbingan serta pengawasan kepada bawahan;

f. memeriksa hasil kerja bawahang. menyiapkan kebijakan operasional sesuai tugas

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

i. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain;

j. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

k. melaporkan pertanggungjawaban kinerja kepada Walikota;

l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2SekretariatPasal 137

(1) Sekretariat mempunyai tugas:a. menyusun program kerja Badan Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;b. menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja

Badan berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing Bidang dan Sekretariat;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan Sub Bagian masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

102

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. memberikan pelayanan teknis dan administrasi

kepada seluruh Bidang dalam lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

g. melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;

h. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 138

Sekretariat terdiri dari:a. Sub Bagian Perencanaan;b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 139

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian

Perencanaan;b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian

Perencanaan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. mengadakan koordinasi dengan para Kepala Sub

Bagian, Sub Bidang dan Bidang untuk keharmonisan kerja;

g. melaksanakan pengumpulan, analisis dan penyajian data dibidang perencanaan ;

h. menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja badan berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Bidang dan Sekretariat ;

i. menyiapkan bahan laporan badan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota;

j. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam peningkatan kinerja badan ;

k. membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan ;

l. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

103

m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian;b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan

dan mutasi pegawai di lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

g. melaksanakan urusan surat-menyurat dan penggandaan naskah dinas;

h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor;

i. melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan keprotokolan;

j. menyiapkan data dan membuat laporan kepegawaian;

k. melaksanakan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan disiplin pegawai;

l. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian

Keuangan;b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian

Keuangan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menyusun rencana anggaran biaya langsung dan

tak langsung;g. menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan;

h. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

104

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

Paragraf 3Bidang-bidang

Pasal 140

(1) Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang sebagai

bahan penyusunan Program Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. melaksanakan penerapan kebijakan dan

pengembangan system data dan informasi program serta data mikro kependudukan dan keluarga;

g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);

h. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan penyebarluasan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);

i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

j. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(2) Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 141

Bidang Data dan Informasi terdiri dari:a. Sub Bidang Pelaporan dan Pengolahan Data;b. Sub Bidang Data dan Evaluasi Program.

Pasal 142

(1) Sub Bidang Pelaporan dan Pengolahan Data mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Data dan Informasi;

105

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Data dan Informasi;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan

pengumpulan serta pengolahan data dan informasi berbasis teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);

g. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pengumpulan serta pengolahan data dan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

h. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan pengumpulan serta pengolahan data dan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

j. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bidang Data dan Evaluasi Program mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Data dan Informasi;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Data dan Informasi;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e memeriksa hasil kerja bawahan;f. melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan

kegiatan evaluasi program dan penyebarluasan data informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

e. melaksanakan pengelolaan sub domain;f. mengevaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan

evaluasi program dan penyebarluasan data informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

g. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

h. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Data dan Evaluasi Program.

Pasal 143

106

(1) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang sebagai

bahan penyusunan Program Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. melaksanakan dan mengendalikan serta

mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program jaminan dan pelayanan keluarga berencana, kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria dalam program keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan kesehatan reproduksi remaja;

g. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KB-KR) meliputi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria dalam program keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan kesehatan reproduksi;

h. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KB-KR) meliputi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria dalam program keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan kesehatan reproduksi;

i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

j. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(2) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 144

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari:a. Sub Bidang Operasional KB/KR;b. Sub Bidang Operasional KS/KP.

Pasal 145

(1) Sub Bidang Operasional KB/KR mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

107

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. melaksanakan penyusunan, penetapan dan

penyerasian kriteria kelayakan pelaksanaan kebijakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KB-KR) meliputi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria dalam kesetaraan dan keadilan gender, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta kesehatan reproduksi remaja;

g. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KB-KR) meliputi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria dalam kesetaraan dan keadilan gender, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta kesehatan reproduksi remaja;

h. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KB-KR) meliputi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria dalam kesetaraan dan keadilan gender, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta kesehatan reproduksi remaja;

i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi program kesehatan reproduksi remaja dan penanggulangan masalah HIV-AID;

j. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

k. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bidang Operasional KS/KP mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. melaksanakan penyusunan, penetapan dan

penyerasian kriteria kelayakan pelaksanaan kebijakan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga meliputi pengembangan ekonomi keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga;

g. melaksanakan pengendalian kebijakan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga meliputi

108

pengembangan ekonomi keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga;

h. melaksanakan evaluasi kebijakan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga meliputi pengembangan ekonomi keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga;

i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

j. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 146

(1) Bidang Penggerakan Masyarakat mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang Penggerakan

Masyarakat;b. menyusun laporan hasil kegiatan bidang

berdasarkan laporan hasil kegiatan masing – masing Sub Bidang dilingkungan Bidang Penggerakan Masyarakat sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi

pelaksanaan pengendalian program penggerakan masyarakat;

g. melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program advokasi dan KIE;

h. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

i. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(2) Bidang Penggerakan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 147

Bidang Penggerakan Masyarakat terdiri dari:a. Sub Bidang Institusi dan Peran Serta;b. Sub Bidang Advokasi dan KIE.

Pasal 148

109

(1) Sub Bidang Institusi dan Peran Serta mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Penggerakan Masyarakat;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Penggerakan Masyarakat;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. melaksanakan penyusunan, penetapan dan

penyerasian kriteria kelayakan pelaksanaan kebijakan program pembinaan institusi masyarakat dan peningkatan peran serta;

g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program pembinaan institusi masyarakat dan peningkatan peran serta;

h. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan program pembinaan institusi masyarakat dan peningkatan peran serta;

i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

j. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bidang Advokasi dan KIE mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Penggerakan Masyarakat;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Penggerakan Masyarakat;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. melaksanakan penyusunan, penetapan dan

penyerasian kriteria kelayakan pelaksanaan kebijakan program advokasi dan KIE;

g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program advokasi dan KIE;

h. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan program advokasi dan KIE;

i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

j. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penggerakan Masyarakat.

110

Pasal 149

(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang sebagai

bahan penyusunan Program Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan advokasi

pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak;

g. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

h. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 150

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;b. Sub Bidang Perlindungan Anak.

Pasal 151

(1) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;

111

f. melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan advokasi pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan;

g. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan menyiapkan laporan tentang kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan;

h. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

i. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan advokasi

pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan anak;g. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan

menyiapkan laporan tentang kegiatan dibidang perlindungan anak;

h. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

i. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(3) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

112

Bagian KesepuluhRumah Sakit Umum Daerah Wangaya

Paragraf 1Direktur

Pasal 152

(1) Direktur mempunyai tugas:a. menetapkan program kerja Rumah Sakit Umum

Daerah Wangaya;b. membuat perumusan kebijakan Operasional RSUD

Wangaya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

c. melaksanakan pembinaan Ketatausahaan;d. mengatur, mendistribusikan dan

mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

e. memberikan petunjuk dan bimbingan serta pengawasan kepada bawahan;

f. memeriksa hasil kerja bawahang. melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang

kesehatan;h. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas

Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya;i. Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi

dan organisasi lain;j. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;k. melaporkan pertanggungjawaban kinerja kepada

Walikota;l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

(2) Direktur dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2Wakil Direktur

Pasal 153

(1) Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas:a. menyusun rencana program kegiatan pelayanan

dalam rangka penetapan kebijakan (strategi) rumah sakit Umum Daerah;

b. menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing Bidang;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan BIdang masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;

113

f. menyusun rencana kebutuhan sumber daya berupa sarana, prasarana, tenaga, peralatan, bahan dan kebutuhan lainnya;

g. mengkoordinir semua kegiatan Pelayanan di rumah sakit sesuai standar yang berlaku ;

h. mengkoordinasikan semua kegiatan pelayanan agar dapat mencapai visi dan misi rumah sakit;

i. mengkoordinasikan penyusunan dan mengawasi pelaksanaan Statuta Staf Medis (Medical Staff Bylaw);

j. mengawasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas-tugas dibidang pelayanan medik dan keperawatan;

k. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(4) Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 154

Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan terdiri dari:a. Bidang Pelayanan Medik;b. Bidang Keperawatan;

Pasal 155

(1) Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang Pelayanan

Medik;b. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang Pelayanan

Medik sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menyusun rencana kebutuhan sumber daya berupa

sarana, prasarana, tenaga, peralatan, bahan dan kebutuhan lainnya;

g. mengkoordinasikan semua kegiatan pelayanan agar dapat mencapai visi dan misi rumah sakit;

h. mengkoordinasikan penyusunan dan mengawasi pelaksanaan Statuta Staf Medis (Medical Staff Bylaw);

i. mengkoordinasikan instalasi terkait lainnya untuk memberikan informasi / penjelasan dan meminta persetujuan (Informed Concernt) atas tindakan medis atau terapi;

j. membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan ;

114

k. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Bidang Pelayanan Medik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan.

(3) Bidang Pelayanan Medik terdiri dari :a. Seksi Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap dan Rawat

Intensif;b. Seksi Rawat Darurat dan Tindakan Medik.

Pasal 156

(1) Seksi Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap dan Rawat Intensif mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Seksi Pelayanan

Rawat Jalan, Rawat Inap dan Rawat Intensif;b. menyusun laporan hasil kegiatan Seksi Pelayanan

Rawat Jalan, Rawat Inap dan Rawat Intensif sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pelayanan Medik;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. merencanakan kebutuhan sumber daya berupa

sarana, prasarana, tenaga, peralatan, bahan dan kebutuhan lainnya, sesuai dengan strategi rumah sakit serta prosedur dan peraturan yang berlaku;

g. mengkoordinasikan instalasi rawat jalan, rawat inap dan rawat intensif serta instalasi terkait lainnya untuk melaksanakan pelayanan medis dan pelayanan lainnya dari berbagai disiplin ilmu kepada pasien yang memerlukan pelayanan rawat jalan general chek up dan pelayanan ambulatoar lainnya, serta palayanan rawat inap dan pelayanan observasi lainnya sesuai dengan standar prosedur pelayanan prima dank ode etik profesi serta kode etik rumah sakit;

h. mengkoordinasikan instalasi rawat jalan, rawat inap dan rawat intensif serta instalasi terkait lainnya untuk melaksanakan pencatatan rekam medis dan catatan lainnya sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i. mengkoordinasikan instalasi rawat jalan, rawat inap dan rawat intensif serta instalasi terkait lainnya untuk memberikan informasi/penjelasan dan meminta persetujuan (Informed concernt) kepada pasien/wali/keluarga atas tindakan medis atau terapi yang akan diberikan kepada pasien yang bersangkutan;

j. mengkoordinasikan instalasi rawat jalan, rawat inap dan rawat intensif serta instalasi terkait lainnya

115

untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan mutu pelayanan rawat inap dan rawat jalan;

k. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Rawat Darurat dan Tindakan Medik mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Seksi Rawat Darurat

dan Tindakan Medik;b. menyusun laporan hasil kegiatan Seksi Rawat

Darurat dan Tindakan Medik sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pelayanan Medik

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. merencanakan kebutuhan sumber daya berupa

sarana, prasarana, tenaga, peralatan, bahan dan kebutuhan lainnya, sesuai dengan strategi rumah sakit serta prosedur dan peraturan yang berlaku;

g. mengkoordinasikan Instalasi Rawat Darurat dan tindakan medik di Instalasi terkait lainnya untuk melaksanakan pelayanan medis dan pelayanan lainnya kepada pasien, sesuai dengan standar/prosedur pelayanan prima, kode etik profesi dan kode etik rumah sakit;

h. mengkoordinasikan instalasi di seksinya serta instalasi terkait lainnya untuk memberikan informasi / penjelasan dan meminta persetujuan (Informed Concent) atas tindakan medik atau terapi;

i. mengkoordinasikan instalasi terkait lainnya untuk melakukan penelitian dan pengembangan mutu pelayanan di Instalasi Rawat Darurat, Bedah Sentral, Kamar Bersalin dan Instalasi lain yang melaksanakan tindakan medik;

j. melaksanakan tugas emergency respon system dalam rangka menunjang rencana penanggulangan bencana (Hospital Disaster Plan)

k. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 157

(1) Bidang Keperawatan mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang Keperawatan;

116

b. menyusun laporan hasil kegiatan bidang berdasarkan laporan hasil kegiatan masing – masing seksi dilingkungan Bidang Keperawatan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. mengawasi, mengendalikan dan membina

pelaksanaan tugas-tugas dibidang keperawatan, agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

h. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(2) Bidang Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan.

Pasal 158

Bidang Keperawatan terdiri dari:a. Seksi Pelayanan Keperawatan;b. Seksi Pengembangan Profesi.

Pasal 159

(1) Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Seksi Pelayanan

Keperawatan;b. menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai

bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Keperawatan;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menyiapkan pedoman asuhan atau standar

pelayanan keperawatan;g. memantau, membimbing dan menilai pelaksanaan

asuhan/pelayanan keperawatan;h. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan

pengendalian kegiatan penyusunan kebutuhan alat keperawatan;

i. melaksanakan pengendalian dan penyusunan rencana pengembangan fasilitas keperawatan;

j. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan pedoman pelaksanaan, penerapan pengendalian mutu pelayanan dan asuhan keperawatan;

117

k. melakukan penyusunan prosedur pelayanan dan asuhan keperawatan;

l. melaksanakan pengembangan mutu pelayanan dan asuhan keperawatan dan bimbingan kerohanian;

m. melaksanakan penyusunan rencana kerja, bimbingan, pelayanan dan asuhan keperawatan;

n. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

o. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Pengembangan Profesi mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Seksi Pengembangan

Profesi;b. menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai

bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Keperawatan;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. merencanakan program pendidikan dan

pengembangan profesi keperawatan;g. melakukan uji kompetensi dan mengorientasikan

tenaga baru maupun pindahan;h. melaksanakan orientasi pegawai yang mendapat

mutasi;i. memberikan bimbingan dan pelatihan terhadap

penggunaan alat-alat khusus;j. menyusun kebutuhan tenaga keperawatan,

melaksanakan pembinaan dan pemantauan serta penilaian mengenai pengaturan dan/atau penempatan tenaga keperawatan;

k. melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan profesi dan etika keperawatan;

l. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

m. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.

Paragraf 3Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan SDM

Pasal 160

(1) Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan SDM mempunyai tugas:

118

a. menyusun rencana program kegiatan penunjang dalam rangka penetapan kebijakan (strategi) rumah sakit Umum Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing Bidang;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan BIdang masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menyusun rencana kebutuhan sumber daya berupa

sarana, prasarana, tenaga, peralatan, bahan dan kebutuhan lainnya;

g. mengkoordinir para Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Instalasi terkait agar dapat menyelenggarakan tugasnya sesuai dengan rencana kerja dan prosedur kerja yang telah ditetapkan;

h. mengkoordinasikan semua kegiatan penunjang agar dapat mencapai visi dan misi rumah sakit;

i. mengawasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas-tugas dibidang agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

j. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan SDM berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 161

Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan SDM terdiri dari:a. Bidang Penunjang;b. Bidang Pengembangan SDM dan Promosi.

Pasal 162

(1) Bidang Penunjang mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang Penunjang;b. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang Penunjang

sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan SDM;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;

119

f. menyusun rencana kebutuhan sumber daya bidang penunjang berupa sarana, prasarana, tenaga, peralatan, bahan dan kebutuhan lainnya;

g. mengkoordinasikan semua kegiatan penunjang agar dapat mencapai visi dan misi rumah sakit;

h. mengkoordinasikan penyusunan dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas bidang penunjang;

i. membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan ;

j. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Bidang Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan SDM

Pasal 163

(1) Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Seksi Penunjang

Medik;b. menyusun laporan hasil kegiatan Seksi Penunjang

Medik sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Penunjang;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. merencanakan kebutuhan sumber daya berupa

sarana, prasarana, tenaga, peralatan, bahan dan kebutuhan lainnya, sesuai dengan strategi rumah sakit serta prosedur dan peraturan yang berlaku;

g. mengkoordinasikan instalasi Radiologi, instalasi Laboratorium, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. mengkoordinasikan instalasi Radiologi, instalasi Laboratorium, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi serta instalasi terkait lainnya untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan mutu pelayanan di Instalasi;

i. mengkoordinasikan Instalasi Farmasi untuk melaksanakan perencanaan, pemesanan, penyimpanan, pendistribusian obat-obat, alat kesehatan, bahan habis pakai dan barang-barang farmasi lainnya sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku;

j. mengkoordinasikan Instalasi Farmasi untuk melaksanakan pelayanan dan penjualan obat-obatan, alat kesehatan, bahan habis pakai dan barang-barang farmasi lainnya sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku;

k. mengkoordinasikan instalasi farmasi untuk melaksanakan pelayanan dan penjualan obat-

120

obatan alat kesehatan, bahan habis pakai dan barang-barang farmasi lainnya kepada masyarakat berdasarkan resep dokter atau permintaan lainnya yang sah, sesuai dengan kode etik profesi dan kode etik rumah sakit serta sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku;

l. melakukan koordinasi dengan instalasi farmasi untuk memberikan informasi/penjelasan kepada pasien/wali/keluarga tentang aturan penggunaan obat, adanya kemungkinan timbulnya efek samping obat yang akan diberikan kepada pasien yang bersangkutan serta tata cara penanggulangannya;

m. mengkoordinir instalasi Gizi untuk melaksanakan perencanaan, pemesanan, pengolahan, dan penyajian makanan kepada pasien, petugas dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya sesuai dengan prosedur/standar pelayanan gizi;

n. mengkoordinir instalasi Gizi untuk melaksanakan penyuluhan dan konsultasi gizi bagi pasien dan pihak yang berkepentingan lainnya;

o. mengkoordinasikan instalasi farmasi dan instalasi gizi serta instalasi lainnya untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan formularium/standar terapi rumah sakit dan prosedur pelayanan kefarmasian lainnya serta evaluasi terhadap hasil kegiatan instalasi gizi dan instalasi lainnya secara keseluruhan;

p. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

q. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Penunjang Non Medik mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Seksi Penunjang Non

Medik;b. menyusun laporan hasil kegiatan Seksi Penunjang

Non Medik sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Penunjang;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. mengkoordinasikan Instalasi Binatu dalam

melaksanakan pelayanan kebinatuan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. mengkoordinasikan instalasi sterilisasi sentral dalam melaksanakan pelayanan sterilisasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. mengkoordinasikan Instalasi Binatu, Instalasi Sterilisasi Sentral serta instalasi terkait lainnya untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan mutu pelayanan;

i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

121

j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang.

Pasal 164

(1) Bidang Pengembangan SDM dan Promosi mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang

Pengembangan SDM dan Promosi;b. menyusun laporan hasil kegiatan bidang

berdasarkan laporan hasil kegiatan masing – masing seksi dilingkungan Bidang Pengembangan SDM dan Promosi sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. mengawasi dan mengendalikan dan membina

pelaksanaan tugas-tugas dibidang Pengembangan SDM dan Promosi, agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. melaksanakan program kegiatan pengembangan SDM dan Promosi;

h. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

i. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(2) Bidang Pengembangan SDM dan Promosi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan SDM.

Pasal 165

Bidang Pengembangan SDM dan Promosi terdiri dari:a. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;b. Seksi Promosi.

Pasal 166

(1) Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Seksi Pendidikan dan

Pelatihan;b. menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai

bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pengembangan SDM dan Promosi;

122

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. melaksanakan dan atau memfasilitasi berbagai jenis

pendidikan dan pelatihan kepada pegawai dan pihak-pihak berkepentingan lainnya yang antara lain berbentuk seminar, penataran, lokakarya, studi banding, penelusuran internet, latihan kerja, khursus-khursus, ujian dinas dan pendidikan diploma, akademi, strata 1, strata 2 dan strata 3 serta pendidikan lainnya;

g. melaksanakan dan atau memfasilitasi penelitian-penelitian dibidang klinik maupun non klinik dalam rangka mengembangkan standar mutu pelayanan rumah sakit;

h. menyiapkan pegawai untuk mengikuti latihan kerja, khursus-khursus, tugas belajar, ujian dinas dan lain yang berhubungan dengan peningkatan mutu, pengetahuan dan ketrampilan serta pengembangan karier pegawai;

i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

j. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Promosi mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Seksi Promosi;b. menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai

bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pengembangan SDM dan Promosi;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. melaksanakan promosi pelayanan kesehatan rumah

sakit;g. melaksanakan pemasaran social terhadap

pelayanan rumah sakit;h. mengadakan kerjasama dengan rumah sakit

lainnya, instansi, perusahaan, penyelenggara asuransi kesehatan dan lembaga lainnya dan atau perorangan dalam rangka memasarkan dan memajukan pelayanan rumah sakit;

i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

j. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Promosi.

123

Paragraf 4Wakil Direktur Administrasi Umum

Pasal 167

(1) Wakil Direktur Administrasi Umum mempunyai tugas:a menyusun rencana program kegiatan dalam rangka

penetapan kebijakan (strategi) rumah sakit Umum Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing Bidang dan Bagian;

c mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan Bagian masing-masing;

d memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e memeriksa hasil kerja bawahan;f melaksanakan pengelolaan urusan Perencanaan,

Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Kehumasan rumah sakit;

g melaksanakan pembinaan ketatausahaan;h mengkoordinasikan penyusunan dan pengawasan

pelaksanaan Statuta Rumah Sakit (Hospital Bylaws);i menyusun rencana kebutuhan sumber daya berupa

sarana, prasarana, tenaga, peralatan, bahan dan kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

j mengkoordinasikan Instalasi IPSRS dan Instalasi Elektronik Data Prosesing (SIM RS);

k mengkoordinasikan pemeriksaan, pemeliharaan, peneraan dan perbaikan secara terus menerus terhadap kondisi sarana, prasarana dan peralatan rumah sakit;

l mengkoordinasikan semua kegiatan adminitrasi umum agar dapat mencapai visi dan misi rumah sakit;

m mengawasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas-tugas dibagian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

n mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

o melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Wakil Direktur Administrasi Umum berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 168

Wakil Direktur Administrasi Umum terdiri dari:a. Bagian Umum;b. Bagian Keuangan;

124

c. Bagian Bina Program dan Publikasi.

Pasal 169

(1) Bagian Umum mempunyai tugas :a. menyiapkan rencana kegiatan Bagian Umum;b. menyusun laporan hasil kegiatan Bagian Umum

sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Wakil Direktur Administrasi Umum;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menghimpun dan mempelajari peraturan

perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan kepegawaian;

g. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;h. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha dan

kearsipan;k. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan

rumah tangga rumah sakit; l. melaksanakan koordinasi dengan instalasi IPSRS;m. melaksanakan pemeriksaan, peneraan,

pemeliharaan dan perbaikan secara terus menerus terhadap kondisi peralatan medis rumah sakit dan kegiatan pemeliharaan lainnya untuk menjamin keamanan pemakaian alat-alat medis, akurasi hasil pemeriksaan dan meningkatkan mutu pelayanan medis;

n. melaksanakan pemeriksaan, peneraan, pemeliharaan dan perbaikan secara terus menerus terhadap kondisi peralatan non medis rumah sakit dan peralatan lainnya untuk menunjang kelancaran pelayanan rumah sakit;

o. melaksanakan kegiatan urusan keamanan ke dalam di rumah sakit;

i. membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan ;

j. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Administrasi Umum

Pasal 170

Bagian Umum terdiri dari:a. Sub Bagian Tata Usaha;b. Sub Bagian Kepegawaian;

125

c. Sub Bagian Rumah Tangga.

Pasal 171

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian Tata

Usaha;b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Tata

Usaha sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bagian Umum;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menghimpun dan mempelajari peraturan

perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan ketatausahaan;

g. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ketatausahaan/surat menyurat, kearsipan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

h. merencanakan kebutuhan sumber daya berupa sarana, prasarana, tenaga, peralatan, bahan dan kebutuhan lainnya, sesuai dengan strategi rumah sakit serta prosedur dan peraturan yang berlaku;

i. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kesehatan;

j. melaksanakan urusan tata usaha/surat-menyurat rumah sakit, pembinaan/penataan kearsipan dan menyiapkan sarana/prasarana kearsipan;

k. melaksanakan pengetikan surat menyurat dan penggandaan naskah dinas;

l. melaksanakan pengendalian naskah dinas masuk dan keluar rumah sakit;

m. melakukan pengendalian dan pengawasan pembelian konsumsi rapat-rapat;

n. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian

Kepegawaian;b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian

Kepegawaian sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bagian Umum;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;

126

f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kepegawaian;

g. menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Rumah Sakit;

h. menyiapkan data kepegawaian;i. membuat laporan kepegawaian;j. melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas

pegawai;k. melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan

pegawai dan perjalanan dinas pegawai;l. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan

oleh atasan.

(3) Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian Rumah

Tangga;b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian

Rumah Tangga sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bagian Umum;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menghimpun dan mempelajari peraturan

perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kerumahtanggaan;

g. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kerumahtanggaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor;

i. melaksanakan kegiatan pemanfaatan ambulance, perpustakaan, urusan rumah dinas dan kendaraan dinas;

j. melaksanakan tugas kegiatan transportasi, keamanan, ketertiban, parkir dan kebersihan serta urusan rumah tangga lainnya;

k. melaksanakan koordinasi dengan Instalasi IPSRS;l. melaksanakan pemeriksaan, pemeliharaan,

peneraan dan perbaikan secara terus menerus terhadap kondisi fisik sarana, prasarana dan peralatan rumah sakit baik medis maupun non medis;

m. melaksanakan pemeliharaan kebersihan gedung/ruangan, halaman dan taman dilingkungan rumah sakit;

n. mengerjakan administrasi dan menginventarisasi barang-barang yang ada di rumah sakit;

o. melaksanakan pengelolaan alat-alat elektronik lainnya;

127

p. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap perbaikan barang-barang inventaris;

q. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

r. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Pasal 172

(1) Bagian Keuangan mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Bagian Keuangan;b. menyusun laporan hasil kegiatan bidang

berdasarkan laporan hasil kegiatan masing – masing seksi dilingkungan Bagian Keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menyusun rencana anggaran biaya Langsung dan

Tak Langsung;g. menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan;

h. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;j. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan

oleh atasan.

(2) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Administrasi Umum.

Pasal 173

Bagian Keuangan terdiri dari:a. Sub Bagian Anggaran;b. Sub Bagian Perbendaharaan;c. Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.

Pasal 174

(1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian

Anggaran;

128

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bagian Keuangan;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. melaksanakan tugas penyusunan anggaran belanja

rumah sakit baik anggaran langsung maupun tak langsung;

g. menyusun anggaran pendapatan rumah sakit dan melakukan evaluasi perkembangan pendapatan rumah sakit;

h. mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis data-data keuangan sehingga menjadi informasi yang akurat;

i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

j. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian

Perbendaharaan;b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian

sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bagian Keuangan;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas instalasi

elektronik data prosesing (SIM RS);g. menerima dan membukukan pendapatan fungsional

Rumah Sakit dan melakukan penyetoran pendapatan kepada Bank;

h. mengeluarkan uang yang bersumber dari anggaran langsung dan anggaran tak langsung sesuai dengan anggaran, otorisasi, verifikasi, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan;

i. membayar tagihan-tagihan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

j. melakukan pemotongan dan menyetorkan pajak kepada kantor kas negara;

k. membayar gaji dan insentif pegawai dilingkungan rumah sakit;

l. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

m. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(3) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas:

129

a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bagian Keuangan;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. melaksanakan pengumpulan, mengkompilasi data

dan mengkalisifikannya sesuai dengan kebutuhan;g. melaksanakan internal audit bidang keuangan dan

membuat laporan keuangan yang dibutuhkan pihak internal maupun eksternal;

h. melaksanakan pencatatan dan pelaporan keuangan serta memverifikasi seluruh pengeluaran rumah sakit;

i. membuat jurnal umum, buku kas pengeluaran dan buku kas penerimaan;

j. membuat laporan neraca, aktivitas R/L aliran kas dan realisasi anggaran serta catatan atas laporan keuangan;

k. melakukan verifikasi terhadap pengeluaran cek/BG/transfer dari kasir pengeluaran dengan rekening Koran Bank;

l. memverifikasi setoran penerimaan dari kasir penerima dengan rekening Koran Bank;

m. memverifikasi bukti pengeluaran berupa lembar order, lembar pengeluaran kas, legality form dan nota/kwitansi;

n. melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap realisasi anggaran langsung dan tak langsung;

o. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

p. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 175

(1) Bagian Bina Program dan Publikasi mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Bagian Bina Program

dan Publikasi;b. menyusun laporan hasil kegiatan bagian

berdasarkan laporan hasil kegiatan masing – masing sub bagian dilingkungan Bagian Bina Program dan Publikasi sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

130

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. mengkoordinasikan, mengolah, menyajikan dan

menganalisis data kegiatan rumah sakit sehingga menjadi data yang akurat untuk perencanaan;

g. mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan dan perencanaan strategis serta profil rumah sakit;

h. mengkoordinasikan penyusunan laporan kinerja bulanan, triwulan, semester dan tahunan RS sebagai bahan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

i. mempersiapkan laporan sebagai bahan pertanggungjawaban Walikota;

j. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

k. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(2) Bagian Bina Program dan Publikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Administrasi Umum.

Pasal 176

Bagian Bina Program dan Publikasi terdiri dari:a. Sub Bagian Perencanaan;b. Sub Bagian Pendataan dan Pelaporan;c. Sub Bagian Hukum dan Hubungan masyarakat.

Pasal 177

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian

Perencanaan;b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian

sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bagian Bina Program dan Publikasi;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menyiapkan bahan perumusan rencana dan

program kerja Rumah Sakit;g. merencanakan dan memonitor perkembangan

rumah sakit;h. menyusun program kegiatan dan perencanaan

strategis serta profil rumah sakit;i. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan

tatalaksana dalam peningkatan kinerja Rumah sakit;j. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;

131

k. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bagian Pendataan dan Pelaporan mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian

Pendataan dan Pelaporan;b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian

sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bagian Bina Program dan Publikasi;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. melaksanakan pengumpulan, analisis, penyajian

dan pelaporan data;g. menyiapkan bahan laporan rumah sakit sebagai

bahan pertanggungjawaban Direktur kepada Walikota;

h. mengkoordinasikan dan membuat pelaporan perkembangan rumah sakit;

i. melaksanakan kegiatan pendataan dan informasi hasil perkembangan rumah sakit ;

j. merumuskan langkah pemecahan masalah dibidang pendataan dan pelaporan ;

k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas instalasi elektronik data processing (SM RS);

l. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;

m. menyusun Laporan Kinerja bulanan, triwulan, semester dan tahunan Rumah Sakit;

n. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

o. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

(3) Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas:a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian Hukum

dan Hubungan Masyarakat;b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian

sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bagian Bina Program dan Publikasi;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;

132

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;f. menghimpun dan mempelajari peraturan

perundang-undangan dan membuat telaahan dan bantuan hukum;

g. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;

h. melaksanakan sosialisasi retribusi pelayanan rumah sakit;

i. memberikan informasi kepada masyarakat menyangkut pelayanan rumah sakit;

j. melaksanakan pengelolaan sub domain;k. melayani pengaduan-pengaduan yang dilakukan

oleh masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit;l. menyusun naskah perjanjian kerja sama dan produk

hukum lainnya;m. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas informasi

dan operator telepon;n. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil

kerja bawahan;o. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan

oleh atasan

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Bina Program dan Publikasi.

Pasal 178

Kelompok Jabatan Fungsional Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB VKETENTUAN PENUTUP

Pasal 179

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

133

Pasal 180

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasarpada tanggal

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasarpada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

I NYOMAN ARYANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2008 NOMOR 34

134