8/17/2019 Bahan Kuliah Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang 10.Unlocked

1/3

BAHAN KULIAH ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG

Week XARBITRASE (2)

G. Prosedur Peer!ks""# Perk"r" Prosedur pemeriksaan di arbitrase pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan di

pengadilan karena sama-sama mekanisme adjudikatif. Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1!pada prinsipnya pemeriksaan perkara di arbitrase melalui tiga tahapan! yaitu" tahap persiapan#pra pemeriksaan$! tahap pemeriksaan #penentuan$ dan tahap pelaksanaan.

Tahap persiapan adalah tahap untuk mempersiapkan segala sesuatunya guna sidangpemeriksaan perkara. Tahap persiapan antara lain meliputi"

1. Persetujuan arbitrase dalam dokumen tertulis2. Penunjukan arbiter

3. Pengajuan surat tuntutan oleh pemohon4. %a&aban surat tuntutan oleh termohon5. Perintah arbiter agar para pihak menghadap sidang arbitrase.

Tahap kedua adalah tahap pemeriksaan! yaitu tahap mengenai jalannya sidangpemeriksaan perkara! mulai dari a&al pemeriksaan peristi&anya! proses pembuktin sampaidijatuhkannya putusan oleh arbiter. Tahap pelaksanaan! yaitu tahap untuk merealisir putusanarbiter yang final dan mengikat.

'ukum a(ara yang berlaku dalam pemeriksaan arbitrase diatur mulai Pasal )* + ,1 UUNomor 30 Tahun 1. e(ara lebih jelas ter(antum dalam Pasal 31 ayat #1$ yang menyebutkanPara pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis! bebas untuk menentukan a(araarbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan denganketentuan dalam Undang-undang ini/.

Beberapa hal penting dalam proses pemeriksaan arbitrase menurut UU Nomor 30 Tahun1! antara lain"1. Pemeriksaan dilakukan se(ara tertutup untuk menjaga kerahasiaan para pihak #Pasal )*$2. enggunakan bahasa ndonesia #Pasal )2$3. endengar para pihak #audi et alteram partem$ #Pasal )$4. Bebas menetukan arbiter dan ketentuan a(ara mengenai arbitrase #Pasal 31 dan 3$5. Pemeriksaan harus se(ara tertulis #Pasal 34$6. Pemeriksaan harus selesai paling lama dalam &aktu 120 hari #Pasal 2$

H. Pu$us"# Ar%!$r"se

Putusan arbitrase dapat dibedakan atas putusan arbitrase nasional dan putusan

arbitrase internasional. enurut Pasal 1 angka UU Nomor 30 Tahun 1 Putusan 5rbitrasenternasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiterperorangan di luar &ilayah hukum 6epublik ndonesia! atau putusan suatu lembaga arbitraseatau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum 6epublik ndonesia dianggap sebagaisuatu putusan arbitrase internasional/.

Untuk menentukan apakah putusan arbitrase itu merupakan putusan arbitrase nasionalatau internasional! didasarkan pada prinsip ke&ilayahan #territory $ dan hukum yang dipergunakandalam penyelesaian sengketa arbitrase tersebut. 7isamping berdasarkan tempat dijatuhkanputusan arbitrase! juga didasarkan pada hukum yang dipergunakan para pihak dalammenyelesaikan sengketa arbitrase tersebut. 8alau mempergunakan hukum asing sebagai dasarpenyelesaian sengketanya! &alaupun putusan dijatuhkan di dalam &ilayah hukum 6! putusan

tersebut tetap akan merupakan putusan arbitrase internasional. ebaliknya &alaupun para pihak

8/17/2019 Bahan Kuliah Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang 10.Unlocked

2/3

yang bersengketa itu bukan berke&arganegaraan ndonesia! tetapi mempergunakan hukum

ndonesia sebagai dasar penyelesaian sengketa arbitrasenya! maka putusan arbitrase yang

demikian merupakan putusan arbitrase nasional.

I. Gu&"$"# Pe%"$"'"# Pu$us"#Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat! dalam artian tidak ada upaya hukum

seperti perla&anan! banding! kasasi atau peninjauan kembali. Namun karena beberapa haldimungkinkan pemabatalan putusan arbitrase tersebut. Pembatalan putusan arbitrase ini dapatdilakukan jika terdapat hal-hal yang bersifat luar biasa/. Pasal *0 UU Nomor 30 Tahun 1menentukan Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalanapabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut"

1. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan! setelah putusan dijatuhkan! diakuipalsu atau dinyatakan palsu9

2. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan! yangdisembunyikan oleh pihak la&an 9 atau

3. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalampemeriksaan sengketa/.

elanjutnya dalam Pasal *1 dan Pasal *) beserta penjelasannya menyebutkanpermohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada 8etua Pengadilan Negeri.Pengajuannya disampaikan se(ara tertulis dalam jangka &aktu 30 hari sejak dari penyerahandan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan negeri. ni brarti permohonanpembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di PN.

8e&enangan untuk memeriksa tuntutan pembatalan putusan arbitrase ada di tangan8etua PN. Pemeriksaannya dilakukan menurut proses peradian perdata. Pihak yang mengajukantuntutan pembatalan putusan arbitrase harus mengemukakan alasan-alasan disertai denganbuktinya. 8etua PN dapat mengabulkan atau menolak permohonan tuntutan pembatalan putusanarbitrase. Putusan tersebut harus sudah ditetapkan oleh 8etua PN dalam jangka &aktu 30 harisejak permohonan pembatalan putusan arbitrase dimaksud diterima.

Terhadap putusan #8etua$ PN tersebut! hanya dapat diajukan permohonan banding

#kasasi$ ke ahkamah 5gung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. ahkamah5gung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding dalam &aktu paling lama 30

#tiga puluh$ hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh ahkamah 5gung.

. Pe'"ks"#""# Pu$us"# Ar%!$r"se N"s!o#"'

Pada hakekatnya pelaksanaan putusan merupakan realisasi dari ke&ajiban pihak yangdikalahkan untuk memenuhi suatu prestasi! yan merupakan hak dari pihak yang dimenangkan!

sebagaimana ter(antum dalam putusan arbitrase. 'ukum eksekusi hanya diperlukan apabilapihak yang dikalahkan tidak memenuhi putusan se(ara sukarela! oleh karena itu pelaksanannyadilakukan se(ara paksa oleh pengadilan.

Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1 Bab :

Bagian Pertama mulai dari Pasal , + 4.

K. Pe#&"ku"# d"# Pe'"ks"#""# Pu$us"# Ar%!$r"se I#$er#"s!o#"'

Pengakuan dan pelaksanaan terhadap keputusan arbitrase asing didasarkan pada Pasal4,-4 UU Nomor 30 Tahun 1. Pasal 4, menyebutkan ;ang ber&enang menangani masalah

pengakuan dan pelaksanaan Putusan 5rbitrase nternasional adalah Pengadilan Negeri %akartaPusat/.

8/17/2019 Bahan Kuliah Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang 10.Unlocked

3/3

e(ara lebih rin(i Pasal 44 menjelaskan bah&a Putusan 5rbitrase nternasional hanya

diakui serta dapat dilaksanakan di &ilayah hukum 6epublik ndonesia! apabila memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut"

1. Putusan 5rbitrase nternasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu

negara yang dengan negara ndonesia terikat pada perjanjian! baik se(ara bilateral maupunmultilateral! mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan 5rbitrase nternasional9

2. Putusan 5rbitrase nternasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas padaputusan yang menurut ketentuan hukum ndonesia termasuk dalam ruang lingkup hukumperdagangan9

3. Putusan 5rbitrase nternasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapatdilaksanakan di ndonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan denganketertiban umum9

4. Putusan 5rbitrase nternasional dapat dilaksanakan di ndonesia setelah memperoleheksekuatur dari 8etua Pengadilan Negeri %akarta Pusat9 dan

5. Putusan 5rbitrase nternasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut

Negara 6epublik ndonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa! hanya dapatdilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari ahkamah 5gung 6epublik ndonesiayang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri %akarta Pusat/.

Teknis dari pelaksanaan putusan arbitrase internasional diatur dalam Pasal 4*! yaitupada ayat #1$ dinyatakan Permohonan pelaksanaan Putusan 5rbitrase nternasional dilakukansetelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada PaniteraPengadilan Negeri %akarta Pusat/. Pada ayat #)$ nya Penyampaian berkas permohonanpelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat #1$ harus disertai dengan"

1. lembar asli atau salinan otentik Putusan 5rbitrase nternasional! sesuai ketentuan perihalotentifikasi dokumen asing! dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa ndonesia9

2. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan 5rbitrasenternasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing! dan naskah terjemahanresminya dalam bahasa ndonesia9 dan

3. keterangan dari per&akilan diplomatik 6epublik ndonesia di negara tempat Putusan5rbitrase nternasional tersebut ditetapkan! yang menyatakan bah&a negara pemohonterikat pada perjanjian! baik se(ara bilateral maupun multilateral dengan negara 6epublikndonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan 5rbitrase nternasional.

uatu putusan eksekusi arbitrase internasional baru dapat dilaksanakan eksekusinyadengan putusan 8etua PN %akarta Pusat dalam bentuk perintah pelaksanaan #eksekuator$.etelah 8etua PN %akarta Pusat memberikan perintah eksekusi maka pelaksanaan selanjutnyadilimpahkan kepada 8etua Pengadilan Negeri yang se(ara relatif ber&enang melaksanakannya.

ita eksekusi dapat dilakukan atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi yangmana tata (ara penyitaan serta pelaksanaan putusan mengikuti tata (ara sebagaimanaditentukan dalam 'ukum 5(ara Perdata.