Upload
others
View
21
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMTAHUNAN TAHUN BUKU 2019PT BUKIT ASAM TbkJAKARTA, 10 JUNI 2020
BAHAN MATA ACARA
Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku
2019 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2019,
Dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 Sekaligus Pemberian Pelunasan Dan
Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge) Kepada Direksi Dan
Dewan Komisaris Perseroan Atas Tindakan Pengurusan Dan Pengawasan Yang Telah Dijalankan
Selama Tahun Buku 2019.
Mata Acara Kesatu (1)
1
Mata Acara
Dasar Hukum
1. Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pasal 66 Juncto Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
Mata Acara Kesatu (1)
2
Penjelasan
Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, Anggota Jaringan Firma dari
PwC Indonesia sesuai dengan Laporan No. 00249/2.1025/AU.1/02/0241-1/1/III/2020 tanggal 03
Maret 2020 dengan memberikan opini pada laporan keuangan konsolidasian disajikan secara
“wajar”, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bukit Asam Tbk dan
entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia”
Untuk Laporan Tahunan dan Keuangan Perseroan dapat diakses pada pada website Perusahan:
http://www.ptba.co.id/laporan_tahunan/laporan-tahunan-2019.pdf
Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan Tahun Buku 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab (Volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah
dijalankan selama Tahun Buku 2019.
Mata Acara Kedua (2)
3
Mata Acara
Dasar Hukum
Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program
Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN yang telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN
No. PER-03/MBU/12/2016 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 yang telah dikukuhkan
oleh Perseroan melalui Keputusan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2017.
4
Penjelasan
Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bukit Asam Tbk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL
yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiradja, Wibisana, Rintis & Rekan, Anggota Jaringan
Firma dari PwC Indonesia sesuai dengan laporan No. 00854/2.1025/AU.2/02/0241-1/1/V/2020
tanggal 8 Mei 2020 dengan opini menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang
material, posisi keuangan unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bukit Asam Tbk
tanggal 31 Desember 2019, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik,”
Untuk Laporan PKBL dapat diakses pada website Perusahaan:
http://www.ptba.co.id/laporan_pkbl/laporan-pkbl-2019.pdf
Mata Acara Kedua (2)
Penetapan Penggunaan Laba Bersih, Termasuk Pembagian Dividen Untuk Tahun Buku 2019
Mata Acara Ketiga (3)
5
Mata Acara
Dasar Hukum
1. Pasal 70 dan 71 UUPT Juncto pasal 21 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar Perseroan;
2. Surat Direksi Perseroan No. T/079.J/0100/KS.03/III/2020 Perihal Usulan Penggunaan Laba Bersih
Tahun Buku 2019 Juncto Surat Dewan Komisaris Perseroan No. 34/DEKOM/III/2020.
Penjelasan
Penggunaan Laba Tahun Buku 2019 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk PT Bukit
Asam Tbk sebesar Rp4.056.888.839.660 (Empat Triliun Lima Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Delapan
Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah), akan
diusulkan sebagai sebagai berikut :
a. Dividen sebesar 75% ; dan
b. Sisanya sebesar 25% dicatat sebagai Saldo Laba.
Penetapan Tantiem Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2019 Dan
Gaji/Honorarium Berikut Fasilitas Dan Tunjangan Lainnya Tahun Buku 2020.
Mata Acara Keempat (4)
6
Mata Acara
Dasar Hukum
1. Pasal 96 ayat (1) UUPT dan Pasal 11 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan2. Pasal 113 UUPT dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan
Penjelasan
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, para anggota Direksi dan Dewan
Komisaris dapat diberikan gaji/horarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya termasuk Tantiem
(“Rermuneasi”) yang ditentukan oleh RUPS. Dimana pada RUPS akan diusulkan untuk Remunerasi
Dewan Komisaris dilimpahkan kewenangannya oleh RUPS kepada pemegang saham Seri A
Dwiwarna, dan untuk Remunerasi Direksi dilimpahkan kewenangannya oleh RUPS kepada Dewan
Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pemegang saham Seri A Dwiwarna.
Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020
Mata Acara Kelima (5)
7
Mata Acara
Dasar Hukum
1. Pasal 21 ayat (2) c Anggaran Dasar Perseroan
2. Pasal 13 POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (“POJK No. 13/2017”)
PenjelasanSesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 13/2017, dalam RUPS Tahunan
dilakukan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana diusulkan oleh Komite
Audit Dewan komisaris untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Kemitraan
dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2020. Untuk usulan Kantor Akuntan Publik akan disampaikan
pada saat pelaksanaan RUPS dan selanjutnya meminta kepada RUPS untuk penunjukan Akuntan
Publik untuk dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris.
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penyesuaian dengan
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017
Mata Acara Keenam (6)
8
Mata Acara
Dasar Hukum
1. Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“PP No. 24 Tahun 2018”);
2. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(“Perka BPS No. 19/2017”);
3. Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris sebagaimana pada Surat No. 27/DEKOM/III/2020 tanggal 11
Maret 2020 Perihal Perubahan Anggaran Dasar.
Penjelasan
Sesuai dengan ketentuan PP No. 24 Tahun 2018, maka kegiatan usaha Perseroan pada Pasal 3
Anggaran Dasar perlu dilakukan penyesuaian dengan KBLI 2017 sebagaimana dimaksud pada
Perka BPS No. 19/2017. Untuk usulan Perubahan akan disampaikan pada RUPS.
Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Mata Acara Ketujuh (7) Mata Acara
Dasar Hukum
1. Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.1 dan c.2 Juncto Pasal 5 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan;
2. ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas
Badan Uasha Miliki Negara Juncto Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Uasha Miliki Negara
(“Permen BUMN No. 2/2015 dan Permen BUMN No. 3/2015”);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris
Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. 33/2014”);
4. Surat PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Nomor 131/LDIRUT/II/2020 tanggal 10 Februari 2020.
9
Mata Acara Ketujuh (7)
10
Penjelasan
1. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, usulan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya pada RUPS.
2. Pengukuhan Pemberhentian Sdr. Suryo Eko Hadianto selaku Direktur Operasi dan Produksi
Perseroan terhitung tanggal 26 Desember 2019 sehubungan pengangkatannya sebagai Direktur
Transformasi Bisnis PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), dimana berdasarkan ketetuan
Anggaran Dasar dengan sendirinya berakhir karena tidak memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan (rangkap jabatan yang dilarang dalam Anggaran Dasar).
3. Usulan perubahan susunan Pengurus Perseroan berdasarkan ketentuan Permen BUMN No.
2/2015 dan Permen BUMN No. 3/2015 akan diusulkan pada saat pelaksaan RUPS Perseroan,
termasuk daftar riwayat hidupnya.
TERIMA KASIH