Menteri Perindustrian mengusulkan kasus-kasus penyelundupan dikategorikan sebagai bahaya nasional. Ini dilakukan agar penanggulangannya bisa ditangani secara simultan. Menurut Fahmi, penyelundupan secara tidak langsung menyebabkan pemutusan hubungan kerja di sejumlah sektor seperti tekstil dan produk tekstil, furniture, dan sepatu. "Seharusnya menjadi keprihatinan bersama," kata dia di Jakarta. Karena itu, Fahmi mengusulkan penyelundupan sebagai salah satu hal yang membahayakan kehidupan masyarakat dan industri. "Harus ditindak tegas dan terus menerus," ujarnya. Dia menilai, PHK sebagai efek krisis sekaligus akibat derasnya impor ilegal dan dumping. Penyelundupan sudah semakin canggih belakangan ini. Pelabuhan kecil saja, mobil bisa diselundupkan, apalagi tekstil atau sepatu. Pertumbuhan industri, menurut proyeksi Fahmi, rata-rata masih dalam kondisi menurun. Penurunan pertumbuhan industri disebutnya karena penurunan ekspor, melemahnya daya beli, dan derasnya arus impor.

LATAR BELAKANG

masalah ekonomi dan keuangan negara yang merupakan refleksi dari kehidupan suatu bangsa. Sehingga untuk itu, pemerintah seharusnya menindak tegas setiap pelanggaran di bidang ekonomi. Salah satunya adalah tindak pidana di bidang kepabeanan yaitu tindak pidana penyelundupan. Hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan sejak jaman Belanda yaitu Staatsblads No. 240 tahun 1882, kemudian berturut-turut UU No. 7 Drt tahun 1955 jo UU No. 8 tahun 1958, UU No. 10 tahun 1995 dan UU No. 17 tahun 2006.

Berdasarkan UU Nomor 47 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Negara 2010, salah satu pendapatan Negara berasal dari pemungutan Bea dan Cukai. Untuk itu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan sangat perlu diperhatikan karena tindak pidana ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan nasional terutama di bidang perekonomian yaitu dalam hal pendapatan Negara dari pungutan Bea dan Cukai

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kewenangan dalam penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan adalah PPNS Bea dan Cukai. Adapun kedudukan kepolisian disini adalah sebagai penyidik umum terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah hukumnya. Kemudian untuk memberantas tindak pidana penyelundupan antara PPNS, Penyidik Kepolisian dan Jaksa melakukan fungsi koordinasi yang diatur dalam PP No 55 tahun 1996. Sementara itu, perkembangan terhadap rumusan ancaman sanksi pidana mengalami pemberatan dalam hal pengenaan sanksi pidana penjara maupun sanksi denda.

Upaya yang harus dilakukan untuk memaksimalkan fungsi koordinasi antara aparat penegak hukum untuk menindak tindak pidana penyelundupan adalah dengan adanya kerjasama yang tidak bersifat instansional. Adapun upaya legislasi dalam memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan sebagai upaya hukum pidana sebagai ultimum remedium.

PENYEBAB dan SOLUSI

"Timbulnya penyelundupan karena importir dipersulit, sehingga lebih memilih main kucing-kucingan," ujar Ketua Asosiasi Importir Seluler Indonesia, Eko Nilam dalam Media Briefing yang diadakan Indonesia Positive Institute di Jakarta Minggu 13 Desember 2009.Menurut dia, selama ini petugas bea dan cukai sangat mempersulit birokrasi dan cenderung pilih kasih dalam memperlakukan importir.Sebagai contoh, jika seorang pengusaha sudah mengenal petugas bea cukai maka bea masuk yang harus dibayarkan lebih rendah dibandingkan importir yang baru."Misal importir yang sudah punya pengalaman hanya membayar bea masuk Rp 20.000 per unit barang, sedangkan yang baru harus membayar Rp 100.000,"kata dia.Dengan kondisi ini, tutur Eko, maka seorang pengusaha seperti tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan cenderung membandingkan dengan negara lain."Harus ada equal treatment dan ada kepastian hukum tanpa pembedaan, tetapi disini tidak ada, sehingga semua importir ramai-ramai malingin negara ini, "kata dia.

a) Kurangnya pengetahuan importir tentang ketentuan perundang-undang. b) Terjadi Perdebatan mengenai batasan kewenangan dalam upaya penyelesaian perkara

penyelundupan diluar persidangan antara penegak hukum.

memberikan batasan kewenangan yang jelas kepada penegak hukum dalam upaya penyelesaian perkara penyelundupan di luar pengadilan. MENGADAKAN SOSIALISASI UMUM UNTUK PERUSAHAAN-PERUSAHAAN ATAU PERORANGAN MENGENAI PROSEDUR IMPORT. Harus ada equal treatment dan ada kepastian hukum tanpa pembedaan

Yang diijinkan untuk melakukan importasi barang hanyalah perusahaan yang mempunyaiNomor Identitas Kepabeanan (NIK) atau Nomor Registrasi Importir (SPR). Bila sebuahPerusahaan ingin mendapatkan fasilitas ijin impor, maka perusahaan tersebut terlebih dahulu harus mengajukan permohonan ke Direktorat Jendral Bea dan Cukai untuk mendapatkan NIK/SPR . Adapun Perusahaan yang belum mempunyai NIK/ SPR maka hanya diijinkan melakukan importasi sekali saja.Persyaratan tambahan yang juga harus dipenuhi sebelum perusahaan melakukan importasiadalah harus mempunyai Angka Pengenal Impor (API) yang dikeluarkan oleh KementerianPerdagangan. Apabila perusahaan belum mepunyai API dan berniat melakukan importasi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan impor tanpa API.Berikut ini diagram dari prosedur impor di Indonesia :

sebagai berikut :1. Importir mencari supplier barang sesuai dengan yang akan diimpor.2. Setelah terjadi kesepakatan harga, importir membuka L/C di bank devisa denganmelampirkan PO mengenai barang-barang yang mau diimpor; kemudian antar Bank ke BankLuar Negeri untuk menghubungi Supplier dan terjadi perjanjian sesuai dengan perjanjian isi L/C yang disepakati kedua belah pihak.3. Barang–barang dari Supplier siap untuk dikirim ke pelabuhan pemuatan untuk diajukan.4. Supplier mengirim faks ke Importer document B/L, Inv, Packing List dan beberapadokumen lain jika disyaratkan (Serifikat karantina, Form E, Form D, dsb)5. Original dokumen dikirim via Bank / original kedua ke importir6. Pembuatan/ pengisian dokumen PIB (Pengajuan Impor Barang). Jika importir mempunyai

Modul PIB dan EDI System sendiri maka importir bisa melakukan penginputan dan pengiriman PIB sendiri. Akan tetapi jika tidak mempunyai maka bisa menghubungi pihak PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) untuk proses input dan pengiriman PIB nya.7. Dari PIB yang telah dibuat, akan diketahui berapa Bea masuk, PPH dan pajak yang lainyang akan dibayar. Selain itu Importir juga harus mencantumkan dokumen kelengkapan yangdiperlukan di dalam PIB.8. Importir membayar ke bank devisa sebesar pajak yang akan dibayar ditambah biayaPNBP9. Bank melakukan pengiriman data ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukaisecara online melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE)10. Importir mengirimkan data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke Sistem KomputerPelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara online melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE)11. Data PIB terlebih dahulu akan diproses di Portal Indonesia National Single Window(INSW) untuk proses validasi kebenaran pengisian dokumen PIB dan proses verifikasi perijinan (Analizing Point) terkait Lartas.12. Jika ada kesalahan maka PIB akan direject dan importir harus melakukan pembetulanPIB dan mengirimkan ulang kembali data PIB13. Setelah proses di portal INSW selesai maka data PIB secara otomatis akan dikirim keSistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai.14. Kembali dokumen PIB akan dilakukan validasi kebenaran pengisian dokumen PIB danAnalizing Point di SKP15. Jika data benar akan dibuat penjaluran16. Jika PIB terkena jalur hijau maka akan langsung keluar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)17. Jika PIB terkena jalur merah maka akan dilakukan proses cek fisik terhadap barangimpor oleh petugas Bea dan Cukai. Jika hasilnya benar maka akan keluar SPPB dan jika tidak benar maka akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.18. Setelah SPPB keluar, importir akan mendapatkan respon dan melakukan pencetakan SPPB melalui modul PIB19. Barang bisa dikeluarkan dari pelabuhan dengan mencantumkan dokumen asli dan SPPBBeberapa hal yang membuat dokumen mendapat Jalur Merah antara lain :1. Impor baru2. Profil Importir High Risk3. Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah4. Barang Impor Sementara5. Barang Operasional Perminyakan (BOP) golongan II6. Ada informasi intelejen/ NHI7. Terkena sistem acak / Random8. Barang impor yang termasuk dalam komoditi berisiko tinggi dan/atau berasal dari Negara yang berisiko tinggiKeterangan : Importir dapat melacak status dokumennya secara realtime melalui portal INSW dengan terlebih dahulu mendaftarkan usernya. Proses mendapatkan user dapat dilihat di portal INSW (www.insw.go.id)

CONTOH KASUS

Sejumlah zona yang ditetapkan sebagai daerah rawan penyelundupan sebelumnya adalah yang memiliki bandara dan pelabuhan besar, yakni Pematang Siantar (zona 1), Padang (zona 2), Jambi dan Palembang (zona 3), Bandung, Jakarta, Surabaya, Lombok dan Flores (zona 4), Banjarmasin dan perbatasan Malaysia (zona 5), Balikpapan dan Sulawesi (zona 6), dan pulau Papua (zona 7). "Sekarang semua wilayah saja, agar waspada," ujarnya.

"Saat ini, para penyelundup barang haram itu menggunakan rute baru dengan memanfaatkan bandara-bandara kecil yang tingkat pengamanannya lebih longgar," kata Benny. 

Adapun rute baru tersebut, yakni sabu kualitas nomor satu asal Iran dibawa ke Turki, lalu dikirim kembali ke India. Dari India, sabu tersebut dikirim ke Malaysia atau Singapura. Tidak berhenti di sana, sabu yang sempat transit di Negara Jiran itu kemudian diterbangkan lagi ke Dili, Timor Leste.  Dari sana, kemudian sabu dibawa melaui jalur udara, darat, atau laut yang pengamanannya rendah ke kota-kota besar Indonesia untuk dijual. Ada pun kota-kota yang biasa menjadi tempat transit sabu adalah Surabaya, Jakarta, Tangerang, dan Medan.

Penyelundupan diduga tak hanya dikarenakan niat jahat, tapi juga dipaksa oleh keadaan.

Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) terus melakukan proses penyelidikan kasus dugaan penyelundupan 4.428 unit BlackBerry dan iPhone dari Singapura ke Indonesia. Sejauh ini, sejumlah saksi sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian.

"Sudah banyak saksi yang dimintai keterangan. 12 orang yang ada di kami," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Pol Agus Rianto di Jakarta, Selasa 19 Februari 2013.

Agus mengatakan, 12 saksi itu terdiri dari petugas pengelola bandara, staf Bea Cukai, pihak pelabuhan dan lainnya. Dan kemungkinan jumlah saksi akan terus bertambah.

Penyidik Reskrim Mapolresta Palembang menetapkan dua orang pegawai Bea Cukai Palembang terkait penyeludupan 4.764 ponsel pintar Black Berry pekan lalu.

Kombes Pol Sabaruddin Ginting, Kapolresta Palembang didampingi Kasat Reskrim Kompol Djoko Julianto. Mengakui, ke dua pegawai itu, yakni berinisial I dan J ditetapkan sebagai tersangka.

"Keduanya dijerat dengan kasus korupsi karena menerima suap dari orang yang memasukan barang ponsel smartphone tanpa izin," katanya Senin (4/3). Dia menerangkan, pihaknya tengah memeriksa secara intensif kepada dua tersangka.

"Kita akan usut tuntas penyeludupan dengan melibatkan pegawai bea cukai yang diketahui memiliki jabataan sebagai kasi intel dan kasi hanggar di Bea Cukai Palembang ,"paparnya.

Sebelumnya petugas Polresta Palembang menangkap tersangka Caesar sesaat mengambil paket kiriman dari Singapura yakni 4.764 ponsel Blackberry di luar area Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang.(One)

sumber : www.pesatnews.com