Upload
doandieu
View
215
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
iBahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
BAHAN
SOSIALISASI TATAP MUKA
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI
DAN WALIKOTA TAHUN 2018
Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
Tahun 2017
ii Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
TIM PENYUSUN
Pengarah
1. Abhan
2. MochammadAfifuddin
3. RatnaDewiPettalolo
4. FritzEdwardSiregar
5. RahmatBagja
6. GunawanSuswantoro
Penanggung Jawab
BernardDarmawanSutrisno
FeizalRachman
Penyusun
1. Abdullah
2. EdyAriansyah
3. MasykurudinHafidz
4. Sulastio
5. TantowiJauhari
6. Tarmizi
iiiBahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
PENGANTAR
PemilihanUmum(Pemilu)yangtelahdilaksanakanbangsadannegara
Indonesia selama ini telah menunjukkan kemajuan yang cukup
berarti dalam pembangunan politik dan demokrasi. Keberhasilan
bangsadannegara IndonesiadalammenggelarPemilu, telahmendorong
makinmantapnyademokrasielektoral.
Dalampelaksanaandemokrasielektoral,setiapwarganegaramemiliki
kesempatanyangsamauntukterlibatdidalampengambilankeputusan-
keputusanumum.Perananrakyatpemilihmenentukanprosesdanhasil-
hasil Pemilu. Mereka dapat memerpanjang mandat kekuasaan yang
tengah dipegang oleh para wakil rakyat dan wakil daerah serta kepala
eksekutif,sekaligusjugadapatmencabutmandatmerekatersebutmelalui
pelaksanaanhakmemilihdalamPemilu.
Keberhasilanataukegagalampemilu,banyakditentukanolehbanyak
faktordanaktor.OlehkarenaituhendaknyaBawaslumenjadiaktoryang
mensinergikan seluruh potensi bangsa dalammewujudkan pemilu yang
demokratisdanbermartabat.ProsespenyelenggaraanPemilukhususnya
pengawasanharusmelibatkanseluruhelemenbangsa, baikdariunsur
masyarakatmaupunpemangkukepentinganPemiludilaksanakansecara
transparan, akuntabel, kredibel, danpartisipatif, sertadiarahkanuntuk
menyelesaikanpermasalahanPemiludisemuatahapanPemilu.
Bawaslu menyadari bahwa dukungan seluruh elemen bangsa,
terutama masyarakat umum dalam melaksanakan pengawasan Pemilu
sangat dibutuhkan untuk mewujudkan demokrasi substantif, yakni
penerapan prinsip demokrasi dalampenyelenggaraan Pemilu yang tidak
hanyabertopangpadakepatuhanprosedural semata, namun jugapada
nilai-nilaisubstantifdariPemiluitusendiri.Olehkarenaitu,peningkatan
kepeloporanmasyarakatdalampengawasanpartisipatifmenjadiprioritas
Bawaslu.
iv Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
Sebagailembagayangbertanggungjawabdalammelakukanpencegahan
danpenindakan,Bawaslumenjadisalahsatukunciatasberlangsungnya
tahapan Pemilu yang berintegritas. Mewujudkan pelaksanaan Pemilu
yang luber, jurdil dan berintegritas dimulai dengan menyusun strategi
dan perencanaan pengawasan, pencegahan dan penindakan yang baik.
Tantangan pelaksanaan Pilkada serentak ketiga tahun 2018 semakin
membutuhkanperencanaanpengawasanyangjitudansistempenegakan
hukumyangefektif.
KeberhasilanpelaksanaanPilkadatidakbisadibebankanhanyakepada
Bawaslu.SeluruhpihakdapatdijadikanmitrakerjaolehBawaslu.Bahkan,
adalah sebuahkebutuhanbagiBawasluuntukdapatmengikutsertakan
banyak pihak dalam usaha untuk mensukseskan pengawasan pemilu.
Kelompokmasyarakatdapatmenyampaikanuntukmemberikanpendidikan
betapapentingnyaprosesdemokrasiinikepadasetiapmasyarakatpemilih.
Oleh Karena itu, melalui kegiatan program Sosialisasi TatapMuka
dengan para pemangku kepentingan di daerah yang melaksanakan
Pilkada 2018, Bawaslu bermaksud untuk meningkatkan pemahaman
danmemperluas pengetahuan kepadamasyarakat publik terkait tugas,
kewajibandankewenanganBawaslu
prosespelaksanaanPilkada.
Akhirnya, bahanSosialisasi di-
tanganpembacainisemogasemakin
dapat meningkatkan pemahaman
terhadap pengawasan Pilkada. Seh-
inggapartisipasimasyarakatmenja-
disemakinmeningkat.
ABHANKetua
Bersama rakyat kita awasi Pemilu, Bersama Bawaslu kita tegakkan
keadilan Pemilu
vBahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
DAFTAR ISI
TimPenyusunii
Pengantariii
DaftarIsiv
BAGIAN I
ArahKebijakanPengawasanPemilu
BAGIAN II
PengawasanPemilihanGubernurDan
WakilGubernur,BupatidanWakil
Bupati,SertaWalikotaDanWakil
Walikota
BAGIAN III
PengawasanPartisipatifDalamPilkada
BAGIAN IV
PenegakanHukumPemilihan
BAGIAN V
PenangananPelanggaranDalam
PenyelenggaraanPemilihan
Gubernur,BupatiDanWalikota
BAGIAN VI
TataCaraPenyelesaianSengketa
Pemilihan
i -
iii -
v -
1 -
17 -
29 -
38 -
47 -
55 -
vi Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
1Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
Pendahuluan
PemilihanUmum(Pemilu)yangtelahdilaksanakanbangsadannegara
Indonesia selama ini telahmenunjukkan kemajuan yang cukup berarti
dalam pembangunan politik dan demokrasi. Para penyelenggara negara
yang duduk dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat dan perwakilan
daerahsertapimpinanpemerintahanhasilPemilutahun1999hinggaPemilu
tahun 2009 telahmengakhirimasa tugasnya, serta para penyelenggara
negara hasil Pemilu tahun 2014 tengah menjalankan masa tugasnya,
sesuaiperiodesasi jabatanyang telahditentukan.Demikianhalnyapara
paragubernurdanwakilgubernur,bupatidanwakilbupati,sertawalikota
danwakilwalikota,penyelenggaranegarahasilPemiluKepalaDaerahdan
WakilKepalaDaerah(Pemilukada)tahun2005hinggaPemilukadatahun
2015, telahmemenuhi tugas, wewenang, dan kewajibannya, serta para
penyelenggaranegarahasilPemilukadatahun2017tengahmenjalankan
fungsi-fungsipemerintahandaerahhinggaberakhirnyamasabaktipada
BAGIAN IArah Kebijakan
Pengawasan Pemilu
2 Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
tahun2002.KeberhasilanbangsadannegaraIndonesiamenyelenggarakan
Pemilulegislatif,Pemilupresidendanwakilpresiden,sertaPemilukada,di
satusisimengukuhkan terlaksananyaprinsip-prinsipkedaulatanrakyat
(Popular sovereignty),disisiyanglainPemilusebagaiagendaregulernegara
demokratistelahdijalankansecarawajardanberkelanjutan.
KeberhasilanbangsadannegaraIndonesiadalammenggelarPemilu,
telah mendorong makin mantapnya demokrasi elektoral (Electoral
democracy).Dalampelaksanaandemokrasielektoral,setiapwarganegara
memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat di dalam pengambilan
keputusan-keputusan umum. Dalam demokrasi elektoral, peranan
rakyatpemilihmenentukanprosesdanhasil-hasilPemilu.Merekadapat
memerpanjangmandatkekuasaanyangtengahdipegangolehparawakil
rakyat dan wakil daerah serta kepala eksekutif, sekaligus juga dapat
mencabut mandat mereka tersebut melalui pelaksanaan hak memilih
(right to vote)dalamPemilu.Demikianhalnyaparapenyelenggaranegara
yang dihasilkan dari Pemilu, telah berhasil dalam memainkan peran-
peranpentingdalamkerangka “sistempenyeimbangandanpengawasan
(check and balance systems) kekuasaanpolitikdi antara cabang-cabang
kekuasaanlegislatif,eksekutif,danyudikatifdalamseluruhlevelbaikdi
tingkat pusatmaupun daerah.Hal demikianmerupakanmodal penting
untukmencapaidemokrasiyangterkonsolidasi(democracy consolidated).
KeberhasilanmenggelarPemilusejakreformasidiatas,tidakdatang
dengan tiba-tiba. Terdapat prakondisi yang mendahuluinya, hingga
mencapai puncaknya seperti dalam keadaan yang sekarang. Pemilu
tahun1999memilikimasapersiapanyangterbatas,kelembagaanPemilu
yangdirancangkurangmatang, dayadukung yang tidakmemadai, dan
kepesertaanPemiluyanghanyamengandalkanhisteriapolitikyangtengah
tumbuhdanberkembangmenuntutperubahan.KendatipunPemilutahun
2004 digelar dengan masa persiapan yang lebih baik daripada Pemilu
sebelumnya,namunkepesertaanPemilutidaklebihbaikdaripadaPemilu
sebelumnya. Dalam Pemilu kedua tersebut, Pemilu dirancang dengan
menguatkancorakindependensi,netralitas,danimparsialitasnya,hingga
Pemilu presiden dan wakil presiden untuk pertama kalinya berhasil
digelardibawahbayang-bayangkegagalan.Pemilutahun2009diwarnai
3Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
rendahnya kualitas pengelolaan daftar pemilih, hingga para pembentuk
undang-undang memercepat masa tugas para penyelenggara Pemilu.
Pemilu tahun 2014 berhasil mengatasi sebagian besar permasalahan-
permasalahandalampenyelenggaraanPemilukompetitifsejaktahun2004,
melaluikarya-karya inovasidan invensi,namunsebagiannya lagibelum
memenuhiharapan.
ApabiladibandingkandenganpelaksanaanPemilulegislatifdanPemilu
presidendanwakilpresidentahun1999hinggaPemilutahun2009,serta
PemilukadasepanjangJuni2005hinggaPemilutahun2015,Pemilutahun
2014sertaPemilukadatahun2017berlangsungsecaralebihbaik.Disadari
bahwakeduaPemiluterakhirinimasihmenyisakanpermasalahandaftar
pemilih, konflik horizontal di antara kelompok-kelompok yang bermain,
banyaknyagugatankelembaga-lembagapenyelesaipermasalahanPemilu
dan penegak hukum Pemilu, terlambatnya fasilitasi dan administrasi
pemerintahdaerahterhadappelaksanaanPemilu,namundaripandangan
positifmemerlihatkanbahwapermasalahan-permasalahtersebutsekaligus
memuatmeningkatnyakesadaranpolitikakanhakdankewajibanwarga
negarayangterlibatdalamPemilu/Pemilukada.Dalambagianlain,mereka
yangtidakmenerimahasil-hasilPemilu,memasalahkanprosestahapandan
kinerjaparapenyelenggaraPemilu.Halyangmenonjoldalampelaksanaan
Pemilu kepala daerah danwakil kepala daerah, aspek pengaturan yang
seharusnyadapatdisiapkansecaratepatwaktuolehpembentukundang-
undangdalamkenyataannyaselaluterlambat.Dayadukungataufasilitasi
danadministrasiPemilumemerlukanbanyakwaktuhinggakualitasPemilu
yangseharusnyadapatdicapai,jugaterhambat.Denganmenyerentakkan
jadwalwaktuharipemungutandanpenghitungansuarayangdiintroduksi
sejakPemilukadatahun2015,dalamsejumlahbagiantelahmengurangi
risiko dan hal-hal lain yang sebelumnya tidak diperkirakan (intended
consequencies).
Dari Pemilu/Pemilukada yang telahberjalan, faktor-faktor subjektif
memiliki peran signifikan dalam dinamika demokasi elektoral. Faktor
subjektif ini adalah menyangkut aspek keaktoran politik, dengan latar
keadaanmasing-masingdaerah,agama,kepentinganrasdansukubangsa,
keragaman budaya, corak multikulturalisme, dan kapasitas keaktoran
4 Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
yangmenandai,disatusisitelahdewasadalamberdemokrasi,dandisisi
lainmasihpekatnyakepentinganberbasis aspekprimordialisme.Faktor
objektif jugamemiliki sumbanganbesardalampembentukandemokrasi
elektoral selama ini, yakni keadaan iklimyang sewaktu-waktuberubah,
keadaan geografis dari wilayah negara ini yang terpisahkan di antara
pulaubesar,dalamukuransedangdankecil,danterpencilatauterluarnya
letak wilayah dari pusat-pusat pertumbuhan, faktor demografis dengan
keadaanyangtidakmudahuntukdisatukandalamsatukomitmenuntuk
membangun dan membentuk demokrasi elektoral yang terjadi. Tidak
berlebihan apabila dikatakan bahwa Pemilu di Indonesia adalah Pemilu
dengankompleksitasnyatersendiri.BebanelektoraldariPemilukitaterlalu
berat,olehkarenamenanggungbebanbelumtuntasnyasejumlahpersoalan
menyangkutperjalananbangsadannegaraini.Dalambanyakhalbahkan,
problematika Pemilu tersebut lebih banyak ditindih oleh beban-beban
non-elektoral sebagaiakibat eksesifnyaparaaktorpolitik yangbermain,
sehingga menyita energi perhatian, menunda terlaksananya pelayanan
primakepadamasyarakat,danmenyedotkapasitassumberdayaekstraktif
yangada.
Dari segi keamanan serta persatuan dan kesatuan bangsa, setiap
permasalahanyang terjadidalamdinamikaPemiludapatdiatasidengan
baik.NamundarisegikualitasdanintegritaspenyelenggaraanPemilu,hal
yangtidakterhindarkanadalahmunculnyaketidakpuasan,protes-protes,
danpengajuankeberatan-keberatanakibatklaimkecurangan,intimidasi,
kekerasan, dan perlakuan yang tidak adail dengan kerugian-kerugian
menurut kepentingan para aktor politik yang bermain. Sejalan dengan
gambaran di atas, problematika Pemilu kita tidak lagi berkubang pada
masalah-masalahdalamlingkupeksistensial.Praktikdemokrasielektoral
kitatelahmeninggalkanproblematikakelembagaan,prosespelembagaan,
dan infrastrukturalitas pemahaman sebagian besar para pelaku politik
dalamberdemokrasi.
KemajuandemokrasielektoraltelahberhasilmengagendakanPemilu
dengandamai,aman,dantanpagangguankeamanansehinggamembelah
persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa. Namun hal yang patut
disyukuri bahwa demokrasi elektoral kita telah berhasil membangun
5Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
infrastrukturalitas,suatujaringanparalelitasantaraadministrasiPemilu
dan pengawas Pemilu serta berdampingan dengan penyatuan integritas
kepemiluankita.Dengankatalain,kendatipunkelembagaandanperangkat
perundang-undangan telah cukup tersedia dan telah bekerja menurut
standar minimal, namun problematika kualitas dan integritas dalam
pelaksanaandemokrasielektoralkitamasihharusdiperbaikisupayalebih
baiklagi.Demokrasielektoralkitatelahlebihbaikdaripadawaktu-waktu
sebelumnya,bahkandalamskalainternasionaltelahberhasilmengungguli
praktikdemokrasielektoraldarinegara-negaralain.
Dalam bagian lain demokrasi elektoral kita justru memeroleh
tantangan-tantangan yang lebih kompleks, akibat kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi. Kemajuan di bidang informasi dan teknologi
tersebutberhasilmengubahpolahubunganantaraindividudanindividu
lain, antara masyarakat dan negara, dan dalam kaitan dengan Pemilu
mengubah persepsional antar-kekuatan politik. Berbarengan dengan
kemajuan informasi dan komunikasi, tumbuh kelompok-kelompok usia
dengan pandangan, tuntutan, dan sikap yang di satu sisi menguatkan
bangunansosialyangtelahdisatusisi,namunmenguatkanproblematika
subjektifdalamduniayangterusbergerakkearahyangtidakliniernamun
menujugerakdinamikyangtidakterkirakansebelumnyadisisiyanglain.
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (Information and
Communication Technology, ICT)dewasainitelahmengubahpolapikir,pola
tindak,danpolasikapterhadapduniapolitikditanahair.Dalamkonstelasi
politik,kemajuaninimemengaruhiterhadapdinamikademokrasielektoral
diIndonesia.Kekuatannegaratidaklagidominan,bahkandalamsejumlah
halterpengaruhwacanayangdiprodukolehkekuatanpolitikbaikberbasis
individumaupuninstitusipolitik.PerkembanganICTjugaberkonsekuensi
terhadap hal-hal yang dapat diperkirakan (intended consequences) dan
hal-hal yang tidak diperkirakan (unintended consequences) sebelumnya.
Pelaksanaan PemiluGubernur danWakilGubernurDKI Jakarta Tahun
2017,memerlihatkankompleksitasantaraduniapolitikdisatusisi,dan
dampak kemajuan di bidang ICT di sisi yang lain. Dinamika dimaksud
tidakdapatdijelaskanhanyadenganpendekatan-pendekatankonvensional
dalamrelasiantar-aktorpolitik,yangapabiladikaitkandenganelektorasi,
6 Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
mengharuskanpenyelenggaraPemiluuntukmencaripendekatan,metoda,
danterobosan-terobosanbaru.Kendatipadasebagianbesarpenyelenggara
Pemilu berhasil mengatasi problematika elektoralitasnya, namun pada
bagian terbesar lainnya kinerja penyelenggara Pemilu tampak belum
memadai.Hal tersebutakibatbelumberhasilnya lembagapenyelenggara
Pemilumenggaliproblemterpendamdaristrukturalitasbaruyangbekerja
(hiden structure).Strukturterpendaminimerupakankelanjutan(continuum)
dari menguatkan arus Generasi Z (1995-2020)—sebagai revisi terhadap
kontinumGenerasiBabyBoomer (1945-1964)sebagaibagianyang telah
menyejarah, sementara karakterGenerasi X (1961-1981) yang dianggap
telahusang,namunsisa-sisakekuatannyamasihdanGenerasiY(1981-
1995)yangdinilaitidaklagirelevan.
Tantangan Kedepan
DarirangkaianPemiluyangpernahdigelarselamaini,belumseluruh
problematikaPemiludapatdipecahkansecaramemuaskan,sepertidaftar/
pemutakhiran daftar pemilih, sistem keadilan Pemilu (electoral justice
system), formula derajat representasi yang paralel dengan tuntutan
masyarakatlokal,permasalahanintegritasproses,hasil,danpenyelenggara
Pemilu. Pada saat bersamaan, para penyelenggara Pemilu dihadapkan
padaperkembangan-perkembanganmutakhirakibatkemajuanteknologi
informasi dan komunikasi yang mengubah pola pikir, pola tindak, dan
polasikaptersebut.Perubahan-perubahanparadigmatiktersebutmemiliki
pengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan Pemilu. Pengaruh
tersebut tampak dari sofistifikasi modus-modus pelanggaran, pelaku
pelangguran, ruang gerak yang tidak hanyamengandalkan fisik seperti
selamaini,sekaligusmendoronglahirnyatuntutan,selera,dansikapbaru
tersebut.
Sebagai bagian integral dari penyelenggara Pemilu, keluarga besar
pengawasPemilutelahterujidalamsejarahperjalananPemiludiIndonesia.
Memertimbangkancatatansejarahperjalanantersebut,tidakcukupalasan
apabila tantangan-tantangankedepan tidakdapatdiatasi.Buktibahwa
pengawasPemilumemilikiperananpenting,saatterjadikemelutditubuh
7Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
KPUdalamPemilu tahun1999.Padawaktu ituhasil-hasilPemilugagal
dicapaijustruolehparaanggotaKPUsendiri,yangtidakberhasilmenetapkan
hasil-hasil Pemilu. Penetapan hasil Pemilu ditempuh oleh Presiden BJ
Habibie berkat pengajuan/desakan oleh fungsionaris Panwaslu waktu
itu, dan Presiden Habibiemenggunakan kewenangannya sehingga hasil
PemiluberhasildiputuskandandiselamatkanolehdesakanPanwasluyang
menghadapnya.Implikasiyangtimbuldalampenyelenggaraanpengawasan
Pemiluadalahmenyesuaikandenganperkembangan-perkembanganpola
pikir,polatindak,danpolasikapdalamkehidupanpolitikterutamadalam
penyelenggaraanPemilusertapenyesuaianterhadappengawasanelektorasi
yangmestidijalankanolehjajaranBawaslu.Penyesuaiandimaksuduntuk
menjagarelevansikeberadaanpengawasPemiluhariinidankedepannya.
JangansampaiBawaslutergulungoleharusdanpadaakhirnyamematikan
fungsi-fungsipengawasan.
DemikianhalnyaPemilutahun2004danPemilutahun2009,berhasil
mengimbangi kinerja KPU dalam batas-batas menurut garis tugas,
wewenang,dankewajiban.PerkembangankelembagaanpengawasPemilu
tahun 2004 menyangkut kelembagaan, karena kedudukan Panwaslu
sebagai bagian dari jajaran KPU. Hal demikian direvisi danmelahirkan
Bawasludengan strukturbetapapunmasihbersifat rekomendatif dalam
penangananpelanggaran,namunprestasiyangberhasildicapaitidakdapat
dipandangsebelahmata.KelemahanterbesarBawasludalamPemilutahun
2009adalahkelembagaandijajaranPanwaslukabupaten/kotakebawah
yangadhoc,fungsirekomendasiyangnon-eksekutorial,danketidakjelasan
kepastianprodukpenerusanperkaradalammekanismepenyelesaianatau
pemutusakhirdariperkarayangdiajukanolehjajaranBawasludiseluruh
jenjang. Pada bagian lain, kelemahan sistemik pada lembaga Bawaslu
berhasildisudahiketikaMahkamahKonstitusi(MK)meluaskanruanggerak
Bawaslu,baikdari segi kewenangan rekruitmenbadanadhocpengawas
PemiluyangsebelumnyaditanganjajaranKPU,strukturkesekretariatan
di tingkatpusatdanprovinsi,maupunkewenangandalampenyelesaian
perkaradalamsejumlahtahapanPemilu.Pemilutahun2014adalahPemilu
eksperimenpertamadalamkontekskedudukanBawaslusebagailembaga
denganrefleksikemandirian.
8 Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
Dalam perkembangan berikutnya, undang-undang Pemilukada
meluaskanruanggerakkewenanganPanwaslusebagaipemutusperkara-
perkara mediasi dan adjudikasi. Berbareng dengan kewenangan yang
samapadatubuhBawaslu,Bawasluprovinsi,danPanwasluKabupaten/
Kota,sejakPemilukadatahun2015kedudukanPengawasPemilumemiliki
artikulasidanimperasiyangberarti.Kendatipunperlupenguatankapasitas
penyelesaianperkarasengektaadministrasiPemilu,Bawasludanjajarannya
berhasilmenempatkanfungsi-fungsichecksandbalancedalamkepemiluan
kita. Pada awal persiapan Pemilu tahun 2014, sejumlah pihak belum
siapdenganpelaksanaankuatnyakewenanganBawasludan jajarannya.
KeputusanBawaslu tentangmediasidanajudikasimemerolehresistensi
dan rejeksi dariKPU. Polemik terbukadimediamassa antaraKPUdan
Bawaslutidakterhindarkan,danbaruberakhirketikaDKPPmengukuhkan
keputusanBawaslu.SejakhubunganantarakeduapenyelenggaraPemilu
menuju arah yang produktif, bahkan dalam proses dan hasil Pemilu
anggotaDPR,DPD,danDPRDTahun2014,KPUmengakomodasiproduk
penerusanyangdisampaikanolehBawasludanjajarantanpareserveoleh
jajaranKPU,sebagaimanabuktimengenaikeharusanPemungutanSuara
Ulang(PSU)disejumlahtitiktanpareservedipenuhiolehjajaranKPU.
Memelajari sejarah pasang surut lembaga pengawas Pemilu, yang
semuladianggapkurangmemberikontribusidalampenciptaanintegritas
Pemilu dan penjamin kualitas Pemilu di Indonesia, justru berangkat
dari sikap optimistik jajaran Bawaslu. Catatan sejarah perjalanan
Bawaslu, yang pernah dihempas oleh pertanyaan-pertanyaan relevansi
daneksistensialitasnyasedemikianrupasehinggadapatmelangsungkan
keberadaannyabahkandalamkeadaanyanglebihkuatsecarakelembagaan
danfungsionalsecaratugas,wewenang,dankewajibanmenurutundang-
undang, sikapoptimistik tersebutmemilikidasardanargumentasi yang
kuat.
Secara internal di dalam tubuh Bawaslu menguat arus keinginan
untukmembawa lembaga inipada fungsi-fungsipenopangutamadalam
pengawasanPemilu.Secarayuridisperanakankehadirannyatidakhanya
ingin memenuhi keharusan di dalam undang-undang, namun secara
sosiologis keinginan menjadikan tugas, wewenang, dan kewajibannya
9Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
adalahdalamrangkabersama-samadenganpenyelenggaraPemiluKPU,
pemilih,pesertaPemilu,instansipenegakhukum,organisasimasyarakat
sipil,danparapemangkukepentinganlainnya,dalamhadiratyangmemang
diperlukan dan dinanti oleh masyarakat politik yang terlibat di dalam
penyelenggaraanPemilu.
Dalambagianlainundang-undangpenyelenggaraanPemiluyangbaru,
membuka harapan baru bagi kuatnya karakter kelembagaan pengawas
Pemilu.Tidaksajakuatsecaramandattugas,wewenang,dankewajiban
sebagai penyelenggara Pemilu, namun diharapkan kuat pula secara
sosiologis.Ikhtiaruntukmenguatkankaraktersosiologis,harusdimulaidari
perancangan kelembagaan, perencanaanmenguatkan kapasitas sumber
dayamanusia,tatakelolaadministrasipengawasanPemilu,efektivitasnya
kerangka hukum Pemilu, serta tugas, wewenang, dan kewajiban lain
sebagaimanaamanat peraturanperundang-undang.Selain itupelibatan
kekuatan-kekuatan masyarakat sipil, akan menguatkan pelaksanaan
fungsi-fungsipengawasanPemilu,melaluipenciptaankerangkakemitraan
strategis.
BawaslumerupakanLembagaNegarayangditugasiUUPenyelenggaraan
PemiluNo.7Tahun2017untukmengawasiseluruhtahapanPemilu.UU
No.10Tahun2016tentangPemilihanGubernur,BupatidanWalikotajuga
memberikan tugas kepada Bawaslu untuk mengawasi seluruh tahapan
Pemilihan.
SecarahistoriskelahiranBawasludiharapkandapatmendorongdan
memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan
beruparegulasi,kewenangan,sumberdayamanusia,anggarandansarana
prasarana agar laporan pengawasan dapat lebih tajam secara analisis,
efektifberdasarkanfokuspotensipelanggaranadankerawanandandapat
memberikanpenindakandalamupayamemberikanefek jerabagiupaya
dan pelanggaran sehingga tujuan akhir keadilan pemilu dapat tercapai.
Bawasluhadirmenjadisolusiterhadapberbagaituntutanuntukmelakukan
pengawasandanpenindakanatasberbagaipelanggaranPemilubaikyang
dilakukan oleh siapapun termasuk penyelenggara pemilu dalam hal ini
KPU,sebabmerekatidakluputdaripotensimelakukanpelanggaranterlebih
jikaintegritasnyatidakcukupbaiktentutidakakanmampumenghadapi
10 Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
godaandariberbagaipihakditengahkompetisipemilu.
HarapanMasyarakatterusmeningkatatasperandankiprahBawaslu
bukankarenaketidakmampuanBawaslumenindakpelanggaranakantetapi
jugadipengaruhimakin“canggihnya”modusdanbentukpelanggaranserta
kompetisipemiluyangmulaitidaksehat,terutamapenggunaankampanye
negatif dimedia sosial,maraknya ujaran kebencian terhadap pasangan
calon dan politik identitas yang makin menguat dan telah membeda -
bedakanmasyarakatdalampilihanpolitikdankeyakinan.
Perencanaan Kedepan
Bawaslu periode 2017 - 2022 berkomitmen untuk meningkatkan
kepercayaanpublikmelaluipengawasanyanglebihmendorongpartisipasi
masyarakat karena sejatinya Bawaslu harus bekerja bersama seluruh
elemenbangsauntukmengawasidanmenegakkanhukumPemilusecara
tegasdanadil.KeadilanPemiludapatdiwujudkanbilaBawaslubekerja
secaraterbuka,akuntabeldanberintegritas.
Bertitik tolak dari pemikiran di atas, Bawaslumelakukan berbagai
upaya internal dan eksternal serta berkesinambungan melalui suatu
Rencana Strategis (Renstra) sebagai penjabaran tugas, wewenang, dan
kewajiban menurut mandat peraturan perundang-undangan, sebagai
berikut:
1.PembuatandanpeningkatanmuturegulasipengawasanPemilu;
2.Peningkatan profesionalisme, spesialisasi, dan integritas struktur
kelembagaanpengawaspemilu;
3.Peningkatandukunganlayananadministrasi,organisasi,danmanajemen;
4.Peningkatankapasitasdankapabilitaspersonelpengawaspemilu;
5.Pengembanganpoladanmetodepengawasan;
6.Penguatansistemkontrolnasional,dalamsatumanajemenpengawasan
yang bersifat terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi
informasidankomunikasi;
7.Peningkatandukungansaranadanprasarana;
11Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
8.Kerjasamaantarlembaga;dan
9.Peningkatanpelibatanmasyarakatdalampengawasanpartisipatif.
Undang-undangpenyelenggarayangterbitsetelahrangkaianPemilu
tahun2009,membukapeluangbagijajaranpengawasPemiluuntuklebih
berperan dalam upaya mengawasi pelaksanaan seluruh jenis Pemilu.
Demikianlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, menguatkan
kedudukan Bawaslu dan jajaran dengan kewajiban tidak sekadar
penindakan,namunlebih-lebihmengutamakanpencegahanpelanggaran
Pemilu.ImplementasiBawasludalammenjalankankeharusanpencegahan
ini, ditindaklanjut oleh Bawaslu dengan membentuk Gerakan Sejuta
Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP). Upaya ini memperkuat kedudukan
Bawasludi tengah-tengahmasyarakatpolitikdalamPemilu.Programini
dinilai berhasil, karena juga dibarengi dengan program lain yang lebih
mengartikulasikan fungsi-fungsi pengawasan partisipatif. Berbareng
dengan terbitnyaUndang-UndangNomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu
AnggotaDPR,DPD,danDPRD,Bawasludiberimandatuntukmenjalankan
fungsi-fungsi judisialitas dari sebagianmandatMahkamah Agung (MA),
terkait mekanisme pelanggaran administrasi tata usaha negara Pemilu.
SepertitelahditunjukkanolehBawaslupadaPemilulegislatiftahun2014,
fungsi ini pada mulanya diresistensi oleh KPU, namun berkat Putusan
DKPPkewenanganBawaslu tersebutmakinkokoh, sekaligusmengubah
formatrelasionalitasantaraBawasludanKPU.
Penguatan kedudukan jajaran pengawas Pemilu sebagaimana
gambarandatas,dilatarbelakangiolehmenguatnyakomitmenpembentuk
undang-undangdanpemangkukepentinganPemilusebagaikonsekuensi
atasPutusanMahkamahKonstitusi(MK)Nomor11/PUU-VIII/2010,pada
pokoknyamemberi kedudukan pengawas Pemilu di hadapan konstitusi
Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menggariskan keharusan sistem saling mengawasi antar-
lembaganegara.DalamPemilu,haldemikiantelahterbentuk,dibuktikan
dengan telah terumuskannya tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi
Pemilihan Umum (KPU) sebagai administrator Pemilu utama (leading
sectors),BadanPengawasPemilu(Bawaslu)dengantugas,wewenang,dan
kewajibansebagaipenjaminkualitasPemilu(quality assurance),danDewan
12 Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan tugas dan wewenang
sebagai penjaga dan penegak kemandirian, integritas, dan kredibilitas
penyelenggaraPemilu.Ketigalembagatersebutdikonstruksisebagaisatu-
kesatuansistemdidalampenyelenggaraanPemilumutakhir.
PerkembanganlainsetelahPemilutahun2014,pembentukundang-
undangmengundangkanUndang-UndangNomor8Tahun2015 tentang
PerubahanAtasUndang-UndangNomor1Tahun2015tentangPenetapan
PeraturanPemerintahPenggantiUndang-Undang(Perppu)Nomor1Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menguatkan
kewenangan Bawaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota untuk
menyelesaikan sengketa administrasi Pemilu, meliputi ruang lingkup (1)
sengketaantar-pesertaPemilu;dan(2)sengketaantarapesertaPemiludan
KPUprovinsi/KPUkabupaten/kotaakibatdikeluarkannyaKeputusanKPU
provinsiatauKeputusanKPUkabupaten/kota.Tugasdanwewenang ini
menguatkan kedudukan Pengawas Pemilu di tengah-tengah kebutuhan
perlunya mekanisme penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan
(Alternatif Dispute Resolution, ADR). Kewenanganmenguatkan Pengawas
Pemilu ini telah diterapkan secara efektif dalam musim Pemilukada
Tahun2015danPemilukadaTahun2017,kendatipundisejumlahdaerah
penerapankewenanganinimenimbulkansejumlahkomplikasidilapangan.
Menjelang Pemilukada tahun 2017, pembentuk undang-undang
kembalimengundangkanUndang-UndangNomor10Tahun2016,kembali
menguatkankewenanganbaru.Kewenanganinibolehdikatakansebagai
upayamerekonstruksikerangkahukumPemiludiIndonesia,terkaitdengan
penanganan/penyelesaianpelanggaranadministrasiPemilu.Rekonstruksi
dimaksudadalahmenjadikanpelanggaranadministrasiPemilutidaksaja
mengarahkan kerangka pelanggaran Terstruktur, Sistematik, dan Masif
(TSM),namunmemadupadankanantarapelanggaranadministrasiPemilu
dalambagianlaindaritindakpidanaPemilu.Substansipentingketentuan
tersebutmemungkinkanBawasluprovinsidapatmembatalkanpencalonan
PasanganCalon(Paslon)apabilaterbuktimelakukanpelanggarankategori
TSMdisebuahDaerahPemilihan(Dapil)dalamsuatuPemilukada.Namun
sayangsekali, ketikapengaturan teknikyangmemuatnormaketentuan
mengenai batasan atau kerangka waktu yang diajukan oleh Bawaslu,
13Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
ditolakolehpembentukundang-undang.
TerhadappelaksanaantugaspenangananpelanggaranPemilu,secara
umumBawasludapatmelaksanakansesuaikewenangannya,namundalam
halpenanganantindakpidanaPemilumasihterdapatberbagaikekurangan
yang disebabkan oleh keterbatasan kewenangan yang dimiliki Bawaslu
dalammelakukanpenindakan.KeterbatasankewenanganBawasludapat
dilihatdariketerbatasannyamulaidarimenerimalaporansampaidengan
meneruskankepadapihakyangberwenang.Keterbatasankewenanganinilah
yangmembuatprosespenegakanhukumpemilukhususnyapenindakandi
bidangtindakpidanaPemiludirasakanolehberbagaipihakmasihsangat
kurang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Hal tersebut berbeda
apabilaBawasludiberikewenangansecarautuhdalampenanganandan
penindakanpelanggarantindakpidanapolitik(pidanaPemilu)yangdimulai
dari temuanpelanggaran/penerimaan laporanpelanggaran,penyidikan,
danpenuntutanhinggapadapenetapanhukuman.
Mengenai penanganan pelanggaran administrasi dan pelanggaran
kode etik, kewenangan Bawaslu hanya terbatas pada memberikan
rekomendasi, dan menyampaikannya kepada instansi yang berwenang
menindaklanjutinya, yakni penyidik Polri untuk selanjutnya ditangani
dalam sistem peradilan pidana. Rekomendasi pelanggaran administrasi
disampaikankeKPU,danrekomendasipelanggarankodeetikdisampaikan
keDKPP.Dalampelaksanaankewenangan ini,hasilpengawasanpemilu
selama kurun waktu 2010-2014 telah menunjukkan peran aktifnya
pengawasan. Hal itu ditandai oleh banyaknya rekomendasi yang
disampaikanBawaslukepadaKPUdanDKPPdalamsetiappelaksanaan
tahapanpenyelenggaraanPemilu.
AgarpengawasanPemiludapatdilaksanakansesuaiamanatundang-
undang, maka diperlukan aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu
yangkuat,mandiri,dansolid,sertapercepatanpembentukankelembagaan
pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang bersifat permanen
sebagaimana dimandatkan dalam UU tentang Penyelenggaraan Pemilu.
Misipertamainisangatpentingdanstrategiskarenamerupakanpondasi
utama dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan
BawasludalampengawasanpenyelenggaraanPemiluditengahsempitnya
14 Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
ruang persiapan pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu yang semakin
sempit.Misi inimerupakankuncipertamadanutamauntukmemasuki
pelaksanaanpengawasan.
Seiring dengan misi pertama, upaya untuk memperkuat integritas
pengawas Pemilu menjadi perhatian yang besar, mengingat terjadinya
peningkatantrendpelanggarankodeetikpenyelenggaraPemiludijajaran
pengawas Pemilu dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Fenomena ini
memerlukanpenangananyangseriusolehBawaslu,mengingatposisidan
peran Bawaslu sebagai pengawas Pemilu sangat memerlukan legitimasi
politik yangkuatdari semuapihak, yangakan sangatdipengaruhi oleh
kemampuan lembaga dalam menjaga marwah organisasi dan seluruh
aparaturnya. Dengan demikian, misi pengingkatan integritas pengawas
Pemilu inimenjadi salah satu agendapenting yanghendakdiwujudkan
olehBawaslu.
Setelah melewati langkah pertama dan kedua, Bawaslu akan
memasukipelaksanaanpengawasan.Bawaslumenyadaribahwadukungan
seluruhelemenbangsa,terutamamasyarakatumumdalammelaksanakan
pengawasan Pemilu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan demokrasi
substantif, yakni penerapan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan
Pemiluyang tidakhanyabertopangpadakepatuhanprosedural semata,
namunjugapadanilai-nilaisubstantifdariPemiluitusendiri.Olehkarena
itu,peningkatankepeloporanmasyarakatdalampengawasanpartisipatif
menjadiprioritasBawaslu.
Sejalandenganmisiketiga,Bawaslumengembangkansuatupoladan
metodepengawasandalamrangkapencegahanpelanggaranyangefektif,
denganbertopangpadapengembanganmanajemenresikoPemilu(electoral
risk management).Pendekataniniakanditunjangolehpenerapansistem
koordinasi dan supervise yang akan dilakukan oleh Bawaslu kepada
stakeholderPemiluyangdinilairawanmelakukanpelanggarandengancara
menciptakanzonaintegritasPemilu,sebagaisaranauntukmengembangkan
systemdeteksidinipelanggaranPemiludilingkunganstakeholderPemilu.
Dalamrangkamenopangkeempatmisitersebutdiatassertamisi-misi
berikutnya,diperlukandukungankerangkahukumteknispengawasanyang
15Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
bersifatprogressif,melaluiprosespembuatanperaturansecarapartisipatif.
Dukungankerangkahukuminisangatpentinguntukmemastikanadanya
legitimasi yuridis yang kokoh bagi setiap kebijakan dan program yang
dijalankan oleh Bawaslu sejalan dengan prinsip negara hukum yang
diterapkan di Indonesia. Di sisi lain, kerangka hukum tersebut perlu
dikelolasecaraterintegrasi,baikdarisisiprosespenyusunan/pembuatan
(legal drafting)sehinggadapatmeenciptakanprodukhukumyangharmonis
dan tidak tumpang-tindih,maupun dari sisi produkhukumnya dimana
daftarperaturanperundang-undangandiBawasludikelolamenggunakan
sistemteknologiinformasi.
Pengawasan Pemilu merupakan sebuah kerja besar yang perlu
didukung dengan suatu sistem kontrol danmanajemen, serta teknologi
yangberskalaluas,terstruktur,sistematis,danintegratif.Atasdasaritu,
maka Bawaslu perlu menetapkan misi keenamnya, yaitu membangun
sistem penanganan dan sistem kendali penanganan pelanggaran dan
sengketa yangterintegrasi,efektif, transparandanadil.Misi inipenting
untuk mengetahui kinerja pengawasan Pemilu mengalami peningkatan
yangindikatornyaadalahcepat,akuratdantransparan.
SejalandenganenammisisebelumnyayangmengarahkanBawaslu
agarmenjadilembagayangprofessional,kuatdanberintegritas,makasalah
satuindikatoryanghendakdicapaiadalahkinerjapengelolaaninformasi
dandatasecaraberkualitas,danmudahdiakses.Besardanbanyaknyadata
hasilpengawasanyangdimilikiBawaslumemerlukansistempengelolaan
yangbaik,terintegrasi,salingterkoneksiantarbagian,danjugapadalevel
tertentu dapat secaramudah diakses olehmasyarakat.Oleh karena itu
padamisi ketujuh ini Bawaslumenekankan pada upayameningkatkan
kualitaspengelolaandandiseminasidata/informasiyangtransparandan
mudahdiakses.
Padamisikedelapan,Bawasluhendakmembangunpusatpembelajaran
pengawasanPemilubaikbagipihakdaridalamnegerimaupunpihakdariluar
negeri.PengalamandalampengawasanPemilu,penegakanhukum,maupun
penyelesaian sengketa pemilu yang berkontribusi terhadap peningkatan
kualitaspenyelenggaraandanhasilpemiludapatdikelolamenjadisebuah
sistempengetahuanyangdapatsecaraterus-menerusdiperbarui.Sistem
16 Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
pengetahuan ini akan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan
kebijakanPemilu,peningkatanpengetahuandanketrampilanmasyarakat
dalam pengawasan pemilu, maupun dalam mendiseminasikan prektek
baikpengawasanpemiludiduniainternasional.
17Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
PemilihanGubernurdanWakilGubernur,BupatidanWakilBupati,
sertaWalikotadanWakilWalikotamerupakaninstrumentdemokratis
untukmemfasilitasiprosespengisianjabatanGubernurdanWakil
Gubernur,Bupati danWakilBupati, sertaWalikota danWakilWalikota
denganmelibatkansecaralangsungrakyatselakupemegangkedaulatan
atasnegara,prosespemilihantentunyatidaksekedarpengisianjabatan
GubernurdanWakilGubernur,BupatidanWakilBupati,sertaWalikota
dan Wakil Walikota tetapi proses penyeleggaraannya harus dilakukan
denganmenjunjungtinggiprinsiplangsung,umum,bebas,rahasia,jujur,
danadil.
Untuk terlaksananya pemilihan yang menjunjung tinggi prinsip
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, menjadi keharusan
adanya pengawasan pelaksanaan penylenggaraan pemilihan, Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
PemilihanGubernur,Bupati,DanWalikotaMenjadiUndang-Undang,Pasal
BAGIAN IIPengawasan Pemilihan GubernurDan Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
18 Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
23ayat(1)menyatakanPengawasanterhadappenyelenggaraanPemilihan
dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas
Kecamatan,PPL,danPengawasTPS.SedangkanUndangUndangNomor
8Tahun2016TentangPerubahanAtasUndang-UndangNomor1Tahun
2015TentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-Undang
Nomor1Tahun2014TentangPemilihanGubernur,Bupati,DanWalikota
Menjadi Undang-Undang, Pasal 22A mengatur mengenai penanggung
jawabBersamapengawasanpenyelenggaraanPemilihanadalahBawaslu,
BawasluProvinsi,danPanwasKabupaten/Kotadanpelaksanapengawasan
penyelenggaraanpemilihanGubernurdanWakilGubernurdilaksanakan
oleh Bawaslu Provinsi, serta pelaksana pengawasan penyelenggaraan
pemilihanBupatidanWakilBupati,pemilihanWalikotadanWakilWalikota
dilaksanakanolehPanwasKabupaten/Kota.
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas
Kecamatan,PPL,danPengawasTPSyangselanjutnyadisebutPengawas
Pemiluselakulembagayangdiberimandatolehundangundangkhususnya
pada pelaksanaan Pemilihan, baik sebagai penanggung jawab Bersama
maupun sebagai pelaksana pengawasan, melakukan kerja pengawasan
yangmencakuppengawasanterhadapprosespenyelenggaraanPemilihan,
dan pengawasan terhadap kinerja KPU dalam menyelenggarakan
Pemilihan, pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemilihan
melaluipengawasanpelaksanaan tahapanpemilihandenganmelakukan
pencegahan,penindakanpelanggaran,danpenyelsaiansengketapemilihan.
UntuksetiaptahapanpengawasanpenylenggaraanPemilihan,Bawaslu
memiliki tugas dan wewenang menyusun dan menetapkan pedoman
teknis, serta membentuk Peraturan Bawaslu dalam melakukan tugas
pengawasan tahapan Pemilihan, pencegahan, penindakan pelanggaran,
sertapenyelesaiansengketapemilihan,.
PeraturanBawasludibentuksebagaiPedomanbagiPengawasPemilu
dalampekaksanaanpengawasanpenyelenggaraanPemilihan, bertujuan
untuk:
a.memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur,adil,danberkualitas,sertadilaksanakannyaperaturan
19Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
perundang-undanganmengenaiPemilusecaramenyeluruh;
b.mewujudkanPemiluyangdemokratis;dan
c.menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi
penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil Pemilu. Bawaslu sebagai
penanggungjawabpengawasanpenyelenggarapemilihan
1. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)
BawasludalampengawasanpenyelenggaraanPemilihanmempunyai
tugasdanwewenagyangmeliputi:
a.menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan
pengawasan penyelenggaraan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan
DewanPerwakilanRakyatdanPemerintah;
b.mengoordinasikandanmemantautahapanpengawasanpenyelenggaraan
Pemilihan;
c.melakukanevaluasipengawasanpenyelenggaraanPemilihan;
d.menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari
BawasluProvinsidanBawasluKabupaten/Kota;
e.memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas
Kabupaten/Kotadalammelanjutkantahapanpelaksanaanpengawasan
penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak
dapatmelanjutkantahapanpelaksanaanpengawasanpenyelenggaraan
Pemilihansecaraberjenjang;dan
f. melaksanakantugasdanwewenanglainyangdiberikanolehperaturan
perundang-undangan.
BawasludalampengawasanpenyelenggaraanPemilihanjugamemiliki
kwwajiban:
a.memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon
BupatidanCalonWakilBupati,sertaCalonWalikotadanCalonWakil
Walikotasecaraadildansetara;
b.menyampaikansemuainformasipengawasanpenyelenggaraanPemilihan
kepadamasyarakat;
20 Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
c.melaksanakanKeputusanDKPP;dan
d.melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bawaslu juga memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/
Kota,PanwasKecamatan,PPL,danPengawasTPS.
2. Badan Pengawas Pemilihan Provinsi (BAWASLU Provinsi)
PadapenyelenggaraanPemilihanBawasluProvinsimemilikitugasdan
kewenanganyaitu:
a. mengawasitahapanpenyelenggaraanPemilihandiwilayahprovinsiyang
meliputi:
1. pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan
penetapanDaftarPemilihSementaradanDaftarPemilihTetap;
2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara
pencalonanGubernurdanWakilGubernur;
3. proses penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur;
4. penetapanpasanganCalonGubernurdanCalonWakilGubernur;
5. pelaksanaanKampanye;
6. pengadaanlogistikPemilihandanpendistribusiannya;
7. pelaksanaanpenghitungandanpemungutansuaradanpenghitungan
suarahasilPemilihan;
8. pengawasanseluruhprosespenghitungansuaradiwilayahkerjanya;
9. proses rekapitulasi suara dari seluruh Kabupaten/Kota yang
dilakukanolehKPUProvinsi;
10. pelaksanaanpenghitungandanpemungutansuaraulang,Pemilihan
lanjutan,danPemilihansusulan;dan
11. prosespenetapanhasilPemilihanGubernurdanWakilGubernur;
21Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
b. mengelola,memelihara,danmerawatarsip/dokumensertamelaksanakan
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh
BawasluProvinsidanlembagakearsipanProvinsiberdasarkanpedoman
yangditetapkanolehBawasludanArsipNasionalRepublikIndonesia;
c. menerimalaporandugaanpelanggaranterhadappelaksanaanperaturan
perundang-undanganmengenaiPemilihan;
d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk
ditindaklanjuti;
e. meneruskantemuandanlaporanyangbukanmenjadikewenangannya
kepadainstansiyangberwenang;
f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk
mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya
dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan
penyelenggaraan Pemilihan oleh Penyelenggara Pemilihan di tingkat
Provinsi;
g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang
pengenaansanksikepadaanggotaKPUProvinsi,sekretarisdanpegawai
sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang
mengakibatkanterganggunyatahapanpenyelenggaraanPemilihanyang
sedangberlangsung;
h. mengawasipelaksanaansosialisasipenyelenggaraanPemilihan;dan
i. melaksanakantugasdanwewenanglainyangdiberikanolehperaturan
perundang-undangan.
Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pada penylenggaraan
Pemilihan,BawasluProvinsidapat:
a. memberikanrekomendasikepadaKPUuntukmenonaktifkansementara
dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran yang
mengakibatkanterganggunyatahapanpenyelenggaraanPemilihanoleh
PenyelenggaraPemilihanditingkatProvinsi;dan
b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan
laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana
Pemilihan.
22 Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
SelainkewenangandiatasBawasluProvinsidalampenyelenggaraan
Pemilihanjugamemilikikewajibanyaitu:
a.bersikaptidakdiskriminatifdalammenjalankantugasdanwewenangnya;
b.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
pengawaspemilihanumumpadatingkatandibawahnya;
c.menerimadanmenindaklanjutilaporanyangberkaitandengandugaan
adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-
undanganmengenaiPemilihan;
d.menyampaikanlaporanhasilpengawasankepadaBawaslusesuaidengan
tahapanPemilihansecaraperiodikdan/atauberdasarkankebutuhan;
e.menyampaikantemuandanlaporankepadaBawasluberkaitandengan
adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang
mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan di
tingkatProvinsi;dan
f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
3. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota (Panwas Kabupaten/Kota)
Dalam pennyelenggaran Pemilihan Panwas Kabupaten/Kota
mempunyaitugasdankewenanganpadapenyelenggaraanPemilihanyaiyu:
a.MengawasitahapanpenyelenggaraanPemilihanyangmeliputi:
1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan
penetapanDaftarPemilihSementaradanDaftarPemilihTetap;
2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara
pencalonan;
3. prosesdanpenetapancalon;
4. pelaksanaanKampanye;
5. perlengkapanPemilihandanpendistribusiannya;
6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil
Pemilihan;
23Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
7. mengendalikanpengawasanseluruhprosespenghitungansuara;
8. penyampaiansuratsuaradaritingkatTPSsampaikePPK;
9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi,
Kabupaten,danKotadariseluruhKecamatan;dan10.pelaksanaan
penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan,
danPemilihansusulan;
b.menerimalaporandugaanpelanggaranterhadappelaksanaanperaturan
perundang-undanganmengenaiPemilihan;
c.menyelesaikantemuandanlaporansengketapenyelenggaraanPemilihan
yangtidakmengandungunsurtindakpidana;
d.menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kotauntukditindaklanjuti;
e.meneruskantemuandanlaporanyangbukanmenjadikewenangannya
kepadainstansiyangberwenang;
f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk
mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya
dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan
penyelenggaraanPemilihanolehpenyelenggaradiProvinsi,Kabupaten,
danKota;
g.mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang
pengenaansanksikepadaanggotaKPUProvinsidanKPUKabupaten/Kota,
sekretarisdanpegawaisekretariatKPUProvinsidanKPUKabupaten/Kota
yang terbuktimelakukan tindakanyangmengakibatkan terganggunya
tahapanpenyelenggaraanPemilihanyangsedangberlangsung;
h.mengawasipelaksanaansosialisasipenyelenggaraanPemilihan;dan
i. melaksanakantugasdanwewenanglainyangdiberikanolehperaturan
perundang-undangan.
24 Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
DalamPemilihanPanwasKabupaten/Kotajugawajib:
a. bersikaptidakdiskriminatifdalammenjalankantugasdanwewenangnya;
b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
Panwaspadatingkatandibawahnya;
c. menerimadanmenindaklanjutilaporanyangberkaitandengandugaan
adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-
undanganmengenaiPemilihan;
d. menyampaikanlaporanhasilpengawasankepadaBawaslusesuaidengan
tahapanPemilihansecaraperiodikdan/atauberdasarkankebutuhan;
e. menyampaikantemuandanlaporankepadaBawasluberkaitandengan
adanyadugaanpelanggaranyangdilakukanolehKPUProvinsiatauKPU
Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan
tahapanPemilihan;dan
f. melaksanakankewajibanlainyangdiberikanolehperaturanperundang-
undangan.
4. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwas Kecamatan)
PadaPemilihanPanwasKecamatanmepunyaiTugasdanwewenang
yangmeliputi:
a.mengawasi tahapanpenyelenggaraanPemilihandiwilayahKecamatan
yangmeliputi:
1. pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan
penetapanDaftarPemilihSementaradanDaftarPemilihTetap;
2. pelaksanaanKampanye;
3. perlengkapanPemilihandanpendistribusiannya;
4. pelaksanaanpemungutandanpenghitungansuarahasilPemilihan;
5. penyampaiansuratsuaradariTPSsampaikePPK;
6. prosesrekapitulasisuarayangdilakukanolehPPKdariseluruhTPS;
dan;
7. pelaksanaanpenghitungandanpemungutansuaraulang,Pemilihan
25Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
lanjutan,danPemilihansusulan;
b.mengawasipenyerahankotaksuaratersegelkepadaKPUProvinsidan
KPUKabupaten/Kota;
c.menerimalaporandugaanpelanggaranterhadaptahapanpenyelenggaraan
Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana
dimaksudpadahurufa;
d.menyampaikantemuandanlaporankepadaPPKuntukditindaklanjuti;
e.meneruskantemuandanlaporanyangbukanmenjadikewenangannya
kepadainstansiyangberwenang;
f. mengawasipelaksanaansosialisasipenyelenggaraanPemilihan;
g.memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan
laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana
Pemilihan; dan h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang
diberikanolehperaturanperundang-undangan.
PanwasKecamatanjugawajib:
a.bersikaptidakdiskriminatifdalammenjalankantugasdanwewenangnya;
b.menyampaikan laporan kepada Panwas Kabupaten/Kota berkaitan
dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya
tahapanpenyelenggaraanPemilihanditingkatKecamatan;
c.menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan
PemilihandiwilayahkerjanyakepadaPanwasKabupaten/Kota;
d.menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwas Kabupaten/Kota
berkaitandenganadanyadugaanpelanggaranyangdilakukanolehPPK
yangmengakibatkanterganggunyapenyelenggaraantahapanPemilihan
ditingkatKecamatan;dan
e.melaksanakankewajibanlainyangdiberikanolehperaturanperundang-
undangan.
26 Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
5. Pengawas Pemilihan Lapngan (PPL)
Pada Penyelenggaraan Pemilihan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)
memilikiTugasdanwewenang,meliputi:
a.mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau
sebutanlain/Kelurahanyangmeliputi:
1. pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data
kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara, daftar
Pemilihhasilperbaikan,danDaftarPemilihTetap;
2. pelaksanaanKampanye;
3. perlengkapanPemilihandanpendistribusiannya;
4. pelaksanaanpemungutansuaradanprosespenghitungansuaradi
setiapTPS;
5. pengumumanhasilpenghitungansuaradisetiapTPS;
6. pengumumanhasilpenghitungansuaradariTPSyangditempelkan
disekretariatPPS;
7. penyampaiansuratsuaradariTPSsampaikePPK;dan
8. pelaksanaanpenghitungandanpemungutansuaraulang,Pemilihan
lanjutan,danPemilihansusulan.
b.menerimalaporandugaanpelanggaranterhadaptahapanpenyelenggaraan
Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana
dimaksudpadahurufa;
c.meneruskantemuandanlaporandugaanpelanggaranterhadaptahapan
penyelenggaraanPemilihansebagaimanadimaksudpadahurufbkepada
instansiyangberwenang;
d.menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk
ditindaklanjuti;
e.memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan
laporantentangadanyatindakanyangmengandungunsurtindakpidana
Pemilihansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan;
f. mengawasipelaksanaansosialisasipenyelenggaraanPemilihan;dan
g.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwas
Kecamatan.
27Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
PengawasPemiluLapangan(PPL)dalamPemilihan,wajib:
a.bersikaptidakdiskriminatifdalammenjalankantugasdanwewenangnya;
b.menyampaikan laporan kepada Panwas Kecamatan berkaitan dengan
adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan
penyelenggaraanPemilihanditingkatDesaatausebutanlain/Kelurahan;
c.menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwas Kecamatan
berkaitandenganadanyadugaanpelanggaranyangdilakukanolehPPS
danKPPSyangmengakibatkanterganggunyapenyelenggaraantahapan
PemilihanditingkatDesaatausebutanlain/Kelurahan;
d.menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan
PemilihandiwilayahkerjanyakepadaPanwasKecamatan;dan
e.melaksanakankewajibanlainyangdiberikanolehPanwasKecamatan.
6. Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS)
Dalammelaksanakantugaspengawasan,PPLdapatdibantu1(satu)
orang Pengawas TPS di masing-masing TPS yang memiliki Tugas dan
wewenang:
a.mengawasipersiapanpemungutandanpenghitungansuara;
b.mengawasipelaksanaanpemungutansuara;
c.mengawasipersiapanpenghitungansuara;
d.mengawasipelaksanaanpenghitungansuara;
e.menyampaikankeberatandalamhalditemukannyadugaanpelanggaran,
kesalahan, dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan
penghitungansuara;dan
f. menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan
penghitungansuara.
28 Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
PengawasTPSdalampemnyelenggaraanPemilihanwajib:
a.menyampaikanlaporanhasilpengawasanpemungutandanpenghitungan
suara;
b.menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang
terjadidiTPSkepadaPanwasKecamatanmelaluiPPL;
c.menyampaikan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara
kepadaPPL;dan
d.melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan oleh ketentuan
peraturanperundang-undangan.
Daritugasdankewenangan,sertakewajibanPengawasPemiludalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur, Bupati dan
WakilBupati, sertaWalikotadanWakilWalikota yangdiuraikandiatas.
PengawasPemilusetidaknyamelakukanhal-halsebagaiberikut:
1. Internalisasi nilai-nilai pengawas pemilu ke semua jajaran pengawas
pemilu;
2. Pemetaan terhadap potensi-potensi pelanggaran dalam pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota sehingga dapat dilakukan upaya
pencegahan;
3. Penyusunanrencanadanteknispengawasansecarakomprehensif;
4. PeningkatankapasitaspengawaspemiludalamPenangnanPelanggaran
danTindakPidanaPemilihan,sertaPenylelesaianSengketaPemilihan;
5. Mengintensifkan kerja sama antar lembaga yang terlibat dalam
pelaksanaanpemilihan;
6. Memberdayakanmasyarakatluasuntukturutsertamengawasipemiihan
(PengawasanPartisifatif)
29Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
BAGIAN IIIPengawasan
Partisipatif Dalam Pilkada
Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu merupakan suatu
kehendakyangdidasarikeprihatinanluhur(ultimate concern),demi
tercapainyaPemiluyangberkualitas.Kontribusiutamapengawasan
Pemilu, di samping untukmendorong terwujudnya pelaksanaan Pemilu
yang berkualitas secara teknis, jugamerupakan bagian yang signifikan
bagikeberlanjutandemokratisasidiIndonesia.
Dengan demikian, pengawasan Pemilu merupakan proses sadar,
sengajadan terencanadarihakekatfilosofidemokratisasi.SuatuPemilu
yangdijalankantanpamekanismedaniklimpengawasanyangbebasdan
mandiri,akanmenjadikanPemilumenjadiprosespembentukankekuasaan
yangsaratdipenuhisegalakecurangan.Dalamsituasiyangdemikianitu,
Pemilutelahkehilanganlegitimasinyadanpemerintahanyangdihasilkan
sesungguhnyajugatidakmemilikilegitimasi.
Berangkatdaripemahamaninilahyangmenjadikanpengawasanitu
merupakan suatu kebutuhan dasar (basic an objective needs) dari tiap-
tiap Pemilu dan Pilkada. Pengawasan, merupakan keharusan, bahkan
30 Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
merupakanelemenyangmelekatpadatiap-tiapPemilu.1
Pengawasan partisipatif adalah aktivitas memastikan proses
tahapan-tahapan Pemilu dengan cara mengumpulkan data, informasi
sertamenginventarisasi temuan kasus terkait pelaksanaan Pemilu yang
dilakukan oleh kelompok masyarakat atau organisasi yang independen
dannon-partisan.Aktifitas ini bertujuanuntuk terselenggaranyaproses
pemilihan yang jujur, adil, bersih dan transparan serta hasilnya bisa
diterimaolehsemuapihakbaikpesertaPemilumaupunmasyarakatsecara
luas.
PenyelenggaraanPemiluselainsebagaiwahanapergantiankekuasaan
juga merupakan saluran partisipasi masyarakat yang memadai bagi
terhimpunnya pilihan dan aspirasi. Karena itu, Pemilu adalah sarana
yangtepatuntukmengujikebenaranklaim-klaimpolitikyangdibuatoleh
banyak pihak tentang kedekatan mereka dengan masyarakat sebagai
pemilikkedaulatanyangsesungguhnya.
Dengan demikian keberadaan pengawasan partisipatif yang
bertujuanmewujudkanPemiluyangberkualitasadalahpenting.Kelompok
masyarakat sipil inilah yang selalu bersuara kritis dalam mengawasi
lembagapenyelenggaraPemilu.Karenaitu,iaharusbersikapindependen
dalammenjalankanseluruhtugasnya,termasukkesanggupanmemantau
peserta Pemilu agar mengikuti aturan main yang berlaku. Pengawasan
partisipatif jugaakan terusmendorongmasyarakatuntukmendapatkan
jaminanhaknyasebagaipemilihyangbebassertamendapatkaninformasi
sesuaidenganpilihanhatinuraninya.
Pelibatan ataupun keterlibatan masyarakat dalam pengawasan
bertujuan untuk mewujudkan Pemilu yang dapat berlangsung secara
demokratis,sehinggahasilnyadapatditerimadandihormatiolehsemua
pihak, baik yang menang maupun yang kalah, terlebih oleh mayoritas
warganegarayangmemilikihakpilih.Upayasepertiinitentusajabertujuan
memberikanlandasankeabsahan(legitimasi)yangkuatbagisemuapihak
yang terlibat dalam proses Pemilu untuk menjalankan mandat rakyat
sebagai pemilik kedaulatan. Penilaian terhadap jalannya proses Pemilu
1JunaidiIndrawadi,DosenFISIPUniversitasNegeriPadang,MakalahuntukFGDJPPRKotaPadang,dipres-entasikantanggal,9September2009.
31Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
dan kepercayaan organisasi pemantauan yangmelaporkan secara jujur
kepadapublikdapatmeningkatkankepercayaandanlegitimasimasyarakat
terhadaphasilPemilu.2
DenganmembangunkepercayaanmasyarakatterhadaphasilPemilu
sejatinya kita telah berupaya membangun sistem demokrasi yang kuat
di setiap daerah Pilkada. Maka dengan adanya pengawasan partisipatif
terhadapseluruhtahapanPemilu,secaraotomatiskepercayaanterhadap
hasil Pemilu akan meningkat. Meningkatnya kepercayaan masyarakat
terhadapprosesdanhasilPemilutentuberdampakpadatingkatlegitimasi
serta sistem demokrasi yang dipilih sebagai mekanisme pergantian/
pengisianjabatandipemerintahan.
Pengawasan partisipatif juga termasuk usaha untuk menghindari
terjadinya proses Pemilu dari kecurangan,manipulasi, permainan serta
rekayasayangdapatmenguntungkanpihak-pihaktertentudanmerugikan
kepentinganrakyatbanyak.Pengawasanpemilumerupakanalatpenting
untuk menyelesaikan konflik secara damai di antara masing-masing
kelompok yang berkompetisi untuk mendapatkan kepercayaan rakyat.
Jika terjadi perselisihan selamapemilihanberlangsungmakapemantau
sebagaipihakketigadapatmembantupihak-pihakyangberkonflikuntuk
duduk bersama-sama mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh
semuapihak.
Usaha untuk menghormati serta meningkatkan kepercayaan
terhadaphak-hakasasimanusiakhususnyahak-haksipildanpolitikdari
warganegara.Misalnyapenghormatan terhadaphakuntukmenyatakan
kebebasan dalam menyatakan pendapat dan memilih sesuai kehendak
hati nurani. Penghormatan terhadap hak-hak pemilih jugamenyangkut
kegiatanpemantauanyaituhakuntukterdaftarsebagaipemilih,hakuntuk
menentukan pilihan secaramandiri, hak atas kerahasiaan pilihan, hak
untukbebasdariintimidasi,hakuntukmemperolehinformasimengenai
tahapan-tahapan Pemilu secara benar, hak untuk memantau dan hak
untukmelaporkanadanyapelanggaranPemilu.
2 MenurutProf.Dr.RamlanSurbakti (2010:117),bahwa legitimasimerupakanpenerimaandanpengakuanmasyarakatterhadaphakmoralpemimpinuntukmemerintah,membuatdanmelaksanakankeputusanpolitik.Jadi,kalausuatujabatanpolitikyangdiperolehdenganmenafikansuararakyatmakaotomatistidakadahakmoralbagipemimpintersebut.
32 Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
PemilihanUmumsecaralangsungolehrakyatmerupakanmanifestasi
kedaulatan rakyat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis
berdasarkanPancasiladanUndang-undangDasar1945.Penyelenggaraan
Pemilusecaralangsung,umum,bebas,rahasia,jujurdanadildapatterwujud
apabila dilaksanakan oleh penyelenggara, diikuti peserta dan dikontrol
pengawasyangmemilikiintegritas,profesionalitasdanakuntabelitas.
Disain pengawasan partisipatif dalam Pemilu yang mandiri masih
jauhdarigambaranideal.Geliatpartisipasimasyarakatsipiluntukterlibat
dalam proses pengawasan pemilu baru meningkat pada pemilu tahun
1999.Namun,dataorganisasi pemantaumenunjukkanbahwaterdapat
penurunan tingkat partisipasi dan keterlibatan publik dalam aktivitas
pemantauandariPemilukePemilu.
Penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemantauan ini
menurun seiring dengan rendahnya angka partisipasi dalam Pemilu.
Jumlah lembagapemantau jugaterusmenurun,dalamPemiluLegislatif
tahun2014,hanyaada19lembagapemantaudalamnegeri,1pemantau
diplomatikdariluarnegeri.SementaradalamPilpres2014hanyaterdapat
15lembagapemantaudiIndonesiayangterdaftardanvisitordariluarnegeri.
Halinijauhberbedajikadibandingkandenganjumlahlembagapemantau
padaPemilu2004danPemilu2009dimanaterdaftar38lembagapemantau
denganrincian;14lembagapemantaudariIndonesa,7lembagapemantau
luarnegeridan7lagipemantaudiplomatikataukedutaan.Jumlahrelawan
pemantaujugamengalamipenurunan;dataJaringanPendidikanPemilih
untukRakyat(JPPR)jugamenunjukkanterjadipenurunanyaitu220.000
pemantau (Pemilu 1999), 140.000 pemantau (Pemilu 2004). 80.000
pemantau(Pilkada2005–2008),13.500pemantau(Pemilu2009),3.450
pemantau(Pilkada2010-2013),1.550pemantau(Pemilu2014).
Penurunan keterlibatan masyarakat dalam pemantauan ini di
antaranya disebabkan oleh Pertama; masyarakat pemilih terpolarisasi
menjadi tim sukses partai politik dan pasangan calon,menjadi relawan
lembagasurveyyangmelakukanjajakpendapatdanhitungcepat.Kedua;
Partisipasi yang dibangun oleh penyelenggara Pemilu sebatas pada
informasipemilihtidaksampaikependidikanpemilihsebagaidasaruntuk
melakukan pemantauan. Ketiga; Penurunan dukungan dari lembaga
33Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
donordanmitradalamnegeridalampemantauan.Keempat;tidakadanya
dukunganpendanaankhususdalampemantauanPemilu.Kelima;Adanya
lembagaterselubungyangdibuatolehtimsuksesatasnamapemantauan.
Fakta-faktatersebutmenjadikanlandasanpemangkukepentinganuntuk
mempertahankaninstitusipengawasPemiludalamstrukturkelembagaan
kepemiluan.
PaskaPemilu2014,perkembanganterkaitpengawasandanlembaga
pengawasmenjadisalahsatufokusdalamperbaikandisainkelembagaan
penyelenggara Pemilu dimasa mendatang. Beberapa disain yang
berkembangadalah,Bawaslubetransformasimenjadilembagapemeriksana
danakampanyedanBawaslubertransformasimenjadibadanpemeriksa
dana kampanye dan penegakan hukum. Sebelum mempertimbangkan
transformasi kelembagaan Bawaslu secara keseluruhan untuk menjadi
badan yang mampu untuk melaksanakan investigasi dan penuntutan
ataupun mengarahkan untuk bertransformasi menjadi lembaga lain,
terdapatbeberapapertimbanganyangsepatutnyadilakukanolehpembuat
kebijakan dan juga electoral stakeholder. Salah satunya adalah disain
pengawasanpartisipatifmasyarakatdalamPemilu.
Partisipasimasyarakatdalampemilumerupakansalahsatubentuk
partisipasi politik masyarakat yang bertujuan untuk mempengaruhi
kebijakan politik, dalam hal ini bertujuan untuk mengawal proses
pelaksanaanpemiluagarterpilihpemimpinyangmemangbenardiinginkan
rakyatdanmelaluiprosesyangjujurdanadil.
Berdasarkanmanfaatnya,partisipasimasyarakatdapatdikelompokkan
menjaditiga(SurbaktidanSupriyanto,2013).Pengelompokanpartisipasi
berdasarkanmanfaatitudapatdisederhanakandalamtabelberikut3.
3PolicyBrief,Isu-IsuKrusialPemilihanUmum,SekretariatKodifikasiUUPemilu,PerludemDkk,2016.
34 Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
Meningkatkan minat dan informasi
kepemiluan
Legitimasi keterpilihan
Integritas hasil pemilu
Sosialisasipemilu Memilihcalondanpas-angancalon
Pemantauandanpengawasan
Pendidikanpemilih
Musyawarahmemba-hasrencanavisi,misi,danprogrampartaidalampemilu
Pelaksanaanpeng-hitungancepatatashasilpemungutansuaradiTPS
Pemberitaandanpenyiaranmediamassa
Dukunganaktifkepadapesertapemilu/calon
Surveidanpenyebarluasanhasilsurvei
Mengajakdanmen-gorganisasidukunganataukeberatanterha-dapalternatifrencanakebijakanpublik
PenyelenggaraanPemiluselainsebagaiwahanapergantianpemimpin,
juga merupakan saluran partisipasi masyarakat yang memadai bagi
dihimpunnyapilihanpublikyangluasterhadapcalonpemimpin.Pilkada
jugamenjadisaranauntukmengujikebenaranklaim-klaimpartaipolitik
danpihaktertentutentangkedekatanmerekadenganmasyarakat.Dengan
demikianaktivitaspemantauanuntukmewujudkanpemilihanumumyang
berkualitas,jujur,adil,bersih,dantransparansertahasilnyabisaditerima
olehsemuapihak;baikpesertaPemilumaupunmasyarakatluas,menjadi
sangatpenting.
PemantauanPemiluolehmasyarakatsipildiIndonesiamasihmenjadi
tradisipentingdalampenciptaaniklimPemiluyangjurdildandemokratis.
MeskipunterjadiperbaikanfungsikontroldibidangpenyelenggaraanPemilu
olehKPU,pengawasanPemiluolehBawaslu,danpengawasaneteknologi
informasi dan media sosiala profesionalisme penyelenggara Pemilu oleh
DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Namun masyarakat
sipilmenjadisalahsatupilarpentingdalampengawalanprosesdanhasil
Pemilu.
MerujukpadaBangkokDeklarasiuntukPemiluyangbebas,kualitas
Pemilu diukur dari lima aspek; Pertama, adil dalam aturan main dan
memberi kesempatan sama kepada semua pihak yang terlibat; Kedua,
35Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
adanyapartisipasi pemilih yang tinggi disertai kesadarandankejujuran
dalam menentukan pilihannya dengan rasa tanggung jawab dan tanpa
paksaan;Ketiga,pesertaPemilumelakukanpenjaringanbakalcalonsecara
demokratis dan tidakmenggunakan politik uang dalam semua tahapan
Pemilu;Keempat,terpilihnyalegislatifdaneksekutifyangmemilikilegitimasi
kuatdanberkualitas;Kelima,PenyelenggaraPemilu(KPU,Bawaslu,DKPP),
pemerintahdanjajaranbirokrasibersikapindependen.
Darikelimaukurantersebut,salahsatukuncipentingpelaksanaan
Pemilujurdiladalahtingginyaketerlibatanmasyarakatuntukaktif,kritis,
danrasionaldalammenyuarakankepentinganpolitiknya.Karenatingkat
keterlibatanataupartisipasimasyarakatakansangatberhubungandengan
tingkatkepercayaanpublik(public trust),legitimasi(legitimacy),tanggung
gugat(accountability),kualitaslayananpublik(public service quality),dan
mencegahgerakanpembangkanganpublik(public disobidience).
Perbedaanmendasar antara aktivitas pengamatan Pemilu, lembaga
pemantauPemilu,danpengawasPemilumerujukpadaperandanmandat
yang berbeda. Pengamat memiliki mandat terkecil, pemantau memiliki
kekuatan yang lebih luas, sementara pengawas adalah mereka yang
mempunyaimandatformalyanglebihluasdalamkontekspenegakanUU
atau hukum dalam kepemiluan. Mandat pemantau pemilihan adalah
untukmengumpulkaninformasidanmembuatpenilaiantanpaikutcampur
tangan dalam proses. Demikian juga untuk mengamati proses Pemilu
danuntuk ikutcampur tangan jikaadahukumyangdilanggar.Mandat
pengawasPemiluadalahuntukmemvalidasiprosesPemilu (apakahada
aturanyangdilanggar,dll).Organisasiyangberbedamenggunakandefinisi
yangberbedauntukistilahinidandalambeberapakasuspengamatandan
pemantauan, istilahyangdigunakankaangbergantian tanpaperbedaan
eksplisitdiantarakeduanya4.
Model partisipasi masyarakat dalam setiap pemilu beragam cara.
Di Pemilu 1999 pasca kejatuhan orde baru, pendidikan pemilih massif
dilakukanolehlembagaswadayamasyarakatsebagaimanajugapemantauan
Pemilusangatmassifsaatitu.Halinitidakbisajugadilepaskandarisituasi
saat ituyangmemangmenjadiperhatianpublikkarenapemilupertama4 The Electoral Knolwledge Network”dalamhttp://aceproject.org
36 Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
dilakukanpascarezimotoriter jatuh.Masifnyagerakanmasyarakatsipil
dalammengawalPemilumemangselaluadadariPemilu1999,2004,2009,
dansejumlahPilkada,tetapidenganfrekuensiyangselaluturun.
Hubungan antara pengawas dan pemantau memang selalu terjadi
karenaaktivitasyangdilakukanmempunyaisemangatyangsama,yaitu
mengawasiprosesPemilu.Pemantaudanpengawassama-samamengemban
misiterselenggaranyapemiluyangjujurdanadil.Perbedaannya,pemantau
pemilubekerjasebatasmemantaupenyelenggaraan,sedangkanpengawas
pemilumempunyaitugasdanwewenanglebihluasuntukmenyelesaikan
pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu.Jadi, kerja pemantauan
merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang harus dilaporkan dan
diteruskankepengawaspemiluagarbisaditindaklanjuti5.
Pengawasan partisipatif merupakan bagian dari partisipasi rakyat
dalam pemilu. Ide pengawasan partisipatif muncul karena adanya
kesadaranakanperlunyaselalumembuka ruangbagipartisipasi rakyat
dalamsetiapprosespolitikdi republik ini.Landasanberpikirnyaadalah
semakinsuatuperistiwapolitikdiwarnaipartisipasipublikyangtinggidan
terjadi di berbagai tahapan, semakin proses politik tersebut mendekati
demokrasiyangideal.Dengandemikian,harapanakanterciptanyapemilu
berkualitas,yaknipemiluyangjujurdanadil,dapatterwujud.Inilahsebuah
ijtihaddalamrangkamembangunkualitasdemokrasiyanglebihbaikguna
memastikanterciptanyademokrasiyangterkonsilidasi.
Namuin demikian, partisipasi politik dari masyarakat dalam
melakukanpengawasanpemilutidakmungkinbiasmunculsecaramassif
dengan sendirinya. Terdapat beberapa hal yang menjadi kendala yang
adadimasyarakatsepertikendalaterbatasnyaaksesinformasi,batasan-
batasanperaturan, danwilayah yangmenyulitkan.Karena itu perlu ada
penguatanmasyarakat.Dengankatalain,diperlukanprogramnyatayang
merupakanimplementasidarigagasanpengawasanpartisipatifini.Dengan
program nyata ini, misalnya berupa suatu gerakan, berbagai kendala
yangmenghambatkeinginanmasyarakatuntukberpartisipasiaktifdapat
diminimalisir atau bahkan dihilangkan.Sebagai langkah awal, perlu ada
doronganatauinisiasidariinstitusiyangmemilikiberbagaisumberdaya5TopoSantosodanDidiSupriantodalamMengawasi Pemilu Mengawasi Demokrasi(2004)
37Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
yang memadai dan memungkinkan ide dapat mengejawantah menjadi
suatuprogramaksi.BadanPengawasPemilu(Bawaslu)berhasilmelakukan
peranpentingini6.
Bawaslu mengimplementasikan gagasan pengawasan partisipatif
dengancaramenginisiasisebuahGerakanPengawasanPartisiptif.Gerakan
ini merupakan motor yang mengubah kesadaran moral menjadi suatu
tindakannyata.Kekuatanmoraluntukturutmelakukanpengawasanyang
sebelumnya terpendamdihatisanubarimasyarakatdapatdimunculkan
kepermukaan dan dioptimalkan ke dalam sebuah aksi nyata berupa
gerakansocialberupapartisipasipublikdalampengawasanpemilu.Dengan
adanya Gerakan Pengawasan Partisipatif, partisipasi masyarakat tidak
sekedardalammelakukanpemilihandiTPS,melainkan jugamelakukan
pengawasan.
Lebih jauh, Gerakan Pengawasan Partisipatif mengembalikan spirit
pemilukepada rakyat.Semangat terciptanyapemiluyang jujurdanadil
hendaknyatidakhanyamenjadisemangatpenyelenggarapemilu,melainkan
dapatmenjadisemangatrakyat,karenasesungguhnyasemangattersebut
awalnyaberasaldarirakyat.Rotasikepemimpinanrepublikbukanhanya
urusan negara, melainkan juga kepentingan rakyat. Urusan pemilu
yangsempathanyamenjadidomainnegara, terutamadieraOrdeBaru,
diupayakanuntukdigeserkembalimenjadiurusanwarganegara.Seperti
dikatakanKetuaBawasluMuhammad (kompas.com,14/3/2014) bahwa
gerakan ini merupakan gerakan moral untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam Pemilu 2014. Bawaslu ingin mengembalikan pemilu
kepadarakyat.
Berdasarkanhalitu,GerakanPengawasanPartisipatifdapatdikatakan
sebagaisaranaperwujudankedaulatanrakyat.Kedaulatanyanghakekatnya
berasaldarirakyat,dipertegasdenganpartisipasisehinggadapatdikatakan
bahwakedaulatanjugaolehrakyat.Denganadanyagerakanpengawasan
partisipatifiniberbagaiupayamenggagalkanpilihanrakyatdapatdicegah
olehrakyatsendiri.
6Bawaslu,PengawasanPartisipatifDanaKampanyePilkada,(2015)
38 Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
39Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
BAGIAN IVPenegakanHukum
Pemilihan
PenegakanHukumyangefektifdankonsistentidakakanterjadijika
Hukumtersebuttidakmemilikifungsidantujuannya,karenadalam
kondisi tersebutHukumhanyaberfungsi sebagai alat danbelum
menjadirohdalamkehidupanmasyarakat.
Fungsi Hukum
Hukum sebagai instrumen memiliki fungsi untuk menyelesaikan
masalah dan membuat keteraruran. Penyelesaian masalah yang ada
merupakanbagiandarisolusiataujalankeluaratasmasalahyangterjadi
masa lalu dan diperkirakan dapat terjadi dikemudian hari, sehingga
antisipasiataskemungkinanterjadinyamasalahdapatdilakukan.Selain
berfungsisebagaisolusi,Hukumjugamemilikifungsiuntukmenciptakan
keteraturan.KeteraturaninipentingkarenaHukumtidakhanyamengatur
40 Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
keperluannyasendiridanparapembentuknyaakantetapijuagamengatur
manusiaagartercapaitujuankebahagianmanusia.1
Namun dalam realita yang terjadi di masyarakat Hukum dapat
mengalamipergeseranmakna, tidak jaranghukumdipergunakanuntuk
melindungi kepentingan tertentu dan melegalkkan tindakan – tindakan
yang mencederai keadilan. Hukum dan keadilan merupakan dua hal
yangtidakdapatpisahkankarenaHukumditujukanuntukmewujudkan
keadilandankeadilantanpahukumdapatbermaknanegatif.
Fungsi Hukum Menurut Theo Huijbers,ialah:memeliharakepentingan
umumdidalammasyarakat,menjagahakhakmanusia,mengupayakan
keadilan dalam hidup bersama dan sarana rekayasa soaial (social
engineering).
SedangkanSajipto Rahardjo,tujuanhukumtidakhanyadigunakan
untukmemperkokohpola-polakebisaandantingkahlakuyangterdapat
didalammasyarakat, tetapi jugauntukmemberarahpada tujuanyang
dikehendaki,menghilangkankebiasaanyangdipandangtidaksesuaidalam
menciptakan pola-pola kelakuan baru. Atau dengan kata lain, hukum
merupakansumberketeraturandankebiasaanbaru.
Kesimpulannya dari dua fungsi fungsi hukum diatas adalah :
menertibkan dan mengatur pergaluan dan interaksi masyarakat serta
menyelesaikanmasalah-masalahyangditimbulkan.
Tujuan Hukum
Tujuan Hukum walaupuan berdasarkan teori yang artinya hanya
berartisempitdanberhentihanyapada tujuanHukumsajaakan tetapi
sebaiknya dapat berkembang meluas agar berkontribusi mewujudkan
kebahagianmanusia.
Mantan Menteri Kehakiman periode tahun 1959 – 1962, Suhardjo,
tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, baik secara aktif
maupunpasif.Secaraaktifdimaksudkansebagaiupayagunamembentuk1SatjiptoRahardjo,2007BiarkanHukumMengalir(CatatanKritisTentangPergulatanManusiaHukum),Pen-erbitBukuKompas,Jakarta,hlm,ix
41Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
keadaandimasyarakatagarberlangsungdalamprosesyangberlangsung
secarawajar.Sedangkansecarapasifmengupayakanpencegahanterhadap
upaya yang berlangsung secara sewenang-wenang dan penyalahgunaan
haksecaratidakadil..
Mantan Menteri Luar Negeri di masa ode baru, Mochtar
Kusumaatmadja mengatakan bahwa tujuanhukumantara lain ialah : guna
meluruskan kehidupan manusia dan menegakkan keadilan sosial bagi
seluruhrakyatpadasuatunegarayangmerdekadanberdaulat.
TujuanHukumpadaintinyaialah:menciptakantatananmasyarakat
yangtertib,menciptakanketertibandankeseimbangan.Dengantercapainya
ketertiban dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan
terlindungi.Dalammencapaitujuannyaitu,hukumberperanmembagihak
dankewajibanantarindividudidalammasyarakat,membangunwewenang
dan mengatur cara memecahkan masalah hukum, serta memelihara
kepastianhukum.
Beberapa ahli menyampaikan pandangan dan pendapatnya
menyangkutTeoriTujuanHukum :
1. Prof. Subekti SH, tujuan Hukum ialahmengabdipadatujuannegarayang
pada pokoknya dimana tujuan negara sendiri adalah mewujuydkan
kemakmurandanmemberikankebahagianpada rakyat dinegaranya.
TujuanHukum tidakhanyauntukmemperolehkeadilan tetapiharus
menciptkankeseimbanganantaratuntutanakankepastianhukumdan
keadilanhukum.Haltersebutdikemukakanbeliaudalambukunyayang
berjudul:Dasar–dasrhukumdanpengadilan.
2. Teori tujuan hukum yang disampaikan oleh Geny dalam Science et
technique en droit prive positif,semata–matauntukmewudkankeadilan
karenaketikakitamencapaikeadilantersebutterdapatunsuryangjuga
dikatannyayaitukepentingandayagunadankemanfaatan.
Olehkarenaitujikakitaberpegangdanmelaksanakanfungsihukum
secarakonsisten tentudiharapkan tujuanhukumyang jugaantara lain
dicita – ciatakan diatas tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat dan
hukumitusendiriakantetapi jugabagimasyarakatutananyamencapai
42 Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
tujuan bermasyarakat yaitu kesejahteraan yang berdasarkan pada sila
kelima Pancasila yaitu : Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.
Keteraturandankesejahteraantersebutjugamerupakanesensidari
demokrasi dimana demokrasi bukanlah merupakan tujuan akan tetapi
merupakansaranadalammewujudkankesejahteraanmasyarakat.
Prof. Mr. Muhammad Yamin mengemukakan bahwa demokrasi
merupakansuatudasardalampembentukanpemerintahandanyangada
didalmnya (masyarakat) dalam kekuasaan mengatur dan memerintah
dikendalikansecarasaholehseluruhanggotamasyarakat.
Affan Ghafar juga memaknai demokrasi kedalam dua hal : yaitu :
normatif dan empirik. Demokrasi normatif merupakan demokrasi yang
secara umum diwujudkan oleh suatu negara. Sedangkan demokrasi
empirik merupakan suatu demokrasi yang perwujudannya hanya pada
duniapolitik.
Namun demokrasi yang juga merupakan sarana menegakkan
kedaulatanrakyatseringkaliterjebakpadaproseduralnyasemata,pemilihan,
jajak pendapat danmekanisme sejenis yang intinyamengejawantahkan
konsultasimasyarakatsecaralangsung.Tujuanpemilihanuntukmemilih
pemimpin yang mendapat legitimasi masyarakat seringkali “dibajak”
olehparaelityanghanyamengejarkekuasaansematadanmengabaikan
kepentinganmasyarakat.
Ambisiuntukmengejarkekuasaantidakjarangmembuatparapeserta
danbahkanpenyelenggarapemilihanterjebakpadatransaksikepentingan
sesaat sehinggamelupakan esensi dasar yangmenjadi fungsi pemilihan
yaitu : kesejahteraan rakyat yang berkeadilan melalui kekuasaan yang
dikompetisikandalampemilihan.
Kompetisi pemilihan yang berlangsung tidak sehat anatara lain
disebabkanolehtidakmemadainyahukumyangmenciptakanketeraturan
dan penegakannya atau penerapannya. International Democracy and
ElerctoralAssistance(InternationalIDEA)menyampaikanbahwakerangka
hukumyangtepatdapatmencegahterjadinyasengketapemilu.Internasional IDEAmembagidua kelompokuntuk tindakan – tindakanpenegakanhukumuntukmencegahsengketapemilu:
43Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
1. Mendesaindanmengimplementasikankerangkahukumdanperundang
–undanganyangtepatgunamenciptakanpemerintahanyangdemokratis
danrepresentatif,sertamendesaindanmengimplementasikankerangka
hukumdanperundang–undanganyangtepatuntukhakasasimanusia
danprosespemilu;
2. Melibatkan partai politik besar dan kelompoknya penting dalam
masyarakat untuk mendesain atau membenahi kerangka hukum
pemilu;
3. Mengembangkanbudayapolitikdanpendidikankewargaan(misalnya
prinsipdannilaidemokrasi,penghormatanterhadapsupremasihukum
danasasimanusia;
4. Membangun sistem partai politik yang majemuk serta membangun
demokrasiinternaldalampartaipolitik;
5. Meningkatkan inklusivitas gender dan kelompok minoritas dalam
pemerintahandanpolitik;
6. Menyiapkan kondisi yang adil/setara untuk pelaksanaan pemilu
(khususnyaaksesterhadapmediamedia,informasidanpembiayaan);
7. Meningkatkanperanmasyarakatsipil, termasukkapasitasnyauntuk
memantausemuatahapandalamprosespemilu;
8. Mendorongmedia,masyarakatsipil,pemantaupemiludanpartaipolitik
untukmengadopsiUndang–Undangdanperaturanpelaksanaannya
sertapedomantatalakupemilu;
9. Membentukbadanpenyelenggarapemiluyangprofesional,inklusifdan
jikamemungkinkan:permanen,independendanotonom.
10. Diadopsinya prosedur pemilu yang tepat oleh penyelenggara pemilu
yangmembukaaksesuntukpublikdandiikutisecarakonsisten;
Sedangkandarisumber–sumberdidalamsistemkeadilanpemilu:
1. Mendesaindanmengimplementasikankerangkahukumdanperundang
–undanganyangtepatgunamenciptakansistemkeadilanpemiluyang
efektifdanmudahdiakses.
2. Menunjukanggotalembagapenyelenggarapemiludanbadanpenyelesian
44 Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
sengketa pemilu di tingkat tertinggi melalui konsensus oleh berbagai
kekuatan politik yang aktif dimasyarakat (antara lain : legislatif dan
eksekutif);
3. Membangun lembaga penyelenggara pemilu dan badan penyelesaian
sengketapemiluyangberkomitmenterhadapprinsipdannilaidemokrasi
(khususnyaindependensidanimparsialitas);
4. Meningkatkan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu dan badan
penyelesaian sengketa pemilu untuk membuat keputusan secara
transparan,menjelaskankeputusantersebutdanmendiseminasikannya;
5. Memfasilitasipelatihankepemiluanyangtepatuntukpegawailembaga
penyelenggrapemiludanbadanpenyelesaiansengketapemilu;
6. Memastikanagarpegawai lembagapenyelenggaranpemiludanbadan
penyelesaiansengketapemilumenaatipedomantatalakupemilu;
7. Meningkatkan inklusivitas gender dan kelompok minoritas di dalam
lembagapenyelenggarapemiludanbadanpenyelesaiansengketapemilu.
8. Mengambil langkah – langkah pengamanan pada tahap penerimaan,
penghitungandanpenjumlahansuara.
PemilihanGubernur,BupatidanWalikotadiaturdenganUUNomor
10Tahun2016tentangPerubahanKeduaatasUUNomor1Tahun2015
TentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUUNomor1Tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU
(selanjutnya disebutUUPemilihan)walaupunberdasarkan PutusanMK
Nomor 072-073 PUU-I/2004 menerangkan bahwa penentuan sistem
pemilihan kepala daerah merupakan open legal policy pembentuk UU.
PutusanMKyanglain:Nomor97/PUU-XI/2013bahwaPilkadadinyatakan
sebagairezimpemerintahdaerahtidakmasukdalamrezimpemiludalam
pasal22eUUD1945.
Undang-UndangPemilihanmemberi kewenangankepada Bawaslu,
BawasluProvinsidanPanwasKabupaten/Kotauntukmenerima laporan
danmenanganipelanggarandalampenyelenggaraanpemilihan.Salahsatu
kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu yakni untuk membentuk
peraturan Bawaslu terkait penanganan laporan pelanggaran pemilihan
45Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 135 ayat (3) Undang-undang
Nomor1Tahun2015yangmenyatakan“Ketentuanlebihlanjutmengenai
penanganan laporan pelanggaran pemilihan diatur dengan Peraturan
Bawaslu”.
Bawaslu menindaklanjuti amanat undang-undang pemilihan
sebagaimana diatas dengan membentuk peraturan Bawaslu Nomor 11
Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana telah
diubahdenganPeraturanBawasluNomor2Tahun2015tentangPerubahan
atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan
PemilihanUmum.
Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015, tata
cara penanganan pelanggaran pemilihan turut diatur, namun untuk
mengefektifkan penanganan pelanggaran pemilihan, mempermudah
semuaoranguntukmengetahuitentangtatacarapenangananpelanggaran
pemilihan,danmelaksanakanamanatPasal135ayat(3)Undang-Undang
Pemilihan,makadipandangperluuntukmengaturpenangananpelanggaran
dalamperaturantersendiri.
DalamUUPemilihaniniBawaslujugadiberikankewenanganuntuk
menyelesaikansengketa,Pasal135ayat(1)hurufc.....”sengketapemilihan
diselesaikanolehBawaslu”.
Jikaprinsip–prinsipkerangkahukumyangtepatyangdisampaikan
Internasional IDEAdapatdilaksanakan tentuakansangatberkontribusi
terhadap penegakan hukum pemilihan. Dalam kerangka membangun
kerangkahukumyangtepatBawaslupriode2017–2022telahmemualinya
dengan berkonsulatsi kepada publik dan beberapa stakeholder penting
kepemiluanhal–halapasajayangharusdansebaiknyadilaksanakanoleh
BawasluyangsebagaimanatercantumdalamUUNo7Tahun2017tentang
Pemilu dapat dikatagorikan sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu dan
BadanPerselisihanSengketaPemilu.
Informasisoalkerangkahukumbanyakdimunculkanolehmasyarakat
sebagaihasildariBawasluMendengaruntukkemudindipergunakanoleh
Bawasludalampenyusunanperencanaantermasukperencanaanlegislasi.
46 Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
DivisiHukumBawasluRIjugamengagendakanauditregulasisebagai
bahan awal untuk melakukan evaluasi atas implementasi pelaksanaan
PerbawasludanperaturanlainyangdikeluarkanBawasludalamkaitannya
dengandukunganpelaksanaankewenangan.
Auditregulasiinidiharapkandapatmenggalimasukanberdasarkan
pengalamanjajaranbawasludibawahdalamrangkapenegakanhukum.
Hasil masukan tersebut akan dijadikan bahan untuk menyusun
perencanaan regulasi sehingga regulasi dapat hadir untuk melakukan
antisipasidanbukanhadirterlambatjustruketikapelanggaranhukumitu
sudahterjadi.
Prinsip penegakan hukum yang mengedepankan antisipasi dan
perencanaanhukumyanglebihbaikdenganmembukaaksesterhadappublik
untukmendapatkaninformasidanberpartisipasitentudiharapkanakan
dapatmeningkatkan tingkatkepatuhanseluruhstakeholderkepemiluan
:peserta,penyelenggara,pemilihdanmasyarakatpadaumumnyauntuk
mematuhiperangkathukumyangmengaturpemilihandansecara tidak
langsungdiharapkandapatmeningkatkantingkatkepercayaanmasyarakat
terhadaphasilpemilihanyangberkualitasdanberkeadilan.
47Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
BAGIAN VPenanganan Pelanggaran Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota
A. Pendahuluan
Perkembangan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia melalui
AmandemenUndang-UndangDasar 1945 yang telahmeletakkan dasar-
dasar kehidupan berbangsa dan bernegara serta kedaulatan berada di
tangan rakyat, kemudian diaplikasikan salah satunya melalui sistem
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat
didaerah, guna menunjang pelaksanaan pemerintahan berjalan lebih
demokratis. Proses penyelenggaraan pemilihan ini diharapkan mampu
menjaring calon-calon pemimpin yang berkualitas dan sesuai dengan
keinginan rakyat, serta pemimpin yang mengedepankan kepentingan
rakyatyangmenjadisalahsatutujuandemokrasi.
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung
(selanjutnyaditulispemilihan)pertamakalidilaksanakanpadabulanJuni
tahun2005,hinggasekarangpenyelenggaraanyabersifatserentakdalam
rangka mengefektifkan dan mengefisienkan jalannya proses pemilihan
48 Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
penyelenggara negara. Kebijakan ini telah disepakati dengan lahirnya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
(selanjutnyaditulisUUPemilihan).
Suksesikepemimpinandidaerah(Gubernur,BupatidanWalikota)yang
dilakukan dengan cara pemilihan langsung akanmelibatkan semua orang
dalamdaerahtersebutbaiksecaralangsungmaupuntidaklangsung.Selain
itu,adanyakompetisidalamsuksesipemilihanGubernur,BupatidanWalikota
memberikan peluang timbulnya berbagai pelanggaran terhadap aturan
pelaksanaannyasebagaimanatelahdiaturdalamUndang-UndangPemilihan.
Undang-UndangPemilihanmemberi kewenangankepada Bawaslu,
BawasluProvinsidanPanwasKabupaten/Kotauntukmenerima laporan
dan menangani pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan. Selain
itu,salahsatukewenanganyangdiberikankepadaBawasluyakniuntuk
membentukperaturanBawasluterkaitpenangananlaporanpelanggaran
pemilihan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 135 ayat (3) Undang-
undangNomor1Tahun2015yangmenyatakan “Ketentuan lebih lanjut
mengenai penanganan laporan pelanggaran pemilihan diatur dengan
PeraturanBawaslu”.
Sejak diberlakukannya UU Pemilihan, Bawaslu menindaklanjuti
amanatundang-undangpemilihansebagaimanadiatasdenganmelakukan
perubahanperaturanBawasluNomor11Tahun2014TentangPengawasan
PemilihanUmumdenganPeraturanBawasluNomor2Tahun2015tentang
Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang
PengawasanPemilihanUmum.DisampingituKPUmembentukPeraturan
KPUNomor4Tahun2017tentangKampanyePemilihanGubernur,Bupati,
dan Walikota, salah satu ketentuan didalamnya mengatur mengenai
penerimaanlaporandugaanpelanggarankampanye.
49Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
B. Aturan Hukum
Aturanhukumyangmenjadiobjekanalisismakalahini:
1. UU.10Tahun2016tentangPerubahanKeduaUU.1Tahun2015Tentang
Pemilihan,Gubernur,Bupatidanwalikota.
2. PKPUNo.4Tahun2017
C. Isu/Problematika
Beberapa persoalan/permasalahan dalam penanganan pelanggaran
pelanggaranpelaksanaanpengawasanprosespenyelenggaraanpemilihan
Gubernur,Bupati,danWalikotaantaralain:
1. InterpretasiUUsecaraberbedaterhadapUUPemilihanyangberdampak
timbulnyaantinomi(pertentangan)normahukum,
2. Kekosongan norma dan norma yang kabur (vage normen) dalam UU
Pemilihan.
D. Analisis
Isu satu:
Contoh1:
Pasal81ayat(2)hurufaPKPUNo.4Thn2017tentangKampanye
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan: “Laporan
dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
disampaikankepadaKPUProvinsi/KIPAceh,KPU/KIPKabupaten/
Kota,PPK,danPPS”.
Pasal 11 UU. Pemilihan menyatakan: “Tugas dan wewenang KPU
ProvinsidalamPemilihanGubernurmeliputi:
a.merencanakanprogramdananggaran;
b.merencanakandanmenetapkanjadwalPemilihanGubernur;
c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU
50 Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
Kabupaten/Kota,PPK,PPS,danKPPSdalamPemilihanGubernur
denganmemperhatikanpedomandariKPU;
d. menyusundanmenetapkanpedomanteknisuntuksetiaptahapan
penyelenggaraanPemilihanGubernursesuaidenganketentuan
peraturanperundang-undangan;
e. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan
semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan
memperhatikanpedomandariKPU;
f. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam
penyelenggaraanPemilihanGubernur;
g. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan
yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan
memperhatikandataterakhir:
h. menetapkanCalonGubernuryangtelahmemenuhipersyaratan;
i. menetapkandanmengumumkanhasilrekapitulasipenghitungan
suara Pemilihan Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi
penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah
Provinsiyangbersangkutan;
j. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil
penghitungansuarasertawajibmenyerahkannyakepadasaksi
pesertaPemilihandanBawasluProvinsi;
k. menerbitkanKeputusanKPUProvinsiuntukmengesahkanhasil
PemilihanGubernurdanmengumumkannya;
l. mengumumkan Calon Gubernur terpilih dan membuat berita
acaranya;
m.melaporkanhasilPemilihanGubernurkepadaKPUdanMenteri
n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi
atastemuandanlaporanadanyadugaanpelanggaranPemilihan;
o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan
sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU
Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti
melakukantindakanyangmengakibatkanterganggunyatahapan
51Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu
Provinsidan/atauketentuanperaturanperundang-undangan;
p. melaksanakansosialisasipenyelenggaraanPemilihanGubernur
dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU
Provinsikepadamasyarakat;
q. melaksanakanpedomanyangditetapkanolehKPU;
r. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata
carapenyelenggaraanPemilihanGubernursesuaidengantahapan
yangdiaturdalamketentuanperaturanperundang-undangan;
s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan
PemilihanGubernur;
t. menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur
kepadaDPRDProvinsi;dan
u. melaksanakantugasdanwewenanglainyangdiberikanolehKPU
dan/atauketentuanperaturanperundangundangan.
JikamencermatiketentuanPasal11UU.No.1Tahun2015 terkait
dengan Tugas,Wewenang, KPU/KIP Provinsi dalam ketentuan ini tidak
ada kewenangan KPU /KIP Provinsi untuk menerima laporan dugaan
pelanggarankampanye,sehinggaPasal81ayat(2)hurufaPKPUNo.4Thn
2017tidakbersumberdariUUPemilihan.Kondisisepertiinitidaksesuai
denganPrinsipEksklusi(exclution principle)yangmenegaskanbahwa‘setiap
sistim hukum suatu negara harus bersumber dari kekuasaan legislatif.
(J.W,Harris:p.125)
SementaramenurutPasal28,30,danPasal33UU.No.1Tahun2015
BawasluProvinsi,PanwasKabupaten/KotadanPanwasKecamatandiberi
kewenanganuntukmenerimalaporandugaanpelanggaransetiaptahapan
pemilihan.
DalamhalinitelahterjadiinterpretasiberbedaolehKPUsebagaimana
durumuskandalamPasal81ayat(2)hurufaPKPUNo.4Thn2017.Adanya
perbedaaninterpretasisepertiinidapatmengakibatkanantinomihukum
dalammelakukanpenangananpelanggarankampanyedanpadaakhirnya
berdampak pada tidak adanya kepastian hukum bagi penyelenggara
52 Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
pemilihan,masyarakat,pemantaupemilihandanpesertapemilihandalam
penanganan pelanggaran. Problematika ini menjadi kegagalan dalam
pengaturan sebagaimana dikemukakan oleh Fuller The enactment of
contradictory rules (Pembentukanaturanyangkontradiksisatusamalain).
(L.L.Fuller:p.39)
Contoh2:
Pasal11ayat(2)PKPUNo.4Thn2017:“PartaiPolitikatauGabungan
PartaiPolitik,PasanganCalondan/atauTimKampanyemendaftarkan
Pihak Lain dan/atau Relawansebagaimanadimaksudpadaayat(1)
kepadaKPUProvinsi/KIPAcehatauKPU/KIPKabupaten/Kota.
DengandidaftarkannyapihaklainsebagaimanaketentuanPasal11
ayat(2)PKPUNo.4/2017menimbulkanproblematikahukumkarena
seseorang atau beberapa orang yang tidak termasuk pihak lain
yangdidaftarkandiKPUProv/Kab/Kotatidakdapatdijeratsecara
hukumuntukdidugamelakukan tindakpidanapemilihan.Secara
faktualpelakuyangmemberikanuangataumateri lainnyakepada
pemilih ialah orang atau pihak yang tidak terdaftar di KPU Prov/
Kab/Kota.Jikamenggunakankonsepyangdisebutpihaklainharus
terdaftar,makabesarkecenderunganpasangancalonmenggunakan
orang/ pihak yg tidak terdaftar tersebut untukmemberikan uang
ataumateri lainnyakepadapemilihuntukmempengaruhipemilih,
sehingga tidak dapat dilakukan jeratan kepada pasangan calon
ataupelakudugaanpelanggarandimaksud.Pengaturanseperti ini
telahmeletakkansyaratyangsusahuntukdilakukanpenanganan
pelanggaran/ Rules that require conduct beyond the powers of
the affected party. (Pembentukan aturan yang mencantumkan
persyaratanyangmustahildipenuhi).(Fuller:p.39)
Isu dua:
ContohKekosonganHukum:
TidakadaketentuanpembatasanjumlahTimKampanye/TimRelawan
baik dalam UU Pemilihan maupun PKPU, sehingga pasangan calon
53Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
tertentudapatmembentukataumengangkatTimKampaye/TimRelawan
sejumlah setengah dari total jumlah pemilih. Dengan menggunakan
alasanbiayaoperasionalbagiTimKampanye/Timrelawandimaksud,
praktekpolitikuangsangatsusahuntukdijeratsecarahukum.
ContohNormaygKabur:
Pasal 135A ayat (1)UU. 10 tahun2016menyatakan:“Pelanggaranadministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2)
merupakanpelanggaranyangterjadisecaraterstruktur,sistematis,
danmasif.
BagianPenjelasan:
- Yang dimaksud dengan terstruktur adalah kecurangan yang
dilakukanolehaparatstruktural,baikaparatpemerintahmaupun
penyelenggarapemilihansecarakolektifatausecarabersama-sama
- Yang dimaksud dengan sistematis adalah pelanggaran yang
direncanakansecaramatang,tersusunbahkansangatrapi.
- Yang dimaksud masif adalah dampak pelanggaran yang sangat
luaspengaruhnyaterhadaphasilpemilihanbukanhanyasebagian-
sebagian.
ProblemmendasarketentuanTSMinidefinisinyatidakmasuksebagai
normahukumkarenatertuangdalambagianpenjelasan,sehinggakurang
memilikikekuatanhukummengikat.Disamping itukriteriapelanggaran
TSMbersifatsumir(tidaklengkap)bahkanmungkinkabur,sehinggadengan
sifatsumirdankaburnyanormaTSMdapatmengakibatkanketidakpastian
hukumdalampenerapannyaataupenjabarannyadalamperaturanteknis.
Dengankondisi aturanhukumseperti ini dapat dipandang sebagai
kegagalan pembentukan hukum dalam mengatur penyelenggaraan
pemilihanolehLonFullermengatakan8kriteriakegagalanpembentukan
hukum yang dua diantaranya yaitu gagal membentuk aturan yang
komprehensif(LonLuvoisFuller,p.39).
54 Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
E. Konklusi
1. Dalammenghadapi pertentangan aturan teknis dengan aturan dasar
sepertidiilustrasikandalamisusatu,pengawaspemiludanpihak-pihak
yang berkepentingan dalam rangka proses penanganan pelanggaran
pemilihanharusbertumpupadaUUPemilihandanmenggunakanasas
preverensi(asasmengalahkan/pengesampingan).
2. Jika dalam penanganan pelanggaran, pengawas pemilumendapatkan
normayangkabur,diperlukankemampuanuntukmelakukanpenafsiran
hukumdenganmengacupadametodeyangtepatdanrelevan.
3. Bawaslu mendorong lembaga legislatif untuk melakukan perubahan
UU Pemilihan dalam menyelesaikan kekosongan hukum misalnya
pembatasanjumlahtimkampanye/timrelawan.
BahanBacaan:
- J.W.Harris,LawAndLegalScience,Oxford,1997.
- LonLuvoisFuller,MoralityOfLaw,Yale,UniversityPress,1975.
55Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
BAGIAN VITata Cara Penyelesaian
Sengketa Pemilihan
A. Pengantar
Sengketa pemilihan merupakan sengketa yang berkenaan
denganpelaksanaanpemilihanPemilihanGubernurdanWakil
Gubernur,BupatidanWakilBupati,sertaWalikotadanWakil
Walikota.Sengketaprosespemilihandapatterjadiantaraduapihakatau
lebihyangterjadidalampenyelenggaraanPemilihan,yaitu:(a)antarpeserta;
dan(b)PihakpesertadenganpihakPenyelenggarapemilihan.
B. Wewenang dan Waktu Penyelesaian Sengketa Pemilihan
1.Pasal 73 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan
Bawaslu,BawasluProvinsidanPanwasluKabupaten/Kotaberwenang
menyelesaikansengketa.
2. Pasal30hurufcUndang-undangNomor1Tahun2015menyatakan
56 Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
TugasdanwewenangPanwasluKabupaten/Kotaadalahmenyelesaikan
temuandanlaporansengketapenyelenggaraanPemilihanyangtidak
mengandungunsurtindakpidana.
3. Pasal143Undang-undangNomor1Tahun2015menyatakanBawaslu
Provinsi danPanwasluKabupaten/Kotaberwenangmenyelesaikan
sengketa.
4. Pasal467joPasal468ayat(1)Undang-undangNomor7Tahun2017
menyatakanBawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/
Kotaberwenangmenyelesaikansengketaprosespemilu.
5. TerhadapSengketaPemilihanAntarpesertaPemilihandenganacara
cepat dapat diselesaikan olehPanwasluKecamatandanPengawas
PemiluLapanganselainBawasluProvinsidanPanwasluKabupaten/
Kota.
6. Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, sertaWalikota danWakil Walikota, tidak termasuk
perselisihanhasilPemilihanGubernurdanWakilGubernur,Bupati
danWakilBupati,sertaWalikotadanWakilWalikota.
7. Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan
memutussengketaPemilihanpalinglambat12(duabelas)harisejak
diterimanyalaporanatautemuan
C. Jenis dan Ruang Lingkup Sengketa
Sengketa proses Pemilihan meliputi sengketa yang terjadi: (a)
antarpeserta;(b)Pesertadenganpenyelenggarapemilihan.
1. Sengketaantarpesertatimbulkarenaadanya:
a. perbedaanpenafsiranantaraparapihakatausuatuketidakjelasan
tertentu yang berkaitan dengan suatu masalah fakta kegiatan,
peristiwa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
WakilBupati,sertaWalikotadanWakilWalikota;dan/atau
b. penolakandaripesertapemilihanterhadaptindakanpesertalainatau
57Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
yangmewakili(timkampanye,timpemenangan,petugaskampanye)
karenamerasadirugikan.
2. SengketaantaraPesertadenganpenyelenggaratimbulsebagaiakibat
dikeluarkannyakeputusanKPU,KPUProvinsi,danKPUKabupaten/
Kota.
D. Pemohon Sengketa
Pemohonadalahpihakyangmengajukanpermohonanpenyelesaian
sengketaPemilihankepadaPengawasPemilu.Pemohonsengketapemilihan
dapatdiajukanoleh:
1. PasanganCalonGubernurdanWakilGubernur,PasanganCalonBupati
danWakilBupati,atauPasanganCalonWalikotadanWakilWalikota;
2. BakalPasanganCalonGubernurdanWakilGubernur,PasanganCalon
Bupati dan Wakil Bupati, atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil
Walikota dapat menjadi Pemohon dalam dalam hal sengketa antara
pesertapemilihandenganpenyelenggarapemilihanterhadapkeputusan
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait penetapan pasangan
calon.
E. Termohon Sengketa
TermohonadalahpihakyangdilaporkanolehPemohondalamsuatu
sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yaitu KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota,PasanganCalonGubernurdanWakilGubernurpeserta
Pemilihan,danPasanganCalonBupatidanWakilBupatisertaPasangan
CalonWalikotadanWakilWalikotaPesertaPemilihan.
58 Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
F. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Musyawarah
Penyelesaian sengketa pemilihan dilakukan melalui tahapan:
(a) menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa; (b)
mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan
melaluimusyawarahdanmufakat.Prosedurnya,antaralain:
1. Penerimaanpermohonansengketa
a. PermohonanpenyelesaiansengketaPemilihandiajukandalamwaktu
palinglambat3(tiga)harisejakobyeksengketadiketahuiatausejak
KeputusanKPUProvinsiatauKPUKabupaten/Kotaditetapkandan/
ataudiumumkanatausejakkajiandugaanpelanggarandinyatakan
sebagaisengketaPemilihan
b. Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota tidak dapat
menerimapermohonanyangdiajukanmelebihijangkawaktu3(tiga)
hari sejak obyek sengketa proses pemlihan atau sejak Keputusan
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau
diumumkan.
c. Terhadap sengketa yang terjadi pada tahapan yang singkat dan
mendesak untuk diselesaikan dengan acara cepat dapat diajukan
kepadaPengawasPemilusecaralisanatautertulisatauberdasarkan
pertimbanganPengawasPemiluterhadapsituasidanperistiwayang
ditemukan.
d. Penyerahanberkassebagaimanadimaksudpadahurufadilakukan
secara cepat, lengkap, dan tercatat, dengan memperhatikan batas
waktupenyelesaiansengketaPemilihanGubernurdanWakilGubernur,
BupatidanWakilBupati,sertaWalikotadanWakilWalikota;
2.PemeriksaanKelengkapanAdministrasiPermohonan
a. setelah menerima laporan (permohonan) penyelesaian sengketa
pemilihan Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota
memeriksaketerpenuhansyaratformilpermohonanyangmeliputi:
1) keterpenuhansyaratsebagaiPemohon
2) bataswaktupengajuanpermohonan
59Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
3) kelengkapanpermohonan
b. BawasluProvinsiatauPanwasluKabupaten/Kotamemberikantanda
terimaberkasPermohonanpenyelesaiansengketapemilihankepada
Pemohon.
c. Dalam hal permohonan belum lengkap, maka Pemohon wajib
melengkapikekurangandalamjangkawaktupalinglambat3(tiga)
harisejakpemberitahuankekuranglengkapantersebutditerimaoleh
Pemohon. Apabila Pemohon tidakmelengkapi permohonan hingga
waktuyangditentukan,makaPermohonandariPemohondinyatakan
tidak dapat diregister.
d. Apabilapermohonandinyatakanlengkap,makapermohonandicatat
dandiberikannomorpermohonandalamBukuRegisterPermohonan
padahariyangsama.
3.BawasluProvinsi atauPanwasluKabupaten/Kotamenentukan jadwal
danmemanggil parapihakuntukmusyawarah terhadappermohonan
penyelesaiansengketayangtelahdiregister.
4.Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota mempertemukan
pihakyangbersengketa:
a. BawasluProvinsiataupengawasPemilihanmengundangpemohon
dantermohonuntukmelakukanmusyawarah;
b. Musyawarah dipimpin paling sedikit oleh 2 (dua) orang anggota
BawasluProvinsiatauPanwasluKabupaten/Kota;
c. Pimpinan Musyawarah dapat dibantu oleh 1 (satu) orang dari
kalanganprofessionalatauperguruantinggiberdasarkankeputusan
rapat pleno dan dipandangmampumembantu kelancaran proses
musyawarah.
d. Dalam hal Termohon setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut
secarapatutdansahtidakhadirdalampertemuanparapihak,maka
musyawarahdianggaptidakmencapaimufakatdanBawasluProvinsi
atauPanwasluKabupaten/Kotamembuatkeputusanpenyelesaian
sengketaPemilihanGubernur,BupatidanWalikotatanpakehadiran
Termohon.
e. BawasluProvinsiataupengawasPemilihanmempertemukanpihak
60 Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
PemohondanTermohonuntukmelakukanmusyawarah.
f. Bawaslu Provinsi atau pengawas Pemilihan berperan sebagai
fasilitatormusyawarah.
g. Musyawarahdilaksanakanmelaluitahapan:
1) Penyampaianmateripermohonan;
2) Penyampaian keterangan dan/atau tanggapan Termohon dan/
ataupihakterkait;
3) Pemeriksaanbukti;
4) PenyampaiankesimpulanpihakPemohondanTermohon;
5) Pembuatankesepakatan;dan
6) Penetapanhasilmusyawarah.
h. Buktiyangdiajukanolehparapihakdapatberupa:
1) KeputusanKPU/KIPProvinsiatauKPU/KIPKabupaten/Kota;
2) Suratataudokumentertulis;
3) Keterangansaksidibawahsumpah;
4) Keteranganahlidibawahsumpah;
5) Keterangan lembaga pemberi keterangan yang disampaikan di
dalamprosesmusyawarah;
6) Petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan,
perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang berkesesuaian
denganbuktilainnya;atau
7) Dokumenelektronik.
i. Dalamhaldibutuhkan,BawasluProvinsiataupengawasPemilihan
dapat memberikan saran dan masukan kepada Pemohon dan
Termohonmengenaipermasalahanyangdisengketakan.
j. Apabila terdapat Pasangan Calon yang berpotensi dirugikan
atas penyelesaian sengketa Pemilihan, pasangan calon tersebut
dapat mengajukan diri sebagai Pihak Terkait paling lambat pada
MusyawarahKeduadengandisertaiKeteranganPihakTerkaitkepada
BawasluProvinsiatauPanwasluKabupaten/Kota.
k. Bawaslu Provinsi atau pengawas Pemilihanmencatat kesepakatan
yangdihasilkandalamBeritaAcaraMusyawarah.
61Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
G. Kesepatan Para Pihak Atau Tidak Sepakat
Musyawarah sengketa pemilihan antara Pemohon dan Termohon
dapat mencapai mufakat. Tetapi, dapat juga tidak mencapai mufakat
dan menyerahkan penyelesaiannya kepada pengawas Pemilihan. Hasil
kesepakatanparapihakyangdiperolehmelaluimusyawarahmufakattidak
bolehbertentangandenganketentuanperaturanperundang-undangan.
a.Dalam hal musyawarah pihak-pihak yang bersengketa mencapai
mufakat, pengawas Pemilihan menuangkan hasilnya dalam Berita
Acara Kesepakatan (Formulir Model PS-10)dan Keputusan Terjadinya
Kesepakatan (Formulir Model PS-12) sebagaimana dimaksud pada
LampiranPeraturanBawaslunomor8 tahun2015 tentangTataCara
PenyelesaianSengketaPemilihanGubernurdanWakilGubernur,Bupati
danWakilBupati,sertaWalikotadanWakilWalikota.
b.Dalamhalmusyawarahtidakmencapaimufakat,BawasluProvinsidan
Panwaslu Kabupaten/Kota membuat keputusan. Keputusan diambil
melaluirapatplenoyangbersifattertutup.
c.Hasil rapat pleno Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota
dituangkandalamputusanSengketa(FormulirModelPS-13)sebagaimana
dimaksud pada Lampiran Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2015
tentangTataCaraPenyelesaianSengketaPemilihanGubernurdanWakil
Gubernur,BupatidanWakilBupati,sertaWalikotadanWakilWalikota.
d.Dalamhalsalahsatupihakmengingkariatauwanprestasiterhadaphasil
penyelesaiansengketaPemilihan,tatacarapenyelesaiannyadilakukan
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
penangananpelanggaranpemilihan.
e.Bawaslu Provinsi atau pengawas Pemilihan menuangkan hasil
penyelesaian sengketa dalam putusan Sengketa Pemilihan. Putusan
BawasluProvinsiatauPanwasluKabupaten/Kotaatas:
- PenyelesaiansengketaPemilihanantarpesertamerupakanPutusan
bersifatfinaldanmengikat.
- PenyelesaiansengketaPemilihanantarapesertadenganpenyeleng-
garapemilihanmerupakanPutusanmengikat.
62 Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
3. Selesai Dan Gugurnya Permohonan Sengketa Pemilihan
1.SengketaPemilihanGubernurdanWakilGubernur,BupatidanWakil
Bupati,sertaWalikotadanWakilWalikotadinyatakanselesaiapabila:
a. musyawarahtelahmencapaimufakat;dan
b. Panwaslutelahmembuatkeputusanyangbersifatfinaldanmengikat.
2.Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur,BupatidanWakilBupati,sertaWalikotadanWakilWalikota
dinyatakangugurapabila:
a. Pemohondan/atauTermohonmeninggaldunia;
b. Pemohonataukuasanyatidakdatangdanhadirdalampertemuan
pertamasetelah2(dua)kalidilakukanpemanggilansecarapatutdan
saholehPengawasPemilu;
c. Termohon telah memenuhi tuntutan Pemohon sebelum
dilaksanakannyaprosespenyelesaiansengketaPemilihanGubernur
danWakilGubernur,BupatidanWakilBupati,sertaWalikotadan
WakilWalikota;dan
d. Pemohonmencabutpermohonannya.
4. Penyelesaian Sengketa Melalui Acara Cepat
Mekanismepenyelesaian sengketa antarpeserta dengan acara cepat
dilakukanpengawaspemiluterhadapobyekyangdisengketakan(perihal/
peristiwa)yangbersifatmendesak,berlangsungpadatahapanpemilihan
yang singkat, diselesaikan pada hari itu juga dan di tempat terjadinya
sengketadenganmenggunakanadministrasipenyelesaiansengketayang
mudah dan sederhana. Langkah-langkah penyelesaian sengketamelalui
acaracepatsebagaiberikut:
a)PemohonmengajukanpermohonanPenyelesaianSengketaAcaraCepat
padaPemilihanGubernurdanWakilGubernur,BupatidanWakilBupati,
sertaWalikotadanWakilWalikotakepadaPengawasPemilupadasetiap
tingkatan;
b)DalamhalPenyelesaianSengketaAcaraCepatpadaPemilihanGubernur
63Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
danWakilGubernur,BupatidanWakilBupati,sertaWalikotadanWakil
Walikota diselesaikan di tempat kejadian terjadinya sengketa, maka
permohonan diajukan dengan menggunakan Formulir Permohonan
AcaraCepatkepadaPengawasPemilu;
c)Dalam hal Pengawas Pemilu yang menerima permohonan adalah
PanwasluKecamatan/PPL,PanwasluKecamatan/PPLyangbersangkutan
menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota tentang
adanyaPenyelesaianSengketaAcaraCepatdalamPemilihanGubernur
danWakilGubernur,BupatidanWakilBupati,sertaWalikotadanWakil
Walikota;
d)Panwaslu Kecamatan/PPL berkoordinasi dengan pihak keamanan
sebelumPenyelesaianSengketaAcaraCepatdimulai;
e)Dalam hal Termohon tidak berada di tempat kejadian, Pengawas
PemilumemanggilTermohonpadahariyangsamadengandiajukannya
permohonan;
f) PengawasPemiludalamPenyelesaianSengketaAcaraCepatPemilihan
GubernurdanWakilGubernur,BupatidanWakilBupati,sertaWalikota
danWakilWalikota,dapatmelibatkantokohmasyarakat,tokohagama,
tokoh adat, dan orang perorang yang dianggap dapat membantu
menyelesaikansengketaantarpesertapemilihan;
g)Orang perorang sebagaimana dimaksud pada angka 6 diatas, harus
bersikapadil,netraldantidakmemihakPemohon/Termohon;
h)PengawasPemilumempertemukanparapihak(PemohondanTermohon)
ditempatkejadianpadahariyangsamadengandiajukannyapermohonan;
i) PengawasPemilumemberikankesempatanyangsamakepadaPemohon
danTermohonuntukmenyampaikanpermasalahanyangdisengketakan;
j) Pengawas Pemilu memberikan kesempatan kepada Pemohon dan
Termohon,bermusyawarahuntukmufakat;
k)PengawasPemilumengisidanmenuangkanhasilmusyawarahkedalam
formulirpemeriksaancepatPenyelesaianSengketaAntarPesertaPemilu
(FormModelPS-15)sejumlah4(empat)rangkap:
1) LembarpertamauntukPanwasluKabupaten/Kota;
2) LembarkeduauntukPemohon;
64 Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Tahun 2018
3) LembarketigauntukTermohon;dan
4) Lembar keempat untuk Pengawas Pemilu yang menyelesaikan
permohonan Penyelesaian Sengketa Acara Cepat dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
WalikotadanWakilWalikota.
l) Apabila tercapai kesepakatan, Pemohon dan Termohon harus
menjalankanhasilkesepakatan;
m) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, Pengawas Pemilu membuat
putusanuntukmenyelesaikanSengketaAcaraCepatdalamPemilihan
GubernurdanWakilGubernur,BupatidanWakilBupati,sertaWalikota
danWakilWalikota,yangdituangkandalamformulirpemeriksaancepat
PenyelesaianSengketaAntarPesertaPemilu(FormModelPS-15);
n) DalamhalTermohontidakmenghadiriundanganPengawasPemiluyang
disampaikansecaralisanpadahariyangsama,makaPengawasPemilu
membuatputusanataspermohonanPemohon;dan
o) Pengawas pemilu mendokumentasikan Formulir Permohonan Acara
Cepat danFormulir Pemeriksaan Cepat Penyelesaian Sengketa Antar
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati,sertaWalikotadanWakilWalikota.