BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA BARATsda.pu.go.id/bwspapuabarat/uploads/menu/FILE_201911153355.pdf · Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 4.3.3 Analisis Manfaat Pembangunan Bidang

KEMENTERIANPEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA BARAT Jln. Pasirido, Kelurahan Manokwari Timur-Papua Barat e-Mail: [email protected]

( LAKIP )

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2018

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)


TAHUN ANGGARAN 2018

KATA PENGANTAR

Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas tersusunnya

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Wilayah Sungai

Papua Barat Tahun Anggaran 2018.

Peyusunan laporan kinerja ini merupakan suatu upaya untuk merealisasikan good

governance. Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan

akuntabel, maka pelaksanaan pembangunan bidang Sumber Daya Air, Tata Kelola

Manajemen dan Sistem Akuntabilitas Kinerja yang berbasis kinerja harus

dilaksanakan secara konsisten dan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas dan

fungsi Balai Wilayah Sungai Papua Barat. Sejalan dengan Instruksi Presiden RI

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan

LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), dan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, maka hasil capaian kinerja pembangunan bidang Sumber Daya Air

sepatutnya dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada public melalui LAKIP.

Dengan demikan buku LAKIP Balai Wilayah Sungai Papua Barat Tahun 2018 ini

merupakan cerminan Akuntabilitas Kinerja Balai Wilayah Sungai Papua Barat selama

tahun 2018 dalam rangka pencapaian sasaran, yang dilaksanakan dalam bentuk

program dan kegiatan Balai Wilayah Sungai Papua Barat.

Kami menyadari bahwa selain berbagai keberhasilan yang telah dicapai hingga tahun

2018, masih terdapat kendala, permasalahan, dan hambatan yang perlu mendapat

perhatian serius dan segera ditindak lanjuti untuk perbaikan dan penyempurnaan

pembangunan bidang Sumber Daya Air kedepan. Kita semua berharap kinerja yang

akan datang dapat lebih dioptimalkan dan ditingkatkan dengan memanfaatkan

seluruh sumber daya yang tersedia dengan efektif dan efesien untuk memberikan

manfaat dan dampak yang besar bagi pengguna infrastruktur bidang Sumber Daya

Air yang dibangun.

Pencapaian kinerja Balai Wilayah Sungai Papua Barat selama tahun 2018 adalah

merupakan hasil kerja seluruh jajaran Balai Wilayah Sungai Papua Barat serta

dukungan yang lebih besar dari instansi pemerintah Pusat dan Daerah terkait,

instansi/lembaga terkait, masyarakat, maupun dukungan dari penyedia barang dan

jasa. Kami harapkan LAKIP Balai Wilayah Sungai Papua Barat Tahun 2018 ini dapat

memberikan informasi dan gambaran kinerja Balai Wilayah Sungai Papua Barat dan

dapat dijadikan referensi bagi peningkatan kinerja yang akan datang.



TAHUN ANGGARAN 2018

Akhir kata, kami mengajak semua insan Balai Wilayah Sungai Papua Barat untuk

bekerja dengan Integritas, Profesional, Berorientasi pada Misi, Visioner, Beretika

dan Akhakul Karimah, serta secara iklas dan jujur melaksanakan tugas dan

tanggung jawab masing-masing dalam upaya meningkatkan keberhasilan

pembangunan bidang Sumber Daya Air kedepan.

Manokwari, Januari 2019

Kepala Balai Wilayah Sungai

Papua Barat

Elroy Koyari, ST. MT.

Nip. 19771111 200312 1 008



TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

1.3 Susunan dan Struktur Organisasi

1.3.1 Sub Bagian Tata Usaha

1.3.2 Seksi Program dan Perencanaan Umum

1.3.3 Seksi Pelaksanaan

1.3.4 Seksi Operasi dan Pemeliharaan

1.3.5 Struktur Organisasi Satuan Kerja / SNVT BWS Papua

Barat

1.4 Gambaran Wilayah Kerja

1.5 Hambatan dan Tantangan Pembangunan / Isu Strategis

BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (RENSTRA) 2015 -2019

2.1.1 Visi dan Misi

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal SDA (Renstra

2015-2019 Ditjen SDA)

2.1.3 Dukungan BWS

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018

2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018

2.4 Metode Pengukuran Kinerja

2.5 Target Tahun Ini Menurut RENSTRA

BAB. III KAPASITAS ORGANISASI

3.1 Sumber Daya Manusia

3.1.1 Sumber Daya Manusia Satker Balai Wilayah Sungai Papua

Barat

3.1.2 Sumber Daya Manusia SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber

Air Provinsi Papua Barat

3.1.3 Sumber Daya Manusia SNVT Pelaksanaan Jaringan

Pemanfaatan Air Provinsi Papua Barat

3.1.4 Sumber Daya Manusia Satker Operasi dan Pemeliharaan

SDA Papua Barat



TAHUN ANGGARAN 2017

3.2 Sarana dan Prasarana

3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

BAB. IV AKUNTABILITAS KINERJA

4.1 Capaian Kinerja Organisasi

4.1.1 Rakapitulasi Kinerja Tahun 2018

4.1.2 Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan I

4.1.3 Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II

4.1.4 Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan III

4.1.5 Realisasi Capaian Kinerja s/d Triwulan IV

4.2 Perbandingan Kinerja Organisasi

4.2.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun

2018

4.2.2 Perbandingan Antara Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja

TA. 2018 dengan TA. 2017

4.2.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun

2018 Dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA Balai

atau E-Programming) Yang Terdapat Dalam Dokumen

Rencana Strategis BWS 2015-2019

4.2.4 Membandingkan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun

2018 Dengan Tahun 2017

4.3 Analisis Kinerja

4.3.1 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau

Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

yang telah dilakukan

4.3.2 Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

4.3.3 Analisis Manfaat Pembangunan Bidang Sumber Daya Air di

Wilayah Sungai Terkait

4.4 Realisasi Anggaran

BAB. V PENUTUP

5.1 Kesimpulan Atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

5.2 Permasalah, Kendala dan Hambatan

5.3 Langkah-langkah Antisipatif Pada Tahun Mendatang

LAMPIRAN

1 | P a g e

LAKIP BWS PAPUA BARAT | BAB I

BAB. I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum Balai Wilayah Sungai Papua Barat

berupa uraian singkat latar belakang penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi

Pemerintah (LAKIP), Kedudukan serta Tugas dan Fungsi Balai Wilayah Sungai Papua

Barat, Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Dukungan Anggaran T.A.

2018 pada Balai Wilayah Sungai Papua Barat.

1.1 LATAR BELAKANG

Menindak lanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, dan

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah serta Permen PU Nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan

Umum, maka setiap Unit Satuan Kerja wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah tahun 2016, serta sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

tercantum bahwa salah satu fungsi BBWS/BWS adalah Penyusunan Perjanjian

Kinerja dan Laporan Kinerja Balai.

Balai Wilayah Sungai Papua Barat adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal

Sumber Daya Air, yang membidangi kegiatan Konservasi Sumber Daya Air,

Pengembangan Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Pengendalian

Daya Rusak Air pada Wilayah Sungai yang ada di Papua Barat.

Pelaksanaan program pengelolaan Sumber Daya Air tahun 2018 merupakan

pelaksanaan tahun keempat. Dalam upaya meningkatkan peran strategis bidang

Sumber Daya Air, BWS Papua Barat melalui Rencana Strategis 2015 – 2019 telah

menetapkan sasaran program dalam mendukung sasaran strategis Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2018 untuk sektor Sumber

Daya Air, yang meliputi :

1. Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak.

2. Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengaman Pantai.

3. Peningkatan Tatakelola Pengelolaan SDA Terpadu.

4. Pengelolaan Waduk, Embung, Situ Serta Bangunan Penampung Air Lainnya.

5. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.

6. Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA.

2 | P a g e


1.2 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

153/KPTS/M/2015 dan 176/KPTS/M/2015 Tanggal 31 Maret 2015 Tentang

Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan

Kerja Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Tahun

Anggaran 2016, Surat Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Papua Barat Nomor

02/KPTS/BWS PB/2016 Tanggal 04 April 2016 Tentang Penempatan PNS dan

Pegawai Non PNS di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Papua Barat Tahun Anggaran

2016, Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

134/KPTS/M/2016 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 175/KPTS/M/2015, 176/KPTS/M/2015,

177/KPTS/M/2015, 178/KPTS/M/2015 dan Nomor 187/KPTS/M/2015 Tentang

Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan

Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Surat

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

581/KPTS/M/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Lingkungan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Surat Keputusan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 652/KPTS/M/2016

Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 153/KPTS/M/2015, Nomor 396/KPTS/M/2015, Nomor

397/KPTS/M/2015, dan Nomor 437/KPTS/M/2015 Tentang Pengangkatan

Atasan/Atasan Langsung Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan

Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Balai Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air

di Wilayah Sungai yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi, Operasi dan

Pemeliharaan dalam rangka Konservasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Air dan

Pengendalian Daya Rusak Air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung,

dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta

pengelolaan drainase utama perkotaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Berdasarkan Kepres No.12 Tahun 2012

tentang Penetapan Wilayah Sungai dan Permen PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang

Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai maka terdapat 2 (dua) Wilayah Sungai yang

merupakan tanggungjawab BWS Papua Barat sebagai Pengelolaan Sumber Daya Air.

Kedua WS tersebut adalah WS Omba (07.02.A2) di bagian selatan Papua Barat

sebagai WS Lintas Provinsi dan WS Kamundan Sebyar (07.01.A3) dibagian utara

Papua Barat sebagai WS Strategis Nasional.

3 | P a g e


Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Balai Wilayah Sungai Papua Barat

menyelenggarakan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor 20 / PRT / M / 2016, yaitu sebagai berikut :

Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber

daya air pada Wilayah Sungai Omba dan Wilayah Sungai Kamundan Sebyar;

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber

daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;

Penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/pengembangan

sumber daya air;

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penetapan pemenang selaku Unit

Layanan Pengadaan (ULP);

Penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan

kesehatan kerja (SMK3);

Pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air,

pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada Wilayah

Sungai Omba dan Kamundan Sebyar;

Pengelolaan drainase utama perkotaan;

Pengelolaan sistem hidrologi;

Pengelolaan sistem informasi sumber daya air;

Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada Wilayah Sungai

Omba dan Wilayah Sungai Kamundan Sebyar;

Pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumber daya air yang menjadi

kewenangan Provinsi dan kabupaten/kota;

Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan

sumber daya air dan izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;

pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;

Fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;

Pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik

negara selaku Unit Akuntansi Wilayah;

Pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan Biaya Jasa Pengelolaan

Sumber Daya Air (BJPSDA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai serta komunikasi publik;

Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai; dan

Menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan

penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air.

4 | P a g e


1.3 SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 15/PRT/M/2015 dan Peraturan Menteri

PUPR No. 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan tatalaksana Kementerian PUPR

dijelaskan bahwa tugas Unit Organisasi Eselon I yaitu menyelenggarakan urusan

pemerintah dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu

Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, serta fungsi Unit

Organisasi Eselon I yaitu :

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan sumber

daya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan

kawasan permukiman, pembiyaan perumahan, penataan bangunan gedung, sistem

penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan

serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi.

2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi

kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat.

3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat.

5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

6. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan

pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat.

8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dibidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat.

9. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsur organisasi

di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.


5 | P a g e

Struktur Organisasi dari Balai Wilayah Sungai Papua Barat dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar I.1 Struktur Organisasi Balai Wilayah Sungai Papua Barat

Kepala

Balai Wilayah Sungai

Papua Barat

Elroy Koyari, ST., MT

NIP. 197711112003121008

Ka. Subag Tata Usaha

Drs. Nardin Adam

NIP. 196306101989031025

Ka. Seksi Pelaksanaan

Wempi Nauw, ST

NIP. 197403152001121006

Ka. Seksi Program dan

Perencanaan Umum

Magdalena Tanga, SST., MT

NIP. 197311091998031025

Ka. Seksi O&P

Hasib, ST

NIP. 196308242002121001

STRUKTUR JABATAN

FUNGSIONAL


6 | P a g e

Adapun Tugas dan Tanggung Jawabnya adalah sebagai berikut :

1.3.1 Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, dan

tatalaksana, pelaksanaan pembinaan pegawai serta pelaksanaan fasilitasi

kegiatan Reformasi Birokrasi di Balai, penyusunan rencana dan pengelolaan

urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan,

administrasi dan fasilitasi penyelesaian hasil pemeriksaan dan pengaduan

masyarakat, pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan Biaya Jasa

Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA), urusan tata usaha, kearsipan dan

rumah tangga serta pelaksanaan komunikasi publik., melakukan penatausahaan,

pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik

barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara lainnya, serta koordinasi

kegiatan terkait pengadaan lahan.

1.3.2 Seksi Program dan Perencanaan Umum

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pola pengelolaan

sumber daya air, rencana pengelolaan sumber daya air, program jangka

menengah pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan

program, dan pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air, serta

fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, penyusunan rencana program dan

penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air pada wilayah

sungai, analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran,

analisis mengenai dampak lingkungan, fasilitasi penerapan sistem manajemen

keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan

jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dibidang program dan

perencanaan umum, serta penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja

Balai.

1.3.3 Seksi Pelaksanaan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan,

serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik,

pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan penyerahan operasi dan

pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan

barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dibidang sungai,

pantai, drainase utama perkotaan, irigasi, rawa, dan tambak, air tanah dan air

baku, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, serta

konservasi tampungan air, sungai dan pantai , serta air tanah dan air baku.


7 | P a g e

1.3.4 Seksi Operasi dan Pemeliharaan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan,

fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, pengelolaan sistem hidrologi dan

sistem peringatan dini, koordinasi pengelolaan sumber daya air dan

penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air

serta penyelenggaraan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air,

pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan

pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan,

dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana serta fasilitasi

penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3),

fasilitasi pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan pemberdayaan

masyarakat dibidang operasi dan pemeliharaan.

1.3.5 Strutur Organisasi Satuan Kerja / SNVT

Di dalam struktur Balai Wilayah Sungai Papua Barat terdapat 4 (empat)

satuan kerja :

1. Satker Balai Wilayah Sungai Papua Barat,

2. Satker NVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Papua Provinsi Papua Barat,

3. Satker NVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua

Barat.

4. Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Papua Barat

Sturuktur organisasi masing-masing Satuan Kerja sesuai gambar berikut.

LAKIP BWS PAPUA BARAT| BAB I

8 | P a g e

Gambar I.2 Struktur Organisasi Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Papua Barat

Bendahara Pengeluaran

Tri Handayani

NIP. 197705282009112001

PPK Ketatalaksanaan

Trayanus F. E. Imbiri, SH

NIP. 196909201996101001

PPK Perencanaan & Program

Hamdan, ST

NIP. 197908082009011013

Penguji dan Penerbit SPM

Bangkit Pane, SE

NIP. 197403032007011003

Kepala SATKER BWS

Papua Barat

Elroy Koyari, ST., MT

NIP. 197711112003121008


9 | P a g e

Gambar I.3 Struktur Organisasi SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Papua Provinsi Papua Barat


Agustinus Nauw, A.mp

NIP. 196812121996101001

PPK Sungai & Pantai I

Stap, ST

NIP. 196808171998031018

PPK Danau, Situ dan Embung

Nonce Saman, ST., MT

NIP. 198211072009091002


Supriatno

NIP. 196403301992031012

Kepala SATKER Pelaksanaan

Jaringan Sumber Daya Air Papua

Barat

Muhammad Yunus, ST., M.Eng

NIP. 19790211006041009

PPK Sungai & Pantai II

Parlan, ST

NIP. 197006041998031012


10 | P a g e

Gambar I.4 Struktur Organisasi SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua Barat


Umi Kulsum

NIP. 196601122006042001

PPK Irigasi & Rawa I

Edwin Hehamahwa, ST

NIP. 196910031997031006

PPK Air Tanah & Air Baku

H. Rudi, ST

NIP. 197703182009111001


Yance Abdullah Suli, SH

NIP. 197004131998031008

PPK Irigasi & Rawa II

Supriyadi, ST

NIP. 197001011997031020

Kepala SATKER Pelaksanaan Jaringan

Pemanfaatan Air Papua Barat

Ir. Panal Simanjuntak

NIP. 196306211999031002


11 | P a g e

Gambar I.5 Struktur Organisasi Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Papua Barat


Selly Meraudje, SE

NIP. 198310202010042002

PPK O & P I

Popo Asijono, ST

NIP. 196909041992031009

PPK O & P II

Vektor Andrias, ST

NIP. 197201241998031006


Romelos Padwa, SH

NIP. 198207112015051001

Kepala SATKER Operasi dan

Pemeliharaan SDA Papua Barat

Mesal Linggi, ST

NIP. 197606062005021004

12 | P a g e


1.4 GAMBARAN WILAYAH KERJA

Berdasarkan Permen PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan

Wilayah Sungai maka BWS Papua Barat memiliki 2 (dua) Wilayah Sungai, yaitu

WS Omba dan WS Kamundan Sebyar.

Tabel I.1 Wilayah Sungai pada Balai Wilayah Sungai Papua Barat

No. Wilayah Sungai

Klasifikasi Provinsi

1 Wilayah Sungai Omba Wilayah Sungai Lintas

Provinsi

Papua Barat

2 Wilayah Sungai Kamundan

Sebyar

Wilayah Sungai Strategis

Nasional

Papua Barat

Gambar I.6 Wilayah Sungai Omba


13 | P a g e

Gambar I.7 Wilayah Sungai Kamundan Sebyar

Secara administratif letak wilayah sungai Omba dan Kamundan Sebyar meliputi

12 (dua belas) kabupaten dan 1 (satu) Kota :

a. Wilayah Sungai Omba meliputi 4 (empat) Kabupaten yakni Kabupaten

FakFak,Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Teluk

Bintuni.

b. Wilayah Sungai Kamundan Sebyar meliputi 8 (delapan) Kabupaten dan 1 (satu)

Kota yakni Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten

Pegunungan Arfak, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong

Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Raja

Ampat.


14 | P a g e

Dengan terbentuknya struktur organisasi Balai Wilayah Sungai Papua Barat

tahun 2011 berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

21/PRT/M/2010,maka kewenangan pengelolaan WS Omba menjadi

tanggungjawab BWS Papua Barat.

Secara geografis Wilayah kerja BWS Papua Barat terletak pada posisi 2° 05’

04” – 4° 28’ 03” LS dan antara 131° 59’ 45” – 135° 46’ 38’’ BT, yang merupakan

wilayah sungai lintas provinsi antara Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua

dengan luas 36.699,88 Km2, dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Teluk Cendrawasih dan WS Kamundan Sebyar

Sebelah Selatan : Laut Arafuru

Sebelah Timur : WS Wapoga-Mimika

Sebelah Barat : Laut Aru


15 | P a g e

1.5 HAMBATAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN / ISU STRATEGIS

Hambatan dan tantangan pembangunan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

Kondisi dan Tantangan Pembangunan Pekerjaan Umum 2015-2019 :

Kondisi infrastruktur pekerjaan umum saat ini menunjukkan tingkat yang

beragam. Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) belum optimal dalam mendukung

pencapaian kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum, seperti kinerja layanan

jaringan irigasi yang ada dalam mendukung. Menurunnya fungsi jaringan irigasi

(termasuk rawa) disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan karena umur

konstruksi, bencana alam dan kurang optimalnya kegiatan operasi dan

pemeliharaan di samping rendahnya partisipasi petani dan lainnya dalam

pengelolaan jaringan irigasi. Selain itu, kondisi debit sungai yang airnya digunakan

untuk kebutuhan irigasi sangat fluktuatif antara musim hujan dan musim

kemarau.

Berkembangnya daerah pemukiman dan industri telah menurunkan resapan air

dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Keandalaan

penyediaan air baku juga berkurang akibat menurunnya fungsi dan kapasitas

tampungan air. Kondisi ini juga diperparah oleh kualitas operasi dan pemeliharaan

yang rendah.

Dalam hal potensi daya rusak air, terjadi perluasan dampak kerusakan akibat

banjir dan kekeringan. Selain itu juga terdapat fenomena meluasnya kerusakan

pantai akibat abrasi yang mengancam keberadaan pemukiman dan pusat – pusat

perekonomian sekitarnya.


16 | P a g e

Tantangan pembangunan SDA tahun 2015 - 2019 :

1. Mengendalikan ancaman ketidakberlanjutan daya dukung SDA, baik untuk air

permukaan maupun air tanah sebagai dampak dari laju deforestasi dan

eksplorasi air tanah yang berlebihan yang telah menyebabkan land subsidence

dan intrusi air asin/laut;

2. Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum. Penyediaan air

baku untuk mendukung penyediaan air minum belum dapat mencukupi

sepenuhnya dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi target Millennium

Developmet Goals (MDGs) yang menetapkan bahwa pada tahun 2015 separuh

dari jumlah penduduk Indonesia harus dapat dengan mudah mengakses air

untuk kebutuhan air minum;

3. Menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai

sektor kehidupan, agar air yang berlimpah di musim hujan selama 5 (lima)

bulan dapat digunakan untuk memasok kebutuhan air pada musim kemarau

yang berlangsung selama 7 (tujuh) bulan;

4. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi;

5. Melakukan pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti

banjir, kekeringan, serta abrasi pantai;

6. Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam

menghadapi dampak negatif perubahan iklim.


17 | P a g e

Isu strategis nasional pembangunan SDA tahun 2015 - 2019 :

1. Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal, dimana dari 7,2juta ha

luas daerah irigasi yang telah dibangun diperkirakan masih sekitar 1,34 juta

ha daerah irigasi yang belum dapat berfungsi secara optimal karena adanya

kerusakan jaringan irigasi yang antara lain diakibatkan oleh umur konstruksi,

bencana alam, kurangnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dan masih

rendahnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan

jaringan irigasi.

2. Kinerja pelayanan jaringan reklamasi rawa belum optimal dimana dari 33,4

juta ha lahan rawa yang merupakan lahan rawa pasang surut dan rawa lebak

termasuk lahan rawa bergambut, sampai saat ini hanya sekitar 1,8 juta ha

jaringan reklamasi rawa yang telah dikembangkan Pemerintah.

3. Perubahan garis pantai akan menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan

perlindungan sarana dan prasarana sepanjang pantai dan batas wilayah negara.

4. Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur SDA yang mengalami kerusakan

karena bencana alam seperti banjir, tanah longsor, tsunami, dan gempa bumi.

5. Menyelenggarakan pembinaan yang lebih intensif kepada pemerintah daerah

dan stakeholderslainnya dalam pengelolaan irigasi.

6. Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber-sumber air dari

dampak berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas wadah-

wadah air baik alamiah maupun buatan dengan cepat.

7. Melakukan penataan organisasi pengelola SDA seperti Unit Pelaksana Teknis

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)/Balai Wilayah Sungai (BWS) maupun Unit

Pelaksana Teknis Daerah/Balai Prasarana SDA.

8. Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan SDA untuk

mengurangi konflik antarpengguna sumber daya air.

9. Meningkatkan kinerja pengelolaan Sistem Informasi SDA (SISDA) pada

BBWS/BWS dan Dinas SDA dan melengkapi data dan informasi tentang SDA

untuk dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan serta memperluas

akses publik terhadap data dan informasi SDA.

10. Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan

bidang SDA, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya

11. Mencari peluang-peluang investasi baru dalam upaya pengembangan

infrastruktur SDA.

18 | P a g e

LAKIP BWS PAPUA BARAT|BAB II

BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis

merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan

lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan

Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan

perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat

menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapai

dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja. Perencanaan strategis merupakan

suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1

(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan

dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin

timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yang memuat/berisi visi dan

misi serta tujuan.

Untuk mewujudkan pembangunan visi pembangunan nasional tahun 2015 – 2019

menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong

royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta

berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai

dengan peran, tugas dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan pencapaian

pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode tahun 2015 –

2020, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima

tahun kedepan serta sasaran utama dana dan kebijakan pembangunan nasional dalam

Rencana Strategis (RENSTRA) periode tahun 2015-2019.

2.1.1 Visi dan Misi

a. Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Untuk mewujudkan pembangunan visi pembangunan nasional tahun 2015-

2019 menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian

berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih

cepat, kuat, inklusif, serta berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan visi pembangunan nasioal

tersebut ke dalam visi. Misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya

serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode tahun 2010 – 2014,

potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi

lima tahun ke depan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan

19 | P a g e


nasional dalam RPJMN tahun 2015. Oleh Karena itu visi Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015 – 2019 adalah :

“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri,

Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal

diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta

kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung

kesehaan masyarakat,

Dari rumusan visi di atas terkandung makna bahwa sumber daya air sebagai

salah satu unsur utama bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang

harus dikelola secara berkelanjutan, sehingga keberadaan dan fungsinya

tetap terpelihara.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air harus dilaksanakan secara

adil dan merata sehingga setiap individu dalam masyarakat dapat terpenuhi

kebutuhannya secara memadai, baik untuk memenuhi kebutuhan pokok

hidupnya maupun untuk meningkatkan ekonominya. Meskipun air merupakan

sumber daya alam dapat diperbaharui namun bukan berarti keberadaannya

tak terbatas. Oleh karena itu penggunaannya harus dilakukan secara

rasional, efektif dan efisien.

b. Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan

rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015

– 2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian

target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh

Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan

Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta

perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai

berikut:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk

sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan

pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;

2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung

konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan

sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup

20 | P a g e


global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan

maritim;

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan

rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam

rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan

prinsip ‘infrastruktur untuk semua’;

4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan

perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri

konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan

antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan

kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;

5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan

umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia,

pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan

pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan

yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat,

dan pengawasan yang ketat.

c. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan

rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan

ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran

strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional

yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019. Tujuan Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum adalah

menyelenggarakan infrastrukutur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan

cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung

kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi

kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong

guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan

tersebut di jabarkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industry konstruksi

yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah,

terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan

persedesaan.


Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan

kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi

domestic dalam rangka kemandirian ekonomi.

21 | P a g e



Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas,

efesiensi, dan pelayanan system logistic nasional bagi penguatan daya

saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan

konektivitas daratan dan maritim.


Rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna

mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip

“infrastruktur untuk semua”.

5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat yang meliputi sumber daya manusia,

pengendalian dan pengawasan, kesekretaritan serta penelitian dan

pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang

pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efesien,

transparan dan akuntabel.

d. Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat

Goals Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(dampak/Impact pada level stakeholders) yang dalam hal ini merupakan

kondisi yang mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran

strategis (outcome/impact pada level customer yang dilayani) yaitu

meningkatnya kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan

kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan

infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar

sektor dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapat memenuhi

kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal SDA (RENSTRA 2015 -2019

Ditjen SDA)

Untuk mewujudkan visi Kementerian PUPR tahun 2015-2019, Direktorat

Jenderal Sumber Daya Air menjabarkan visi Kementerian PUPR tersebut ke

dalam tujuan dan sasaran program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas,

dan fungsinya. Penjabaran visi dan misi tersebut juga mempertimbangkan

pencapaian pembangunan terkait bidang Sumber Daya Air 2010-2014, potensi

dan permasalaha, tatangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun ke

depan serta sasaran utama dana rah kebijakan pembangunan nasional dalam

RPJMN tahun 2015-2019.

22 | P a g e


Dari visi dan misi Kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat

dirumuskan tujuan-tujuan yang akan dilaksanakan selama periode Renstra

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air tahun 2015-2019 yang merupakan

rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini

merupakan penjabaran dari visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat untuk pencapaian mencapai sasaran dan tujuan Kementerian

PUPR serta sasaran-sasaran Nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun

2015-2019. Tujuan Direktorat Jenderal SDA 2015-2019 meliputi :

a. Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur PUPR bidang sumber daya

air untuk menukung ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan

energi guna menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik dalam

rangka kemandirian ekonomi.

b. Menyelenggarakan keterpaduan tatakelola pengelolaan SDA untuk

mengurangi disparatis pembangunan wilayah guna menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.

c. Menyelenggarakan tatakelola sumber daya organisasi Direktorat Jenderal

SDA yang meliputi sumber daya manusia sarana prasarana pendukung

pengendalian dan pengawasan serta sumber daya yang lainnya untuk

meningkatkan kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat bidang Sumber Daya Air yang efektif efisien transparan dan

akuntabel.

Kementerian PUPR memiliki 4 (empat) sasaran strategis, yaitu :

1. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah,

antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan.

2. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi

3. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing.

4. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan

perumahan.

23 | P a g e


Berdasarkan hal tersebut, sasaran strategis Direktorat Jenderal SDA adalah

“Mewujudkan kehandalan infrastruktur sumber daya air ddalam

mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi.”

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, Direktorat Jenderal SDA

menetapkan sasaran program yang menggambarkan kinerja Direktorat

Jenderal SDA yang akan dicapai dalam rangka pencapaian sasaran strategis,

meliputi :

1. Meningkatnya kinerja layanan irigasi

2. Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku

3. Meningkatnya kapasitas tampung sumber-sumber air

4. Meningkatnya potensi energi dari sumber-sumber air

5. Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak

6. Meningkatnya upaya konservasi sumber daya air

7. Meningkatnya keterpaduan tata kelola sumber daya air

2.1.3 Dukungan BBWS / BWS

Berdasarkan rumusan visi , misi dan sasaran strategis Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat yang termuat dalam Renstra Kementerian PUPR

periode tahun 2015-2019, maka Balai Wilayah Sungai Papua Barat memiliki

tujuan dan sasaran guna mendukung visi, misi dan sasaran strategis tersebut.

Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi

pemerintah harus dibawah dan diarahkan agar dapat berkarya secara

konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inofatif, serta produktif. Visi adalah

suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yag berisikan cita

dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Dengan memperhatikan

lingkungan strategis beserta identifikasi kebutuhan-kebutuhan yang ada,

maka visi organisasi Balai Wilayah Sungai Papua Barat dalam

menyelenggarakan tugas dan fugsinya di bidang sumber daya air adalah :

“Terwujudnya Kemanfaatan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan untuk

sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.”

Rumusan visi di atas mengandung makna bahwa sumber daya air sebagai salah

satu unsur utama bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang harus

dikelola secara berkelanjutan, sehingga keberadaan dan fungsinya tetap

terpelihara.

24 | P a g e


Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air harus dilaksanakan secara adil

dan merata sehingga setiap individu dalam masyarakat dapat terpenuhi

kebutuhannya secara memadai, baik untuk memenuhi kebutuhan pokok

hidupnya maupun untuk meningkatkan ekonominya.Meskipun air merupakan

sumber daya alam dapat diperbaharui namun bukan berarti keberadaannya

tak terbatas.Oleh karena itu penggunaannya harus dilakukan secara rasional,

efektif dan efisien.

Misi adalah yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah,

sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi

diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat

mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam

penyelenggaraan pemerintahan Negara. Misi harus jelas dan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi instansi. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut

diatas, maka Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memandang perlu untuk

menyelenggarakan berbagai misi pengelolaan sumber daya air sebagaimana

dirumuskan di bawah ini :

1. Konservasi Sumber Daya Air yang berkelanjutan;

2. Pendayagunaan Sumber Daya Air yang adil untuk berbagai kebutuhan

masyarakat (penatagunaan penyediaan, penggunaan, pengembangan dan

pengusahaan);

3. Pengendalian dan Penanggulangan Daya Rusak Air;

4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Masyarakat, Dunia Usaha dan

Pemerintah;

5. Peningkatan Ketersediaan dan Keterbukaan Data dan Informasi Sumber

Daya Air;

TUJUAN pelaksanaan tugas pengelolaan bidang sumber daya air, sebagai

wujud pencapaian visi dan misi Balai Wilayah Sungai Papua Barat tertuang

dalam Rancangan Pola Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Papua Barat dan

berkelanjutan;

1. Melindungi dan melestarikan lingkungan;

2. Meningkatkan pengelolaan bencana alam terhadap lingkungan;

3. Meningkatkan pemanfaatan penggunaan data dan informasi pengelolaan

SDA.

25 | P a g e


SASARAN yang ingin dicapai oleh BWS Papua Barat, adalah meminimalisasi

daya rusak air sekaligus melindungi kawasan pemukiman,pertanian dan

industri dari potensi kerusakan,sedangkan rincian untuk masing-masig sub

bidang adalah sebagai berikut :

SUB BIDANG PENGEMBANGAN PENGELOLAAN DAN KONSERVASI

SUNGAI, DANAU DAN SUMBER AIR LAINNYA (PERIODE 2015-2019)

1. Berfungsinya Waduk/Embung Kegiatan Pembangunan Tampungan Air

Baku

2. Terlaksanakannya Penyusunan Pola dan Rencana Induk Pengelolaan WS

SUB BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN

IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN IRIGASI LAINNYA (PERIODE 2015-

2019)

1. Meningkatnya luas areal/lahan pertanian,melalui

peningkatan/pengembangan jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi

lainnya.

2. Berfungsinya jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya yang

sudah ada, untuk memenuhi kebutuhan air pada areal/lahan pertanian

melalui kegiatan rehabilitasi Berfungsinya jaringan irigasi, Rawa dan

Jaringan Irigasi Lainnya yang sudah ada, untuk memenuhi kebutuhan air

pada areal/lahan pertanian melalui kegiatan Operasi dan Pertanian

3. Terpenuhinya Air Irigasi untuk masyarakat

4. Terlaksanakannya Pembangunan/Peningkatan Saluran Air dan Jaringan

5. Terpenuhinya Jaringan Irigasi dan Air Tanah

6. Terpeliharanya Saluran Drainase Rawa melalui kegiatan rehabilitasi

7. Terlaksananya Survei Pengairan dan Koordinasi, Pengawasan Kualitas

Pekerjaan serta tersebarnya informasi bagi masyarakat.

SUB BIDANG PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI

(PERIODE 2015-2019)

1. Pengendalian Banjir, antara lain :

a. Menurunnya luas kawasan yang berpotensi dapat terkena banjir

melalui pembangunan prasana pengendali banjir dengan debit banjir

10 tahunan (Q10).

b. Tersedianya Perlengkapan Penanggulangan Bencana

c. Terlaksanakannya Pekerjaan Pembuatan Pengaman Tebing Sungai.

d. Operasi dan Pemeliharaan alur sungai dan sarana prasarana

pengendali banjir/sedimen

2. Pengamanan Pantai, antara lain :

a. Meningkatnya panjang pengaman pantai yang dibangun dan dipelihara.

26 | P a g e


b. Meningkatnya luas kawasan pantai yang terlindungi dari abrasi air laut

SUB BIDANG PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU (PERIODE

2015-2019)

1. Meningkatnya luas kawasan yang terlayani kebutuhan air bakunya

dengan terlaksanakannya pembangunan embung.

Kebijakan Balai Wilayah Sungai Papua Barat dalam jangka waktu 5 tahun ke

depan adalah :

SUB BIDANG PENGEMBANGAN PENGELOLAAN DAN KONSERVASI

SUNGAI, DANAU DAN SUMBER AIR LAINNYA (PERIODE 2015-2019).

Kebijakannya adalah :

1. Meningkatnya jumlah wadah air berupa Studi Pembangunan waduk

dan embung untuk memenuhi kebutuhan multi fungsi dengan

prioritas di kawasan lahan kritis dan kekeringan.

2. Meningkatnya jumlah wadah air berupa Studi Pembangunan waduk

dan embung untuk memenuhi kebutuhan multi fungsi dengan

prioritas di kawasan lahan kritis dan kekeringan.

3. Terselesaikannya Penyusunan Pola Rencana Induk Pengelolaan WS

dengan prioritas di kawasan lahan kritis dan kekeringan.

SUB BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN

IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN IRIGASI LAINNYA (PERIODE

2015-2019).

Kegiatannya adalah :

1. Meningkatnya luas areal/lahan pertanian melalui

peningkatan/pengembangan jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi

lainnya.



melalui kegiatan rehabilitasi.



melalui kegiatan Operasi dan Pemeliharaan.

4. Terpenuhinya air Irigasi untuk masyarakat dengan Prioritas di kawasan

lahan kritis dan kekeringan.

5. Terlaksanakannya pembangunan/Peningkatan Saluran Air dan

Jaringannya.

6. Terlaksanakannya Perbaikan Prasarana Irigasi Air Tanah.

27 | P a g e


SUB BIDANG PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI

(PERIODE 2015-2019)

Kebijakannya adalah :

1. Pengendalian Banjir, antara lain :

a. Menurunnya luas kawasan yang berpotensi dapat terkena bencana

banjir melalui pembangunan prasarana pengendali banjir dengan

debit banjir 10 tahunan (Q10) dengan Prioritas kawasan banjir di

pusat-pusat kegiatan/produksi/kota dan permukiman.

b. Terlindunginya pemukiman penduduk dan sarana lainnya dengan

prioritas kawasan banjir di pusat-pusat kegiatan/produksi/kota

dan permukiman.

c. Terlaksananya pekerjaan pembuatan pengaman tebing sungai

dengan prioritas kawasan banjir di pusat-pusat

kegiatan/produksi/kota dan permukiman.

d. Terlaksananya Supervisi konstruksi bangunanpengendali banjir

dengan prioritas kawasan banjir di pusat-pusat


2. Pengamanan Pantai, antara lain :

a. Meningkatnya luas kawasan di sekitar pantai yang terlindungi

dari abrasi air laut dengan prioritas kawasan abrasi pantai di

pusat-pusat kegiatan/produksi/kota dan permukiman.

b. Meningkatnya panjang pantai yang dilindungi dari abrasi air laut

melalui kegiatan rehabilitasi dengan prioritas di kawasan abrasi

pantai di pusat-pusat kegiatan/produksi/kota dan permukiman.

SUB BIDANG PENYEDIAAN DAN PENGENDALIAN AIR BAKU

(PERIODE 2015-2019)

Kebijakannya adalah Meningkatnya luas kawasan yang terlayani kebutuhan air

bakunya dengan penambahan debit dengan prioritas di kawasan pusat-pusat


28 | P a g e


2.2 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2018

Menurut Peraturan Menteri PAN & RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, Penetapan Kinerja

merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian

kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu

berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Dokumen Penetapan Kinerja memuat penyataan dan lampiran formulir yang

mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi beserta target

kinerja dan anggaran. Dokumen ini dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi

pemerintah untuk:

a. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;

b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

c. Menilai keberhasilan organisasi

Sebagai salah satu dokumen Penetapan Kinerja, Perjanjian kinerja merupakan

rencana kerja yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi dan

menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun

Anggaran. Penetapan Kinerja dibuat dalam rangka mewujudkan manajemen

pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil.

Perjanjian Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan,

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi

instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap

Indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas

kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam

program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi

sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Stratejik. Sebelum dilakukan pengukuran

kinerja terlebih dulu perlu diketahui Perjanjian Kinerja tahun 2018.

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 merupakan target yang harus dicapai pada tahun

2018, sehingga keberhasilan dan kegagalan akan diukur dari Perjanjian Kinerja

tersebut. Perlu diketahui bahwa hampir seluruh satuan dari Indikator kinerja

output dan outcome adalah sama, yang seharusnya tidak selalu. Dalam pengukuran

kinerja kemudian ditambahkan pencapaian rencana tingkat capaian dari anggaran.

29 | P a g e


Tabel II.1 Penetapan Kinerja Awal Balai Wilayah Sungai Papua Barat Tahun 2018

30 | P a g e


31 | P a g e


Tabel II.2 Penetapan Kinerja (Revisi) Balai Wilayah Sungai Papua Barat Tahun 2018

32 | P a g e


33 | P a g e


Tabel II.3 Penetapan Kinerja Satker Balai Wilayah Sungai Papua Barat Tahun 2018

34 | P a g e


35 | P a g e


Tabel II.4 Penetapan Kinerja Satker NVT PJPA Papua Provinsi Papua Barat Tahun 2018

36 | P a g e


37 | P a g e


Tabel II.5 Penetapan Kinerja Satker NVT PJSA Papua Provinsi Papua Barat Tahun 2018

38 | P a g e


39 | P a g e


Tabel II.6 Penetapan Kinerja Satker OP SDA Papua Barat Tahun 2018

40 | P a g e


Pada Perjanjian Kinerja (PK) Balai Wilayah Sungai Papua Barat tahun 2018 terdapat

beberapa target yang telah memenuhi dari target renstra, hal tersebut disebabkan

karena kesiapan Redines Criteria yang matang pada Balai Wilayah Sungai Papua

Barat.

Perjanjian Kinerja (PK) Balai Wilayah Sungai Papua Barat T.A 2018 mengalami

perubahan anggaran. Adapun kronologis perubahan PK tersebut antara lain :

a. Satker Balai Wilayah Sungai Papua Barat

Tahun anggaran 2018 dana yang dialokasikan kepada Satker Balai Wilayah

Sungai Papua Barat mengalami beberapa Revisi sebagai berikut :

1. Pagu Awal

No. SP DIPA-

Tanggal Desember 2017, Rp. 22.602.289.000,-

2. Revisi Ke-1

No. SP DIPA-

Tanggal 2018, Rp. 18.102.289.000,-

Anggaran yang dialokasikan pada Satker Balai Wilayah Sungai Papua Barat

semula Rp. 22.602.289.000,- menjadi Rp. Rp. 18.102.289.000,-. Sehingga terdapat

selisih penurunan anggaran sebesar Rp. 4.500.000.000,-.

Hal ini disebabkan karena adanya beberapa paket yang diblokir sehingga tidak

dilelangkan.

b. Satker NVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua

Barat

Tahun Anggaran 2018 dana yang dialokasikan kepada Satker Pelaksanaan

Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua Barat Sebesar :

1. Pagu Awal

No. SP DIPA-


c. Satker NVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Papua Provinsi Papua Barat

Tahun Anggaran 2018 dana yang dialokasikan kepada Satker Pelaksanaan

Jaringan Sumber Air Papua Provinsi Papua Barat sebesar :

1. Pagu Awal

No. SP DIPA-


41 | P a g e


d. Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Papua Barat

Tahun Anggaran 2018 dana yang dialokasikan kepada Satker Operasi dan

Pemeliharaan Sumber Daya Air Papua Barat mengalami beberapa Revisi sebagai

berikut :

1. Pagu Awal

No. SP DIPA-


2. Revisi Ke-1

No. SP DIPA-

Tanggal 2018, Rp. 42.014.896.000,-

Anggaran yang dialokasikan pada Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya

Air Papua Barat semula Rp. 44.356.524.000,- menjadi Rp. 42.014.896.000,-.

Sehingga terdapat selisih penurunan anggaran sebesar Rp. 2.341.628.000,-.

Hal ini disebabkan adanya beberapa paket yang diblokir sehingga tidak

dilelangkan.

2.4 METODE PENGUKURAN KERJA

Penilaian kinerja yang diberikan pada rencana aksi tahun 2018 berdasarkan kriteria

yang telah ditetapkan pada Permen PAN&RB Nomor 20 Tahun 2013. Penilaian dibagi

menjadi 6 kategori dan dibedakan berdasarkan range nilai dan warna seperti dalam

tabel II.8 di bawah ini.

Tabel II.7 Tabel Kriteria Penerimaan

42 | P a g e


Sumber : Permen PAN & RB No. 20 Tahun 2013

Pengukuran Kinerja tahun 2018 merupakan langkah untuk membandingkan realisasi

Kinerja dengan Target Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian

Kinerja 2018 dalam rangka pelaksanaan DIPA APBN TA. 2018 Balai Wilayah Sungai

Papua Barat.

Nilai Kinerja dari masing-masing output merupakan perbandingan nilai kinerja dan

realisasi terhadap target capaian kinerja yang telah ditetapkan dari masing-masing

sub-output dalam sistem e-monitoring.

Pengukuran Kinerja dilakukan secara triwulanan dengan membandingkan antara

target kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan realisasi kinerja yang diharapkan.

Metode Pengukuran Kinerja dapat dicapai dengan cara :

Capaian Kinerja �% �� %

�� %

43 | P a g e


Tabel II.8 Rencana Aksi Kinerja

1. Satker Balai Wilayah Sungai Papua Barat

44 | P a g e


2. Satker NVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua Barat

45 | P a g e


3. Satker NVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Papua Provinsi Papua Barat

46 | P a g e


47 | P a g e


4. Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Papua Barat

48 | P a g e


2.5 TARGET TAHUN INI MENURUT RENSTRA

Tabel II.9 Target Tahun ini Menurut Renstra 2015 – 2019

Balai Wilayah Sungai Papua Barat

45 | P a g e

LAKIP BWS PAPUA BARAT|BAB III

BAB. III KAPASITAS ORGANISASI

3.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan data kepegawaian status 31 Desember 2018, Sumber Daya Manusia

pada Balai Wilayah Sungai Papua Barat adalah sebanyak 34 orang Pegawai Negeri

Sipil (PNS) Pusat. 9 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah diperbantukan dan

dibantu dengan 30 orang Pegawai Honorer (PH) dan Pegawai Harian Lepas (PHL).

Grafik III.1 Persentasi Pangkat PNS BWS Papua Barat

Grafik III.2 Persentasi Tingkat Pendidikan PNS BWS Papua Barat

golongan IV a

7%golongan IIId

14%

golongan IIIc

17%

golongan IIIb

31%

golongan IIIa

5%

golongan IId

2%

golongan IIc

14%

golongan IIa

5%

golongan Ic

5%

0%

9%

57%

5%0% 0%

25%

2% 2%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

S3 S2 S1 / D4 D3 D2 D1 SMA SMP SD

PERSENTASI PENDIDIKAN TERAKHIR ASN

BWS PAPUA BARAT

46 | P a g e


Grafik III.3 Persentasi Gender dan Jurusan Pendidikan PNS BWS Papua Barat

Grafik III.4 Persentasi Pendidikan Terakhir Pegawai Honorer BWS Papua Barat

Grafik III.5 Persentasi Gender dan Jurusan Pendidikan Pegawai Honorer BWS Papua Barat

48%52%

PERSENTASI TEKNIS DAN NON TEKNIS

ASN

BWS PAPUA BARAT

TEKNIS

NON TEKNIS

86%

14%

PERSENTASI GENDER ASN

BWS PAPUA BARAT

LAKI - LAKI

PEREMPUAN

S3; 0% S2; 3%

S1/D4; 60%

D3; 17%

D2; 0% D1; 0%

SMA/SMK; 17%

SMP; 3% SD; 0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

S3 S2 S1/D4 D3 D2 D1 SMA/SMK SMP SD

PERSENTASI PENDIDIKAN TERAKHIR

PEGAWAI HONORER BWS PAPUA BARAT

73%

27%

PERSENTASI GENDER

PEGAWAI NRP BWS PAPUA BARAT

LAKI - LAKI

PEREMPUAN 50%50%

PERSENTASI TEKNIS, NONTEKNIS

PEGAWAI NRP BWS PAPUA BARAT

TEKNIS

NO TEKNIS

47 | P a g e


3.1.1 Sumber Daya Manusia Satker Balai Wilayah Sungai Papua Barat

Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Papua Barat sebagai kuasa pengguna

anggaran bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai atasan

langsungnya dalam pengelolaan anggaran sesuai pelaksanaan kegiatan bidang

sumber daya air yang ada di Provinsi Papua Barat.

Pejabat inti satker Balai Wilayah Sungai Papua Barat terdiri dari :

1. Kepala Satker Balai Wilayah Sungai Papua Barat

2. Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran

3. Bendahara Pengeluaran

4. Penanggung jawab Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran

5. Penangungjawab Unit Akutansi Kuasa Pengguna Barang

6. Pejabat Pembuat Komitmen Ketatalaksanaan, dalam melaksanakan kegiatan

dibantu oleh :

Urusan Monitoring dan Pelaporan

Urusan Administrasi

7. Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaandan Program, dalam melaksanakan

kegiatan dibantu oleh :

UrusanTeknik;

Urusan Administrasi

Pengawas

48 | P a g e


Tabel III.1 Data Pegawai Satker BWS Papua Barat

No Nama L/P Jabatan

1 Elroy Koyari,ST.MT

NIP. 19771111 2003121008

L Ka. BWS Papua Barat

2 Drs. Nardin Adam

NIP. 19630610 198903 1 025

L Kasubag TU

3 Bangkit Pane, SE

NIP. 19740303 200701 1 003

L Penguji SPM

4 Tri Handayani

NIP. 19770528 200911 2 001

P Bendahara Pengeluaran

5 TrayanusF.E.Imbiri, SH

NIP. 19690920 1996101 001

L PPK Tata Laksana

6 Hasib, ST

NIP. 19630824 200212 1 001

L Kepala Seksi OP

7 Wempy Nauw, ST

NIP. 197403152001121006

L Kepala Seksi Pelaksanaan

8 Magdalena Tanga, ST,MT

NIP. 19680324 199903 2 004

P Kepala Seksi Perencanaan dan

Program

9 Hamdan, ST.

NIP. 197908082008011013

L PPK Perencanaan

10 Pamuji

NIP. 197406202008121003

L Kordinator Direksi

11 Yani Elvina Marani, SH

NIP. -

P Pegawai Honorer

12 Djay MS Kapitan, Amd.TM

NIP. -

L Pegawai Honorer

13 Alwin Fauzan

NIP. -

L Pegawai Honorer

14 Martua Siagian, ST

NIP. -

L Pegawai Honorer

15 Abiut Nuboba

NIP. -

L Pegawai Honorer

16 Fidel P. Maniani

NIP.-

L Pegawai Honorer

17 Rig Lofrida Pardede, ST

NIP. -

P Pegawai Honorer

18 Erwin Toding, A.md T

NIP. -

L Pegawai Honorer

49 | P a g e


3.1.2 Sumber Daya Manusia SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air

Provinsi Papua Barat

Kepala Satuan Kerja NVT PJSA Provinsi Papua Barat sebagai kuasa pengguna

anggaran bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air

Kementerian Pekerjaan Umum sebagai atasan langsungnya dalam pengelolaan

anggaran sesuai pelaksanaan kegiatan bidang sumber daya air yang ada di

Provinsi Papua Barat.

Pejabat inti satker NVT PJSA Papua Barat terdiri dari :



3. Penanggungjawab Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran

4. Penangung jawab Unit Akutansi Kuasa Pengguna Barang

5. Pejabat Pembuat Komitmen Sungai dan Pantai I, dalam melaksanakan


UrusanTeknik;

UrusanAdministrasi

Pengawas

6. Pejabat Pembuat Komitmen Sungai dan Pantai II, dalam melaksanakan


UrusanTeknik;

Urusan Administrasi;

Pengawas

7. Pejabat Pembuat Komitmen Danau, Situ dan Embung, dalam melaksanakan

kegiatan dibantu oleh:

UrusanTeknik;


Pengawas

50 | P a g e


Tabel III.2 Data Pegawai Satker PJSA Provinsi Papua Barat

NO NAMA/NIP PANGKAT/ JABATAN TAHUN 2016 KET

GOLONGAN

1 2 3 4 5

I

SATKER PELAKSANAAN

JARINGAN SUMBER AIR PAPUA

PROVINSI PAPUA BARAT

51 | P a g e



GOLONGAN

1 2 3 4 5

II.

PPK DANAU, SITU DAN

EMBUNG

1

2

3

4

5

6

Muhammad Yunus,ST, M.Eng

NIP. 19790211 200604 1 009

Supriatno

NIP. 196403301992031012

Agustinus Nauw, A. Mp

NIP. 19681212 199610 1 001

Jauhari

NIP. 19670302 200812 1 001

Adi Budiman, SE

NIP. -

Pramudani Diahrahmawati

NIP. -

Penata Tk. I

(III/d)

Penata Muda

Tk. I (III/b)

Penata Muda

Tk.I (III/b)

Pengatur

(II/c)

PTT

(III/a)

PTT

(II/a)

Kepala Satker PJSA Papua Barat

Pejabat Penguji SPM Satker PJSA

Papua Barat

Bendahara Pengeluaran Satker

PJSA Papua Barat

Pelaksana Pelaporan SIMAK BMN

Satker PJSA Papua Barat

Pelaksanaan E-Monitoring, Lakip

dan Laporan UAKPA Satker PJSA

Papua Barat

Laporan Persediaan Satker PJSA

Papua Barat

52 | P a g e


7

8

9

Nonce Saman, ST

NIP. 198211072009091002

Dwi Waluyo

NIP. –

Ihsan Alam Riadi, S.Ars

NIP. -

Penata

(III/c)

PTT

(III/a)

PTT

(II/a)

PPK Danau, Situ dan Embung

Staf Teknik Danau, Situ dan Embung

Papua Barat

Staf Danau, Situ dan Embung Papua

Barat

53 | P a g e



GOLONGAN

1 2 3 4 5

III.

10

11

12

13

14

PPK. SUNGAI DAN PANTAI

I

Penata Muda TK.I

(III/b)

Pengatur

(II/c)

Pengatur MudaTk.I

(II/b)

PTT

(II/a)

PTT

(II/b)

PPK Sungai dan Pantai I Papua

Barat

Pelaksana Teknik Sungai dan

Pantai I Papua Barat

Pelaksana Administrasi Keuangan

Sungai dan Pantai I Papua Barat

Staf Teknik Sungai dan Pantai I

Papua Barat

Staf Teknik Sungai dan Pantai I

Papua Barat

Stap, ST

NIP. 19680817 199803 1 018

Bernard Waisimon

NIP. 19710416 200701 1 004

Siti Rahmawati

NIP. 19700412 200701 2 002

Thomas Fonataba

NIP. -

Yuniaty Dewi Antikasari,

Amd.T

NIP. -

54 | P a g e



GOLONGAN

1 2 3 4 5

IV.

15

16

17

18

19

20

SUNGAI DAN PANTAI II

Penata Muda

(III/a)

Penata Muda

(III/a)

Pengatur Muda

(II/a)

Juru

(I/c)

PTT

(III/a)

PTT

(III/a)

PPK Sungai dan Pantai II Papua

Barat

Pelaksana Administrasi dan

Keuangan Sungai dan Pantai II

Papua Barat

Pelaksana Teknik Sungai dan

Pantai II Papua Barat

Pengawas Lapangan Sungai dan

Pantai II Papua Barat

Staf Teknik Sungai dan Pantai

II Papua Barat

Staf Teknik Sungai dan Pantai

II Papua Barat

Parlan,ST.

NIP. 19700604 199803 1 012

Yuliance yomima Sinon, S.Sos

NIP. 19800130 201412 2

004

Semuel Tirra

NIP. 19740513 201412 1 001

Nur Rahman

NIP. 19840730 201412 1 001

Onesimus Kambu, ST

NIP. -

Valentino Gamrin,ST

NIP. -

55 | P a g e


3.1.3 Sumber Daya Manusia SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air

Provinsi Papua Barat

Kepala Satuan Kerja NVT PJPA Provinsi Papua Barat sebagai kuasa pengguna

anggaran bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air

Kementerian Pekerjaan Umum sebagai atasan langsungnya dalam pengelolaan

anggaran sesuai pelaksanaan kegiatan bidang sumber daya air yang ada di

Provinsi Papua Barat.

Pejabat inti satker NVT PJPA Papua Barat terdiri dari :



3. Penanggungjawab Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran


5. Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I, dalam melaksanakan


UrusanTeknik;

Urusan Administrasi

Pengawas

6. Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa II, dalam melaksanakan


UrusanTeknik;


Pengawas

7. Pejabat Pembuat Komitmen PAT & PAB, dalam melaksanakan kegiatan

dibantu oleh :

UrusanTeknik;


Pengawas

56 | P a g e


Tabel III.3 Data Pegawai Satker PJPA Provinsi Papua Barat

No Nama L/P Jabatan

1 Ir. Panal Simanjuntak

NIP.19630621 199903 1 002

L Ka. SNVT PJPA Papua Barat

2 Yance Abdullah Suli, SH.

NIP. 197004131998031008

L Penguji SPM

3 Umi Kulsum

NIP. 19660112 200604 2 001

P Bendahara Pengeluaran

4 Edwin Hehamahwa, Amd. Tek

NIP. 196910031997031006

L PPK Irigasi dan Rawa I

5 Supriyadi, ST

NIP. 197001011997031020

L PPK Irigasi dan Rawa II

6 H Rudy, ST

NIP. 197705182009111001

L PPK PAB & PAT

7 Sofyan Senin

NIP. 19670125 200710 1 002

L Pelaksana Teknik Irigasi dan Rawa I

8 Damianus Peduli K

NIP. 19621214 199003 1 006

L Pelaksana Teknik PAB & PAT

9 Julianus Paulus Kawyan

NIP. 197001011998011001

L Waslap Irigasi dan Rawa II

10 Endra Prihartanto

NIP. -

L Pegawai Honorer

11 Didrex Jones

NIP. -

L Pegawai Honorer

12 Alexandra Yan Fajarsyah, ST.MT

NIP. -

L PegawaiHonorer

13 Agustinus, ST

NIP. -

L Pegawai Honorer

14 Ricco Syamsiar, SE

NIP. -

L Pegawai Honorer

15 Esty Ika Apriyana, S.Si

NIP. -

P Pegawai Honorer

16 Elias, ST

NIP. -

L Pegawai Honorer

17 Iwan, ST

NIP. -

L Pegawai Honorer

18 S. Dwi Irjayanto

NIP. -

L Pegawai Honorer

57 | P a g e


3.1.4 Sumber Daya Manusia Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Papua

Barat

Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Papua Barat sebagai kuasa

pengguna anggaran bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya

Air Kementerian Pekerjaan Umum sebagai atasan langsungnya dalam

pengelolaan anggaran sesuai pelaksanaan kegiatan bidang sumber daya air yang

ada di Provinsi Papua Barat.

Pejabat inti satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Papua Barat terdiri dari :

1. Kepala Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Papua Barat



4. Penanggung jawab Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran


6. Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan SDA I, dalam

melaksanakan kegiatan dibantu oleh :

UrusanTeknik;


Pengawas

7. Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan SDA II, dalam

melaksanakan kegiatan dibantu oleh :

UrusanTeknik;

Urusan Administrasi

Pengawas

Tabel III.4 Data Pegawai Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Papua Barat

58 | P a g e


3.2 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan

pembangunan yang berkualitas. Balai Wilayah Sungai Papua Barat pada dasarnya

telah memiliki sarana dan prasarana sebagai penunjang kinerja. Sarana dan

Prasarana tersebut telah memberikan dukungan yang tinggi terhadap pelaksanaan

anggaran tahun 2018. Peralatan berat, peralatan komunikasi dan computer serta

kendaraan dinas operasional misalnya, telah memberikan andil yang besar untuk

mendukung kegiatan-kegiatan operasi dan pemeliharaan dalam upaya terjaganya

fungsi infrastruktur Sumber Daya Air yang telah terbangun. Akan tetapi sarana dan

prasarana yang dimiliki oleh Balai Wilayah Sungai Papua Barat tersebut masih belum

cukup memadai untuk mendukung kinerja jika dibandingkan dengan SDM yang ada.

Data Sarana dan Prasarana Balai Wilayah Sungai Papua Barat telah tercatat pada

laporan BMN (BarangMilik Negara).

59 | P a g e


3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

Untuk mencapai target yang telah tertuang dalam Renstra 2015-2019, Balai

Wilayah Sungai Papua Barat mendapat alokasi dana yang ditetapkan dalam DIPA.

Gambar III.1 Postur Anggaran DIPA Akhir Balai Wilayah Sungai Papua

Barat Tahun 2018

59 | P a g e

LAKIP BWS PAPUA BARAT|BAB IV

BAB. IV AKUNTABILITAS KINERJA

Balai Wilayah Sungai Papua Barat terdiri dari 4 (empat) Satuan Kerja yaitu :

1. Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Papua Barat,

2. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Papua

Barat,

3. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan

Provinsi Papua Barat,

4. Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Papua Barat.

Untuk mengoptimalkan Kinerja guna mencapai target yang telah termuat dalam

Perjanjian Kerja (PK), masing-masing Satker telah menentukan Rencana Aksi yang

telah dibagi dalam III hingga IV Tahap, atau rencana aksi dalam Triwulan I,

Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV.

Berdasarkan Rencana Aksi, masing-masing satker dapat menilai Kinerja dengan

membandingkan pencapaian berdasarkan Realisasi yang telah dicapai pada Triwulan

I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV. Perbandingan berhasil atau tidaknya

suatu rencana, memuaskan atau tidaknya, dapat dilihat berdasarkan pada Kriteria

Penilaian/Kategori Penilian dengan tingkat capaian Kinerja berdasarkan Permen PAN

No. 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Evalusi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Kriteria Penilaian

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.1Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Sesuai Permen PAN RB No.53 Th.2014

60 | P a g e


4.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada Bab IV ini diuraikan mengenai hasil pencapaian Kinerja per-Triwulan dan

sekaligus dibandingkan terhadap rencana sebagainya diuraikan dalam Bab II. Untuk

memperoleh gambaran mengenai tercapai atau tidaknya target per-Triwulan, maka

dilakukan pengukuran sesuai tabel kriteria yang ditetapkan berdasarkan Permen

PAN& RB Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evalusi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

Pada awal Tahun Anggaran 2018, Balai Wilayah Sungai Papua Barat mendapatkan

dana yang tertuang dalam DIPA awal T.A. 2018 sebesar Rp. 291.585.617.000,-

Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana DIPA dan pemanfaatan sisa lelang

serta panambahan kegiatan – kegiatan strategis, maka terdapat penambahan pagu

pada DIPA Balai Wilayah Sungai Papua Barat sebesar Rp. 10.236.124.000,-,

sehingga Pagu DIPA Akhir T.A 2018 Balai Wilayah sungai Sebesar Rp.

301.821.741.000,- dan perubahan target dapat dilihat pada Bab II - Sub Bab

Perjanjian Kinerja (PK) Balai Wilayah Sungai Papua Barat.

61 | P a g e


4.1.1 Rakapitulasi Kinerja Tahun 2018

62 | P a g e


63 | P a g e


4.1.1 Realiasi Capaian Kinerja s/d Triwulan I

Tabel IV.2 Capaian Kinerja Triwulan I

64 | P a g e


65 | P a g e


Adanya beberapa paket pekerjaan fisik yang dalam kategori warna merah atau

sangat kurang progresnya pada triwulan I dikarenakan keterlambatan lelang

sehingga belum ada progres yang dilaporkan.

Ada juga beberapa Program pada SATKER Operasi dan Pemeliharaan SDA yang

sudah terserap namum hanya perjalanan dinas dalam rangka peninjauan lapangan dan

koordinasi dengan pemerintah daerah setempat sehingga progresnya masih sekitar

10 - 30, sehingga pada item Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA

(5300) progres pada triwulan I hanya sekitar 41% atau pada kategori C (Kurang)

berdasarkan Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran Sesuai Permen PAN

RB No.53 Th.2014.

Namun secara kesuluruhan capaian kinerja Balai Wilayah Sungai Papua Barat pada

Triwulan I tahun 2018 sekitar: Program Pengelolaan Sumber Daya Air(10) 198%

dimana target fisik yang direncanakan adalah sebesar 6,73% dan yang terealisasi

adalah sebesar 13,36%.

66 | P a g e


4.1.2 Realiasi Capaian Kinerja s/d Triwulan II

Tabel IV.3 Capaian Kinerja Triwulan II

67 | P a g e


68 | P a g e


Pada Triwulan II Tahun 2018, paket pekerjaan fisik yang dalam kategori warna

merah atau sangat kurang progresnya pada triwulan I dapat ditingkatkan

progresnya dikarenakan telah dilelangkan. Hanya paket Pengendalian banjir sungai

Iray Kab. Pegunungan Arfak; KAB. PEGUNUNGAN ARFAK; PAPUA BARAT pada

item kegiatan 5037 : Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama

Perkotaan, dan Pengaman Pantai yang harus terhenti pekerjaan fisik lapangannya

sekitar 1 minggu dikarenakan rusaknya jalan utama penghubung Kabupaten

Manokwari dan Kabupaten Pegunungan Arfak yang cukup mempengerahi progres

fisik dilapangan untuk dilaporkan. Sehinggan capapian kinerjanya hanya mencapai

64,1 % atau pada kategori Cukup (Warna Ungu).

sedangkan beberapa Program pada SATKER Operasi dan Pemeliharaan SDA

mengalami progres yang sedikit terhambat dikarenakan kurangnya tenaga teknis di

balai Wilayah Sungai Papua barat yang menyebabkan terjadi rangkap tugas dalam

pelaksanaannya sehingga koordinasi dan fasilitasi beberapa kegiatan tidak dapat

dilaksanakan sekaligus. Namun progres seacara akumulatif mengalami peningkatan

dimana pada Triwulan I hanya sebesar 41% menjadi 94,22% atau dikategorikan

Memuaskan (Warna Biru Tua)

Secara kesuluruhan capaian kinerja Balai Wilayah Sungai Papua Barat pada Triwulan

II tahun 2018 sekitar: Program Pengelolaan Sumber Daya Air(10) 136% dimana

target fisik yang direncanakan adalah sebesar 30,67% dan yang terealisasi adalah

sebesar 41,70%.

69 | P a g e


4.1.3 Realiasi Capaian Kinerja s/d Triwulan III

Tabel IV.4 Capaian Kinerja Triwulan III

70 | P a g e


71 | P a g e


Pada Triwulan III Tahun 2018, progres capaian kinerja Balai Wilayah Sungai Papua

Barat sangat meningkat hanya terdapat beberapa item yang tidak sesuai target

seperti “Rencana dan Program kerja BBWS/BWS” yang capaian kinerjanya hanya

mencapai 48, 78 % atau dikategorikan Kurang (warna kuning) dikarenakan kurangnya

koordinasi dengan penyedia jasa. Kegiatan “Layanan Perkantoran” dimana salah satu

item kegiatan PEMELIHARAAN KANTOR BWS PAPUA BARAT; Kab. Manokwari;

PAPUA BARAT diblockir sehingga mempengaruhi realisasi sesuai target. Kegiatan

Kelembagaan pengelolaan SDA yang ditingkatkan kapasitasnya dimana capaian

kinerjanya mencapai 72% dikategorikan Baik namun perlu perbaikan ( warna hijau)

dikarenakan kekuarangan tenaga untuk memfasilitasi pembentukannya yang juga

menjadi penyebab Kegiatan tanggap darurat akibat bencana, capaian kinerjanya

hanya 28,37% atau dikategorikan sangat kurang ( warna merah).


III tahun 2018 sekitar: Program Pengelolaan Sumber Daya Air(10) 97% dimana

target fisik yang direncanakan adalah sebesar 73,55% dan yang terealisasi adalah

sebesar 71,66%.

72 | P a g e


4.1.3 Realiasi Capaian Kinerja s/d Triwulan IV

Tabel IV.5 Capaian Kinerja Triwulan IV

73 | P a g e


74 | P a g e


Pada Triwulan IV Tahun 2018, progres capaian kinerja Balai Wilayah Sungai Papua

Barat cukup baik hanya terdapat beberapa item yang tidak sesuai target seperti

“Bendung Irigasi Kewenang Daerah yang dibangun” yang dananya diblockir sehingga

tidak dapat dilelangkan sehingga capaian kinerjanya tetap 0 %. Kegiatan “Seawall

dan Bangunan Pengamanan Pantai Lainnya yang Dibangun / Ditingkatkan” dimana

progres fisiknya tidak naik dikarenakan permasalahan hak ulayat sehingga capaian

kinerjanya hanya 53,40% atau dikategorikan Cukup (warna Ungu). dan Kegiatan

“Sumur air tanah untuk air baku yang dibangun/ditingkatkan” yang juga mengalami

kendala dalam hak ulayat lokasi pengeboran sehingga capaian kinerjanya hanya

mencapai 68.19% atau dikategorikan Baik ( warna Hijau).


IV tahun 2018 sekitar: Program Pengelolaan Sumber Daya Air(10) 91% dimana

target fisik yang direncanakan adalah sebesar 100% dan yang terealisasi adalah

sebesar 90,89%.

75 | P a g e


4.2 Perbandingan Kinerja Organisasi

4.2.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Secara akumulatif pada Tahun 2018 target progres yang direncanakan Balai

Wilayah Sungai Papua Barat sebesar 100% namun hanya dapat direalisasikan

sebesar 90,89% dimana terdapat deviasi sebesar - 9,11% dari target yang

direncankan..

apabila dihitung capaian kinerja berdasarkan Kriteria Ukuran Keberhasilan

Pencapaian Sasaran Sesuai Permen PAN RB No.53 Th.2014

Maka dapat dihitung bahwa capaian kinerja Balai Wilayah Sungai Papua Barat secara

keseluruhan pada Tahun 2018 adalah sebesar 91% atau dikategorikan Memuaskan

(Warna Biru Tua).

4.2.2 Perbandingan Antara Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja TA. 2018

dengan TA. 2017

Secara akumulatif target progres yang direncanakan Balai Wilayah Sungai Papua

Barat pada tahun 2017 sebesar 100% namun hanya dapat direalisasikan sebesar

90,89% dimana terdapat deviasi sebesar - 9,11%.

Capaian kinerja Balai Wilayah Sungai Papua Barat pada tahun 2017 adalah sebesar

97,61% atau dikategorikan Memuaskan (Warna Biru Tua) jika dibandingkan dengan

capaian kinerja pada 2018 maka terdapat penurunan capapian kinerja sebesar

6,72% dimana capaian kinerja Balai Wilayah Sungai Papua Barat pada tahun 2018

adalah sebesar 91% atau dikategorikan Memuaskan (Warna Biru Tua). sehingga

dapat dikatakan Balai Wilayah Sungai Papua Barat belum dapat mempertahankan

capaian kinerja dari Tahun 2017. Hal ini menjadi catatan penting bagi Balai Wilayah

Sungai Papua barat agar di Tahun 2019 dapat kembali meningkatkan capaian kinerja

Balai Wilayah Sungai Papua barat.

Capaian Kinerja �% �� %

�� %

76 | P a g e


Tabel IV.6 Progres Keuangan dan Fisik Balai Wilayah Sungai Papua Barat

Tahun 2017

77 | P a g e


4.2.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2018 Dengan

Target Jangka Menengah (RENSTRA Balai atau E-Programming) Yang Terdapat

Dalam Dokumen Rencana Strategis BWS 2015-2019

Sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BWS Papua Barat 2015 -

2019, program kegiatan yang direncanakan dan tertuang dalam Rentra BWS papua

Barat 2015 - 2019 untuk Tahun 2018 adalah

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (10),

Sub Kegiatan (5036) : Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Permukaan, Rawa dan Tambak

Jaringan irigasi yang dibangun /ditingkatkan direncanakan 2,5 km dan

terealisasi adalah 5,332 Km.

Jaringan irigasi yang di rehabilitasi direncanakan sebanyak 9 bh bangunan

air/ 3,3 km saluran sekunder/ 3 km saluran induk dengan luas sebesar 300

Ha, dan yang direalisasikan sebesar 5,6 Km saluran induk dengan Luas 590

Ha

Jaringan reklamasi rawa yang dibangun/ditingkatkan direncanakan 8 buah

bangunan air/ 8 km saluran induk dengan luas 300 Ha namun tidak

terealisasi

Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi

dan rawa direncanakan 4 dokumen dan direlisasikan sebanyak 1 Dokumen.

Sub Kegiatan (5037) : Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase

Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai

Sarana/prasarana pengendalian banjir yang dibangun direncanakan 9,103

Km dengan Luasan 6100 Ha terealisasi 2,15 Km dengan luasan 62 Ha

Sarana/prasarana pengendalian banjir yang direhabilitasi direncanakan

0,825 Km dengan Luasan 495 Ha tidak terealisasi

Sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang direhabilitasi

direncanakan 4 buah, 0,04 juta m3 tidak terealisasi

Sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun direncanakan 20, 855

Km dengan luasan 2350 Ha terealisasi 0, 35 Km dengan Luasan 13 Ha

Sarana/prasarana pengaman pantai yang direhabilitasi direncanakan 0,

417 Km namun tidak terealisasi

Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi

pengendali banjir, lahar, drainase utama perkotaan, dan pengaman

pantai direncanakan 1 Dokumen terealisasi 1 dokumen.

Sub Kegiatan (5038) : Peningkatan Tatakelola Pengelolaan SDA Terpadu

Dokumen Keterpaduan Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan SDA

pada WS direncanakan 6 dokumen terealiasi 3 dokumen

78 | P a g e


Laporan peningkatan kapasitas kelembagaan & masyarakat pengelola

SDA direncanakan 11 Dokumen terealisasi 4 Dokumen ( Lembaga )

Sub Kegiatan (5039) : PENGELOLAAN BENDUNGAN, DANAU, DAN

BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA

Embung / Situ / bangunan penampung air lainnya yang dibangun

direncanakan 20 buah 0,535 m3 yang terealisasi 2 buah 0,487 m3

Embung / Situ / Bangunan Penampung Air lainnya yang direhabilitasi

direncankan 3,66 buah 0,09975 m3 tidak terealisasi

Sub Kegiatan (5040) : Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku

sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun /ditingkatkan

direncanakan 21, 5 Km Pipa Transmisi dan 3 buah bak Reservoar dengan laju

alir 0, 117 m3/det tidak terealisasi

Sub Kegiatan (5300) : Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA

Jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara direncankan 3 buah dan

12 km saluran induk dengan luasan 1933 Ha terealisasi 64 Km dan 5 bendung

dengan luasan 6021 Ha

Sarana/prasarana pengendalian banjir yang di operasikan dan dipelihara

direncanakan 92 Km dengan luasan 1600 Ha terealisasi 21 Km 1676 Ha

Sarana/prasarana pengaman pantai yang dipelihara direncanakan 22 Km

dengan luasan 3250 Ha terealisasi 15 Km

Waduk/Embung/Situ/bangunan penampung air lainnya yang dioperasikan

dan dipelihara direncanakan 22 buah dengan layanan 0,690 juta m3

terealisasi 16 buah dengan layanan 48 juta m3

sarana/prasarana penyediaan air baku yang dioperasikan dan dipelihara

direncanakan 21 embung, 3 bendung dan 1 intake dengan layanan 0,69

m3/det dan luas 3800 Ha terealisasi 60 m3/det

Terdapat juga beberapa kegiatan yang tidak terprogram di Renstra untuk tahun

2018 namun terealisasi pada tahun 2018 yang adalah program tahun sebelumnya

namun baru dilelangkan di tahun ini dan juga realisasi target output yang beberapa

lebih besar dari rencana output pada renstra yang diharapkan dapat mengejar sisa

stock volume pada program agar sesuai dengan output renstra secara akumulatif

dari tahun 2015 - 2019.

79 | P a g e


Tabel IV.7 Dokumen Rencana Strategis Balai Wilayah Sungai Papua Barat 2015 - 2019

80 | P a g e


81 | P a g e


82 | P a g e


83 | P a g e


84 | P a g e


85 | P a g e


86 | P a g e


87 | P a g e


88 | P a g e


89 | P a g e


90 | P a g e


91 | P a g e


4.2.4 Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2018 Dengan Tahun

2017

Tabel IV.8 Progres Realisasi Fisik dan Keuangan Per Satuan Kerja Balai

Wilayah Sungai Papua Barat Tahun 2018

Secara akumulatif Balai Wilayah Sungai Papua Barat berhasil melaksanakan progres

realisasi keuangan hinggal 91, 87 % dari total Pagu DIPA Balai Wilayah Sungai Papua

Barat sebesar Rp. 301.821.741.000,- jika dibandingkan dengan Pagu DIPA TA. 2017

Balai Wilayah sungai Sebesar Rp. 554.924.106.000,- maka terdapat pengurangan

total Pagu DIPA sebesar Rp. 253.102.365.000,- dengan progres realisasi keuangan

Balai Wilayah Sungai Papua Barat pada tahun 2017 adalah sebesar 93,23% maka

terdapat penurunan capaian realisasi keuangan di tahun 2018. Hal ini disebabkan

oleh beberapa paket kegiatan yang diblockir sehigga tidak dilelangkan yang

berdampak pada menurunya persentase capaian realisasi keuangan di Satuan Kerja

di Balai Wilayah Sungai Papua barat yang akhirnya mempengaruhi capaian realisasi

secara akumulatif untuk keselurah capaian realisasi keuangan Balai Wilayah Sungai

Papua barat.

92 | P a g e


Tabel IV.9 Realisasi Keuangan Balai Wilayah Sungai Papua Barat

Tahun 2017

No Satuan Kerja

Pagu (DIPA

Awal)

x Rp 1.000,-

Pagu (DIPA

Revisi)

x Rp 1.000,-

Realisasi

x Rp

1.000,-

%

1 Balai Wilayah Sungai Papua

Barat 53.882.426.,00

51.768.129,00

42.403.99

2

,00

81,91

2

SNVT Pelaksanaan Jaringan

Sumber Air Prov. Papua

Barat

296.750.000,00 283.750.000,0

0

258.981.2

34,00

91,2

7

3

SNVT Pelaksanaan Jaringan

Pemanfaatan Air Prov. Papua

Barat

189.080.000,00 170.823.800,0

0

166.790.0

84,00

97,6

4

4

Satker Operasi dan

Pemeliharaan SDA Papua

Barat

42.820.560,00 88.882.560,00 86.748.79

5,00 97,6

TOTAL 582.532.986,0

0

595.224.489,

00

554.924.1

06,00

93,2

3

93 | P a g e


4.3 ANALISA KINERJA

4.3.1 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan

Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dari analisa capaian sasaran program dan sasaran strategis di atas, didapati

beberapa faktor keberhasilan dan faktor kegagalan yang mempengaruhi pencapaian

target sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

a. Faktor keberhasilan, antara lain :

1. Faktor Eksternal

Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak stakeholders

(Pemerintah Daerah setempat, masyarakat calon penerima

manfaat, Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Tata Ruang, dan

Lembaga/Institusi terkait lainnya) sehingga semua permasalahan,

kendala dan hambatan dapat diselesaikan tepat waktu, terutama

berkaitan dengan pembebasan lahan.

Dukungan sosialisasi dan pendekatan dengan masyarakat yang

terkena dampak proyek oleh Pemda setempat, baik sebelum dan

selama pelaksanaan kegiatan.

2. Faktor Internal

Kesiapan Redines Criteria yaitu (Feasibility Study, Amdal, DED,

dan/atau LARAP) yang tersedia sejak awal tahun anggaran 2016.

Proses pelelangan dilaksanakan tepat waktu sehingga periode

kontrak terlaksana cukup, khususnya paket-paket tahunan (SYC).

Penyelesaian masalah sosial (pembebasan tanah) dapat diselesaikan

dengan cara kekeluargaan sehingga pekerjaan dapat berjalan

dengan semestinya.

Masalah-masalah lingkungan yang terdapat di lokasi kegiatan dapat

diselesaikan dengan baik dan lancar.

Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan dilakukan sebelum dimulainya

pelaksanaan pekerjaan sehingga koordinasi bersama instansi

terkait dan pemerintah desa dapat berjalan dengan lancar.

Sosialisasi yang berkesinambungan sebelum dan selama pelaksanaan

kegiatan terus dilakukan.

Kebijakan optimalisasi sisa alokasi dana dari hasil lelang yang

dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian

target output.

94 | P a g e


Dukungan penggunaan sistemfull e-procument yang membantu ULP

dan POKJA dalam proses pelelangan.

b. Faktor kegagalan pelaksanaan anggaran Tahun 2018, antara lain :

1. Adanya penolakan Pemerintah Daerah terkait dengan lokasi pekerjaan

dan ganti rugi lahan yang menghambat proses pelaksanaan pekerjaan.

2. Belum lengkapnya Redines Criteria (Feasibility Studi, Desain,

Amdal/UKL UPL, dan/atau LARAP) pada beberapa kegiatan.

4.3.2 Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian Kinerja Balai Wilayah Sungai Papua barat tahun 2018 sebesar 90%

dikaategorikan Memuaskan ( Warna Biru Tua) disukseskan dengan didorongnya

percepatan progres fisik lapangan di triwulan II hingga Tiwulan IV walaupun

beberapa kegiatan fisik mengalami keterlambatan dalam proses lelang. Ini

merupakan upaya keras dari Balai Wilayah Sungai Papua Barat untuk dapat

melaksanakan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Balai Wilayah Sungai Papua barat.

Walaupun mengalami penurunuan capaian kinerja dari Tahun 2017 namun kedepannya

ini menjadi dorongan semangat untuk melaksanakan setiap tanggung jawab yang

dipercayakan.

4.3.3 Analisis Manfaat Pembangunan Bidang Sumber Daya Air di Wilayah

Sungai Terkait

Dari hasil output yang diperoleh dalam penyelenggaraan anggaran tahun 2018 yang

diuraikan di atas telah memberikan manfaat yang besar bagi stakeholders terutama

masyarakat di wilayah proyek yang dibangun/direhabilitasi. Capaian output tahun

2018 merupakan tahun keempat Renstra 2015-2019 Balai Wilayah Sungai Papua

Barat dalam mendukung pencapaian target sasaran strategis yang ditetapkan.

Output infrastruktur yang terbangun dan diselesaikan dalam tahun 2018

memberikan dampak manfaat yang besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat di

wilayah sekitar proyek yang terbangun. Selain itu, proyek-proyek yang telah selesai

dibangun tersebut memberikan manfaat dalam membuka peluang usaha dan peluang

kerja kedepannya.

95 | P a g e


4.4 REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan seluruh program Balai Wilayah Sungai Papua Barat mempunyai

target rencana dan target capaian/realisasi yang ingin dicapai pada akhir tahun

anggaran.

Pada awal Tahun Anggaran 2018, Balai Wilayah Sungai Papua Barat mendapatkan

dana yang tertuang dalam DIPA awal T.A 2018 sebesar Rp. 250.891.907.000,-

dalam tahun anggaran berjalan maka terdapat penambahan kegiatan – kegiatan

strategis sehingga mananmbah pagu pada DIPA Balai Wilayah Sungai Papua Barat

sebesar Rp. 49.753.738.000,-, sehingga Pagu DIPA Akhir T.A 2018 Balai Wilayah

sungai Sebesar Rp. 300.645.645.000,-.

Realisasi penyerapan pendanaan kegiatan Balai Wilayah Sungai Papua Barat pada

setiap Satuan Kerja adalah sebagai berikut :

Tabel IV. 10 Realisasi Keuangan Balai Wilayah Sungai Papua Barat

(Pagu sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja PK)

96 | P a g e


Analisa tingkat pencapaian untuk masing – masing Satuan Kerja adalah sebagai

berikut :

1. Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Papua Barat

Dana yang dialokasikan yaitu sebesar Rp. 18.019.301.000,- namun yang dapat

terserap hanya sebesar Rp. 17.151.629.000,- (95,18 %),sehingga terdapat

dana sisa sebesar Rp. 867.672.000,-.

2. SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Provinsi Papua Barat

Dana yang dialokasikan yaitu sebesar Rp. 145.128.000.000,- namun yang

dapat terserap hanya sebesar Rp. 121.870.610.000,- (83,97 %), sehingga

terdapat dana sisa sebesar Rp. 23.257.390.000,-.

3. SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Provinsi Papua Barat



terdapat dana sisa sebesar Rp. 375.901.000,-.

4. Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Papua Barat



terdapat dana sisa sebesar Rp. 41.020.000,-.

94 | P a g e

LAKIP BWS PAPUA BARAT|BAB V

BAB. V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN ATAS HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Wilayah Sungai

Papua Barat adalah merupakan wujud pertanggung jawaban Balai Wilayah Sungai

Papua Barat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan

masyarakat (publik) sebagai pemanfaat sarana dan prasarana yang dibangun.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pembangunan dan pengelolaan bidang Sumber

Daya Air tahun 2018 khususnya capaian 5 (lima) sasaran program dengan 8 (delapan)

indicator Kinerja Balai Wilayah Sungai Papua Barat tidak terlepas dari dukungan

seluruh program yang ada di lingkup Balai Wilayah Sungai Papua Barat.

Dari Analisa Akuntabilitas Kinerja dapat disimpulkan bahwa tugas-tugas

Pembangunan Infrastruktur yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015 – 2019 dan Renstra Balai Wilayah

Sungai Papua Barat 2015 – 2019 telah dilaksanakan dengan baik. Capaian Kinerja

tahun 2018 Balai Wilayah Sungai Papua Barat dimana realisasi kinerja sampai

dengan akhirTriwulan IV adalah keuangan Balai Wilayah Sungai Papua Barat

mencapai 91,87 % (Status 31 Desember 2018 Pukul 16.00 WIT) dan fisik Balai

Wilayah Sungai Papua Barat mencapai 97,86 % (Status 31 Desember 2018 Pukul

16.00 WIT). Pencapaian Kinerja Balai Wilayah Sungai Papua Barat adalah sebagai

berikut :

Tabel V.1Pencapaian Kinerja Fisik dan Keuangan

95 | P a g e


5.2 PERMASALAHAN, KENDALA DAN HAMBATAN

Secara umum, pembangunan infrastuktur bidang Sumber Daya Air tahun 2018

mengalami kemajuan. Hal ini dapat dilihat bahwa waktu efektif pelaksanaan

pekerjaan dalam tahun 2018 hanya berlangsung 6 – 8 bulan tetapi progress

penyerapan keuangan dapat mencapai 49,19 %.

Namun masih ditemui permasalahan, kendala/hambatan selama penyelenggaraan

anggaran tahun 2018 yang meliputi aspek :

a. Administrasi dan manajemen

1. Keterlambatan dalam penetapan Surat Keputusan tentang

Penunjukan/Penempatan Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional

Tertentu/Umum di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Papua Barat sehingga

menghambat proses pencairan.

2. Keterlambatan dalam proses buka blokir pada beberapa Satuan Kerja yang

diakibatkan karena persyaratan buka blokir belum dapat terpenuhi

sehinggapagublokirbeberapapakettersebutharusdikembalikan.

3. Keterlambatan dalam penyelesaian proses Ijin Lingkungan (AMDAL), Ijin

Penetapan Lokasi, IjinPrinsip, dan lainnya sehingga pelaksanaan konstruksi

menjadi terhambat.

4. Keterlambatan dalam proses penarikan termin sehingga capaian dalam

tiapTriwulan tidak sesuai dengan target.

5. Keterlambatan progress fisik yang mengakibatkan terlambatnya proses

pencairan.

b. Masalah social dan lingkungan

1. Adanya penolakan Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap

pembangunan dan ganti rugi tanah pada beberapa proyek embung, bending

dan jaringan irigasi sehingga menghambat pelaksanaan konstruksi.

2. Adanya kendala/hambatan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan

pembebasan lahan yang diakibatkan proses negosiasi dengan pemilik tanah

yang sangat a lot dan penetapan nilai ganti rugi lahan dan asset lainnya yang

memakan waktu cukup lama.

3. Adanya kendala dalam pelaksanaan konstruksi di lapangan karena beberapa

warga yang tidak setuju lahannya dilalui untuk proses konstruksi di

beberapa lokasi yang mengakibatkan kontak fisik antara warga dengan

pekerja di lapangan.

c. MasalahTeknis

1. Keterlambatan pelaksanaan proses pelelangan paket-paket kegiatan

terutama paket-paket tahun tunggal (SYC).

2. Terdapat permasalahan desain di lapangan pada saat pelaksanaan konstruksi

yang mengakibatkan harus melakukan Revieuw Desain dan memerlukan izin

oleh PUSLITBANG, sehingga pelaksanaan konstruksi menjadi terlambat.

96 | P a g e


Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah ditempuh berbagai upaya antara lain:

a. Upaya tindak lanjut padaTriwulan I :

1. Melakukan percepatan dalam penerbitan Surat Keputusan

Penunjukkan/Penempatan Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional

Tertentu/Umum di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Papua Barat, sehingga

proses pencairan cepat dilaksanakan.

2. Percepatan persiapan pelaksanaan dan persiapan lelang sambal menunggu

penetapan pejabat inti Satker.

3. Penyiapan data dukung yang diperlukan dalam rangka pembukaan blokir

(Redines Criteria, RAB dll).

b. Upaya tindak lanjut padaTriwulan II :

1. Percepatan persiapan pelaksanaan lelang untuk beberapa paket yang

dibangun/ditingkatkan.

2. Percepatan proses pembebasan tanah yang bertujuan untuk membantu

pelaksanaan pembebasan tanah di wilayah yang mengalami masalah

pembebasan lahan.

3. Penyiapan data dukung yang diperlukan dalam rangka pembukaan blokir.

c. Upaya tindak lanjut padaTriwulan III :

1. Melakukan evaluasi atas keterlambatan pelaksanaan dan upaya tindak lanjut

yang harus dilakukan oleh Kepala Balai (Baru).

2. Melakukan percepatan pelaksanaan anggaran T.A 2018 dengan cara :

- Menambah personil di lapangan sesuai kompetensi dan kebutuhan.

- Melakukan penambahan waktu kerja (lembur).

- Menambah alat sesuai kebutuhan di lapangan.

3. Menyusun dan menyiapkan administrasi (teknik dan keuangan) untuk

percepatan penyerapan anggaran untuk pekerjaan tahun 2018.

d. Upaya tindak lanjut padaTriwulan IV :

1. Melakukan optimalisasi dana DIPA 2018 pada masing-masing Satker dengan

melakukan realokasi/revisi DIPA dan pemanfaatan sisa lelang.

2. Percepatan penyerapan anggaran terutama untuk paket-paket dengan

progress di bawah target.

3. Peningkatan koordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah (Gubernur dan

Bupati) dan instansi terkait lainnya dalam upaya mempercepat proses

penerbitan Surat Ijin Penetapan Lokasi, ijin prinsip, percepatan

penyelesaian pembebasan lahan dan lainnya.

97 | P a g e


5.3 LANGKAH – LANGKAH ANTISIPATIF PADA TAHUN MENDATANG

Memperhatikan kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan pelaksanaan anggaran

tahun 2018 yang sering mengganggu laju progress kegiatan di lapangan, perlu

dilakukan langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi permasalahan,

kendala/hambatan yang mungkin akan kembali terjadi pada tahun mendatang. Dalam

hal ini perlu direkomendasikan untuk mempersiapkan langkah-langkah antisipatif

untuk mengurangi permasalahan, kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan

pelaksanaan anggaran di tahun mendatang yang meliputi aspek-aspek administrasi

dan manajemen, sumber daya manusia, dan teknis, sebagai berikut :

a. Administrasi dan manajemen:

1. Mempercepat pembentukan struktur organisasi pada setiap awal tahun.

2. Melakukan perencanaan dan penganggaran rencana program dan kegiatan

lebih dini.

3. Mempersiapkan Rediness Criteria (FS, Desain, UKL-UPL/Amdal dll) sebelum

proses lelang.

4. Menyusun dan menyiapkan administrasi (teknis dan keuangan) untuk

percepatan penyerapan anggaran untuk pekerjaan tahun mendatang.

5. Penyampaian arahan-arahan dan bimbingan teknis perencana, pelaksanaan

dan pengendalian kepada masing-masing satuan kerja.

6. Mengeluarkan petunjuk teknis (jika diperlukan) lebih dini untuk kegiatan-

kegiatan yang memerlukannya, seperti : pelaksanaan Perbaikan Irigasi Kecil,

manual mutu, dan prosedur mutu untuk kegiatan Audit Mutu Internal pada

masing-masing Satker.

b. Sumber Daya Manusia:

1. Mempercepat penyusunan dan penempatan personil pada masing-masing

Satuan Kerja.

2. Mempercepat pembentukan POKJA Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Pengadaan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas dalam

perencanaa, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian kegiatan-kegiatan yang

akan dikerjakan.

4. Diakomodirnya keperluan penambahan tenaga pengawas teknik yang masih

belum memadai di lingkup BWS Papua Barat

98 | P a g e


c. Teknis:

1. Penyiapan dokumen-dokumen perencanaan teknis (Feasibility Studi, DED,

Amdal/UKL-UPL, LARAP,RPB) lebih awal.

2. Melaksanakan pelelangan dini (seperti yang sudah dilakukan sejak Oktober

2016) untuk paket-paket kegiatan tahun 2017.

3. Peningkatan koordinasi dengan stakeholders (Pemerintah Daerah setempat,

BPN, BLHD, masyarakat calon penerima manfaat, dan instansi terkait

lainnya) untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah sosial, seperti:

penolakan masyarakat, pembebasahan lahan, rencana tata ruang wilayah dan

lain sebagainya.

4. Pemantauan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang

dilakukan secara ketat dan rutin, baik langsung maupun tidak langsung.

Secara langsung dilakukan oleh para pengawas (Direksi) pekerjaan dan

dibantu oleh konsultan supervisi, sedangkan secara tidak langsung dilakukan

melalui monitoring progress melalui system e-monitoring online.

5. Meningkatkan Kinerja Satuan Tugas (Satgas) Monitoring, Evaluasi dan

Koordinasi Percepatan Pengadaan Tanah Infrastruktur Sumber Daya Air

dalam upaya memonitor status dan progress pembebasan lahan kepada

Pimpinan dan melakukan koordinasi antar Kementerian/Lembaga untuk

penyelesaian proses pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur

sumber daya air.

1. REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I.

WARIORI 3.450 HA (JARINGAN PRIMER)

DI KAB. MANOKWARI

2. REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I.

AIMASI DI KAB. MANOKWARI

Pembagunan Air Baku Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK) Sorong

Bangunan Penampung Air Tanah untuk

Kekeringan di Kabupaten dan Kota Sorong

Jaringan Irigasi Mariyat Kabupaten Sorong

Jaringan Irigasi Oransbari Kabupaten

Manokwari

Embung Marsi Sisir

Kabupaten Kaimana

Rehabilitasi Jaringan Air Baku

Kabupaten Bintuni

Documents

BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA BARATsda.pu.go.id/bwspapuabarat/uploads/menu/FILE_201911153355.pdf · Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 4.3.3 Analisis Manfaat Pembangunan Bidang