bali.kemenag.go.id · Web viewFotokopi akta pendirian dan surat izin organisasi/badan hukum, bagi pihak penukar organisasi/badan hukum Rencana tata ruang wilayah/rencana detail tata

[Document title]

Blackguard Wealthy

HP [Company address]

SYARAT LAYANAN PTSP (PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) MENGGUNAKAN APLIKASI TAKSU (TEKNOLOGI LAYANAN

PENDIDIKAN, AGAMA DAN KEAGAMAAN BERBASIS SATU PINTU)KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI

TAHUN 2018

A. Layanan One Day Service

1. Ijin Pengajuan Magang/PKL

Surat Pengajuan Magang/PKL

2. Legalisir Dokumen

PERSYARATAN TEKNIS PERSYARATAN ADMINISTRASIPemohon adalah pemilik Ijazah/STTB/SKP Ijazah yang mengajukan permohonan atau yang diberi kuasa oleh pemilik

Surat kuasa dari pemilik

Menunjukkan Ijazah/STTB/SKP Ijazah asli Ijazah asliMenyerahkan fotocopy Ijazah/STTB/SKP Ijazah Fotocopy Ijazah/STTB/SKP Ijazah

maximal 10 lembar

3. Permohonan Audiensi

Membawa surat resmi dari instansi atau institusi yang mengajukan

permohonan audiensi.

4. Permohonan Informasi Agama dan Keagamaan

Membawa surat resmi dari institusi yang bersangkutan Bagi individu/perorangan mengisi formulir Foto copy KTP (Identitas Diri)

5. Permohonan Konsultasi

Mengisi blanko formulir konsultasi

6. Permohonan Penceramah Agama


permohonan penceramah agama.

7. Permohonan Rohaniwan dan Pembaca Doa


permohonan rohaniwan atau pembaca doa.

B. Layanan Non One Day Service

Bidang Urusan Agama Hindu

1. Permintaan Buku Agama Hindu

Surat permohonan terkait permintaan Buku Agama Hindu yang ditujukan

Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Bali

Menandatangani Faktur Pemberian Buku Agama Hindu

2. Permohonan Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Ibadah

PERYARATAN TEKNIS PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. Proposal bantuan terdiri dari :a) Susunan Kepengurusan Pura yang

aktifb) Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Pembangunan/Rehabilitasic) Foto Kondisi Bangunan d) Nomor Rekening atas nama Pura yang

masih aktife) Surat Referensi dari Bank

2. Melakukan observasi ke Lapangan3. Proses Pencairan Bantuan4. Monitoring Pasca Pencairan Bantuan

1. Surat/Proposal Permohonan Bantuan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali.

2. Mengecek kelengkapan Surat/Proposal permohonan dari Panitia dan surat Rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten/Kota Setempat.

3. Memverifikasi Surat/Proposal permohonan dari pemohon.

4. Usulan Surat Keputusan (SK) tentang bantuan /Rehabilitasi Bantuan Rumah Ibadah ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

3. Permohonan Rekomendasi Bantuan Lembaga Keagamaan Hindu

Membuat proposal permintaan Bantuan Yang ditujukan Kepada Dirjen

Bimas Hindu dan Ditembuskan Kepada Kakanwil Kemenag Provinsi Bali

Untuk dibuatkan Rekomendasi Bantuan Lembaga Keagamaan Hindu

Melampirkan Proposal Bantuan beserta RAB dan rekomendasi dari Ka.

Kemenag Kab/Kota se Bali sesuai dengan domisili keberadaan Lembaga

Keagamaan

Melampirkan Dokumen Kelengkapan lainnya seperti Foto Copy NPWP,

Foto copy Surat Pengesahan Yayasan sebagai Badan Hukum dari

Kementerian Hukum dan HAM, Surat Domisili Yayasan dari Kepala

Lingkungan, Foto copy akte notaris dan Foto berwarna ukuran 4 x 6

4. Permohonan Rekomendasi Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Ibadah

PERYARATAN TEKNIS PERSYARATAN ADMINISTRASI1. Mengecek kelengkapan Surat permohonan

dari Panitia dan surat Rekomendasi dari Kementerian AgamaKabupaten/Kota

2. Membuat Konsep Surat Rekomendasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pemberdayaan Umat

3. Kepala Seksi Mengoreksi konsep Surat Rekomendasi, jika sesuai maka memaraf dan menyampaikan ke Kepala Bidang Urusan Agama Hindu

4. Kepala Bidang mengoreksi konsep surat Rekomendasi, jika sesuai maka memaraf dan menyampaikan ke Ka.Kanwil jika tidak sesuai mengembalikan ke Kepala Seksi

5. Ka.Kanwil menandatangani Surat Rekomendasi, jika tidak sesuai mengembalikan ke Kepala Bidang

6. 9 Kepala Seksi memerintahkan untuk mengirim dan mendokumentasikan Surat Rekomendasi

Adanya permohonan Surat Rekomendasi dari Pemohon dengan melampirkan Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Ibadah

5. Permohonan Rekomendasi Tanda Daftar Rumah Ibadah

PERYARATAN TEKNIS PERSYARATAN ADMINISTRASI1. Surat/Proposal permohonan dari pemohon2. Mengecek kelengkapan Surat permohonan

dari Panitia dan surat Rekomendasi Tanda Daftar Rumah Ibadah dari Kementerian Agama Kabupaten/Kota Setempat

3. Membuat Konsep Surat Rekomendasi Tanda daftar Rumah Ibadah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pemberdayaan Umat

4. Kepala Seksi Mengoreksi konsep Surat Rekomendasi Tanda Daftar Rumah Ibadah jika sesuai maka memaraf dan menyampaikan ke Kepala Bidang Urusan Agama Hindu

5. Kepala Bidang mengoreksi konsep surat Rekomendasi Tanda Daftar Rumah Ibadah, jika sesuai maka memaraf dan menyampaikan ke Ka.Kanwil jika tidak sesuai mengembalikan ke Kepala Seksi

6. Ka.Kanwil menandatangani Surat Rekomendasi Tanda Daftar Rumah Ibadah, jika tidak sesuai mengembalikan ke Kepala

1. Adanya permohonan Surat Rekomendasi Tanda Daftar Rumah Ibadah dari Pemohon dengan melampirkan Proposal Permohonan Tanda Daftar Rumah Ibadah

Bidang 7. Kepala Seksi memerintahkan untuk

mengirim dan mendokumentasikan Surat Rekomendasi Tanda Daftar Rumah Ibadah .

Bidang Bimbingan Masyarakat Islam

1. Layanan Ruislagh (Tukar Guling) Tanah Wakaf

Surat Permohonan Nazhir

a. Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melalui

Kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk tukar

menukar dengan alasan kepentingan umum dengan luas sampai

dengan 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) (format sesuai contoh pada

Lampiran II huruf B);

b. Surat permohonan nadzir ditandatangani oleh ketua Nadzir (untuk

Nadzir organisasi dan badan hukum) atau oleh seluruh Nadzir(untuk

Nadzir perseorangan)

c. Berita Acara kelengkapan dokumen dari Kementerian Agama/Kota

Fotokopi akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf dan

sertifikat wakaf

Fotokopi surat pengesahan Nadzir dan surat keputusan perpanjangan atau

pergantian Nadzir dari BWI (jika terdapat pergantian Nadzir)

Surat perjanjian tukar menukar harta benda wakaf antara Nadzir dan pihak

penukar

Fotokopi identitas Nadzir dan pihak penukar

Fotokopi sertifikat harta benda penukar atau bukti kepemilikan lain yang

sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fotokopi akta pendirian dan surat izin organisasi/badan hukum, bagi pihak

penukar organisasi/badan hukum

Rencana tata ruang wilayah/rencana detail tata ruang /penetapan

lokasi/rekomendasi tata ruang,khusus untuk alasan kepentingan umum

Hasil penilaian oleh Penilai atau Penilai Publik atas harta benda wakaf dan

harta benda penukar

2. Legalisasi Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Perwakilan LAZ Beskala Nasional;

Izin pembentukan LAZ dari Menteri Agama;

Rekomendasi BAZNAS Provinsi Bali;

Data Muzaki dan mustahik di Provinsi yang bersangkutan;

Data dan Alamat Kantor Perwakilan;

Surat pengangkatan pengurus perwakilan LAZ Provinsi;

Ikhtisar perencanaan program pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan

dana sosial keagamaan lainnya baig kesejahteraan umat paling sedikit 3

(tiga) kecamatan yang mencakup:

1) Nama program;

2) Lokasi program;

3) Penerima manfaat

4) Zakat yang disalurkan;

5) Keluaran (output);

6) Hasil (outcome);

7) Manfaat (benefit);

8) Dampak (impact) program bagi penerima manfaat.

LAZ Beskala Kabupaten/Kota;

Rekomendasi BAZNAS Kabupaten/Kota;

Anggaran Dasar Organisasi;

Surat keterangan terdaftar dari organisasi/ satuan kerja perangkat daerah

pemerintah kabupaten/ kota yang mempunyai tugas dan fungsi

menyelenggarakan urusan pemerintah provinsi di bidang kesatuan bangsa

dan politik bagi organisasi kemasyarakatan Islam atau surat keputusan

pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM

bagi yayasan atau perkumpulan berbasis Islam;

Susunan pengawas syari’at yang sekurang-kurangnya terdiri atas

ketua dan 1 (satu) anggota;

Surat Pernyataan sebagai Pengawas Syari’at di atas meterai yang

ditandatangani oleh masing-masing pengawas syari’at;

Daftar pegawai yang melaksanakan tugas di bidang teknis

(penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan), administratif dan

keuangan, dengan jumlah minimal 8 (delapan) orang pengawas yang

dilegalisir pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam berskala

kabupaten/kota, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam;

Photocopy kartu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan atau asuransi

lain bagi pegawai sebagaimana dimaksud huruf f;

Surat pernyataan bahwa seluruh pengurus dan pegawai tidak merangkap

sebagai pengurus dan pegawai BAZNAS dan LAZ lainnya;

Surat Pernayataan bersedia diaudit syari’at dan keuangan secara berskala

di atas meterai dan ditandatangani oleh pimpinan organisasi/ lembaga

yang bersangkutan;

Ikhtisar perencanaan program pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan

dana sosial keagamaan lainnya baig kesejahteraan umat paling sedikit 3

(tiga) kecamatan yang mencakup:

1) Nama program;

2) Lokasi program;

3) Jumlah penerima manfaat;

4) Jumlah zakat yang disalaurkan;

5) Keluaran (output);

6) Hasil (outcome);

7) Manfaat (benefit);

8) Dampak (impact) program bagi penerima manfaat.

Surat pernyataan kesanggupan menghimpun zakat, infak, sedekah dan

dana sosial keagamaan lainnya minimal Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar

per tahun)

3. Permohonan Surat Rekomendasi Bantuan Sarana dan Prasarana Rumah

Ibadah (Masjid Musholla)

Surat Permohonan dan Proposal Bantuan;

Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten/Kota lokasi pelaksanaan usulan bantuan;

Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota

lokasi pelaksanaan usulan bantuan;

Fotocopy Surat Keputusan Susunan Kepengurusan;

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan/Rehab;

Fotocopy Surat Keterangan Status Tanah;

Fotocopy Buku Rekening Bank atas nama Masjid/Mushalla yang

dilegalisir;

Surat Referensi Bank yang menyatakan rekening tersebut masih aktif;

Foto-foto kondisi bangunan terkini;

Gambar Rencana Bangunan Masjid dan Mushalla yang akan dibangun;

Surat Keterangan telah terdaftar pada Sistem Informasi Masjid ( SIMAS)

yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama; dan

Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang ditandatangani oleh Ketua

Pengurus/Panitia bermaterai cukup.

4. Permohonan Sertifikasi Arah Kiblat

Surat Permohonan pengukuran arah kiblat.

5. Permohonan Rekomendasi Jadwal Imsakiyah/Sholat

Surat Permohonan Rekomendasi Jadual Imsakiyah/Sholat.

6. Permohonan Jadwal Imsakiyah/Sholat

Surat Permohonan Jadual Imsakiyah/Sholat.

7. Permohonan Kitab Suci Al-Qur’an

Individu

Mengisi form surat permohonan

Melampirkan identitas diri (KTP atau sejenisnya)

Lembaga

Pemohon mengajukan surat permohonan (menggunakan kop surat

organisasi/ berstempel) dengan mencantumkan jumlah Mushaf Alqur’an

dan Juz’amma yang dibutuhkan.

Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh

1. Permohonan Ijin Pendirian Kantor Cabang PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji

Khusus) dan PPIU (Penyelenggara Ibadah Haji Umrah)

SYARAT PEMBUKAAN KANTOR CABANG PIHK/PPIU

PERSYARATAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI

DASAR PERTIMBANGAN

1. Penanggungjawab kepala cabang dalam akta perusahaan Warga Negara Indonesia beragama Islam dan tidak sebagai penanggungjawab kepala cabang PIHK/PPIU lain.

2. Memiliki izin sebagai PIHK/PPIU yang masih berlaku.

3. Memiliki Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas dan perubahannya telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

4. Memiliki akta pendirian Kantor Cabang PIHK/PPIU yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Memiliki izin usaha sebagai biro perjalanan wisata dari Pemerintah Daerah setempat yang masih berlaku.

6. Memiliki KTP dengan status agama Islam dan masih berlaku.

7. Memiliki NPWP perusahaan dan pimpinan Kancab

8. Memiliki sumber daya yang memadai

9. Memiliki kantor tetap atau sewa sesuai domisili dengan sarana prasarana yang memadai.

10. Memiliki Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari Pemerintah Desa/Kelurahan.

1. Surat permohonan dari Pimpinan Pusat PIHK/PPIU yang ersangkutan (asli) ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali.

2. Fotokopi Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Izin sebagai PIHK dan PPIU yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar. (bagi Kancab PIHK)

3. Fotokopi Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Izin sebagai PPIU yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar. (bagi Kancab PPIU)

4. Fotokopi izin usaha dari instansi pemerintah yang berwenang yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar.

5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari Pemerintah Desa/Kelurahan yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar.

6. Fotokopi NPWP perusahaan dan pimpinan Kancab

7. Surat penunjukan sebagai penanggungjawab kepala cabang (asli).

8. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas dan perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 1 bendel.

9. Fotokopi akta pendirian Kantor Cabang PIHK/PPIU yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 1 (satu)

1. Hasil verifikasi berkas permohonan dinyatakan lengkap dan lolos verifikasi.

2. Hasil peninjauan lapangan dinyatakan layak dan memenuhi syarat.

3. Izin sebagai PIHK dan PPIU dari Menteri Agama RI sah dan masih berlaku.

4. Penanggungjawab kepala cabang dan pengelolanya beragama Islam diuktikan dengan KTP

5. Penanggungjawab kepala cabang tidak sebagai penanggungjawab PIHK/PPIU yang lain.

6. Kepemilikan kantor tetap atau sewa minimal 3 (tiga) tahun sesuai dengan SKDU dan luas kantor minimal 25m2.

7. Kepemilikan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung manajemen.

8. Kepemilikan Sumber Daya Manusia yang memadai di bidang ticketing, tour planner, dokumen perjalanan, keuangan, akuntansi, pemasaran dan pembimbing ibadah.

bendel.10. Fotokopi daftar ulang

sebagai biro perjalanan wisata dari instansi Pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi pariwisata sebanyak 1 (satu) lembar.

11. Fotokopi KTP penanggungjawab kepala cabang yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar .

12. Struktur organisasi kantor cabang.

2. Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bimbingan Ibadah Haji

SYARAT PERPANJANGAN IZIN KBIHPERSYARATAN KELENGKAPAN

ADMINISTRASIDASAR PERTIMBANGAN

1. Memiliki akta pendirian yayasan beserta perubahannya yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

2. Mengelola lembaga pendidikan formal/non formal (madrasah, pesantren,majelis taklim) atau mengelola masjid.

3. Memiliki kantor sekretariat tetap dan ruang kegiatan bimbingan.

4. Memiliki susunan kepengurusan bukan Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif dan pembimbing haji.

5. Memiliki rencana program proses bimbingan manasik dengan perkiraan paling sedikit 45 orang.

6. Memperoleh rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat.

1. surat permohonan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali.

2. Fotokopi akta pendirian yayasan beserta perubahannya yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 1 bendel.

3. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat yang menyatakan bahwa yayasan mengelola lembaga pendidikan formal/non formal (madrasah, pesantren,majelis taklim) atau mengelola masjid.

4. Fotokopi bukti kepemilikan kantor sekretariat tetap dan ruang kegiatan bimbingan sebanyak 1 lembar.

5. Surat Keputusan Yayasan tentang Susunan Kepengurusan KBIH dan Pembimbing Haji.

6. Fotokopi sertifikat pembimbing ibadah haji yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama sebanyak 1 lembar dan/atau surat keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat yang menyatakan bahwa mereka adalah benar-benar pembimbing



3. Pengelola yayasan dalam akta pendirian Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan/atau pengurus KBIH lain dibuktikan dengan KTP nya dan hasil verifikasi.

4. Yayasan mengelola lembaga pendidikan formal/non formal (madrasah, pesantren, majelis taklim) atau mengelola masjid.

5. Kepemilikan kantor sekretariat tetap dan ruang kegiatan bimbingan serta sarana prasarana yang memadai.

6. Kepengurusan bukan pegawai negeri sipil yang masih aktif dan bukan sebagai pengurus KBIH lain.

7. Pembimbing haji bersertifikat dan bukan sebagai pembimbing haji

7. Melakukan bimbingan dengan jumlah jemaah yang tidak kurang dari 45 (empat puluh lima) orang setiap tahun selama 3 (tiga) tahun.

haji yang memiliki kompetensi.7. Rencana program proses

bimbingan manasik dengan perkiraan paling sedikit 45 orang meliputi :a. Nama, alamat, dan jumlah

jemaahb. Nama, alamat dan

pembimbing bersertifikatc. Jenis dan layanan

bimbingand. Jadwal dan tempat

pelaksanaan bimbingan e. Biaya bimbingan

8. Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat.

9. Laporan pelaksanaan bimbingan selama 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan daftar jumlah jemaah yang telah dibimbing.

KBIH lain.8. Adanya rencana program

proses bimbingan manasik dengan perkiraan paling sedikit 45 orang.


3. Permohonan Perpanjangan Ijin Pendirian Kantor Cabang PIHK dan PPIU

SYARAT PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN KANTOR CABANG PIHK/PPIU


DASAR PERTIMBANGAN

1. Penanggungjawab kepala cabang dalam akta perusahaan Warga Negara Indonesia beragama Islam dan tidak sebagai penanggungjawab kepala cabang PIHK/PPIU lain.

2. Memiliki izin sebagai PIHK/PPIU yang masih berlaku.

3. Memiliki Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas dan perubahannya telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

4. Memiliki akta pendirian Kantor Cabang PIHK/PPIU yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Memiliki izin usaha sebagai biro perjalanan wisata dari Pemerintah

1. Surat permohonan dari Pimpinan Pusat PIHK/PPIU yang bersangkutan (asli) ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali.

2. Fotokopi Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Izin sebagai PIHK dan PPIU yang telah diperpanjang dan masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar. (bagi Kancab PIHK)

3. Fotokopi Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Izin sebagai PPIU yang sudah diperpanjang dan masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar. (bagi Kancab PPIU)

4. Fotokopi izin usaha dari instansi pemerintah yang berwenang yang masih



3. Perpanjangan Izin sebagai PIHK dan PPIU dari Menteri Agama RI sah dan masih berlaku.

4. Penanggungjawab kepala cabang dan pengelolanya beragama Islam diuktikan dengan KTP

5. Penanggungjawab kepala cabang tidak sebagai penanggungjawab PIHK/PPIU yang lain.

6. Kepemilikan kantor tetap atau sewa minimal 3 (tiga) tahun sesuai dengan SKDU dan luas kantor minimal 25m2.

Daerah setempat yang masih berlaku.


7. Memiliki NPWP perusahaan dan pimpinan Kancab

8. Memiliki sumber daya yang memadai

9. Memiliki kantor tetap atau sewa sesuai domisili dengan sarana prasarana yang memadai.

10. Memiliki Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari Pemerintah Desa/Kelurahan.

berlaku sebanyak 1 (satu) lembar.

5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari Pemerintah Desa/Kelurahan yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar.

6. Fotokopi NPWP perusahaan dan pimpinan Kancab

7. Surat penunjukan sebagai penanggungjawab kepala cabang (bila terjadi perubahan penanggungjawab kepala cabang).

8. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas dan perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 1 bendel.

9. Fotokopi akta pendirian Kantor Cabang PIHK/PPIU yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 1 (satu) bendel.

10. Fotokopi daftar ulang sebagai biro perjalanan wisata dari instansi Pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi pariwisata sebanyak 1 (satu) lembar.

11. Fotokopi KTP penanggungjawab kepala cabang yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar .

12. Struktur organisasi kantor cabang.

7. Kepemilikan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung manajemen.

8. Kepemilikan Sumber Daya Manusia yang memadai di bidang ticketing, tour planner, dokumen perjalanan, keuangan, akuntansi, pemasaran dan pembimbing ibadah.

4. Permohonan Perpanjangan Ijin Pendirian Kelompok Bimbingan Ibadah Haji

SYARAT PERPANJANGAN IZIN KBIHPERSYARATAN KELENGKAPAN

ADMINISTRASIDASAR PERTIMBANGAN

1. Memiliki akta pendirian yayasan beserta perubahannya yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

2. Mengelola lembaga pendidikan formal/non formal (madrasah, pesantren,majelis taklim) atau mengelola masjid.

3. Memiliki kantor sekretariat tetap dan ruang kegiatan bimbingan.

4. Memiliki susunan kepengurusan bukan Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif dan pembimbing haji.

5. Memiliki rencana program proses bimbingan manasik dengan perkiraan paling sedikit 45 orang.


7. Melakukan bimbingan dengan jumlah jemaah yang tidak kurang dari 45 (empat puluh lima) orang setiap tahun selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

8. Izin operasional KBIH masih berlaku

9. Hasil akreditasi KBIH dalam 3 (tiga) tahun terakhir dengan nilai minimal B

1. surat permohonan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali.

2. Fotokopi akta pendirian yayasan beserta perubahannya yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 1 bendel.

3. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat yang menyatakan bahwa yayasan mengelola lembaga pendidikan formal/non formal (madrasah, pesantren,majelis taklim) atau mengelola masjid.

4. Fotokopi bukti kepemilikan kantor sekretariat tetap dan ruang kegiatan bimbingan sebanyak 1 lembar.

5. Surat Keputusan Yayasan tentang Susunan Kepengurusan KBIH dan Pembimbing Haji.

6. Fotokopi sertifikat pembimbing ibadah haji yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama sebanyak 1 lembar dan/atau surat keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat yang menyatakan bahwa mereka adalah benar-benar pembimbing haji yang memiliki kompetensi.

7. Rencana program proses bimbingan manasik dengan perkiraan paling sedikit 45 orang meliputi :a. Nama, alamat, dan jumlah

jemaahb. Nama, alamat dan

pembimbing bersertifikatc. Jenis dan layanan bimbingand. Jadwal dan tempat

pelaksanaan bimbingane. Biaya bimbingan

8. Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat.

9. Laporan pelaksanaan bimbingan selama 2 (dua) tahun terakhir



3. Pengelola yayasan dalam akta pendirian Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan/atau pengurus KBIH lain dibuktikan dengan KTP nya dan hasil verifikasi.

4. Yayasan mengelola lembaga pendidikan formal/non formal (madrasah, pesantren, majelis taklim) atau mengelola masjid.

5. Kepemilikan kantor sekretariat tetap dan ruang kegiatan bimbingan serta sarana prasarana yang memadai.

6. Kepengurusan bukan pegawai negeri sipil yang masih aktif dan bukan sebagai pengurus KBIH lain.

7. Pembimbing haji bersertifikat dan bukan sebagai pembimbing haji KBIH lain.

8. Adanya rencana program proses bimbingan manasik dengan perkiraan paling sedikit 45 orang.


10. Melakukan bimbingan dengan jumlah jemaah yang tidak kurang dari 45 orang setiap tahun selama 3 tahun berturut-turut.

11. Izin operasional KBIH masih berlaku.

12. Hasil akreditasi KBIH

yang dibuktikan dengan daftar jumlah jemaah yang telah dibimbing.

10. Fotokopi izin operasional KBIH masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar.

11. Hasil akreditasi KBIH dalam 3 (tiga) tahun terakhir dengan nilai minimal B

dalam 3 tahun terakhir dengan nilai minimal B.

5. Permohonan Surat Rekomendasi Pendirian PPIU

SYARAT PERMOHONAN REKOMENDASI PENDIRIAN PPIU


DASAR PERTIMBANGAN

1 2 31. Memiliki susunan

kepengurusan perusahaan.2. Pemilik dalam akta

perusahaan Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan tidak sebagai pemilik PPIU lain.

3. Memiliki izin usaha biro perjalanan wisata dari Pemerintah Daerah setempat yang sudah beroperasional paling singkat 2 (dua) tahun yang masih berlaku.

4. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) perusahaan dari pemerintah desa/kelurahan setempat yang masih berlaku.

5. Surat Keterangan terdaftar sebagai wajib pajak perusahaan dari kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

6. Memiliki Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas dan/atau perubahannya sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki bidang keagamaan/perjalanan ibadah yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia

7. Memiliki NPWP perusahaan dan pimpinan perusahaan.

8. Memiliki surat rekomendasi

1. Surat permohonan dari Pimpinan Perusahaan (asli) ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali.

2. Susunan kepengurusan perusahaan.

3. Fotokopi izin usaha biro perjalanan wisata dari Pemerintah Daerah setempat yang sudah beroperasional paling singkat 2 (dua) tahun yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar.

4. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas dan/atau perubahannya sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki bidang keagamaan/perjalanan ibadah yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sebanyak 1 bendel.

5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) perusahaan dari pemerintah desa/kelurahan setempat yang masih berlaku.

6. Fotokopi Surat Keterangan terdaftar sebagai wajib pajak perusahaan dari kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan



3. Pemilik dalam akta perusahaan Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan tidak sebagai pemilik PPIU lain dibuktikan dengan KTP dan hasil verifikasi.

4. Izin usaha biro perjalanan wisata dari Pemerintah Daerah setempat yang sudah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun yang masih berlaku.

5. Kepemilikan Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas dan/atau perubahannya sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki bidang keagamaan/perjalanan ibadah yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

dari instansi pemerintah daerah/provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat yang membidangi pariwisata yang masih berlaku.

9. Memiliki surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

10. Memiliki Laporan Keuangan perusahaan yang sehat 1(satu) Tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar dengan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP).


12. Memiliki sumber daya manusia di bidang ticketing, keuangan, akuntansi, pemasaran dan pembimbing ibadah.

13. Memiliki kantor tetap atau sewa sesuai domisili dengan luas minimal 60m2 dan sarana prasarana yang memadai.

14. Memiliki mitra biro penyelenggaraan ibadah umrah di Arab Saudi yang mempunyai izin resmi dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

15. Memiliki sertifikat keanggotaan ASITA

sebanyak 1 (satu) lembar.7. Fotokopi NPWP perusahaan

dan pimpinan perusahaan sebanyak 1 (satu) lembar.

8. Fotokopi surat rekomendasi dari instansi pemerintah daerah/provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat yang membidangi pariwisata yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar.

9. Surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

10. Fotokopi Laporan Keuangan perusahaan yang sehat 1(satu) Tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar dengan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak 1 (satu) bendel.

11. Fotokopi KTP dan Biodata Pemegang Saham dan Anggota Direksi dan Komisaris dengan status WNI, beragama Islam dan masih berlaku masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar.

12. Biodata Sumber Daya Manusia di bidang ticketing, keuangan , akuntansi, pemasaran dan pembimbing ibadah minimal masing-masing 1 (satu) orang.

13. Fotokopi bukti kepemilikan kantor tetap atau sewa sesuai domisili dengan luas minimal 60m2 dan sarana prasarana yang memadai.

14. Fotokopi surat keterangan/perjanjian mitra biro penyelenggaraan ibadah umrah di Arab Saudi yang mempunyai izin resmi dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

15. Fotokopi sertifikat keanggotaan ASITA sebanyak 1 (satu) lembar

6. Kepemilikan Kantor tetap atau sewa minimal 3 (tiga) tahun sesuai dengan SKDU dan luas kantor minimal 60 m2.

7. Kepemilikan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung manajemen operasional.

8. Kepemilikan Sumber Daya Manusia yang memadai di bidang ticketing, keuangan, akuntansi, pemasaran dan pembimbing ibadah minimal masing-masing 1 (satu) orang.

9. Kepemilikan Laporan Keuangan perusahaan yang sehat 1(satu) Tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar dengan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

6. Permohonan Surat Rekomendasi Perpanjangan Pendirian PPIU

SYARAT PERMOHONAN REKOMENDASI PERPANJANGAN IZIN PPIU


DASAR PERTIMBANGAN

1. Permohonan rekomendasi perpanjangan izin PPIU diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin operasional berakhir.

2. Memiliki susunan kepengurusan perusahaan.

3. Pemilik dalam akta perusahaan Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan tidak sebagai pemilik PPIU lain.

4. Memiliki izin usaha biro perjalanan wisata dari Pemerintah Daerah setempat yang sudah beroperasional paling singkat 2 (dua) tahun yang masih berlaku.

5. Memiliki Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas dan/atau perubahannya sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki bidang keagamaan/perjalanan ibadah yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

6. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) perusahaan dari pemerintah desa/kelurahan setempat yang masih berlaku.

7. Surat Keterangan terdaftar sebagai wajib pajak perusahaan dari kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

8. Memiliki NPWP perusahaan dan pimpinan perusahaan.

9. Memiliki surat rekomendasi dari instansi pemerintah daerah/provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat yang membidangi pariwisata yang masih berlaku.

10. Memiliki surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

11. Memiliki Laporan Keuangan perusahaan yang sehat

1. Surat permohonan dari Pimpinan Perusahaan (asli) ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali.

2. Susunan kepengurusan perusahaan.

3. Fotokopi izin usaha biro perjalanan wisata dari Pemerintah Daerah setempat yang sudah beroperasional paling singkat 2 (dua) tahun yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar.

4. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas dan/atau perubahannya sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki bidang keagamaan/perjalanan ibadah yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sebanyak 1 bendel.

5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) perusahaan dari pemerintah desa/kelurahan setempat yang masih berlaku.

6. Fotokopi Surat Keterangan terdaftar sebagai wajib pajak perusahaan dari kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebanyak 1 (satu) lembar.

7. Fotokopi NPWP perusahaan dan pimpinan perusahaan sebanyak 1 (satu) lembar.

8. Fotokopi surat rekomendasi dari instansi pemerintah daerah/provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat yang membidangi pariwisata yang masih berlaku sebanyak 1 (satu)



3. Pemilik dalam akta perusahaan Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan tidak sebagai pemilik PPIU lain dibuktikan dengan KTP dan hasil verifikasi.

4. Izin usaha biro perjalanan wisata dari Pemerintah Daerah setempat yang sudah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun yang masih berlaku.

5. Kepemilikan Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas dan/atau perubahannya sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki bidang keagamaan/perjalanan ibadah yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

6. Kepemilikan Kantor tetap atau sewa minimal 3 (tiga) tahun sesuai dengan SKDU dan luas kantor minimal 60 m2.

7. Kepemilikan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung manajemen operasional.

8. Kepemilikan Sumber Daya Manusia yang memadai di bidang ticketing, keuangan, akuntansi, pemasaran dan pembimbing ibadah minimal masing-masing 1 (satu) orang.

9. Kepemilikan Laporan

1(satu) Tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar dengan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP).


13. Memiliki sumber daya manusia di bidang ticketing, keuangan, akuntansi, pemasaran dan pembimbing ibadah.

14. Memiliki kantor tetap atau sewa sesuai domisili dengan luas minimal 60m2 dan sarana prasarana yang memadai.

15. Memiliki mitra biro penyelenggaraan ibadah umrah di Arab Saudi yang mempunyai izin resmi dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

16. Memiliki sertifikat keanggotaan ASITA

17. Hasil akreditasi PPIU dalam 3 (tiga) tahun terakhir minimal terakreditasi B.

18. Memiliki bukti telah memberangkatkan jemaah umrah minimal 200 orang selama 3 (tiga) tahun.

lembar. 9. Surat rekomendasi dari

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

10. Fotokopi Laporan Keuangan perusahaan yang sehat 1(satu) Tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar dengan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak 1 (satu) bendel.

11. Fotokopi KTP dan Biodata Pemegang Saham dan Anggota Direksi dan Komisaris dengan status WNI, beragama Islam dan masih berlaku masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar.

12. Biodata Sumber Daya Manusia di bidang ticketing, keuangan , akuntansi, pemasaran dan pembimbing ibadah minimal masing-masing 1 (satu) orang.

13. Fotokopi bukti kepemilikan kantor tetap atau sewa sesuai domisili dengan luas minimal 60m2 dan sarana prasarana yang memadai.

14. Fotokopi surat keterangan/perjanjian mitra biro penyelenggaraan ibadah umrah di Arab Saudi yang mempunyai izin resmi dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

15. Fotokopi sertifikat keanggotaan ASITA sebanyak 1 (satu) lembar.

16. Fotokopi hasil akreditasi PPIU dalam 3 (tiga) tahun terakhir minimal B

17. Fotokopi bukti telah memberangkatkan jemaah umrah minimal 200 orang selama 3 (tiga) tahun

Keuangan perusahaan yang sehat 1(satu) Tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar dengan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

10. Kepemilikan hasil akreditasi PPIU dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

11. Kepemilikan bukti telah memberangkatkan jemaah umrah minimal 200 orang.

12. Izin operasional PPIU masih berlaku minimal masih 3 (tiga) bulan.

Pembimas Kristen

1. Pendaftaran Gereja

Surat Permohonan Pendaftaran/Pelaporan;

Foto Copy Surat Pendaftaran Sinode Gereja di Bimas Kristen Kantor

Kementerian Agama RI di Jakarta;

Anggaran Dasar dan Angaran Rumah Tangga;

Foto Copy Surat Keputusan tentang pembukaan Pos PI/BPM dari

Lembaga yang berwewenag (Sinode, Daerah/Wilayah, Gereja Induk, dll);

Foto Copy Surat Keputusan/Keterangan tentang pengangkatan dalam

jabatan Pendeta dari Sinode dan/atau Kartu Pendeta, yang dikeluarkan

secara resmi oleh lembaga/Sinode;

Foto Copy Surat Tugas/penempatan Gembala Jemaat/Pendeta dari

Lembaga yang berwewenang (Sinode, Daerah/Wilayah, Gereja Induk, dll);

Curiculum Vitae Gembala Jemaat/Pendeta;

Bagi yang mengunakan lahan dan bangunan sendiri maka melampirkan

fotocopi IMB dan fotocopi sertifikat tanah;

Bagi yang mempergunakan lahan dan bagunan dengan cara Kontrak maka

melampirkan Surat Kontrak serta Surat Keterangan/persetujuan dari

pemilik gedung/tanah tentang peruntukan penggunaan gedung atau tanah

yang dikontrak;

Surat Persetujuan Lingkungan, minimal oleh Kepala lingkungan setempat,

serta tetangga langsung yang berdekatan (satu/mepet tembok) dengan

bangunan tempat ibadah;

Struktur Organisasi Gereja.

Susunan Pengurus Pos PI/BPM Gereja.

Daftar Nama anggota Jemaat yang terdaftar

Mengisi Formulir Data Organisasi Gereja Prov. Bali

Rekomendasi dari MPAG Kab./Kota tempat domisili gereja berdiam.

2. Pendaftaran Yayasan

Surat Permohonan Pendaftaran Lembaga Sosial Keagamaan

Foto Copy Surat Pendaftaran Lembaga di Bimas Kristen Kantor

Kementerian Agama RI di Jakarta

Foto Copy Surat Akte Pendirian Lembaga Sosial

Foto Copy Surat Pembentukan cabang/perwakilan di Bali dari pengurus

Pusat

Foto Copy Surat Keputusan/Keterangan tentang pengangkatan pengurus

daerah/wilayah yang dikeluarkan secara resmi oleh lembaga yang

berkompeten dan/atau Foto Copy Surat Tugas Ketua Wilayah/daerah dari

Lembaga yang berwewenang

Curiculum Vitae Ketua/coordinator (penanggung jawab)

Alamat Sekretariat

Struktur Organisasi Lembaga.

Susunan Pengurus Lembaga.

Mengisi Formulir Data Organisasi Lembaga Keagamaan Prov. Bali

3. Perpanjangan Pendaftaran Gereja

Fotocopi Pendaftaran Yayasan yg di keluarkan oleh Kementerian Agama

Bid. Bimas Kristen

Surat permohonan perpanjangan pendaftaran yayasan dari yayasan yg

mengajukan

4. Perpanjangan Pendaftaran Yayasan

Fotocopi Pendaftaran Yayasan yg di keluarkan oleh Kementerian Agama

Bid. Bimas Kristen

Surat permohonan perpanjangan pendaftaran Yayasan dari Yayasan yg

mengajukan

Bidang Pendidikan Agama Hindu

1. Rekomendasi Bantuan Pasraman

PERSYARATAN TEKNIS PERSYARATAN ADMINISTRASIa. Pasraman/Yayasan bersangkutan telah

terdaftar pada Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia

- Memiliki tanda daftar

b. Mengajukan proposal permohonan bantuan yang ditujukan kepada Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia;

- Proposal yang berisi surat permohonan

c. Proposal dikirim ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat Pasraman/Yayasan didirikan untuk dibuatkan surat rekomendasi;

- Proposal dibuat rangkap 3

d. Memperoleh rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat Pasraman/Yayasan didirikan;

- Surat rekomendasi dari Kemenag Kab/kota tempat Pasraman/Yayasan didirikan

- RAB (Rencana Anggaran Belanja)

2. Rekomendasi Tanda Daftar Pasraman Formal

PERSYARATAN TEKNIS PERSYARATAN ADMINISTRASIa. Mengajukan proposal permohonan

pendaftaran Pasraman/Yayasan yang ditujukan kepada Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI;


b. Proposal dikirim ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat Pasraman/Yayasan didirikan untuk dibuatkan surat rekomendasi;


c. Memperoleh rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat Pasraman/Yayasan didirikan yang sebelumnya telah melakukan visitasi dan memberikan penilaian;


d. Penyelenggara merupakan lembaga berbadan hukum

- Struktur Organisasi

e. Memenuhi persyaratan kelayakan: - Susunan Kepengurusan- Kesiapan pelaksanaan kurikulum - Memiliki Anggaran Dasar/Anggaran

Rumah Tangga (AD/ART)- Jumlah peserta didik - Melampirkan pernyataan dan bukti

kesanggupan membiayai lembaga

tersebut untuk jangka waktu paling sedikit 3 tahun

- Sarana dan prasarana pendidikan - Akta notaris- Rencana pembiayaan pendidikan- Proses pembelajaran- Sistem evaluasi pembelajaran- Program pendidikan- Organisasi dan manajemen pendidikan

Pasraman- Tata ruang, geografis, dan ekologis - Prospek pendaftar- Sosial dan budaya- Demografi anak usia sekolah dengan

ketersediaan lembaga pendidikan formal

- Istilah Pasraman wajib digunakan sebagai nama depan dan nama belakang wajib menggunakan istilah dalan Agama Hindu

- Kurikulum pendidikan pasraman formal terdiri atas kurikulum keagamaan Hindu dan kurikulum pendidikan umum

- Acarya dan tenaga kependidikan wajib memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

3. Rekomendasi Tanda Daftar Pasraman Non Formal

PERSYARATAN TEKNIS PERSYARATAN ADMINISTRASIa. Mengajukan proposal permohonan

pendaftaran Pasraman/Yayasan yang ditujukan kepada Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI;


b. Proposal dikirim ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat Pasraman/Yayasan didirikan untuk dibuatkan surat rekomendasi


c. Memperoleh rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat Pasraman/Yayasan didirikan yang sebelumnya telah melakukan visitasi dan memberikan penilaian;


d. Penyelenggara merupakan lembaga berbadan hukum

- Struktur Organisasi

e. Wajib memiliki: - Susunan Kepengurusan

- Acarya - Memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

- Brahmacari - Melampirkan pernyataan dan bukti kesanggupan membiayai lembaga tersebut untuk jangka waktu paling sedikit 3 tahun

- (Pasraman yang diselenggarakan dalam bentuk program memiliki minimal brahmacari sebanyak 15 orang)

- Akta notaris

- Widyamandala (tempat pembelajaran)- Dapat diselenggarakan dalam bentuk

satuan pendidikan atau program- Pendidikan diselenggarakan dalam

bentuk program dibawah bimbingan acarya

- Acarya harus memiliki kompetensi ilmu Agama Hindu

Bidang Pendidikan Agama Islam

1. Ijin Penelitian pada Madrasah

PERSYARATAN TEKNIS PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. Memiliki identitas (WNI/WNA);2. Ada KTP/Visa;3. Ada i’tikad baik;4. Untuk kemajuan lembaga;5. Untuk menambah khazanah keilmuan;6. Membawa peralatan penelitian yang

diperlukan;7. Ikut menjaga ketertiban, keamanan dan

kebersihan;8. Berpakaian bebas, rapi dan sopan.

1. Mengisi formulir ijin penelitian;2. Surat Keterangan dari Madrasah/Sekolah

atau perguruan tinggi atau lembaga/instansi yang bertanggungjawab;

3. Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- tentang kebenaran data dan keabsahan data;

4. Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- akan melakukan penelitian dan melapokan hasilnya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali;

5. Surat Permohonan Ijin Penelitian;6. Foto Kopi KTPdan Foto Kopi KK (jika

WNI);7. Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) atau

VISA dan Paspor, (jika WNA);8. Foto Kopi Kartu Pelajar dan atau Foto

Kopi Kartu Tanda Mahasiswa;9. Proposal Penelitian Bab I sd Bab III;10.Pas foto 3x4 cm sebanyak 1 (satu) lembar

2. Permohonan Ijin Pendirian/Operasional RA dan Madrasah

PERSYARATAN TEKNIS PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. Memiliki Dokumen Kurikulum;2. Memiliki Rencana Pengembangan RA atau

Madrasah;3. Memiliki Guru Tetap dengan kualifikasi

minimal S1: a. RA : 1 orang/rombel b. MI : 1 orang guru kelas, 1 orang guru

PAI dan 1 orang guru Penjaskes c. MTs dan MA : 1 orang guru/mapel d. MAK : 1 orang guru/mapel dan 1 orang

instruktur sesuai bidang kejuruan

4. Calon Kepala Madrasah minimal berkualifikasi S1;

5. Memiliki minimal 1 (satu) orang tenaga administrasi dengan kualifikasi SMA/MA sederajat untuk RA, MI dan MTs, S1 untuk MA/MAK;

6. Memiliki lahan/tanah minimal:300 m2 (RA), 790 m2 (MI), 1.440 m2 (MTs), dan 2.170 m2 (MA/MAK);

7. Memiliki bangunan gedung minimal 2/3 ruang kelas, 1 ruang kepala, 1 ruang guru, 1 ruang tata usaha, 1 tempat ibadah, 1 unit toilet, dan ruang/lahan olahraga;

8. Memiliki 1 paket sarana ruang kelas untuk proses belajar mengajar;

9. Memiliki koleksi buku perpustakaan/bahan ajar;

10. Memiliki 1 (satu) set media pembelajaran; 11. Memiliki minimal 1 unit

komputer/laptop/pengolah data.

1. Sudah terdaftar dalam aplikasi Direktori Madrasah di web:direktori.madrasah. kemenag.go.id (untuk mengetahuinya dapat menghubungi Bidang Pendis)

2. Mendapatkan rekomendasi dari Kantor Kemenag Kab/Kota:

a. Surat pengantar b. Surat Rekomendasi Ijin Pendirian

Madrasah c. Berita Acara Hasil Verifikasi

Dokumen Administrasi, Teknis dan Kelayakan

d. Berita Acara Verifikasi Lapangan3. Proposal Pendirian Madrasah meliputi:

a. Surat permohonan ijin pendirian madrasah

b. Formulir data calon madrasahc. Surat pernyataan kesanggupan

pembiayaan bermaterai 6000d. Dokumen studi kelayakan calon

madrasahe. Akta notaris organisasi

penyelenggara/yayasanf. SK Struktur Organisasi/ Yayasan dan

susunan kepengurusan beserta fotocopy KTP masing-masing anggota

g. Dokumen AD/ART organisasi penyelenggara

h. SK Struktur Manajemen dan personalia madrasah melampirkan SK Pengangkatan Kepala Madrasah, Ijazah (kepala, guru dan tenaga kependidikan), daftar riwayat hidup

i. Dokumen kurikulum madrasahj. Dokumen rencana induk

pengembangan madrasahk. Daftar sarana dan prasarana disertai

foto dan bukti kepemilikan lahan yang sah berupa akta tanah

l. Surat persetujuan dari kelian dan kepala desa/kelurahan

m. Surat penyanding dari lingkungan sekitar minimal 10 orang.

3. Permohonan Surat Keterangan Pengganti Ijasah Madrasah karena Kesalahan

Penulisan

PERSYARATAN TEKNIS PERSYARATAN ADMINISTRASI1. Membawa KTP/SIM/ Identitas Lainnya2. Membawa pas foto 3x4 cm sebanyak 1

lembar3. Berpakaian bebas, rapi dan sopan

1. Formulir permohonan pengesahan fotokopi ijazah;

2. Ada Ijazah asli;3. Ada foto kopi ijazah maksimal 10

(sepuluh) lembar;4. Surat kuasa;5. Surat Pernyataan Tanggungjawab

Mutlak;6. Pas foto 3x4 cm sebanyak 1 (satu)

lembar;7. Materai Rp. 6.000,- sesuai keperluan

4. Surat Rekomendasi Mutasi Siswa Madrasah

PERSYARATAN TEKNIS PERSYARATAN ADMINISTRASI1. Terdaftar sebagai peserta didik di

madrasah;2. Telah mengikuti pembelajaran di madrasah

minimal selama 1 (satu) semester;3. Telah melunasi administrasi keuangan

minimal selama 1 (satu) semester;4. Mengisi formulir permohonan

pindah/mutasi peserta didik madrasah.

1. Surat keterangan pindah/mutasi dari Kepala Madrasah mengetahui Pengawas Madrasah/PAI;

2. Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat;

3. Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama;

4. Foto kopi Buku Raport wajib dilampirkan;

5. Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang telah diupdate;

6. Surat Permohonan Orang Tua untuk mutasi anaknya (format ada di madrasah);

7. Surat Keterangan Formasi Kelas dan kesedian menerima dari madrasah/sekolah tujuan;

8. Kesamaan status akreditasi madrasah/sekolah atau berdasarkan persetujuan madrasah/sekolah penerima.

Subbag Hukum dan Kerukunan Umat Beragama

1. Permohonan Surat Rekomendasi DPKK (Dana Pengembangan Keahlian dan

Keterampilan)

Surat Permohonan dari Lembaga Penjamin yang ditujukan kepada Kepala

Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov.Bali;

FC PASPOR TKA ybs;

FC KTP Penjamin yang masih berlaku;

Surat Pernyataan dan Jaminan bermaterai Rp. 6.000,- dari lembaga

penjamin;

Biodata pemohon/CV Pemohon

PAS FOTO 4 X 6 (1 lembar) pemohon (TKA ybs);

Surat Keterangan Domisili;

FC SK dari Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan

Kesempatan Kerja;

Surat rekomendasi dari Kementerian Agama Kab/Kota setempat.

2. Permohonan Surat Rekomendasi Ijin Keramaian Kegiatan Mimbar

Keagamaan

Persyaratan Pengajuan Rekomendasi Ijin Keramaian Kegiatan Mimbar

Keagamaan Menggunakan Penceramah Dalam Negeri :

a. Surat Permohonan Rekomendasi Ijin Keramaian Kegiatan Mimbar

Keagamaan ditandatangani Ketua Panitia serta diketahui

Penanggungjawab kegiatan 1 gabung

b. SK Panitia Penyelenggara Kegiatan 1 gabung

c. Dengan melampirkan foto copy KTP Penanggungjawab serta Ketua

Panitia kegiatan 1 lembar

d. Proposal pelaksanaan kegiatan Mimbar Keagamaan

e. Biodata dan KTP Penceramah beserta Pas Foto 4 x 6 (2 lembar)

f. Draft materi ceramah yang akan disampaikan

g. Surat Pernyataan kegiatan tidak bertentangan dengan unsur SARA

h. Pengantar dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota setempat

Persyaratan Pengajuan Rekomendasi Ijin Keramaian Kegiatan Mimbar

Keagamaan Menggunakan Penceramah Tenaga Asing :

a. Surat Permohonan Rekomendasi Ijin Keramaian Kegiatan Mimbar

Keagamaan ditandatangani Ketua Panitia serta diketahui

Penanggungjawab kegiatan 1 gabung

b. SK Panitia Penyelenggara Kegiatan 1 gabung

a. Dengan melampirkan foto copy KTP Penanggungjawab serta

Ketua Panitia kegiatan 1 lembar

c. Proposal pelaksanaan kegiatan Mimbar Keagamaan

d. Biodata yang dilengkapi Visa dan Paspor Penceramah Tenaga Asing

beserta Pas Foto 4 x 6 (2 lembar)

e. Draft materi ceramah yang akan disampaikan (berbahasa Indonesia)

f. Surat Pernyataan kegiatan tidak bertentangan dengan unsur SARA

g. Pengantar dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota setempat

3. Permohonan Surat Rekomendasi Ijin Tinggal Terbatas (ITAS) Bagi WNA


Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov.Bali;

FC PASPOR TKA ybs;

FC KTP Penjamin yang masih berlaku;

Surat Pernyataan dan Jaminan bermaterai Rp. 6.000,- dari lembaga

penjamin;

Biodata pemohon/CV Pemohon

PAS FOTO 4 X 6 (1 lembar) pemohon (TKA ybs);

Surat Keterangan Domisili;


Kesempatan Kerja;

Surat rekomendasi dari Kementerian Agama Kab/Kota setempat.

4. Permohonan Surat Rekomendasi RPTKA (Rencana Pengguanaan Tenaga

Kerja Asing) dan IMTA (Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing) bagi WNA


Kanwil Kementerian Agama provisni Bali dengan menyertakan:

a. Nama TKA;

b. Alamat pemberi kerja TKA;

c. Nama pimpinan perusahaan;

d. Nama jabatan yang akan diduduki oleh TKA;

e. Uraian jabatan TKA;

f. Lokasi kerja TKA;

g. Jangka waktu penggunaan TKA;

h. Keterangan dan alamat domisili TKA selama bekerja di Indonesia.

FC PASPOR TKA ybs;

FC KTP Penjamin (Direktur Perusahaan)

PAS FOTO 4 X 6 (1 lembar) pemohon (TKA ybs.)


Kesempatan Kerja

Rekomendasi dari Kementerian Agama Kab/Kota setempat

Documents

bali.kemenag.go.id · Web viewFotokopi akta pendirian dan surat izin organisasi/badan hukum, bagi pihak penukar organisasi/badan hukum Rencana tata ruang wilayah/rencana detail tata