BAPPEDA Kabupaten Lamongan · Kinerja Instansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi ... kinerja dari setiap kegiatan yang dikerjakan terutama dalam segi

BAPPEDA Kabupaten Lamongan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2016

i

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan mengucap syukur atas rahmat dan hidayah Allah SWT, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPPEDA Kabupaten Lamongan Tahun anggaran 2016 dapat terselesaikan. Dasar dari penyusunan LKjIP adalah PERMENPAN Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada dasarnya merupakan wujud dari pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan di daerah dalam setiap tahun anggaran berjalan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Bappeda Kabupaten Lamongan dan RPJMD Kabupaten Lamongan 2016-2021.

Dengan adanya penyusunan LKjIP ini diharapkan adanya tolak ukur kinerja dari setiap kegiatan yang dikerjakan terutama dalam segi penggunaan dana, baik dari APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi serta APBN.

Semoga LKjIP ini dapat memberikan manfaat bagi aparatur di lingkungan Bappeda khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam mengevaluasi kinerja kegiatan, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Lamongan, Januari 2017 KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN LAMONGAN Drs. MURSYID, M.Si Pembina Utama Muda

NIP.19590517 198701 1 003



ii

DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar…………………………………………………………………... iDaftar Isi…………………………………………………………………………... iiIkhtisar Eksekutif…………………………………………………………………. iii

BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………….. 1 1.1 LATAR BELAKANG…………………………………………….. 1 1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI………… 15 1.3 LANDASAN HUKUM...………………………… 22

BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................… A RENCANA STRATEJIK………………………………………..

1. Visi................................................................................. 2. Misi................................................................................. 3. Tujuan dan Sasaran....................................................... 4. Perjanjian Kinerja...........................................................

12367

C RENCANA KINERJA

TAHUNAN............................................................................ 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA……………………………………….. A CAPAIAN KINERJA……..………………………………………

1. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja.................. 2. Perbandingan Dengan Target Renstra..........................

12 3

B REALISASI ANGGARAN………………………………………. 13

BAB IV PENUTUP…………………………………………………………….. A KESIMPULAN…………………………………………………... 1 B SARAN…………………………………………………………… 1

LAMPIRAN - LAMPIRAN :



iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAPPEDA Kabupaten Lamongan sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan, dalam keberhasilan pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (steakholders), sehingga BAPPEDA dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Lamongan, dalam melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat serta memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya.

LKjIP Tahun 2016 merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis (RESTRA) BAPPEDA Kabupaten Lamongan Tahun 2015-2021 adalah dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Lamongan, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis..

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan capaian kinerja selama 1 (satu) tahun yaitu tahun 2016 yang digunakan untuk menguji keberhasilan dan kegagalan kinerja instansi Pemerintah, menyajikan prosentase tingkat pencapaian kinerja kegiatan (menguji keberhasilan kinerja kegiatan/program) dan prosentase tingkat pencapaian sasaran (menguji pengukuran kinerja dinas/instansi dalam menjalankan Renstra Bappeda yang berarti tugas, pokok dan fungsi Bappeda).

Rencana Kerja Bappeda pada tahun anggaran 2016, meliputi 1 (Satu) tujuan dan 3 (Tiga) sasaran. Untuk mendukung keberhasilan tersebut telah dianggarkan plafon dana untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 9.022.348.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.391.105.013,- (93%). Kelebihan anggaran sebesar Rp. 631.242.987,- akan dikembalikan ke Kas Daerah. Sedangkan capaian indikator sasaran dari 3 sasaran tersebut telah terealisasi dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,76%.

Untuk mendukung tingkat keberhasilan program kerja di Bappeda Kabupaten Lamongan, upaya-upaya yang perlu lebih ditingkatkan di tahun mendatang adalah:



iv

1. Lebih meningkatkan dukungan dan kerjasama dari instansi terkait dan pihak legislatif demi kelancaran kelancaran pendanaan program sehingga kegiatan dapat terselenggara seoptimal mungkin.

2. Lebih meningkatkan koordinasi antar instansi / SKPD dalam hal perencanaan, pengendalian dan pengawasan terutama yang berkenaan dengan pembangunan dan rehabilitaso sarana prasarana yang menyangkut hajat hidup orang banyak

3. Menampung dan menindaklanjuti setiap masukan/aspirasi dan kritik dari masyarakat yang menyangkut peningkatan pembangunan sarana umum demi terwujudnya Good Governance dengan menyesuaikan anggaran yang ada.

4. Lebih meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang ada terutama di bidang perencanaan pembangunan melalui Diklat teknis baik yang dilakukan di tingkat Kabupaten, Propinsi maupun Nasional.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan

nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang

ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta

kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif

perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan

berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial,

budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan

yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel

(Good Governance). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan

yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi, misi pembangunan daerah dan

aspirasi serta cita‐cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk

mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan

pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah

ditetapkan. Guna memenuhi harapan tersebut, Bappeda Kabupaten Lamongan

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 yang merupakan wujud

pertanggung jawaban pelaksaan tugas pokok dan fungsi beserta kewenangan

penelolaan sumber daya sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja selama kurun

waktu satu tahun anggaran.

Bappeda Kabupaten Lamongan berkedudukan sebagai unsur pelaksana

pemerintah dibidang perencanaan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan, serta

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah

dengan tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas

penyelengggaraan sebagian urusan pemerintah daerah dan berkewajiban untuk

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) yang dilengkapi dengan perjanjian

kinerja sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Review Atas Laporan Kinerja.

Penyusunan laporan kinerja ini menindak lanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun



2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan

rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk

penetapan dan pengukuran kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan

kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Lamongan Tahun 2016,

mengacu kepada Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Lamongan 2016–2021, yang

merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Lamongan Tahun 2016‐2021, Rencana Kinerja Tahun 2016 Bappeda

Kabupaten Lamongan, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016, serta Kebijakan Umum Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 yang merupakan

dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Lamongan.

1.2 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

1.2.1 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 39 Tahun 2008,

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lamongan adalah sebagai berikut :

Kedudukan dan Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai unsur

perencana penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat

spesifik di bidang perencanaan dan pembangunan daerah.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bappeda mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah ;

b. Penyusunan dokumen‐dokumen yang terkait dengan perencanaan

pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS dan LKPJ) serta yang

terkait dengan kestatistikaan daerah ;



c. Pelaksanaan sinkronisasi penyusunan RAPBD dengan perencanaan

pembangunan ;

d. Pemberian dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan, pengendalian dan

evaluasi pembangunan daerah ;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

1.2.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2008,

susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Kepala ;

2. Sekretariat :

a. Sub Bagian Bagian Program

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Umum dan Pengendalian Evaluasi

3. Bidang Fisik dan Prasarana

a. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Pariwisata

b. Sub Bidang Prasarana wilayah dan Perhubungan

4. Bidang Ekonomi

a. Sub Bidang Perekonomian

b. Sub Bidang Pertanian

5. Bidang Sosial dan Budaya

a. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial

b. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

6. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan

a. Sub Bidang Pemerintahan

b. Sub Bidang Kemasyarakatan

7. Kelompok Jabatan Fungsional



Struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Lamongan selengkapnya diilustrasikan

sebagaimana Gambar 1.1 berikut ini :

1. Sekretariat

a. Tugas

Menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan,

kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan dan program.

b. Fungsi

Pengelolaan administrasi dan urusan umum

Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan

Pelaksaan urusan organisasi, tatalaksanadan kehumasan

Pelaksanaan urusan kepegawaian

Pelaksanaan urusan keuangan

Pelaksanaan urusan program

Sub bidang Praswil & Perhubungan

Sub bidang SDA & Pariwisata

Sub bidang Pertanianian

Sub bidang Perekonomian

Sub bidang Pendidikan & Kebudayaan

Sub bidang Kesejahteraan Sosial

Sub bidang Kemasyarakatan

Sub bidang Pemerintahan

KEPALA

Kelompok Jabatan Fungsional SEKRETARIS

Subbag Umum & Dalev Subbag Keuangan Subbag Program

Bidang Fisik & Prasarana

Bidang Ekonomi Bidang Sosial & Budaya

Bidang Pemerintahan & Kemasyarakatan



Pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan semua satuan unit

kerja di lingkungan Badan

Penghimpun dokumen penyusunan perencanaan pembangunan daerah

(RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS dan LKPJ)

Pelaksanaan tugas‐tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan

tugas dan fungsinya

Dalam menjalankan tugas di atas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris

yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yaitu : Sub Bagian Umum dan Dalev; Sub Bagian

Keuangan; dan Sub Bagian Program, yang masing‐masing memiliki tugas sebagai berikut:

1). Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

Melakukan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata

usaha kearsipan

Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas‐tugas keprotokolan

Melakukan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan

rapat dinas

Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana Badan

Melakukan pengelolaan invent tarisasi dan pemeliharaan barang‐barang

Badan

Melakukan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana

Melakukan pengelolaan urusan kepegawaian

Membantu mongkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan yang

dibiyai Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Melaksanakan tugas‐tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan tugas dan fungsinya

2). Sub Bagian Keuangan

Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan

anggaran keuangan

Melakukan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai

dan hak‐haknya



Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan

keuangan

Melakukan verifikasi pengelolaan anggaran belanja Badan



3). Sub Bagian Program

Mengumpulkan, menginventarisir dan mensistemasikan data dalam

rangka perumusan dan penyusunan program pembinaan kegiatan‐

kegiatan Badan

Mengolah, menganalisis serta menyiapkan bahan untuk pembinaan,

pelaksanaan kegiatan dan penyusunan program Badan

Mengelola, memelihara dan menyajikan data kegiatan Badan

Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana program‐program

kegiatan serta bahan‐bahan rapat koordinasi Badan

Menyusun program dan rencana kegiatan Badan

Menyusun rencana anggaran dan analisa kebutuhan sarana dan prasana

kegiatan bersama sub bagian/seksi terkait

Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan hasil‐

hasilnya

Mempelajari dan menganalisa realisasi hasil kegiatan dan permasalahan

dengan memperhatikan program dan rencana kerja Badan

Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan permasalahan sebagai

bahan penyusunan program selanjutnya

Mempelajari data dan informasi dari hasil kegiatan program‐program

yang telah dianalisa/diolah

Menyusun data program dan hasil kegiatan program dalam bentuk

statistik

Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan program dan kegiatan

Badan



Menyiapkan bahan publikasi program dan hasil‐hasilnya bagi masyarakat

luas

Membantu mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan



2. Bidang Fisik dan Prasarana

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategi, koordinasi,

pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi

perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana.

b. Fungsi

Penyusunan perencanaan pembangunan fisik dan prasarana wilayah,

perhubungan, sumber daya alam dan pariwisata

Pengkoordinasian dan memadukan perencanaan pembangunan fisik dan

prasarana wilayah, perhubungan, sumber alam dan pariwisata

Pelaksanaan inventarisasi permasalaahan bidang fisik dan prasarana dan

perumusan langkah‐langkah kebijakan pemecahannya

Pelaksanaan evaluasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana

Pengkoordinasian penyusunan bahan perencanaan pembangunan daerah

(RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS dan LKPJ) serta yang terkait dengan

kestatistikan daerah sesuai dengan lingkungan bidang tugasnya

Pelaksanaan tugas‐tugas lain yang diberikan oleh Kepala badan sesuai dengan

tugas dan fungsinya

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang Fisik dan Prasarana yang dibantu oleh 2 (dua) sub bidang yaitu :



1. Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Perhubungan, mempunyai tugas :

Melakukan pengumpulan, penelaahan dan analisis data serta penyajian

data statistic dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan dan

bimbingan teknis serta pengendalian urusan pekerjaan umum,

perumahan dan perhubungan.

Melakukan penyusunan rencana dan program pembangunan serta

pengembangan urusan pekerjaan umum, perumahan dan perhubungan.

Menyiapkan bahan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan

urusan pekerjaan umum, perumahan dan perhubungan.

Melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan urusan pekerjaan

umum, perumahan dan perhubungan.

Melakukan evaluasi perencanaan pembangunan urusan pekerjaan umum,


Melaksanakan tugas‐tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik

dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Pariwisata, mempunyai tugas :


data statistik dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan dan

bimbingan teknis serta pengendalian urusan penataan ruang, lingkungan

hidup, energi dan sumberdaya mineral dan pariwisata.


pengembangan urusan penataan ruang, lingkungan hidup, energi dan

sumberdayamineral dan pariwisata.


urusan penataan ruang, lingkungan hidup, energi dan sumberdaya

mineral dan pariwisata.

Melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan urusan penataan

ruang, lingkungan hidup, energi dan sumberdaya mineral dan pariwisata.

Melakukan evaluasi perencanaan pembangunan urusan pekerjaan umum,




Melaksanakan tugas‐tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik

dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Ekonomi

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan,

pengendalian dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi perencanaan

pembangunan bidang ekonomi.

b. Fungsi

Penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Pengkoordinasian dan memadukan perencanaan pembangunan bidang

ekonomi

Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang ekonomi dan perumusan

langkah‐langkah kebijakan pemecahannya.



kestatistikan daerah sesuai dengan lingkungan bidang tugasnya.


tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang Ekonomi yang dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :

1. Sub Bidang Perekonomian; dan

2. Sub Bidang Pertanian, yang masing‐masing memiliki tugas sebagai berikut :

1) Sub Bidang Perekonomian, mempunyai tugas :


data statistik dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan dan

bimbingan teknis serta pengendalian urusan koperasi dan UKM,

penanaman modal, perdagangan dan industri.




pengembangan urusan koperasi dan UKM, penanaman modal,

perdagangan dan industri.


urusan koperasi dan UKM, penanaman modal, perdagangan dan

industri.

Melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan urusan koperasi

dan UKM, penanaman modal, perdagangan dan industri.

Melakukan evaluasi perencanaan pembangunan urusan koperasi dan

UKM, penanaman modal, perdagangan dan industri.

Melaksanakan tugas‐tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bidang Pertanian, mempunyai tugas :


data statistik dan informasi sebagai bahan rumusan kebijakan dan

bimbingan teknis serta pengendalian urusan pertanian, kehutanan,

kelautan dan perikanan serta ketahan pangan.


pengembangan urusan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan

serta ketahan pangan.


urusan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan serta ketahanan

pangan.

Melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan urusan

pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan serta ketahan pangan.

Melakukan evaluasi perencanaan pembangunan urusan pertanian,

kehutanan, kelautan dan perikanan serta ketahan pangan.


Ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsinya.



4. Bidang Sosial dan Budaya

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan, koordinasi,

pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis perencanaan

pembangunan bidang sosial budaya.

b. Fungsi

Penyusunan rencana pembangunan bidang kesejahteraan sosial, pendidikan

dan kebudayaan.


kesejahteraan sosial, pendidikan dan kebudayaan.

Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang kesejahteraan sosial,

pendidikan dan kebudayaan serta perumusan langkah‐langkah kebijakan

pemecahannya.

Pelaksanaan evaluasi perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial,

pendidikan dan kebudayaan.



kestatistikan daerah sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.



Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang Sosial Budaya yang dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

1. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial; dan

2. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, yang masing‐masing memiliki tugas

sebagai berikut :

1). Sub Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

Melqakukan pengumpulan, penelaahan dan analisis data serta

penyajian data statistic dan informasi sebagai bahan perumusan

kebuijakan dan bimbingan teknis serta pengendalian urusan



kesehatan, pemberdayaan perempuan, KB dan keluarga sejahtera

serta social.

Melakukan penyususnan rencana dan program pembangunan serta

pengembangan urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, KB dan

keluarga sejagtera serta social.


urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, KB dan keluarga

sejahtera serta social.


kesehatan, pemberdayaan perempuan, KB dan keluarga sejahtera

serta social.

Melakukan evalusi perencanaan pembangunan urusan kesehatan,

pemberdayaan perempuan, Kb dan keluarga sejahtera sera social.


Sosial Budaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2). Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas :

Melakukan pengumpulan, penelaahan dan analisis data serta


kebijakan dan bimbingan teknis serta pengendalian urusan pendidikan,

kebudayaan, pemuda dan olahraga, kearsipan serta pemerintahan.


pengembangan urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan

olahraga, kearsipan serta pemerintahan.


urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kearsipan serta

pemerintahan.


pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kearsipan serta

pemerintahan.



Melakukan evaluasi perencanaan pembangunan urusan pendidikan,

kebudayaan, pemuda dan olahraga, kearsipan serta pemerintahan.


Sosial Budaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,

pengendalian dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi perencanaan

pembangunan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan.

b. Fungsi

Menyusun perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan

kemasyarakatan.


pemerintahan kemasyarakaatan.

Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang pemerintahan dan

lemasyarakatan dan perumusan langkah‐langkah kebijakan pemecahannya.

Pelaksanaan evaluasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan

kemasyarakatan.



kestatistikan daerah sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.



Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Pemerintahan dan

Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemerintahan dan

Kemasyarakatan yang dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

1. Sub Bidang Pemerintahan; dan

2. Sub Bidang Kemasyarakatan, yang masing‐masing memiliki tugas sebagai

berikut :



1). Sub Bidang Pemerintahan, mempunyai tugas :

Melakukan pengumpulan, penelaahan dan analisis data seta penyajian

data statistic dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan dan

bimbingan teknis serta pengendalian urusan kesatuan bangsa dan

politik dalam negeri, otonomi daerah, statistic, komunikasi dan

informatika.


pengembangan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri,

otonomi daerah, statistic, komunikasi dan informatika.


urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah,

statistic, komunikasi dan informatika.

Melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan urusan kesatuan

bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, statistic, komunikasi

dan informatika.

Melakukan evaluasi perencanaan pembangunan urusan kesatuan

bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, statistic, komunikasi

dan informatika.


Pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2). Sub Bidang Kemasyarakatan, mempunyai tugas:

Melakuakn pengumpulan, penelaahan dan analisis data serta


kebijakan dan bimbingan teknis serta pengendalian urusan

kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, pemberdayaan

masyarakat dan ketransmigrasian.


pengembangan urusan kependudukan dan catatan sipil,

ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat dan ketransmigrasian.




urusan kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan,

pemberdayaan masyarakat dan ketransmigrasian.


kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, pemberdayaan

masyarakat dan ketransmigrasian.

Melakukan evaluasi perencanaan pembangunan urusan kependudukan

dan catatan sipil, ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat dan

ketransmigrasian.


Pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.3 Gambaran Umum Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai salah satu lembaga

di daerah yang melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka

pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki

peranan yang cukup strategis dalam menentukan arah, kebijakan serta prioritas

pembangunan di Daerah. Penataan kelembagaan dan organisasi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Nomor 04 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

1. Personil

Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya perlu adanya dukungan

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan,

jabatan, pangkat / golongannya. Kondisi kepegawaian BAPPEDA Kabupaten

Lamongan hingga akhir Desember 2016 secara singkat dipaparkan dalam tabel

berikut :



Tabel 1.1 Data Pejabat Struktural

BAPPEDA Kab. Lamongan Tahun 2016

UNIT KERJA ESELON PNS

IV III II GOL I

GOL II

GOL III

GOL IV

Kepala Bappeda 1 1 ‐ Sekretaris 1 1 * Kasubag Umum dan dalev 1 1 * Kasubag Keuangan 1 1 * Kasubag Program 1 1 ‐ Bidang Fisik dan Prasarana * Kasubid Prawil & Perhubungan 1 1 * Kasubid SDA & Pariwisata 1 1 ‐ Bidang Ekonomi * Kasubid Pertanian 1 1 * Kasubid Perekonomian 1 1 ‐ Bidang Sosial dan Budaya * Kasubid Pendidikan & Kebudayaan 1 1 * Kasubid Kesejahteraan Sosial 1 1 ‐ Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan * Kasubid Kemasyarakatan 1 1 *Kasubid Pemerintahan 1 1

Tabel 1.2 Data PNS, CPNS dan Tenaga Kontrak BAPPEDA Kab. Lamongan Tahun 2015

1 Kepala BAPPEDA Pembina Utama Muda (IV/c) S-2 12 Sekretaris Pembina Tingkat I (IV/b) S-2 13 Kepala Bidang Pembina (IV/a) S-2 44 ka. Sub. Bag / Bid Penata Tk I s/d Pembina (IV/a) S-1/S-2 12

Juru (I/c) s/d Penata Tk I (III/d) SMP / SMA / S-1 / S-2 31Tenaga Kontrak SD / SMA / S-1 8

Staf5

Pendidikan FormalNO Jabatan Struktural Pangkat/ Gol. Ruang Jumlah Ket



Tabel 1.3 Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan, Jenis Kelamin, Pendidikan dan

Disiplin Ilmu di BAPPEDA Kab. Lamongan Tahun 2016 NO GOLONGAN JENIS KELAMIN PENDIDIKAN1 Pembina Utama Muda (IV.c L : 1 Orang S2 : 1 Orang2 Pembina Tingkat I (IV.b) L : 1 Orang S2 : 1 Orang

L : 2 Orang S2 : 6 OrangP : 4 Orang L : 2 Orang S2 : 1 OrangP : 6 Orang S1 : 7 OrangL : 4 Orang S2 : 3 OrangP : 2 Orang S1 : 3 OrangL : 10 Orang S2 : 2 OrangP : 7 Orang S1 : 14

SMA : 1 OrangL : 3 Orang S1 : 2 OrangP : 2 Orang SMA : 3 Orang

8 Pengatur (II.c) L : 1 Orang D1 : 1 Orang9 Pengatur Muda Tk.I (II.b) L : 2 Orang SMA : 2 Orang10 Juru Tk. I (I.d) L : 1 Orang SMP : 1 Orang11 Juru (I.c) L : 1 Orang SMP : 1 Orang12 Tenaga Kontrak L : 6 Orang S1 : 2 Orang

P : 2 Orang SMP : 5 OrangSD : 1 Orang

L : 34 SD : 1 OrangP : 23 SMP : 7 Orang

TOTAL : 57 SMA : 6 OrangD-1 : 1 OrangS-1 : 28 OrangS-2 : 14 Orang

JUMLAH

Pembina Tk I (III.d)

Penata (III.c)

Penata Muda Tk. I

Penata Muda ( III.a)7

3 Pembina (IV.a)

4

5

6

1.2.4 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang terhadap kebutuhan dan tugas‐tugas pokok dan

fungsi Bappeda Kabupaten Lamongan secara minimal telah tercukupi, namun untuk

pelaksanaan kedepan untuk menunjang kegiatan‐kegiatan bidang perencanaan

pembangunan, maka perlu ditunjang dengan adanya prasarana pendukung antara lain :



Tabel 1.4

Daftar Sarana dan Prasarana

BAPPEDA Kab. Lamongan Tahun 2016

BAIK RUSAK1

Meja Rapat 33 33Kursi Rapat 59 59Ruang Rapat 2 2

2Roda 2 9 9Roda 4 4 4

3Kamera 16 14 2Handy Cam/Video 4 4

4Note Book 22 21 1LCD Proyektor 8 7 1OHP 2 2Layar Slaide 2Meja Rapat 33 33Kursi Rapat 59 59

5Komputer 33 30 3Printer 40 31 9Mesin ketik 3 2 1White Board 1 1kalkulator 1 1Scanner 3 3

6AC 17 15 2Alat GPS 2 2Almari Besi Sliding 1 1Brankas (Peti uang) 8 5 3Facsimile 1 1Filling Kabinet 25 22 3Galon Air 1 1Gambar Pres/Wk. Presiden 1 1Gambar Bupati/Wk Bupati 1 1

Sarana Perlengkapan Kantor Lainnya

Sarana Mobilitas

Sarana Rapat

Sarana Publikasi & Dokumentasi

Sarana Presentasi/Paparan

sarana Penyajian Data/ Pengolah Data

NO JENIS JUMLAHKONDISI

KET



Guci Besar 2 2Hardisk External 2 2Jam Dinding 3 3Kaca Rias 2 2Kipas Angin 3 3Kursi Kerja (Putar) 31 30 1Kursi Lipat 121 98 23Kursi Putar 18 11 7Kursi Tamu 16 16Kursi Lipat 19 19Lambang Garuda 1 1Laptop 5 3 2Lemari Kayu/Kaca 16 15 1Lemari Kaca/Besi 23 23Mainframe/Server 1 1Meja Kerja Staf 60 46 14Meja Resepsionis 1 1Meja Tamu 4 4Meja Tulis Staf 11 11Monitor 1 1Papan Kerja (White 3 3Pesawat Telepone 8 8Peta Lamongan 5 5Pot dan Bunga 6 6Pot/vas BungaRak kayu 12 12Sofa 1 1Sound System 2 2 2Tabung PMK 2 2Tempat Air 1 1

Sumber Data : Kartu Inventaris Ruangan Bappeda 2016

1.2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan BAPPEDA

Kabupaten Lamongan

Eksistensi Bappeda sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi

perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya

pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang‐

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

yaitu :

a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar

ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;

c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan;



d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara effesien, efektif, berkeadilan

dan berkelanjutan;

Luas wilayah Kabupaten Lamongan adalah 1.812,8 km², atau menempati sekitar

3,73% luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Lamongan

terdiri dari 27 kecamatan, yang meliputi 462 desa, 12 kelurahan dan 1.431 dusun.

Jumlah penduduk berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2015

sebanyak 1.342.466 jiwa yang terdiri dari laki‐laki sebanyak 672.836 jiwa dan

perempuan 669.630 jiwa.

Dengan gambaran sekilas tentang kondisi Kabupaten Lamongan, tentunya

BAPPEDA menghadapi berbagai permasalahan dalam membuat perencanaan yang

partisipatif, efesien, efektif dan akuntabel sesuai dengan harapan stakeholder. Adapun

permasalahan yang dihadapi antara lain :

a. Belum semua Perangkat Daerah konsisten untuk melaksanakan dokumen

perencanaan yang telah dibuat;

b. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan antara Provinsi dan

Kabupaten/Kota serta antar SKPD sehingga terjadi tumpang tindihnya Dokumen

Perencanaan;

c. Belum optimalnya partisipasi stakeholders Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah.

d. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural serta

pelaksana di lingkungan Bappeda;

e. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya;

f. Belum adanya jabatan fungsional perencanaan untuk mendukung perencanaan yang

lebih berkualitas.

g. Terbatasnya data dasar yang up to date yang mendukung penyusunan rencana.



h. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun

secara sistematis dan akurat, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

1.2.6 Penentuan Isu‐Isu Strategis

Analis isu‐isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam

proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan‐tahapan

yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis

meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara

moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata

yang dihadapi dalam pembangunan. Isu‐isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan

pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa

datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila

tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam

hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan

kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu‐isu strategis dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten

Lamongan adalah :

1. Dokumen perencanaan pembangunan sebagai dasar dalam audit yang dilaksanakan

oleh Auditor;

2. Kurang antusiasnya masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan terutama

dalam MUSRENBANG baik mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten;

3. Harapan masyarakat terhadap target kinerja pemerintah daerah sangat optimis,

sehingga peran perencanaan dan evaluasi sangat vital untuk mencapai target

tersebut.



4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi acuan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk mewujudkan perencanaan

yang terintegrasi.

1.3 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LkjIP) dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan

Tahun 2016 ini adalah :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara

Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja Dan Review Atas Laporan Kinerja;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi

Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun

2016‐2021

g. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Dan

Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;



1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagaimana Peraturan Presiden RI No 29 tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunujuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah, maka dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun

dengan maksud untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Pemerintah Bappeda

Kabupaten Lamongan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses

pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda

Kabupaten Lamongan adalah sebagai sarana bagi Bappeda Kabupaten Lamongan dalam

menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders atas

pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah

dipercayakan kepada Bappeda Kabupaten Lamongan. Disamping itu penyusunan

Laporan Kinerja ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja

Bappeda Kabupaten Lamongan masa yang akan datang.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas

laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang

dihadapi organisasi;

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas ringkasan perjanjian kinerja

tahun 2016 yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang menjadi dasar

pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan daerah



tahun 2016 meliputi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun

2016‐2021 dan perjanjian kinerja tahun 2016

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Instansi, Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja

organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai

dengan hasilpengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2016;

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2016 Dengan target

Renstra

3. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan

4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.2 Realisasi Anggaran tahun 201

BAB IV PENUTUP

1. KESIMPULAN

2. SARAN

LAMPIRAN‐LAMPIRAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan aktivitas pengambilan keputusan di depan

tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat

pelaksanaan program/kegiatan. Di dalam perencanaan kinerja juga memberikan target

tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan tersebut.

Peraturan Bupati kabupaten Lamongan Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bdan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten

Lamongan. Dengan penetapan tugas dan fungsi tersebut maka Badan Perencanaan

Pembangunan daerah Kabupaten Lamongan juga berkewajiban untuk membuat

perencanaan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan

tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah ;

b. Penyusunan dokumen‐dokumen yang terkait dengan perencanaan pembangunan

daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS dan LKPJ) serta yang terkait dengan

kestatistikaan daerah ;

c. Pelaksanaan sinkronisasi penyusunan RAPBD dengan perencanaan pembangunan ;

d. Pemberian dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan, pengendalian dan

evaluasi pembangunan daerah ;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam rangka Mengoptimalisasi tupoksi serta melaksanakan secara efektif,

efisien dan akuntabel, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan

berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan

Tahun 2016‐2021;

2. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan

3. Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016



2.1 RENCANA JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016‐2021

2.1.1 Visi

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lamongan berlandaskan pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016‐

2021. Kabupaten Lamongan mencetuskan visi dengan terjalinnya sinergi yang dinamis

antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder’s dalam

merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara

komprehensif, sehingga ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2016‐2021, yaitu:

”Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera

dan Berdaya Saing”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi

yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder’s

dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan

secara komprehensif.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di

dalamnya, yaitu :

1) Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam

mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.

2) Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan

sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lamongan.

3) Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya kebutuhan

lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang

layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu tatanan



yang sesuai dengan kondisi sosial‐budaya‐agama masyarakat dan kearifan lokal

Kabupaten Lamongan.

4) Lebih Berdaya saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut

keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara

optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki

dalam persaingan ditingkat Global.

2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016‐2021,

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” ditempuh melalui 5 (lima)

misi sebagai berikut.

Misi 1.

Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas

pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan

yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui peningkatan akses serta

kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pelayanan pendidikan dan kesehatan

yang sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di

masa yang akan datang.

Misi 2.

Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi

daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten Lamongan menjadi

lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan mengembangkan semua potensi

yang dimiliki. Potensi‐potensi daerah sebagai penggerak perekonomian diantaranya

pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri dan pariwisata.



Misi 3.

Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan,

dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan,

jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih serta sarana penunjang produksi

barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian.

Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip‐

prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup.

Misi 4.

Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik, dengan

penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) danpelayanan publik yang profesional.Prinsip tersebut dilaksanakan mulai

dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan

evaluasipenyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan

aspirasi masyarakat.

Misi 5

Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung

tinggi budaya lokal, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui pemenuhan

kebutuhan dasar pangan, sandang dan papandengan didukung kondisi stabiltas politik

dan pemerintahan yang aman, tenteram serta menjunjung tinggi nilai‐nilai agama, sosial

dan budaya.



2.2 RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016‐2021

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam

periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokumen perencanaan untuk

arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan

SAKIP.

Bappeda Kabupaten Lamongan menyusun rencana strategis selama kurun waktu

5 ( lima ) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada

RPJMD 2016 – 2021 yang berorientasi kepada hasil yang akan dicapai dalam kurun

waktu lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala

yang ada atau mungkin timbul.

Dalam menyusun rencana stratejik berpedoman pada visi dan misi Kabupaten

Lamongan Tahun 2016‐2021. Adapun Visi Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Visi Kabupaten Lamongan 2016 ‐ 2021 sebagai berikut :

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera

dan Berdaya Saing”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk

misi sesuai dengan peran Bappeda. Bappeda memiliki keterkaitan dengan misi

Kabupaten Lamongan yaitu Misi ke 4 yaitu :

“Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik”

Misi ini dimaksudklan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

(good governance) dan pelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan

mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi

masyarakat.



2.3 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Sebagaimana misi yang telah diuraikan diatas, maka untuk mewujudkan misi

tersebut Bappeda menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu

lima tahun ke depan :

Misi Empat “Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi pemenuhan pelayanan

publik ”, ditetapkan tujuan sebagai berikut :

“ Mewujudkan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Program/Kegiatan

Pembangunan Yang Berkualitas “

Sasaran :

1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Partisipasif Dan Terlaksana Dalam

Kegiatan

2. Meningkatnya Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

3. Terlaksananya Tugas Pokok Dan Fungsi BAPPEDA

Tabel 2.1 Tujuan – Sasaran

TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

Mewujudkan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Yang Berkualitas

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Partisipasif Dan Terwujud Dalam Kegiatan

Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kecamatan Yang Diakomodir Pada RKPD

Prosentase Kegiatan Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan

Meningkatnya Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Prosentase Capaian Target Kinerja Sasaran Pembangunna Daerah Skala Kabupaten

Prosentase Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik (Realisasi Kinerja ≥ 76%)

Terlaksananya Tugas Pokok Dan Fungsi BAPPEDA

Prosentase Tugas Pokok Dan Fungsi Dengan Baik



2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam

rentang waktu 1 tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang

dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara

penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak

ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian

reward atau penghargaan dan sanksi.

Bappeda telah membuat perjanjian kinerja tahun 2016 sesuai dengan

kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur

evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2016.

Sebagaimana Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016‐2021, Perjanjian Kinerja

tahun 2016 merupakan perjanjian kinerja pembuka yang mengawali pencapaian target

untuk 5 (lima) tahun mendatang. Indikator Kinerja dan target kinerja yang ingin dicapai

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2016 secara rinci dapat dilihat dalam

lampiran.

Selanjutnya berikut merupakan auraian sasaran strategis beserta indikator‐

indikator Bappeda tahun 2016 berdasarkan Renstra Bappeda tahun 2016‐2021 sebagai

berikut :

I. Sasaran ke – I yaitu Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Partisipasif Dan

Terwujud Dalam Kegiatan mempunyai 1 strategi kebijakan , yakni melaksanakan

koordinasi perencanaan untuk peningkatan partisipasi stakeholder dalam

perencanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, setiap indikator kinerja dijabarkan atas program/kegiatan

pendukung guna pencapaian realisasi masing‐masing indikator yang diuraikan sebagai

berikut :

1. Dalam pengukuran sasaran dan strategi yang harus dilakukan, sasaran ke‐I (satu)

mempunyai 2 (dua) indicator kinerja yang terfokus pada bidang perencana, bidang

ekonomi, bidang sosial budaya, bidang fisik dan prasarana dan bidang



pemerintahan dan kemasyarakatan dengan uraian program/kegiatan pendukung,

antara lain

a. Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Yang Diakomodir Pada RKPD

Tabel 2.2 Program Kegiatan Sasaran Ke – 1 Indikator 1

Indikator Kinerja PROGRAM Kegiatan Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kecamatan Yang Diakomodir Pada RKPD

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Minapolitan dan Agropolitan

Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Evaluasi Efektivitas Program Pertanian

Program Perencanaan Sosial Budaya

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak‐hak Anak

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Komprehensif

Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Sinkronisasi Program Prioritas Daerah dengan Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan

Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat

Koordinasi Program Penanggulangan Masalah Kemiskinan



Indikator Kinerja PROGRAM Kegiatan Program Perencanaan Prasarana

Wilayah Dan SDA Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase Dan Sanitasi Perkotraan

Fdg Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

b. Prosentase Kegiatan Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan

Tabel 2.3

Program Kegiatan Sasaran ke – 1 Indikator 2

Indikator Kinerja PROGRAM Kegiatan



Penyusunan RPJMD 2016 ‐ 2020

Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan

Penyusunan KUA Kabupaten Lamongan

Penyusunan KUPA Kabupaten Lamongan Penyusunan PPAS Kabupaten Lamongan

Penyusunan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Lamongan

II. Sasaran ke – II yaitu Meningkatnya Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan

Pembangunan mempunyai 1 strategi kebijakan , yakni Mewujudkan capaian target

kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan

Dalam pelaksanaannya, setiap indicator kinerja dijabarkan atas program/kegiatan

pendukung guna pencapaian realisasi masing‐masing indicator yang diuraikan

sebagai berikut :

Dalam pengukuran sasaran dan strategi yang harus dilakukan, sasaran ke‐II (satu)

mempunyai 2 (dua) indicator kinerja yang terfokus pada bidang perencana, bidang

ekonomi, bidang fispra, bidang sosial budaya dan bidang pemerintahan dan

kemasyarakatan dengan uraian program/kegiatan pendukung, antara lain :



1. Prosentase Capaian Target Kinerja Sasaran Pembangunna Daerah Skala

Kabupaten

Tabel 2.4

Program Kegiatan Sasaran Ke – 2 Indikator 1

INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN

Prosentase Capaian Target Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Skala Kabupaten

Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

Studi Manajemen Kapasitas Jalan Sukodadi ‐ Banjarwati

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Revisi Rencana Tata Ruang

Pengawasan Pemanfaatan Ruang


Koordinasi Penyusunan LKPJ (Penyusunan LKPJ)


Fasilitasi Program Inovasi Pembangunan Daerah

Strategi Pemerataan Pembangunan Ekonomi

Review Masterplan Kawasan Agropolitan

Penyusunan Makro Ekonomi Kabupaten Lamongan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD ‐ GRK)

Review Masterplane Kawasan Minapolitan


Evaluasi dan Pemantapan Pencapaian MDGS Kabupaten Lamongan

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya

Perencanaan Pengembangan Literasi Kabupaten Lamongan

Focus Group Discussion (Peningkatan Pembangunan Manusia) Kabupaten Lamongan

Kajian Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan RSUD Kabupaten Lamongan

Pengembangan Kebijakan Program Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Koordinasi & Sinkronisasi Program Kabupaten Sehat

Pengembangan Kota Layak Anak

Evaluasi Pelaksanaan Mdg'S Dan Persiapan Pelaksanaan Sdg'S Kabupaten Lamongan

Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan SDA

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air

Fasilitasi Pendampingan Program Air Bersih dan Sanitasi



INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat

Penyusunan Master Plan Frontage Road Lamongan – Deket

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Kegiatan Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi) P2D2

Penyusunan Manajemen Drainase Ibukota Kecamatan


Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi

Penyusunan Dokumen Sarana Dan Prasarana Wilayah Dan Perhubungan Kabupaten Lamongan

Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPI2M) Bidang Keciptakaryaan


Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Sosialisasi Buku Lamongan Dalam Angka

Sosialisasi Buku Kecamatan Dalam Angka

Sistem Informasi Program Penanggulangan Kemiskinan

Penyusunan Analisis Ketenagakerjaan

Review Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Kajian Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa

2. Prosentase Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik (Realisasi ≥ 76%)

Tabel 2.5 Program Kegiatan Sasaran Ke – 2 Indikator 2

Indikator Kinerja PROGRAM KEGIATAN

Prosentase Perangkat daerah Yang Berkinerja baik (Realisasi ≥ 76%)


1 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

3 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan




4 Penyusunan Profil Kabupaten Lamongan

5 Visualisasi Hasil‐hasil Pembangunan

III. Sasaran ke – III yaitu Terlaksananya Tugas Pokok Dan Fungsi BAPPEDA mempunyai 1

strategi kebijakan, yakni meningkatkan system pelayanan administrasi perkantoran.

Dalam pengukuran sasaran dan strategi yang harus dilakukan, sasaran ke‐III (tiga)

mempunyai 1 (satu) indicator kinerja yang terfokus pada sekretariat, antara lain :

1. Prosentase Tugas Pokok Dan Fungsi BAPPEDA

Tabel 2.6 Program Kegiatan Sasaran Ke – III Indikator 1


Prosentase Tugas Pokok Dan Fungsi BAPPEDA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan

10 Penyediaan Makanan Dan Minuman

11 Rapat‐rapat Kordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah

12 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan




4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Kapasitas Perencana Pembangunan Daerah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

2.5 Program dan Kegiatan 2.5.1 RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016

Perwujudan dari sasaran strategis Badan Perencanan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamongan dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan

presentasi dan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dengan menetapkan sasaran

strategis, indikator kinerja dan target sebagai berikut :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Dan Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran

1 TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG PARTISIPASIF DAN TERWUJUD DALAM KEGIATAN

Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Yang Diakomodir Pada RKPD

85% Program Perencanaan Pembangunan Daerah


Jumlah Kecamatan yang Difasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD Di Kecamatan

100.000.000,00


Jumlah Sistem Informasi Yang Mendukung Data Musrenbang RKPD

150.000.000,00






Jumlah Kawasan Yang Dimonitoring Dalam Program Minapolitan Dan Agropolitan

30.000.000,00

Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Minapolitan dan Agropolitan


Jumlah Kelompok Yang DiMonitoring Dan Evaluasi Program Pengutan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)

210.000.000,00

Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)


Jumlah Peserta Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kab Lamongan

25.500.000,00


Jumlah Laporan Evaluasi Efektivitas Program Pertanian Kab. Lamongan

37.000.000,00

Jumlah Evaluasi Program Pertanian Kab. Lamongan



Jumlah Peserta Koordinasi Persiapan Porprov 2017

75.000.000,00

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak-hak Anak

Jumlah Peserta Sosialisasi Program Perlindungan Perempuan dan Hak-Hak Anak

75.000.000,00


Jumlah Kecamatan Yang Dimonitoring dan Evaluasi

90.000.000,00


Jumlah Peserta Koordinasi Program Pendidikan

80.000.000,00





Jumlah Peserta Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

40.000.000,00


Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Komprehensif Di Kabupaten Lamongan

85.000.000,00



Jumlah Dokumen Program Prioritas Daerah Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan

109.000.000,00


Jumlah Laporan Monitoring Dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat

70.000.000,00


Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan

225.000.000,00


Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase Dan Sanitasi Perkotraan

Jumlah Dokumen SPAM Kecamatan Mantup (Distribusi SPAM Regional)

57.500.000,00


Jumlah Peserta FGD Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam Di kab Lamongan

30.000.000,00



Penyusunan RPJMD 2016 - 2021

Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Yang disusun

285.000.000,00


Jumlah Dokumen RKPD Tahun 2017 Yang Diselesaikan Tepat waktu

175.000.000,00


Jumlah Dokumen Kebijakan Umum APBD Yang Telah Disusun

150.000.000,00

Penyusunan KUPA Kabupaten Lamongan

Jumlah Dokumen KUPA 2016 Yang

150.000.000,00




Telah Disusun

Penyusunan PPAS Kabupaten Lamongan

Jumlah Dokumen PPAS 2017 yang Telah Disusun

150.000.000,00


Jumlah Dokumen PPAS Perubahan 2016 yang Diselesaikan Tepat Waktu

150.000.000,00

Peningkatan Kapasitas Perencana Pembangunan Daerah

Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

90.000.000,00

2 MENINGKATNYA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN


90% Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

Studi Manajemen Kapasitas Jalan Sukodadi - Banjarwati

Jumlah Dokumen Peningkatan Status Jalan Sukodadi-Banjarwati menjadi Jalan Propinsi

150.000.000,00


Jumlah Dokumen RDTRK yang tersusun

425.000.000,00


Jumlah Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang yang tersusun

345.000.000,00


Jumlah Peserta Koordinasi Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang

55.000.000,00



Jumlah Dokumen LKPJ

250.000.000,00



Jumlah Dokumen Inovasi Pembangunan Daerah

105.000.000,00

Jumlah Laporan Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan Daerah


Jumlah Peserta FGD Pemerataan Pembangunan Ekonomi

90.000.000,00





Jumlah Dokumen Review Masterplan Kawasan Agropolitan yang tersusun

75.000.000,00


Jumlah Dokumen Makro Ekonomi Kabupaten Lamongan

70.000.000,00

Jumlah Peserta Sosialisasi Makro Ekonomi Kabupaten Lamongan


Jumlah Dokumen Review Masterplan Kawasan Minapolitan yang tersusun

75.000.000,00

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD - GRK)

Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Gas RumahKaca (RAD - GRK)

30.000.000,00



Jumlah Peserta Sosialisasi Evaluasi Dan Pemantapan Pencapaian MDG's Kabupaten Lamongan

90.000.000,00


Jumlah Peserta Sosialisasi Pengembangan Literasi Di Kabupaten Lamongan

90.000.000,00


Jumlah Peserta Sosialisasi Indek Pembangunan Manusia

100.000.000,00


Jumlah Dokumen Kajian Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Rumah Sakit Kabupaten Lamongan

50.000.000,00


Jumlah Dokumen Strategi Pengembangan Kabupaten Sehat

225.000.000,00


Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan MDG's Dan Dokumen Persiapan Pelaksanaan SDG's

155.000.000,00


Jumlah Peserta Workshop Pengembangan Kabupaten Layak Anak

75.000.000,00

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai

Jumlah Cagar Budaya Yang Dimonitoring Dan Evaluasi

50.000.000,00




Budaya


Jumlah Peserta Sosialisasi Pengembangan Kebijakan Program Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

75.000.000,00



Jumlah Kelembagaan HIPPA yang Berkualitas

150.000.000,00


Jumlah Peserta Koordinasi Percepatan Pencapaian Universal Acces 100 - 0 - 100

100.000.000,00


Jumlah rumah tidak layak huni yang difasilitasi

100.000.000,00


Jumlah Desa Yang Difasilitasi Prasarana Dan Sarana Air Bersih

100.000.000,00

Penyusunan Master Plan Frontage Road Lamongan - Deket

Jumlah Dokumen Masterplan Frotage Road Sukodadi-Deket Kabupaten Lamongan yang tersusun

300.000.000,00


Jumlah Monitoring Dan Evaluasi (KegiatanProyekPemerintah Daerah Dan Desentralisasi) P2D2

180.047.000,00


Jumlah Dokumen Manajemen Drainase Ibu Kota Kecamatan Paciran yang disusun

185.000.000,00



Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan dalam Rangka Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)

50.000.000,00


Jumlah Dokumen Sarana dan Prasarana Wilayah dan Perhubungan Kabupaten Lamongan

90.000.000,00





Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Bidang Keciptakaryaan

100.000.000,00



Prosentase Keterisian data Aplikasi SIPD

50.000.000,00


Jumlah Peserta Sosialisasi Buku Lamongan dalam Angka

55.000.000,00


Jumlah Peserta Sosialisasi Buku Kecamatan dalam Angka

70.000.000,00


Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Program Penanggulangan Kemiskinan.

50.000.000,00


Jumlah Dokumen Kajian Peran Serta Masyaakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa.

50.000.000,00


Jumlah Buku Analisis Ketenagakerjaan

95.000.000,00


Jumlah Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan daerah

94.000.000,00

% PERANGKAT DAERAH YANG BERKINERJA BAIK (REALISASI ≥ 76%)


Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan

100.000.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

200.000.000,00

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Jumlah Dokumen Monitoring Pelaksanaan Pembangunan

190.000.000,00

Penyusunan Profil Kabupaten Lamongan

Jumlah Dokumen Profil kabupaten Lamongan

80.000.000,00




Visualisasi Hasil-hasil Pembangunan

Jumlah Dokumen Hasil - Hasil Pembangunan Kab. Lamongan

75.000.000,00

3 TERLAKSANANYA TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAPPEDA

% TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAPPEDA

100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Jumlah Benda Pos Yang Tersedia

3.000.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Rekening Listrik, Air Dan Telepon Yang Terbayarkan

121.500.000,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Surat Kendaraan Yang Terbayarkan

8.000.000,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Dan Perlengkapan Kebersihan

40.000.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah ATK 60.000.000,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan

100.000.000,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10.000.000,00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Yang Diadakan

65.000.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Ucapan Iklan

5.000.000,00

Penyediaan Makanan Dan Minuman

Jumlah Makan Dan Minum Ringan Rapat Yang Disediakan

55.000.000,00

Rapat-rapat Kordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah

299.047.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan

Jumlah Tenaga Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan

92.954.000,00


Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

50.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor Yang Terawat Dengan Baik

75.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Jumlah Mobil Jabatan Yang Terpelihara Dengan Baik

28.000.000,00




Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara Dengan Baik

86.800.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara Dengan Baik

85.000.000,00



Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan

35.000.000,00


Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah Pelatihan Dan Bimbingan Teknis Yang Diikuti

60.000.000,00


Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang Diselesaikan

5.000.000,00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Julah Dokumen Laporan Semesteran Yang Diselesaikan

5.000.000,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Yang Diselesaikan

5.000.000,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Yang Disusun

45.000.000,00



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

LKjIP disusun oleh Bappeda sebagai wujud dari keinginan yang kuat untuk

meningkatkan performansi organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Oleh karena

itu pengukuran terhadap capaian kinerja yang dihasilkan oleh seluruh jajaran

manajemen Bappeda, menjadi suatu kebutuhan bagi organisasi untuk memperoleh

informasi yang dibutuhkan dalam melakukan perbaikan di masa yang akan datang.

Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam

melaksanakan mandat yang diberikan kepadanya oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan

mandat tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolok ukur

keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja maka secara sistematis diuraikan tentang

pengukuran kinerja, Evaluasi Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja dan selanjutnya

ditutup dengan uraian akuntabilitas keuangan, yaitu sebagai berikut:

Akuntabilitas kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang

diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. Capaian kinerja Badan Perencaan

Pembangunan Daerah tahun 2016 didapatkkan dengan membandingkan antara realisasi

yang dicapai dengan target sesuai dengan indicator kinerja. Semakin tinggi realisasi

menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah

realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Perhitungan Capaian

Kinerja didapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi/Rencana) x 100%

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI



Adapaun sasaran, Indikator Dan Capaian Kinerja badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2016 dapat diuraiakan dalam table

berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi kinerja tahun 2016

Adapun pengukuran capaian kinerja setiap sasaran Bappeda kabupaten

lamongan Tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1 CAPAIAN KINERJA

BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN Terwujudnya Perencanaan

Pembangunan Yang Partisipasif Dan Terwujud Dalam Kegiatan

A. Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kecamatan Yang Diakomodir Pada RKPD

85% 86.39% 101.64%

B. Prosentase Kegiatan Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan

91% 94.36% 103.69%


C. Prosentase Capaian Target Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Skala kabupaten

90% 93.55% 103.94%

D. Persentase Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik (Realisasi Kinerja ≥ 76%)

91% 97.22% 106.84%


E. Prosentase Tugas Pokok Dan Fungsi Dengan Baik

100% 100% 100%

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja pada

sasaran satu sampai dengan tiga mencerminkan keberhasilan Bappeda Kabupaten

Lamongan yang mencapai target 103,22%.



2. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target RENSTRA

Tabel 3.2

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI

DENGAN TARGET RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET AKHIR

RENSTRA REALISASI % CAPAIAN Terwujudnya Perencanaan

Pembangunan Yang Partisipasif Dan Terwujud Dalam Kegiatan

A. Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Yang Diakomodir Pada RKPD

85% 86.39% 101.64%

B. Prosentase Kegiatan Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan

91% 94.36% 103.69%


C. Prosentase Capaian Target Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Skala kabupaten

90% 93.55% 103.94%

D. Prosentase Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik (Realisasi Kinerja ≥ 76%)

91% 97.22% 106.84%


E. Prosentase Tugas Pokok Dan Fungsi Dengan Baik

100% 100% 100%

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat capaian target Renstra tahun 2016

tercapai sesuai dengan target yang direncanakan ini mencerminkan keberhasilan

Bappeda Kabupaten Lamongan yang mencapai target 103,22%.

4. Analisis Kinerja

a. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan

adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana

pendukung kegiatan dari APBD kabupaten Lamongan tahun Anggaran 2016 yang

selaras dengan pencapaian target di masing‐masing kegiatan.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala

yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna

perbaikan dan pelaksaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu



dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan

antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini

menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan

data nilai output perunit yang dihasilkan oleh input tertentu.

b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya aparatur yang ideal di Bappeda Kabupaten Lamongan

berdasarkan hasil analisa jabatan (Anjab) berjumlah 65 orang, akan tetapi hingga

saat ini sumber daya apartur berjumlah 57 orang sehingga masih terdapat

kekurangan sebanyak 8 (delapan) orang staf PNS.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat

mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra Bappeda Kabupaten Lamongan.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan

keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang

dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp

9.022.348.000,‐telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar Rp

8.391.105.013,‐ sehingga terdapat saldo/sisa anggaran sebesar Rp 631.242.987,‐.

Adapun Alokasi per sasaran pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah

ini :



Tabel. 3.3 Alokasi Per Sasaran Pembangunan Bappeda kab. Lamongan Tahun 2016

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Dan Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Realisasi %

Capaian

1 TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG PARTISIPASIF DAN TERWUJUD DALAM KEGIATAN

Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Yang Diakomodir Pada RKPD



Jumlah Kecamatan yang Difasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD Di Kecamatan

100.000.000,00 98.425.000,00 98,43%


Jumlah Sistem Informasi Yang Mendukung Data Musrenbang RKPD

150.000.000,00 144.126.000,00 96,08%



Jumlah Kawasan Yang Dimonitoring Dalam Program Minapolitan Dan Agropolitan

30.000.000,00 29.831.250,00 99,44%

Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Minapolitan dan Agropolitan


Jumlah Kelompok Ynag DiMonitoring Dan Evaluasi Program Pengutan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)

210.000.000,00 209.374.150,00 99,70%

Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)


Jumlah Peserta Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kab Lamongan

25.500.000,00 25.200.000,00 98,82%


Jumlah Laporan Evaluasi Efektivitas Program Pertanian Kab. Lamongan

37.000.000,00 36.700.000,00 99,19%

Jumlah Evaluasi Program Pertanian Kab. Lamongan



Jumlah Peserta Koordinasi Persiapan Porprov 2017

75.000.000,00 73.077.300,00 97,44%



No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Dan Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Realisasi % Capaian

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak-hak Anak

Jumlah Peserta Sosialisasi Program Perlindungan Perempuan dan Hak-Hak Anak

75.000.000,00 70.912.000,00 94,55%


Jumlah Kecamatan Yang Dimonitoring dan Evaluasi

90.000.000,00 85.714.750,00 95,24%


Jumlah Peserta Koordinasi Program Pendidikan

80.000.000,00 75.849.000,00 94,81%


Jumlah Peserta Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

40.000.000,00 39.010.000,00 97,53%


Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Komprehensif Di Kabupaten Lamongan

85.000.000,00 77.205.500,00 90,83%



Jumlah Dokumen Program Prioritas Daerah Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan

109.000.000,00 104.376.900,00 95,76%


Jumlah Laporan Monitoring Dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat

70.000.000,00 67.982.500,00 97,12%


Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

225.000.000,00 212.436.776,00 94,42%


Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase Dan Sanitasi Perkotraan

Jumlah Dokumen SPAM Kecamatan Mantup (Distribusi SPAM Regional)

57.500.000,00 56.607.000,00 98,45%


Jumlah Peserta FGD Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam Di kab Lamongan

30.000.000,00 30.000.000,00 100,00%



Penyusunan RPJMD 2016 - 2020

Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Yang disusun

285.000.000,00 241.802.750,00 84,84%


Jumlah Dokumen RKPD Tahun 2017 Yang Diselesaikan Tepat waktu

175.000.000,00 165.760.000,00 94,72%


Jumlah Dokumen Kebijakan Umum APBD Yang Telah

150.000.000,00 116.528.000,00 77,69%




Disusun

Penyusunan KUPA Kabupaten Lamongan

Jumlah Dokumen KUPA 2016 Yang Telah Disusun

150.000.000,00 132.370.000,00 88,25%

Penyusunan PPAS Kabupaten Lamongan

Jumlah Dokumen PPAS 2017 yang Telah Disusun

150.000.000,00 128.287.000,00 85,52%


Jumlah Dokumen PPAS Perubahan 2016 yang Diselesaikan Tepat Waktu

150.000.000,00 136.248.500,00 90,83%



90% Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

Studi Manajemen Kapasitas Jalan Sukodadi - Banjarwati

Jumlah Dokumen Peningkatan Status Jalan Sukodadi-Banjarwati menjadi Jalan Propinsi

150.000.000,00 142.757.500,00 95,17%


Jumlah Dokumen RDTRK yang tersusun

425.000.000,00 419.294.000,00 98,66%


Jumlah Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang yang tersusun

345.000.000,00 334.674.750,00 97,01%


Jumlah Peserta Koordinasi Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang

55.000.000,00 46.796.000,00 85,08%



Jumlah Dokumen LKPJ

250.000.000,00 249.825.500,00 99,93%



Jumlah Dokumen Inovasi Pembangunan Daerah

105.000.000,00 86.227.247,00 82,12%

Jumlah Laporan Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan Daerah


Jumlah Peserta FGD Pemerataan Pembangunan Ekonomi

90.000.000,00 87.726.000,00 97,47%


Jumlah Dokumen Review Masterplan Kawasan Agropolitan yang tersusun

75.000.000,00 74.461.250,00 99,28%


Jumlah Dokumen Makro Ekonomi Kabupaten Lamongan

70.000.000,00 64.442.500,00 92,06%

Jumlah Peserta Sosialisasi Makro Ekonomi Kabupaten




Lamongan


Jumlah Dokumen Review Masterplan Kawasan Minapolitan yang tersusun

75.000.000,00 74.421.750,00 99,23%

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD - GRK)

Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Gas RumahKaca (RAD - GRK)

30.000.000,00 28.260.000,00 94,20%



Jumlah Peserta Sosialisasi Evaluasi Dan Pemantapan Pencapaian MDG's Kabupaten Lamongan

90.000.000,00 86.581.250,00 96,20%


Jumlah Peserta Sosialisasi Pengembangan Literasi Di Kabupaten Lamongan

90.000.000,00 85.267.000,00 94,74%


Jumlah Peserta Sosialisasi Indek Pembangunan Manusia

100.000.000,00 97.673.750,00 97,67%


Jumlah Dokumen Kajian Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Rumah Sakit Kabupaten Lamongan

50.000.000,00 48.436.500,00 96,87%


Jumlah Dokumen Strategi Pengembangan Kabupaten Sehat

225.000.000,00 216.289.400,00 96,13%


Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan MDG's Dan Dokumen Persiapan Pelaksanaan SDG's

155.000.000,00 7.600.000,00 4,90%


Jumlah Peserta Workshop Pengembangan Kabupaten Layak Anak

75.000.000,00 63.600.000,00 84,80%

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya

Jumlah Cagar Budaya Yang Dimonitoring Dan Evaluasi

50.000.000,00 49.919.500,00 99,84%


Jumlah Peserta Sosialisasi Pengembangan Kebijakan Program Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

75.000.000,00

72.100.000,00

96,13%



Jumlah Kelembagaan HIPPA yang Berkualitas

150.000.000,00 148.160.000,00 98,77%





Jumlah Peserta Koordinasi Percepatan Pencapaian Universal Acces 100 - 0 - 100

100.000.000,00 91.642.300,00 91,64%


Jumlah rumah tidak layak huni yang difasilitasi

100.000.000,00 89.643.000,00 89,64%


Jumlah Desa Yang Difasilitasi Prasarana Dan Sarana Air Bersih

100.000.000,00 87.557.500,00 87,56%

Penyusunan Master Plan Frontage Road Lamongan - Deket

Jumlah Dokumen Masterplan Frotage Road Sukodadi-Deket Kabupaten Lamongan yang tersusun

300.000.000,00 273.451.750,00 91,15%


Jumlah Monitoring Dan Evaluasi (KegiatanProyekPemerintah Daerah Dan Desentralisasi) P2D2

180.047.000,00 172.496.000,00 95,81%


Jumlah Dokumen Manajemen Drainase Ibu Kota Kecamatan Paciran yang disusun

185.000.000,00 166.888.250,00 90,21%



Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan dalam Rangka Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)

50.000.000,00 46.549.750,00 93,10%


Jumlah Dokumen Sarana dan Prasarana Wilayah dan Perhubungan Kabupaten Lamongan

] 90.000.000,00 ]84.518.000,00 93,91%


Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Bidang Keciptakaryaan

100.000.000,00 97.667.750,00 97,67%



Prosentase Keterisian data Aplikasi SIPD

50.000.000,00 49.693.000,00 99,39%


Jumlah Peserta Sosialisasi Buku Lamongan dalam Angka

55.000.000,00 54.428.250,00 98,96%


Jumlah Peserta Sosialisasi Buku Kecamatan dalam Angka

70.000.000,00 67.513.000,00 96,45%


Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Program Penanggulangan Kemiskinan.

50.000.000,00 49.453.000,00 98,91%





Jumlah Dokumen Kajian Peran Serta Masyaakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa.

50.000.000,00 48.669.500,00 97,34%


Jumlah Buku Analisis Ketenagakerjaan

95.000.000,00 95.000.000,00 100,00%


Jumlah Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan daerah

94.000.000,00 93.610.000,00 99,59%

% PERANGKAT DAERAH YANG BERKINERJA BAIK (REALISASI ≥ 76%)


Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan

100.000.000,00 78.030.000,00 78,03%

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

200.000.000,00 182.523.000,00 91,26%

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Jumlah Dokumen Monitoring Pelaksanaan Pembangunan

190.000.000,00 186.630.250,00 98,23%

Penyusunan Profil Kabupaten Lamongan

Jumlah Dokumen Profil kabupaten Lamongan

80.000.000,00 77.255.000,00 96,57%

Visualisasi Hasil-hasil Pembangunan

Jumlah Dokumen Hasil - Hasil Pembangunan Kab. Lamongan

75.000.000,00 67.648.000,00 90,20%


% TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAPPEDA

100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Jumlah Benda Pos Yang Tersedia

3.000.000,00 3.000.000,00 100,00%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Rekening Listrik, Air Dan Telepon Yang Terbayarkan

121.500.000,00 103.864.314,00 85,49%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Surat Kendaraan Yang Terbayarkan

8.000.000,00 7.880.000,00 98,50%

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Dan Perlengkapan Kebersihan

40.000.000,00 40.000.000,00 100,00%

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah ATK Dan Perlengkapan Printer

60.000.000,00 59.189.000,00 98,65%

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan

100.000.000,00 92.370.000,00 92,37%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10.000.000,00 10.000.000,00 100,00%

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Yang Diadakan

65.000.000,00 65.000.000,00 100,00%




Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

5.000.000,00 5.000.000,00 100,00%

Penyediaan Makanan Dan Minuman

Jumlah Makan Dan Minum Ringan Rapat Yang Disediakan

55.000.000,00 55.000.000,00 100,00%

Rapat-rapat Kordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah

299.047.000,00 295.877.426,00 98,94%

Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan

Jumlah Tenaga Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan

92.954.000,00 88.671.500,00 95,39%


Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

50.000.000,00 49.890.000,00 99,78%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor Yang Terawat Dengan Baik

75.000.000,00 74.900.000,00 99,87%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Jumlah Mobil Jabatan Yang Terpelihara Dengan Baik

28.000.000,00 27.796.600,00 99,27%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara Dengan Baik

86.800.000,00 85.665.600,00 98,69%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara Dengan Baik

85.000.000,00 85.000.000,00 100,00%



Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan

35.000.000,00 34.998.000,00 99,99%


Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Kapasitas Perencana Pembangunan Daerah

Jumlah Pelatihan Dan Bimbingan Teknis Yang Diikuti Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

60.000.000,00

90.000.000,00

59.200.000,00

86.402.500,00

98,67%

96%


Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang Diselesaikan

5.000.000,00 4.780.500,00 95,61%

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Julah Dokumen Laporan Semesteran Yang Diselesaikan

5.000.000,00 4.612.500,00 92,25%

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Yang

5.000.000,00 4.362.500,00 87,25%




Diselesaikan

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Yang Disusun

45.000.000,00 44.429.000,00 98,73%

Tabel. 3.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN

(KINERJA UTAMA) TARGET REALISASI % Realisasi1 TERWUJUDNYA PERENCANAAN

PEMBANGUNAN YANG PARTISIPASIF DAN TERWUJUD DALAM KEGIATAN

% RENCANA KEGIATAN HASIL MUSRENBANG YANG DIAKOMODIR PADA RKPD

85% 86,39% 101,64% 1.489.000.000,00 1.436.828.126,00 96%

% KEGIATAN SESUAI DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN

91% 94,36% 103,69% 1.150.000.000,00 1.007.389.750,00 88%

2 90% 93,55% 103,94% 4.399.047.000,00 4.053.294.947,00 92%

91% 97,22% 106,84% 645.000.000,00 592.086.250,00 92%


PROSENTASE TUGAS POKOK DAN FUNGSI DENGAN BAIK

100% 100% 100% 1.301.486.940,00

9.022.348.000,00 8.391.086.013,00 100%

PROSENTASE ANGGARAN

MENINGKATNYA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

% CAPAIAN TARGET KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH SKALA KABUPATEN

KINERJANO

INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA

ANGGARAN REALISASI

% PERANGKAT DAERAH YANG BERKINERJA BAIK (REALISASI KINERJA ≥76%)

1.339.301.000,00 97%

JUMLAH

Tabel. 3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO SASARAN INDIKATOR

SASARAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA

CAPAIAN TINGKAT EFISIENSI

KINERJA ANGGARAN

(KINERJA UTAMA) ( % ) ( % ) ( % ) 1 TERWUJUDNYA PERENCANAAN

PEMBANGUNAN YANG PARTISIPASIF DAN TERWUJUD DALAM KEGIATAN

% RENCANA KEGIATAN HASIL MUSRENBANG KECAMATAN YANG DIAKOMODIR PADA RKPD

101.64 96 5.64

% KEGIATAN SESUAI DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN

103.69 88 15.69


% CAPAIAN TARGET KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH SKALA KABUPATEN

103.94 92 11.94

% PERANGKAT DAERAH YANG BERKINERJA BAIK (REALISASI KINERJA ≥76%)

106.84 92 14.84


% TUGAS POKOK DAN FUNGSI DENGAN BAIK

100 97 3



c. Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak

terlepas dari sistem perencanaan yang mengacu dari target kinerja sasaran yang

ingin dicapai. Bappeda Kabupaten Lamongan mempunyai 12 program dan 77

kegiatan untuk menunjang pencapaian target sasaran. Dalam mencapai keberhasilan

tersebut Bappeda Kabupaten Lamongan menghadapi beberapa permasahan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

Permasalahan :

a. Belum semua Perangkat Daerah konsisten untuk melaksanakan dokumen

perencanaan yang telah dibuat;

b. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan antara Provinsi dan

Kabupaten/Kota serta antar SKPD sehingga terjadi tumpang tindihnya Dokumen

Perencanaan;

c. Belum optimalnya partisipasi stakeholders Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah.

d. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural

serta pelaksana di lingkungan Bappeda;

e. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya;

f. Belum adanya jabatan fungsional perencanaan untuk mendukung perencanaan

yang lebih berkualitas.

g. Terbatasnya data dasar yang up to date yang mendukung penyusunan rencana.

h. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang

tersusun secara sistematis dan akurat, dengan memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan



3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016

Akuntabilitas keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), mengingat alokasi anggaran yang disiapkan

oleh Pemerintah daerah dalam Perencanaan Pembangunan sebagaimana dalam APBD

2016, pada dasarnya untuk mendukung keberhasilan Tugas Pokok dan Fungsi yang

diemban Bappeda Kabupaten Lamongan. Namun demikian analisis capaian kinerja

efisiensi harus dilakukan untuk mendukung prinsip‐prinsip penganggaran.

1. Belanja

Anggaran Belanja Bappeda Kabupaten Lamongan tahun 2016 sebesar Rp

12.426.954.600,‐ dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6

Target Belanja Bappeda Kabupaten Lamongan

No. BELANJA ANGGARAN

1. Belanja Tidak Langsung 3.404.606.600

2. Belanja Langsung 9.022.348.000

Dari target tersebut pada tahun 2016 direalisasikan belanja sebesar Rp.

11.746.924.194,‐ atau tercapai sebesar 94,53 % dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.7

Realisasi Belanja Bappeda Kabupaten Lamongan

No. BELANJA ANGGARAN

1. Belanja Tidak Langsung 3.355.819.181

2. Belanja Langsung 8.391.105.013

Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana

tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam

mencapai sasaran pembangunan, Tahun Anggaran 2016 Bappeda Kabupaten

Lamongan menganggarkan belanja langsung sebesar Rp 9.022.348.000,‐



dengan realisasi anggaran sebesar Rp 8.391.105.013,‐ atau 93% yang secara

rinci dapat dilihat pada table di bawah ini ;

Tabel 3.8 Jumlah Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016 KODE

Program Dan Kegiatan Anggaran Realisasi PROGRAM/KEGIATAN

1 06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 06 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,000,000.00 3,000,000.00

1 06 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

121,500,000.00 103,864,314.00

1 06 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

8,000,000.00 7,880,000.00

1 06 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 40,000,000.00 40,000,000.00

1 06 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 60,000,000.00 59,189,000.00

1 06 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

100,000,000.00 92,370,000.00

1 06 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10,000,000.00 10,000,000.00

1 06 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

65,000,000.00 65,000,000.00

1 06 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan

5,000,000.00 5,000,000.00

1 06 01 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman 55,000,000.00 55,000,000.00

1 06 01 18 Rapat‐rapat Kordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah

299,047,000.00 295,877,426.00

1 06 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan

92,954,000.00 88,671,500.00

1 06 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 06 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 50,000,000.00 49,890,000.00

1 06 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 75,000,000.00 74,900,000.00

1 06 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 28,000,000.00 27,796,600.00

1 06 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

86,800,000.00 85,665,600.00

1 06 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

85,000,000.00 85,000,000.00

1 06 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 06 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

35,000,000.00 34,998,000.00



KODE Program Dan Kegiatan Anggaran Realisasi

1 06 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 06 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 60,000,000.00 59,200,000.00

1 06 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 06 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5,000,000.00 4,780,500.00

1 06 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5,000,000.00 4,612,500.00

1 06 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

5,000,000.00 4,362,500.00

1 06 06 07 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

45,000,000.00 44,429,000.00

1 06 18 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1 06 18 06 Studi Manajemen Kapasitas Jalan Sukodadi ‐ Banjarwati

150,000,000.00 142,757,500.00

1 06 18 07 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

425,000,000.00 419,294,000.00

1 06 18 08 Revisi Rencana Tata Ruang 345,000,000.00 334,674,750.00

1 06 18 09 Pengawasan Pemanfaatan Ruang 55,000,000.00 46,796,000.00

1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 06 21 05 Penyusunan RPJMD 2016 ‐ 2020 285,000,000.00 241,802,750.00

1 06 21 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

200,000,000.00 182,523,000.00

1 06 21 14 Penyusunan KUA Kabupaten Lamongan 150,000,000.00 116,528,000.00

1 06 21 15 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

190,000,000.00 186,630,250.00

1 06 21 16 Penyusunan KUPA Kabupaten Lamongan 150,000,000.00 132,370,000.00

1 06 21 17 Penyusunan PPAS Kabupaten Lamongan 150,000,000.00 128,287,000.00

1 06 21 18 Penyusunan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Lamongan

150,000,000.00 136,248,500.00

1 06 21 19 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

100,000,000.00 98,425,000.00

1 06 21 20 Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan 175,000,000.00 165,760,000.00

1 06 21 21 Koordinasi Penyusunan LKPJ (Penyusunan LKPJ)

250,000,000.00 249,825,500.00




1 06 21 28 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

150,000,000.00 144,126,000.00

1 06 21 35 Penyusunan Profil Kabupaten Lamongan 80,000,000.00 77,255,000.00

1 06 21 36 Visualisasi Hasil‐hasil Pembangunan 75,000,000.00 67,648,000.00

1 06 20 37 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

100,000,000.00 78,030,000.00

1 06 20 38 Peningkatan Kapasitas Perencana Pembangunan Daerah

90,000,000.00 86,402,500.00

1 06 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1 06 22 09 Fasilitasi Program Inovasi Pembangunan Daerah

105,00,000.00 86,227,247.00

1 06 22 10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Minapolitan dan Agropolitan

30,000,000.00 29,831,250.00

1 06 22 11 Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)

210,000,000.00 209,374,150.00

1 06 22 16 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD ‐ GRK)

30,000,000.00 28,260,000.00

1 06 22 21 Strategi Pemerataan Pembangunan Ekonomi

90,000,000.00 87,726,000.00

1 06 22 22 Review Masterplan Kawasan Agropolitan 75,000,00.00 74,461,250.00

1 06 22 23 Review Masterplane Kawasan Minapolitan 75,000,000.00 74,421,750.00

1 06 22 25 Penyusunan Makro Ekonomi Kabupaten Lamongan

70,000,000.00 64,442,500.00

1 06 22 2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

25,500,000.00 25,200,000.00

1 06 22 28 Evaluasi Efektivitas Program Pertanian 37,000,000.00 36,700,000.00

1 06 23 Program Perencanaan Sosial Budaya

1 06 23 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan

80,000,000.00 75,849,000.00

1 06 23 07 Evaluasi dan Pemantapan Pencapaian MDGS Kabupaten Lamongan

90,000,000.00 86,581,250.00

1 06 23 13 Perencanaan Pengembangan Literasi Kabupaten Lamongan

90,000,000.00 85,267,000.00

1 06 23 14 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya

50,000,000.00

49,919,500.00

1 06 23 15 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Komprehensif

85,000,000.00

77,205,500.00

1 06 23 16 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan

75,000,000.00 73,077,300.00




1 06 23 17 Focus Group Discussion (Peningkatan Pembangunan Manusia) Kabupaten Lamongan

100,000,000.00 97,673,750.00

1 06 23 18 Kajian Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan RSUD Kabupaten Lamongan

50,000,000.00 48,436,500.00

1 06 23 19 Koordinasi & Sinkronisasi Program Kabupaten Sehat

225,000,000.00 216,289,400.00

1 06 23 20 Pengembangan Kota Layak Anak 75,000,000.00 63,600,000.00

1 06 23 21 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak‐hak Anak

75,000,000.00 70,912,000.00

1 06 23 22 Pengembangan Kebijakan Program Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

75,000,000.00 72,100,000.00

1 06 23 23 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

90,000,000.00 85,714,750.00

1 06 23 24 Evaluasi Pelaksanaan Mdg'S Dan Persiapan Pelaksanaan Sdg'S Kabupaten Lamongan

155,000,000.00 7,600,000.00

1 06 23 26 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

40,000,000.00 39,010,000.00

1 06 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA

1 06 24 04 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air

150,000,000.00 148,160,000.00

1 06 24 05 Fasilitasi Pendampingan Program Air Bersih dan Sanitasi

100,000,000.00 91,642,300.00

1 06 24 06 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

100,000,000.00 89,643,000.00

1 06 24 07 Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat

100,000,000.00 87,557,500.00

1 06 24 09 Penyusunan Master Plan Frontage Road Lamongan ‐ Deket

300,000,000.00 273,451,750.00

1 06 24 10 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi

50,000,000.00 46,549,750.00

1 06 24 11 Penyusunan Dokumen Sarana Dan Prasarana Wilayah Dan Perhubungan Kabupaten Lamongan

90,000,000.00 84,518,000.00

1 06 24 12 Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPI2M) Bidang Keciptakaryaan

100,000,000.00 97,667,750.00

1 06 24 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Kegiatan Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi) P2D2

180,047,000.00 172,496,000.00

1 06 24 16 Penyusunan Manajemen Drainase Ibukota Kecamatan

185,000,000.00 166,888,250.00

1 06 24 17 Fdg Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

30,000,000.00 30,000,000.00




1 06 24 18 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase Dan Sanitasi Perkotraan

57,50,000.00 56,607,000.00

1 06 26 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan

1 06 26 01 Koordinasi Program Penanggulangan Masalah Kemiskinan

225,000,000.00 212,436,776.00

1 06 26 02 Sistem Informasi Pembangunan Daerah 50,000,000.00 49,693,000.00

1 06 26 03 Sosialisasi Buku Lamongan Dalam Angka 55,000,000.00 54,428,250.00

1 06 26 04 Sosialisasi Buku Kecamatan Dalam Angka 70,000,000.00 67,513,000.00

1 06 26 05 Sistem Informasi Program Penanggulangan Kemiskinan

50,000,000.00 49,453,000.00

1 06 26 06 Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat

70,000,000.00 67,992,500.00

1 06 26 07 Kajian Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa

50,000,000.00 48,669,500.00

1 06 26 08 Sinkronisasi Program Prioritas Daerah dengan Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan

109,000,000.00 104,376,900.00

1 06 26 09 Review Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

94,000,000.00 93,610,000.00

1 06 26 10 Penyusunan Analisis Ketenagakerjaan 95,000,000.00 95,000,000.00

Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai merupakan belanja konpensasi dalam bentuk gaji

dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai

negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

oleh Undang‐Undang, tahun anggaran 2016 di Bappeda Kabupaten

Lamongan menganggarkan belanja tidak langsung sebesar Rp 3.404.606.600,‐

sedangkan realisasinya sebesar Rp 3.355.819.181,‐ atau 98,57% .



BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Secara garis besar pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan pembangunan

daerah telah dapat dilaksanakan sesuai dengan time schedule dan hasil (outcome) yang

diharapkan. Seluruh penggunaan dana dari APBD Kabupaten, baik kegiatan yang bersifat

rutin maupun pembangunan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip‐

prinsip penganggaran, yakni efektif dan efisisensi.

Dari evaluasi kinerja dan analis kinerja yang tercantum di atas, tampak bahwa

Bappeda Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu tahun 2016 telah melaksanakan

tugasnya dengan tingkat keberhasilan mencapai 100,76%. Dengan tolok ukur yang

terukur ini dapat dikatakan Akuntabilitas Kerja Bappeda Kabupaten Lamongan

memperoleh kredit point Sangat Berhasil.

Dan dari segi anggaran Tahun 2016 plafon dana yang dianggarkan adalah

sebesar Rp. 9.022.348.000,‐ dan realisasinya adalah sebesar Rp. 8.391.105.013,‐ atau

sebesar 93% dari dana yang disediakan sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp.

631.242.987,‐ dan dikembalikan ke Kas Daerah.

Mutu kebanggaan ini merupakan cambuk bagi pelaksanaan kerja di tahun

mendatang, mengingat tingkat tuntutan masyarakat dalam layanan prima semakin tinggi

dan tingkat tantangan teknologi dan keterbatasan dana semakin menambah daftar yang

harus diatasi. Diharapkan dengan evaluasi kinerja dan analisis kinerja ini menjadikan

Bappeda Kabupaten Lamongan semakin dewasa dan bijak menghadapi semua

permasalahan yang timbul di masa mendatang

4.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan kinerja yang telah dicapai,

diperlukan adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak terkait pelaksanaan

tugas, pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Lamongan. Upaya‐upaya yang dilakukan

agar pelaksanaan lebih baik di tahun mendatang adalah dalam bentuk :



1. Adanya dukungan dan kerjasama dari pihak legislatif terhadap kelancaran

pendanaan program sehingga kegiatan dapat terselenggara dengan baik

2. Meningkatkan koordinasi antar instansi / SKPD dalam hal perencanaan,

pengendalian dan pengawasan terutama yang berkenaan dengan pembangunan

dan rehabilitasi sarana prasarana yang menyangkut hajat hidup orang banyak

3. Menampung masukan / aspirasi dan kritik dari masyarakat yang menyangkut

peningkatan pembangunan sarana umum demi terwujudnya Good Governance

4. Peningkatan Sumber Daya Aparatur bidang perencanaan pembangunan melalui

pendidikan dan latihan teknis baik yang dilakukan Kabupaten, propinsi maupun

nasional.

Demikian laporan ini disusun, semoga Allah SWT senantiasa memberi

petunjuk dan bimbinganNya kepada kita semua. Amien

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN

LAMONGAN

Drs. ARIS WIBAWA, MM

Pembina Utama MUda

NIP. 19660125 199303 1 008

Documents

BAPPEDA Kabupaten Lamongan · Kinerja Instansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi ... kinerja dari setiap kegiatan yang dikerjakan terutama dalam segi