BARANG MILIK NEGARA

KPKNL SURABAYA

BIMBINGAN DAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN, PENGADAAN, PENYALURAN, INVENTARISASI, PENYIMPANAN DAN

PERAWATAN SERTA PENGHAPUSAN SARANA DAN PRASARANA PENGADILAN

DEFINISI

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atauberasal dari perolehan lainnya yang sah.

(Pasal 1 PP No.6 Tahun 2006)

LBMNT TA 2010

• Disusun berdasarkan data BMN dari 77 (tujuh puluh tujuh)

Kementerian Negara/Lembaga selaku Pengguna Barang.

31 Desember 2010

Aset Lancar 33.407.189.155.844

Aset Tetap 1.210.240.666.613.153

Aset Lainnya 22.088.609.763.262

BMN Tidak Teridentifikasi

Total Aset 1.265.736.465.532.259

Sumber: Laporan BMN 2010 unaudited DJKN, Kemenkeu.

PENGELOLAAN BMNPARADIGMA LAMA

•Dasar Hukum

•KMK No. 350 tahun1994

•KMK No. 470 tahun1994

•Pengertian BM/KN

•Hirarkis PengelolaanBM/KN

•Kepemilikan

•Peran Kemenkeu

PARADIGMA BARU

•Dasar Hukum

•UU No.17 Tahun 2003

•UU No. 1 Tahun 2004

•PP No. 6 Tahun 2006

•PMK No.96 Tahun2007

•Pengertian BMN

•Hirarkis PengelolaanBMN

•Kepemilikan

•Peran Kemenkeu.

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN BMN

Adanya pemisahan peran antara pengelola danpengguna (pasal 42, 43, dan 44 UU No. 1/2004), terutamamengenai hak dan kewajiban;

Barang Milik Negara yang diperlukan bagipenyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerahtidak dapat dipindahkan (Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004). Dengan demikian, pemanfaatan BMN diarahkan untuk penyelenggaraan Tupoksi.

Penjualan BMN prinsipnya dilakukan dengan caralelang, kecuali dalam hal-hal tertentu yang pengaturanlebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah (Pasal 48 UU No. 1 Tahun 2004).

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN BMN

BMN yang berupa tanah yang dikuasai PemerintahPusat harus disertifikatkan atas nama pemerintahRepublik Indonesia yang bersangkutan (Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004).

Bangunan Milik Negara harus dilengkapi dengan buktistatus kepemilikan dan ditatausahakan dengan tertib(Pasal 49 ayat (2) UU No. 1/2004).

BMN dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan, dilarang digadaikanatau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman, dan dilarang untuk dilakukan penyitaan (Pasal 49 ayat(4) dan (5) serta pasal 50 huruf c dan d UU No. 1 Tahun2004).

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN BMN

Penggunaan BMN sebatas untuk penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi departemen/lembaga yang bersangkutan

(pasal 6 ayat 2e dan pasal 8 ayat 2d PP 6/2006)

Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan oleh

Pengguna untuk penyelenggaraan tupoksi wajib diserahkan

(pasal 49 ayat 3 UU 1/2004 dan pasal 16 ayat 2 PP 6/2006)

kepada Pengelola Barang, untuk:

• Dialihkan status penggunaan kepada Pengguna Barang

lainnya;

• Dimanfaatkan;

• Dipindahtangankan.

UU NOMOR 17 TAHUN 2003UU NOMOR 1 TAHUN 2004

P P NOMOR 6 TAHUN 2006 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN P P NOMOR 38 TAHUN 2008

• Permenkeu No. 96/2007 tentang TataCara Penggunaan, Pemanfaatan,

Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN

• Permenkeu No. 97/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN

• Permenkeu No. 120/2007 tentang Penatausahaan BMN

• Permenkeu No. 179/2009 tentang Penilaian BMN

• Permenkeu No. 186/2009 tentang Sertifikasi BMN tanah

• Permenkeu No. 226/2011 tentang Perencanan Kebutuhan BMN

• Permenkeu No. 250/2011 tentang BMN IDLE

• Permenkeu No. 33/2012 tentang Tata Cara Sewa BMN

HIRARKIS PERATURAN PENGELOLAN BMN

ASAL PEROLEHAN

Hibah/sumbanganPerjanjian/kontrakPeraturan perundang-undanganPutusan pengadilan

PERTANGGUNGJAWABAN

Aset Lancar Persediaan

Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset Lain-lain Aset Tidak Berwujud Kerjasama Pihak Ketiga Aset yang tidak digunakan

PenggunaanPemanfaatan

- Sewa- Pinjam pakai- KSP- BGS/BSG

PENGELOLAANPemindahtanganan

- Penjualan- Hibah- Tukar-menukar- PMP

Penghapusan

PENGELOLAAN

Termasuk : Dana Dekonsentrasi/

Tugas Pembantuan; Bagian Anggaran

Pembiayaan dan Perhitungan (999.08)

BLU

RUANG LINGKUP

BMN

Slide 9

Jenis belanja:- - Belanja barang (52)- - Belanja modal (53)- - Belanja hibah (56)- - Bantuan sosial (57)- - Belanja Lain-lain (58)

APBN

Perolehan Lain yang

sah

10

Menteri/Pimp LembagaSelaku

Pengguna Barang

Menteri KeuanganSelaku

Pengelola Barang

Pengguna BarangLainnya

Pihak Lain (SelainKementerian/

Lembaga)

Perolehan BMN

Penyelesaian Dok. Kepemilikan

Penetapan

Status Penggunaan

BMN

Penggunaan sebatas

untuk penyelenggaraan

tupoksi

Barang Milik Negara:

•Tidak sesuai Tupoksi

•Berlebih

Tanah / bangunanyg telah diserahkan

Tindak Lanjut:• Pengalihan Status

Penggunaan• Pemanfaatan• Pemindahtanganan

Tanah/bangunan idle

wajib diserahkan kpd

Pengelola Barang

Penggunaan sebatas

utk penyelenggaraan

tupoksi

Fungsi Pelayanan

Pemindahtanganan:

Jual

Tukar menukar

Hibah

PMPP

Pemanfaatan:SewaKSP

BSG/BGSPinjam pakai

Non tanah dan bangunan Persetujuan

pemanfaatan dan

pemindahtanganan

Fungsi Budgeter

SertifikasiPenertiban Barang Milik Negara

Slide7

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN No. tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah

BMN atas tanah harus disertifikatkan atas nama

Pemerintah RI cq. Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang

menguasai/ menggunakan BMN.

Memberikan kepastian hukumMemberikan perlindungan hukum kepada pemegang

hak atas tanahMelaksanakan tertib administrasi BMN berupa tanahMengamankan BMN berupa tanah

186/PMK.06/200924/2009

K/L

KEMENTERIAN

KEUANGANBPN

Pengajuan anggaran Pelaporan Usulan penetapan

status penggunaan

Inventarisasi & identifikasi Menyelesaikan masalah

penguasaan/persertifikatan Mengajukan permohonan

sertifikasi

PENGGUNA BARANG PENGELOLA BARANG

PENETAPAN STATUS

PENGGUNAAN

PERSIAPAN

PENGAJUAN USULAN

PENDAFTARAN, PENCATATAN, PENYIMPANAN

DOKUMEN

PENDAFTARAN, PENCATATAN, PENYIMPANAN

DOKUMEN

Prosedur Penetapan Status Penggunaan Tanah/Bangunan

12

Data/Dokumen Pendukung PermohonanPenetapan Status PenggunaanTanah/Bangunan, antara lain:

1. Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN;

2. Dokumen Pendukung Kepemilikan;

a. Sertifikat untuk tanah.

b. IMB untuk bangunan.

3. Nilai Perolehan;

4. Nilai Wajar/NJOP pada saat diajukan.

13

Prosedur Alih Status Penggunaan AntarPengguna Barang

PENGGUNA BARANGPENERIMA

PENGGUNA BARANGPENGALIH

PENGELOLA BARANG

PERSETUJUAN ALIH STATUS

PENGGUNAAN

PERSIAPAN

PENGAJUAN USULAN;

PERSIAPAN

Kesediaan Menerima

BA – ST BA – ST

USULAN PENGHAPUSANUSULAN PENETAPATAN

STATUS

SESUAI TATACARA PENGHAPUSAN

SESUAI TATACARA PENETAPAN STATUS

14

Data/Dokumen Pendukung Permohonan PengalihanStatus Penggunaan BMN, antara lain:

1. Usulan Alih Status Penggunaan BMN;

2. Penjelasan;

3. Pertimbangan;

4. Keputusan Penetapan Status;

5. Pernyataan Kesediaan menerima dari Pengguna Barang yangakan menerima;

6. Dok.pendukung, seperti:a. Dokumen Pendukung Kepemilikan;

• Sertifikat untuk tanah;• IMB untuk bangunan;• BPKB, STNK, sejenisnya Barang Bergerak bersurat

kepemilikan;b. Nilai Perolehan;c. Nilai Wajar/NJOP pada saat diajukan.

15

Pemanfaatan BMN Sewa

Pinjam Pakai

Kerjasama Pemanfaatan

Bangun Guna Serah / Bangun Serah Guna

16

Merupakan pendayagunaan BMN yang tidak dipergunakan

sesuai tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga

dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan

bangunb guna serah/bangun serah guna dengan tidak

mengubah status kepemilikan.

KETENTUAN POKOK:

Dilakukan terhadap BMN yang tidak digunakan untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Dapat dilakukan terhadap sebagian BMN yang tidak

dipergunakan pengguna barang, sepanjang menunjang

tugas pokok dan fungsi

Tidak mengubah status kepemilikan

P

E

M

A

N

F

A

A

T

A

N

17

Definisi

Sewa adalah pemanfaatan BMNoleh pihak lain dalam jangkawaktu tertentu dan menerimaimbalan uang tunai.

18

Sewa BMN

Prosedur Sewa Tanah/Bangunan pada Pengelola Barang

PENGELOLA BARANG PIHAK KETIGA

19

PENELITIAN

PENETAPAN T/B

PERSETUJUAN

PERPANJANGAN

PENYERAHAN BMN KEMBALI

SEWA SELESAI

PENYETORAN SEWA

PERJANJIAN

PERJANJIAN

PEMBENTUKAN TIM

PENILAIAN

PENATAUSAHAAN

Prosedur Sewa Sebagian Tanah/Bangunan & SelainTanah/Bangunan pada Pengguna Barang

PENGGUNA BARANG PENGELOLA BARANG PIHAK KETIGA

20

PENGAJUAN USULAN PENELITIAN

PERSETUJUANKEPUTUSAN PELAKSANAAN SEWA

PENYETORAN SEWA

PERJANJIAN PERJANJIAN

PERPANJANGAN

PENYERAHAN BMN KEMBALI

SEWA SELESAI

LAPORAN

Data/Dokumen Pendukung PermohonanPenyewaan BMN, antara lain:

Untuk sebagian tanah dan bangunan:

1. Pertimbangan penyewaan;

2. Bukti kepemilikan;

3. Gambar lokasi;

4. Luas yang akan disewakan;

5. Nilai perolehan dan NJOP tanah dan ataubangunan;

6. Data transaksi sebanding dan sejenis;

7. Calon penyewa;

8. Nilai sewa;

9. Jangka waktu penyewaan.

21

Untuk selain tanah danbangunan:

1. Pertimbangan mengenai calonpenyewa;

2. Hasil penelitian mengenaikelayakan kemungkinanpenyewaan barang miliknegara selain tanah dan/ataubangunan dimaksud;

3. Nilai sewa;

4. Jangka waktu penyewaan.

Pengertian

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaanBMN antara Pemerintah Pusat denganPemerintah Daerah dalam jangka waktutertentu tanpa menerima imbalan dan setelahjangka waktu berakhir, BMN diserahkankembali kepada Pemerintah Pusat.

22

Pinjam Pakai

Prosedur Pinjam Pakai oleh Pengguna Barang

PENGELOLA BARANG PENGGUNA BARANG PEMERINTAH DAERAH

23

PERMOHONANPENGKAJIAN

PERSETUJUAN PERJANJIAN

PELAKSANAAN PINJAM PAKAI

PENYERAHAN BMN KEMBALI

PERJANJIAN

LAPORAN

PINJAM PAKAI

BERAKHIR

Data/Dokumen Pendukung

Untuk sebagian tanah dan bangunan:

1. Usulan pinjam pakai yang memuat

pertimbangan yang mendasari diajukannya

permintaan.

2. Jenis dan spesifikasi barang.

3. Detil peruntukan dan jangka waktu pinjam

pakai.

24

Pengertian

Kerjasama Pemanfaatan adalahpendayagunaan BMN oleh pihak laindalam jangka waktu tertentu dalam rangkapeningkatan Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) dan sumber pembiayaanlainnya.

25

Kerja Sama Pemanfaatan(KSP)

Prosedur KSP Tanah/Bangunan pada Pengguna

BarangPENGGUNA BARANG PENGELOLA BARANG PIHAK KETIGA

26

PENGAJUAN USULAN PENGKAJIAN

PEMBENTUKAN TIM

PENILAIAN

PERSETUJUAN

TENDER

PENETAPAN MITRA

PERJANJIAN

PENYERAHAN BMN KE MITRA

PELAKSANAAN KSP

MONITORING

MONITORING

PERJANJIAN

PERPANJANGAN

PENYERAHAN BMN KEMBALI

KSP SELESAI

Prosedur KSP Selain Tanah/Bangunan

PENGGUNA BARANG PENGELOLA BARANG PIHAK KETIGA

27

PENGAJUAN USULAN PENGKAJIAN

PERSETUJUANPEMBENTUKAN TIM

TENDER PENETAPAN MITRA

PERJANJIAN

PENYERAHAN BMN KE MITRA

PELAKSANAAN KSP

MONITORING

PERJANJIAN

PERPANJANGAN

PENYERAHAN BMN KEMBALI

KSP SELESAI

PENELITIAN, PENGHITUNGAN KONTRIBUSI TETAP DAN

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

LAPORAN

Data/Dokumen Pendukung Permohonan KSP BMN, antara lain:

Untuk sebagian tanah danbangunan:

1. Bukti kepemilikan;

2. Gambar lokasi;

3. Luas yang akan di KSP kan;

4. Nilai perolehan dan NJOP tanahdan atau bangunan;

5. Pertimabangan yang mendasriusulan kerjasama pemanfaatan;

6. Jangka waktu kerjasamapemanfaatan.

28

Untuk selain tanah danbangunan:

1. Pertimbangan kerjasamapemanfaatan;

2. Nilai perolehan;

3. Fotocopy dokumenkepemilikan;

4. Kartu identitas barang;

5. Jangka waktu kerjasamapemanfaatan.

Surat KeputusanPelaksanaan

BGS/BSG

Menyerahkan ObyekBGS/BSG

Pengguna Barang

Disertai usulan BGS/BSG dan

dokumen pendukung berupa

lokasi/alamat, status&bukti

kempemilikan, luas, harga

perolehan/NJOP dan rencana

pembangunan

Sekurang-kurangnya memuat

obyek BGS/BSG, nilai

kontribusi dan rencana

kebutuhan, mitra BGS/BSG

dan jangka waktu

Pengelola Barang

Obyek BSG/BGS

Penilai

Mitra

Tim

KAS NEGARA

Meneliti Kelayakan

Menugaskan

Membentuk

LAPORAN

TENDER

Uang Kontribusitetap

BAST

KONTAK

Monitoring, evaluasi dan

penatausahaan

pelaksanaan BGS

Perhitungan

nilai limit

terendah

besaran

kontribusi

BGS/BSG

Pengkajian

Obyek

BGS/BSG,

menyiapkan hal-

hal yang bersifat

teknis, penelitian

indikasi biaya yg

diperlukan,

melakukan

tender calon

mitra BGS/BSG

Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSg Atas Tanah Pada Pengguna Barang

PENGERTIAN

BGS adalah pemanfaatan tanah pemerintah pusat oleh pihaklain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana berikutfasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebutdalam jangka tertentu yang telah disepakati dan selanjutnyadiserahkan kembali kepada Pengelola Barang setelah jangkawaktu berakhir.

30

BSG adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat olehpihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau saranaberikut fasilitasnya, kemudian diserahkan kepada PengelolaBarang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebutdalam jangka yang telah disepakati.

BGS & BSG

Data/Dokumen Pendukung BGS & BSG:

1. Usulan BGS/BSG;

2. Dokumen pendukung lokasi dan alamat;

3. Status dan bukti kepemilikan;

4. Luas;

5. Harga perolehan/NJOP;

6. Rencana pembangunan gedung yang diinginkan

penyediaan bangunan dan fasilitasnya.

31

Pemindahtanganan BMN

Penjualan

Tukar - Menukar

Hibah Penyertaan Modal Pemerintah Pusat

32

Penjualan

33

Pengertian

Penjualan adalah pengalihankepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantiandalam bentuk uang.

Prosedur Penjualan BMN

Uraian Pengguna Pengelola Tim Penilai Penerima

1. Pengguna Bentuk Tim Internal

2. Teliti data administrarif

3. Hasil penelitian

4. Usulan

5. Penilaian

5. Penelitian/proses

6. Setuju

7. SK Penjualan

8. BA Serah terima

9. Laporan

10. SK Hapus (DBMN)

34

Tukar Menukar

35

Pengertian

Tukar Menukar adalah pengalihankepemilikan BMN yang dilakukan antarapemerintah pusat dengan pemerintah daerahatau dengan pihak lain, dengan menerimapenggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.

Prosedur Tukar-Menukar BMNPENGGUNA BARANG PENGELOLA BARANG PIHAK KETIGA

PENGAJUAN USULAN PENELITIAN

IJIN PRINSIPPEMBENTUKAN TIM

PENGAJUAN IJIN PELAKSANAAN

PERJANJIAN

PEMBANGUNAN ASET PENGGANTI

IJIN PELAKSANAAN

PERJANJIAN

PENILAIAN

SERAH TERIMA SERAH TERIMA

PENGHAPUSAN DAN PENCATATAN

PENGHAPUSAN DAN PENCATATAN

36

Pengertian

Hibah adalah pengalihankepemilikan BMN dari PemerintahPusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpamemperoleh penggantian.

37

H i b a h

Prosedur Hibah BMNUraian Pengguna Pengelola Tim Penerima

1. Pengguna BentukTim Internal

2. Teliti data administrarif

3. Hasil penelitian

4. Usulan hibah

5. Penelitian/proses

6. Setuju

7. BA Serah Terima

8. SK Hapus (DBP)

9. Laporan

10. SK Hapus (DBMN)

38

Definisi

PMPP adalah pengalihan kepemilikan BMN darisemula kekayaan negara yang tidak dipisahkanmenjadi kekayaan negara yang dipisahkan untukdiperhitungkan sebagai modal/saham negarapada BUMN, BUMD, atau Badan Hukum lain yang dimiliki Negara/Daerah.

39

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP)

Pengertian dan Tujuan

40

1. Penghapusan adalah tindakan menghapus catatan barangmilik negara dari:

– Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang

– Daftar Barang Milik Negara oleh pengelola barang

dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yangberwenang.

2. Tujuan penghapusan

membebaskan kuasa pengguna dan/atau penggunadan/atau pengelola barang dari tanggung jawabadministrasi dan fisik atas barang yang berada dalampenguasaannya.

PENGHAPUSAN

Pengguna Barang Pengelola Barang Pihak Lain

KONSEPSI PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

PengkajianUsulan

Penelitian fisik & administratif

Penilaian BMN

Berita acara serah terima

Berita acara serah terima

Surat PersetujuanPemindahtanganan

PelaksanaanPemindahtanganan

Usul Pemindahtanganan

SK Penghapusandaftar barang

pengguna

PelaksanaanPemindahtanganan

Surat PersetujuanPemindahtanganan

SK Penghapusan daftar barang milik

negara

Laporan Pelaksanaan

Laporan Pelaksanaan

PelimpahanKewenangan

42

KMK Nomor 31/KM.6/2008 tgl 19 Juni 2008

No Jenis Kegiatan KPKNL Kanwil DJKN

1 Penetapan Status Penggunaan

o Tanah dan/atau bangunan - perbidang /unit (NP)

o Selain tanah dan/atau bangunan

• Ada bukti kepemilikan (NP)

• Tidak ada bukti kepemilikan (NP)

s.d 1 milyar

s.d 250 juta

25 – 250 juta

1 – 2,5 milyar

250 jt – 1 milyar

250 jt – 1 milyar

2 Pemanfaatan BMN

o Tanah dan/atau bangunan

• Sewa (NJOP)

• Pinjam Pakai (NJOP)

• Kerjasama Pemanfaatan (NJOP)

o Selain tanah dan/atau bangunan

• Sewa (NP)

• Pinjam Pakai (NP)

• Kerjasama Pemanfaatan (NP)

s.d 1 milyar

s.d 2 milyar

s.d 1 milyar

s.d 100 juta

s.d 500 juta

s.d 250 juta

1 – 5 milyar

2 – 10 milyar

1 – 2,5 milyar

100 – 500 juta

500 jt – 2,5 milyar

250 jt – 1 milyar

43

No Jenis Kegiatan KPKNL Kanwil DJKN

3 Penghapusan

o Tanah dan/atau bangunan (NP)

o Selain tanah dan/atau bangunan (NP)

s.d 250 juta

s.d 100 juta

250 – 500 juta

100 – 250 juta

4 Pemindahtanganan BMN

o Tanah dan/atau bangunan (NJOP)

o Selain tanah dan/atau bangunan (NP)

s.d 1 milyar

s.d 500 juta

1 – 2,5 milyar

500 jt – 1 milyar

KMK Nomor 31/KM.6/2008 tgl 19 Juni 2008

Keterangan:

• NJOP = Nilai tanah berdasarkan Surat Keterangan NJOP.

• NP = Nilai Perolehan.

44

Terima Kasih

45