Beda keterangan saksi dan keterangan ahli

A.  Pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam suatu proses peradilan, pembuktian merupakan hal yang penting dalam menentukan

keberhasilan pihah-pihak yang berperkara. Menang atau kalahnya para pihak yang berperkara

ditentukan dalam tahap pembuktian karena pembuktian merupakan landasan bagi para hakim

dalam menentukan memutuskan suatu perkara. Dengan demikian tujuan pembuktian adalah

untuk memperoleh putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Atau dengan kata

lain tujuan dari pembuktian adalah mencari atau menemukan kebenaran suatu peristiwa yang

digunakan sebagai dasar putusan hakim yang mrmpunyai akibat hukum[1].

A.    Jenis-jenis Alat Bukti

Dalam Peradilan Tata Usaha Negara di kenal 5 macam alat bukti, yaitu :

1.      Surat atau tulisan

2.      Keterangan ahli

3.      Keterangan saksi

4.      Pengakuan para pihak

5.      Pengetahuan hakim

1)  Surat atau tulisan

Menurut Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, berpendapat bahwa alat bukti surat atau tulisan

adalah : “segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk

mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai

pembuktian”.

Alat bukti tulisan adalah segala sesuatu yang memuata tanda-tanda bacaan yang bisa

dimengeti atu ayng mengandung pikiran tertentu. Surat sebagai alat bukti terdiri atas tiga jenis

yaitu

a.       Akta otentik yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, yang menurut

peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat ini dengan maksud untuk

dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya

b.      Akta dibawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pihak-pihak yang

bersangkutan dengan maksud untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau

peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya

c.       Surat-surat lain yang bukan akta[2]

Akta otentik ada dua macam, yaitu :

a. Akta yang dibuat oleh pejabat (Ambtelijk Akten)

b. Akta yang dibuat dihadapan pejabat (Partij Akten)

Aspek / unsur Ambtelijk Akten dan Partij Akten

a.       Inisiatif dari Pejabat yang bersangkutan karena jabatannya.Para pihak karena kepentingannya

b.      Isi akta:ditentukan oleh pejabat yang bersangkutan ber-dasarkan UU,ditentukan oleh para pihak

c.       Ditanda tangani oleh Pejabat itu sendiri tanpa pihak lain.Para pihak dan pejabat yang

bersangkutan serta saksi-saksi

d.      Kekuatan bukti tidak dapat digugat kecuali dinyatakan palsu. Dapat digugat dengan pembuktian

sebaliknya

2.      Keterangan Saksi

Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterngan itu berkenaan dengan hal

yang dialami, dilihat, ata didengar oleh saksi sendiri[3].

Setiap orang pada prinsipnya wajib untuk memberikan kesaksian apabila dibutuhkan oleh

pengadilan, tetapi tidak semua orang dapat menjadi saksi. Ada beberapa saksi yang dilarang atau

tidak diperbolehkan di dengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana di atur dalam pasal 88

UPTUN sebagai berikut :

a.       Keluarga sedarah atau semenda menurut garus keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai

derajat ke dua dari salah satu pihak yang bersengketa

b.      Istri atau suami salah satu pihak yang bersangkutan meskipun sudah bercerai

c.       Anak yang belum berusia tujuh belas tahun

d.      Orang sakit ingatan

Ada beberapa orang yang meskipun berhak menjadi saksi tetapi berhak pula

mengundurkan diri sebagai saksi (pasal 89 UPTUN), yaitu :

a.       Saudara laki-laki dan perempuan, ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak

b.      Setiap orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala

sesuatu yang berhubungan dengan hal itu.

3.      Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan dibawah sumpah dalam

persidangan tentang hal yang diketahui menurut pengalamnnay dan pengetahuannya[4].

Kehadiran seorang ahli di persidangan adalah atas permintaan kedua belah pihak atau

salah satu pihak atau karena jabatannya. Hakim ketua sidang dapat menunjuk seseorang atau

beberapa orang ahli untuk memberikan keterangan baik dengan surat maupun tulisan, yang

dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuan dan

pengalamannya[5]. Keterangan ahli diperlukan untuk menambah keyakinan hakim mengenai

suatu persoalan di bidang tertentu, yang memang hanya bisa dijelaskan oleh ahli di bidang yang

bersangkutan, umpamanya ahli di bidang perbankan, ahli di bidang komputer, ahl balistik dan

lain-lain.

Dalam hal ini keterangan juru taksir dapat digolongkan sebagai keterangan ahli. Tetapi

mereka yang tidak dapat didengar sebagai saksi[6] dalam perkara itu, juga tidak dapat diangkat

sebagai ahli

Sehubungan dengan uraian di atas, terdapat perbedaan antara keterangan saksi dengan

keterangan ahli. Perbedaan itu diantaranya,[13] adalah :

Keterangan saksi

a.       Seorang (beberapa) saksi di panggil kemuka pengadilan untuk mengemukakan keterangan

tentang hal-hal yang ia lihat, di dengar, atau dialami sendiri

b.      Keterangan saksi harus lisan, bila tertulis maka jadi alat bukti tertulis

c.       Kedudukan saksi tidak boleh diganti dengan saksi lain kecuali sama-sama melihat, mendengar

dan menyaksikan peritiwa itu

Keterangan ahli

a.       Seorang (beberapa) saksi ahli dipanggil kemuka pengadilan untuk mengemukakan keterangan

berdasarkan keahliannya terhadap suatu peristiwa

b.      Keterangan saksi atau ahli bisa secara lisan ataupun tertulis

c.       Kedudukan seorang ahli dapat diganti dengan ahli yang lain yang sesuai dengan keahliannya.

4.      Pengakuan para pihak

Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia

mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan

oleh pihak lawan.

pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan

dapat diterima oleh hakim[7].

5.      Pengetahuan Hakim

Pengetahuan Hakim Adalah hal yang olehnya diketahui dan dityakini kebenarannya[8].

Melihat pada pengertian ini maka pengetahuan hakim dapat juga diartikan sebagai apa

yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh hakim dalam persidangan. Misalnya : sikap, perilaku,

emosional dan tindakan para pihak dalam memutus perkara. Tetapi pengetahuan hakim

mengenai para pihak yang diperoleh di luar persidangan tidak dapat dijadikan bukti dalam

memutus perkara.

Masalah keyakinan Hakim tidak dijelaskan didalam Undang-Undang Peratun, namun

menurut Dudu Duswara Machmudin[9]. secara teoritis ada beberapa teori sistem pembuktian

yang digunakan untuk membuktikan antara lain : teori sistem pembuktian berdasarkan atas

undang-undang secara positif, teori sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim semata,

teori sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang logis dan teori sistem

pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif

B.     Peranan Saksi dan Keterangan Ahli Dalam Putusan Hakim

Sebagaimana diketahui bahwa dalam proses pembuktian peradilan tata usaha negara sangat

dipengaruhi oleh surat gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat dalam melakukan

gugatannya. Dalam pembuktian persidangan penggugat mempergunakan alat-alat bukti tersebut

dalam gugatannya.

 Keterangan saksi dan keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang panting dalam

pembuktian perkara pada tahap sidang pengadilan. Hakim melakukan pemeriksaan terhadap

saksi dan keterangan ahli pada saat persidangan. Keterangan Saksi dan keterangan ahli pada

pemeriksaan di persidangan merupakan pedoman bagi hakim dalam melakukan putusannya.

Akan tetapi Keterangan seorang saksi ataupun keterangan ahli saja tidak cukup untuk

menyakinkan hakim dalam memutuskan perakaranya tersebut. Karena bisa saja keterangan saksi

yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya atau pun keterangan ahli yang satu dengan

keterangan ahli lainnya saling berbeda pandangan.

Dalam peradilan tata usaha alat bukti selain keterangan saksi dan keterangan ahli ada

Dalam penjelasan umum UU Nomor 5 Tahun 1986 angka 5 disebutkan bahwa : “…..

undang-undang ini mengarah pada ajaran pembuktian bebas”. Dengan arahan demikian secara

simplitik akan mudah dikatakan bahwa, ketetntuan hukum acara peradilan tata usaha negara

menurut UU PERATUN hanya bertumpu pada asas pembuktian bebas. Pada pasal 107 UU

peratun mengariskan bahwa

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian

pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti

berdasarkan keyakinan Hakim