Bentuk bentuk PT PT. Tertutup Tidak melakukan penawaran umum
atas sahamnya di pasar modal Tidak listing di pasar modal Tidak
melaksanakan pendaftaran di Bapepam Umumnya saham dikuasai oleh
beberapa orang saja Umumnya berupa perusahaan keluarga PT. Terbuka
(PT. Tbk) melakukan penawaran umum atas sahamnya di pasar modal
listing di pasar modal melaksanakan pendaftaran di Bapepam Umumnya
pemegang sahamnya banyak (karena saham ditawarkan kepada publik)
Tunduk pada UU Pasar Modal dan peraturan-peraturan Bapepam LK
Perusahaan Publik Memenuhi persyaratan jumlah pemegang saham yang
ditetapkan perundang-undangan pasar modal Tercatat di bursa
meskipun tidak melalkukan penawaran umum
PT. PERSERO Merupakan BUMN yang berbentuk Perseroan Lebih dari
50 % sahamnya dimiliki oleh Negara Dibentuk berdasarkan Peraturan
pemerintah Modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan
Tunduk pada UU BUMN dan UU PT serta UU Pasar Modal (jika melakukan
penawaran umum) PT Dengan Fasilitas Penanaman Modal PMA dan PMDN
tergantung pada asal modal yang dipergunakan
PT Dengan Fasilitas Penanaman Modal PMA dan PMDN tergantung pada
asal modal yang dipergunakan PMA jika didalamnya terdapat modal
asing dan menerima fasilitas penanaman modal Tunduk pada UUPT, UU
Pasar Modal jika melakukan penawaran umum (listing) dan UU
Penanaman Modal
Pendirian PT PRE-INCORPORATION ACTION (i) tindakan-tindakan
persiapan yang dilaksanakan oleh calon pendiri (calon pemegang
saham) dalam periode waktu sebelum Akta Pendirian ditandatangani
oleh pemegang saham dihadapan Notaris yang berwenang
(Pre-Incorporation Actions Pertama); (ii) tindakan-tindakan
persiapan yang dilakukan dalam periode waktu setelah Akta Pendirian
ditandatangani tetapi sebelum diperolehnya pengesahan Menkumham
atas Akta Pendirian dari perseroan tersebut (Pre- Incorporation
Actions Kedua). PRE-INCORPORATION ACTION PERTAMA Masuk dalam
kategori ini adalah semua tindakan-tindakan persiapan pendirian
dari calon pendiri/pemegang saham sebelum Akta Pendirian
ditandatangani. Contoh: pengangkatan konsultan independen untuk
pembuatan feasibility study project yang akan dijalankan perseroan,
dan pengeluaran biayanya. Semua hak dan kewajiban yang timbul dari
semua tindakan tersebut hanya akan mengikat atau beralih menjadi
hak dan kewajiban PT jika dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari
setelah perseroan tersebut menjadi badan hukum (Akta Pendirian
disahkan oleh Menhum) akan diselenggarakan RUPS yang mengesahkan
semua tindakan-tindakan tersebut. UUPT mengatur keputusan
ratifikasi yang akan diambil dalam RUPS tersebut wajib dihadiri
oleh semua pemegang saham PT tersebut dan keputusannya dengan suara
bulat. Jika RUPS ratifikasi tidak pernah diselenggarakan, maka
calon pendiri akan bertanggung jawab secara pribadi atas
tindakantindakan tersebut. PRE-INCORPORATION ACTION KEDUA Kategori
tindakan disini adalah tindakan-tindakan pengurusan PT dilakukan
dalam periode waktu setelah ditandatanganinya Akta Pendirian sampai
dengan sebelum diperolehnya
pengesahan Akta Pendirian oleh Menkeh. Contoh: pengangkatan
karyawan dan pembuatan kontrak business. Dalam periode waktu ini,
maka semua tindakan-tindakan pengurusan PT wajib dilakukan secara
bersama-sama oleh (i) semua Direksi, (ii) semua pendiri/calon
pemegang saham dan (iii) semua anggota Dewan Komisaris PT yang
bersangkutan. Pembuktian: dokumen/perjanjian telah
ditandatanganinya dan/atau telah diperolehnya persetujuan tertulis
dari semua wakil ketiga organ perseroan tersebut. Karena hukum (by
operation of law) Pre-Incorproration Actions Kedua yang telah
disetujui dan/atau dilakukan secara bersama oleh semua wakil ketiga
organ perseroan dianggap menjadi tanggung jawab PT (setelah PT
menjadi badan hukum). Tidak perlu lagi dilakukannya tindakan
ratifikasi RUPS. Jika ternyata Pre-Incorproration Actions Kedua
tidak dilakukan secara bersama-sama oleh semua perwakilan ketiga
organ PT, misalnya tindakan ini hanya dilakukan oleh semua pendiri
dan semua anggot Dewan Komisaris tanpa melibatkan semua Direksi,
maka tindakan ini hanya akan beralih kepada PT jika dalam jangka
waktu 60 hari setelah perseroan tersebut menjadi badan hukum akan
diselenggarakan RUPS yang mengesahkan semua tindakan-tindakan
tersebut. RUPS ini wajib dihadiri oleh semua pemegang saham dan
keputusannya disetujui oleh pemegang saham berdasarkan suara
bulat.
Pengesahan menteri Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri
harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari
terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi
keterangan mengenai dokumen pendukung. Apabila format isian dan
keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak
berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik.
Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan, pemohon yang
bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang
dilampiri dokumen pendukung. paling lambat 14 (empat belas) hari,
Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum
Perseroan yang ditandatangani secara elektronik. Daftar perseroan
diselenggarakan oleh Menteri Menteri mengumumkan dalam Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia:
a. akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4); b. akta perubahan
anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); c. akta perubahan anggaran dasar
yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.
