BENTUK PEMERINTAHAN KLASIKa.  Ajaran Plato ada 5 bentuk pemerintahan :     1. Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh kaum endekiawan

sesuai dengan pikiran keadilan.     2. Timokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang yang ingin

mencapai kemasyhuran dan kehormatan.     3.  Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh golongan hartawan.     4.  Demokrasi adalah bentuk pemerintahanyang dipegang oleh rakyat jelata.     5. Tirani adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang tiran (sewenang-

wenang) dan jauh dari keadilan.b.  Ajaran Aristoteles ada 6 bentuk pemerintahan :     1. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang demi

kepentingan umum.     2. Tirani adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang demi kepentingan

pribadi.     3. Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok

cendekiawan untuk kepentingan umum.     4. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendekiawan

demi kepentingan kelompoknya.     5. Politeia adalh bentuk Pemerintahan yang dipegang oleh seluruh rakyat untuk

kepentingan umum.     6. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang tertentu

demi kepentinagn sebagian orang.

c. Ajaran POLYBIOS yanitu dikenal denagn teori siklus Polybios, yang dapat digambarkan sbb:

Keterangan :

MONARKI adalah bentuk pemerintahan yang pada mulanya kekuasaannya atas nama rakyat dengan baik dan dipercaya tapi dalam perkembangannya penguasa (Raja)  tidak lagi menjalankan pemerintahan untuk kepentingan umum tapi menindas rakyat dan sewenang-wenang, maka bentuk ONARKMI bergeser menjadi TIRANI.

Dalam situasi pemerintahan TIRANI muncullah perlawanan dari kaum bangsawan dan pemerintahan diambil alih kaum bangsawan yang memperhatikan kepentingan umum, maka pemerintahan TIRANI  bergeser menjadi ARISTOKRASI.

ARISTOKRASI yang semula memperhatikan kepentingan umum tidak lagi menjalankan keadilan tapi hanya mementingkan diri dan kelompoknya sehingga pemerintahan ARISTOKRASI bergeser ke OLIGARKI.

Dalam pemerintahan OLIGARKI yang tidak memiliki keadilan, maka rakyat mengambil alih kekuasan untuk memperbaiki nasibnya. Rakyat menjalankan kekuasaan negara demi kepentingan rakyat, maka pemerintahan OLIGARKI bergeser ke DEMOKRASI.

Pemerintahan DEMOKRASI yang awalnya baik, lama kelamaan banyak diwarnai kekacauan , KKN, kebobrokan dan hukum sulit ditegakkan sehingga pemerintahan DEMOKRASI ini berpindah ke pemerintahan OKHLOKRASI.

Dari pemerintahan OKHLOKRASI ini muncul seorang yang berani dan kuat yang dengan kekerasan dapat memegang pemerintahan, maka pemerintahan OKHLOKRASI bergeser ke pemerintahan OLIGARKI kembali.

Dengan demikian menurut POLYBIOS antara pemerintahan yang satu dengan lainnya memiliki hubungan kausal (sebab dan akibat).BENTUK PEMERINTAHAN MONARKI (KERAJAAN)

             Bentuk pemerintahan monarki dapat dibedakan sebagai berikut:1. Monarki Absolut adalah bentuk pemerintahan suatu negara yang dikepalai oleh

seorang raja, ratu, syah, atau kaisar yang kekuasaannya tidak terbatas.  Raja merangkap  merangkap sebagai penguasa legislatif, eksekutif dan yudikatif yang disatukan dalam perbuatannya. Raja adalah Undang-undang itu sendiri. Contoh: Prancis di masa Raja Louis XIV semboyannya L’ etat C’est Moi (negara adalah aku).

2. Monarki Konstitusional adalah bentuk pemerintahan suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaanya dibatasi oleh undang-undang dasar (konstitusi).terjadinya monarki konstitusional ada 2 cara :

     a. Datang dari raja sendiri karena ia takut dikudeta. Contoh: Jepang dengan hak octroi.     b. Karena adanya revolusi rakyat kepada raja. Contoh Inggris yang melahirkan Bill of

Rights I tahun 1689, yordania, Denmark, Arab Saudi dan Brunai Darussalam.3. Monarki Parlementer adalah bentuk pemerintahan suatu negara yang dikepalai oleh

seorang raja dengan sistem parlemen (DPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.  Dalam monarki perlementer kekuasaan eksekutif dipegang oleh Kabinet (Perdana Menteri) yang bertanggung jawab kepada parlemen.  Fungsi raja sebagai kepala negara (simbol kekuasaan) dan tidak dapat diganggu gugat. Contoh: Inggris, Belanda, dan Malaysia.

BENTUK PEMERINTAHAN REPUBLIK            Bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Republik Absolut, pemerintahan bersifat diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan.  Parlemen kurang berfungsi, konstitusi diabaikan untuk legitimasi kekuasaan.

2. Republik Konstitusional, presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi, pengawasan efektif dilakukan oleh parlemen.

3. Republik Parlementer, presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, tapi presiden tidak dapat diganggu gugat.  Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri yyang bertanggung jawab kepada parlemen.  Kekuasan legislatif lebih tinggi dari kekuasaan eksekutif.

JENIS-JENIS SISTEM PEMERINTAHAN1. Sistem Pemerintahan Parlementer adalah sistem pemerintahan dimna parlemen atau

badan legislatif memiliki peran penting dalam pemerintahan.     Ciri-ciri atau karakteristik pemerintahan parlementer sebagai berikut :     a.  Raja, ratu atau presiden sebagai kepala negara tidak memiliki kekuasan

pemerintahan.     b.  Kepala pemerintahan adalah perdana menteri      c.  Parlemen adalah satu-satunya lembaga yang anggotanya dipilih langsung rakyat

melalui    pemilihan Umum.     d.  Eksekutif adalah kabinet bertanggung jawab kepada legislatif atau parlemen.     e. Bila parlemen mengeluarkan mosi tak percaya kepada menteri tertentu atau seluruh

menteri maka kabinet harus menyerahkan mandatnya kepada kepala negara.     f.  Dalam sistem dua partai yang ditunjuk membentuk kabinet segali gus sebagai

perdana menteri adalah ketua partai politik pemenang pemilu.     g. Dalam sistem banyak partai formatur kabinet membentuk kabinet secara koalisi dan

mendapat kepercayaan parlemen.     h.  Bila terjadi perselisihan antara kabinet dengan parlemen maka kepala negara

menganggap kabinet yang benar maka parlemen dibubarkan oleh kepala negara.     Catatan:             Bila parlemen dibubarkan maka tanggung jawab pelaksanaan pemilu terletak pada

kabinet dalam tempo 30 hari.  Bila partai politik yang menguasai parlemen menang dalam pemilu maka kabinet akan terus memerintah.  Tetapi apabila yang menang dalam pemilu tersebut adala partai oposisi maka kabinet mengembalikan madatnya kepada kepala negara dan partai pemenang pemilu akan membentuk kabinet baru.

          Kelebihan sistem pemerintahan Parlementer :         Pembuatan kebijakan cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat anatar

legislatif dengan eksekutif.         Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.         Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet

berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.       Kekurangan sistem pemerintahan parlementer :      Kedudukan eksekutif/kabinet tergantung dukungan mayoritas parlemen, sehingga 

sewaktu waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.      Kabinet sewaktu-waktu dapat bubar tergantung dukungan mayoritas parlemen.      Kabinet yang berasal dari partai pemenang pemilu dapat menguasai parlemen.

      Parlemen tempat pengkaderan bagi jabatan eksekutif.  Anggota parlemen merangkap menteri atau kabinet.Prinsip-prinsip sistem pemerintahan Parlementer ada 2 yaitu :1.  Rangkap jabatan karena anggota parlemen adalah para menteri.2.  Dominasi resmi parlemen sebab merupakan lembaga legislatif tertinggi, memiliki kekuasaan membuat UU, merivisi, mencabut suatu UU.  Parlemen dapat menentukan suatu UU itu konstitusional atau tidak.2. Sistem pemerintahan Presidensial, adalah keseluruhan hubungan kerja antar lembaga negara melalui pemisahan kekuasan negara, disini presiden adalah kunci dalam pengelolaan kekuasaan menjalankan pemerintahan negara.            Ciri-ciri atau karakteristik sistem pemerintahan Presidensial sebagai berikut :  a. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.  b. Kabinet atau dewan menteri dibentuk oleh presiden.  c. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parleme          d. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen  e. Menteri tidak boleh merangkap anggota parlemen  f. Menteri bertanggung jawab kepada presiden  g. Masa jabatan mebteri tergantung pada keprcayaan presiden.  h. Peran eksekutif dan legislatif dibuat seimbang  dengan sistem check and balances.Kelebihan sistem Presidensial :

         Kedudukan eksekutif stabil sebab tidak tergantung pada legislatif atau parlemen.         Masa jabatan eksekutif jelas, misalnya 4 tahun, 5 tahun atau 6 tahun.         Penyususnan program kabinet mudah karena disesuaikan dengan masa jabatan.         Legislatif buakn tempat kaderisasi eksekutif sebab anggota parlemen tidak boleh

dirangkap pejabat eksekutif.Kekurangan Sistem Presidensiasl :

         Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.

         Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.         Pembuatan kebijakan publik hasil tawar-menawar antara eksekutif dengan legislatif,

tidak tegas dan waktu lama.Prinsip-perinsip sistem pemerintahan presidensial adalah :1. Pemisahan jabatan karena larangan rangkap jabatan antara anggota parlemen dengan menteri atau kabinet.2. Kontrol dan keseimbangan (check and balances) yaitu masing-masing cabang kekuasaan diberi kekuasaan untuk mengontrol cabang kekuasaan lain.3. Sistem pemerintahan di negara komunis            Lembaga legislatif di Uni Soviet dijalankan oleh lembaga yang bernama Soviet Tertinggi URRS (STU) yang terdiri dari 2 majelis yaitu majelis Uni dan majelis bangsa-bangsa.  Majelis uni mencerminkan kepentingan bersama seluruh penduduk URSS ( mirip DPR) sedangkan majelis bangsa-bangsa mencerminkan  bangsa-bangsa dan suku bangsa yang terdapat di wilayah URSS ( semacam Senat).  Siviet tertinggi (STU) memilih presidium soviet tertinggi (semacam badan pekerja MPR) yang merupakan lembaga yang amat berkuasa di Uni Soviet.

            Kekuasaan Eksekutif dijalankan oleh dewan menteri yang bertanggung jawab dan tunduk kepada Siviet Teretinggi URSS.  Kekuasan nyata pemerintahan di Uni Soviet berada di tangan pemimpin partai komunis.4. Sistem Pemerintahan Referendum            Di negara Swiss pembuatan UU berada dibawah pengawasan rakyat yang memiliki hak pilih.  Pengawasan itu dilakukan dalam bentuk referendum.  Referendum itu ada 3 jenis :

         Referendum Obligatoir adalah referendum yang harus lebih dulu mendapat persetujuan langsung dari rakyat sebelum suatu UUD tertentu diberlakukan.

         Referendun Fakultatif adalah referendunm yang dilaksanakan apabila dalam waktu tertentu setelah UU dilaksanakan, sejumlah orang tertentu menginginka dilaksanakannya referendum.  Apabila hasil referendum menghendaki dilaksanakannya UU maka akan terus berlaku, tapi sebaliknya.

         Referendum Konsultatif adalah referendum yang menyangkut soal-soal teknis.  Biasanya rakyat kurang paham  tentangmateri UU yang diminta persetujuannya.SISTEM PEMERINTAHAN DI AMERIKA SERIKAT

  Amerika serikat adalah negara republik berbentuk Federasi (federal) terdiri dari 50 negara bagian.

  Adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara legislatif, eksekutif dan yudikatif yang didasarkan pada sistem check and balances.

  Kekuasaan eksekutif adalah prewsiden sebgai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

  Kekuasan legislatif ditangan parlemen yang beernama Kongres. Kongres terdiri dari dua kamar yaitu senat dan badan perwakilan (The House of Representatives).  Anggota senat dipilih melalui pemilu yang merupakan wakil dari negara-negara  bagian, setiap negara bagian 2 orang wakil. Jadi anggota senat itu 100 senator, masa jabatan 6 tahun. Sedangkan badan perwakilan merupakan wakil dari rakyat amerika serikat yang dipilih langsung untuk jabatan 2 tahun.

  Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung.  Menganut sitem 2 partai yaitu Demokrat dan republik.  Pemilihan umum menganut sistem distrik

SISTEM PEMERINTAHAN DI INGGRIS  Inggris adalah negara kesatuan (United Kingdom) terdiri dari england, scotand, wales,

irlandia utara, berbentuk kerajaan (monarki).  Kekuasan pemerintahan ditangan kabinet (Perdana Menteri)  Raja adalah simbol kedaulatan dan persatuan negara.  Parlemen terdiri dari 2 kamar yaitu House of commons (majelis Rendah) dan house of

lords (majelis Tinggi).  Majelis rendah adalah badan perwakilan rakyat dimana anggotanya dipilih oleh rakyat dari calon partai politik.  Majelis Tinggi adalah perwakilan yang bberisi para bangsawan berdasarkan warisan.

  Adanya oposisi dari partai yang kalah dalam pemilu.  Menganut sistem 2 partai yaitu konservatif dan partai buruh.  Badan peradilan ditunjuk oleh kabinet maka tidak ada  hakim yang dipilih.

SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK RAKYAT CINA  Bentuk negara adalah kesatuan dengan 23 provinsi.  Bentuk pemerintahan adalah republik dengan sistem demokrasi komunis.

  Kepala negara adalah presiden, dan kepala pemerintahan adalah perdana menteri.  Menggunakan sistem unikameral yaitun kongres rakyat nasional.  Lembaga negara tertinggi adalah kongres rakyat nasional sebagai badan legislatif.  Kekuasaan yudikatif dijalankan secara bertingkat dan kaku oleh pengadilan rakyat

dibawah pimpinan mahkamah agung Cina.              SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA                        Tidak satu katapun di UUD 1945 yang menyebutkan bahwa sistem pemerintahan negara kita adalah sistem presidensial.  Negara kita menganut presidensial dapat kita pahami dari ketentuan yang terdapat dalam UUD 45 sebagai berikut:

  Pasal 4 ayat1 Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang dasar.

  Pasal 17 ayat 1 Presiden dibantu oleh menteri negara.  Pasal 17 ayat 2 Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.  Pasal 17 ayat 3 Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.  Pasal 17 ayat 4 Pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur

undang-undang.

1.1.             Sistem Pemerintahan Perancis

Republik Perancis atau yang memiliki nama The Fifth Republic memiliki bentuk dual pemerintahan yakni gabungan sistem parlementer dengan sistem presidensiil. Baik Perdana Menteri maupun Presiden sama sama memiliki peran aktif dalam menjalankan roda pemerintahan. Model pemerintahan ini berbeda dengan model parlementer umumnya dimana jabatan Presiden dipilih melalui pemilu disamping juga berbeda dengan model pemerintahan presidensil umumnya. Institusi-institusi yang ada saat ini adalah bentukan konstitusi Republik Kelima yang merupakan hasil referendum nasional di tahun 1958. Konstitusi ini secara signifikan memperkuat kekuatan kewenangan yang dipegang oleh Eksekutif (Pemerintah dan Presiden) dan di satu sisi juga membatasi atau mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh lembaga legislatif.

1.1.1. Lembaga Eksekutif 

Seperti yang telah disebutkan di atas, Konstitusi Perancis saat ini memberikan kekuasaan lebih pada badan eksekutif yang terdiri dari Presiden dan Perdana Menteri. Presiden memiliki jabatan resmi sebagai Kepala Negara dan merupakan Komandan Tertinggi di Angkatan Bersenjata Nasional. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 5 tahun. Sedangkan Perdana Menteri dipilih oleh Majelis Nasional. Perdana Menteri disini merupakan kepala atas Dewan Menteri atau Kabinet dimana kabinet-kabinet ini sendiri ditunjuk oleh Presiden dengan rekomendasi dari Perdana Menteri. Berdasarkan divisi kekuasaan yang ada, yang dalam hal ini telah berubah menjadi konvensi politik, Presiden semata-mata bertanggungjawab atas kebijakan luar negeri dan pertahanan nasional. Sedangkan Perdana Menteri bertanggungjawab atas kebijakan domestik. Adakalanya proses pemerintahan bisa berlangsung rumit jika terjadi periode

atau masa kohabitasi. Artinya, Perdana Menteri dan Presiden yang terpilih secara resmi berasal dari partai yang saling bersaing.

Satu dari kekuasaan paling penting yang dimiliki Presiden adalah kewenangannya untuk membubarkan Majelis Nasional dan mengadakan pemilihan baru atas badan legislatif. Presiden juga diberi kewenangan untuk mengajukan beberapa permasalahan kebijakan tertentu seperti perjanjian-perjanjian di Uni Eropa ke dalam referendum nasional. Sedangkan Perdana Menteri menguasai otoritas signifikan sebagai pemimpin partai mayoritas atau koalisi di dalam Majelis Nasional. Balance of Power (BoP) antara Presiden dan Perdana Menteri tergantung pada Partai yang berpengaruh dalam badan legislatif. Dalam artian, ketika Presiden memiliki dukungan kuat dari mayoritas parlementer, maka ada tendensi dimana Perdana Menteri akan berperan sebagai deputi dari Presiden. Sebaliknya, jika partai yang menaungi Presiden merupakan salah satu partai minoritas maka Presiden harus menunjuk Perdana Menteri yang berasal dari salah satu partai dari koalisi (partai mayoritas). Jika situasi ini terjadi maka akan tercipta suatu power-sharing arrangement (kohabitasi) dimana Presiden dan Perdana Menteri memiliki kecenderungan untuk mengawasi pengaruh yang dimiliki satu sama lain.

1.1.2. Lembaga Legislatif

Perancis memiliki sistem legislatif bikameral yang terdiri dari Majelis Nasional dan Senat. Anggota Majelis Nasional terdiri dari 577 anggota. Sedangkan dalam Senat terdiri dari setidaknnya 321 anggota yang masing-masing sebanyak 296 ditempatkan di Perancis Metropolitan, 13 lainnya ditempatkan di daerah-daerah dan departemen yang berada di luar Perancis, sisanya sebanyak 12 anggota ditujukan untuk warga negara Perancis yang berada di luar negeri. Anggota dari Majelis Nasional (badan legislatif utama) dipilih secara langsung setiap 5 tahun sekali. Sedangkan senator dipilih secara tidak langsung melalui satu mekanisme dimana pada setiap departemen di dirikan seperti semacam kantor pemilihan umum. Kewenangan Senatpun juga dibatasi. Dalam artian, ketika terjadi ketidaksepahaman antara dua lembaga legislatif ini, maka keputusan final tetaplah menjadi kewenangan Majelis Nasional.

Di bawah konstitusi Republik Kelima, kewenangan badan legislatif secara praktis mengalami pengurangan jika dibandingkan pada masa Fourth Republic. Agenda dari badan ini secara kuat dipengaruhi oleh pemerintah (Presiden dan Perdana Menteri) yang bahkan bisa memenangkan pengadopsian sebuah RUU tanpa melakukan pemungutan suara secara aktual. Di atas telah dijelaskan pula bahwasannya Presiden (dalam situasi tertentu) bisa membubarkan Majelis Nasional bahkan sebelum masa fungsi dari Majelis ini berakhir namun terlepas dari kekuasaan Presiden tersebut, Majelis Nasional juga memiliki otoritas untuk menjatuhkan pemerintahan legal jika suara mayoritas absolut dari total anggota Majelis memutuskan untuk bertindak demikian.

1.1.3. Lembaga Yudikatif

Sistem Yudikatif Perancis terdiri dari dua cabang, dimana pada masing-masing cabang terdapat semacam hierarki mahkamah agung. Cabang yang pertama (pengadilan Administratif) mengurusi masalah yang berkaitan dengan peraturan pemerintah atau sengketa antar lembaga-lembaga publik. Cabang yang kedua (pengadilan umum) mengurusi kasus-kasus sipil dan

kriminalitas warga Perancis. Dalam pengadilan umum atau pengadilan yudisial terdapat dua jenis pengadilan. Yaitu pengadilan sipil dan pengadilan kasus kriminalitas. Pengadilan sipil bertugas untuk menangani kasus antar perseorangan atau perseorangan dengan korporasi. Sedangkan pengadilan kriminal menangani kasus pelanggaran ringan dan atau kasus pembunuhan.

1.2.             Sistem Politik   

Sistem politik Prancis menganut sistem dwi partai yang saling bertentangan satu sama lain. Partai sayap kanan yang dikenal dengan Partai Persatuan untuk Gerakan Rakyat melawan partai sayap kiri yang dikenal dengan Partai Sosialis Perancis. Dalam perjalanannya, partai dari sayap kanan yakni Partai Persatuan untuk Gerakan Rakyat mempunyai Peran dominant di Perancis.     

Sistem pemerintahan jerman

Negara Jerman adalah sebuah negera federasi di Eropa barat.  Awalnya pemerintahan  negara ini berbentuk kekaisaran. Seusai perang Perancis-Prusia (1870-1871) sistem pemerintahan negara ini berubah menjadi sistem parlementer dengan kanselir pemegang pemerintahan. Kanselir pertama adalah Otto Von Bismarck. Pemerintahan yang sehari-harinya dipegang oleh Kanselir memegang peranan seperti perdana menteri. Posisi kanselir diraih secara otomatis oleh kandidat utama partai pemenang pemilihan umum federal. Jerman juga pernah menganut sistem pemerintahan demokrasi tapi tidak berlangsung lama, itu terjadi tahun 1933. Setelah itu pemerintahan dipegang oleh NAZI, sebuah rezim otoriter yang dipimpin Adolf Hitler dan membawa kehancuran dalam perang dunia II. Hal ini membuat Jerman terbagi menjadi dua yaitu Jerman Barat (Republik federal Jerman) dan Jerman Timur (Republik Demokratik Jerman). Tapi Kekalahan dalam Perang Dunia II telah membuat Jerman kehilangan wilayah timur. Lalu pemerintahan berpindah ke Jerman Barat.Setelah negara Jerman terpisah lalu pada tahun 1990 terjadi penyatuan kembali dengan diruntuhkannya tembok Berlin. Sistem pemerintahan berubah menjadi sistem pemerintahan demokrasi yang berbasis ideologi berlandaskan prioritas hak-hak asasi manusia.Dalam pemerintahan Jerman, Parlemen dikenal sebagai Bundestag, yang anggota-anggotanya dipilih. Partai yang memerintah adalah partai dengan koalisi dominan di dalam parlemen ini. Selain Bundestag terdapat pula Bundesrat, yang anggota-anggotanya adalah perwakilan pemerintahan negara-negara bagian. Bundesrat sering disamakan dengan senat, meskipun pada kenyataannya memiliki wewenang yang berbeda. Walau secara konstitusional Jerman dipimpin oleh kanselir namun negara karena Jerman juga menganut sistem parlementer sehingga pimpinan negara dipegang oleh presiden yang dipilih setiap 5 tahun sekali.Jerman juga memiliki makhamah konstitusi liberal, dimana setiap warga mempunyai hak  mengajukan keberatan berdasarkan konstitusi jika ia merasa hak asasinya dilanggar oleh pemerintah.Saat ini yang menjadi masalah dalam pemerintahan Jerman adalah mengenai penutupan pembangkit nuklir yang kerap menjadi sumber demonstrasi warga Jerman.(mini/Carapedia)

Sistem pemerintahan belanda

Sistem Pemerintahan Kerajaan Belanda adalah parlementer. Sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri. Parlemen juga dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Sistem ini berbeda dengan sistem presidensil, dimana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam sistem peerintahan presidensil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, sedangkan dalam sistem pemerintahan parlementer, presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.

Belanda juga menganut sistem monarki konstitusional. Sistem monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan monarki yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui seorang raja yang dipilih atau sebagai kepala negara secara turun-temurun. Raja yang menjabat sebagai kepala negara tersebut, kekuasaannya dibatasi oleh undang – undang dasar (konstitusi). Berbeda dengan presiden yang hanya menjabat selama kurun waktu tertentu, dalam monarki raja berkuasa selama hidupnya dan akan diganti dengan keturunannya apabila ia (raja) meninggal. Dalam ketatanegaraan Belanda, secara resmi Raja/Ratu merupakan pengikat antara tiga kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA JEPANG

Jepang menganut sistem negara monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar

Jepang. Sebagai kepala negara seremonial, kedudukan Kaisar Jepang diatur

dalam konstitusi sebagai "simbol negara dan pemersatu rakyat". Kekuasaan pemerintah berada di

tangan Perdana Menteri Jepang dan anggota terpilih Parlemen Jepang, sementara kedaulatan

sepenuhnya berada di tangan rakyat Jepang. Kaisar Jepang bertindak sebagai kepala

negara dalam urusan diplomatik.

Parlemen Jepang adalah parlemen dua kamar yang dibentuk mengikuti sistem Inggris. Parlemen

Jepang terdiri dari Majelis Rendah danMajelis Tinggi. Majelis Rendah Jepang terdiri dari 480

anggota dewan. Anggota majelis rendah dipilih secara langsung oleh rakyat setiap 4 tahun sekali

atau setelah majelis rendah dibubarkan. Majelis Tinggi Jepang terdiri dari 242 anggota dewan

yang memiliki masa jabatan 6 tahun, dan dipilih langsung oleh rakyat. Warganegara Jepang

berusia 20 tahun ke atas memiliki hak untuk memilih.

Kabinet Jepang beranggotakan Perdana Menteri dan para menteri. Perdana Menteri adalah salah

seorang anggota parlemen dari partai mayoritas di Majelis Rendah. Partai Demokrat

Liberal (LDP) berkuasa di Jepang sejak 1955, kecuali pada tahun 1993. Pada tahun itu

terbentuk pemerintahan koalisi yang hanya berumur singkat dengan partai oposisi. Partai oposisi

terbesar di Jepang adalah Partai Demokratik Jepang.

Perdana Menteri Jepang adalah kepala pemerintahan. Perdana Menteri diangkat melalui

pemilihan di antara anggota Parlemen. Bila Majelis Rendah dan Majelis Tinggi masing-masing

memiliki calon perdana menteri, maka calon dari Majelis Rendah yang diutamakan. Pada

praktiknya, perdana menteri berasal dari partai mayoritas di parlemen. Menteri-menteri kabinet

diangkat oleh Perdana Menteri. Kaisar Jepang mengangkat Perdana Menteri berdasarkan

keputusan Parlemen Jepang[, dan memberi persetujuan atas pengangkatan menteri-menteri

kabinet. Perdana Menteri memerlukan dukungan dan kepercayaan dari anggota Majelis Rendah

untuk bertahan sebagai Perdana Menteri.

BENTUK PARLEMEN JEPANG

Kokkai ( 国 会 ) adalah nama parlemen Jepang. Parlemen Jepang terdiri dari dua

majelis:Majelis Rendah Jepang ( 衆 議 院  shūgi'in) dan Majelis Tinggi Jepang ( 参 議院  sangi'in). Kedua majelis dipilih secara langsung melalui sistem pemilihan paralel. Di

samping memutuskan undang-undang, Kokkai bertanggung jawab memilih Perdana

Menteri Jepang.

Menurut Konstitusi Jepang, Kokkai adalah "aparatur kekuasaan negara tertinggi" dan

"satu-satunya aparatur negara yang menciptakan undang-undang" di Jepang. Selain

undang-undang, anggota parlemen juga bertugas dalam menyetujui anggaran negara dan

meratifikasi perjanjian negara.

Jumlah anggota tidak ditetapkan. Majelis Rendah mempunyai 480 anggota (sejak

tahun1996) yang bertugas selama empat tahun. Meskipun begitu, majelis ini dapat

dibubarkan kapanpun juga jika sang perdana menteri memutuskan untuk

mengadakan pemilu sebelum berakhirnya masa tugas. Majelis Tinggi mempunyai 242

anggota yang bertugas selama enam tahun. Keanggotaan parlemen terbuka kepada warga

Jepang yang berusia sekurangnya 25 tahun (untuk Majelis Rendah) dan 30 tahun (untuk

Majelis Tinggi).

Keluarga kekaisaran

Kaisar Akihito dan Permaisuri Michiko (tampak tengah), 

serta Pangeran Naruhito dan istri (di sebelah kanan).

Kaisar Akihito adalah Kaisar Jepang yang sekarang. Kaisar Akihito naik takhta sebagai kaisar ke-125 setelah ayahandanya, Kaisar Hirohito mangkat pada 7 Januari 1989. Upacara kenaikan tahta Kaisar Akihito dilangsungkan pada 12 November 1990. Putra Mahkota Naruhito, menikah dengan Putri Mahkota Masako yang berasal dari kalangan rakyat biasa, dan dikaruniai anak perempuan bernama Aiko (Putri Toshi). Adik dari Putra Mahkota Naruhito bernama Pangeran Akishino, menikah dengan Kiko Kawashima yang juga berasal dari rakyat biasa. Pangeran Akishino memiliki dua anak perempuan (Putri Mako dan Putri Kako), serta anak laki-laki bernamaPangeran Hisahito.

Sistem pemerintahan arab saudi

Sistem politikArab Saudi menggunakan sistem Kerajaan atau Monarki. Hukum yang digunakan adalah hukum

Syariat Islam dengan berdasar pada pengamalan ajaran Islam berdasarkan pemahaman sahabat Nabi terhadap Al Qur'an dan Hadits atau dengan kata lain pemahaman Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Memiliki hubungan internasional dengan negara negara lain baik negara negara Arab, negara-negara anggota Organisasi Konfrensi Islam, maupun negara negara lain.

         Sistem pemerintahanPemerintahan Arab Saudi berbentuk Monarki Multak Islam dengan Raja Abdullah bin Abdulaziz

al-Saud dan Pangeran Nayef bin Abdul Aziz Al Saud.

BAHRAIN       Sistem politik

Bahrain ialah sebuah negara yang menjalankan sistem monarki konstitusional yang dikepalai oleh raja, Syekh Hamad bin Isa Al Khalifah; kepala pemerintahan saat ini ialah Perdana Menteri Syekh Khalifah bin Salman Al Khalifah yang mengepalai anggota kabinet sebanyak 15 orang. Bahrain mengamalkan

sistem dwi-perundangan yaitu Dewan Perwakilan dan Majelis Syura yang dipilih oleh raja. Kedua dewan mempunyai anggota sebanyak 40 orang. Pemilihan umum diadakan pada tahun 2002 dengan anggota parlemen bertugas selama empat tahun satu periode.

Hak politik kaum wanita di Bahrain mendapatkan satu kemajuan saat wanita diberi hak untuk memilih dan bertanding dalam pemilu nasional buat pertama kali pada pemilu tahun 2002. Walaupun tidak ada wanita terpilih dan mendapatkan kursi pada pemilihan yang didominasi oleh Shyah dan Sunni, sebagai kompensasinya enam orang calon wanita dilantik sebagai anggota dari Majelis Syura, sekaligus mewakili komunitas Yahudi dan Kristen yang terdapat disana. Menteri wanita pertama yang dilantik di Bahrain ialah Dr. Nada Haffadh sebagai Menteri Kesehatan. Ia dilantik pada tahun 2004.

Raja baru-baru ini mendirikan Dewan Makamah Agung untuk menata pengadilan-pengadilan di negara ini dan mensahkan pemisahan cabang administratif dan hukum pemerintahan.

Pada 11-12 November 2005, Bahrain menganjurkan Forum Masa Depan yang dihadiri pemimpin-pemimpin dari Timur Tengah dan negara-negara G8 dan membicarakan reformasi politik dan ekonomi di wilayah bersangkutan.

LEBANON         Sistem politik

Lebanon adalah sebuah republik demokratis parlementer, yang memberlakukan sebuah sistem khusus yang dikenal sebagai konfesionalisme. Sistem ini, yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa konflik sektarian akan dapat dihindari, berupaya untuk secara adil mewakili distribusi demografis aliran-aliran keagamaan dalam pemerintahan. Karena itu, jabatan-jabatan tinggi dalam pemerintahan disediakan untuk anggota-anggota kelompok-kelompok keagamaan tertentu. Misalnya, Presiden Lebanon, haruslah seorang Kristen Katolik Maronit, Perdana Menteri seorang Muslim Sunni, Wakil Perdana Menteri seorang Kristen Ortodoks, dan Ketua Parlemen seorang Muslim Syi'ah. Pembagian ini merupakan hasil dari persetujuan tidak tertulis tahun 1943 antara Presiden (Maronit) dan Perdana Menteri waktu itu (Sunni) dan baru diformalkan dengan konstitusi pada tahun 1990.

Kecenderungan ini berlanjut dalam distribusi ke-128 kursi parlemen yang dibagi dua antara Muslim dan Kristen. Sebelum 1990, rasionya adalah 6:5, yang menguntungkan orang Kristen. Namun, Persetujuan Taif, yang mengakhiri perang saudara 1975-1990, menyesuaikan rasio itu untuk memberikan representasi yang sama bagi para pemeluk dari kedua agama tersebut.

Menurut konstitusi, pemilihan langsung harus dilakukan untuk parlemen setiap empat tahun sekali, meskipun dalam sejarah Lebanon belakangan ini, perang saudara selalu meletus sebelum hak ini dilaksanakan.

Parlemen memilih Presiden untuk masa jabatan 6 tahun dan tidak boleh dipilih berturut-turut. Walaupun begitu, peraturan ini pernah dilanggar dua kali dengan masa perpanjangan jabatan selama 3 tahun pada masa pemerintahan Elias Hrawi (1990-1995 diperpanjang hingga 1998) dan Emile Lahoud (1998-2004 diperpanjang hingga 2007).

Sistem yudisial Lebanon mengikuti Kode Napoleon. Tidak ada Juri dalam pengadilan.

         Sistem pemerintahanRepublik demokratis parlementer.