NOMOR: 1

BERITA DAERAHKABUPATEN MAJALENGKA

BUPATIMAJALENGKAPROVINSI JAWA BARAT

PERATURANBUPATlMAJALENGKA

NOMOR 1 TAHUN2017

TENTANG

TAHUN 2017

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHKABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA,

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 PeraturanDaerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2017 ten tangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenMajaIengka Tahun Anggaran 2017, maka perlu menyusunPeraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatandan BeIanja Daerah Kabupaten MajaIengka Tahun Anggaran2017;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten DaIamLingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diu bah denganUndang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 ten tangPembentukan Kabupaten Purwakarta dan KabupatenSubang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-DaerahKabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat(Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 1968 Nomor31, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2851);

2.Undang-Undang 2

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan UmumDan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor62, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang PenagihanPajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun2000 ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19Tahun 1997 ten tang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor129, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 385 I);

5. Undang-Undang Nomor 3 I Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor20 Tahun 2001 ten tang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 ten tang Pemberantasan TindakPidana Korupsi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4150);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 ten tangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);

8.Undang-Undang 3

- 3 -

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubIikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor7, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5495);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara RepubIik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahdiubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679 );

14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014Administrasi Pemerintahan (Lembaran NegaraIndonesia Tahun 2014 Nomor 292, TambahanNegara Republik Indonesia Nomor 5601);

tentangRepublik

Lembaran

15.Peraturan Pemerintah .... .4

-4-

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentangPeraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3092),sebagaimana telah beberapa kaIi diubah, terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentangPerubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan PemerintahNomor 7 Tahun 1977 ten tang Peraturan Gaji PegawaiNegeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 123);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentangKedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia RepubIikIndonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan LembaranNegara RepubIik Indonesia Nomor 4028);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentangKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan danAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4416), sebagaimana teIah diubah beberapa kali, terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler danKeuangan Pimpinan dan Anggota Dewan PerwakiIan RakyatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4712);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4502), sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tangPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (LembaranNegara RepubIik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5340);

19.Peraturan Pemerintah ..... 5

- 5 -

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang DanaPerimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tangSistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang SistemInformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5155);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4578);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tangPedoman Penyusunan dan Penerapan Standar PelayananMinimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4585);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tangPedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4593);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4614);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 ten tangLaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah KepadaPemerintah, Laporan Keterangan PertanggungjawabanKepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,dan Informasi Laporan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4693);

26.Peraturan Pemerintah 5

- 6 -

26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 ten tangPengelolaan Uang NegarajDaerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentangDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentangBantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18), sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan KepadaPartai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5351);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentangPedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan RakyatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5104);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang TataCara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta KedudukanKeuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di WilayahProvinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2011 ten tang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang TataCara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta KedudukanKeuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di WilayahProvinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4209);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang TataCara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif PemungutanPajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentangStandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

33.Peraturan Pemerin tah 7

- 7 -

33. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentangPinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5219);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang HibahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5272);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentangPengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5533);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015tentang Peraturan PeIaksanaan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan LembaranNegara RepubIik Indonesia Nomor 5717);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang DanaDesa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diu bahbeberapa kali,terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor8 Tahun 2016 ten tang Perubahan Kedua Atas PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa YangBersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5864);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5887);

39.Peraturan Presiden 8

• 8 •

39. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan BarangjJasa Milik Pemerintah sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan PeraturanPresiden Nomor 4 Tahun 2015 ten tang Perubahan KeempatAtas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tangPengadaan BarangjJasa Pemerintah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 310);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerahten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah danRancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 36 Tahun 2011 ten tang Perubah an Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang TataCara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan RancanganPeraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 525;

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,Penganggaran dan Pertanggungjawaban PenggunaanBelanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta TataCara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif danDana Operasional;

43.Peraturan Menteri 9

-9-

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosialyang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 450) sebagaimana telah diu bah beberapa kali,terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentangPedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yangbersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012ten tang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014ten tang Pedoman Tata Cara Penghitungan, PenganggaranDalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah danTertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan LaporanPertanggungjawaban Penggunaan Bantuan KeuanganPartai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 1744);

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun2005 ten tang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka (LembaranDaerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 8seri E);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan DaerahKabupaten Majalengka (Lembaran Daerah KabupatenMajalengka Tahun 2009 Nomor 2);

50.Peraturan Daerah IO

- \0-

50. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Namor 5 Tahun

2009 ten tang Penyertaan Madal Pemerintah Kabupaten

Majalengka Kepada Kaperasi dan Usaha Mikra, Kecil dan

Menengah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah

Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Namor 5);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Namar I Tahun

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018

(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014

Namor 1);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Namor 14 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah

Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Namor 14).

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasall

ANGGARAN

KABUPATEN

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiriatas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan AsliDaerah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lainPendapatan yang 8ah

Jumlah Pendapatan

Rp. 431.911.058.648,05

Rp. 1.728.157.618.000,00

Rp. 476.640.085.309,00

Rp 2.636.708.761.957,05

2.Belanja ....9

-II -

2. Belanjaa. Belanja Tidak Langsung

1). Belanja Pegawai Rp. 1.179.148.929.462,99

2). Belanja Bunga Rp. 0,00

3). Be1anja Subsidi Rp. 0,00

4). Belanja Hibah Rp. 31.954.000.000,00

5). Belanja Bantuan Sosial Rp. 399.300.000,00

6). Belanja Bagi Hasil Rp. 15.746.193.434,38

7). Belanja Bantuan Keuangan Rp. 399.263.188.996,00

8). Belanja Tak Terduga Rp. 2.000.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 1.628.511.611.893,37

b. Belanja Langsung

1). Belanja Pegawai Rp. 181.666.328.845,20

2). Belanja Barang dan Jasa Rp. 324.201.741.121.55

3). Belanja Modal Rp. 544.372.724.771 ,72

Jumlah Belanja langsung Rp 1.050.240.794.738,47

Jumlah Belanja Rp 2.678,752.406.631,84Surplus /(Defisit) Rp (42,043,644,674,79)

3. Pembiayaan

1).Penerimaan Rp. 42.043.644.674,792). Pengeluaran Rp. 0,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 42.043.644.674,79

Pasal2

Uraian Lebih Lanjut Penjabaran APBO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1) Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBO;

2) Lampiran Ia Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan OaerahBerdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

3) Lampiran II Penjabaran APBO menurut urusan pemerintahan daerah,organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyekpendapatan, belanja dan pembiayaan;

4) Lampiran III Uraian daftar nama penerima, alamat penerima dan besaranbelanja hibah;

5) Lampiran IV Uraian daftar nama penenma, alamat penerima dan besaranbelanja bantuan sosial;

Pasal3 10

'.

- 12 -

Pasal3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 2 merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal4

PeJaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan inidituangkan Jebih lanjut dalam Dokumen PeJaksanaan Anggaran Satuan KeIjaPerangkat Daerah (DPA-SKPD)sesuai dengan Peraturan Perundang-undanganyang berIaku.

PasalSPeraturan Bupati ini muJai berJaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KabupatenMajalengka.

Ditetapkan di Majalengkapada tanggal, 23 Januari 2017

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengkapada tanggal, 23 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH j,f KABUPATEN MA.J:UENGr

~DDaN

BERITADAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN2017 NOMOR 1Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

~GUN GUN M.D., Sa.,M.Pd.

NIP.19680327 199603 1 003