Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 210
BERITA DAERAHKOTA PADANG PANJANG
Tahun 2017 Nomor 33
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANGNOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAPADANG PANJANG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKATKOTA PADANG PANJANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG PANJANG,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan PeraturanDaerah Kota Padang Panjang Nomor 3Tahun 2017 tentang Jaminan KesehatanMasyarakat Kota Padang Panjang, perlumenetapkan Peraturan Walikota PadangPanjang tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah Kota Padang PanjangNomor 3 Tahun 2017 tentang JaminanKesehatan Masyarakat Kota PadangPanjang.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956tentang Pembentukan Daerah OtonomKota Kecil dalam Lingkungan Daerah
Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 211
Propinsi Sumatera Tengah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956Nomor 19, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 150, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor144, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011tentang Badan Penyelenggara JaminanSosial (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 116,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);
Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 212
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun2012 tentang Penerima Bantuan IuranJaminan Kesehatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor264, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5372)sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun2015 tentang Perubahanatas PeraturanPemerintah Nomor 101 Tahun 2012tentang Penerima Bantuan IuranJaminan Kesehatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor226);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun2013 tentang Jaminan Kesehatan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 29) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan PresidenNomor 28 Tahun 2016 tentangPerubahan Ketiga atas atas PeraturanPresiden Nomor 12 Tahun 2013 tentangJaminan Kesehatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor255);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71Tahun 2013 tentang PelayananKesehatan pada Jaminan KesehatanNasional (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28Tahun 2014 tentang Pedoman PelayananKesehatan pada Jaminan KesehatanNasional (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 874);
Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 213
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21Tahun 2016 tentang Penggunaan DanaKapitasi Jaminan Kesehatan NasionalUntuk Jasa Pelayanan Kesehatan danDukungan Biaya Operasional PadaFasilitas Kesehatan Tingkat Pertama MilikPemerintah Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor761);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52Tahun 2016 tentang Standar TarifPelayanan Kesehatan dalamPenyelenggaraan Program JaminanKesehatan sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri KesehatanNomor 4 Tahun 2017 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri KesehatanNomor 52 Tahun 2016 tentang StandarTarif Pelayanan Kesehatan dalamPenyelenggaraan Program JaminanKesehatan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 143).
12. Peraturan Daerah Kota Padang PanjangNomor 3 Tahun 2017 tentang JaminanKesehatan Masyarakat Kota PadangPanjang (Lembaran Daerah Kota PadangPanjang Tahun 2017 Nomor 3).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN PERATURANDAERAH KOTA PADANG PANJANGNOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANGJAMINAN KESEHATAN MASYARAKATKOTA PADANG PANJANG.
Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 214
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan Walikota ini yangdimaksud dengan :1. Daerah adalah kota Padang Panjang.2. Pemerintah Daerah adalah kepala
Daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah yang memimpinpelaksanaan Urusan Pemerintahanyang menjadi kewenangan Daerahotonom.
3. Walikota adalah Walikota PadangPanjang.
4. Dinas Kesehatan adalah DinasKesehatan Kota Padang Panjang.
5. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakatyang selanjutnya disebut UPTDPuskesmas adalah Unit PelaksanaTeknis Dinas Kesehatan yangbertanggungjawab menyelenggarakanpembangunan kesehatan di suatuwilayah kerja.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yangselanjutnya disingkat JKN adalahjaminan berupa perlindungankesehatan yang diselenggarakansecara nasional, agar pesertamemperoleh manfaat pemeliharaankesehatan dan perlindungan dalammemenuhi kebutuhan dasarkesehatan yang diberikan kepadasetiap orang yang telah membayaratau iurannya dibayar pemerintah.
7. Jaminan Kesehatan Masyarakat KotaPadang Panjang yang selanjutnyadisebut JKMPP adalah pelayanan
Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 215
kesehatan yang diberikan kepadaseluruh penduduk yang mempunyaiKTP Padang Panjang dengan cakupanpelayanan yang tidak memilikijaminan pelayanan kesehatan.
8. Badan Penyelenggara Jaminan SosialKesehatan yang selanjutnya disingkatBPJS Kesehatan adalah badan hukumpublik yang dibentuk untukmenyelenggarakan program JKN.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertamayang selanjutnya disingkat FKTPadalah fasilitas kesehatan yangmelakukan pelayanan kesehatanperorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluanobservasi, diagnosis, perawatan,pengobatan dan/atau pelayanankesehatan lainnya.
10. Fasilitas Kesehatan Rujukan TingkatLanjutan yang selanjutnya disingkatFKRTL adalah fasilitas pelayanankesehatan perorangan yang bersifatspesialistik atau sub spesialistik yangmeliputi rawat jalan tingkat lanjutan,rawat inap tingkat lanjutan dan rawatinap diruang perawatan khusus.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yangselanjutnya disebut Puskesmasadalah fasilitas kesehatan tingkatpertama milik Pemerintah Daerahyang menyelenggarakan pelayanankesehatan perorangan yang bersifatnon spesialistik untuk keperluanobservasi, diagnosis, perawatan,pengobatan dan/atau pelayanankesehatan lainnya.
12. Kartu Tanda Penduduk Elektronikyang selanjutnya disingkat KTP-el
Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 216
adalah Kartu Tanda Penduduk yangdilengkapi cip yang merupakanidentitas resmi penduduk sebagaibukti diri yang diterbitkan olehinstansi pelaksana.
13. Kartu Keluarga selanjutnya disingkatdengan KK adalah kartu identitaskeluarga yang memuat data tentangnama, susunan dan hubungan dalamkeluarga, serta identitas anggotakeluarga.
14. Dana Kapitasi adalah besaranpembayaran per-bulan yang dibayardimuka kepada FKTP berdasarkanjumlah peserta yang terdaftar tanpamemperhitungkan jenis dan jumlahpelayanan kesehatan yang diberikan.
Pasal 2
Ruang lingkup dari peraturan walikota inimeliputi :a. pengalihan PBPU menjadi peserta
JKMPP;b. tata cara penerimaan dan penggunaan
Dana Kapitasi dan Non Kapitasi;c. fasilitasi, pembinaan dan evaluasi
peserta JKMPP; dand. tata cara pengusulan perubahan
peserta JKMPP.
BAB IIPESERTA BUKAN PENERIMA UPAH
Pasal 3
Peserta PBPU yang memiliki KTP-el KotaPadang Panjang dapat dialihkan menjadi
Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 217
peserta JKMPP dengan ketentuan:a. peserta mendaftar melalui kelurahan
yang disahkan oleh camat;b. membuat pernyataan tidak mampu
membayar iuran;c. bersedia mendapat pelayanan di UPTD
Puskesmas diwilayah tempat tinggaldan pelayanan kesehatan tingkatlanjut pada RS pemerintah rawat inapkelas III.
d. peserta yang telah mendaftarsebagaimana dimaksud huruf a,didaftarkan kepada BPJS Kesehatanoleh Dinas Kesehatan Kota PadangPanjang yang terlebih dahuluditetapkan dengan KeputusanWalikota.
BAB IIITATA CARA PENERIMAAN DAN
PENGGUNAANDANA KAPITASI DAN NON KAPITASI
Bagian KesatuTata Cara Penerimaan dan Penggunaan
Dana Kapitasi
Paragraf KesatuUmum
Pasal 4
Pengaturan penggunaan Dana KapitasiJKN untuk jasa pelayanan kesehatan dandukungan biaya operasional pada FKTPmilik Pemerintah Daerah ditujukan bagiUPTD Puskesmas yang belummenerapkan pola pengelolaan keuanganbadan layanan umum daerah.
Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 218
Paragraf KeduaPemanfaatan Dana Kapitasi
Pasal 5
(1) Dana Kapitasi yang diterima olehPuskesmas dari BadanPenyelenggara Jaminan SosialKesehatan dimanfaatkan seluruhnyauntuk:a. pembayaran jasa pelayanan
kesehatan; danb. dukungan biaya operasional
pelayanan kesehatan.
(2) Alokasi untuk pembayaran jasapelayanan kesehatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf auntuk tiap Puskesmas ditetapkansekurang-kurangnya 60% (enampuluh persen) dari penerimaan DanaKapitasi.
(3) Alokasi untuk pembayaran dukunganbiaya operasional pelayanankesehatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b ditetapkansebesar selisih dari besar DanaKapitasi dikurangi dengan besaralokasi untuk pembayaran jasapelayanan kesehatan sebagaimanadimaksud pada ayat (2).
(4) Besaran alokasi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)ditetapkan setiap tahun dengankeputusan Walikota atas usulanKepala Dinas Kesehatan denganmempertimbangkan:
Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 219
a. tunjangan yang telah diterimadari Pemerintah daerah;
b. kegiatan operasional pelayanankesehatan dalam rangkamencapai target kinerja di bidangpelayanan kesehatan;dan
c. kebutuhan obat,alat kesehatan,dan bahan medis habis pakai.
(5) Format keputusan walikotamengenai penetapan besaranalokasi sebagaimana dimaksudpada ayat (4) tercantum dalamLampiran I yang merupakanbagian tidak terpisahkan dariperaturan walikota ini.
Paragraf KetigaJasa Pelayanan Kesehatan
Pasal 6
(1) Alokasi Dana Kapitasi untukpembayaran jasa pelayanankesehatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 ayat (2) dimanfaatkanuntuk pembayaran jasa pelayanankesehatan bagi tenaga kesehatandan tenaga non kesehatan yangmelakukan pelayanan padaPuskesmas.
(2) Tenaga kesehatan dan tenaganon kesehatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputipegawai negeri sipil, pegawaipemerintah dengan perjanjian kerja,dan pegawai tidak tetap, yang
Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 220
ditetapkan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
(3) Pembagian jasa pelayanan kesehatankepada tenaga kesehatan dan tenaganon kesehatan sebagaimanadimaksudpada ayat (1) ditetapkandengan mempertimbangkan variabel:a. jenis ketenagaan dan/atau
jabatan; danb. kehadiran.
(4) Variabel jenis ketenagaan dan/ataujabatan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) huruf a, dinilai sebagaiberikut:a. tenaga medis, diberi nilai 150
(seratus lima puluh);b. tenaga apoteker atau tenaga
profesi keperawatan (Ners), diberinilai 100 (seratus);
c. tenaga kesehatan paling rendahS1/D4, diberi nilai 80 (delapanpuluh);
d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai60 (enam puluh);
e. tenaga non kesehatan palingrendah D3, atau asisten tenagakesehatan, diberi nilai 50 (limapuluh); dan
f. tenaga non kesehatan dibawahD3, diberi nilai25 (dua puluhlima).
(5) Tenaga sebagaimana dimaksudpada ayat (4) yang merangkaptugas administratif, diberi nilaisebagai berikut:a. tambahan nilai 100 (seratus),
untuk tenaga yang merangkap
Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 221
tugas sebagai kepala Puskesmas;b. tambahan nilai 50 (lima
puluh),untuk tenaga yangmerangkap tugas sebagaibendahara Dana Kapitasi JKN;dan
c. tambahan nilai 30 (tigapuluh),untuk tenaga yang merangkaptugas sebagai kepala tata usahaatau penanggung jawabpenatausahaan keuangan.
(6) Tenaga sebagaimana dimaksudpada ayat (4) yang merangkaptugas sebagai penanggung jawabprogram atau yang setara, diberitambahan nilai 10 (sepuluh) untuksetiap program atau yang setara.
(7) Setiap tenaga sebagaimanadimaksud pada ayat (4) yangmemiliki masa kerja:a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10
(sepuluh) tahun, diberitambahan nilai 5 (lima);
b. 11(sebelas) tahun sampai dengan15 (lima belas) tahun, diberitambahan nilai 10 (sepuluh);
c. 16 (enam belas) tahun sampaidengan 20 (dua puluh) tahun,diberi tambahan nilai 15 (limabelas);
d. 21 (dua puluh satu) tahunsampai dengan 25 (dua puluhlima) tahun, diberi tambahannilai 20 (dua puluh); dan
e. lebih dari 25 (dua puluh lima)tahun, diberi tambahan nilai 25(dua puluh lima).
Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 222
(8) Variabel kehadiran sebagaimanadimaksud pada ayat (3)huruf bdinilai sebagai berikut:a. hadir setiap hari kerja, diberi
nilai 1 (satu) poin per hari; danb. terlambat hadir atau pulang
sebelum waktunya yangdiakumulasi sampai dengan 7(tujuh) jam, dikurangi 1 (satu)poin.
(9) Ketidakhadiran karena sakitdan/atau penugasan kedinasanoleh pejabat yang berwenang palingbanyak 3 (tiga) hari kerja tetapdiberikan nilai sebagaimanadimaksud pada ayat (8) huruf a.
(10) Jumlah jasa pelayanan yangditerima oleh masing- masingtenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan dihitung denganmenggunakan formula sebagaiberikut :
Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 223
(11) Contoh perhitungan jumlah jasapelayanan yang diterima olehmasing-masing tenaga kesehatandan tenaga non kesehatansebagaimana dimaksud padaayat (10) tercantum dalamFormulir II yang merupakanbagian tidak terpisahkan dariperaturan walikota ini.
Paragraf KeempatBiaya Operasional Pelayanan
Kesehatan
Pasal 7
(1) Alokasi Dana Kapitasi untukpembayaran dukungan biayaoperasional pelayanan kesehatansebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (3) dimanfaatkanuntuk:a. biaya obat, alat kesehatan,
dan bahan medis habis pakai;dan
b. biaya operasional pelayanankesehatan lainnya
(2) Dukungan biaya operasionalpelayanan kesehatan lainnyasebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, meliputi :a. belanja barang operasional,
terdiri atas:1. pelayanan kesehatan dalam
gedung;2. pelayanan kesehatan luar
gedung;3. operasional dan pemeliharaan
Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 224
kendaraan puskesmas keliling;4. bahan cetak atau alat tulis
kantor;5. administrasi, koordinasi
program, dan sisteminformasi;
6. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan;dan/atau
7. pemeliharaan sarana danprasarana.
b. belanja modal untuk saranadan prasarana yangpelaksanaannya sesuai denganketentuan peraturanperundang-undangan.
(3) Pengadaan obat, alat kesehatan,bahan medis habis pakai, danpengadaan barang/jasa yang terkaitdengan dukungan biaya operasionalpelayanan kesehatan lainnya dapatdilakukanoleh Dinas Kesehatan KotaPadang Panjang sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pengadaan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) harusmempertimbangkan ketersediaanyang dialokasikan oleh pemerintahdan pemerintah daerah.
(5) Pengadaan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) harus berpedoman padaformularium nasional.
(6) Dalam hal obat dan bahan medishabis pakai yang dibutuhkan tidak
Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 225
tercantum dalam formulariumnasional sebagaimana dimaksudpada ayat (5), dapat menggunakanobatlain termasuk obat tradisional,obat herbal terstandar danfitofarmaka secara terbatas, denganpersetujuan kepala Dinas Kesehatan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenaipemanfaatan Dana Kapitasi untukbiaya obat, alat kesehatan, bahanmedis habis pakai, dan biayaoperasional pelayanan kesehatanlainnya sebagaimana dimaksud padaayat (1) tercantum dalam lampiranyang merupakan bagian tidakterpisahkan dari peraturan walikotaini.
Pasal 8
Penggunaan Dana Kapitasi untukdukungan biaya operasionalpelayanan kesehatan dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
Paragraf KelimaPemanfaatan Sisa Dana Kapitasi
Pasal 9
(1) Pendapatan Dana Kapitasi yangtidak digunakan seluruhnya padatahun anggaran berkenaan, sisa DanaKapitasi dimanfaatkan untuk tahunanggaran berikutnya.
Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 226
(2) Dalam hal sisa Dana Kapitasisebagaimana dimaksud pada ayat (1)berasal dari dana dukungan biayaoperasional pelayanan kesehatan makapemanfatannya hanya dapatdigunakan untuk dukungan biayaoperasional pelayanan kesehatan.
(3) Dalam hal sisa Dana Kapitasisebagaimana dimaksud pada ayat (1)berasal dari dana jasa pelayanankesehatan maka pemanfatannyahanya dapat digunakan untuk jasapelayanan.
Pasal 10
Pemanfaatan sisa Dana Kapitasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 8harus dimasukkan dalam rencanapendapatan dan belanja Dana KapitasiJKN yang dianggarkan dalam RencanaKerja dan Anggaran Dinas Kesehatansesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
Bagian KeduaTata Cara Penerimaan dan Penggunaan
Dana Non Kapitasi
Paragraf KesatuPendapatan
Pasal 11
(1) Pendapatan Puskesmas dalam bentukdana non kapitasi berdasarkan klaimyang diajukan kepada BPJSKesehatan.
Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 227
(2) Pembayaran dana non kapitasisebagaimana dimaksud pada ayat (1)didasarkan pada hasil verifikasi BPJSKesehatan terhadap klaim pelayananyang diajukan masing-masingPuskesmas.
(3) Dana sebagaimana dimaksud padaayat (1) disetorkan oleh BPJSkesehatan melalui bendaharapenerima pada Dinas Kesehatan dandisetorkan ke kasdaerah.
Paragraf KeduaPenganggaran
Pasal 12
(1) Penganggaran pendapatan Puskesmasyang berasal dari dananon kapitasimengacupada perkiraan pendapatanPuskesmas.
(2) Pendapatan dan belanja dana nonkapitasi JKN dianggarkan dalam RKAdan DPA pada Dinas Kesehatan
Paragraf KetigaPenggunaan Dana
Pasal 13
(1) Dana non kapitasi JKN di Puskesmasdigunakan untuk jasa pelayanankesehatan dan biaya operasionalpelayanan kesehatan.
Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 228
(2) Jasa pelayanan kesehatansebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi jasa pelayanan kesehatanperorangan yang dilakukan olehtenaga kesehatan dan non kesehatan.
(3) Biaya operasional pelayanankesehatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) digunakan untukpenyediaan bahan medis habis pakai,biaya operasional dan pemeliharaansarana prasarana penunjangpelayanan kesehatan dan biayaoperasional pelayanan lainnya
BAB IVFASILITASI, PEMBINAAN DAN
EVALUASIPESERTA JKMPPP
Pasal 14
Kepesertaan JKMPP dapat difasilitasidengan cara :a. peserta mendaftar /membuat
pernyataan tidak mampu membayariuran yang telah disediakan melaluikelurahan yang disahkan olehcamat;
b. Kepala Dinas Kesehatanmengusulkan kepada Walikotauntuk ditetapkan sebagai pesertaJKMPP;
c. Kepala Dinas Kesehatanmendaftarkan peserta yang telahditetapkan kepada BPJS Kesehatandan membayarkan iurannya melaluiDPA Dinas Kesehatan.
Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 229
Pasal 15
(1) Kepala Dinas Kesehatan bersama timkoordinasi melaksanakan pembinaandan evaluasi peserta dan pelayananJKMPP di Kota Padang Panjangsesuai bidang tugas masing-masing.
(2) Dalam melaksanakan pembinaandan evaluasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapatmengikutsertakan unsur perangkatdaerah dan unsur terkait lainnya.
BAB VTATA CARA PENGUSULAN PERUBAHAN
PESERTA JKMPP
Pasal 16
Pengusulan perubahan peserta JKMPPdilaksanakan minimal 3 (tiga) bulansekali dan/atau sewaktu-waktu biladiperlukan, dengan ketentuan sebagaiberikut :a. rekap data masyarakat yang telah
mendaftar diterima dari kelurahansetelah disyahkan oleh camat;
b. data yang diterima dari kelurahandiverifikasi oleh Dinas Kesehatan;
c. Dinas Kesehatan mendaftarkanpeserta JKMPP yang terlebih dahuluditetapkan dengan keputusan walikotakepada BPJS Kesehatan.
Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 230
BAB VIKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17
Pada saat peraturan walikota ini mulaiberlaku, semua peraturan pelaksanaanyang mengatur mengenai penggunaanDana Kapitasi dan Dana non Kapitasitetap berlaku sepanjang tidakbertentangan dengan peraturan Walikotaini.
BAB VIIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Peraturan walikota ini berlaku padatanggal diundangkan.
Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 231
Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan peraturanwalikota ini dengan penempatannya dalamBerita Daerah Kota Padang Panjang.
Ditetapkan di Padang Panjangpada tanggal 13 November 2017
WALIKOTA PADANG PANJANG,
dto
HENDRI ARNIS
Diundangkan di Padang Panjangpada tanggal 13 November 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,
dto
INDRA GUSNADY
BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017NOMOR 33
Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 232
Lampiran : Peraturan Walikota Padang PanjangNomorTanggalTentang
: 33 Tahun 2017: 13 November 2017: Jaminan Kesehatan
Masyarakat KotaPadang Panjang
PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANAKAPITASI
NoPEMANFAATAN DANBELANJA KEGIATANDARI DANA KAPITASI
A. BELANJA BARANG OPERASIONAL
1. Belanja ObatRuang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obat untuk pelayanan kesehatan kepada semua pasienyang mendapatkan pelayanan kesehatan termasukpeserta JKN di FKTP milik Pemerintah Daerah.
Contoh belanja:
Paracetamol (Tab,Syrup), Amoksisillin (Tab, Syrup),Antacida (Tab, Syrup), CTM (Tab), Alopurinol (Tab),Asam Askorbat/Vit C (Tab), Captopril (Tab),Deksamethason (Tab), Asam Mefenamat (Tab),Lidokain, dan lain-lain.
Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 233
2. Belanja Alat Kesehatan
Ruang lingkup daribelanja ini meliputi belanja alatkesehatan untuk pelayanan kesehatan, alat-alatlaboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di FKTPmilik Pemerintah Daerah.
Contoh belanja :
Dental unit, stebilisator, stetoskop, tensi meter, tabunggas oksigen,gunting,bejana pemeriksaan, labupemeriksaan lab, pinset, dan lain-lain.
3. Belanja Bahan Medis HabisPakai (BMHP)
Ruang lingkup daribelanja ini meliputi belanja bahanmedis habis pakai yang berkaitan langsung denganpelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) diFKTP milik Pemerintah Daerah.
Contoh belanja:
Kasa pembalut/perban, reagen,dan lain-lain.
4. Pelayanan KesehatanDalam Gedung
Lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensifbagi semua pasien termasuk peserta JKN yangmencakup upaya promotif, preventif, kuratifdanrehabilitatif di FKTP milik Pemerintah Daerah.
Contoh belanja:
Konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi, transport(bagi peserta pertemuan, narasumber), uang harianbagi narasumber, konsumsi rapat, biaya petugaspiket/jaga (honor lembur + uang makan), dan lain-lain.
Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 234
5. Pelayanan KesehatanLuar Gedung
Lingkup Pelayanan di luar gedung mencakuppelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif,preventif, kuratif,dan rehabilitatif, serta kunjunganrumah pada peserta JKN dalam penyelenggaraanprogram JKN,
Contoh belanja:
Uang transport, uang harian petugas dalamkunjungan rumah, konsumsi penyuluhan/sosialisasi,transportdan honor narasumber padapenyuluhan/sosialisasi dan lain-lain.
6. Operasional dan Pemeliharaan KendaraanPuskesmas Keliling
Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk operasionaldan pemeliharaan puskesmas keliling (pusling)sehingga pusling selalu siap dan dalam kondisi primasehingga optimal dalam pelayanan kesehatan.
Contoh belanja:
Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli,penggantian suku cadang pusling, service berkala danpemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, dan lain-lain.
Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 235
7. Bahan Cetak atau AlatTulis Kantor
Lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhanakan cetakan dan alat tulis kantor yang diperlukanFKTP Milik Pemerintah Daerah dalam memberikanpelayanan kesehatan bagi masyarakat
Contoh belanja:
Cetak family folder, belanja alat tulis kantor, computersupplies, tinta printer, cetak leaflet, brosur, poster,dan lain-lain.
8. Administrasi, Koordinasi Program danSistem Informasi
Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk kegiatanadministrasi, koordinasi program dan pelaksanaansistem informasi dalam pelaksanaan pelayanankesehatan serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Contoh belanja:
Transport, uang harian, honor panitia pengadaan danpenerima barang, konsumsi, meterai, perangko,hardware dan software sistem informasi (komputer,laptop), mouse, printer, langganan internet, LCD, danlain-lain.
9. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya ManusiaKesehatan
Ruang Lingkup belanja ini adalah dalam rangkameningkatkan kemampuan/peningkatan kapasitasSDM petugas di FKTP milik pemerintah daerah.
Contoh belanja:
Transport, uang harian, biaya penginapan, biaya paketpelatihan/kursus, honor narasumber, konsumsi, danlain-lain.
Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 236
NoPEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN
DARI DANA KAPITASI10. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana danprasarana FKTP milik pemerintah daerah untuk memberikanpelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk pesertaJKN.
Contoh belanja:
Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu,pengecetan FKTP, perbaikan saluran air/wastafel, biaya tukang,penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikandan pengecatan pagar FKTP, service alat kesehatan, dan lain-lain.
B. BELANJA MODAL
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Berkaitan Langsung
Dengan Pelayanan Kesehatan
Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana danprasarana di FKTP milik pemerintah daerah yang berkaitan langsungmaupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milikpemerintah daerah pemerintah daerah.Contoh belanja:
Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, linen, lemariarsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan nama,pembuatan bill board, pembuatan pagar FKTP, dan lain-lain.
WALIKOTA PADANG PANJANG,
dto
HENDRI ARNIS
Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 237
FORMULIR 1 CONTOH KEPUTUSAN KEPALAWALIKOTA
WALIKOTA PADANG PANJANG
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR ...
TENTANG
ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA PUSKESMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG PANJANG,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk
Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional
Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang Panjang
tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada
Puskesmas;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa
Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 238
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun
2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor62);
4. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor81);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan
Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor...);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG ALOKASI
DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
PUSKESMAS.
KESATU : Alokasi dan akapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan
pada Puskesmas Kota Padang Panjang ditetapkan sebesar ...% (...
persen).
KEDUA : Alokasi dan akapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional
pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kota Padang Panjang
ditetapkan sebagai berikut:
a. obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebesar ...% (...
persen); dan
b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar ...% (...
persen).
KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
Walikota
Ttd.
(Nama Walikota)
Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 239
FORMULIR 2
CONTOH PERHITUNGAN JASA PELAYANAN
Nama Puskesmas:Jumlah PesertaJKN: JumlahBesaran Kapitasi:Jumlah Kapitasi:
Gunung8,1176000
48,702,000.00
No.
NamaPegawai
Jabatan Pendidikan
JASAPELAYANANYANGDITERIMA
DENGANPESERTA
8.117
(Kolom9dikaliKolom10dibagij
umlahKolom9)
JENISKETENAGAAN
MASAKERJA
KEHADIRAN RANGKA
PTUGASADMINISTRATIF
TANGGUN
GJAWA
BPROGRAM
JumlahPoint
VariabelKetenagaan
(=Kolom1+2+5+6)
PersentaseKehadiran
(%Pembagian Kolom
3dibagikolom4)
JumlahTotalSeluruh
Point
(PerkalianKolom8x
Kolom7)
PENERIMAANKAPITASIDENGANJUMLAHPESERTA8.176Jumla
hHariMasukKerja
JumlahHari
Kerja
JasaPelayanan
(60%)
BiayaOperasional
(40%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
121 drg.AndyBenjaminSetiadi
KepalaPuskesmas
S1 15
05 2
525
100
255
100%
255
29,221,200.00
19,480,800.00
2,356,548.392 Haffandi,SE K
TU
S1 5
05 2
525
30
85
100%
85
29,221,200.00
19,480,800.00
785,516.133 dr.Luthfa
MudrikaDokterUmum
S1 15
05 2
025
10
165
80%
132
29,221,200.00
19,480,800.00
1,219,860.344 drg.PutriAdhistyF.
NDokterGigi
S1 15
05 2
525
155
100%
155
29,221,200.00
19,480,800.00
1,432,411.765 dr.Hj.AjizahPessy Dokter
UmumS2 15
05 2
525
155
100%
155
29,221,200.00
19,480,800.00
1,432,411.766 Dedy
Mulyadi,S.KepPerawat S
I 100
5 25
25
105
100%
105
29,221,200.00
19,480,800.00
970,343.457 Yudhi
Kusmayanto,A.Md. Farm
AsistenApoteker
Pelaksana
D3
60
5 25
25
65
100%
65
29,221,200.00
19,480,800.00
600,688.808 Ida Fitriyani Asisten
ApotekerPenyelia
D3
60
5 25
25
65
100%
65
29,221,200.00
19,480,800.00
600,688.809 Heti
Herawati,S.KepPerawat/Surveilance
S1 8
05 2
525
10
95
100%
95
29,221,200.00
19,480,800.00
877,929.791
0Asep SofwanCholid
PerawatGigi
D3 6
05 2
525
65
100%
65
29,221,200.00
19,480,800.00
600,688.801
1Urita Administrasi
UmumSMA 2
510
25
25
35
100%
35
29,221,200.00
19,480,800.00
323,447.821
2IndraGunawan,AMK
Perawat D3 6
010
25
25
10
80
100%
80
29,221,200.00
19,480,800.00
739,309.301
3EntinAyatin,Amd.Keb
Bidan
D3 6
010
25
25
50
120
100%
120
29,221,200.00
19,480,800.00
1,108,963.951
4Nuraeni,SST,M.Kes
Bidan/Koordinator
Poned
S2
80
10
25
25
90
100%
90
29,221,200.00
19,480,800.00
831,722.961
5Weti Mulyawati Bid
anS1 8
010
25
25
90
100%
90
29,221,200.00
19,480,800.00
831,722.961
6Dede Hindasah Bid
anD3 6
010
25
25
70
100%
70
29,221,200.00
19,480,800.00
646,895.641
7Ratu YuliaGunawan
AdministrasiUmum/RM
SMA
25
10
25
25
35
100%
35
29,221,200.00
19,480,800.00
323,447.821
8Yonnick HwanHendriana,S.F
Apoteker S1 10
010
25
25
10
120
100%
120
29,221,200.00
19,480,800.00
1,108,963.951
9TomiMaringgi,AMKG
PerawatGigi
D3 6
010
25
25
10
80
100%
80
29,221,200.00
19,480,800.00
739,309.302
0DianaRahayu,S.Kep
Perawat S1 10
010
25
25
10
120
100%
120
29,221,200.00
19,480,800.00
1,108,963.952
1SitiMardiani,Amd.AK
PranataLaboratorium
D3 6
010
25
25
70
100%
70
29,221,200.00
19,480,800.00
646,895.642
2SriWahyuniEkoRahayu
Bidan
D3 6
010
25
25
70
100%
70
29,221,200.00
19,480,800.00
646,895.642
3Djaman,SAP Administras
iUmumD3 5
010
25
25
60
100%
60
29,221,200.00
19,480,800.00
554,481.972
4VivinFirliani,Amd.Keb
Bidan
D3 6
010
25
25
70
100%
70
29,221,200.00
19,480,800.00
646,895.642
5Hayati Nuur Bid
anD3 6
010
25
25
70
100%
70
29,221,200.00
19,480,800.00
646,895.642
6YeniMurniharini,Am.Keb
Bidan/Promkes
D3 6
010
25
25
10
80
100%
80
29,221,200.00
19,480,800.00
739,309.302
7AnriMeiRahayu,SST
Bidan
S1 8
010
25
25
90
100%
90
29,221,200.00
19,480,800.00
831,722.962
8drg.SriDarmayanti
DokterMadya
S2 15
010
25
25
160
100%
160
29,221,200.00
19,480,800.00
1,478,618.602
9dr.RianDewiAuriani
DokterUmum
S1 15
010
25
25
160
100%
160
29,221,200.00
19,480,800.00
1,478,618.603
0Hanifah,AMG Nutrisionis D
3 60
10
25
25
10
80
100%
80
29,221,200.00
19,480,800.00
739,309.303
1Tuti TriWahyuni,SKM
PromosiKesehatan
S1
80
5 25
25
10 9
5100%
95
29,221,200.00
19,480,800.00
877,929.793
2WirdaJuanita,AMKL
Kesling
D3
60
5 25
25
10 7
5100%
75
29,221,200.00
19,480,800.00
693,102.473
3Suryani,AM.Keb Bid
anD3
60
5 25
25
65
100%
65
29,221,200.00
19,480,800.00
600,688.8031
6229,221,200.00
19,480,800.00
29,221,200.00
Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 - 1 -