Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA No.1432, 2019 KEMENKEU. Surat Utang Negara. Pasar Perdana
Domestik. Lelang.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 168 /PMK.08/2019
TENTANG
LELANG SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA DOMESTIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa penjualan Surat Utang Negara di pasar perdana
domestik dengan cara lelang merupakan salah satu
alternatif bagi Pemerintah dalam mendapatkan sumber
pembiayaan yang strategis bagi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dengan tingkat bunga terbaik dan
tingkat risiko yang dapat ditoleransi;
b. bahwa untuk melakukan penyempurnaan pengaturan
dan langkah penanganan dalam hal terjadi keadaan tidak
normal dan/atau gangguan pada pelaksanaan lelang
Surat Utang Negara atau lelang Surat Utang Negara
Tambahan serta penyempurnaan ketentuan dalam Lelang
Surat Utang Negara, perlu dilakukan pengaturan kembali
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Negara
dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar
Perdana Domestik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 358) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 4/PMK.08/2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013
2019, No. 1432 -2-
tentang Lelang Surat Utang Negara dalam Mata Uang
Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Lelang Surat Utang
Negara di Pasar Perdana Domestik;
Mengingat : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4236);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG LELANG
SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA DOMESTIK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Surat Utang Negara, yang selanjutnya disingkat SUN
adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan
utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing
yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa
berlakunya.
2. Surat Perbendaharaan Negara adalah SUN yang
berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan
dengan pembayaran bunga secara diskonto.
3. Obligasi Negara adalah SUN yang berjangka waktu lebih
dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau
dengan pembayaran bunga secara diskonto.
2019, No. 1432 -3-
4. Menteri Keuangan, yang selanjutnya disebut Menteri
adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Keuangan Negara.
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko,
yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah
pimpinan unit eselon satu di lingkungan Kementerian
Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan
pembiayaan dan risiko.
6. Pasar Perdana Domestik adalah penjualan SUN yang
dilakukan di wilayah Indonesia untuk pertama kali.
7. Lelang SUN adalah penjualan SUN di Pasar Perdana
Domestik yang diikuti oleh Peserta Lelang SUN dengan
cara mengajukan penawaran pembelian kompetitif
dan/atau penawaran pembelian non kompetitif dalam
suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan
diumumkan sebelumnya, melalui sistem yang disediakan
agen yang melaksanakan Lelang SUN.
8. Lelang SUN Tambahan adalah penjualan SUN di Pasar
Perdana Domestik dalam mata uang rupiah dengan cara
lelang yang dilaksanakan pada 1 (satu) hari kerja setelah
tanggal pelaksanaan Lelang SUN.
9. Agen Lelang adalah institusi/lembaga yang ditunjuk oleh
Menteri untuk melaksanakan Lelang SUN.
10. Peserta Lelang SUN adalah Bank Indonesia, Lembaga
Penjamin Simpanan dan/atau Dealer Utama.
11. Pihak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia
maupun warga negara asing dimanapun mereka
bertempat tinggal, perusahaan, usaha bersama, baik
Indonesia maupun asing dimanapun mereka
berkedudukan, Bank Indonesia, LPS dan/atau Dealer
Utama.
12. Bank Indonesia adalah badan hukum sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2009.
2019, No. 1432 -4-
13. Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disingkat
LPS adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.
14. Dealer Utama adalah bank atau perusahaan efek yang
ditunjuk Menteri sebagai dealer utama sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang
mengatur mengenai Dealer Utama.
15. Imbal Hasil (yield), yang selanjutnya disebut Imbal Hasil
adalah keuntungan yang diharapkan oleh investor dalam
persentase per tahun.
16. Penawaran Pembelian Kompetitif adalah pengajuan
penawaran pembelian dengan mencantumkan:
a. volume dan tingkat Imbal Hasil yang diinginkan
penawar, dalam hal Lelang SUN dengan kupon tetap
atau pembayaran bunga secara diskonto; atau
b. volume dan harga (price) yang diinginkan penawar,
dalam hal Lelang SUN dengan kupon mengambang.
17. Penawaran Pembelian Non Kompetitif adalah pengajuan
penawaran pembelian dengan mencantumkan:
a. volume tanpa tingkat Imbal Hasil yang diinginkan
penawar, dalam hal Lelang SUN dengan kupon tetap
atau pembayaran bunga secara diskonto; atau
b. volume tanpa harga yang diinginkan penawar, dalam
hal Lelang SUN dengan kupon mengambang.
18. Harga Beragam adalah harga yang dibayarkan oleh
masing-masing pemenang Lelang SUN sesuai dengan
harga penawaran yang diajukannya.
19. Imbal Hasil Rata-rata Tertimbang (weighted average
yield), yang selanjutnya disebut Imbal Hasil Rata-rata
Tertimbang adalah Imbal Hasil yang dihitung dari hasil
bagi antara jumlah dari perkalian masing-masing volume
SUN dengan Imbal Hasil yang dimenangkan dan total
volume SUN yang terjual.
20. Harga Rata-rata Tertimbang (weighted average price),
yang selanjutnya disebut Harga Rata-rata Tertimbang
2019, No. 1432 -5-
adalah harga yang dihitung dari hasil bagi antara jumlah
dari perkalian masing-masing volume SUN dengan harga
yang dimenangkan dan total volume SUN yang terjual.
21. Harga Setelmen adalah harga yang dibayarkan atas
Lelang SUN yang dimenangkan, yaitu:
a. sebesar harga bersih (clean price) atau Imbal Hasil
yang telah dikonversi sebagai harga bersih yang
diajukan dalam penawaran Lelang SUN dengan
memperhitungkan bunga berjalan (accrued interest),
dalam hal Lelang SUN dengan kupon; atau
b. sebesar Imbal Hasil yang telah dikonversi sebagai
harga bersih yang diajukan dalam penawaran Lelang
SUN, dalam hal Lelang SUN dengan pembayaran
bunga secara diskonto.
22. Setelmen adalah penyelesaian transaksi SUN yang terdiri
dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan SUN.
23. Keadaan Tidak Normal adalah situasi atau kondisi
terjadinya gangguan dan/atau kerusakan pada perangkat
keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, aplikasi
maupun sarana pendukung teknologi informasi yang ada
pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko, Agen Lelang dan/atau Bank Indonesia yang dapat
disebabkan oleh alam, manusia, dan/atau teknologi
sehingga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan Lelang
SUN dan/atau Lelang SUN Tambahan pada tahapan
persiapan, tahapan pelaksanaan atau tahapan Setelmen.
24. Hari Kerja adalah hari dimana operasional sistem
pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
BAB II
KETENTUAN LELANG SUN
Pasal 2
(1) Setiap Pihak dapat membeli SUN di Pasar Perdana
Domestik dengan cara lelang.
2019, No. 1432 -6-
(2) Pembelian SUN di Pasar Perdana Domestik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam mata
uang rupiah dan/atau dalam valuta asing.
Pasal 3
(1) Pembelian SUN oleh Pihak selain Bank Indonesia dan
LPS dilakukan melalui Dealer Utama.
(2) Pembelian SUN oleh Bank Indonesia dan LPS dilakukan
secara langsung tanpa melalui Dealer Utama.
Pasal 4
(1) Bank Indonesia dapat membeli SUN di Pasar Perdana
Domestik hanya untuk Surat Perbendaharaan Negara.
(2) Pembelian Surat Perbendaharaan Negara oleh Bank
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya
dapat dilakukan untuk dan atas nama dirinya sendiri.
(3) Pembelian SUN oleh LPS, hanya dapat dilakukan untuk
dan atas nama dirinya sendiri.
(4) Pembelian SUN oleh Dealer Utama dapat dilakukan
untuk dan atas nama dirinya sendiri dan/atau untuk
dan atas nama Pihak selain Bank Indonesia dan LPS.
Pasal 5
(1) Penawaran pembelian dalam Lelang SUN dapat
dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian
Kompetitif dan/atau cara Penawaran Pembelian Non
Kompetitif.
(2) Penetapan harga SUN bagi pemenang Lelang SUN
dengan Penawaran Pembelian Kompetitif dilakukan
dengan metode Harga Beragam.
(3) Penetapan harga SUN bagi pemenang Lelang SUN
dengan Penawaran Pembelian Non Kompetitif dilakukan
berdasarkan Imbal Hasil Rata-rata Tertimbang atau
Harga Rata-rata Tertimbang berdasarkan hasil Lelang
SUN dengan Penawaran Pembelian Kompetitif.
2019, No. 1432 -7-
Pasal 6
(1) Bank Indonesia hanya dapat melakukan penawaran
pembelian Surat Perbendaharaan Negara melalui
Penawaran Pembelian Non Kompetitif.
(2) LPS hanya dapat melakukan penawaran pembelian
SUN melalui Penawaran Pembelian Non Kompetitif.
(3) Dealer Utama yang melakukan penawaran pembelian
SUN untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk
dan atas nama Pihak selain Bank Indonesia dan LPS,
dapat melakukan Penawaran Pembelian Kompetitif
dan/atau Penawaran Pembelian Non Kompetitif.
Pasal 7
(1) Rencana Lelang SUN ditetapkan oleh Direktur Jenderal
untuk dan atas nama Menteri.
(2) Penetapan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling kurang memuat:
a. seri SUN dan tanggal jatuh tempo;
b. mata uang;
c. target indikatif SUN yang ditawarkan;
d. jumlah target maksimal;
e. tanggal Lelang SUN;
f. tanggal Setelmen; dan/atau
g. persentase alokasi bagi Penawaran Pembelian Non
Kompetitif untuk SUN yang akan ditawarkan.
(3) Rencana Lelang SUN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diumumkan kepada publik dan Agen Lelang setelah
rapat penetapan rencana Lelang SUN.
Pasal 8
(1) Pelaksanaan Lelang SUN dilakukan melalui Agen
Lelang yang ditunjuk oleh Menteri.
(2) Agen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki tugas sebagai berikut:
a. mengumumkan rencana Lelang SUN kepada
Peserta Lelang SUN yang paling kurang memuat:
1) seri SUN dan tanggal jatuh tempo;
2019, No. 1432 -8-
2) mata uang;
3) target indikatif SUN yang ditawarkan;
4) tanggal dan waktu pelaksanaan Lelang SUN;
5) tanggal Setelmen; dan/atau
6) tanggal pengumuman hasil Lelang SUN;
b. melaksanakan Lelang SUN;
c. menyampaikan hasil penawaran Lelang SUN
kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal; dan
d. mengumumkan pemenang Lelang SUN dan hasil
Lelang SUN.
(3) Agen Lelang mengumumkan pemenang Lelang SUN
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d kepada
masing-masing Peserta Lelang SUN pada hari
pelaksanaan Lelang SUN yang paling kurang memuat:
a. nama pemenang Lelang SUN;
b. nilai nominal; dan/atau
c. tingkat diskonto/Imbal Hasil/harga.
(4) Agen Lelang mengumumkan hasil Lelang SUN
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d kepada
Peserta Lelang pada hari pelaksanaan Lelang SUN yang
paling kurang memuat:
a. kuantitas lelang secara keseluruhan; dan/atau
b. rata-rata tertimbang tingkat diskonto/Imbal
Hasil/harga.
Pasal 9
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Lelang
SUN termasuk Lelang SUN Tambahan, mengikuti
aturan/ketentuan yang berlaku di Agen Lelang.
Pasal 10
(1) Jangka waktu Surat Perbendaharaan Negara dinyatakan
dalam jumlah hari sebenarnya dan dihitung sejak 1
(satu) hari sesudah tanggal Setelmen sampai dengan
tanggal jatuh tempo.
(2) Perhitungan Harga Setelmen per unit Surat
Perbendaharaan Negara dilakukan berdasarkan
2019, No. 1432 -9-
perhitungan Harga Setelmen Surat Perbendaharaan
Negara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran huruf A
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 11
(1) Jumlah hari bunga (day count) untuk perhitungan bunga
berjalan (accrued interest) menggunakan basis jumlah
hari bunga sebenarnya (actual per actual).
(2) Perhitungan Harga Setelmen per unit Obligasi Negara
dilakukan berdasarkan perhitungan Harga Setelmen
Obligasi Negara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran
huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
BAB III
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL LELANG SUN
Pasal 12
(1) Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri
menetapkan hasil Lelang SUN.
(2) Penetapan hasil Lelang SUN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa menerima seluruh atau sebagian,
atau menolak seluruh penawaran Lelang SUN yang
masuk.
(3) Penetapan hasil Lelang SUN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling kurang didasarkan pada pertimbangan:
a. Imbal Hasil/harga;
b. kebutuhan pembiayaan;
c. jatuh tempo; dan/atau
d. pengelolaan risiko utang.
Pasal 13
(1) Hasil Lelang SUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) diumumkan kepada publik setelah rapat
penetapan hasil Lelang SUN.
2019, No. 1432 -10-
(2) Pengumuman hasil Lelang SUN kepada publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang
meliputi:
a. seri SUN dan tanggal jatuh tempo;
b. mata uang;
c. nilai nominal;
d. tingkat bunga, untuk Obligasi Negara dengan
kupon; dan
e. Imbal Hasil Rata-rata Tertimbang atau Harga Rata-
rata Tertimbang.
BAB IV
LELANG SUN TAMBAHAN
Pasal 14
Pelaksanaan Lelang SUN Tambahan dapat dilakukan dengan
persyaratan sebagai berikut:
a. total Penawaran Pembelian Non Kompetitif yang
dimenangkan lebih kecil dari 50% (lima puluh persen)
dari total Penawaran Pembelian Non Kompetitif yang
masuk; dan
b. target maksimal Lelang SUN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 tidak terpenuhi.
Pasal 15
(1) Lelang SUN Tambahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14, hanya dilakukan untuk SUN dalam mata uang
rupiah.
(2) Penawaran pembelian dalam Lelang SUN Tambahan
dilakukan dengan mengajukan volume penawaran SUN.
(3) Penetapan harga SUN pada Lelang SUN Tambahan
dilakukan berdasarkan Imbal Hasil Rata-rata Tertimbang
atau Harga Rata-rata Tertimbang yang telah ditetapkan
dalam Lelang SUN.
2019, No. 1432 -11-
Pasal 16
(1) Lelang SUN Tambahan hanya dapat diikuti oleh Peserta
Lelang SUN yang menyampaikan Penawaran Pembelian
Non Kompetitif dalam Lelang SUN.
(2) Penawaran pembelian oleh Peserta Lelang SUN dalam
Lelang SUN Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), masing-masing disampaikan paling tinggi sebesar
Penawaran Pembelian Non Kompetitif dalam Lelang SUN
pada masing-masing seri SUN yang ditawarkan.
Pasal 17
(1) Penentuan rencana Lelang SUN Tambahan dilakukan
setelah penetapan hasil Lelang SUN.
(2) Rencana Lelang SUN Tambahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk
dan atas nama Menteri.
(3) Penetapan rencana Lelang SUN Tambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat penetapan
hasil Lelang SUN
(4) Penetapan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling kurang memuat:
a. seri SUN dan tanggal jatuh tempo;
b. target maksimal;
c. harga SUN;
d. tanggal dan waktu pelaksanaan Lelang SUN
Tambahan; dan
e. tanggal Setelmen.
(5) Rencana Lelang SUN Tambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada publik dan
Agen Lelang setelah rapat penetapan hasil Lelang SUN.
(6) Pelaksanaan Lelang SUN Tambahan dilakukan pada
1 (satu) Hari Kerja setelah penetapan rencana Lelang
SUN Tambahan.
Pasal 18
(1) Dalam hal dilakukan Lelang SUN Tambahan, Agen Lelang
memiliki tugas sebagai berikut:
2019, No. 1432 -12-
a. mengumumkan rencana Lelang SUN Tambahan
kepada Peserta Lelang SUN yang memenuhi
persyaratan mengikuti Lelang SUN Tambahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang paling
kurang memuat:
1) seri SUN dan tanggal jatuh tempo;
2) tanggal dan waktu pelaksanaan Lelang SUN
Tambahan;
3) tanggal Setelmen; dan
4) tanggal pengumuman hasil Lelang SUN
Tambahan;
b. melaksanakan SUN Tambahan;
c. menyampaikan hasil penawaran Lelang SUN
Tambahan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal;
dan
d. mengumumkan pemenang Lelang SUN Tambahan
dan hasil Lelang SUN Tambahan.
(2) Agen Lelang mengumumkan pemenang Lelang SUN
Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
kepada masing-masing Peserta Lelang SUN yang paling
kurang memuat:
a. nama pemenang;
b. nilai nominal; dan/atau
c. Imbal Hasil Rata-rata Tertimbang atau Harga Rata-
rata Tertimbang.
(3) Agen Lelang mengumumkan hasil Lelang SUN Tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada
Peserta Lelang pada hari pelaksanaan Lelang SUN
Tambahan, yang paling kurang memuat:
a. seri SUN; dan/atau
b. nilai nominal.
Pasal 19
Hasil Lelang SUN Tambahan ditetapkan oleh Direktur
Jenderal untuk dan atas nama Menteri.
2019, No. 1432 -13-
Pasal 20
(1) Hasil Lelang SUN Tambahan diumumkan kepada publik
setelah pelaksanaan Lelang SUN Tambahan.
(2) Pengumuman hasil Lelang SUN Tambahan kepada publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang
memuat:
a. seri SUN dan tanggal jatuh tempo;
b. nilai nominal; dan
c. Imbal Hasil Rata-rata Tertimbang atau Harga Rata-
rata Tertimbang.
BAB V
SETELMEN LELANG SUN
Pasal 21
(1) Setelmen Lelang SUN dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SUN
dan dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah
tanggal pelaksanaan Lelang SUN (T+5).
(2) Setelmen Lelang SUN Tambahan dilakukan pada tanggal
yang sama dengan pelaksanaan Setelmen Lelang SUN.
(3) Setelmen Lelang SUN Tambahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Setelmen Lelang SUN.
Pasal 22
(1) Dalam hal Dealer Utama dinyatakan menang dalam
Lelang SUN dan/atau Lelang SUN Tambahan, Dealer
Utama dimaksud bertanggungjawab terhadap Setelmen
atas seluruh penawaran yang dinyatakan menang,
baik atas nama dirinya sendiri maupun untuk dan atas
nama Pihak selain Bank Indonesia dan LPS, pada tanggal
Setelmen.
(2) Dalam hal Bank Indonesia dinyatakan menang dalam
Lelang SUN dan/atau Lelang SUN Tambahan untuk Surat
Perbendaharaan Negara, Bank Indonesia bertanggung
2019, No. 1432 -14-
jawab terhadap Setelmen atas seluruh penawaran yang
dinyatakan menang pada tanggal Setelmen.
(3) Dalam hal LPS dinyatakan menang dalam Lelang SUN
dan/atau Lelang SUN Tambahan, LPS bertanggung jawab
terhadap Setelmen atas seluruh penawaran yang
dinyatakan menang pada tanggal Setelmen.
Pasal 23
(1) Dalam hal Dealer Utama yang memenangkan Lelang SUN
dan/atau Lelang SUN Tambahan:
a. tidak melunasi sebagian atau seluruh kewajibannya
sampai dengan batas akhir tanggal Setelmen; atau
b. saldo giro bank yang ditunjuk sebagai bank
pembayar oleh Dealer Utama di Bank Indonesia tidak
mencukupi untuk Setelmen,
maka sebagian atau seluruh hasil Lelang SUN dan/atau
Lelang SUN Tambahan yang setelmennya dilakukan
melalui bank pembayar dimaksud, dinyatakan batal.
(2) Dalam hal terdapat pembatalan sebagian atau seluruh
hasil Lelang SUN dan/atau Lelang SUN Tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dealer Utama
dikenakan sanksi:
a. tidak diperkenankan mengikuti Lelang SUN
sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan
b. dilaporkan kepada otoritas terkait.
(3) Pembatalan Lelang SUN dan/atau Lelang SUN Tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diumumkan
kepada publik yang paling kurang memuat:
a. seri SUN; dan
b. perubahan nominal SUN.
Pasal 24
Teknis pelaksanaan Setelmen SUN mengikuti
aturan/ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia.
2019, No. 1432 -15-
BAB VI
KEADAAN TIDAK NORMAL
Pasal 25
(1) Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal pada Lelang
SUN atau Lelang SUN Tambahan, Direktur Jenderal
untuk dan atas nama Menteri dapat memutuskan
langkah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan
Keadaan Tidak Normal yang terjadi, termasuk melakukan
antara lain:
a. penundaan waktu pelaksanaan Lelang SUN atau
Lelang SUN Tambahan; dan/atau
b. perpanjangan waktu pelaksanaan Lelang SUN atau
Lelang SUN Tambahan.
(2) Dalam hal langkah yang diambil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak menyelesaikan Keadaan Tidak Normal
yang terjadi, Direktur Jenderal untuk dan atas nama
Menteri dapat memutuskan langkah yang diambil pada
saat rapat penetapan hasil Lelang SUN atau Lelang SUN
Tambahan, termasuk membatalkan pelaksanaan Lelang
SUN atau Lelang SUN Tambahan.
(3) Dalam hal Keadaan Tidak Normal terjadi pada Lelang
SUN Tambahan dan dilakukan pembatalan pada Lelang
SUN Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pelaksanaan Setelmen Lelang SUN tetap dilaksanakan
pada tanggal Setelmen sesuai dengan hasil Lelang SUN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
Pasal 26
Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal yang menyebabkan
proses Setelmen belum dapat diselesaikan pada tanggal
Setelmen Lelang SUN dan/atau Lelang SUN Tambahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pelaksanaan
Setelmen tetap dilaksanakan dan dicatatkan pada tanggal
valuta yang sama dengan tanggal Setelmen Lelang SUN
dan/atau Lelang SUN Tambahan.
2019, No. 1432 -16-
BAB VII
BIAYA PENERBITAN
Pasal 27
Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Lelang
SUN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28
Lelang SUN yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan
Menteri ini, penyelesaian transaksinya mengikuti ketentuan
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013
tentang Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah
dan Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 358) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 4/PMK.08/2017 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013
tentang Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah
dan Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106).
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 tentang Lelang
Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta
Asing Di Pasar Perdana Domestik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 358) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 4/PMK.08/2017 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013
2019, No. 1432 -17-
tentang Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah
dan Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 30
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2019
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
2019, No. 1432 -18-
2019, No. 1432 -19-
2019, No. 1432 -20-
2019, No. 1432 -21-
2019, No. 1432 -22-
2019, No. 1432 -23-
2019, No. 1432 -24-
2019, No. 1432 -25-
2019, No. 1432 -26-
2019, No. 1432 -27-
2019, No. 1432 -28-