PRANATA MANAJEMEN PEMBANGUNAN

AMDAL UNTUK PERENCANAAN

RUMAH SAKIT

Disusun Oleh:KELOMPOK 11 / KELAS B

REDISYA GILANG P. 105060500111036SONA MAHARAHMI 105060500111061SALMAN ALFARISI 105060507111026SAVRIA VILIA ROZA 105060503111004M. SYARIF HIDAYATULLAH 105060507111015

DOSEN PENGAMPU : BETA SURYOKUSUMO S., ST.,MT.

JURUSAN ARSITEKTURFAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya

dengan berkat, rahmat, dan bimbingan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas

laporan Pranata dan Manajemen Pembangunan ini dengan baik.

Makalah mengenai Amdal untuk perencanaan rumah sakit ini kami buat

untuk melengkapi tugas mata kuliah Pranata Manajemen Pembangunan. Dalam

penyusunan tugas atau materi ini, tidak sedikit hambatan yang kami hadapi. Namun

kami menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan materi ini berkat bantuan dari

semua pihak, oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Beta

Suryokusumo. S selaku dosen pengampu Pranata Manajemen Pembangunan kelas B.

Kami sangat berharap makalah ini bisa berguna bagi kita semua dan menjadi

sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan, khususnya dalam bidang

arsitektur.

Kami menyadari makalah ini belum sempurna, masih banyak kekurangan dan

kesalahan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan

makalah ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Malang, 20 Juni 2012

Kelompok 11

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................................................... 1

DAFTAR ISI ................................................................................................................................... 2

BAB I PENDAHULUAN

1.1LATAR BELAKANG…………………………………………………....................................... 3

1.2TUJUAN PENULISAN………………………………………………....................................... 3

1.3MANFAAT PENULISAN……………………………………………...................................... 4

BAB II ISI

2.1 PENGEERTIAN AMDAL ........................................................................................... 5

2.2 MANFAAT AMDAL .................................................................................................... 6

2.3 PENYUSUNAN KEGIATAN ...................................................................................... 7

2.4 PELAKU KEGIATAN ................................................................................................. 7

2.5 SISTEMATIKA LAPORAN ...................................................................................... 16

2.6 PENATALAKSANAAN AMDAL RUMAH SAKIT ................................................ 17

2.7 UKL DAN UPL ........................................................................................................... 20

2.8 KAITAN AMDAL DENGAN DOKUMEN/KAJIAN LINGKUNGAN ............................. 20

BAB III DASAR HUKUM DAN PERATURAN DALAM MENYUSUN ANALISIS MENGENAI

DAMPAK LINGKUNGAN ............................................................................................. 22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program pembangunan pada periode Pembangunan Jangka Panjang

kedua adalah pembangunan berwawasan lingkungan, sebagai upaya sadar dan

berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang

berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Dalam setiap

pembangunan akan ada berbagai usaha atau kegiatan yang pada dasarnya akan

menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, oleh karena itu perlu dijaga

keserasian antar usaha/kegiatan tersebut dengan menganalisa dari sejak awal

perencanaannya.

Dengan demikian langkah pengendalian dampak negatif dapat

dipersiapkan sedini mungkin. Rumah sakit sebagai salah satu hasil

pembangunan dan upaya penunjang pembangunan dalam bidang kesehatan

merupakan sarana pelayanan umum, tempat berkumpulnya orang sakit maupun

orang sehat yang memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan, gangguan

kesehatan dan dapat menjadi tempat penularan penyakit. Untuk itu telah

dilakukan berbagai upaya penanggulangan dampak lingkungan Rumah Sakit

yang dimulai dari analisa dampak lingkungan (AMDAL). Kenyataan, upaya

tersebut tidak dapat dilaksanakan karena berbagai kendala khususnya biaya.

Adanya Peraturan Pemerintah No. 51 Tahu n 1993 Tentang Analisis

Dampak Lingkungan, merupakan suatu terobosan baru yang memungkinkan

setiap Rumah Sakit yang terkena wajib AMDAL (Rumah Sakit dengan kapasitas

lebih dari 400 tempat tidur ) dapat melaksanakan dengan baik. Sedangkan bagi

yang tidak wajib AMDAL dapat melaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi

Rumah Sakit tetapi masih memenuhi persyaratan sanitasi lingkungan yang baik.

1.2 Tujuan Penulisan AMDAL

Mengidentifikasikan rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan

terutama yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap

lingkungan hidup.

Mengidentifikasikan komponen-komponen lingkungan hidup yang akan

terkena dampak besar dan penting

Memprakirakan dan mengevaluasi rencana usahan dan atau kegiatan yang

menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.

1.3 Manfaat Penulisan AMDAL

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada

semua pihak, khususnya kepada mahasiswa maupun pelajar untuk menambah

pengetahuan dan wawasan tentang AMDAL perencanaan rumah sakit. Manfaat lain

dari penulisan makalah ini adalah dengan adanya penulisan makalah ini

diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan acuan untuk pembelajaran

lebih lanjut.

BAB II

AMDAL Dalam Penyusunan Perencanaan Rumah Sakit

2.1 Pengertian Amdal

AMDAL adalah salah satu studi yang mengidentifikasi, memprediksi,

menginterpretasi dan mengkomunikasikan pengaruh dari suatu kegiatan manusia

terhadap lingkungan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 dikenal

istilah Analisis mengenai Dampak Lingkungan yang disingkat dengan AMDAL yang

berarti hasil studi mengenai dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan

terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Di

samping pengertian tersebut, dewasa ini dikenal pengertian :

a) AMDAL Kegiatan Terpadu/Multi Sektor yaitu hasil studi mengenai dampak penting

kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu

kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang

bertanggung jawab.

b) AMDAL Kawasan yaitu hasil studi dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan

terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut

kewenangan satu instansi yang bertanggung jawab.

c) AMDAL Regional yaitu hasil studi dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan

terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zona rencana

pengembangan wilayah sesuai rencana umum tata ruang daerah dan melibatkan

kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab. Bagi kegiatan yang

diragukan dampak pentingnya, dilakukan proses penapisan untuk memastikan apakah

kegiatan tersebut berdampak penting atau tidak. Bagi rencana kegiatan yang tidak ada

dampak pentingnya, dalam rangka menunjang pembangunan yang berwawasan

lingkungan diharuskan melakukan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya

pemantauan lingkungan (UPL). AMDAL merupakan keseluruhan proses yang meliputi

penyusunan berturut-turut :

a) Kerangka Acuan bagi penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL).

b) Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL).

c) Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL).

d) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Jadi pengertian AMDAL di sini dapat berarti proses studi dan dapat pula berarti hasil

studi. Dengan ditetapkannya PP 51 tahun 1993 tentang AMDAL, tidak terdapat lagi

ketentuan tentang AMDAL bagi kegiatan yang sudah berjalan yang dikenal dengan

SEMDAL. Namun demikian bagi kegiatan bidang kesehatan yang semula ditetapkan

wajib SEMDAL tapi hingga saat ini belum membuat SEMDAL, Departemen Kesehatan

akan mengeluarkan ketentuan khusus yang mewajibkan pembuatan standard

operating procedure pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dituangkan

dalam rencana teknis pengelolaan lingkungan dan rencana teknis pemantauan

lingkungan, sebagai pengganti kewajiban pembuatan SEMDAL. Dampak lingkungan

adalah perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan. Pada mulanya

dampak lingkungan digambarkan sebagai adanya benturan antara dua kepentingan

yaitu kepentingan antara perlunya pelaksanaan kegiatan dan kepentingan usaha

melestarikan kualitas lingkungan yang baik. Benturan kepentingan tersebut hanyalah

mencerminkan adanya dampak yang merugikan (negatif) saja. Dalam

perkembangannya kemudian, yang dianalisis bukan hanya dampak negatifnya saja

tapi juga dampak positif suatu kegiatan dengan bobot analisis yang sama. Sedangkan

dampak penting adalah perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang

diakibatkan oleh suatu kegiatan. Berkenaan dengan dampak lingkungan suatu

kegiatan ada dua hal pokok yang perlu dipahami yaitu :

a) Dampak setiap kegiatan bersifat khas dan unik (site specific), artinya dampak lingkungan

suatu kegiatan hanya berlaku untuk ekosistem tertentu dan kelompok sosial tertentu

yang menghuni ruang dan waktu tertentu. Asumsi ini berangkat dari suatu pengertian

bahwa AMDAL hanya terfokus pada ruang tertentu dan kurun waktu tertentu yang

dihipotesakan terkena dampak suatu kegiatan. Implikasi dari asumsi ini adalah

walaupun jenis kegiatannya sama, dampak yang ditimbulkan akan berbeda bila berada

di ruang yang berbeda.

b) Dampak suatu kegiatan bersifat kompleks. Asumsi ini berangkat dari pengertian bahwa,

setiap komponen lingkungan satu sama lain saling terkait. Perubahan atau tekanan yang

dialami oleh satu komponen lingkungan akan mempengaruhi komponen lainnya.

Hubungan sebab akibat ini semakin sulit ditelusuri apabila dampak yang ditimbulkan

pada suatu komponen bersifat kumulatif dan baru tampak setelah kurun waktu yang

cukup lama. Implikasi hal ini adalah bahwa studi AMDAL harus dilakukan secara lintas

disiplin sesuai dengan karakteristik dampak yang ditimbulkan. Jadi diperlukan spesialis

yang mengkaji masing-masing disiplin dari aspek yang terkait dan ahli analisis sistim

yang mengintegrasikan hasil kajian para spesialis dalam kesatuan analisis.

2.2 Manfaat AMDAL

Telah disebutkan terdahulu bahwa AMDAL diperlukan bagi proses pengambilan

keputusan suatu kegiatan. Ini berarti bahwa dokumen AMDAL merupakan salah satu

bahan pertimbangan, untuk menetapkan apakah suatu kegiatan itu memungkinkan

untuk dilaksanakan ditinjau dari sudut kepentingan kelestarian lingkungan hidup.

Dengan demikian maka AMDAL bermanfaat untuk :

a) Mengetahui adanya dampak suatu rencana kegiatan terhadap kualitas lingkungan hidup

yang melampaui ambang batas yang telah ditetapkan ataupun yang tidak dapat ditolerir

serta membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia.

b) Mengetahui adanya dampak suatu rencana kegiatan terhadap kegiatan lainnya yang

dapat menimbulkan pertentangan.

c) Memberikan masukan bagi studi kelayakan teknis dan kelayakan ekonomi sehingga dapat

dilakukan optimasi, terutama dalam rangka mengendalikan dampak negatif dan

mengembangkan dampak positifnya.

d) Memberikan informasi sejauh mana keadaan lingkungan dapat menunjang perwujudan

suatu rencana kegiatan, terutama informasi tentang sumber daya yang diperlukan bagi

kegiatan tersebut, seperti energi, tenaga manusia, sarana dan prasarana angkutan dan

sebagainya.

e) Pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan berdasarkan hasil pendugaan dan evaluasi

dampak lingkungan yang dilakukan dalam proses penyusunan AMDAL.

f) Pelaksanaan pemantauan lingkungan yang diperlukan bagi penilaian ataupun

pengawasan pelaksana pengelolaan lingkungan.

2.3 Penyusun Kegiatan

Dokumen AMDAL harus disusun oleh pemrakarsa suatu rencana usaha dan/atau

kegiatan. Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan

untuk menyusunkan dokumen AMDAL. Penyusun dokumen AMDAL harus telah

memiliki sertifikat Penyusun AMDAL dan ahli di bidangnya. Ketentuan standar minimal

cakupan materi penyusunan AMDAL diatur dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor

09/2000.

2.4 Pelaku Kegiatan

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah Komisi Penilai AMDAL,

pemrakarsa, dan masyarakat yang berkepentingan. Komisi Penilai AMDAL adalah komisi

yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Di tingkat pusat berkedudukan di Kementerian

Lingkungan Hidup, di tingkat Propinsi berkedudukan di Bapedalda/lnstansi pengelola

lingkungan hidup Propinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di

Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup Kabupaten/Kota. Unsur pemerintah lainnya

yang berkepentingan dan warga masyarakat yang terkena dampak diusahakan terwakili di

dalam Komisi Penilai ini. Tata kerja dan komposisi keanggotaan Komisi Penilai AMDAL ini

diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, sementara anggota-anggota

Komisi Penilai AMDAL di propinsi dan kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dan

Bupati/Walikota. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas

suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Masyarakat yang

berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam

proses AMDAL berdasarkan alasan-alasan antara lain sebagai berikut: kedekatan jarak

tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh

sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup, dan/atau faktor pengaruh nilai-nilai atau

norma yang dipercaya. Masyarakat berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan

menjadi masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati.

Langkah-Langkah Dalam Studi AMDAL

Sesuai dengan definisi lingkungan yang berlaku di Indonesia (Undang-undang No. 4

Tahun 1982) komponen lingkungan yang ditelaah dalam studi AMDAL bagi suatu kegiatan

meliputi komponen lingkungan fisik kimia, komponen lingkungan hayati dan komponen

sosial ekonomi dan sosial budaya. Secara umum langkah-langkah pelaksanaan studi AMDAL

secara berurutan dapat digambarkan pada diagram alir sebagai berikut :

Diagram Alir Studi AMDAL

Langkah-langkah yang digambarkan dalam diagram tersebut tidak menggambarkan

bentuk dokumen yang akan dihasilkan seperti yang dimaksud dalam pengertian AMDAL

menurut Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1993. Langkah-langkah yang selanjutnya akan

diuraikan di bawah ini lebih menjelaskan urutan pekerjaan studi AMDAL sejak persiapan

studi sampai langkah dari studi AMDAL yaitu evaluasi dampak lingkungan dan alternatif

pengelolaannya.

1) Langkah pertama : Persiapan meliputi :

a) Pembentukan Tim Penyusun.

b) Pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan AMDAL,

pedoman-pedoman, baku mutu lingkungan, rencana kegiatan yang akan dikaji.

c) Pengenalan keadaan umum lokasi kegiatan (pra survai).

d) Penentuan ruang lingkup studi (scoping).

e) Penyusunan rencana kerja/usulan teknis.

2) Langkah kedua : Pengumpulan dan penyusunan informasi mengenai kegiatan yang akan

dikaji (pemerian kegiatan), sekurang-kurangnya memuat :

a) Nama dan alamat pemrakarsa kegiatan.

b) Status, jenis, tujuan, dan kegunaan kegiatan.

c) Lokasi kegiatan.

d) Hasil (output) dan umur kegiatan.

e) Uraian kegiatan mulai dari fase persiapan sampai operasi.

f) Perkiraan biaya.

g) Rencana operasional atau alur proses kegiatan.

h) Rincian mengenai limbah kegiatan.

i) Uraian tentang sistim pengelolaan limbah.

3) Langkah ketiga : Penentuan rona lingkungan awal dimaksudkan untuk memberikan

gambaran tentang kondisi lingkungan fisik, biologis, dan sosial di wilayah yang

diperkirakan terkena dampak kegiatan, meliputi kegiatan :

a) Menetapkan komponen lingkungan yang akan dikaji.

b) Menetapkan metodologi pengukuran setiap komponen lingkungan termasuk sampling

system dan sampling site-nya.

c) Menyusun daftar isian dan panduan-panduannya.

d) Menetapkan cara pengolahan dan analisa data.

e) Persiapan peralatan dan bahan-bahan.

f) Pelaksanaan pengukuran/penelitian di lapangan dan analisis di laboratorium.

g) Pengolahan, analisis dan penyusunan hasil.

4) Langkah keempat :

a) Identifikasi dampak yaitu mengidentifikasi komponen lingkungan yang mungkin terkena

dampak rencana kegiatan/komponen kegiatan.

b) Pendugaan dampak lingkungan yaitu memproyeksikan perubahan komponen lingkungan

yang mungkin terjadi akibat dilaksanakannya rencana kegiatan.

5) Langkah kelima : Evaluasi dampak lingkungan dan alternative pengelolaannya, meliputi :

a) Penentuan hubungan sebab akibat antara komponen rencana kegiatan dan komponen

lingkungan dengan dampak yang mungkin ditimbulkan.

b) Uraian alternatif pengelolaan dampak lingkungan.

Dari langkah-langkah tersebut kemudian disusun laporan hasil studi yang berbentuk beberapa

dokumen yang meliputi : KA ANDAL, ANDAL, serta RKL/RPL.

Diagram alir penyampaian dokumen AMDAL terlampir

Diagram 2.

Alur Pemrosesan Dokumen AMDAL Rumah Sakit

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1993, laporan hasil studi AMDAL

harus disusun dalam bentuk dokumen sebagai berikut :

2.4.1 Kerangka Acuan ANDAL (KA-ANDAL)

2.4.2 Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)

Contoh Analisis Dampak Lingkungan Rumah Sakit :

ANALISIS ANDAL PADA RUMAH SAKIT

1. Lingkungan

a. Lingkungan Rumah Sakit harus mempunyai batas yang jelas dilengkapi

dengan pagar yang kuat dan tida memungkinkan orang atau binatang peliharaan

keluar masuk dengan bebas 

b. Lingkungan rumah sakit harus dilengkapi penerangan dengan intensitas

cahaya yang cukup 

c. Tidak becek, tidak berdebu dan tidak terdapat genangan air serta dibuat

landai menuju kesaluran terbuka/tertutup, tersedia lubang penerima air masuk

dan disesuaikan terhadap luas halaman. 

d. Saluran air limbah harus tertutup dan dihubungkan langsung dengan sistem

pengolahan air limbah 

e. Ditempat parkir, halaman, ruang tunggu dan tempat-tempat tertentu harus

tersedia tempat pengumpul sampah pada setiap radius 20 meter. 

2. Ruang dan Bangunan

Ruang dan bangunan harus dalam keadaan bersih dan mudah dibersihkan,

tersedia tempat sampah sesuai dengan jenis sampahnya serta tersedia fasilitas sanitasi

sesuai dengan kebutuhan 

Perbandingan jumlah tempat tidur dengan luas lantai untuk ruang perawatan dan ruang

isolasi sebagai berikut:

a. Ruang bayi: 

1) Ruang perawatan minimal 2 m2/tempat tidur 

2) Ruang isolasi minimal 3,5 m2/tempat tidur 

b. Ruang Dewasa 

1) Ruang perawatan minimal 4,5 m2/tempat tidur 

2) Ruang isolasi minimal 6 m2/tempat tidur

Ruang dan bangunan harus bebas dari gangguan serangga, binatang pengerat dan binatang

penganggu lainnya. Lantai harus selalu bersih, tingkat kebersihan lantai untuk ruang

operasi 0-5 kuman/cm2 dan untuk ruang perawata 5-10 kuman/cm2.  Mutu udara

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. tidak berbau (terutama H2S dan Amoniak)

b. kadar debu tidak melampaui 150 ug/m3 udara dalam pengukuran rata-rata

24 jam

c. Angka kuman 

1) Ruang operasi kurang dari 350 koloni/m3 udara dan bebas kuman

pathogen alpha streptococus haemolitius) dan spora gasn gangren 

2) Ruang perawatan isolasi kurang dari 700 koloni/m3 udara dan bebas

kuman pathogen alpha streptococus haemolitius)

d. Kadar gas dan bahan berbahaya 

Kadar gas dan bahan berbahaya dalam udara tidak melebihi konsentrasi,

maksimum

e. Suhu dan kelembaban, kebisingan dan pencahayaan harus sesuai dengan

peraturan 

3. Fasilitas Sanitasi

A. Fasilitas penyediaan air

1) Harus tersedia air minum sesuai dengan kebutuhan 

2) Tersedia air bersih minimal 500 lt/tempat tidur/hari 

3) Air minum dan air bersih tersedia pada setiap tempat kegiatan yang

membutuhkan secara berkesinambungan 

4) Distribusi air minum dan air bersih di setiap ruangan/kamar harus

menggunakan jaringan perpipaan yang mengalir dengan tekanan positif

B. Fasilitas toilet dan kamar mandi

1) Harus selalu terpelihara dan dalam keadaan bersih 

2) Lantai terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, tidak licin, berwarna terang

dan mudah dibersihkan 

3) Pada setiap unit ruangan harus tersedia toilet (jamban, peturasan dan

tempat cuci tangan) tersendiri. Khususnya untuk unit rawat inap da kamar

karyawan harus tersedia kamar mandi. 

4) Pembuangan air limbah dari toilet dan kamar mandi dilengkapi dengan

penahan bau (water seal)

5) Letak toilet dan kamar mandi tidak berhubungan langsung dengan dapur,

kamar operasi, dan ruang khusus lainnya

6) Lubang penghawaan harus berhubungan langsung dengan udara luar 

7) Toilet dan kamar mandi pria dan wanita harus terpisah

8) Toilet dan kamar mandi unit rawat inap dan karyawan harus terpisah 

9) Toilet dan kamar mandi karyawan harus terpisah dengan toilet pengunjung 

10) Toilet pengunjung harus terletak ditempat yag mudah terjangkau dan ada

petunjuk arah. 

11) Harus dilengkapi dengan slogan atau peringatan untuk memelihara

kebersihan 

12) Tidak terdapat tempat penampungan atau genangan air yang dapat

menjadi tempat perindukan nyamuk

13) Tersedia toilet pengunjung dengan perbandingan 1 toilet untuk 1-40

pengunjung wanita, 1 toilet untuk 1-60 pengunjung pria.

C. Fasilitas pembuangan sampah/limbah padat 

1) Tempat pengumpul sampah

a) Terbuat dari bahan yang kuat, cukup ringan, tahan karat, kedap air dan

mempunyai permukaan yang halus pada bagian dalamnya 

b) Mempunyai tutup yag mudah dibuka dan ditutup tanpa mengotori

tangan 

c) Terdapat minimal 1 (satu) buah untuk setiap kamar atau setiap radius

10 meter dan setiap radius 20 meter pada ruang tunggu terbuka 

d) Setiap tempat pengumpul sampah harus dilapisi kantong plastik

sebagai pembungkus sampah dengan lambang dan warna sebagai

berikut: 

(1) Warna merah, untuk kategori radioaktif 

(2) Warna kuning, untuk kategori infeksius 

(3) Warga ungu, untuk citotoksis 

(4) Warna hitam, untuk umum 

e) Kantong plastik diangkat setiap hari atau kurang dari sehari apabila

2/3 bagian telah terisi sampah 

f) Khusus untuk tempat pengumpul sampah kategori infeksius (plastik

kuning) dan sampak citotoksis (plastik ungu) segera dibersihkan dan

didesinfeksi setelah dikosongkan, apabila akan dipergunakan kembali

2) Tempat penampungan sampah sementara 

a) Tersedia tempat penampungan sampah yang tidak permanen 

b) Terletak pada lokasi yang mudah dijangkau kendaraan pengangkut

sampah

c) Dikosongkan dan dibersihkan sekurang-kurangnya satu kali 24 jam

3) Tempat pembuangan sampah akhir 

a) Sampah radio aktif dibuang sesuai dengan persyaratan teknis dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

b) Sampah infeksius dan citotoksis dimusnahkan melalui incinerator

pada suhu di atas 1000 o C

c) Sampah umum (domestik) dibuang ke tempat pembuangan sampah

akhir yang dikelola oleh PEMDA, atau badan lain sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku 

d) Sampah farmasi dikembalikan kepada distributor, bila tidak

memungkinkan supaya dimusnahkan melalui incinerator pada suhu di

atas 1000 o C

e) Sampah bahan kimia berbahaya, bila mungkin dan ekonomis supaya

di daur ulang, bila tidak supaya pembuangannya dikonsultasikan

terlebih dahulu ke instansi yang berwenang

D. Fasilitas Pembuangan Limbah 

1) Saluran pembuangan limbah harus menggunakan sistem saluran

tertutup, kedap air dan limbah harus mengalir dengan lancar 

2) Rumah Sakit harus memiliki unit pengelolaan limbah sendiri atau

bersama-sama secara kolektif dengan bangunan di sekitarnya yang

memenuhi persyaratan teknis, apabila belum ada atau tidak terjangkau

sistem pengolahan air limbah perkotaan

3) Kualitas limnbah (effluent) rumah sakit yang akan dibuang ke

lingkungan harus memenuhi persyaratan Baku Mutu effluent sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku

E. Fasilitas pembuangan gas buagan (emisi)

1) Rumah sakit harus memiliki sarana pengendalian gas buangan (emisi)

2) Gas buangan yang dibuang ke dalam lingkungan harus memenuhi Baku

Mutu Emisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

F. Fasilitas pengendalian serangga dan tikus 

1) Setiap lubang pada bangunan harus dipasang alat yang dapat mencegah

masuknya serangga atau tikus. 

2) Setiap persilangan pipa dan dinding harus rapat. 

3) Setiap sarana penampungan air harus bersih dan tertutup.

G. Fasilitas Sanitasi lainnya 

1) Harus tersedia tempat penampungan tinja, air seni, muntahan dan lain-

lain, (Spoelhok) yang terbuat dari logam tahan karat pada setiap unit

perawatan. 

2) Tersedia ruang khusus untuk penyimpanan perlengkapan kebersihan

pada setiap unit perawatan.

2.4.3 Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)

2.4.4 Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

2.5 Sistimatika Laporan

Berikut ini akan diuraikan secara singkat butir-butir yang harus tercantum dalam setiap

dokumen dan beberapa hal penting yang harus ada pada setiap dokumen.

a) Kerangka Acuan ANDAL

Sesuai dengan pedoman teknis Kerangka Acuan ANDAL harus disusun dengan sistimatika

sebagai berikut :

1) Pendahuluan

2) Tujuan studi

3) Ruang lingkup studi

4) Metodologi

5) Tim studi ANDAL

6) Biaya

7) Waktu pelaksanaan

8) Daftar pustaka.

b) Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)

Sesuai dengan pedoman teknis secara sistimatis dokumen ANDAL rumah sakit harus

memuat uraian tentang :

Ringkasan:

1) Pendahuluan

2) Dasar pembangunan rumah sakit

3) Rencana rumah sakit

4) Rona lingkungan hidup awal

5) Perkiraan dampak penting

6) Evaluasi dampak penting

7) Kepustakaan

8) Lampiran

Laporan hasil studi ANDAL harus disusun berdasarkan Kerangka Acuan yang telah

ditetapkan oleh Komisi. Untuk hal-hal yang bersifat sangat rahasia dan tidak

mungkin

diungkapkan dalam laporan misalnya menyangkut rahasia yang dipatenkan harus

diberikan catatan tersendiri dan hal ini dituangkan dalam ringkasan ANDAL.

c) Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan

(RPL). Sesuai dengan pedoman teknis RKL dan RPL harus disusun dengan

sistimatika sebagai berikut :

RKL :

1) Identitas pemrakarsa

2) Uraian kegiatan

3) Tujuan, kegunaan, ruang lingkup, dan pendekatan pengelolaan lingkungan

4) Rencana pengelolaan lingkungan

5) Kepustakaan.

RPL:

1) Identitas pemrakarsa

2) Uraian kegiatan

3) Tujuan, kegunaan, dan alternatif pemantauan lingkungan

4) Uraian rencana pemantauan lingkungan

5) Kepustakaan.

Uraian yang disajikan dalam laporan RKL dan RPL harus dapat mengungkap secara

jelas tentang apa, bagaimana, dimana, siapa, dan kapan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan akan dilakukan. Perlu diingat bahwa dokumen RKL dan

RPL termasuk dokumen yuridis yang menjadi pegangan semua pihak yang

terlibat dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan

RKL dan RPL.

2.6 Penatalaksanaan AMDAL Rumah Sakit

2.6.1 Organisasi

Sesuai dengan PP 51 tahun 1993, satuan kerja yang bertanggung jawab dalam

penatalaksanaan AMDAL adalah Komisi AMDAL Bidang Kesehatan yang berstatus pusat

(perijinan atau pemilikannya) adalah Komisi AMDAL Pusat Departemen Kesehatan yang

pembentukannya ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No.

041/MENKES/SK/I/1989 , dan telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri

Kesehatan No.280/MENKES/SK/I/1993 . Dalam rangka pelaksanaan PP 51 tahun 1993

keanggotaan Komisi AMDAL Departemen Kesehatan akan ditambah dengan wakil-wakil

dari Badan Pertanahan Nasional dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dalam

melaksanakan tugasnya Komisi AMDAL Departemen Kesehatan melakukan hubungan

kerja dengan instansi yang bertanggung jawab dalam Rumah Sakit dalam hal ini

Direktorat Jenderal Pelayanan Medik. Hubungan kerja tersebut lebih lanjut akan

diuraikan dalam tata cara penyampaian dokumen AMDAL Rumah Sakit.

Komisi AMDAL Departemen Kesehatan diketuai oleh Direktur Jenderal PPM PLP

dengan pertimbangan bahwa urusan pengelolaan lingkungan secara fungsional menjadi

tanggung jawab Direktur Jenderal PPM PLP. Adapun anggota Komisi AMDAL

Departemen Kesehatan terdiri dari pejabat di lingkungan unit utama Departemen

Kesehatan yang tugas pokoknya berkaitan dengan pengelolaan lingkungan maupun

berkaitan dengan kegiatan bidang kesehatan yang wajib AMDAL. Para pejabat

tersebut terdiri dari :

1) Kepala Pusat Penelitian Ekologi Kesehatan (sebagai Wakil Ketua Komisi)

2) Kepala Pusat Data Kesehatan (sebagai Sekretaris Komisi)

3) Kepala Direktorat Penyehatan Lingkungan Pemukiman

4) Kepala Direktorat Penyehatan Air

5) Kepala Direktorat Pemberantasan Bersumber Binatang

6) Kepala Direktorat Pengawasan Obat dan Bahan Berbahaya

7) Kepala Direktorat Pengawasan Obat

8) Kepala Direktorat Pengawasan Obat Tradisional

9) Kepala Direktorat Instalasi Medik

10) Kepala Direktorat Rumah Sakit Umum dan Pendidikan

11) Kepala Direktorat Rumah Sakit Khusus dan Swasta

12) Kepala Direktorat Bina Peranserta Masyarakat

13) Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Dep.Kes.

14) Kepala Pusat Laboratorium Kesehatan

15) Wakil dari Departemen Dalam Negeri

16) Wakil dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan/Kantor Menteri Negara KLH

17) Wakil dari Badan Pertanahan Nasional

18) Wakil dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

2.6.2 Tugas Komisi AMDAL

Adapun tugas Komisi AMDAL Departemen Kesehatan adalah :

a) Menyusun Pedoman Teknis Pembuatan AMDAL.

b) Menetapkan Kerangka Acuan bagi pembuatan ANDAL.

c) Menilai ANDAL.

d) Menilai RKL dan RPL.

e) Memberikan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan berdasarkan hasil penilaian

AMDAL.

f) Membantu menyelesaikan diterbitkannya surat keputusan tentang AMDAL.

g) Memberikan bimbingan kepada Komisi Daerah.

h) Menilai rencana teknis pengelolaan lingkungan dan rencana teknis pemantauan

lingkungan.

Untuk membantu pelaksanaan penilaian AMDAL, Komisi AMDAL dibantu oleh Tim

Teknis AMDAL yang anggotanya terdiri dari tenaga-tenaga yang berkualifikasi

AMDAL B yang berasal dari unit kerja di lingkungan Departemen Kesehatan

yang terkait dengan AMDAL.

2.6.3. Tata Cara Penyampaian Dokumen AMDAL Rumah Sakit

1) Dokumen Kerangka Acuan (KA).

3 Dokumen KA ANDAL disampaikan oleh pemrakarsa kepada Komisi AMDAL Departemen

Kesehatan

4 Komisi AMDAL setelah membahas Kerangka Acuan tersebut memberikan tanggapan dan

komentar tertulis terhadap KA tersebut dan menyampaikannya kembali kepada pemrakarsa

selambat-lambatnya 12 hari seiak dokumen tersebut diterima oleh Komisi AMDAL.

2) Dokumen ANDAL, RKL dan RPL

5 ANDAL, RKL dan RPL diajukan sekaligus oleh pemrakarsa kepada Direktur Jenderal

Pelayanan Medik.

6 Direktorat Jenderal Pelayanan Medik memberikan bukti penerimaan dokumen-dokumen

tersebut kepada pemrakarsa dengan mencantumkan tanggal penerimaan.

7 Dokumen tersebut diteruskan kepada Komisi AMDAL Departemen Kesehatan untuk

kemudian dilakukan pembahasan dan penilaian.

8 Berdasarkan hasil penilaian Komisi terhadap dokumen-dokumen tersebut, Direktur

Jenderal Yanmed menetapkan keputusan tentang dokumen tersebut selambat-lambatnya 45

hari sejak tanggal pengajuan.

1. Apabila keputusan tersebut berupa penolakan karena dokumen-dokumen tersebut

dinilai belum memenuhi persyaratan maka dokumen tersebut harus diajukan

kembali kepada Dirjen Yanmed, dan selambat-lambatnya 30 hari sejak pengajuan

kembali harus sudah dikeluarkan keputusan atas dokumen- dokumen tersebut

berdasarkan hasil penilaian Komisi AMDAL.

2. Apabila hasil penilaian menyimpulkan bahwa dampak negatif tidak dapat

ditanggulangi berdasarkan IPTEK dan biaya penanggulangan dampak negatif lebih

besar dibandingkan dengan hasil dampak positifnya, maka Dirjen Yanmed

memutuskan menolak rencana kegiatan rumah sakit

3. Pengajuan keberatan atas keputusan dapat disampaikan kepada Menteri Kesehatan

dengan tembusan kepada Bapedal selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya

keputusan penolakan.

4. Menteri Kesehatan akan memberikan keputusan terhadap pengajuan keberatan

tersebut setelah mendapat pertimbangan dari Bapedal selambat-lambatnya 30 hari

sejak diterima pengajuan tersebut dan keputusan ini merupakan keputusan

terakhir.

2.7 UKL dan UPL

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

(UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan

hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL

(Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman

Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan

Hidup).

Kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus melaksanakan upaya pengelolaan

lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Kewajiban UKL-UPL diberlakukan bagi

kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL dan dampak kegiatan mudah dikelola

dengan teknologi yang tersedia. UKL-UPL merupakan perangkat pengelolaan

lingkungan hidup untuk pengambilan keputusan dan dasar untuk menerbitkan ijin

melakukan usaha dan atau kegiatan.

Proses dan prosedur UKL-UPL tidak dilakukan seperti AMDAL tetapi dengan menggunakan

formulir isian yang berisi :

• Identitas pemrakarsa

• Rencana Usaha dan/atau kegiatan

• Dampak Lingkungan yang akan terjadi

• Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

• Tanda tangan dan cap

• Formulir Isian diajukan pemrakarsa kegiatan kepada :

• Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup

Kabupaten/Kota untuk kegiatan yang berlokasi pada satu wilayah

kabupaten/kota

• Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup

Propinsi untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu Kabupaten/Kota

• Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup

dan pengendalian dampak lingkungan untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari

satu propinsi atau lintas batas Negara

2.8 Kaitan AMDAL dengan Dokumen/Kajian Lingkungan

2.8.1 AMDAL dan UKL-UPL

Rencana kegiatan yang sudah ditetapkan wajib menyusun AMDAL tidak lagi diwajibkan

menyusun UKL-UPL (lihat penapisan Keputusan Menteri LH 17/2001). UKL-UPL

dikenakan bagi kegiatan yang telah diketahui teknologi dalam pengelolaan limbahnya.

2.8.2 AMDAL dan Audit Lingkungan Hidup Wajib

Bagi kegiatan yang telah berjalan dan belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan

hidup (RKL-RPL) sehingga dalam operasionalnya menyalahi peraturan perundangan di

bidang lingkungan hidup, maka kegiatan tersebut tidak bisa dikenakan kewajiban

AMDAL, untuk kasus seperti ini kegiatan tersebut dikenakan Audit Lingkungan Hidup

Wajib sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2001 tentang

Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan yang Diwajibkan. Audit Lingkungan Wajib

merupakan dokumen lingkungan yang sifatnya spesifik, dimana kewajiban yang satu

secara otomatis menghapuskan kewajiban lainnya kecuali terdapat kondisi-kondisi

khusus yang aturan dan kebijakannya ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan

Hidup. Kegiatan dan/atau usaha yang sudah berjalan yang kemudian diwajibkan

menyusun Audit Lingkungan tidak membutuhkan AMDAL baru.

2.8.3 AMDAL dan Audit Lingkungan Hidup Sukarela

Kegiatan yang telah memiliki AMDAL dan dalam operasionalnya menghendaki untuk

meningkatkan ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat melakukan audit

lingkungan secara sukarela yang merupakan alat pengelolaan dan pemantauan yang

bersifat internal. Pelaksanaan Audit Lingkungan tersebut dapat mengacu pada

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 tahun 1994 tentang Panduan

umum pelaksanaan Audit Lingkungan. Penerapan perangkat pengelolaan lingkungan

sukarela bagi kegiatan-kegiatan yang wajib AMDAL tidak secara otomatis membebaskan

pemrakarsa dari kewajiban penyusunan dokumen AMDAL. Walau demikian dokumen-

dokumen sukarela ini sangat didorong untuk disusun oleh pemrakarsa karena sifatnya

akan sangat membantu efektifitas pelaksanaan pengelolaan lingkungan sekaligus dapat

"memperbaiki" ketidaksempurnaan yang ada dalam dokumen AMDAL. Dokumen

lingkungan yang bersifat sukarela ini sangat bermacam-macam dan sangat berguna bagi

pemrakarsa, termasuk dalam melancarkan hubungan perdagangan dengan luar negeri.

Dokumen-dokumen tersebut antara lain adalah Audit Lingkungan Sukarela, dokumen-

dokumen yang diatur dalam ISO 14000, dokumen-dokumen yang dipromosikan

penyusunannya oleh asosiasi-asosiasi industri/bisnis, dan lainnya.

BAB III

DASAR HUKUM DAN PERATURAN DALAM MENYUSUN ANALISIS

MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

No. Materi PP 29/1986 PP 51/1993

1. Kegiatan Wajib AMDAL

(Penapisan)

Pasal 2 ayat (2) :

Ditetapkan oleh Menteri/

Pimpinan LPND yang

membidangi........dst

Pasal 2 ayat (3) :

Ditetapkan Menteri LH/

Kepala BAPEDAL setelah

mendengar dan

memperhatikan saran

dan pendapat instansi

yang bertanggung jawab.

Pasal 2 ayat (4) :

Penapisan kegiatan

ditinjau secara berkala

sekurang-kurangnya

sekali dalam 5 (lima)

tahun.

2. Kaitan antara AMDAL dengan

Perizinan

Pasal 5 :

Keputusan tentang

pemberian izin terhadap

rencana kegiatan oleh

instansi yang berwenang

di bidang perizinan

hanya dapat diberikan

setelah adanya keputusan

persetujuan atas RKU

RPL

Pasal 5:

Pemberian izin usaha

dan kegiatan oleh

instansi yang berwenang

untuk jenis kegiatan

sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 hanya

dapat diberikan setelah

adanya pelaksanaan

rencana

pengelolaan lingkungan

dan rencana pemantauan

lingkungan yang telah

disetujui oleh instansi

yang bertanggung jawab.

3. Kedudukan dan AMDAL Pasal 6:

ayat (1) : AMDAL

merupakan komponen

studi kelayakan rencana

kegiatan

Pasal 6:

ayat (1) : AMDAL

merupakan bagian

kegiatan studi kelayakan

rencana usaha dan

kegiatan

ayat (2) : Hasil studi

AMDAL digunakan

sebagai bahan

perencanaan

pembangunan wilayah.

4. Lama waktu penilaian AMDAL

(Putusan persetujuan)

Pasal 10 : PIL = 30 hari

Pasal 12 : KA = 30 hari

Pasal 16 : ANDAL =

90 hari

Pasal 19 : RKL = 30 hari

Pasal 20 : RPL = 30 hari

PIL dihilangkan

Pasal 7 :

- KA hanya perlu

tanggapan tertulis dari

komisi

- Batas waktu tanggapan

tertulis KA sejak diterima

oleh Komisi adalah 12

hari

Pasal 10 :

Batas waktu penetapan

ANDAL, RKL/RPL

sejak diterima oleh

Komisi adalah 45 hari

5. AMDAL

Kegiatan Terpadu

- Pasal 12:

Kegiatan

- Bagi kegiatan yang

Terpadu saling terkait,

berada dalam satu

ekosistem dan dimiliki

oleh satu Pemrakarsa

Pedoman teknis,

penilaian dan

persetujuan oleh

instansi yang ditugasi

mengendalikan dampak

lingkungan Komisi

AMDAL Terpadu

merupakan komisi

gabungan yang

ditetapkan oleh Menteri

LH/Kepala BAPEDAL.

6. AMDAL Kawasan - Pasal 13:

-berada dalam

kawasan sesuai

peraturan perundangan

-Pedoman teknis,

penilaian dan

persetujuan oleh instansi

yang bertanggung jawab

7. AMDAL Regional - Pasal 14:

Amdal regional akan

diatur lebih lanjut

dengan keputusan

Menteri LH/Kepala

Bapedal

8. Kadaluwarsa persetujuan

AMDAL

Pasal 21:

Kadaluwarsa, apabila

dalam 5 (lima) tahun

rencana kegiatan tidak

dilaksanakan

Pasal 15:

Kadaluwarsa, apabila

dalam 3 (tiga) tahun

rencana kegiatan tidak

dilaksanakan.

9. Komisi:

Komisi Pusat

Komisi Daerah

Pasal 23 Hanya ada 2, yaitu :

- Komisi AMDAL Pusat

- Komisi AMDAL Daerah

Pasal 17

18 : (tetap)

Keanggotaan komisi

ditambahkan unsur BPN,

BKPM sebagai anggota

tetap dan LSM sebagai

anggota tidak tetap.

Lisensi dihilangkan

10. Pembinaan Pasal 30:

Pengawasan

Kualifikasi penyusun

Pasal 20 :

Pendidikan, pelatihan,

penelitian, dan

AMDAL dengan pem-

berian lisensi ... dst.

pengembangan AMDAL

diselenggarakan dengan

koordinasi BAPEDAL.

11. Pengawasan Pasal 31, 32, 33 Pasal 22 25

Setiap rencana usaha/

kegiatan wajib

diumumkan oleh instansi

yang bertanggung jawab

Dokumen AMDAL

bersifat terbuka untuk

umurn

- Peran serta masyarakat

dalam bentuk saran dan

pemikiran (lisan atau

tertulis) kepada Komisi

sebelum dokumen

AMDAL disetujui

BAPEDAL menggunakan

dokumen

AMDAL sebagai bahan

penguji hasil

pemantauan BAPEDAL

dapat melakukan

koordinasi dalam

pengawasan

Adapun Undang-Undang dan Peraturan lain yang terkait, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan

3. PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

4. KepMen LH No. 12/MENLH/3/ 1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan

5. KepMen LH No. 13/MENLH/3/ 1994 tentang Pedoman Susunan Keanggotaan dan Tata

Kerja Komisi AMDAL

6. KepMen LH No. 14/MENLH/3/ 1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan

7. KepMen LH No. 15/MENLH/3/ 1994 tentang Pembentukan Komisi AMDAL Terpadu

8. KepMen LH No. 42/MENLH/1 1/ 1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit

Lingkungan

9. KepMen LH No. 54/MENLH/1 1/ 1995 tentang Pembentukan Komisi AMDAL Terpadu/

Multisektor dan Regional

10. KepMen LH No. 55/MENLH/1 1/ 1995 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Regional

11. KepMen LH No. 57/MENLH/12/ 1995 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Usaha atau Kegiatan Terpadu/Multisektor

12. KepMen LH No. 02/MENLH/1/ 1998 tentang Penetapan Pedoman Baku Mutu

Lingkungan

13. Keputusan  Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor  86 Tahun 2002 tentang

Pedoman  Pelaksanaan  Upaya  Pengelolaan  Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan

Lingkungan Hidup

14. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan 

Lingkungan   Hidup

15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 Tentan Pedoman

penyusunan analisis mengenai Dampak lingkungan hidup

16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen

Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha

Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum memiliki dokumen lingkungan hidup

17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor  Tahun  2007 Tentang Dokumen

Pengelolaan Dan  Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang

Tidak Memillki Dokumen  Pengelolaan Lingkungan Hidup

18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran

dan/atau Perusakan Laut

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

20. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

21. KepMen LH No. 30/MENLH/1 0/ 1999 tentang Panduan Penyusunan Dokumen

Pengelolaan Lingkungan

22. KepMen LH No. 42/MENLH/1999 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit

Lingkungan

23. KepMen LH No. 2 Tahun 2000 tentang Pedoman PenilaianDokumen AMDAL

24. KepMen LH No. 4 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan

PembangunanPermukiman Terpadu

25. KepMen LH No. 5 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan

Pembangunan di Daerah Lahan Basah

26. KepMen LH No. 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata KerjaKomisi Penilai AMDAL

27. KepMen LH No. 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai AMDAL

Kabupaten/Kota

28. KepMen LH No. 42 Tahun 2000 tentang Susunan Keanggotaan Komisi Penilai Tim

Teknis AnalisisMengenai Dampak Lingkungan Hidup

29. KepMen LH No. 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang

Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL

30. KepMen LH No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

31. KepMen LH No. 30 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup

Yang diwajibkan

32. KepMen LH No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

33. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92/MENKES/PER/IV/2010

TentangPersyaratan Kualitas Air Minum

34. PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air, Pengendalian Pencemaran Air

35. KepMen LH No. Kep-35/MenLH/7/ 1995 tentang Program Kali Bersih (PROKASIH)

36. KepMen LH No. Kep-35A/ MenLH /7/ 1995 tentang Program Penilaian Kinerja

Perusahaan/ Kegiatan Usaha Dalam Pengendalian Pencemaran di Lingkup Kegiatan

PROKASIH (Proper Prokasih)

37. KepMen LH No. 58/MENLH/10/ 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan

Rumah Sakit

38. KepMen LH No. 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan

Pemanfaatan Air

39. KepMen LH No. 37 Tahun 2003 tentang Metode Analisis Kualitas” Air Permukaan dan

Pengambilan Contoh Air Permukaan

40. KepMen LH No. 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban

Pencemaran Air Pada Sumber Air

41. KepMen LH No. 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara

PerizinanSerta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air

42. KepMen LH No. 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

43. KepMen LH No. 114 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengkajian tentang Pedoman

Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air

44. KepMen LH No. 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air

45. KepMen LH No. 142 Tahun 2003 tentang Perubahan KepMen LH No. 111 Tahun 2003

tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian

Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air

46. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

47. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sunber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

48. PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

49. PP No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

50. PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

51. Kep. Dirjen Batan No. 119/DJ/III/1992 tentang Pedoman Teknis Penyusunan AMDAL

Untuk Kegiatan Nuklir di Bidang Nuklir Non – Reaktor

52. Kep. Dirjen Batan No. 294/DJ/IX/1992 tentang Nilai Batas Radioaktif di Lingkungan

53. PP. No, 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.

54. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

55. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006

56. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Peraturan

Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 tahun 2010 Tentang Sertifikasi

kompetensi penyusun dokumen analisis mengenai Dampak lingkungan hidup dan

persyaratan lembaga pelatihan  Kompetensi penyusun dokumen analisis mengenai

dampak Lingkungan hidup

57. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 tahun  2006  tentang  Pedoman 

Umum  Standardisasi  Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan

58. Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak

Lingkungan.

59. PP No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedian Jasa Pelayanan Penyelesaian

Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

60. KepMen LH No. 07/ MENLH/2001 tentang Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup dan

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah

61. Keputusan Bersama Meneg LH dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 08 & 22

Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak

Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya

62. KepMen LH No. 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penaatan

Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas.

63. KepMen LH No. 58Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

di PropinsiKabupaten/Kota.

64. Kep. MENPAN Nomor : 47/KEP/M.PAN//8/2002 tentang Jabatan Fungsional

Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya.

65. Keputusan Bersama Men PAN dan Mendagri Nomor : 01 /SKB/M.PAN/4/2003 dan

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8

Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah.

66. Keputusan Presiden No. 100 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional

Pengendali Dampak Lingkungan.

67. KepMen LH No. 145 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan

Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya.

68. KepMen LH No. 146 Tahun 2004 tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan Untuk Jabatan

Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.

69. KepMen LH No. 147 Tahun 2004 tentang Kode Etik Profesi Pengendali Dampak

Lingkungan.

70. KepMen LH No. 197 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

Lingkungan Hidup Di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

71. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

72. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

73. KepMen LH No. 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus

Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan.