Bfin-PT

KEPUTUSAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 218/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1)Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan AkreditasNasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tingg(BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap InstitusPerguruan Tinggi yang diusulkan dan telah ditetapkanhasilnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan AkreditasiNasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan PeringkatAkreditasi Institusi Perguruan Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4496);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun2009 tentang Pembentukan dan Organisasi KementerianNegara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kalidiubah, terakhir dengan Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 91 Tahun 2011;

Memperhatikan

-2-

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi KementerianNegara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi EselonI Kementerian Negara sebagaimana telah diubah denganPeraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun

2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi KementerianNegara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan FungsiEselon I Kementerian Negara;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu IIsebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganKeputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan AkreditasiNasional;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota BadanAkreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan AkreditasiNasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi NasionalPendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017,sebagaimana telah diubah dengan Keputusan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentangAnggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi,Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan BadanAkreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun

2012-2017;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan SekretarisBadan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, BadanAkreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan BadanAkreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun

2012-2017;

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi NasionalPerguruan Tinggi tanggal 19 Juli 2014

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

-3-

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL

PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN

PERINGKAT AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN

TINGGI

Universitas Jenderal Soedirman, PurwokertoTerakreditasi dengan Nilai 336 Peringkat B (Baik). S

Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkanpada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.

Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan danpenyelenggaraan Institusi Perguruan Tinggi memenuhi dansesuai dengan ketentuan peraturan, perundang-undanganyang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 19 Juli 2014

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL

JRUAN TINGGI,

RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

3. Kepala Badan Kepegawaian Negara

4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta

6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan **