bhn kuliah 3

5/14/2018 bhn kuliah 3 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/bhn-kuliah-3 1/27

PENDEKATAN (PERSPEKTIF)

EKONOMI POLITIK DAN ILMU

ADMINISTRASI

RASYIDIN, S.SOS, M.A.

MATERI KULIAH IAN 1EKONOMI POLITIK



Pendahuluan Administrasi secara empirik, dalam pandangan ekonomi politik

sebagai instrumen, yakni salah satu instrumen untuk mengatasikelangkaan nilai-nilai. Ekonomi politik mengkaji bagaimanamenciptakan insentif, akuntabilitas, dan kapasitas instrumen tersebutmengatasi kelangkaan distribusi nilai dalam masyarakat secara efektif dan efisien.

Sebaliknya dalam perspektif ilmu administrasi, ekonomi politik membantu menganalisis pilihan terbaik dari sekian banyak pilihandalam kebijakan publik maupun implementasinya, membantumemahami perubahan lingkungan internal maupun eksternaladministrasi, dan membantu menciptakan kondisi kelembagaan yang kondusif.

Perspektif Ekonomi-politik dan administrasi bertemu pada dua objek utama: (1)birokrasi sektor publik; dan (2) kebijakan publik. Dari dua objek tersebut, studiadministrasi negara banyak terpengaruhi oleh pendekatan ekonomi-politik




lanjutan

• Paling tidak, sumbangan perspektif ekonomi-

politik terhadap ilmu administrasi tercermin

dari pentahapan perkembangan pemikiran ilmu

administrasi:

1. Dikotomi politik-administrasi

2. Kontinum politik administrasi

3. Administrasi publik bagian dari politik

4. Administrasi publik sebagai disiplin tersendiri




PERKEMBANGAN AWAL

HUBUNGAN• Pada awalnya, Ilmu Administrasi negara menyerap pandangan

ekonomi politik dalam rangka memahami efektivitas kebijakan.

Kebijakan publik diukur melalui asumsi-asumsi ekonomi-politik yang

nanti akan dikerjakan oleh administrasi negara – birokrasi. Dalam

perkembangan awal ini, kebijakan publik harus mampu menciptakan

implementator yang efisien dan efektif dengan mengedepankan

kerangka tujuan yang hendak dicapai dengan ukuran-ukuran ekonomi-

politik tadi.

Perkembangan selanjutnya, ekonomi-politik juga digunakan dalam

administrasi negara untuk memahami perilaku birokrasi dalaminteraksinya dengan proses formulasi dan implementasi kebijakan

publik.




Nicholas Henry (1987)

Teori dikotomi politik-administrasimenganggap bahwa administrasi negarabekerja setelah politik selesai melakukan pekerjaannya berupa proses politik. Oleh

karena itu terdapat dikotomi. Pandangansemacam ini merupakan awal pemikiranadministrasi negara (klasik).

Pemikiran semacam ini berkembang padasaat perkembangan teori organisasi yangbersifat tertutup dan birokrasi ala Weber(ideal type of bureaucracy) serta ekonomi-

politik klasik sampai Madzhab Keynes hidup.MATERI KULIAH IAN 5EKONOMI POLITIK



lanjutan

Administrasi negara bersifat ideal sesuai denganharapan-harapan para politisi. Mereka akanmematuhi apa yang diambil oleh para politisi.

Jan Erik lane (1995) menyebutnya sebagai„ Administrasi negara tipikal Leviathan‟. Administrasi negara akan efektif dan efisien jikaperancangan keputusan oleh para politisi

memperhatikan indikator-indikator efisiensi danefektivitas serta parameter keputusan yang baik.




Pada paruh tahun 1950-an ketika perbandingan dandimulainya studi pembangunan dalam ilmu administrasi,

administrasi negara tidak lagi menganggap adanya dikotomi yang rigid antara politik dan administrasi. Bahkan sudahmulai dianggap bahwa politik adalah kontinum denganadministrasi.

Disiplin Ekonomi-politik memasuki perkembangan pesatnya,

kritik terhadap Keynes oleh Neo-Marksis yang kemudiandiikuti dengan analisis pilihan publik (public choice).

Pengambilan kebijakan dalam berbagai level, sangat tergatungdari rasionalitas para pengambil keputusan (aktor)-nya.Rasionalitas mereka lah yang harus dipertanyakan bukan

pemisahan antara politik dan administrasi yang mengidam-idamkan suatu keputusan yang ideal dan implementator yangsudah pasti taat.




Lane dan Ersson (2002)

“Perkembangan studi administrasi pembangunan jugadiwarnai dengan ambisi teoritis untuk memahami variasiatau perbedaan pola administrasi publik dan implementasikebijakan di berbagai negara yang bersifat spesifik, sertatinjauan-tinjauan praktis mengenai perumusan langkah

tindakan nyata dalam pembenahan administrasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatankesejahteraan standar hidup masyarakat. Administrasipublik mulai dipandang memiliki arti penting strategis bagi

tercapainya tujuan-tujuan pembangunan baik yang bersifatekonomi maupun sosial.”




Contoh: Studi Ekonomi-politik terhadap

fungsi birokrasi (Mas‟oed: 1994)tt

DIKATAKAN OLEH MAS‟OED (1994)

merujuk Weaver (1984) terdapat mekanisme

intervensi „birokrasi‟ di negara-negara

berkembang yang merupakan gambaran

fungsi-fungsi yang diembannya dalam proses

pembangunan dan perubahan sosial




“BIROKRASI SEBAGAI APARAT NEGARA MEMILIKI LIMA KELOMPOK

FUNGSI DENGAN DERAJAT KEAKTIFAN YANG BERBEDA. FUNGSI

PALING SEDERHANA DENGAN TINGKAT KEAKTIFAN PALINGRENDAH ADALAH SEKEDAR MELAKUKAN ADMINISTRASI….IA HANYA

MELAKSANAKAN PEKERJAAN ADMINISTRATIF, MENCATAT STATISTIK

DAN MENYIMPAN ARSIP. KADANG-KADANG IA DIGAMBARKAN

SEBAGAI „TUKANG JAGA MALAM‟. KALAU MASYARAKAT SIBUK

BEKERJA, NEGARA TIDAK BOLEH IKUT CAMPUR, TETAPI KALAUMASYARAKAT „TIDUR‟ NEGARA HARUS MENJAMIN KEAMANAN

MEREKA.

KETIKA NEGARA SEMAKIN AKTIF, IA MELAKUKAN FUNGSI ARBITRASI

DAN REGULASI. DI SINI IA MELAKUKAN AKTIF MENERAPKAN

KEKUASAAN SEBAGAI POLISI DAN MENYELESAIKAN

PERSENGKETAAN ANTAR BERBAGAI KELOMPOK DALAM AMSYARAKAT

DAN MENCOBA MENGENDALIKAN KEGIATAN KELOMPOK-KELOMPOK

MASYARAKAT ITU SEHINGGA TIDAK MENIMBULKAN KONFLIK.”




“SELANJUTNYA, NEGARA MENJADI LEBIH AKTIF

DALAM KEHIDUPAN EKONOMI DENGAN

MENERAPKAN PENGENDALIAN FINANSIAL,

MONETER DAN FISKAL. PEMERINTAH LEBIH AKTIFMEMPENGARUHI PASAR KONSUMEN, VOLUME

UANG YANG BEREDAR DALAM MASYARAKAT DAN

PASOK KAPITAL.”

“…TINDAKAN BIROKRASI YANG PALING AKTIF

ADALAH MELAKUKAN TINDAK LANGSUNG. DALAM

HAL INI NEGARA MENGGUNAKAN

SUMBERDAYANYA UNTUK LANGSUNG MENANGANI

KEGIATAN EKONOMI (TERUTAMA) DAN MILITER.

KALAU SUATU KOMODITI DINILAI SANGAT

STRATEGIS BAGI KEPENTINGAN NASIONAL,

NEGARA TURUN TANGAN LANGSUNG DALAM

BISNIS KOMODITI TERSEBUT.” MATERI KULIAH IAN 11EKONOMI POLITIK



Kelima fungsi birokrasi tersebutmengilhami studi ekonomi-politik

dalam ilmu administrasi negara karena

kajian terhadap birokrasi sektor publik

itu sendiri adalah obyek utama dalam

ilmu administrasi negara seperti

dikatakan Ferrel Heady (1992)




Frederickson (1994)

“Salah satu model ekonomi politik yangmempengaruhi studi administrasi negara adalah

model pilihan publik…Penyediaan barang dan

pelayanan publik bergantung pada keputusan yang

diambil oleh kelompok-kelompok pengambil

keputusan yang berbeda-beda, dan kelayakan

politik masing-masing usaha kolektif tergantung

pada serangkaian keputusan yang menguntungkandalam semua struktur keputusan pokok sepanjang

waktu. Administrasi negara dalam ruang lingkup

politik.”


I lik i d i i i



Implikasi administrasi negara

dalam ruang lingkup politik

Pada saat administrasi negara merupakan kelanjutan dari politik, administrasi negara banyak digerakkan oleh hukum(rule ).

Perkembangan selanjutnya mengatakan bahwa administrasi

negara ada dalam ruang lingkup politik. Pengaruh pemikiran ini membawa pada pergeseran paradigma dalammemandang proses dan gejala administrasi negara, yaknidengan adanya pergeseran perspektif administrasi negara( public administration ) menjadi perspektif manajemen

publik ( public management ).

Peregeseran perspektif ini memiliki banyak makna baik struktural maupun kultural, baik praktis maupun moral dan etika.




Hughes (1994)

“The traditional model of administration wascriticized for its inadequate conception of therelationship between bureaucracy and the

political leadership. In theory, theadministrative model required a separationbetween those giving orders and thosecarrying them out…Under the public

management model relationship between politician and administrator is more fluid andcloser than before.”




Public administration Public management

RulesDue Process

Anticipation

Responsibility

Formalism: „the case‟

Openness

Complaint: voice

Legality

Vocation

Public Interest

ObjectivesEfficiency

Adaptation

Direction

Innovation

Secrecy

Exit

Effectiveness

Self-interests

Profit




Penggunaan pendekatan ekonomi-politik mutakhir dalamadministrasi publik diakui oleh para pakar adalah sejak

perkembangan yang begitu besar dalam teori pilihan publik.

Pendekatan Public Choice memiliki turunan berupa (1) principal-agent model, dan (2) rent seeking model.

Lahirnya „principal-agent‟ model dalam administrasi publik (baru) yakni, para decision maker sesuai jenjangnya adalah

principal , sedangkan para pelaksana sesuai jenjangnyaadalah agent. Pergeseran dari efektivitas dan efisiensikebijakan serta pengaruh suatu kebijakan terhadap

perubahan sosial-ekonomi kepada analisis rasionalitas paraaktor kebijakan adalah tanda mulai gencarnya pendekatan

pilihan publik dalam administrasi negara.




Hughes (1994): “The most

important economic theory

applied to the bureaucracy is

public choice…The keyassumption of public choice is a

comprehensive view of

rationality.”




“A rational man must be guided by the

incentive system within which he operates.

No matter what his own personnel desires,

he must be discouraged from certainactivities if they carry penalties and attracted

toward others if they carry large rewards. The

carrot and the stick guide scientists andpolitician as well as donkeys.”




Oleh karena itu‟ public choice

theory‟ dapat dikatakan

menjembatani studi ekonomi-

politik dan studi administrasinegara terhadap baik birokrasi

maupun kebijakan publik.




Principal-agent model

“The principal-agent problem of designing an agreement orsystem of contracts that motivate the agent to act in theinterests of the principal as well as of monitoring thebehavior of the agent in relation to the agreement is notconfined to private insurance institutions, to which the

principal-agent model was first applied. To employ a

principal-agent framework for the analysis of governmentaction involves a clear rejection of the notion of the publicinterest as the motivational basis in the public sector. Theonly interests that exist within a principal-agent framework of public policy making and public regulation are those that

belong to either the principal or agents. The interests of principals and agents would include selfish, altruistic, personal or social interests, as there is no scope for the public interest as the driving force of the public sector.”




Ada perbedaan antara dunia sektor publik dan

sektor private walaupun model ini pertama kali

diterapkan dalam sektor private. Basis interest

publik yang tidak dapat ditetapkan batasnya adalahproblem utama dalam penerapan model ini. Yang

terpenting pada akhirnya adalah interest dari

„principal‟ dan „agent‟ dalam kontrak yang dibuat.




Making the agent in the political body serve the wishes of

the population results in all the difficulties of having an

agent serve the principal. Typical of democracies is thedistance between the electing body and government,

which gives rise to all the kinds of principal-agent

interactions encountered in the analysis of the private

sector.

KEY WORDS:

-ASYMMETRIC INFORMATION

-MORAL HAZARD-BOUNDED RATIONALITY




Rent seeking model

The Rent Seeking model may be looked upon asan application of the more general theory thatthere is a tendency towards an asymmetric

distribution of costs and benefits in big governmentthe model asymmetric costs and benefits claimsthat it is typical of several public programs thatthey tend to concentrate the benefits in favor of

special interest groups while forcing the broadmajority of people to take on costs of the programs(Lane; 1995)




Model ‘rent seeking ’ muncul karena adanyadistribusi kemanfaatan dan biaya (distribusikesejahteraan dan kerugian) yang tidak berimbang

dari adanya Pemerintah. Di dalam pemerintah,dalam jaringan kerja antara berbagai ‘stake-holder’dalam pemerintahan, bahkan masyarakatinternasional. Adanya kelompok yang berupaya

mengambil keuntungan dari adanya distribusi yangtidak merata tersebut.




Kuatnya pengaruh manajemen publik

membawa gelombang privatisasi,

dahsyatnya ide deregulasi dandebirokratisasi yang merupakan wujud

dari besarnya pengaruh paradigma

public choice dalam ekonomi politik terhadap ilmu administrasi.

Perkembangan pemikiran ini, padaakhirnya semakin mengukuhkan

disiplin ilmu administrasi negara

(publik).MATERI KULIAH IAN 26EKONOMI POLITIK



REFERENSI

Irfan Ridwan Maksum


Documents

bhn kuliah 3