Upload
others
View
16
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
Biodata
3
Direktorat
APS 2
Sub Dit
Wilayah
Barat 2
Seksi Jawa
Bagian
Barat
Seksi Jawa
Bagian
Timur
Sub Dit
Wilayah
Timur 2
Seksi
Sulawesi
Seksi
Maluku dan
Papua
Struktur Organisasi dan Jangkauan Layanan Direktorat
Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II
16 Pemprov51 Pemkot
225 PemkabTusi Direktur Advokasi dan Penyelesian Sanggah Wilayah II
1. Bimbingan teknis dan konsultasi
2. Penyelesaian sanggah dan penanganan pengaduan
3. Pemberian pendapat, rekomendasi, dan tindakan koreksi4. Penyiapan konsep pengembangan sistem advokasi dan penyelesaian
sanggah5. Pemantauan dan evaluasi atas hasil bimbingan teknis, konsultasi,
dan penyelesaian sanggah
4
L A P O R A N N A S I O N A L
2018
2019
6
Rp. 1.920 TBelanja K/L/PD 54%
Belanja Pengadaan
Rp. 1.039 T
Perencanaan
Pengadaan
Rp. 864
T
Rp
Paket
74
%
638 T1.219 K
R
p226
TKegiatan 1.216
K
Belanja Pengadaan
2017 *
Rp. 1.039
T
Penyedi
a
26%74%Swakelola
0,7
K
234,
K
Okt Nov DesOkt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep
2016 2017
(berdasarkan
paket)
Baran
g
Rp
Pake
t
Rp
Pake
t
Jasa
Lain
nya
Rp
Paket
Jasa
Kons
ultans
i
Pekerjaan
Konstruksi
Rp
Pake
t
222 T
594 K44 T
191 K
348 T
283 K
24 T
151 K
Jenis
PengadaanMetode Pengadaan Pagu Paket
Pengadaan Langsung 67,7 T 791.477
Penunjukkan
Langsung
56,4 T 126.202
e-Purchasing 68,6 T 111.339
Pemilihan Langsung 72,6 T 69.070
Lelang Umum 309 T 44.567
Lelang Sederhana 35,9 T 37.381
Seleksi Sederhana 3,5 T 19.517
Selesi Umum 14,2 T 14.680
Lelang Cepat 6,8 T 3.229
Lelang Terbatas 2,5 T 533
Kontes 0,06 T 86
Sayembara 0,01 T 82
Renca Waktu
Pemilihan
R
p
Rp.
396T
Pag
uPengumu
man
HPS
PemilihanPenye
diaRp.
280TPaket 122 K
Selisih Pagu
Dengan Hasil
Lelang
Hasil
LelangRp.
346TPaket 124 K Paket 124
K 11.3
%
Rp
Rp
Paket
Jasa
Konsult
ansi
Peroran
gan
Rp
Paket
Jasa
Konsult
ansi
Badan
Usaha
Pekerjaan Konstruksi Barang
Rp
Paket Paket 17,3 K
0,1 T
0,7 K
Rp
Paket
Jasa
Lainny
a
21 T
8,1 K
243 T 66 T
70,5 K
15 T
27,4 K
Metode Pengadaan Pagu Paket
Pemilihan Langsung 59,9 T 55.957
Lelang Sederhana 22,3 T 18.914
Lelang Umum 241,6 T 18.139
Seleksi Sederhana 2,3 T 14.314
Seleksi Umum 13,1 T 13.632
Lelang Cepat 5,8 T 3.079
Lelang Terbatas 0,6 T 53
Okt Nov Des Jan Feb Mar April Mei Ju ni Juli Agu Sep Okt Nov Des
2016 2017
18.014
284
Nilai Harga Pesanan e
PurchasingR
p
Paket 314
K
Rp. 50 T
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
2016 2017 2017
Waktu
Pelelangan(berdasarkan
paket)
0,3 M
6,089 M
WaktuPesanan(berdasarkan
paket)
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnyadisebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa olehKementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai
oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasikebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan
Pasal 1 Ayat 1 Perpres 16/2018
Pengawasan Pengadaan oleh APIP sejak perencanaan, persiapan,
pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
Pemenuhan nilai manfaat, Kepatuhan, TKDN, PDN, Pencadangan dan Peruntukan UK, Pengadaan
Berkelanjutan (Pasal 76 Perpres 16/18)
• Identifikasi kebutuhan
• Penetapan Barang/Jasa
• Cara, Jadwal &
Anggaran PBJ
• Menetapkan Spektek,
HPS, Kontrak
• Menetapkan Metode
Pemilhan, Evaluasi,
Pemasukan
•Pemilihan, Penandatanganan
SPPBJ dan Kontrak
•Pelaksanaan , Serah Terima
Pekerjaan
TAHAPAN PENGADAAN DAN
PENGAWASAN
10
1. Identifikasi Keb;
2. Penetapan B/J,
3. Cara PBJ;
4. Jadwal PBJ;
5. Anggaran PBJ
Swakelola:
1.Tipe
Swakelola
2.Spek/KAK
3.RAB
Penyedia:
1.Spek/KAK;
2.RAB;
3.Pemaketan;
4.Konsolidasi;
5.Biaya Pendukung
Pasal 18 (2) Perpres 16/18
1.Identifikasi Keb;
2. Penetapan B/J,
3.Cara PBJ;
4.Jadwal PBJ;
5.Anggaran PBJ
Swakelola:
1. Tipe
Swakelola
2. Spek/KAK
3. RAB
Penyedia:
1. Spek/KAK;
2. RAB;
3. Pemaketan
PBJ
4. Konsolidasi;
5. Biaya
Pendukung
Daftar
Riwayat
Keb. B/J
Database
BMD
JUNI-JULI DESEMBER
IDENTIFIKASI
KEBUTUHAN B/J
PENETAPAN
B/J
CARA PBJ
JADWAL
PBJ
ANGGARA
N PBJ
RUPPerencanaan pengadaan DIMULAI DARI
identifikasi kebutuhan barang/jasa
berdasarkan Renja K/L/PD
Untuk PENGADAAN STRATEGIS yang sudah teridentifikasi DALAM
RENSTRA K/L/PD, identifikasi kebutuhan dapat dilakukan
SEBELUM penetapan Pagu Indikatif/Nota Kesepakatan KUA-PPAS
Perencanaan Pengadaan menjadi MASUKAN
dalam penyusunan RKA-K/L dan RKA
Perangkat Daerah
Per LKPPPasal 6 ayat (1), (2)
Dan Pasal 7 ayat (3)
14
• Dilakukan berdasarkan rencana kegiatan yang ada di dalam Renja
K/L/PD
• Identifikasi kebutuhan T.A. berikutnya dilakukan pada T.A. berjalan
• Dilakukan dengan memperhatikan :
a) prinsip efisien dan efektif
b) aspek pengadaan berkelanjutan
c) penilaian prioritas kebutuhan
d) katalog elektronik
e) konsolidasi
f) barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/ dikuasai
• Bertujuan untuk menunjang tusi organisasi, maka jumlah kebutuhan
barang/jasa mempertimbangkan :
a) besaran organisasi/jumlah pegawai dalam satu organisasi
b) beban tugas serta tanggungjawabnya
c) barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai
IDENTIFIKASI
KEBUTUHAN
Pasal7
• Database
BMN/BM);
dan/atau
• RKBMN/D
PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA
Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi:
a. penetapan tipe swakelola
b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK
c. penyusunan perkiraan biaya/rencana anggaran biaya (RAB)
SUMBER DANA APBN
Perencanaan pengadaan dilakukan bersamaan dengan
proses penyusunan Renja K/L setelah penetapan Pagu
Indikatif.
SUMBER DANA APBD
Perencanaan pengadaan dilakukan bersamaan dengan
proses penyusunan RKA PD setelah nota kesepakatan
KUA-PPAS
SYARAT PENYELENGGARA SWAKELOL A TIPE I I I
1. Berbadan hukum yayasan atau perkumpulan yang telah
mendapatkan pengesahan;
2. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban
perpajakan tahun terakhir
3. Memiliki struktur organisasi/pengurus dan AD ART
4. Mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan
barang/jasa yang diadakan
5. Mempunyai kemampuan manajerial dan pengalaman
teknis menyediakan atau mengerjakan barang/jasa
sejenis yang diswakelolakan dalam kurun waktu selama 3
(tiga) tahun terakhir;
6. Memiliki neraca keuangan yang telah diaudit selama 3
(tiga) tahun terakhir;
7. Mempunyai atau menguasai kantor dengan alamat yang
benar, tetap dan jelas; DAN8. Dalam hal ormas akan melakukan kemitraan, harus
mempunyai perjanjian kerja sama kemitraan
Persyaratan Kelompok Masyarakat Pelaksana
Swakelola :
1. Memiliki Surat Pengukuhan Yang
Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang
Berwenang;
2. Memiliki Struktur Organisasi/Pengurus;
3. Memiliki Anggaran Dasar (AD) Dan
Anggaran Rumah Tangga (ART);
4. Memiliki Sekretariat Dengan Alamat Yang
Benar Dan Jelas Di Lokasi Tempat
Pelaksanaan Kegiatan; DAN/ATAU
5. Memiliki Kemampuan Teknis Untuk
Menyediakan Atau Mengerjakan
Barang/Jasa Sejenis Yang Diswakelolakan.
SYARAT PENYELENGGARA SWAKELOL A TIPE IV
SPESIFIKAS TEKNIS/KAK & RAB
SPESIFIKASI TEKNIS/KAK RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
memuat antara lain:
a. Latar belakang, maksud dan tujuan,
sasaran, sumber pendanaan, dan
barang/jasa yang disediakan;
b. Spesifikasi barang/jasa;
c. Jangka waktu Swakelola;
d. Kebutuhan tenaga ahli/teknis, tenaga
kerja, narasumber, bahan/material
termasuk peralatan/suku cadang, Jasa
Lainnya, Jasa Konsultansi, dan/atau
kebutuhan lainnya (apabila diperlukan);
dan/atau
e. Gambar rencana kerja untuk pekerjaan
konstruksi.
terdiri dari:
a. gaji tenaga ahli/teknis, upah tenaga kerja
(mandor, kepala tukang, tukang), honor
narasumber, dan honor Tim
Penyelenggara Swakelola;
b. biaya bahan/material termasuk
peralatan/suku cadang (apabila
diperlukan);
c. biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan);
d. biaya Jasa Konsultansi (apabila
diperlukan); dan/atau
e. biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh:
perjalanan, rapat, komunikasi, laporan.
• Ormas/Kelompok
Masyarakat
Pelaksana Swakelola
menyampaikan RAB.
• Selanjutnya PPK
melakukan reviu atas
usulan proposal dan
RAB.
Kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa dimasukan
dalam Kontrak Swakelola
Dalam hal Pelaksana Swakelola tidak bersedia/tidak
mampu maka pengadaan bahan/material/jasa
lainnya pendukung dilakukan melalui kontrak
terpisah oleh PPK
Dalam Pelaksanaan
Swakelola Terdapat
Kebutuhan
PENGADAAN
MELALUI PENYEDIA
18
TAHAPAN UNTUK
NOTA KESEPAHAMAN
Pasal19
NOTA KESEPAHAMANAntara PA/KPA dengan pelaksana Swakelola
Swakelola Tipe II1. PA/KPA menyampaikan permohonan
kerjasama kepada K/L/P/D lain untuk
menyediakan barang/jasa yang
dibutuhkan T.A. berikutnya
2. penandatanganan Nota Kesepahaman
pelaksanaan Swakelola
Swakelola Tipe III1. PA/KPA melakukan survei terhadap Ormas yang mampu dan terdekat dengan lokasi
pelaksanaan Swakelola
• bila hanya 1 (satu) Ormas yang memenuhi syarat, maka PA/KPA menyampaikan
undangan kepada Ormas sebagai pelaksana Swakelola dan Penanggungjawab
Ormas menyampaikan surat pernyataan minat
• bila ada beberapa Ormas yang memenuhi syarat, maka PA/KPA melaksanakan
Sayembara
2. penandatanganan Nota Kesepahaman pelaksanaan Swakelola
Swakelola Tipe IV1. PA/KPA menyampaikan
undangan kepada Pokmas untuk
melaksanakan Swakelola
2. penanggungjawab Pokmas
menyampaikan surat
pernyataan kesediaan
3. penandatanganan Nota
Kesepahaman pelaksanaan
Swakelola
4. dalam hal Swakelola
dilaksanakan berdasarkan
usulan Pokmas, PA/KPA
menandatangani nota
kesepahaman setelah menerima
usulan
19
TINDAKLANJUT SETELAH
NOTA KESEPAHAMAN
Pasal20
Swakelola Tipe II
1. K/L/PD pelaksana Swakelola
menyampaikan proposal yang
memuat rencana kerja dan RAB
kepada PA/KPA penanggungjawab
anggaran
2. PPK pada K/L/PD
penanggungjawab anggaran
menyusun Perencanaan Pengadaan
sebagai dasar pengusulan dan
penyusunan RKA-K/L atau RKA
Perangkat Daerah
Swakelola Tipe III
1. Penanggungjawab Ormas
menyampaikan proposal dan RAB
kepada PA/KPA penanggungjawab
anggaran
2. PPK pada K/L/PD
penanggungjawab anggaran
menyusun Perencanaan Pengadaan
sebagai dasar pengusulan dan
penyusunan RKA-K/L atau RKA
Perangkat Daerah
Swakelola Tipe IV
1. Pokmas menyampaikan proposal
memuat rencana kerja dan RAB
kepada PA/KPA penanggungjawab
anggaran
2. PPK pada K/L/PD
penanggungjawab anggaran
menyusun Perencanaan Pengadaan
sebagai dasar pengusulan dan
penyusunan RKA-K/L atau RKA
Perangkat Daerah
SWAKELOLA TIPE III
Direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD
penanggungjawab anggaran dan dilaksanakan
oleh ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Direncanakan oleh K/L/PD penanggungjawab
anggaran dan/atau berdasarkan usulan
KELOMPOK MASYARAKAT dan dilaksanakan
serta diawasi oleh KELOMPOK MASYARAKAT
SWAKELOLA TIPE IV
PERSIAPAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA I I I- IV
NO
.KEGIATAN
PARA PIHAK
PENYUSUN PENETAPAN
1. Penetapan sasaran Tim
PersiapanPA/KPA
2.
Penyelenggara
swakelola:
- Tim
Persiapan
dan Tim
Pengawas
PPK
penanggung
jawab
anggaran
PA/KPA
penanggung
jawab anggaran
- Tim
PelaksanaOrmas Pimpinan Ormas
3. Rencana kegiatanTim
PersiapanPPK
4. Jadwal pelaksanaanTim
PersiapanPPK
5. Reviu Spesifikasi
teknis/KAK
Tim
PersiapanPPK
6. Reviu RABTim
PersiapanPPK
Finalisasi dan
NO KEGIATAN
PARA PIHAK
PENYUSUNPENETAPA
N
1. Penetapan sasaran PPK PA/KPA
2.
Penyelenggara
swakelola:
Tim Persiapan,
Tim Pelaksana dan
Tim Pengawas
Kelompok
Masyarakat
Pimpinan
Kelompok
Masyarakat
3. Rencana kegiatan Tim Persiapan PPK
4.Jadwal
pelaksanaanTim Persiapan PPK
5.Reviu Spesifikasi
teknis/KAKTim Persiapan PPK
6. Reviu RAB Tim Persiapan PPK
7.
Finalisasi dan
Penandatanganan
Kontrak Swakelola
PPK dan Pimpinan POKMAS
Pelaksana Swakelola
PENETAPAN PENYELENGGARA SWAKELOL A
• Tim Persiapan terdiri dari pegawai K/L/PD
penanggung jawab anggaran dan dapat
merangkap sebagai Tim Pengawas.
• Tim Pelaksana terdiri dari anggota Ormas
pelaksana Swakelola. Untuk kegiatan tertentu
yang membutuhkan banyak tenaga
dilapangan seperti kegiatan pengumpulan
data oleh enumerator, selain anggota Ormas
pelaksana swakelola, maka Tim Pelaksana
dapat dibantu oleh tenaga pendukung
lapangan. Tenaga pendukung lapangan
termasuk dalam bagian Kontrak Swakelola.
• Tim Pengawas terdiri dari pegawai K/L/PD
penanggung jawab anggaran.
• Pimpinan Kelompok Masyarakat
menetapkan Penyelenggara Swakelola
yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim
Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola.
• Penyelenggara Swakelola Tipe IV terdiri
dari pengurus/anggota Kelompok
Masyarakat pelaksana swakelola.
• PPK dapat menugaskan pegawai pada
instansi penanggung jawab anggaran
atau tenaga ahli/teknis/narasumber untuk
melakukan pendampingan atau
asistensi Penyelenggara Swakelola.
Kegiatan penyusunan rencana kegiatan, jadwal
pelaksanaan, dan RAB oleh Tim Persiapan
Swakelola:
1. Reviu KAK yaitu menyesuaikan KAK perencanaan swakelola
dengan anggaran yang tercantum dalam DPA
2. Menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode
pelaksanaan kegiatan
3. Menyusun struktur rencana kegiatan
a. Apakah rencana kegiatan swakelola sesuai dengan pos
anggaran yang dialokasikan
b. Telaah anggaran yang dialokasikan
a. Perumusan metode pelaksanaan
b. Rencana kebutuhan personil
c. Antisipasi kendala lapangan
a. Survei/Pendampingan
b. Analisis, Pelaporan
c. Pembahasan progress
Kegiatan penyusunan rencana kegiatan, jadwal
pelaksanaan, dan RAB oleh Tim Persiapan
Swakelola:
1. Reviu KAK yaitu menyesuaikan KAK perencanaan
swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DPA
2. Menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode
pelaksanaan kegiatan
3. Menyusun struktur rencana kegiatan
a. Apakah rencana kegiatan swakelola sesuai dengan
pos anggaran yang dialokasikan
b. Telaah RAB pada KAK dengan anggaran yang
dialokasikan
a. Perumusan metode pelaksanaan
b. Rencana kebutuhan personil
c. Antisipasi kendala lapangan
a. Tahapan kegiatan
b. Rencan rapat progress
4. Merinci jadwal pelaksanaan kegiatan
5. Menyusun detail RAB dan rencana belanja bulanan
dan/atau mingguan
6. Menyusun rencana pengadaan barang/jasa untuk
kebutuhan pengadaan melalui penyedia yang
dilaksanakan dengan kontrak terpisah
a. Kapan dimulai dan diakhirinya kegiatan
b. Jadwal tiap kegiatan dan jadwal pengadaan
barang/jasa yang dibutuhkan
a. Honor penyelenggara swakelola
b. Biaya bahan/material/peralatan/suku cadang
c. Biaya jasa lainnya
d. Biaya-biaya lain yang dibutuhkan (rapat,
perjalanan, komunikasi, laporan
a. HPS
b. Spesifikasi teknis/KAK
c. Rancangan kontrak
4. Merinci jadwal pelaksanaan kegiatan
5. Menyusun detail RAB dan rencana belanja bulanan
dan/atau mingguan
6. Menyusun rencana pengadaan barang/jasa untuk
kebutuhan pengadaan melalui penyedia yang
dilaksanakan dengan kontrak terpisah
a. Kapan dimulai dan diakhirinya kegiatan
b. Jadwal tiap kegiatan dan jadwal pengadaan
barang/jasa yang dibutuhkan
a. Gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja (mandor,
kepala tukang, tukang), honor narasumber, dan
honor tim penyelenggara swakelola.
b. Biaya bahan/material/peralatan/suku cadang
c. Biaya jasa lainnya
d. Biaya-biaya lain yang dibutuhkan (rapat, perjalanan,
komunikasi, laporan
a. HPS
b. Spesifikasi teknis/KAK
c. Rancangan kontrak
Kegiatan penyusunan rencana kegiatan, jadwal
pelaksanaan, dan RAB oleh Tim Persiapan
Swakelola:
Kegiatan penyusunan rencana kegiatan, jadwal
pelaksanaan, dan RAB oleh Tim Persiapan
Swakelola:
Kegiatan penyusunan Rancangan Kontrak
Swakelola oleh Tim Persiapan dan Pelaksana
Swakelola:
1. Apabila terdapat perbedaan biaya yang diusulkan
dengan anggaran yang dialokasikan dalam DPA, PPK
dibantu Tim Persiapan melakukan negosiasi teknis dan
harga dengan Tim Pelaksana Swakelola
2. Isi Kontrak swakelola paling kurang:
a. Para Pihak
b. Barang/Jasa yang dihasilkan
c. Ketentuan nilai swakelola apakah sudah termasuk
kebutuhan barang/jasa atau tidak
d. Jangka waktu pelaksanaan
e. Hak dan kewajiban para pihak
Kegiatan penyusunan Rancangan Kontrak
Swakelola oleh PPK:
1. Apabila terdapat perbedaan biaya yang diusulkan dengan
anggaran yang dialokasikan dalam DPA, PPK dibantu Tim
Persiapan melakukan negosiasi teknis dan harga dengan
Tim Pelaksana Swakelola
2. Isi Kontrak swakelola paling kurang:
a. Para Pihak
b. Barang/Jasa yang dihasilkan
c. Ketentuan nilai swakelola apakah sudah termasuk
kebutuhan barang/jasa atau tidak
d. Jangka waktu pelaksanaan
e. Hak dan kewajiban para pihak
Tim Pelaksana
melaksanakan swakelola
sesuai dengan jadwal dan
tahapan pelaksanaan
kegiatan/sub
kegiatan/output
Tim Pelaksana menyusun
laporan penerimaan dan
penggunaan tenaga kerja
sarana prasarana/peralatan
dan material/bahan
Tim Pelaksana menyusun
laporan swakelola dan
dokumentasi
PPK melakukan
pembayaran pelaksanaan
Swakelola dilakukan sesuai
dengan ketentuan dalam
peraturan perundang-
undangan
Tim Pelaksana melakukan
Serah Terima Pekerjaan
Swakelola kepada PPK
Ormas Pelaksana
Swakelola pelaksana
Swakelola dilarang
mengalihkan pekerjaan
utama kepada pihak lain.
PELAKSANAAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA I I I- IV
Tim Pelaksana
melaksanakan swakelola
sesuai dengan jadwal dan
tahapan pelaksanaan
kegiatan/sub
kegiatan/output
Tim Pelaksana menyusun
laporan penerimaan dan
penggunaan tenaga kerja
sarana prasarana/peralatan
dan material/bahan
Tim Pelaksana menyusun
laporan swakelola dan
dokumentasi
PPK melakukan
pembayaran pelaksanaan
Swakelola dilakukan sesuai
dengan ketentuan dalam
peraturan perundang-
undangan
Tim Pelaksana melakukan
Serah Terima Pekerjaan
Swakelola kepada PPK
Kelompok Masyarakat
Pelaksana Swakelola
pelaksana Swakelola dilarang
mengalihkan pekerjaan
utama kepada pihak lain.
Laporan Swakelola dan dokumentasi , yang terdiri dari:
Laporan
Pendahuluan
Laporan
Antara
Laporan
Draf Akhir
Laporan
Akhir
Laporan
Bulanan
Memuat rencana pelaksanaan, metodologi,
pengorganisasian, uraian tugas, dan
jadwal pelaksanaan
Memuat hasil survei/tinjauan
pustaka/tinjauan lapangan/inventarisasi
masalah dan hasil olah data
Memuat draf hasil kegiatan
Memuat hasil kegiatan
Memuat capaian realisasi fisik, realisasi
keuangan, evaluasi kegiatan dan
dokumentasi kegiatan
Laporan
Pendahuluan
Laporan
Antara
Laporan
Draf Akhir
Laporan
Akhir
Laporan
Bulanan
Memuat rencana pelaksanaan, metodologi,
pengorganisasian, uraian tugas, dan jadwal
pelaksanaan
Memuat hasil survei/tinjauan
pustaka/tinjauan lapangan/inventarisasi
masalah dan hasil olah data
Memuat draf hasil kegiatan
Memuat hasil kegiatan
Memuat capaian realisasi fisik, realisasi
keuangan, evaluasi kegiatan dan
dokumentasi kegiatan
Serah Terima Pekerjaan Swakelola:
Tim Pelaksana
menyerahkan hasil
pekerjaan dan laporan
pelaksanaan pekerjaan
kepada PPK melalui Berita
Acara Serah Terima Hasil
Pekerjaan
Penyerahan hasil
pekerjaan dan laporan
pelaksanaan kepada PPK
setelah dilakukan
pemeriksaan oleh Tim
Pengawas
PPK menyerahkan hasil
pekerjaan (termasuk
barang/jasa yang
berbentuk aset) kepada
PA/KPA
PA/KPA meminta
PjPHP/PPHP untuk
melakukan pemeriksaan
administratif terhadap
barang/jasa yang akan
diserahterimakan
Dalam hal barang/jasa hasil pengadaan
melalui swakelola akan dihibahkan kepada
Kelompok Masyarakat, proses serah terima
dilaksanakan sesuai ketentuan perUUan
Pimpinan Kelompok Masyarakat/Tim
Pelaksana menyerahkan hasil
pekerjaan dan laporan pelaksanaan
pekerjaan kepada PPK melalui Berita
Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
Penyerahan hasil pekerjaan dan
laporan pelaksanaan kepada PPK
setelah dilakukan pemeriksaan oleh
Tim Pengawas
PPK menyerahkan hasil pekerjaan
(termasuk barang/jasa yang
berbentuk aset) kepada PA/KPA
PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk
melakukan pemeriksaan
administratif terhadap barang/jasa
yang akan diserahterimakan
a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:
1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
2) pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) dan jasa konsultansi, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
3) pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada).
c. Pengawasan tertib administrasi keuangan.
PENGAWASAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA I I I- IV
a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:
1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
2) pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) dan jasa konsultansi, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
3) pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada).
c. Pengawasan tertib administrasi keuangan.
30
a. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK
b. Penyusunan perkiraan biaya/RAB
c. Pemaketan pengadaan
d. Konsolidasi pengadaan
e. Biaya pendukung
PERENCANAAN
PENGADAAN
MELALUI PENYEDIA
Pasal22
Pasal 18ayat (7)
1PERENCANAAN
PENGADAAN
MELALUI
PENYEDIA
31
Spesifikasi teknis/KAK disusun dengan memperhatikan :
a. Menggunakan produk dalam negeri, sepanjang tersedia dan
mencukupi
b. Menggunakan produk bersertifikat SNI, sepanjang tersedia dan
mencukupi
c. Memaksimalkan penggunaan produk industri hijau
d. Aspek pengadaan berkelanjutan
e. Tidak mengarah pada merek/produk tertentu, kecuali :
• Pengadaan komponen barang/jasa
• Suku cadang
• Bagian dari 1 (satu) sistem yang sudah ada
• Barang/jasa dalam katalog elektronik
• Barang/jasa melalui Tender Cepat
Spesifikasi teknis/KAK dibuat berdasarkan kebutuhan barang/jasa dari K/L/PD
masing-masing
SPESIFIKASI
TEKNIS/KAK
Pasal 23 ayat (1),
(4)
Pasal19
32
Dilakukan dengan berorientasi pada :
a. Keluaran atau hasil yang mengacu pada
kinerja dan kebutuhan K/L/PD;
b. Volume barang/jasa berdasarkan kebutuhan
dan ketersediaan barang/jasa di K/L/PD;
c. Ketersediaan barang/jasa di pasar;
d. Kemampuan Pelaku Usaha dalam
memenuhi spesifikasi teknis/KAK yang
dibutuhkan K/L/PD; dan/atau
e. Ketersediaan anggaran pada K/L/PD.
PEMAKETANPasal 24 ayat (1)
Pasal 20 ayat (1)
a. Dilarang menyatukan paket yang dari sifat pekerjaan
dan tingkat efisiensi seharusnya dilakukan di beberapa
lokasi/daerah masing-masing;
b. Dilarang menyatukan paket yang menurut sifat dan
jenis pekerjaannya harus dipisahkan untuk
mendapatkan penyedia yang sesuai
c. Dilarang menyatukan paket yang nilainya seharusnya
dilakukan oleh Usaha Kecil
d. Dilarang memecah paket untuk menghindari
Tender/Seleksi
e. Menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk Usaha
Kecil (s.d. Rp. 2,5 M) tanpa mengabaikan prinsip
efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan
kualitas kemampuan teknis,
33
Konsolidasi paket dapat dilakukan oleh :
PA
KPA
PPK
Paket antar KPA dan/atau antar PPK
Paket antar PPK
Paket di area kerjanya masing-masing
Konsolidasi dapat
dilakukan :
- Sebelum/sesudah
pengumuman RUP
- Pada kegiatan
pemaketan atau
perubahan RUP
- Dengan memperhatikan
kebijakan pemaketan
KONSOLIDASIPasal25
Pasal 21 ayat (2)
34
SWAKELOLA
PERSIAPAN- Penetapan sasaran
- Penetapan penyelenggara
Swakelola
- Penetapan rencana kegiatan
- Penetapan spesifikasi teknis/KAK
- Penetapan RAB
- Finalisasi dan penandatanganan
kontrak Swakelola (kecuali Tipe I)
PELAKSANAAN- Pelaksanaan Swakelola sesuai
rencana/kontrak
- Penyusunan laporan
- Penyerahan hasil kepada PPK
PENYEDIA
PERSIAPAN- Persiapan Peng.
oleh PPK
- Persiapan pemil.
oleh Pokja
PELAKSANAAN- Pelaksanaan
pemilihan
- Pelaksanaan
kontrak
- Serah terima hasil
pekerjaan
Dalam menyusun jadwal,
mempertimbangkan :
a. Jenis/karakteristik
barang/jasa
b. Metode dan waktu
pengiriman
c. Waktu pemanfaatan
barang/jasa
d. Metode pemilihan
e. Jangka waktu proses
pemilihan Penyedia
f. Ketersediaan barang/jasa
di pasar
JADWAL
PENGADAAN
Pasal26
35
Anggaran pengadaan merupakan SELURUH BIAYA yang dikeluarkan oleh K/L/PD untuk memperoleh
barang/jasa
BIAYA BARANG/JASAa. Harga barang
b. Biaya pengiriman
c. Biaya suku cadang/purna
jual
d. Biaya personil
e. Biaya non personil
f. Biaya material/bahan
g. Biaya peralatan
h. Biaya pemasangan
i. Biaya sewa
BIAYA PENDUKUNGa. Biaya pelatihan
b. Biaya instalasi/testing
c. Biaya administrasi (untuk T.A.
berjalan/T.A. yang akan datang)
• Biaya pengumuman
• Biaya survei lapangan
• Biaya survei pasar
• Honorarium para pihak
• Penggandaan dokumen
d. Biaya lainnya
• Biaya pendapat ahli hukum
kontrak
• Biaya uji coba
• Biaya sewa
• Biaya rapat
• Biaya komunikasi
ANGGARAN
PENGADAAN
Pasal27
2PERSIAPAN
PENGADAAN
41
3PERSIAPAN
PEMILIHAN
43
4 PELAKSANAAN
PEMILIHAN
46 46
47
Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018
Peserta
Pokja
kesalahan dalam melakukan evaluasi
penyimpangan terhadap ketentuan dan
prosedur yang diatur dalam Perpres
penyimpangan terhadap ketentuan
dalam Dokumen Pemilihan
rekayasa/persekongkolan
penyalahgunaan wewenang
TUJUAN
SALAHDIANGGAP
SEBAGAI
PENGADUAN
DILUAR
WAKTU
48
Masyarakat/
Pengadu
APIP
APH
bukti yang
faktual,
kredibel, dan
autentik
KEPALA
DAERAH
melaporkan
hasil tindak
lanjut
meneruskan
kepada APIP
dalam hal diyakini
adanya indikasi
KKN yang
merugikan
keuangan negara
Pasal 77 Perpres 16/18
49
PPK PENYEDIA
layanan
penyelesaian
sengketa arbitrase pengadilan
Pasal 85 Perpres 16/18
50
Pasal 84 Perpres 16/18
yang bertindak sebagai Agen Pengadaan
PA/KPA, dll
POKJA
/PP
PPK
PPHP/
PJPHP
PENYEDIA
ORMASPOKMAS
yang bertindak sebagai Agen Pengadaan
Penganggaran tidak sinkron dengan kebutuhan pengadaan
Masih adanya pengaturan/rekayasa proses pemilihan
Memalsukan dokumen perusahaan
Membuat spesifikasi yang mengarah kepada pihak tertentu/ merk
tertentu
Membuat syarat-syarat lelang untuk membatasi peserta lelang
Kontrak tanpa tersedia anggarannya
Kurangnya integritas pelaku pengadaan
Penyalahgunaan hak akses ke aplikasi
Akses yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak
Dokumen penawaran yang dievaluasi tidak sama dengan
dokumen yang diunggah oleh peserta lelang
Pembatasan akses ke aplikasi
Mensub-kontrakkan seluruh pekerjaan
Salah merancang kontrak
Pengadaan fiktif
Tender/Seleksi Gagal
Masa berlaku penawaran habis
Penyedia segera menyerahkan jampel
Penyedia tidak mau ttd kontrak/mengundurkan
diri
Anggaran tidak mencukupi
Jangka waktu pelaksanaan tidak mencukupi
Tidak bisa mengahdirkan TA sesuai penawaran
Terkena Sanksi Daftar Hitam
KONTRAK
TANDATANGAN
SERAH TERIMA
LAPANGAN (jika ada)
PENYUSUNAN
PROGRAM MUTUInformasi pekerjaan,
organisasi kerja, jadwal,
prosedur dan instruksi
kerja dan pelaksana kerja
UANG MUKA
MOBILISASI
PELAKSANAAN
KONTRAK
PENYELESAIAN
PEKERJAAN
RAPAT KOORDINASI:
1. MINGGUAN
2. KEADAAN
TERTENTU
SERAH TERIMA
PEKERJAAN (PHO)
PEMELIHARAAN (jika
ada)
SERAH TERIMA
PEKERJAAN (FHO)
SPMK/SP
RAPAT PERSIAPANreviu kontrak, dan
pembagian tugas dan
tanggung jawab para
pihak, dll
Tidak ada serah terima lapangan
Pemberian Uang Muka yang tidak sesuai
Perubahan kontrak tanpa data dukung
Pemutusan Kontrak yang tidak efektif
kahar atau kesalahan Penyedia
Konsultan Pengawas /MK tidak bekerja
optimal
Ketrlambatan pekerjaan dan kontrak kritis
Pekerjaan tambah nilainya > 10% kontrak
• Periode I (rencana pelaksanaan phisik 0%-70%) dari kontrak, keterlambatan progres phisik lebih dari 15%;
• Periode II (rencana pelaksanaan phisik 70%-100%) dari kontrak, terjadi keterlambatan progres phisik lebih dari 10%;
• Periode III (rencana pelaksanaan phisik 70%-100 %) apabila pekerjaan belum selesai dan waktu pelaksanaan sudah habis. KURVA S
RENCANA 50%
KURVA S
REALISASI 30%
DEVIASI > 15%
KONTRAK
KRITIS
SCM I
DIBERI KESEMPATAN
PERIODE TERTENTU
(UJI COBA)
PROGRES TIDAK
TERCAPAI DALM UJI
COBA/TERJADI
KONTRAK KRITIS
SCM II
DIBERI KESEMPATAN
PERIODE TERTENTU
(UJI COBA)
SCM III
DIBERI KESEMPATAN
PERIODE TERTENTU
(UJI COBA)
PROGRES TIDAK
TERCAPAI DALM UJI
COBA/TERJADI
KONTRAK KRITIS
PROGRES TIDAK
TERCAPAI DALM UJI
COBA/TERJADI
KONTRAK KRITIS
P U T U S
KONTRAK
PERINGATAN I
PERINGATAN II
PERINGATAN III
yang bertindak sebagai Agen Pengadaan
menyampaikan dokumen atau
keterangan palsu/tidak benar
terindikasi melakukan
persekongkolan dengan peserta
lain atau KKN
mengundurkan diri dengan
alasan yang tidak dapat diterima
sanksi digugurkan dalam
pemilihan, sanksi pencairan
Jaminan Penawaran, dan Sanksi
Daftar Hitam selama 2 tahun
sanksi pencairan Jaminan
Penawaran dan Sanksi Daftar
Hitam selama 1 tahun
Perbuatan atau tindakan
pemenang pemilihan yang telah
menerima SPPBJ yang dapat
dikenakan sanksi adalah
pemenang pemilihan
mengundurkan diri sebelum
penandatanganan Kontrak
sanksi pencairan Jaminan
Penawaran dan Sanksi Daftar
Hitam selama 1 tahun
menyebabkan kegagalan bangunan
menyerahkan Jaminan yang tidak dapat
dicairkan
melakukan kesalahan dalam perhitungan
volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil
audit
menyerahkan barang/jasa yang
kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak
berdasarkan hasil audit
sanksi ganti kerugian
sebesar nilai kerugian
yang ditimbulkan
terlambat menyelesaikan pekerjaan
sesuai dengan Kontrak sanksi denda keterlambatan
tidak melaksanakan Kontrak, tidak
menyelesaikan pekerjaan, atau
tidak melaksanakan kewajiban
dalam masa pemeliharaan
sanksi pencairan Jaminan
Pelaksanaan atau sanksi pencairan
Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi
Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun
Perbuatan atau tindakan Penyedia
yang dikenakan sanksi dalam
proses E-purchasing berupa tidak
memenuhi kewajiban dalam kontrak
pada katalog elektronik atau surat
pesanan
pelanggaran surat pesanan
dikenakan sanksi penghentian
sementara dalam sistem transaksi E-
purchasing selama 6 bulan
pelanggaran kontrak pada katalog
elektronik dikenakan sanksi
penurunan pencantuman Penyedia
dari katalog elektronik selama
1tahun
63
Sanksi administratif dikenakan kepada
PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/
Pokja Pemilihan/ PjPHP/ PPHP yang
lalai melakukan kewajibannya
Sanksi hukuman disiplin ringan,
sedang, atau berat dikenakan kepada
PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/
Pokja Pemilihan/PjPHP/ PPHP yang
terbukti melanggar pakta integritas
berdasarkan putusan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha, Peradilan Umum,
atau Peradilan Tata Usaha Negara
yang bertindak sebagai Agen Pengadaan
3
1
List kebutuhan
Jenis B/J :BB,JL,JK,PK
Kategori : Rutin,Khusus,
Komplex
Prakualifikasi Penyedia
Kinerja Penyedia
2
Mengetahui
Apa yang dibeli (B/J
yang diadakan )
Mengenal Siapa
Penyedia B/J ?
Menentukan Hubungan
Pembeli-Penyedia B/J
(Memilih Jenis kontrak)
Penentuan Metoda/Strategi
Pengadaan
BB,JL,JK,PK
Dan berdasarkan Kategori
(Rutin,Khusus,Komplek)
4
Dokumen Pengadaan & RUP
(Spek,KAK,HPS,,draft Ktr ,BAST
List Vendor LULUS/elligible
Vendor