Upload ngodieu
View 289
Download 0
Embed Size (px) 344 x 292 429 x 357 514 x 422 599 x 487
Citation preview
KETENTUAN GHARAWAYN DALAM PASAL 178 AYAT (2) … · Kata Kunci: Ketentuan Gharawayn dalam KHI, Maṣlaḥah al-Būṭiy Gharawayn merupakan salah satu dari pasal pembahasan waris
Pada ketentuan Pasal 33 ayat (3)
BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Umum Pasal 1
Menimbang • bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30
KONTRADIKSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi ...eprints.ums.ac.id/38094/1/ARTIKEL PUBLIKASI.pdfPerumusan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (2) merupakan implementasi dari ketentuan Pasal
Meriimbung : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan
BERITA DAERAH KOTA CILEGONdisdukcapil.cilegon.go.id/download/67583531700perwal_101_2016_adminduk.pdf · c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (9), Pasal 32, Pasal 53
2 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana · ketaatan pada sistem pemilu ... diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 ... BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal
PEDOMAN UMUM · 2018. 3. 15. · BAB I KETENTUAN UMUM (Pasal 1,Pasal 2,Pasal 3) BAB II JENIS KEGIATAN DAN URUTAN PRIORITAS PELAKSANAAN P3-TGAI (Pasal 4,Pasal 5,Pasal 6,Pasal 7) BAB
bondowosokab.jdih.jatimprov.go.idbondowosokab.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan... · 2020. 4. 8. · BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 51 Semua ketentuan yang menyangkut ketentuan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal
I SALINAN I - JDI Hukum€¦ · · 2017-07-25... Pasal 68 ayat_ (7), Pasal 7 4, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, ... (3) Penyusunan ... Pasal 11 Ketentuan
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Berdasarkan ketentuan Pasal
· Pasal 26 Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum, dipungut Ketentuan Pasal 4 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 4
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT...3 Pasal II Ketentuan Bab III tentang Ketentuan Peralihan Pasal 4 ditambah ayat (2) dan ayat (3) sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut : Pasal
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 … · Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal
KETENTUAN GHARAWAYN DALAM PASAL 178 AYAT (2 ...etheses.uin-malang.ac.id/7799/1/14781005.pdfviii ABSTRAK Aly Mahmudi, Muhammad. 2016. Ketentuan Gharawayn dalam Pasal 178 ayat (2) Kompilasi
UU 11 2020 Cipta Kerja · 2020. 11. 10. · -501 - 16. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Pasal 95 PPIU yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
PASAL 1 KETENTUAN UMUM
Pedoman Pasal Tentang Ketentuan Pasal 50 Huruf ahukum.unsrat.ac.id/inst/pasal_50a.pdfSALINAN ii KETENTUAN PASAL 50 HURUF a UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 … · · 2017-12-05bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) ... c. bahwa ketentuan Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, ... Pasal 78, Pasal
UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS 2007 … PERSEROAN TERBATAS 2007 (Judul pasal-pasal ditambahkan) BAB I KETENTUAN UMUM 5 Pasal 1 Ketentuan umum (16 butir) 5 Pasal 2 Tujuan perseroan
PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 13 AYAT (4) UNDANG
! SA L' NA N l - kppip.go.id · bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78, Pasal 89, Pasal 95, Pasal 99, Pasal 108, Pasa! 112 ayat (2), Pasal 113, dan Pasal 210 ayat (2)Undang-Undang
jdih.wonosobokab.go.id. 3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
JAMINAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA … · bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3 ), Pasal 23 ayat (5), Pasal 26, Pasal
Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal ......ketentuan Pasal 11, Pasal 16, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23, Pasal 35, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 51
PENEGAKAN HUKUM KETENTUAN PIDANA PASAL 200 UNDANG …
LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA - wipo.int · Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 2 ... ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 sena permintaan