• Home

  • Documents

  • Black and White DESKTOP-8G7Q5VD20191203152051dinas guru dan rehabilitasi ruang kelas; b. bahwa...
6

Black and White DESKTOP-8G7Q5VD20191203152051dinas guru dan rehabilitasi ruang kelas; b. bahwa pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan berdasarkan proposal

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Black and White DESKTOP-8G7Q5VD20191203152051dinas guru dan rehabilitasi ruang kelas; b. bahwa pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan berdasarkan proposal
Page 2: Black and White DESKTOP-8G7Q5VD20191203152051dinas guru dan rehabilitasi ruang kelas; b. bahwa pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan berdasarkan proposal
Page 3: Black and White DESKTOP-8G7Q5VD20191203152051dinas guru dan rehabilitasi ruang kelas; b. bahwa pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan berdasarkan proposal
Page 4: Black and White DESKTOP-8G7Q5VD20191203152051dinas guru dan rehabilitasi ruang kelas; b. bahwa pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan berdasarkan proposal
Page 5: Black and White DESKTOP-8G7Q5VD20191203152051dinas guru dan rehabilitasi ruang kelas; b. bahwa pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan berdasarkan proposal
Page 6: Black and White DESKTOP-8G7Q5VD20191203152051dinas guru dan rehabilitasi ruang kelas; b. bahwa pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan berdasarkan proposal

JobPrint - fk.unud.ac.id · proposal; bahwa untuk maksud seperti tersebut pada huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan Pemenang Hibah Bantuan Mahasiswa …

JobPrint - fk.unud.ac.id · proposal; bahwa untuk maksud seperti tersebut pada huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan Pemenang Hibah Bantuan Mahasiswa …

Documents
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA - … · 2020. 5. 30. · Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2009 tentang

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA - … · 2020. 5. 30. · Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2009 tentang

Documents
PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK...2 d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak tentang Retribusi

PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK...2 d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak tentang Retribusi

Documents
PERATURAN BANK INDONESIA TEKNOLOGI INFORMASI … · dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur ... lain karena tidak adanya

PERATURAN BANK INDONESIA TEKNOLOGI INFORMASI … · dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur ... lain karena tidak adanya

Documents
MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAdishub.jabarprov.go.id/doc/Permen/pm._no._38_tahun_2010.pdf · huruf a, perlu ditetapkan ... pada suatu Iintas pelayanan tertentu atas pelayanan

MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIAdishub.jabarprov.go.id/doc/Permen/pm._no._38_tahun_2010.pdf · huruf a, perlu ditetapkan ... pada suatu Iintas pelayanan tertentu atas pelayanan

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG … fileNegara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian ... dengan huruf j ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. (3)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG … fileNegara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian ... dengan huruf j ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. (3)

Documents
Dok baru 2019-02-01 11.07eplanningkabgor.id/rpjmd/Perda RPJMD 2016-2021.pdfDaerah, RPJPD dan RPJMD sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda;

Dok baru 2019-02-01 11.07eplanningkabgor.id/rpjmd/Perda RPJMD 2016-2021.pdfDaerah, RPJPD dan RPJMD sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda;

Documents
Home - Arsip Universitas Airlanggaarsip.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/07/PERKA-3...huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang

Home - Arsip Universitas Airlanggaarsip.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/07/PERKA-3...huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang

Documents
ayamarusertifikasi.co.id · bahan baku industri (RPBBI) tersebut huruf a, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha ... bahwa berdasarkan laporan hasil pengkajian

ayamarusertifikasi.co.id · bahan baku industri (RPBBI) tersebut huruf a, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha ... bahwa berdasarkan laporan hasil pengkajian

Documents
PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK...c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK...c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Documents
APLIKASI MANAJEMEN PENGELOLAAN URUSAN AIR BERSIH … · perencanaan yang telah ditetapkan antara lain, pengelolaan air, teknik operasional, rehabilitasi sarana prasarana, penerimaan

APLIKASI MANAJEMEN PENGELOLAAN URUSAN AIR BERSIH … · perencanaan yang telah ditetapkan antara lain, pengelolaan air, teknik operasional, rehabilitasi sarana prasarana, penerimaan

Documents
jdih.kaltimprov.go.id ttg HASIL EVALUASI... · 28 Tahun 2009 huruf e dan huruf f, NJOPTKP ditetapkan dalam Perda sesuai dengan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nor-nor 28 Tahun 2009

jdih.kaltimprov.go.id ttg HASIL EVALUASI... · 28 Tahun 2009 huruf e dan huruf f, NJOPTKP ditetapkan dalam Perda sesuai dengan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nor-nor 28 Tahun 2009

Documents
 · dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan ... Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; ... pengobatan, serta pembatasan cacat dan pencegahan tersier berupa rehabilitasi

 · dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan ... Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; ... pengobatan, serta pembatasan cacat dan pencegahan tersier berupa rehabilitasi

Documents
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …jdih.dephub.go.id/.../2016/KP_121_Tahun_2015_AC_21-11.pdfc. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …jdih.dephub.go.id/.../2016/KP_121_Tahun_2015_AC_21-11.pdfc. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan

Documents
UU 33 2004 PERIMBANGAN KEUA - bambangkesit@edutour · e) bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Perimbangan

UU 33 2004 PERIMBANGAN KEUA - bambangkesit@edutour · e) bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Perimbangan

Documents
fisip.uniga.ac.id filetinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan

fisip.uniga.ac.id filetinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan

Documents
 · penyelenggara jaringan telekomunikasi dilaksanakan oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI); bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a, perlu ditetapkan tata

 · penyelenggara jaringan telekomunikasi dilaksanakan oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI); bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a, perlu ditetapkan tata

Documents
fk.unud.ac.id · bahwa untuk maksud seperti tersebut pada huruf a, dan b, di atas, maka perlu ditetapkan Pemenang Hibah Bantuan

fk.unud.ac.id · bahwa untuk maksud seperti tersebut pada huruf a, dan b, di atas, maka perlu ditetapkan Pemenang Hibah Bantuan

Documents
W PROVINSI - jdih.katingankab.go.idjdih.katingankab.go.id/uploads/1-2017-01-10-142254.pdfdimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang pedoman

W PROVINSI - jdih.katingankab.go.idjdih.katingankab.go.id/uploads/1-2017-01-10-142254.pdfdimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang pedoman

Documents
2...certificate of analysis. (4) Besaran HMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Menteri setiap bulan. (5) Besaran HMA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan

2...certificate of analysis. (4) Besaran HMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Menteri setiap bulan. (5) Besaran HMA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan

Documents
GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 DENGAN RAHMAT …partisipasiku.bphn.go.id/storage/1555398802_PARPUB_BPHN_AE20… · a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Presiden tentang

GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 DENGAN RAHMAT …partisipasiku.bphn.go.id/storage/1555398802_PARPUB_BPHN_AE20… · a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Presiden tentang

Documents
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR BADAN KEPEGAWAIAN DAN ...bkpsdm.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/SK-IKI-2017.pdf · huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR BADAN KEPEGAWAIAN DAN ...bkpsdm.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2017/08/SK-IKI-2017.pdf · huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan

Documents
Perwal Adminduk Final - hukum.jogjakota.go.idhukum.jogjakota.go.id/data/07-085.pdf · b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan

Perwal Adminduk Final - hukum.jogjakota.go.idhukum.jogjakota.go.id/data/07-085.pdf · b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan

Documents
PEMERINTAH KOTA SURABAYA · organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman

PEMERINTAH KOTA SURABAYA · organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman

Documents
lingkungan hidup; dalam huruf dan huruf b, perlupelatihanlingkungan.com/wp-content/uploads/2013/09/...Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2016 an sesuai dengan aslinya

lingkungan hidup; dalam huruf dan huruf b, perlupelatihanlingkungan.com/wp-content/uploads/2013/09/...Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2016 an sesuai dengan aslinya

Documents
paiskemenagtuban.files.wordpress.com · Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan datam keputusan Direktorat Pendidikan Agama Islam. Undang-Undang

paiskemenagtuban.files.wordpress.com · Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan datam keputusan Direktorat Pendidikan Agama Islam. Undang-Undang

Documents
Full page fax print - postel.go.id · huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Perubahan atas Keputusan ... tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia; Peraturan Menteri

Full page fax print - postel.go.id · huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Perubahan atas Keputusan ... tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia; Peraturan Menteri

Documents
LEMBARAN DAERAH€¦ · Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya ... permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan

LEMBARAN DAERAH€¦ · Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya ... permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan

Documents
a. b. · kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi. Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf w adalah wilayah yang ditetapkan dengan

a. b. · kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi. Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf w adalah wilayah yang ditetapkan dengan

Documents
KEMENTERIAN LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL … · b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Blok Pengelolaan

KEMENTERIAN LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL … · b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Blok Pengelolaan

Documents