9

bnpb.go.id · Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik ... Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung. Pemerintah

Download PDF Report

Upload
phunghuong
View
227
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: bnpb.go.id · Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik ... Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung. Pemerintah

Page 2: bnpb.go.id · Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik ... Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung. Pemerintah

Page 3: bnpb.go.id · Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik ... Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung. Pemerintah

Page 4: bnpb.go.id · Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik ... Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung. Pemerintah

Page 5: bnpb.go.id · Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik ... Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung. Pemerintah

Page 6: bnpb.go.id · Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik ... Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung. Pemerintah

Page 7: bnpb.go.id · Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik ... Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung. Pemerintah

Page 8: bnpb.go.id · Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik ... Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung. Pemerintah

Page 9: bnpb.go.id · Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik ... Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung. Pemerintah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Documents

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Documents

Perda No 9 Tahun 2013 - Audit Board of Indonesia · Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah ... Undang-Undang Nomor 39

Perda No 9 Tahun 2013 - Audit Board of Indonesia · Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah ... Undang-Undang Nomor 39

Documents

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Business

kabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan Bupati/PERBUP... · Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah dalarn ... Daerah

kabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan Bupati/PERBUP... · Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah dalarn ... Daerah

Documents

bnpb.go.id · PDF fileLembaga Teknis Daerah mempunyai tugas membantu Walikota da!am penyeienggaraan Pemerintahan Daerah di bidangnya. Bagian Ketiga ... Kelompok Jabatan Fungsional

bnpb.go.id · PDF fileLembaga Teknis Daerah mempunyai tugas membantu Walikota da!am penyeienggaraan Pemerintahan Daerah di bidangnya. Bagian Ketiga ... Kelompok Jabatan Fungsional

Documents

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009sjdih.sidoarjokab.go.id/.../undang-undang/UU_PAJAK_RETRIBUSI.pdfTentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ... Jenis Pajak ... Retribusi Perizinan Tertentu

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009sjdih.sidoarjokab.go.id/.../undang-undang/UU_PAJAK_RETRIBUSI.pdfTentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ... Jenis Pajak ... Retribusi Perizinan Tertentu

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN ... · 2016. 5. 11. · umum Pajak Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Drt. ... Peraturan Daerah tentang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN ... · 2016. 5. 11. · umum Pajak Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Drt. ... Peraturan Daerah tentang

Documents

Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Documents

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 03 TAHUN 2012 … · Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 03 TAHUN 2012 … · Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Documents

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK … · Oleh karena itu, Pinjaman Daerah perlu mengikuti kriteria, persyaratan, mekanisme, dan sanksi Pinjaman Daerah yang diatur dalam Undang-Undang

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK … · Oleh karena itu, Pinjaman Daerah perlu mengikuti kriteria, persyaratan, mekanisme, dan sanksi Pinjaman Daerah yang diatur dalam Undang-Undang

Documents

LEMBARAN DAERAH 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ... No. 6 Tahun 2011... · 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun

LEMBARAN DAERAH 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ... No. 6 Tahun 2011... · 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Documents

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN · Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN · Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Documents

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT · c. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT · c. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang

Documents

Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Documents

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pemerintahan daerah

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pemerintahan daerah

Social Media

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Documents

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

Documents

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA …ciptakarya.pu.go.id/plp/upload/peraturan/Perda... · 2. Undang-Undang Nomor ... Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA …ciptakarya.pu.go.id/plp/upload/peraturan/Perda... · 2. Undang-Undang Nomor ... Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah

Documents

A Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah

A Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah

Documents

Undang - Undang Republik Indonesia Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang - Undang Republik Indonesia Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Documents

TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA · Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor

TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA · Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor

Documents

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah … file6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah … file6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Documents

Dewan Perwakilan Rakyat - UNDANG-UNDANG REPUBLIK … · perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota,

Dewan Perwakilan Rakyat - UNDANG-UNDANG REPUBLIK … · perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota,

Documents

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR : 26 …jdih.kendalkab.go.id/docs/daerah/perda_26_2007.pdfPajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR : 26 …jdih.kendalkab.go.id/docs/daerah/perda_26_2007.pdfPajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

Documents

UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Documents

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG RETRIBUSI … · b. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG RETRIBUSI … · b. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA …...- 3 - 4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA …...- 3 - 4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN …Dewan Perwakilan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN …Dewan Perwakilan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … filebahwa dengan memperhatikan ... Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali ... kesatuan masyarakat

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … filebahwa dengan memperhatikan ... Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali ... kesatuan masyarakat

Documents