Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
FM.PHPL-SIC-012 01.03.2018
Bogor, 19 Januari 2021
Nomor : 27/SIC/Dirut/I/2021 Perihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Resertifikasi Kinerja PHPL dan
VLK IUPHHK-HA PT Wana Kencana Sejati, Provinsi Maluku Utara Lampiran : 1 (satu) Set
Kepada Yth,
Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Gd. Manggala Wanabhakti Blok I Lt. V, Jakarta di
Tempat
Dengan Hormat,
Bersama ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan Resertifikasi Kinerja PHPL dan VLK
PT Wana Kencana Sejati sebagai pemegang IUPHHK-HA Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor. SK 95/Menhut-II/2005 Tanggal 12 April 2005, seluas ± 47.410 Ha, yang berlokasi di
Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, telah selesai dilaksanakan.
Mengacu kepada Surat Surat Edaran Plt Dirjen PHPL Nomor :
SE.06/PHPL/PPHH/HPL.3/7/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu dalam Kondisi
Pandemi COVID-19 serta Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran
3.1. Huruf G point 11, bahwa LPPHPL mempublikasikan setiap Penerbitan, Perubahan dan
Pencabutan S-PHPL di website LPPHPL (www.sic.sarbi.co.id) dan website Kementerian
(www.menlhk.go.id dan silk.menlhk.go.id) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah
penetapan keputusan, dengan ini terlampir kami sampaikan hasil Resertifikasi Kinerja PHPL
dan VLK IUPHHK-HA PT Wana Kencana Sejati yang terdiri dari Pengumuman Hasil
Resertifikasi, Keputusan Direktur Sertifikasi, Resume Hasil Resertifikasi dan Sertifikat, untuk
dapat dimuat dalam Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima
kasih.
PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION
Ir. Iin Indasah Direktur Utama Tembusan : Kepada Yth,
1. Direktur Usaha Hutan Produksi, di Jakarta 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, di Sofifi 3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIV, di Ambon 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, di Jakarta 5. Direktur Utama PT Wana Kencana Sejati, di Jakarta 6. Arsip
FM.PHPL-SIC-012 01.03.2018
PENGUMUMAN HASIL
RESERTIFIKASI KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
Nomor : 11/SIC/Dirut/I/2020
LP&VI PT Sarbi International Certification, Telah melaksanakan
Resertifikasi Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :
a) Nama Auditee : IUPHHK-HA PT Wana Kencana Sejati
b) Alamat Lokasi/Sites : Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara
c) Alamat Kantor Pusat : Jl. Kartini Raya No. 4 Jakarta
d) Alamat Kantor Cabang : Jl. Mononutu No.4 Kel. Stadion, Ternate – Maluku Utara
e) Nomor Izin : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 95/Menhut-II/2005 tanggal 12 April 2005
f) Luas : ± 47.410 Ha
g) Tanggal Pelaksanaan : Tanggal 28 Desember 2020 s.d. 7 Januari 2021
h) Hasil Penilaian : Nilai Akhir Resertifikasi Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT Wana Kencana Sejati dengan total nilai kinerja indikator yang dicapai adalah 70%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan Memenuhi norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan pada VLK, sehingga dinyatakan Lulus dengan predikat “Sedang”, Sertifikat PHPL dengan Nomor : 42-SIC-04.01 dapat dilanjutkan dengan Pembaharuan masa berlaku, sesuai Keputusan Direktur Sertifikasi Nomor : 5/DIRSERTF/I/2021 tanggal 18 Januari 2021
Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis
dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke :
PT Sarbi International Certification
Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor
Telpon : 0251-8634086, 8635464
Fax : 0251-8634232
Email : [email protected]
Bogor, 19 Januari 2021
PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION
Ir. Iin Indasah Direktur Utama
FU-SIC-064 01.03.2018 Halaman 1 dari 2
KEPUTUSAN DIREKTUR SERTIFIKASI
NOMOR : 5/DIRSERTF/I/2021
Tentang
HASIL RESERTIFIKASI KINERJA PHPL DAN VLK
PADA PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT WANA KENCANA SEJATI,
PROVINSI MALUKU UTARA
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 95/Menhut-II/2005 tanggal 12 April 2005
Luas areal ± 47.410 Ha
Menimbang : 1. Hasil Resertifikasi Kinerja PHPL dan VLK IUPHHK-HA PT Wana kencana
Sejati, Provinsi Maluku Utara pada Penilaian memperoleh hasil total nilai
kinerja seluruh indikator sebesar 70%, tidak terdapat verifier dominan
yang bernilai buruk, dan pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu
dinyatakan memenuhi
Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan
Hak.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
SK.5469/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 Tanggal 28 Agustus 2018
tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari
(LPPHPL) a.n PT Sarbi International Certification Sebagai Lembaga
Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK
6318/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2019 Tanggal 16 Juli 2019 tentang
Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Sarbi
International Certification Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi
Independen (LP&VI)
4. Surat Edaran Nomor : SE.06/PHPL/PPHH/HPL.3/7/2020 tanggal 16 Juli
2020 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu dalam Kondisi Pandemi COVID-19
5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo No.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
6. Pedoman Mutu PT SIC No. SIC-Mutu-01 dan Standar Operasional
Prosedur Resertifikasi PHPL No. SIC-Mutu-15.PHPL
Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 029/SIC/SPK-
Persh/PHPL/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020
FU-SIC-064 01.03.2018 Halaman 2 dari 2
Memutuskan
Menetapkan : 1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-
HA) PT Wana Kencana Sejati, Provinsi Maluku Utara pada Penilaian
dinyatakan Lulus dengan predikat “Sedang”, Sesuai Standar yang
tercantum dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29
April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu
(VLK), Lampiran 1.1, Lampiran 2.1 dan Lampiran 3.1
2. Atas dasar point 1 diatas sertifikat PHPL IUPHHK-HA PT Wana Kencana
Sejati dengan Nomor : 42-SIC-04.01 dapat dilanjutkan dengan perubahan
masa berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung dari tanggal 22 Januari
2021 s.d. 21 Januari 2026
3. Dilakukan kegiatan Penilikan berkala setiap 1 (satu) tahun sekali selama
masa berlaku sertifikat dan dilakukan selambat-lambatnya 12 (dua belas)
Bulan sejak terbitnya Sertifikat (Penilikan I selambat-lambatnya
dilaksanakan pada Bulan Desember 2021)
4. IUPHHK-HA PT Wana Kencana Sejati harus melaporkan kepada
PT Sarbi International Certification, apabila terjadi :
a. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan.
b. Perubahan/pergantian struktur manajemen S-PHPL
c. Perubahan lainnya yang mempengaruhi kinerja PHPL.
5. Dalam hal terdapat perubahan nama perusahaan dan/atau masukan/
rekomendasi dari PI dan/atau terjadi perubahan sebagaimana angka 4.a
dan 4.c, PT Sarbi International Certification akan melakukan penilaian
terhadap indikator yang terkait dan percepatan Penilikan
6. Nilai dan Resume Hasil Resertifikasi Kinerja PHPL IUPHHK-HA
PT Wana Kencana Sejati, Provinsi Maluku Utara, pada masing-masing
indikator PHPL dan VLK, seperti terlampir dalam keputusan ini.
7. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di : Bogor
Tanggal 18 Januari 2021
Mengetahui
Ir. Iin Indasah Ir. Gusdaji Direktur Utama Direktur Sertifikasi
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 1 dari 30
RESUME HASIL RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL DAN VLK
IUPHHK-HA PT WANA KENCANA SEJATI
PROVINSI MALUKU UTARA
1) Identitas LP&VI :
(a) Nama Lembaga : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION
(b) Nomor Akreditasi LPPHPL : LPPHPL-004-IDN
(c) Nomor Akreditasi LVLK : LVLK-007-IDN
(d) Alamat : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt 2 Ciomas-Bogor
(e) Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086
Fax. (0251) 8634232
Email : [email protected]
(f) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah
(g) Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1
Maret 2016 dan Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus
2016. Lampiran 1.1, Lampiran 2.1, dan Lampiran 3.1
(h) Teknis Audit : Sesuai Surat Edaran Dirjen PHPL Nomor :
SE.06/PHPL/PPHH/HPL.3/7/2020 tanggal 16 Juli
2020 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu dalam Kondisi Pandemi COVID-19
(i) Tim Audit :
NO NAMA PERSONIL PENUGASAN (JABATAN) Status
1. Ence Hedi Hasan Zubaedi, S.Hut Lead Auditor Merangkap Auditor
Produksi
Internal
2. Halisa Anggita Cahyani, S.Hut Auditor Prasyarat Internal
3. Karina Restu Panggalih, S.Hut Auditor Ekologi Internal
4. Abdul Salam, S.Sos, M.Si Auditor Sosial Internal
5. Yudi Wahyudin, S.Hut Auditor VLK Internal
(j) Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 2 dari 30
2) Identitas Auditee :
(a) Nama Pemegang Izin : IUPHHK-HA PT Wana Kencana Sejati
(b) Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No SK.95/Menhut-
II/2005 tanggal 12 April 2005
(c) Luas dan Lokasi : ± 47.410 Ha, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi
Maluku Utara
(d) Alamat Kantor : Kantor Pusat : South Quarter Tower A lantai 11
Kantor Pusat : Jl. Kartini Raya No. 4 Jakarta Pusat
Telp. (021) 3844896, 3844903, Fax. (021) 3454967
Kantor Cabang : Jalan Mononutu No. 114 Kelurahan
Tanah Raja, Ternate - Maluku Utara, Telp. (0921)
3126992 Fax. 3126997
(e) Pengurus Pengurus :
Dewan Komisaris
(1) Komisaris Utama : Sie Tjioe Jin
(2) Komisaris : Chandra Lohisto
Dewan Direksi
(1) Direktur Utama : Rusli Lohisto
(2) Direktur : Yopi Sopamena
(3) Direktur : Yetty Susilowati
(4) Direktur : Ade Irawan
(5) Direktur : Soeryadi
3) Nomor S-PHPL : 42-SIC-04.01
4) Masa Berlaku S-PHPL : Tanggal 22 Januari 2021 s.d 21 Januari 2026
5) Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Audit Tahap I Bogor, tanggal 16 s.d 21
Desember 2020
o Melakukan audit tahap I berupa
verifikasi terhadap dokumen-dokumen
Auditee, mengumpulkan informasi dan
melakukan komunikasi dengan Auditee
o Membuat perencanaan Audit Tahap I
(Rencana Kerja Kegiatan Audit) untuk
pelaksanaan kegiatan Penilaian
PHPL
o Menetapkan metodologi Penilaian
o Berdasarkan Pemenuhan standar
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 3 dari 30
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
dokumen dalam audit Tahap I, auditee
telah memenuhi minimal jenis
dokumen yang harus dimiliki
IUPHHK-HA (maka auditee telah siap
untuk dilakukan Penilaian PHPL pada
Audit Tahap II)
Verifikasi Lapangan (Audit Tahap II)
Koordinasi dengan Instansi
Kehutanan
o Kantor Dinas
Kehutanan Provinsi
Maluku Utara, Sofifi,
29 Desember 2020
o Tim Auditor melapor dan
menyampaikan rencana kegiatan
Resertifikasi Kinerja PHPL IUPHHK-
HA PT Wana Kencana Sejati ke pada
pihak Dinas Kehutanan Provinsi
Maluku Utara
Konsultasi Publik Aula Kantor Desa Waijo,
Kecamatan Wasile
Selatan, Tanggal 30
Desember 2020
o Tim Auditor Menampung saran dan
masukan dari undangan yang hadir
dalam konsultasi publik terkait
keberadaan dan eksistensi
IUPHHK-HA PT Wana Kencana Sejati
melaksanakan Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari
Pertemuan Pembukaan Base Camp Waijoi PT
Wana Kencana Sejati,
Tanggal 30 Desember
2020
o Lead Auditor memperkenalkan Tim
Auditor, manyampaikan maksud dan
tujuan, ruang lingkup, jadwal kegiatan,
metodologi penilaian dalam Penilaian
Kinerja PHPL dan VLK.
o Auditee memberikan pengantar tentang
kondisi terkini IUPHHK-HA PT Wana
Kencana Sejati
o Auditee menunjuk pendamping untuk
masing-masing kriteria.
o Tim Auditor berkoordinasi dengan tim
pendamping auditee terkait
pelaksanaan Penilaian
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Base Camp dan Areal
kerja PT Wana Kencana
Sejati, tanggal 31
Desember 2020 s.d 3
Januari 2021
o Menghimpun, memverifikasi data dan
dokumen Auditee serta melakukan
analisis terhadap indikator dan verifier
untuk kriteria prasyarat, produksi,
ekologi, sosial dan VLK.
o Melakukan observasi lapangan untuk
uji kebenaran data Auditee di
lapangan melalui pengamatan,
pencatatan, uji petik dan analisis;
termasuk melakukan validasi informasi
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 4 dari 30
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
yang diperoleh pada saat koordinasi
dengan Dinas Kehutanan dan BPHP.
o Melakukan wawancara dengan pihak
manajemen IUPHHK-HA PT Wana
Kencana Sejati dan Masyarakat Desa
sekitar areal kerjanya.
Verifikasi Dokumen Kantor Cabang di Ternate,
tanggal 04 s.d 6 Januari
2021
o Pelengkapan dokumen kriteria
prasyarat, produksi, ekologi, sosial dan
VLK, yang ada di kantor cabang PT
Wana Kencana Sejati
o Wawancara dengan personel
perusahaan yang berada di kantor
cabang ternate
o Klarifikasi akhir terkait hasil verifikasi
dokumen dan observasi yang dilakukan
secara keseluruhan
Koordinasi dengan Instansi
Kehutanan
o Kantor Dinas
Kehutanan Provinsi
Maluku di Sofifi
tanggal 4 Januari
2021
o Tim Auditor menyampaikan/melapor
bahwa kegiatan Resertifikasi Kinerja
PHPL di PT Wana Kencana Sejati
telah selesai.
o Penandatanganan visum perjalanan
Tim Auditor.
o
Pertemuan Penutupan Ruang Rapat Kantor PT
Wana Kencana Sejati
Ternate, tanggal 6
Januari 2021
o Tim Auditor menyampaikan hasil
verifikasi dan temuan lapangan.
o Tim Auditor melakukan klarifikasi akhir
terhadap data dan temuan lapangan
kepada Auditee.
o Penandatanganan tally sheet hasil
verifikasi lapangan.
o Penandatanganan Berita Acara
kegiatan Penilaian Kinerja PHPL dan
VLK.
Penyusunan Laporan Tanggal 7 s.d 14
Januari 2021
o Masing-masing Auditor menyusun
laporan Penilaian
o Pemaparan hasil Penilaian dan
pembahasan antar verifier dan
indikator antar auditor.
Rapat Penyampaian Hasil
Verifikasi
Bogor, tanggal 15
Januari 2021
o Rapat pembahasan hasil Penilaian
Kinerja PHPL dengan Pengambil
Keputusan PT SIC.
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 5 dari 30
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Penyempurnaan Laporan Tanggal 16 s.d. 17
Januari 2021
o Penyempurnaan laporan setelah rapat
pembahasan hasil Penilaian Kinerja
PHPL dengan Pengambil Keputusan
PT SIC.
Pengambilan Keputusan Bogor, tanggal 18
Januari 2021
o Nilai Akhir Resertifikasi Kinerja PHPL
dan VLK IUPHHK-HA PT Wana
Kencana Sejati dengan total nilai
kinerja indikator yang dicapai adalah
70%, tidak terdapat verifier dominan
yang bernilai buruk dan Memenuhi
norma penilaian untuk setiap verifier
yang diterapkan pada VLK, sehingga
dinyatakan Lulus dengan predikat
“Sedang dan Sertifikat PHPL dengan
Nomor : 45-SIC-04.01 dapat
dilanjutkan dengan pembaharuan
masa berlaku Sertifikat
6) Resume Hasil Penilaian kriteria PHPL :
Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Kriteria Prasyarat
1.1
Kepastian
Kawasan
Pemegang
IUPHHK-HA
83%
(Baik)
1. PT Wana Kencana Sejati ditetapkan melalui Keputusan Menteri
Kehutanan No. SK.95/Menhut-II/2005 tanggal 12 April 2005,
tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
(IUPHHK) pada hutan alam kepada PT WKS atas areal hutan
produksi seluas ± 47.410 Ha di Provinsi Maluku Utara. Serta
memiliki Akta Berita Acara PT Wana Kencana Sejati Tanggal
21 September 2015 Nomor 017 dari Notaris Maria Rahmawati
Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta tentang pengangkatan para
anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Terkait dengan
administrasi tata batas sudah lengkap sesuai dengan realisasi
tata batas yang telah dilakukan (temu gelang) yaitu Laporan
TBT No. 1464 Tahun 2008 dan Laporan TBT No. 1465 Tahun
2008
2. PT Wana Kencana Sejati telah merealisasikan tata batas areal
kerja seluruhnya (100%) atau temu gelang yaitu sepanjang
80.605,97 m, terdiri dari 37.853,28 m (Laporan TBT No.
1464/2008) dan 42.752,69 m (Laporan TBT No. 1465/2008)
dikeluarkan oleh Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan
Kawasan Hutan, Bogor, Juni 2008
3. Dalam areal kerja IUPHHK-HA PT Wana Kencana Sejati
pernah terjadi konflik batas dengan pihak perusahaan lain yaitu
PT Kemakmuran Pertiwi Tambang (PT KPT) dan PT
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 6 dari 30
Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Kemakmuran Inti Utama Tambang (PT KIUT) yang mendapat
izin kuasa pertambangan dari Bupati Halmahera Timur. PT
Wana Kencana Sejati telah mempunyai dokumen rencana,
monitoring konflik batas dan ada upaya penyelesaian. Dan
dalam periode lima tahun terkahir tidak ada lagi konflik batas
baik dengan perusahaan pertambangan maupun konflik batas
dengan masyarakat setempat
4. Berdasarkan hasil overlay antara Peta Areal Kerja PT Wana
Kencana Sejati (Lampiran SK Menteri Kehutanan No.
SK.95/Menhut-II/2005 tanggal 12 April 2005) dengan Peta
Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah
Tertentu yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi
Maluku Utara. Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri
Kehutanan No. 302/Menhut-II/2013 Tanggal 1 Mei 2013),
fungsi kawasan hutan pada areal kerja PT Wana Kencana
Sejati yaitu HPT seluas 47.175 Ha, dan HPK seluas 235 Ha,
namun belum dilakukan perubahan perencanaan, (dokumen
RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013 – 2022
masih mengacu kepada SK Menteri Kehutanan No.
SK.490/Menhut-II/2012 tanggal 9 Maret 2012)
5. PT Wana Kencana Sejati telah mendata dan melaporkan
penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi
yang berwenang diantaranya yaitu atas nama PT Kemakmuran
Pertiwi Tambang (PT KPT) dan PT Kemakmuran Inti Utama
Tambang (PT KIUT), namun belum seluruhnya yaitu IPPKH
tambang nikel (PT Indo Bumi Nikel dan PT Alam Raya Abadi)
dan pelepasan areal untuk perkebunan
1.2
Komitmen
Pemegang
IUPHHK-HA
78%
(Sedang)
1. PT Wana Kencana Sejati memiliki visi dan misi perusahaan
yang legal disahkan oleh Direktur Utama pada tanggal 6
Desember 2013. Dokumen visi dan misi PT Wana Kencana
Sejati tersebut telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan
Hutan Lestari, mencakup kelestarian fungsi produksi, fungsi
ekologi dan fungsi sosial
2. Sosialisasi visi dan misi perusahaan PT Wana Kencana Sejati
telah dilakukan mulai dari level pemegang izin (karyawan
perusahaan) baik secara langsung maupun tidak langsung dan
kepada sebagian masyarakat desa binaan di sekitar areal
kerja, serta terdapat bukti pelaksanaanya dalam bentuk berita
acara sosialisasi visi dan misi perusahaan. Namun demikian
masih terdapat desa binaan yang belum dilakukan sosialisasi
visi dan misi perusahaan
3. Realisasi implementasi pengelolaan hutan lestari yang telah
dilakukan oleh PT Wana Kencana Sejati sebagian besar telah
sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Dimana masih
terdapat implementasi yang belum seluruhnya terealisasi
diantaranya adalah terkait dengan realisasi produksi, ekologi,
dan sosial
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 7 dari 30
Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
1.3
Jumlah dan
Kecukupan
Tenaga
Profesional
Bidang Kehutanan
pada Seluruh
Tingkatan Untuk
Mendukung
Pemanfaatan
Implementasi
Penelitian,
Pendidikan dan
Latihan.
60%
(Sedang)
1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan PT Wana
Kencana Sejati di lapangan hanya tersedia pada sebagian
bidang kegiatan pengelolaan hutan, karena PT Wana Kencana
Sejati belum memiliki Ganis PHPL Pengukuran dan Perpetaan
(KURPET) dan Ganis PHPL Pembinaan Hutan (BINHUT) serta
kekurangan pada GANISPHPL (PKB-R). Adapun perubahan
terbaru Kententuan terkait dengan Keberadaan tenaga
profesional bidang kehutanan (Tenaga Teknis PHPL) adalah
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
dimana masih terdapat GANISPHPL BINHUT yang termasuk
kedalam bidang profesinya
2. Realisasi kegiatan peningkatan kemampuan Sumber Daya
Manusia PT Wana Kencana Sejati periode Tahun 2016 sampai
dengan Desember Tahun 2020 telah terealisasi 63% atau
sebanyak 10 orang dari total 16 orang yang telah direncanakan
3. PT Wana Kencana Sejati telah memiliki dokumen
ketenagakerjaan tetapi tidak lengkap, antara lain karena belum
tersedia Dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan di
Perusahaan, Sebagaimana Dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2)
Undang-undang No. 7 tahun 1981
1.4
Kapasitas dan
Mekanisme untuk
Perencanaan
Pelaksanaan
Pemantauan
Periodik, Evaluasi
dan Penyajian
Umpan Balik
Mengenai
Kemajuan
Pencapaian
(Kegiatan)
IUPHHK-HA
75%
(Sedang)
1. PT Wana Kencana Sejati telah memiliki Struktur Organisasi
dilengkapi dengan job discription untuk setiap bagian
organisasi sebagaimana tertuang dalam dokumen RKUPHHK-
HA berbasis IHMB jangka 10 (sepuluh) tahun periode tahun
2013 – 2022. Pada struktur organisasi telah tersdia SPI dan
telah mencakup bidang produksi, ekologi, dan bidang sosial,
namun masih terdapat pos jabatan yang belum diisi (vacant),
dan terdapat rangkap jabatan
2. PT Wana Kencana Sejati telah memiliki perangkat sistem
Informasi manajemen dan tenaga pelaksana yang ditetapkan
oleh direksi berdasarkan Surat Direktur PT WKS Nomor :
19/D.WKS/JKT/IV/16 Tanggal 15 April 2016 Perihal Penetapan
Operator SIPUHH Online dan Surat Direktur Nomor :
27/D.WKS/JKT/IV/16 Tanggal 7 Mei 2016 Perihal Penetapan
Operator SIMPNBP, dan telah menerapkan SIPUHH Online,
Sistim Informasi Manajemen PNBP serta pelaporan kinerja
IUPHHK-HA berbasis online (e-monev) serta memiliki
perangkat SIM yang memadai
3. PT Wana Kencana Sejati telah memilki Organisasi SPI /
internal auditor yang ditetapkan oleh Direksi, namun dalam
melakukan pengawasan belum menjangkau seluruh tahapan
kegiatan, antara lain kegiatan kelola sosial belum menjadi
obyek pengawasan tim internal audit
4. Manajemen PT Wana Kencana Sejati telah melakukan
tindakan perbaikan manajemen berbasis monitoring dan
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 8 dari 30
Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
evaluasi berdasarkan laporan pengawasan dari tim Internal
Audit, akan tetapi masih terdapat perbaikan yang belum
terealisasi yaitu terkait pelaksanaan pemeliharaan tanda batas
areal IUPHHK-HA, penandaan kawasan lindung, keberadaan
GANISPHPL, dan realisasi kegiatan operasional
1.5
Persetujuan Atas
Dasar Informasi
Awal Tanpa
Paksaan
(PADIATAPA)
76%
(Sedang)
1. Kegiatan RKTUPHHK-HA PT Wana Kencana Sejati Tahun
2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang akan mempengaruhi
kepentingan hak-hak masyarakat setempat baru sebagian
mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang
memadai melalui kegiatan sosialisasi kepada sebagian
masyarakat Desa Binaannya. Berdasarkan BAP RKT Tahun
2016 diketahui telah disosialisasikan kepada Masyarakat Desa
Waijoi dan Desa Yawal dan RKT Tahun 2020 disosialisasikan
kepada Masyarakat Desa Waijoi. Sedangkan RKTUPHHK-HA
Tahun 2017, 2018, dan 2019 tidak ditemukan bukti
pelaksanaan sosialisasi
2. Mengacu pada Laporan TBT No. 1464/2008) dan 42.752,69 m
dan laporan TBT No. 1465/2008), dalam proses tata batas
areal kerja PT Wana Kencana Sejati dari para pihak yaitu pihak
instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah dan
masyarakat setempat di sekitar areal IUPHHK-HA
3. Dalam Kegiatan Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan
CSR/CD PT Wana Kencana Sejati Tahun 2016, 2017, 2018,
2019 dan 2020 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak
masyarakat setempat baru sebagian mendapatkan persetujuan
atas dasar informasi awal yang memadai melalui kegiatan
sosialisasi kepada sebagian masyarakat Desa Binaannya.
Berdasarkan BAP Sosialisasi CSR/CD Tahun 2016 diketahui
telah disosialisasikan kepada Masyarakat Desa Waijoi Desa
Yawal dan Desa Loleba. Sedangkan Tahun 2020
disosialisasikan kepada Masyarakat Desa Waijoi. Terkait
dengan kegiatan Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan
CSR/CD Tahun 2017, 2018, dan 2019 tidak ditemukan bukti
pelaksanaan sosialisasi
4. Dalam proses penetapan kawasan lindung di areal kerja
IUPHHK-HA PT Wana Kencana Sejati telah mendapat
persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari
sebagian para pihak yaitu dari instansi pemerintah pusat,
instansi pemerintah daerah, pihak perushaan dan sebagian
besar masyarakat desa setempat, dengan presente
persetujuan 80.94%
Kriteria Produksi
2.1
Penataan areal
kerja jangka
78%
(Sedang)
1. PT Wana Kencana Sejati memiliki dokumen RKUPHHK-HA
berbasis IHMB periode Tahun 2013-2022 yang telah disetujui
berdasarkan Keputusan Nomor SK.51/BUHA-2/2013 tanggal 6
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 9 dari 30
Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
panjang dalam
pengelolaan hutan
lestari
Desember 2013, dan tidak dikenai peringatan terkait
pemenuhan kewajiban RKU
2. Penataan Areal Kerja PT Wana Kencana Sejati untuk Blok RKT
tahun 2016 sampai dengan RKT Tahun 2020 kesesuaiannya
dengan RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2013-
2022 kesesuaian rata-ratanya adalah sebesar 89,6%
3. PT Wana Kencana Sejati telah melakukan pemeliharaan batas
blok dan petak kerja pada RKT 2016 s.d 2020, namun saat
dilakukan pengecekan tidak seluruh tanda batas blok dan petak
dapat terlihat jelas di lapangan
2.2
Tingkat
pemanenan lestari
untuk setiap jenis
hasil hutan kayu
utama dan nir
kayu pada setiap
tipe ekosistem
67%
(Sedang)
1. Terdapat data potensi tegakan hasil IHMB Tahun 2011 sesuai
tipe ekosistem yang telah dilengkapi dengan peta pohon serta
peta kelas hutan, selain itu PT Wana Kencana Sejati memiliki
data potensi tegakan hasil ITSP 3 tahun terakhir yaitu tahun
2018, 2019 dan tahun 2020
2. PT Wana Kencana Sejati hanya memiliki data pengukuran
tegakan PUP yang dilakukan tahun 2007 dan belum dianalisis
perhitungan riapnya
3. PT Wana Kencana Sejati tidak memiliki data pengukuran riap
tegakan yang layak untuk dilakukan analisis perhitungan JTT,
dan penentuan jatah tebangan didasarkan pada hasil IHMB
dan ITSP. Dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat bukti
upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan
2.3
Pelaksanaan
penerapan
tahapan sistem
silvikultur untuk
menjamin
regenerasi hutan
76%
(Sedang)
1. PT Wana Kencana Sejati memiliki Standar Operasinal
Prosedur terkait tahapan kegiatan silvikultur untuk pengelolaan
hutan tanah kering telah tersedia dengan lengkap, tetapi
sebagian isinya masih belum sesuai dengan ketentuan teknis
yang berlaku antara lain terkait ITSP dengan sistem barcode
2. PT Wana Kencana Sejati telah mengimplementasikan
sebagian SOP tahapan sistem silvikultur di lapangan, SOP
yang belum diimplementasikan antara lain terkait pembuatan
peta rencana PWH dan penandaan pohon inti
3. Berdasarkan hasil IHMB jumlah potensi sebelum masak tebang
(20-39cm) adalah sebanyak 99,39 pohon/Ha, sedangkan hasil
ITSP pada RKT tahun 2018, 2019 dan 2020 adalah sebanyak
19,73 pohon/ha, sehingga potensi tegakan sebelum masak
tebang (pohon inti), yang dapat menjamin kelestarian
pemanenan hasil pada rotasi berikutnya rata-ratanya adalah
sebanyak 56,86 pohon/Ha
4. Kecukupan potensi permudaan rata-rata per-hektar di areal
IUPHHK-HA PT Wana Kencana Sejati pada tingkat tiang (10-
19 cm) berdasarkan IHMB adalah hanya 30,57 pohon per
hektar, sedangkan hasil perhitungan tegakan tinggal untuk
tingkat kecukupan potensi permudaan tingkat tiang sebesar
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 10 dari 30
Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
125,31 tiang per ha. Sehingga rata-ratanya adalah sebanyak
77,94 tiang/hektar
2.4
Ketersediaan dan
penerapan
teknologi ramah
lingkungan dalam
pemanfaatan hasil
hutan kayu.
71%
(Sedang)
1. PT Wana Kencana Sejati memiliki Prosedur penebangan hutan
ramah lingkungan yaitu prosedur Nomor WKS 02-08.09,
namun isinya belum mengacu pada peraturan terbaru yaitu
Perdirjen PHPL Nomor : P.9/PHPL/SET/KUM.1/11/2018
tentang pemanenan ramah lingkungan dari Kementerian
Lingkungan Hidup dan Lingkungan yaitu tentang Pedoman
Penerapan Teknik Pemanenan Berdampak Rendah (Reduced
Impact Logging) pada areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Dalam Hutan Alam
2. PT Wana Kencana Sejati telah menerapkan teknologi ramah
lingkungan pada seluruh tahapan kegiatan pemanenan mulai
tahap perencanaan, pelaksanaan pemenanenan dan tahap
pesca pemenanan seperti penataan areal kerja, adanya takik
tebang dan takik balas, pemotongan cabang kayu sebelum
disarad, pembuatan badan jalan dan parit dipinggir jalan,
penanaman rehabilitasi, namun pembuatan sodetan pada ex
jalan sarad belum dilakukan secara konsisten
3. ingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua
tingkatan permudaan di areal kerja PT Wana Kencana Sejati
adalah sebesar 24,5%
4. Berdasarkan uji petik pada hasil produksi PT Wana Kencana
Sejati Tahun 2020, faktor eksploitasinya adalah sebesar 0,9
2.5
Realisasi
penebangan
sesuai dengan
rencana kerja
penebangan/
pemanenan/
pemanfaatan pada
areal kerjanya
71%
(Sedang)
1. Selama Periode Penilaian (Tahun 2016-2020) PT Wana
Kencana Sejati memiliki dokumen RKT secara lengkap yang
disusun mengacu pada RKU periode tahun 2013-2022, yang
disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara
2. Peta Kerja RKT Tahun 2016-2020 yang disahkan telah
mengacu dan sesuai dengan Peta Kerja RKU Periode tahun
2013-2022, namun pada kegiatan operasional di lapangan,
belum dibuat peta kerja (Peta Operasional Lapangan) dengan
skala yang lebih besar
3. PT Wana Kencana Sejati telah penandaan batas blok tebangan
(RKT 2016-2020), kawasan lindung sempadan sungai Sangaji,
sedangkan penandaan batas lainnya belum dilakukan antara
lain areal yang dipelihara berupa areal PUP belum dilakukan
penandaan batas
4. Periode 5 tahun terakhir realisasi volume tebangan total, dan
per kelompok jenis PT Wana Kencana Sejati kurang dari 70%
dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai
dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang
direncanakan
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 11 dari 30
Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
2.6
Kesehatan
finansial
perusahaan dan
tingkat investasi
dan reinvestasi
yang memadai
dan memenuhi
kebutuhan dalam
pengelolaan
hutan,
administrasi,
penelitian dan
pengembangan,
serta peningkatan
kemampuan
sumber daya
manusia.
48%
(Buruk)
1. Berdasarkan laporan keuangan PT Wana Kencana Sejati
Tahun 2016 dan 2017 Likuiditas (394,8%, 398,4%), Solvabilitas
(256% ; 260%) dan Rentabilitas (0,8% ; 0,0%), tetapi laporan
keuangan tersebut belum diaudit oleh Akuntan Publik,
sedangkan laporan keuangan tahun 2018 dan 2019 belum
tersedia
2. Berdasarkan laporan keuangan Tahun 2016 dan 2017 bahwa
kemampuan perusahaan PT Wana Kencana Sejati untuk
memenuhi kewajiban dalam pembiayaan pengelolaan hutan
(yang digambarkan dalam rasio likuiditas) mencapai >80%,
namun laporan keuangan tidak accountable karena belum
diaudit oleh Akuntan Publik, sedangkan laporan keuangan
tahun 2018 dan 2019 belum tersedia
3. Berdasarkan data keuangan pada laporan E-Monev dan data
realisasi RKT PT Wana Kencana Sejati Tahun 2016-2020,
pada seluruh bidang kegiatan dengan prosentase alokasi dana
tertinggi dan terendah terdapat perbedaan alokasi pendanaan
rata-rata sebesar 80,66%, atau dikategorikan tidak proporsional
4. Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan PT
Wana Kencana Sejati secara umum berjalan relatif lancar
namun belum sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan
yang diindikasikan masih terdapat kegiatan kegiatan yang
belum terealisasi seluruhnya
5. Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan berupa kegiatan
pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah
kosong di areal IUPHHK-HA PT Wana Kencana Sejati periode
tahun 2016-2020 rata-ratanya mencapai 61,11% (60-80%)
6. Realiasi pelaksanaan kegiatan fisik pembinaan hutan oleh PT
Wana Kencana Sejati Tahun 2016-2020 secara luasan rata-
ratanya mencapai 53,4% (<60%) dari yang direncanakan, dan
kualitas tanaman yang ditemukan sebagian besar dalam
kondisi baik yang ditandai dengan warna daun hijau dan batas
terbebas dari liana
Kriteria Ekologi
3.1
Keberadaan,
kemantapan dan
kondisi kawasan
dilindungi pada
setiap tipe hutan
81 %
(Baik)
1. PT Wana Kencana Sejati telah memiliki dokumen perencanaan
yang memuat luas dan jenis kawasan lindung di areal kerjanya,
dan tertuang dalam dokumen AMDAL yang telah disetujui dan
disahkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
(BAPEDALDA) Provinsi Maluku Utara, Melalui SK No.
660.1/50/2001 tanggal 16 Juli 2001 serta dokumen RKUPHHK-
HA berbasis IHMB periode 2013-2022 dengan luas areal ±
47.410 Ha, yang telah disetujui dan disahkan berdasarkan
Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.51/BUHA-2/2013
tanggal 6 Desember 2013. Luas total yang di alokasikan dan
dikelola untuk kawasan lindung oleh IUPHHK-HA PT Wana
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 12 dari 30
Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Kencana Sejati telah sesuai dengan rencana tata ruang dan
alokasi kawasan lindung yang tertuang dalam dokumen
RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2013-2022 yaitu seluas
6.765 Ha. Berdasarkan hal tersebut, maka Direksi PT Wana
Kencana Sejati menerbitkan Surat Keputusan No. 011/DIR-PT
WKS/II/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Penetapan
Kawasan Lindung IUPHHK PT Wana Kencana Sejati-I.
Penetapan tersebut telah mempertimbangkan tipe ekosistem
hutan dan kondisi biofisiknya
2. Panjang batas kawasan lindung di areal IUPHHK-HA Wana
Kencana Sejati mengacu pada dokumen RKUPHHK-HA
berbasis IHMB periode 2013-2022 dan telah ditetapkan dalam
SK Direksi No. 011/DIR-PT WKS/II/2015 tanggal 28 September
2015 seluruhnya adalah sepanjang 247,21 km. Realisasi
penandaan batas kawasan lindung sejak Tahun 2018 sampai
dengan Kegiatan Resertifikasi Tahun 2020 adalah sepanjang
146,45 km atau sebesar 59,24%
3. Mengacu hasil analisis pada Peta Penafsiran Citra Satelit
berdasarkan Citra Satelit Landsat 8 OLI_TIRS Path/Row
109/59 liputan tanggal 20 Pebruari 2019 dan Path/Row 109/59
liputan tanggal 27 Juli 2018 yang telah disahkan oleh Direktur
Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Cq.
Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan,
diperoleh hasil analisis bahwa kawasan lindung di areal kerja
IUPHHK-HA PT Wana Kencana Sejati yang berhutan mencapai
90,74%, sedangkan sisanya merupakan areal yang
diinterpretasi sebagai non hutan sebesar 8,85% dan areal
tertutup awan sebesar 0,41%. Sejalan dengan hasil uji petik di
lapangan bahwa masih terdapat sebagain kecil areal
sempadan sungai Sangaji dengan tutupan berupa belukar
4. Bukti upaya PT Wana Kencana Sejati dalam mendapatkan
pengakuan dari stakeholder terkait keberadaan kawasan
lindung di areal kerjanya meliputi 3 pihak yaitu, dari pemerintah
selaku pembuat kebijakan, dari masyarakat sekitar serta dari
karyawannya melalui kegiatan sosialisasi. Namun belum
terdapat bukti sosialisasi kepada masyarakat Desa Jikomoi,
Tanure, Minamin dan Saolat. Sehingga persentase pengakuan
keberadaan kawasan lindung dari para pihak di IUPHHK-HA
PT Wana Kencana Sejati adalah sebesar 80,95%
5. Kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang dilakukan oleh PT
Wana Kencana sejati belum seluruhnya dilakukan sesuai
dengan tata ruang dalam RKUPHHK-HA berbasis IHMB
periode 2013-2022 yang disahkan berdasarkan Keputusan
Menteri Kehutanan No. SK.51/BUHA-2/2013 tanggal 6
Desember 2013, diantaranya, kegiatan penandaan batas
kawasan lindung belum seluruhnya ditandai di lapangan serta
kegiatan sosialisasi terkait keberadaan kawasan lindung baru
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 13 dari 30
Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
dilaksanakan kepada 3 dari 7 desa sekitar areal kerja. Selain
itu, pelaporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung belum
sepenuhnya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.21/Menhut-II/2014
tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan
kehutanan, dimana bukti pelaporan pelaksanaan RKL-RPL
periode semester I tahun 2016 dan semester I tahun 2020 PT
Wana Kencana Sejati hanya diserahkan kepada Badan
Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara
3.2
Perlindungan dan
pengamanan
hutan
67 %
(Sedang)
1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang dimiliki oleh PT
Wana Kencana Sejati belum mencakup seluruh jenis-jenis
gangguan yang ada dan tertuang dalam RKUPHHK dalam
Hutan Alam pada Hutan Produksi berbasis IHMB periode 2013-
2022 PT Wana Kencana Sejati. Belum terdapat prosedur dalam
hal perlindungan terhadap hama dan penyakit tanaman. Selain
itu, terkait SOP Pencegahan dan penanggulangan kebakaran
hutan pada kawasan lindung (Nomor SOP: WKS 02-11-12)
belum mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia No. P. 32/ Menlhk/
Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
dan Lahan
2. Telah tersedia sebagian sarana prasarana terhadap jenis-jenis
gangguan yang ada di PT Wana Kencana Sejati. Dalam hal
perlindungan terhadap kebakaran hutan pada saat kegiatan re-
sertifikasi tahun 2020, sarana-prasarana yang tersedia belum
sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.
P.32/Menlhk/ Setjen/Kum.1/ 3/2016 tentang Pengendalian
Kebakaran Hutan dan Lahan
3. Telah tersedia SDM perlindungan hutan yang menjadi tugas
dan tanggung jawab pada bidang Binhut & Lingkungan
terutama pada bagian CD/PMDH dan PPH. Dalam hal
pengendalian kebakaran hutan dan lahan, juga telah tersedia
SDM khusus yang tergabung dalam organisasi brigade
pengendalian kebakaran hutan dan lahan IUPHHK-HA PT
Wana Kencana Sejati yang ditetapkan berdasarkan SK Direksi
No. 023/ DIR-PT.WKS/II/ 2019 tanggal 15 Februari 2019.
Namun jumlah dan kualifikasinya belum seluruhnya sesuai
dengan yang dipersyaratkan dalam PermenLHK RI No.
P.32/MenlHK/Setjen/ Kum.1/3/2016 tanggal 18 April 2016
tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Telah
terdapat upaya peningkatan kompetensi karyawan melalui
training internal kepada karyawan oleh pihak manajemen PT
Wana Kencana Sejati mengenai cara mengantisispasi
terjadinya kebakaran hutan pada tanggal 20 April 2016
4. Dalam periode 5 tahun terakhir (tahun 2016-2020),
implementasi perlindungan hutan yang telah dilakukan oleh PT
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 14 dari 30
Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Wana Kencana Sejati dilakukan melalui kegiatan yang bersifat
preemtif dan preventif. Berkaitan dengan pengamanan dan
perlindungan hutan dengan masyarakat sekitar tidak ada
konflik yang mengarah ketindakan represif. Bilapun ada
IUPHHK-HA PT Wana Kencana Sejati akan melakukan
tindakan represif dengan melaporkan kegiatan tersebut
kepada pihak instansi yang berwenang (Kepolisian dan
Kehutanan). Dalam hal tindakan preventif yang telah dilakukan
yaitu mewajibkan setiap karyawan menjadi bagian satuan tugas
pengamanan hutan untuk melaksanakan patroli pengamanan.
Namun kegiatan tersebut belum didokumentasikan dengan baik
3.3
Pengelolaan dan
pemantauan
dampak terhadap
tanah dan air
akibat pemanfaat
an hutan
67 %
(Sedang)
1. Telah tersedia sebagian prosedur pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap air di IUPHHK-HA PT Wana
Kencana Sejati. Berdasarkan dokumen Rencana Pemantauan
Lingkungan HPH PT Wana Kencana Sejati di Kabupaten
Halmahera Tengah (Sekarang Halmahera Timur) Propinsi
Maluku Utara, Juli 2001, terdapat rencana kegiatan
pemantauan kualitas air, namun pada saat kegiatan
resertifikasi tahun 2020 belum terdapat prosedur yang disusun
sebagai pedoman dalam implementasi kegiatan tersebut.
Selain itu, dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dengan demikian perlu
ditambahkan SOP pengelolaan limbah B3 yang mengacu
kepada peraturan tersebut
2. IUPHHK-HA PT Wana Kencana Sejati telah memiliki sebagian
sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak
terhadap tanah dan air. Berdasarkan dokumen Rencana
Pemantauan Lingkungan HPH PT Wana Kencana Sejati di
Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara, Juli
2001, terdapat rencana kegiatan pemantauan curah hujan dan
kualitas air. Namun sampai dengan kegiatan resertifikasi tahun
2020 belum terdapat sarana prasarana untuk
mengimplementasikan kegiatan tersebut. Selain itu, dengan
adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101
tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3), dengan demikian perlu IUPHHK-HA PT
Wana Kencana Sejati perlu menyediakan bangunan TPS
Limbah B3 berizin
3. Telah tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dampak
terhadap tanah dan air di IUPHHK-HA PT Wana Kencana
Sejati yang menjadi tugas dan tanggung jawab pada bidang
Binhut & Lingkungan terutama pada bagian PPH. Terkait
dengan pemenuhan kewajiban GANIS BINHUT sesuai yang
dipersyaratkan dalam Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-
IPHH/2015, sampai dengan kegiatan resertifikasi tahun 2020
belum tersedia GANIS BINHUT. Namun telah terdapat upaya
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 15 dari 30
Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
peningkatan kompetensi melalui training internal pengelolaan
dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang telah
dilaksanakan pada tahun 2016
4. IUPHHK-HA PT Wana Kencana Sejati telah
mengimplementasikan sebagian kegiatan pengelolaan dampak
terhadap tanah dan air mengacu pada dokumen perencanaan
yang telah disusun, yaitu RKL HPH PT Wana Kencana Sejati di
Kabupaten Halmahera Tengah (Sekarang Halmahera Timur)
Propinsi Maluku Utara, yang telah disetujui dan disahkan oleh
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDALDA)
Provinsi Maluku Utara, Melalui SK No. 660.1/50/2001 tanggal
16 Juli 2001 serta RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2013-
2022 PT Wana Kencana Sejati dengan luas areal ± 47.410 Ha,
yang telah disetujui dan disahkan berdasarkan Keputusan
Menteri Kehutanan No. SK.51/BUHA-2/2013 tanggal 6
Desember 2013. Terkait dengan pemenuhan kewajiban
terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101
tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3), belum terdapat bangunan TPS Limbah B3
berizin di IUPHHK-HA PT Wana Kencana Sejati. Selain itu,
kegiatan pengelolaan yang telah dilakukan juga belum optimal,
dimana pengerasan jalan belum seluruhnya dilakukan
5. IUPHHK-HA PT Wana Kencana Sejati telah
mengimplementasikan sebagian kegiatan pemantauan dampak
terhadap tanah dan air mengacu pada dokumen perencanaan
yang telah disusun, yaitu RPL HPH PT Wana Kencana Sejati di
Kabupaten Halmahera Tengah (Sekarang Halmahera Timur)
Propinsi Maluku Utara, yang telah disetujui dan disahkan oleh
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDALDA)
Provinsi Maluku Utara, Melalui SK No. 660.1/50/2001 tanggal
16 Juli 2001 serta RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2013-
2022 PT Wana Kencana Sejati dengan luas areal ± 47.410 Ha,
yang telah disetujui dan disahkan berdasarkan Keputusan
Menteri Kehutanan No. SK.51/BUHA-2/2013 tanggal 6
Desember 2013. Berdasarkan dokumen perencanaan tersebut,
terdapat rencana kegiatan pemantauan curah hujan dan
kualitas air. Namun sampai dengan kegiatan resertifikasi tahun
2020 belum terdapat implementasi kegiatan tersebut
6. Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Erosi dengan Metode
Patok Blok RKT 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 diketahui
bahwa masih terdapat indikasi adanya dampak erosi akibat
pemanfaatan hutan oleh IUPHHK-HA PT Wana Kencana
Sejati. Besaran erosi yang diperoleh dari hasil pengukuran
masing-masing adalah sebesar, 15 m3/Ha, 15,25 m
3/Ha, 16,17
m3/Ha, 15,08 m
3/Ha, dan 20 m
3/Ha. Sejalan dengan hasil
observasi lapangan diketahui masih terdapat erosi alur dan
erosi parit di bekas TPn/TPK dan pada beberapa bagian jalan
angkutan karena jalan tidak dikeraskan dan/ atau dipadatkan.
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 16 dari 30
Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Selain itu, kondisi areal kerja IUPHHK-HA PT Wana Kencana
Sejati juga sebagian besar merupakan areal dengan
kelerengan cukup tinggi sehingga menyebabkan kecepatan
aliran permukaan lebih besar. Selain itu, erosi yang terjadi pada
areal bekas tebangan diakibatkan oleh perubahan kondisi
tutupan lahan yang lebih terbuka sehingga menyebabkan
peningkatan laju aliran permukaan (Run off) yang selanjutnya
membawa material sebagai erosi tanah. Material yang terbawa
tanah tersebut merupakan sumber dampak terjadinya
sedimentasi
3.4
Identifikasi spesies
flora dan fauna
yang dilindungi
dan/atau langka
(endangered),
jarang (rare),
terancam punah
(threatened) dan
endemik.
67 %
(Sedang)
1. PT Wana Kencana Sejati telah memiliki prosedur yang secara
legal digunakan dalam kegiatan identifikasi flora dan fauna
dilindungi di areal kerjanya. Sampai dengan kegiatan re-
sertifikasi tahun 2020 tidak terdapat penambahan terhadap
prosedur yang sudah ada. Prosedur yang disusun telah
mengakomodir panduan kegiatan identifikasi flora dan fauna
dilindungi di areal produksi dan kawasan lindung. Namun
acuani prosedur belum mengacu kepada aturan-aturan yang
berlaku seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018
tanggal 21 Januari 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis
Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, IUCN RedList dan
Appendix CITES
2. Kegiatan identifikasi flora dan fauna yang telah dilakukan oleh
IUPHHK-HA PT Wana Kencana Sejati belum dapat
merepresentasikan kondisi di seluruh areal kerjanya, karena
kegiatan identifikasi baru dilakukan di Sempadan Sungai
Sangaji dan Blok RKT 2020. Selain itu, belum terdapat
pengelompokkan status perlindungan flora fauna yang
mengacu pada PermenLHK No.
P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan
kedua atas peraturan menteri linkungan hidup dan kehutanan
nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 (Klasifikasi
status perlindungan masih mengacu pada PP RI No. 7 tahun
1999)
3.5
Pengelolaan flora
untuk :
1.Luasan tertentu
dari hutan
produksi yang
tidak terganggu
dan bagian yang
tidak rusak.
67 %
(Sedang)
1. Tidak terdapat penambahan prosedur terkait identifikasi flora
dan fauna di PT Wana Kencana Sejati. Prosedur yang
digunakan dalam kegiatan pengelolaan flora dilindungi yaitu
SOP Pengelolaan flora langka/dilindungi (Nomor SOP: WKS
02-12-11). Prosedur yang tersedia belum mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Permen
LHK Nomor P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang
perubahan kedua atas peraturan menteri linkungan hidup dan
kehutanan nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018
tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, IUCN
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 17 dari 30
Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
2.Perlindungan
terhadap species
flora dilindungi
dan/atau jarang,
langka dan
terancam punah
dan endemik
Redlist untuk mengetahui tingkat kerawanannya, serta
Appendix CITES untuk mengetahui aturan perdagangannya.
Proses dan prosedur pengelolaan pada dasarnya akan sangat
berbeda untuk setiap jenis atau kelompok jenis flora dilindungi
karena karakteristik flora dilindungi memiliki perbedaan satu
sama lain. Untuk itu, tentu akan dibutuhkan prosedur atau
SOP pengelolaan yang spesifik dan berbeda untuk masing-
masing spesies dilindungi
2. PT Wana Kencana Sejati telah berupaya
mengimplementasikan pengelolaan flora tetapi belum
sepenuhnya berbasis jenis. Selain itu, pengelolaannya belum
mencakup seluruh areal kerja IUPHHK-HA PT Wana Kencana
Sejati
3. Masih terdapat gangguan dalam areal kerja IUPHHK-HA PT
Wana Kencana Sejati, terutama dalam hal kegiatan
pemanfaatan pemanfaatan gaharu dan damar/ kopal. Hal ini
merupakan salah satu ancaman bagi kelangsungan hidup
khususnya dalam hal habitat flora terutama untuk jenis-jenis
dilindungi. Telah terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan
oleh PT Wana Kencana Sejati dalam menjaga kondisi flora
dilindungi
3.6
Pengelolaan fauna
untuk:
1. Luasan tertentu
dari hutan
produksi yang
tidak terganggu,
dan bagian yang
tidak rusak.
2.Perlindungan
terhadap species
fauna dilidungi
dan/ atau jarang,
langka, terancam
punah dan
endemik
67 %
(Sedang)
1. Tidak terdapat penambahan prosedur terkait identifikasi flora
dan fauna di PT Wana Kencana Sejati. Prosedur yang
digunakan dalam kegiatan pengelolaan flora dilindungi yaitu
SOP Pengelolaan Pengelolaan satwa liar langka/dilindungi
(Nomor SOP: WKS 02-12-10). Prosedur yang tersedia belum
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
seperti Permen LHK Nomor P.
106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan
kedua atas peraturan menteri linkungan hidup dan kehutanan
nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis
tumbuhan dan satwa yang dilindungi, IUCN Redlist untuk
mengetahui tingkat kerawanannya, serta Appendix CITES
untuk mengetahui aturan perdagangannya. Proses dan
prosedur pengelolaan pada dasarnya akan sangat berbeda
untuk setiap jenis atau kelompok jenis fauna dilindungi karena
karakteristik fauna dilindungi memiliki perbedaan satu sama
lain. Untuk itu, tentu akan dibutuhkan prosedur atau SOP
pengelolaan yang spesifik dan berbeda untuk masing-masing
spesies dilindungi
2. Pemegang IUPHHK-HA PT Wana Kencana Sejati telah
berupaya mengimplementasikan pengelolaan fauna tetapi
belum sepenuhnya berbasis jenis. Selain itu, pengelolaannya
belum mencakup seluruh areal kerja PT Wana Kencana Sejati
3. Masih terdapat gangguan dalam areal kerja IUPHHK-HA PT
Wana Kencana Sejati, terutama perburuan rusa atau babi serta
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 18 dari 30
Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
burung Nuri Kepala Merah oleh beberapa orang dari
masyarakat sekitar. Selain itu terkait dengan tingkat sensitivitas
satwaliar jelas kegiatan eksploitasi hasil hutan merupakan
ancaman yang nyata bagi kelangsungan hidup satwaliar.
Berdasarkan sifat alaminya, bahwa satwaliar akan merasa
tertekan dalam kondisi yang tidak sesuai, terutama dalam hal
habitat. Dalam kegiatan pemanfaatan hutan oleh IUPHHK-HA
PT Wana Kencana Sejati baik secara langsung maupun tidak
langsung mengganggu kelangsungan hidup satwa liar
Kriteria Sosial
4.1
Kejelasan
deliniasikawasan
operasional
perusahaan/
pemegang izin
dengan kawasan
masyarakat
hukum adat
dan/atau
masyarakat
setempat
86%
(Baik)
1. PT Wana Kencana Sejati memiliki sebagian dokumen/laporan
mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH
setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan
SDH oleh pemegang izin. Dokumen tersebut antara lain:
RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013 s/d 2022
dan RKTUPHHK Tahun 2016 s/d 2020 dan Laporan Identifikasi
Masyarakat Tahun 2020
2. PT Wana Kencana Sejati memiliki mekanisme penataan
batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan
penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. Mekanisme
tersebut antara lain: SOP.WKS02-10.02: Deliniasi Batas
Kawasan Konsesi Dengan Kawasan Komunitas Masyarakat;
SOP. WKS02-08.05: Tata Batas Partisipatif; dan SOP. WKS02-
10.03: Mekanisme Penyelesaikan Konflik. Namun mekanisme
tersebut belum berpedoman pada Perdirjen PHPL Nomor:
P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan
Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan
Produksi
3. PT Wana Kencana Sejati memiliki mekanisme pengakuan hak-
hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat
dalam perencanaan pemanfataan SDH. Mekanisme tersebut
antara lain: SOP. WKS02-10.01: Prosedur Meningkatkan Akses
Masyarakat Terhadap Hutan; dan SOP. WKS02-10.04:
Pembinaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan
4. Berdasarkan kajian dokumen dan wawancara dengan
perangkat desa serta observasi lapangan bahwa pada
umumnya kawasan kehidupan masyarakat berada di luar areal
kerja PT Wana Kencana Sejati dan tidak ada masyarakat yang
melakukan kegiatan perladangan dan perkebunan di dalam
areal kerja serta masyarakat mengakui eksistensi PT Wana
Kencana Sejati. Dan terdapat batas yang jelas antara areal
IUPHHK-HA PT Wana Kencana Sejati dengan kawasan
kehidupan masyarakat
5. PT Wana Kencana Sejati pernah mengalami konflik batas
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 19 dari 30
Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
kawasan dengan perusahaan pertambangan nikel yaitu PT
Kemakmuran Pertiwi Tambang (PT KPT) dan PT Kemakmuran
Inti Utama Tambang (PT KIUT). Pada periode 2016-2018
diketahui bahwa tidak ada aktifitas kegiatan operasional
pertambangan, kemudian pada periode 2018-2020 terdapat
IPPKH PT Indo Bumi Nickel dan PT Alam Raya Abadi. Dengan
demikian konflik dapat dikelola dengan baik dan terdapat
persetujuan serta tidak pernah terjadi konfik batas kawasan
dengan masyarakat yang berada di sekitar areal kerja PT
Wana Kencana Sejati
4.2
Implementasi
tanggungjawab
sosial perusahaan
sesuai dengan
peraturan
perundangan yang
berlaku.
80%
(Sedang)
1. PT Wana Kencana Sejati memiliki dokumen yang lengkap
menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai
dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.
Dokumen dan laporan tersebut, antara lain: UU No. 13/2003:
Ketenagakerjaan; UU No. 25/2007: Penanaman Modal; UU No.
40/2007: Perseroan Terbatas; Permenhut No. P.39/Menhut-
Ii/2013: Pemberdayaan Masyarakat; Permen BUMN No Per-
05/MBU/2007: Program Kemitraan; RKUPHHK-HA berbasis
IHMB Periode 2013 s/d 2022, RKTUPHK-HA 2016 s/d 2020;
dan dokumen Peraturan Perusahaan
2. PT Wana Kencana Sejati memiliki mekanisme pemenuhan
kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.
Mekanisme tersebut belum ada revisi dan masih relevan
dengan kondisi sosial masyarakat sekitar perusahaan.
Mekanisme tersebut antara lain: SOP. WKS02-10.01: Prosedur
meningkatkan akses masyarakat terhadap hutan; SOP.
WKS02-10.04: Pembinaan masyarakat desa sekitar hutan; dan
SOP. WKS02-06.01: Perencanaan tenaga kerja
3. PT Wana Kecana Sejati memiliki bukti sosialisasi kepada
masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin
terhadap masyarakat dalam mengelola SDH. Bukti
pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban
pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH
telah dilakukan pada tahun 2016. Sedangkan untuk tahun 2017
s/d 2019 tidak dilakukan sosialisasi. Dan tahun 2020 sosialisasi
hanya dilakukan di Desa Waijoi saja dan tidak dilakukan di
desa lainnya
4. PT Wana Kencana Sejati memiliki bukti realisasi pemenuhan
tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat. Bukti
realisasi tersebut melalui bentuk-bentuk kegiatan kelola sosial,
namun belum lengkap (realisasi di atas sebesar 63%)
5. PT Wana Kencana Sejati memiliki laporan/dokumen terkait
pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin, namun
tidak lengkap (diatas 50%), dan laporan tidak
terdokumentasikan dengan baik. Pada periode tahun 2016 s/d
2020 tidak terdapat realisasi kegiatan ganti rugi
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 20 dari 30
Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
4.3 Ketersediaan
mekanisme dan
implementasi
distribusi manfaat
yang adil antar
para pihak
67%
(Sedang)
1. PT Wana Kencana Sejati memiliki data dan informasi
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang
terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan
SDH namun belum lengkap. Data penggunaan tenaga kerja
local sebesar 82 %, data identifikasi masyarakat sebesar 100
% dan masyarakat terdampak 100 % sehingga rata-ratanya
mencapai 94%.
2. PT Wana Kencana Sejati memiliki mekanisme peningkatan
peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat setempat. Mekanisme tersebut antara
lain: SOP. WKS02-10.01: Prosedur meningkatkan akses
masyarakat terhadap hutan; SOP. WKS02-10.04:Prosedur
Pembinaan masyarakat desa sekitar hutan; dan SOP. WKS02-
06.01: Prosedur Perencanaan Tenaga Kerja. Mekanisme
tersebut belum mengikuti kondisi sosial dan dinamika
masyarakat yang ada sekarang
3. PT Wana Kencana Sejati memiliki dokumen rencana
pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan
aktivitas ekonomi masyarakat namun belum jelas dan lengkap.
Dokumen yang tersedia adalah RKUPHHK-HA berbasis IHMB
Periode 2013-2022, RKTUPHHK-HA Tahun 2016 s/d 2020.
Sedangkan Rencana Operasional kelola sosial belum ada
4. Terdapat bukti implementasi sebagian kegiatan peningkatan
peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat mencapai 63%,
antara lain Bukti sewa logpond, penerangan lampu jalan,
pemberian THR dan fee pengapalan kayu. Demikian pula
dengan penyerapan tenaga kerja lokal
5. kepada para pihak namun belum lengkap dan jelas.
Keberadaan dokumen/laporan mengenai distribusi manfaat
kepada para pihak terdokumentasi sebagian Basecamp Waijoi
dan Kantor Cabang PT Wana Kencana Sejati di Ternate
4.4
Keberadaan
mekanisme
resolusi konflik
yang handal
67%
(Sedang)
1. PT Wana Kencana Sejati memiliki mekanisme resolusi konflik,
yaitu SOP. WKS02-10.03: Penyelesaian Konflik. Mekanisme
resolusi konflik tersebut belum berpedoman pada Peraturan
Dirjen (Perdirjen) PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/ 2/2016
tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada
Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(IUPHHK-HA)
2. Dalam menyelesaian masalah selalu dengan cara
musyawarah, dimana Selama PT Wana Kencana Sejati
beroperasi belum pernah terjadi konflik dengan masyarakat.
Salah satu masalah yang pernah ada, dengan perusahaan
tambang yaitu PT KPT (Kemakmuran Pertiwi Tambang) yang
melakukan kegiatannya dalam kawasan konsesi PT Wana
Kencana Sejati, namun masalah tersebut terselesaiakan
dengan damai dan tidak ada konflik terbuka yang melibatkan
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 21 dari 30
Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
kedua belah pihak. Namun demikian PT Wana Kencana Sejati
belum membuat peta konflik sesuai Peraturan Dirjen (Perdirjen)
PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman
Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-HA)
3. PT Wana Kencana Sejati memiliki struktur organisasi
penanganan konflik sosial dan sumber daya manusia dalam
mengelola konflik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan
Direktur No.: 0100/SK/DIR/XI/2020. Untuk masalah pendanaan
masih menunggu persetujuan dari Kantor Pusat Jakarta.
Kelembagaan Resolusi Konflik tersebut belum mengacu pada
Surat Edaran Nomor: SE.7/PHPL/UHP/PHP.I/2/2018 Tentang
Fasilitasi Kemitraan Konflik Pada Areal Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), yaitu dengan
melibatkan BPHP
4. PT Wana Kencana Sejati memiliki dokumen/laporan
penanganan konflik yang pernah terjadi dengan perusahaan
tambang yaitu PT Kemakmuran Pertiwi Tambang (PT KPT) dan
PT Kemakmuran Inti Utama Tambang (PT KIUT), namun belum
lengkap dan jelas. Dan juga PT Wana Kencana Sejati belum
melakukan laporan konflik per semester seperti yang
diamanatkan oleh Peraturan Dirjen PHPL Nomor:
P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang
IUPHHK
4.5
Perlindungan,
Pengembangan
dan Peningkatan
Kesejahteraan
Tenaga Kerja
67%
(Sedang)
1. PT Wana Kencana Sejati telah merealisasikan sebagian
hubungan industrial dengan karyawannya (75%), antara lain
pelaksanaaan dari UU No. 13/2003, Surat keterangan bebas
berserikat dan Peraturan Perusahaan (PP), namun PP belum
mendapatkan pengesahan dari Dinas terkait
2. Periode Tahun 2016-2020 PT Wana Kencana Sejati telah
merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan
kompetensi SDMnya (realisasi mencapai 63% dari rencana
yang telah ditetapkan)
3. PT Wana Kencana Sejati belum mengimplementasikan jenjang
karir yang ada sebagaimana diatur dalam SOP WKS/PK-
PRA/01 tentang Prosedur struktur organisasi, uraian tugas dan
jabatan
4. PT Wana Kencana Sejati belum mengimplementasikan jenjang
karir yang ada secara menyeluruh sebagaimana diatur dalam
SOP WKS/PK-PRA/01 tentang Prosedur struktur organisasi,
uraian tugas dan jabatan
5. PT Wana Kencana Sejati memiliki dokumen tunjangan
kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan (77%)
yaitu Gaji dibayarkan sesuai UMP yang berlaku, pembayaran
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 22 dari 30
Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
bonus/premi, dan sebagian kartu kepesertaan BPJS
Ketenagkerjaan dan BPJS Kesehatan. Berdasarkan
keterangan Kepala Personalia (Bpk. Umar Arsyad) bahwa
karyawan yang menginkan cuti telah diatur oleh perusahaan
7) Resume Hasil Verifikasi LK :
Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi
/Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
P1. Kepastian Areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan
K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.
Indikator 1.1.1. Pemegangizin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang
dikelola IUPHHK.
Verifier a. :
Dokumen legal terkait
perizinan usaha (SK
IUPHHK)
Memenuhi PT Wana Kencana Sejati Memiliki Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
SK. 95/Menhut-II/2005 tanggal 12 April 2005 atas
areal hutan produksi seluas ± 47.410 hektar. dan
Peta Overlay Peta PT Wana Kencana Sejati dengan
Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta
Wilayah Tertentu yang ditunjuk Sebagai Kawasan
Hutan di Provinsi Maluku Utara. Skala 1: 250.000
(Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan
No.302/Menhut-II/2013 Tanggal 1 Mei 2013, fungsi
kawasan hutan PT Wana Kencana Sejati termasuk
HPT (sebagian besar), APL dan Hutan Lindung
Verifier b. :
Bukti pemenuhan
kewajiban Iuran Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (IIUPHHK).
Memenuhi PT Wana Kencana Sejati telah membayar IIUPHHK-
HA sesuai dengan SPP Nomor : S.308/VI-
BIKPHH/05 tanggal 13 Juni 2005 sebesar Rp
5.333.625.000,00 dan terdapat bukti Aplikasi
Transfer Pembayaran IIUPHHK-HA melalui Permata
Bank pada tanggal 11 Juli 2005 sebesar RP.
5.333.625.000,00 dengan tujuan Nama Penerima :
Bendaharawan Penerima Setoran, Bank Mandiri
Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan dengan
Nomor Rekening : 102-0004203870
Verifier c. :
Penggunaan kawasan
yang sah di luar kegiatan
IUPHHK (jika ada).
Memenuhi Terdapat informasi bahwa selama periode Maret
2020 s/d Desember 2020 Pada areal PT Wana
Kencana Sejati terdapat Ijin Pinjam Pakai Kawasan
Hutan (IPPKH) Tambang PT Alam Raya Abadi
(SK.790/Menhut-II/2014, tgl 23/09/2014) dan IPPKH
PT Indo Bumi Nickel (SK No.627/Menhut-II/2014,
tanggal 17/07/2014)
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 23 dari 30
Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi
/Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang.
Indikator: 2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT)
disahkan oleh yang berwenang.
Verifier a. :
Dokumen
RKUPHHK/RPKH,
RKT/Bagan Kerja/ RTT
beserta lampirannya yang
telah disahkan oleh pejabat
yang berwenang, meliputi :
Dokumen
RKUPHHK/RPKH &
lampirannya yang
disusun berdasarkan
IHMB/risalah hutan dan
dilaksanakan oleh
Ganis PHPL Timber
Cruising dan/atau
Canhut.
Dokumen RKT/RTT
yang disusun
berdasarkan
RKU/RPKH dan
disahkan oleh pejabat
yang berwenang atau
yang disahkan secara
self approval
Peta rencana penataan
areal kerja yang dibuat
oleh Ganis PHPL
Canhut.
Memenuhi PT Wana Kencana Sejati memiliki dokumen
Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi
berbasis Inventarisasi Hutan Meneluruh Berkala
(IHMB) Periode tahun 2013 s/d 2022, yang telah
mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor : SK.51/BUHA-2/2013,
tanggal 06 Desember 2013, serta Dokumen
Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (RKTUPHHK-HA)
Tahun 2020 telah disahkan berdasarkan Keputusan
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor :
522.1/Kpts/157/2020 tanggal 27 Desember 2019
serta telah dilengkapi dengan Peta Rencana Kerja
Tahunan, skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh Direktur
Utama (Rusli Lohisto), diperiksa oleh Kepala Bidang
Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan (H.
Samsu, SE., M.Si) dan disahkan oleh : Kepala Dinas
Kehutatan Provinsi Maluku Utara (M. Sukur Lila,
S.Hut.,M.Si).
Verifier b. :
Peta areal yang tidak boleh
ditebang pada RKT/Bagan
Kerja/RTT dan bukti
implementasinya di
lapangan.
Memenuhi PT Wana Kencana Sejati telah memetakan
areal/lokasi yang tidak boleh ditebang pada Peta
RKUPHHK Periode 2013-2022 dan Peta
RKTUPHHK-HA, Skala 1 : 50.000 serta Hasil
observasi lapangan pada Blok RKT 2020 terdapat
areal yang tidak boleh ditebang berupa Kawasan
Lindung Sempadan Sungai Sangaji (N 00° 49’ 20,5”
E 128° 05’ 09,6”).
Verifier c. :
Penandaan lokasi blok
Memenuhi PT Wana Kencana Sejati telah memiliki dokumen
RKTUPHHK-HA tahun 2020 yang telah mendapat
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 24 dari 30
Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi
/Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
tebangan/ blok RKT/ petak
RTT yang jelas di peta dan
terbukti di lapangan.
pengesahan dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku
Utara dan dilampiri peta skala 1 : 50.000 yang
memuat petak tebangan yang telah dicap. Hasil
observasi lapangan penandaan blok tebang RKT
2020 telah ditandai dengan plang identitas blok serta
cat warna merah pada pohon serta terdapat plang
batas blok RKT 2016 dengan blok RKT 2020 terletak
pada koordinat (N 000 49” 21,6” E 128
0 05’ 07,5”),
sedangkan penandaan batas petak yang memuat
identitas nomor petak dan strip satu cat warna merah
pada pohon, uji petik dilakukan di batas petak
Z12/AA12 (N 000 49” 39,38” E 128
0 05’ 17,20”),
AA13/AA14 (N 000 49” 39,01” E 128
0 05’ 17,84).
K2.2 Adanya rencana kerja yang sah
Indikator 2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan
yang berlaku
Verifier a. :
Dokumen Rencana Kerja
Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu (RKUPHHK)
(bisa dalam proses)
dengan lampiran-
lampirannya.
Memenuhi PT Wana Kencana Sejati telah memiliki dokumen
RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2013
s/d 2022 yang telah mendapat persetujuan
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.51/BUHA-2/2013, tanggal 06 Desember 2013
berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022,
serta telah dilengkapi dengan Peta RKUPHHK-HA
berbasis IHMB Periode tahun 2013 s/d 2022
Verifier b. :
Kesesuaian lokasi dan
volume pemanfaatan kayu
hutan alam pada areal
penyiapan lahan yang
diizinkan untuk
pembangunan hutan
tanaman industri.
Not Applicable PT Wana Kencana Sejati telah memperoleh Izin
Usaha Pemanfataan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam,
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:
SK. 95/Menhut-II/2005 tanggal 12 April 2005
Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Pada Hutan Alam Seluas ± 47.410
Hektar. Berdasarkan SK IUPHHK tersebut terlihat
bahwa PT Wana Kencana Sejati tidak ada areal
penyiapan lahan untuk pembangunan hutan
tanaman industri dan Berdasarkan Dokumen RKT
2020 tidak ada areal penyiapan lahan untuk
pembangunan hutan tanaman industri.
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 25 dari 30
Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi
/Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.
K3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan
Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industry primer hasil hutan
(IPHH)/pasar, mempunyai identitasfisik dan dokumen yang sah
Indikator 3.1.1.Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen /dimanfaatkan
telah di–LHP-kan
Verifier :
Dokumen LHP yang telah
disahkan oleh pejabat yang
berwenang.
Memenuhi Dokumen LHP yang menjadi objek kajian adalah
dokumen LHP hasil kegiatan selama periode Bulan
Maret 2020 s/d Desember 2020 adalah sebesar
1.316,57 m3. Dokumen LHP telah dibuat oleh
Petugas Pembuat LHP-KB yang ditetapkan
berdasarkan Keputusan Direksi PT WKS
No.004/SK/WKS-JKT/I/2019, tgl 17 Januari 2019,
a/n. Hopni Bode, No. Register 00040-14/PKB-
R/XXXI/2018. Hasil observasi lapangan terdapat
kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen LHP
dan dapat ditemukan di lapangan.
Indikator 3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat
keterangan sahnya hasil hutan.
Verifier :
Surat keterangan sahnya
hasil hutan dan
lampirannya dari :
TPK hutan ke TPK
Antara,
TPK hutan ke industri
primer dan/atau
penampung kayu
terdaftar
TPK Antara ke industri
primer hasil hutan
dan/atau penampung
kayu terdaftar.
Not Applicable Hasil uji petik Dokumen LMKB yaitu selama periode
Maret 2020 s/d Desember 2020 tidak ada
pengangkutan dari TPK hutan ke TPK Antara
Indikator 3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.
Verifier a. :
Tanda-tanda PUHH/
barcode pada kayu dari
pemegang IUPHHK-HA
bisa dilacak balak.
Memenuhi PT Wana Kencana Sejati telah melaksanakan SI-
PUHH Online dalam rangka Penatausahaan Hasil
Hutannya. hasil observasi tanda tanda
PUHH/Barcode pada kayu bulat pada bontos kayu
berupa label kuning ID barcode dan cat putih nomor
produksi telah sesuai dengan dokumen LHP
Verifier b. :
Identitas kayu diterapkan
Memenuhi PT Wana Kencana Sejati telah melaksanakan sistem
penatausahaan kayu berupa Sistem Informasi PUHH
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 26 dari 30
Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi
/Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
secara konsisten oleh
pemegang izin.
Online baik di dalam administrasi maupun di
lapangan dan menerapkan sistem ID barcode. Hasil
observasi lapangan dan Verifikasi dokumen identitas
ID Barcode pada kayu bulat telah sesuai dengan
dokumen LHP dan Buku Ukur serta dapat ditelusuri
melalui SIPUHH Online
Indikator 3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar
TPK
Verifier :
Arsip SKSKB dan dilampiri
Daftar Hasil Hutan (DHH)
untuk hutan alam, dan
arsip FAKB dan
lampirannya untuk hutan
tanaman
Not Applicable Selama periode Maret 2020 s/d Desember 2020, PT
Wana Kencana Sejati belum ada penerbitan
dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
Kayu (SKSHHK) dari TPK Hutan maupun dari TPK
Antara ke tujuan lainnya
K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan
kayu.
Indikator 3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).
Verifier a. :
Dokumen SPP (Surat
Perintah Pembayaran) DR
dan/atau PSDH telah
diterbitkan.
Not Applicable Berdasarkan rekapitulasi LHP periode Maret s/d
Desember 2020 jumlah produksi kayu yang telah di
LHP kan sebesar 1.316,57 m3, yang berasal dari
LHP No.24 Bulan Desember 2020, LHP tersebut
belum ada penerbitan Surat perintah Pembayaran
PSDH dan DR
Verifier b. :
Bukti Setor DR dan/atau
PSDH.
Not Applicable PT Wana Kencana Sejati belum melakukan
penerbitan dan pemabayaran PSDH dan DR atas
LHP No. 24 di Bulan Desember 2020 sebesar
1.316,57 m3 dan posisi kayu berada di TPK Hutan,
Verifier c. :
Kesesuaian tarif DR dan
PSDH atas kayu hutan
alam (termasuk hasil
kegiatan penyiapan lahan
untuk pembangunan hutan
tanaman) dan kesesuaian
tarif PSDH untuk kayu
hutan tanaman.
Not Applicable Periode Maret 2020 s/d Desember 2020 belum ada
SPP dan pembayaran DR dan PSDH atas LHP No.
24 di Bulan Desember 2020 sebesar 1.316,57 m3,
sehingga untuk kesesuiaan tarif belum dapat di
verifikasi
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 27 dari 30
Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi
/Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
K 3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan
sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Verifier: Dokumen PKAPT Not Applicable PT Wana Kencana Sejati telah memiliki dokumen
pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau
Terdaftar dari Kementerian Perdagangan (Direktorat
Jenderal Perdagangan Dalam Negeri) dengan
Nomor PKAPT 09.05.1.02540, masa berlakunya
sampai dengan 7 Februari 2021. Dengan terbitnya
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
no : 81 tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang
pencabutan keputusan menteri perindustrian dan
perdagangan no 68/MPP/Kep/2/2003 tentang
perdagangan kayu antar pulau, pada pasal 1 “ pada
saat peraturan menteri ini berlaku, keputusan menteri
perindustrian dan perdagangan no
68/MPP/Kep/2/2003 tentang perdagangan kayu antar
pulau di cabut dan di nyatakan tidak berlaku.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang
berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.
Verifier:
Dokumen yang
menunjukkan identitas
kapal.
Not Applicable Selama periode Maret 2020 s/d Desember 2020, PT
Wana Kencana Sejati belum melakukan pemiliran
kayu ke tujuan industri, sehingga mengenai dokumen
yang menunjukan identitas kapal belum dapat
diverifikasi.
K 3.4. Pemenuhan Penggunaan Tanda V- Legal
Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal.
Verifier:
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan
Memenuhi PT Wana Kencana Sejati telah membubuhkan
tanda/logo V-Legal pada setiap log/kayu yang
bersatu dengan label ID Barcode, pada bagian
bawah logo V-Legal tertera identitas : 42-SIC-04.01-
LPPHPL-004-IDN, sesuai dengan Perjanjian
kerjasama No.027/SIC/SPK-Persh/PHPL_Logo/
XI/2016 Tentang Sublisensi penggunaan tanda V –
Legal.
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 28 dari 30
Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi
/Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan Penebangan
K4.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
(DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan
(UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan
tersebut.
Indikator 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai
peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.
Verifier a:
Dokumen AMDAL/
DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL.
Memenuhi PT Wana Kencana Sejati telah memiliki Dokumen
Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Hak
Pengusahaan Hutan Alam PT Wana Kencana Sejati
di Kabupaten Halmahera Tengah (Sekarang
Halmahera Timur) Provinsi Maluku Utara yang telah
disetujui oleh Kepala BAPEDALDA Provinsi Maluku
Utara/Ketua Komisi AMDAL Daerah, Nomor.
SK.660.1/48/2001 tanggal 16 Juli 2001. Berdasarkan
dokumen tersebut Proses penyusunan ANDAL
mengacu kepada Keputusan Sekretaris
Jendral/Ketua Komisi ANDAL Pusat Departeme
Kehutanan dan Perkebunan No. 115/Kpts/II-
DAR/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dan Upaya
Pemantauan Lingkungan
Indikator 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan
penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan
manfaat sosial.
Verifier a. :
Dokumen RKL dan RPL.
Memenuhi PT Wana Kencana Sejati telah memiliki dokumen
RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada
dokumen AMDAL yang telah disetujui dan
ditandatangani oleh Kepala BAPEDALDA Provinsi
Maluku Utara/Ketua Komisi AMDAL Daerah, SK
Nomor 660.1/48/2001 tanggal 16 Juli 2001
Verifier b. :
Bukti pelaksanaan
pengelolaan dan
pemantauan dampak
penting aspek fisik- kimia,
biologi dan sosial.
Memenuhi PT Wana Kencana Sejati telah memiliki Laporan
kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan yang dilaksanakan persemester.
Berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan
RKL/RPL semester I Tahun 2020 kegiatan yang
telah dilakukan adalah Pengukuran Erosi,
Pengukuran Tinggi Muka Air, Pembuatan
Plang/pemasangan Plang Areal Kawasan Lindung
berupa Sempadan Sungai Tokobleweng dan
Sempadan Sungai Sangaji, Pembuatan
Plang/pemasangan Plang Areal Kawasan Lindung
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 29 dari 30
Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi
/Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
Buffer Zone, Serta realisasi bantuan sosial meliputi
Bantuan Sembako penanganan Covid – 19, Bantuan
perayaan natal dan tahun baru, Bantuan perayaan
hari-hari besar dan Bantuan Transfortasi. Dokumen
tersebut telah disampaikan kepada Kepala Badan
Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara yang
dibuktikan dengan ada tanda terima dari Badan
Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara, yang
ditandatangani oleh Muzakir Karim, S.Hut (Kasubid
Amdal).
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
K 5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3.
Verifier a. :
Pedoman/prosedur K3
Memenuhi PT Wana Kencana Sejati telah memiliki Standar
Operasional Prosedur Kesehatan dan Keselamatan
Kerja Nomor Dokumen No. SOP-WKS/K3-1, dalam
pelaksanaan implementasi kegiatan K3 dilapangan,
PT Wana Kencana Sejati telah membentuk Personil
keselamatan dan Kesehatan Kerja ditetapkan
berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.022/DR-
WKS/II/2020, tgl 15 Februari 2020 sebagai ketua
Umar Arsad.
Verifier b. :
Ketersediaan peralatan K3.
Memenuhi PT Wana Kencana Sejati memiliki peralatan K3 yang
terdiri dari Helm, Kacamata Las, Kotak P3K, Baju
Rompi, Sepatu Boot, Sarung Tangan, Masker, Jas
Hujan, Obat-obatan dan Apar. Berdasarkan hasil
obeservasi lapangan alat-alat dan perlengkapan K3
tersebut masih dapat digunakan dan obat obatan
belum kadaluarsa.
Verifier c. :
Catatan kecelakaan kerja.
Memenuhi PT Wana Kencana Sejati telah memiliki laporan
catatan kecelakaan kerja yang memuat Nama
Korban, Jabatan, Waktu Kejadian, Kronologis dan
Tindak Lanjut yang dilakukan dalam menangani
kecelakaan. Berdasarkan Laporan catatan
kecelakaan kerja periode Maret 2020 s/d Desember
2020 bahwa di PT Wana Kencana Sejati tidak
pernah terjadi kecelakaan (Nihil). Catatan
kecelakaan kerja tersebut ditandatangani oleh
Petugas K3 (Umar Arsad) dan diketahui oleh
Manager Kehutanan (David Pangesty). Dalam upaya
menekan tingkat kecelakaan, PT WKS telah
memasang spanduk himbauan untuk menjaga dan
mengutamakan keselamatan kerja serta telah
menyusun rencana program kerja K3
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 30 dari 30
Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi
/Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
K 5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.
Verifier :
serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja.
Memenuhi Di PT Wana Kencana Sejati tidak terdapat serikat
pekerja, namun pihak perusahaan tidak melarang
karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja, pernyataan tersebut
tertuang dalam Surat keterangan dan Pernyataan
Kebebasan Berserikat Nomor :
096/D.WKS/JKT/XI/2020 tanggal 25 November 2020,
ditandatangani oleh Direktur (Yeny Susilowati). Hasil
wawancara dengan M. Ali Arfa menegaskan bahwa
sampai sekarang serikat pekerja di PT Wana
Kencana Sejati belum terbentuk dan perusahaan
memberikan kebebasan untuk membentuk dan
terlibat dalam serikat pekerja.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
yang mengatur hak-hak pekerja
Verifier :
Ketersediaan Dokumen
KKB atau PP
Memenuhi PT Wana Kencana Sejati telah Memiliki Peraturan
Perusahaan Tahun 2016 yang telah disahkan oleh
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Maluku Utara berdasarkan SK No. 01/DTT-
MU/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016, Peraturan
Perusahaan (periode 2019-2021) masih dalam
proses permohonan pengesahan oleh Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku
Utara, dibuktikan dengan tanda terima dokumen
Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan,
tertanggal 09 Januari 2019 yang ditandatangani oleh
sdr. Jusnain Harun
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Verifier :
Pekerja yang masih di
bawah umur.
Memenuhi Jumlah Tenaga Kerja PT Wana Kencana Sejati per
bulan Desember 2020 sebanyak 44 orang dengan
karyawan termuda yaitu Feni Buma, Tanggal lahir 12
Mei 1998 (22 Tahun) jabatan Tukang Masak. Hasil
wawancara dengan M. Ali Arfa menyatakan bahwa
penerimaan karyawan tetap memperhatikan sesuai
aturan yang berlaku.
Bogor, 18 Januari 2021 Pengambil Keputusan
Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi
International Certification JL. RAYA TAMAN PAGELARAN NO. 2 Lt.2
ClOMAS - BOGOR - JAWA BARAT
Tanggal Berlaku : 22-01-2021
Amendemen Tanggal : 18-01-2021
1 h - 1 1 1
Li LL 42-SIC-04.01
^KAN Komite Akredi tas i Nasional
LPPHPL-004-IDN
Tanggal Berakhir : 21-01-2026
PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT SIC) dengan ini memberikan sertifikat PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) kepada :
PT WANA KENCANA SEJATI SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.95/Menhut-ll/2005 Tanggal 12 April 2005
Luas Areal ± 47.410 Hektar
di
Ir. IIN INDASAH Direktur Utama
Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara
Predikat SEDANG
Ir. GUSD Direktur Sertifikasi
Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016;
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P14/PHPL/SET/4/2016 jo No. P15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 ; Lampiran 1.1, Lampiran 2.1 «& Lampiran 3.1