8

BPK Perwakilan Provinsi PAPUA BARAT...KARUBUY, M.Si 2 198002 1 005 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2015 NOMOR . NOMOR URUT 1.1 11. 1.3. 2.1. 2.1 2.1 2. 2. 3.1 2. 3. PENDAPATAN

Download PDF Report

Upload
others
View
2
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BPK Perwakilan Provinsi PAPUA BARAT...KARUBUY, M.Si 2 198002 1 005 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2015 NOMOR . NOMOR URUT 1.1 11. 1.3. 2.1. 2.1 2.1 2. 2. 3.1 2. 3. PENDAPATAN

Page 2: BPK Perwakilan Provinsi PAPUA BARAT...KARUBUY, M.Si 2 198002 1 005 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2015 NOMOR . NOMOR URUT 1.1 11. 1.3. 2.1. 2.1 2.1 2. 2. 3.1 2. 3. PENDAPATAN

Page 3: BPK Perwakilan Provinsi PAPUA BARAT...KARUBUY, M.Si 2 198002 1 005 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2015 NOMOR . NOMOR URUT 1.1 11. 1.3. 2.1. 2.1 2.1 2. 2. 3.1 2. 3. PENDAPATAN

Page 4: BPK Perwakilan Provinsi PAPUA BARAT...KARUBUY, M.Si 2 198002 1 005 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2015 NOMOR . NOMOR URUT 1.1 11. 1.3. 2.1. 2.1 2.1 2. 2. 3.1 2. 3. PENDAPATAN

Page 5: BPK Perwakilan Provinsi PAPUA BARAT...KARUBUY, M.Si 2 198002 1 005 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2015 NOMOR . NOMOR URUT 1.1 11. 1.3. 2.1. 2.1 2.1 2. 2. 3.1 2. 3. PENDAPATAN

Page 6: BPK Perwakilan Provinsi PAPUA BARAT...KARUBUY, M.Si 2 198002 1 005 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2015 NOMOR . NOMOR URUT 1.1 11. 1.3. 2.1. 2.1 2.1 2. 2. 3.1 2. 3. PENDAPATAN

Page 7: BPK Perwakilan Provinsi PAPUA BARAT...KARUBUY, M.Si 2 198002 1 005 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2015 NOMOR . NOMOR URUT 1.1 11. 1.3. 2.1. 2.1 2.1 2. 2. 3.1 2. 3. PENDAPATAN

Page 8: BPK Perwakilan Provinsi PAPUA BARAT...KARUBUY, M.Si 2 198002 1 005 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2015 NOMOR . NOMOR URUT 1.1 11. 1.3. 2.1. 2.1 2.1 2. 2. 3.1 2. 3. PENDAPATAN

Vidya Wertta Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019 · 2019. 10. 26. · VIDYA WERTTA Vol. 2 Nomor 2, Oktober 2019 224 II. Pembahasan 2.1 Subak Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Istilah

Vidya Wertta Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019 · 2019. 10. 26. · VIDYA WERTTA Vol. 2 Nomor 2, Oktober 2019 224 II. Pembahasan 2.1 Subak Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Istilah

Documents

BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Kajian Pustaka 2.1.1 Model … · Menurut Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 28 tentang Standar Nasional Guruan dan Undang-undang Nomor 14 tahun

BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Kajian Pustaka 2.1.1 Model … · Menurut Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 28 tentang Standar Nasional Guruan dan Undang-undang Nomor 14 tahun

Documents

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Konsep Dasar Asuhan Keperawataneprints.umm.ac.id/52839/3/BAB II.pdf · 2.1 Konsep Dasar Asuhan Keperawatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Konsep Dasar Asuhan Keperawataneprints.umm.ac.id/52839/3/BAB II.pdf · 2.1 Konsep Dasar Asuhan Keperawatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun

Documents

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA SEKRETARIAT …bkd.kaltaraprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/... · 2018. 10. 26. · pengumuman nomor : 800.08 / 784 / 2.1 – bkd tentang

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA SEKRETARIAT …bkd.kaltaraprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/... · 2018. 10. 26. · pengumuman nomor : 800.08 / 784 / 2.1 – bkd tentang

Documents

Nomor...Lampiran 2 Nomor : 112/QiM. 2.1/PP/2021 Tanggal : 5 Febuari 2021 Informasi Umum Diklat Reguler Tahun 2021 Adapun informasi mengenai penyelenggaraan Diklat Reguler tahun 2021

Nomor...Lampiran 2 Nomor : 112/QiM. 2.1/PP/2021 Tanggal : 5 Febuari 2021 Informasi Umum Diklat Reguler Tahun 2021 Adapun informasi mengenai penyelenggaraan Diklat Reguler tahun 2021

Documents

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Manajemen dan Rekayasan Lalu ...repository.ub.ac.id/142769/4/BAB_II.pdf · 2.1 Manajemen dan Rekayasan Lalu Lintas Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Manajemen dan Rekayasan Lalu ...repository.ub.ac.id/142769/4/BAB_II.pdf · 2.1 Manajemen dan Rekayasan Lalu Lintas Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32

Documents

BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Tanda Nomor Kendaraan Bermotorsir.stikom.edu/2275/5/BAB_II.pdf · Baris pertama menunjukkan: kode wilayah (huruf), nomor polisi (angka), ... dalam bilangan

BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Tanda Nomor Kendaraan Bermotorsir.stikom.edu/2275/5/BAB_II.pdf · Baris pertama menunjukkan: kode wilayah (huruf), nomor polisi (angka), ... dalam bilangan

Documents

CSR 198002 Poster Regional PAC E...Inspection of wheel alignment, including front and rear suspension Steering component inspection Provide written report Manufacturer's Check SERVICE

CSR 198002 Poster Regional PAC E...Inspection of wheel alignment, including front and rear suspension Steering component inspection Provide written report Manufacturer's Check SERVICE

Documents

BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Tanda Nomor Kendaraan …

BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Tanda Nomor Kendaraan …

Documents

Nama / Name Nomor Telepon / Phone Number - HSBC...2.1 Nama dan Alamat Penerima Pertama (Nasabah) / First Benefiricary and Address (the Customer) 2.2 Nomor telepon dan Pihak Nasabah

Nama / Name Nomor Telepon / Phone Number - HSBC...2.1 Nama dan Alamat Penerima Pertama (Nasabah) / First Benefiricary and Address (the Customer) 2.2 Nomor telepon dan Pihak Nasabah

Documents

CV. ROXED LTD CV ROXED LTD.pdf · Ijin Gangguan (HO) : Nomor 0045/0041/7206/2.1/1807 /12/2016 NPWP Badan : 80.800.637.3-122.000 Domisili : Nomor 470/348, Dikeluarkan di Kelurahan

CV. ROXED LTD CV ROXED LTD.pdf · Ijin Gangguan (HO) : Nomor 0045/0041/7206/2.1/1807 /12/2016 NPWP Badan : 80.800.637.3-122.000 Domisili : Nomor 470/348, Dikeluarkan di Kelurahan

Documents

PUTUSAN Nomor 72/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN … · Membaca kesimpulan para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] ... Selanjutnya Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun

PUTUSAN Nomor 72/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN … · Membaca kesimpulan para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] ... Selanjutnya Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun

Documents

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 …bppsdmp.pertanian.go.id/storage/app/media/KIP/Regulasi/2.1 Keppres... · operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang perencanaan,

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 …bppsdmp.pertanian.go.id/storage/app/media/KIP/Regulasi/2.1 Keppres... · operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang perencanaan,

Documents

PUTUSAN NOMOR 30/PHPU.A-VII/2009 DEMI KEADILAN …hukum.unsrat.ac.id/mk/mk_30_2009.pdfAnggota Dewan Perwakilan Daerah Papua Barat Nomor Urut 14, Wahidin Ismail. 2. DUDUK PERKARA [2.1]

PUTUSAN NOMOR 30/PHPU.A-VII/2009 DEMI KEADILAN …hukum.unsrat.ac.id/mk/mk_30_2009.pdfAnggota Dewan Perwakilan Daerah Papua Barat Nomor Urut 14, Wahidin Ismail. 2. DUDUK PERKARA [2.1]

Documents

BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Reklame - sir.stikom.edusir.stikom.edu/id/eprint/2987/3/08410100418_TA_BAB-II.pdf7 BAB II LANDASAN TEORI . 2.1 Reklame Menurut Peraturan Walikota Nomor 70

BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Reklame - sir.stikom.edusir.stikom.edu/id/eprint/2987/3/08410100418_TA_BAB-II.pdf7 BAB II LANDASAN TEORI . 2.1 Reklame Menurut Peraturan Walikota Nomor 70

Documents

bismillahinspirasimatematika.files.wordpress.com · TUGAS, BERSIFAT LATIHAN UNTUK MEMANTAPKAN PEMAHAMAN KONSEP MAHASISWA, soal 2.1 sumber copian, Nomor 3 Buktikan bahwa transformasi

bismillahinspirasimatematika.files.wordpress.com · TUGAS, BERSIFAT LATIHAN UNTUK MEMANTAPKAN PEMAHAMAN KONSEP MAHASISWA, soal 2.1 sumber copian, Nomor 3 Buktikan bahwa transformasi

Documents

STUDI APPARENT DIFFUSION COEFFICIENT DARI … · II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. ... di mana I adalah nomor kuantum spin yang ... digunakan karena memang atom Hidrogen

STUDI APPARENT DIFFUSION COEFFICIENT DARI … · II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. ... di mana I adalah nomor kuantum spin yang ... digunakan karena memang atom Hidrogen

Documents

NOMOR DPA SKPD Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN … BTL... · formulir dpa skpd 2.1 dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah nomor dpa skpd 00 00 5 1 tahun anggaran

NOMOR DPA SKPD Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN … BTL... · formulir dpa skpd 2.1 dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah nomor dpa skpd 00 00 5 1 tahun anggaran

Documents

BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian Bank · 2020. 6. 23. · 10 BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian Bank Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud

BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian Bank · 2020. 6. 23. · 10 BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian Bank Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud

Documents

Documents

Balai Besar KSDA Jawa Timur...Lampiran 1. Surat Edaran Kepala Balai Besar KSDA Jawa T;mur Nomor Tanggai Nomor Sifat Lampiran Perihat Yth.... di Jakarta SE-, 0' /BBKSDA.JAT-2.1/2015

Balai Besar KSDA Jawa Timur...Lampiran 1. Surat Edaran Kepala Balai Besar KSDA Jawa T;mur Nomor Tanggai Nomor Sifat Lampiran Perihat Yth.... di Jakarta SE-, 0' /BBKSDA.JAT-2.1/2015

Documents

PETUNJUK TEKNIS NOMOR 345/2.1-100/I/2017 TENTANG ...€¦ · PETUNJUK TEKNIS NOMOR 345/2.1-100/I/2017 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP Pelaksanaan

PETUNJUK TEKNIS NOMOR 345/2.1-100/I/2017 TENTANG ...€¦ · PETUNJUK TEKNIS NOMOR 345/2.1-100/I/2017 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP Pelaksanaan

Documents

BAB II LANDASAN TEORI SURABAYA - repository.dinamika.ac.idrepository.dinamika.ac.id/8/5/BAB II.pdf · LANDASAN TEORI 2.1 Perpustakaan Menurut Undang-undang Perpustakaan (UU nomor

BAB II LANDASAN TEORI SURABAYA - repository.dinamika.ac.idrepository.dinamika.ac.id/8/5/BAB II.pdf · LANDASAN TEORI 2.1 Perpustakaan Menurut Undang-undang Perpustakaan (UU nomor

Documents

CRUITCOM Makes Goal With a Little Help From Their Naval ... 198002.pdf · manager, said: "Success in first term Reserve recruitment is largely attributed to a combined (Se

CRUITCOM Makes Goal With a Little Help From Their Naval ... 198002.pdf · manager, said: "Success in first term Reserve recruitment is largely attributed to a combined (Se

Documents

BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Tinjauan Umumeprints.umm.ac.id/53776/3/BAB II.pdf · LANDASAN TEORI 2.1 Tinjauan Umum ... 2.2 Definisi dan Klasifikasi Jalan Menurut undang-undang nomor

BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Tinjauan Umumeprints.umm.ac.id/53776/3/BAB II.pdf · LANDASAN TEORI 2.1 Tinjauan Umum ... 2.2 Definisi dan Klasifikasi Jalan Menurut undang-undang nomor

Documents

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA - cced.unila.ac.idcced.unila.ac.id/wp-content/uploads/2017/09/20170906_Pengumuman... · 1 gubernur kalimantan utara pengumuman nomor 810/727/2.1 – bkd

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA - cced.unila.ac.idcced.unila.ac.id/wp-content/uploads/2017/09/20170906_Pengumuman... · 1 gubernur kalimantan utara pengumuman nomor 810/727/2.1 – bkd

Documents

infiny.co.id · Perusahaan M LM sesuai Surat Tugas Nomor 05/PDN-2.1/ST- SIUPL/01/2017 tanggal 25 Januari 2017, Surat Rekomendasi SIUPL Tetap Nor-nor 07/PDN.2.1/SD/01/2017 tanggal

infiny.co.id · Perusahaan M LM sesuai Surat Tugas Nomor 05/PDN-2.1/ST- SIUPL/01/2017 tanggal 25 Januari 2017, Surat Rekomendasi SIUPL Tetap Nor-nor 07/PDN.2.1/SD/01/2017 tanggal

Documents

sarjana.jteti.ugm.ac.idsarjana.jteti.ugm.ac.id/media/30608/sips.pdfRujukan Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: ST/73/l/DlK.2.1./2019 tanggal 9 Januari

sarjana.jteti.ugm.ac.idsarjana.jteti.ugm.ac.id/media/30608/sips.pdfRujukan Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: ST/73/l/DlK.2.1./2019 tanggal 9 Januari

Documents

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik …...kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia, nomor nomor nomor nomor nomor nomor nomor nomor

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik …...kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia, nomor nomor nomor nomor nomor nomor nomor nomor

Documents

BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Ka 2.1 - repository.uksw.edurepository.uksw.edu/bitstream/123456789/11159/2/T1_292012616_BAB II... · Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (SI), Ruang

BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Ka 2.1 - repository.uksw.edurepository.uksw.edu/bitstream/123456789/11159/2/T1_292012616_BAB II... · Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (SI), Ruang

Documents