Upload
dokhue
View
220
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
( J u m a t , 2 3 / 5 ) - B P K R I
Perwakilan Provinsi DIY menyerah-
kan Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD)
Provinsi DIY Tahun Anggaran (TA)
2013. Acara penyerahan dilaksa-
nakan dalam Sidang Paripurna
Istimewa DPRD DIY. Penyerahan
LHP BPK ini dilakukan untuk
memenuhi amanat UU Nomor 15
tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara yang menga-
manatkan bahwa BPK harus
menyerahkan LHP atas LKPD
paling lambat dua bulan sejak
diserahkannya LKPD (unaudited).
“Pemerintah Daerah DIY wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan memberikan jawa-ban/penjelasan tentang tindak lan-jut tersebut kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima. Se-lain itu, kami mengharapkan DPRD DIY untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melaku-kan pembahasan dan ikut men-dorong Pemerintah Daerah untuk melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan BPK. Sehingga fungsi pengawasan lem-baga perwakilan akan semakin ber-manfaat bagi terciptanya akunt-abilitas dan transparansi pengel-olaan keuangan daerah.” Demikian
tegas Kepala Perwakilan, Sunarto
merujuk pada UU Nomor 15 Tahun
2004.
Lebih lanjut disampaikan bahwa
Opini BPK atas LKPD Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta TA
2013 adalah Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP). Sunarto juga
mewanti -wanti bahwa perlu
disadari jika opini WTP bukanlah
tujuan akhir dari pengelolaan dan
pertanggung jawaban keuangan
negara. Hal ini karena opini WTP
tidaklah menjamin bahwa dalam
pengelolaan dan pertanggungjawa-
ban bebas dari kecurangan.
Lebih jauh Kepala Perwakilan
mengingatkan bahwa tercapainya
opini WTP kali ini tidaklah menja-
min bahwa tahun yang akan datang
BPK juga memberikan opini WTP.
Perubahan opini sangat dimung-
kinkan terjadi, antara lain disebab-
kan adanya kejadian baru dan/atau
peraturan perundang-undangan
baru yang mempengaruhi transaksi
dan penyajian laporan keuangan
pemerintah daerah. Selain itu, pe-
rubahan opini juga dapat terjadi
jika permasalahan yang telah ter-
jadi pada tahun-tahun sebelumnya
tidak diselesaikan sehingga terjadi
lagi di masa depan dengan nilai dan
lingkup yang lebih material, begitu-
pun sebaliknya.
LHP BPK ATAS LKPD PROVINSI DIY DISERAHKAN:
”WTP bukan tujuan akhir ”
Penyerahan LHP DIY…………….1
Penyerahan LHP Kota/Kab…………..2
Konsinyering ……………..3
Ekspose Kejati & Kunjungan OJK……..4
Sosialisasi……………..5
Jepret angkringan………. 6
BPK Kita: “WTP kok tetap Korupsi?”….7
BPK Perwakilan DIY telah men-
yerahkan LHP atas “pengelolaan dan
tanggungjawab” keuangan daerah Ta-
hun Anggaran 2013. Lima Pemda raih
WTP dan satu Pemda masih berpredi-
kat WDP. Opini WTP merupakan
predikat terbaik dan dicita-citakan
dari semua entitas. Selain sebagai ben-
tuk pengakuan atas akuntabilitas
pengelolaan keuangannya, predikat
WTP juga akan menghadirkan
“reward” dari pemerintah pusat dalam
bentuk Dana Insentif Daerah (DID)
bagi pemda yang bersangkutan.
Namun, khalayak seyogyanya
mengerti bahwa predikat WTP bu-
kanlah tujuan akhir dari pengelolaan
dan tanggungjawab keuangan daerah.
Selain opini tersebut dapat saja turun
di masa yang akan datang, namun
lebih jauh dari itu opini WTP tidak
serta-merta menjamin Pemda bebas
dari kecurangan, korupsi, serta kolusi.
Untuk itu, kolom BPK KITA edisi ini
akan mengambil tema “WTP Bukan
Bebas korupsi”.
Akhirnya, selamat menikmati berbagai
sajian menu “angkringan”. Semoga
sajian kami, akan memberi kontribusi
demi terciptanya pengelolaan dan
tanggungjawab keuangan yang trans-
paran dan akuntabel!!!!
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI D.I.YOGYAKARTA EDISI II /
Kamis (22/5) – BPK RI
Perwakilan Provinsi DIY menye-
rahkan Laporan Hasil Pemerik-
saan (LHP) atas Laporan Keuang
-an Pemerintah Daerah (LKPD)
Kota Yogyakarta, Kabupaten
Bantul, Kabupaten Kulon Progo,
Kabupaten Gunungkidul, dan
Kabupaten Sleman Tahun
Anggaran (TA) 2013 kepada
Ketua DPRD Kota/Kabupaten
masing-masing.
“BPK RI memberikan opini mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pertimbangan dalam pemberian opini atas Laporan Keuangan antara lain adalah kesesuaian dengan Standar Akuntans i Pemer intahan , kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektifitas sistem pengendalian intern.” demikian Kepala
Perwakilan, Sunarto mengawali
pidatonya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa
berdasarkan hasil pemeriksaan
BPK, disimpulkan bahwa untuk
tahun anggaran 2013 sebanyak
empat Kabupaten/Kota berhasil
memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dengan
paragraf penjelas dan satu
Kabupaten masih memperoleh
opini Wajar Dengan Pengecualian
(WDP).
Kota Yogyakarta
Opini BPK atas Laporan
Keuangan Kota Yogyakarta TA
2013 adalah WTP dengan
paragraf penjelas. Penjelasan
yang perlu mendapat perhatian
oleh Pemerintah Kota Yogya-
karta adalah belum memasukkan
penerimaan dari pengelolaan
Education Hotel (Edotel) Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri
(SMK N) 4 dan SMK N 6 serta
Rumah Susun Sederhana Sewa
(Rusunawa) yang langsung
digunakan sebagai belanja.
Selain itu, masih terdapat aset
tetap hasil sensus yang tidak
dapat ditemukan fisiknya, belum
memasukan Piutang PBB
pelimpahan KPP Pratama yang
sudah diverifikasi; serta sedang
menghadapi gugatan perdata
terkait pemutusan kontrak
secara sepihak atas kerjasama
bangun Guna Serah (BOT).
Kabupaten Bantul
Opini BPK atas Laporan
Keuangan Kabupaten Bantul TA
2013 adalah WTP dengan
paragraf penjelas. Penjelasan
yang perlu mendapat perhatian
oleh Pemerintah Kabupaten
Bantul adalah masih adanya
dana Alokasi Dana Desa (ADD)
yang belum dipertanggung-
jawabkan, belum diilakukannya
verifikasi Piutang PBB Tahun
1994 s.d. 2012 dan belum
dilakukannya pencocokan data
Piutang PBB, serta Aset Tetap
belum seluruhnya disajikan
dengan informasi yang lengkap
dan jelas.
Kabupaten Kulon Progo
Opini BPK atas Laporan
Keuangan Kabupaten Kulon
Progo TA 2013 adalah WTP
dengan paragraf penjelas.
Penjelasan yang perlu mendapat
perhatian oleh Pemerintah
Kabupaten Kulon Progo adalah
adanya penambahan aset tetap
yang berasal dari rehab/renovasi/
pemeliharaan pada beberapa
sekolah yang tidak memenuhi
batas minimal kapitalisasi aset
tetap. Selain itu masih terdapat
buku perpustakaan sebanyak
6.584 eksemplar yang berasal
dari hibah belum dilakukan
penilaian dan belum dicatat
dalam Kartu Inventaris Barang.
Pemerintah Kabupaten Kulon
Progo juga belum sepenuhnya
menyajikan aset tak berwujud
yang terdapat di masing-masing
Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Juga ditemukan adanya aset lain
-lain yang dikategorikan sebagai
barang rusak berat, namun
masih dalam kondisi baik dan
rusak ringan.
Kabupaten Gunungkidul
Opini BPK atas Laporan
Keuangan Kabupaten Gunung-
kidul TA 2013 adalah WDP. Hal-
hal yang menjadi pengecualian
dan perlu mendapat perhatian
2
PENYERAHAN LHP BPK ATAS LKPD TA 2013:
”4 Kabupaten/Kota WTP dan 1 Kabupaten masih WDP”
BPK RI Perwakilan
Provinsi DIY mengadakan
acara konsinyering penyusu-
nan Rencana Kerja Anggaran
(RKA) untuk Tahun Anggaran
2015. Kegiatan dilaksanakan
mulai tanggal 19 hingga 21
Mei 2014 di Hotel Santika
Yogyakarta. Kasubbag Keuan-
gan, Bustanul Arifin yang ber-
tindak sebagai ketua panitia
melaporkan bahwa tujuan
kegiatan ini adalah untuk me-
wujudkan rencana anggaran
yang terinte-
grasi dan
akuntabel, se-
hingga dapat
direalisasikan
secara optimal
dan tepat
waktu.
Kepala Per-
wakilan,
Sunarto yang
hadir langsung
membuka
acara mengharapkan bahwa
kegiatan ini harus dimanfaat-
kan sebaik-baiknya. “RKA ini sangat penting artinya dalam rangka meningkatkan kinerja Perwakilan DIY di masa de-pan.” Demikian tegasnya. Le-
bih lanjut Kepala Perwakilan
menegaskan bahwa keberhasi-
lan penyusunan RKA ini dapat
diukur dari peningkatan ca-
paian penyerapan anggaran
dari TA 2013 yang mencapai
94,04%.
KATA MUTIARA:
“Jangan pernah berhenti
melangkah karena be-
sarnya masalah yang
menghadang. Yakini
bahwa hadirnya masalah
itu merupakan awal
datangnya kreativitas.,
dan datangnya kreativi-
tas merupakan awal dari
solusi/kesuksesan” (NG)
secara khusus oleh Pemerintah
Kabupaten Gunung- kidul
adalah tidak melaksanakan
penatausahaan Aset Tetap
secara memadai yaitu temuan
terkait Aset Tetap belum
selesai ditindaklanjuti dan
beberapa Aset Tetap belum
dicatat dalam Buku Inventaris
(BI) dan Kartu Inventaris
Barang (KIB) serta penata-
usahaan Aset Tetap pada BI
dan KIB di beberapa Satuan
Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) tidak tertib.
Kabupaten Sleman
Opini BPK atas Laporan
Keuangan Kabupaten Sleman
TA 2013 adalah WTP dengan
paragraf penjelas. Penjelasan
yang perlu mendapat perha-
tian adalah Pemerintah Kabu-
paten Sleman belum menanda-
tangani BAST piutang PBB-P2
atas pelimpahan piutang PBB-
P2 sebelum tahun 2013 dari
Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Kabupaten Sleman
namun telah menerima
pendapatan dari pelimpahan
piutang PBB-P2 yang belum
diserahterimakan tersebut.
Mengakhiri pidatonya, Sunarto
kembali menegaskan bahwa
sesuai dengan pasal 20 UU No
15 Tahun 2004, Pemerintah
Kota/Kabupaten harus segera
menindaklanjuti rekomendasi
BPK selambat-lambatnya 60
hari setelah LHP diterima. Ia
juga berharap bahwa Hasil Pe-
meriksaan BPK ini bisa mem-
berikan dorongan dan motivasi
demi terwujudnya akuntabili
tas dan transparansi keuangan
Negara.
3
BPK RI Perwakilan Provinsi
DIY mengadakan acara konsinyering
penyusunan Laporan Hasil Pemerik-
saan (LHP) atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran
2013 (LKPD TA 2013). Kegiatan dilak-
sanakan mulai tanggal 12 hingga 16
Mei 2014 di Hotel LPP Garden Yogya-
karta. Kegiatan dibuka langsung oleh
Kepala Perwakilan, Sunarto dan dii-
kuti oleh seluruh tim pemeriksa LKPD
TA 2013.
Kepala Perwakilan berharap
bahwa kegiatan ini dapat dimanfaat-
kan seoptimal mungkin sehingga LHP
atas LKPD TA 2013 dapat diserahkan
sesuai batas waktu yang diamanatkan
undang undang. “Konsinyering ini menjadi kawah candradimuka bagi pemeriksa BPK DIY agar LHP atas LKPD TA 2013 dapat diserahkan te-pat pada waktunya.” Demikian tegas
Sunarto merujuk UU Nomor 15 tahun
2004.
KONSINYERING
PENYUSUNAN LHP
ATAS LKPD TA.2013
KONSINYERING PENYUSUNAN RKA
TA.2015
Senin (26/5) BPK Perwakilan Provinsi
DIY (BPK DIY) menerima kunjungan
Otoritas Jasa Keuangan DIY (OJK DIY).
Rombongan OJK DIY yang dipimpin
Kepala Kantor, Dani Surya Sinaga diter-
ima Kepala Perwakilan BPK DIY,
Sunarto di Ruang Tamu Kepala Perwaki-
lan. Dani Surya Sinaga menyampaikan
bahwa berdasarkan UU Nomor 21 Tahun
2011, fungsi pengaturan dan pengawa-
san perbankan yang selama ini dilaku-
kan oleh Bank Indonesia, telah dialihkan
kepada OJK.
“OJK juga bertugas dalam edukasi dan
perlindungan konsumen, sehingga
masyarakat akan lebih yakin dalam ber-
investasi dan berhubungan dengan lem-
baga keuangan.” Demikian Dani Surya
Sinaga menambahkan. Di samping pen-
gaturan dan pengawasan Industri Jasa
Keuangan serta perlindungan konsumen
dan masyarakat, sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Lembaga Keuangan Mikro (LKM), OJK
diberikan mandat untuk melaksanakan
pembinaan, pengaturan dan pengawasan
Lembaga Keuangan Mikro di seluruh
penjuru Tanah Air mulai 2015. Kepala
Perwakilan berharap semoga kehadiran
OJK di DIY akan semakin mendorong
terciptanya pengelolaan keuangan ne-
gara/daerah yang transparan dan
akuntabel di wilayah Yogyakarta.
Yogyakarta (10/6) Dalam rangka memenuhi permintaan perhitun-
gan kerugian negara oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta, BPK
Perwakilan Provinsi DIY (BPK DIY) mengadakan acara ekspose
dugaan Penyimpangan Dana Hibah KONI Kota Yogyakarta TA
2011 Khususnya PBV
Yuso Kota Yogyakarta.
Ekspose dilakukan oleh
Tim Pidana Khusus Ke-
jaksaan Negeri Yogya-
karta di ruang sidang
Kantor Perwakilan. Acara
dipimpin langsung oleh Kepala
Perwakilan, Sunarto, Kepala Sub
Auditorat, Nugroho Heru Wibowo,
Kepala Sekretariat, Hardinah, Kasubbag SDM, Hukum, & Hu-
mas, Sandra Nursantie, para Ketua Tim Senior, Tim Pemeriksa
LKPD Kota Yogyakarta TA 2012, serta Tim Hukum BPK DIY.
Selanjutnya Tim Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Yogyakarta
menyampaikan pemaparan mengenai dugaan penyimpangan
Dana Hibah KONI Kota Yogyakarta TA 2011 Khususnya Per-
satuan Bola Volly Yuso Kota Yogyakarta. Mengakhiri pa-
parannya, tim ini berharap kepada BPK DIY untuk dapat mela-
kukan penghitungan kerugian negara/daerah terkait dugaan
korupsi tersebut. Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan
menyampaikan bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Pemerik-
saan Investigatif atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi yang Men-
gakibatkan Kerugian Negara/Daerah, sebelum dilaksanakan pen-
ghitungan kerugian negara/daerah terlebih dahulu harus dibuat
telaahan oleh BPK DIY untuk disampaikan kepada BPK Pusat
dan dimintakan persetujuannya.
“Kami harapkan proses penelaahan tersebut telah didukung oleh
bukti-bukti yang kuat.” Demikian ucap Sunarto menegaskan.
Kepala Perwakilan meminta Kejaksaan Negeri Yogyakarta bahwa
pada saat Tim Penghitungan Kerugian Negara/Daerah melak-
sanakan tugasnya, diharapkan bukti pendukung telah lengkap.
Kepala Perwakilan juga menyarankan, bahwa untuk mengatasi
kesulitan dalam penyidikan, sebaiknya metode yang digunakan
adalah follow the money, bukan follow the man.
EKSPOSE DUGAAN KORUPSI
HIBAH KONI KOTA YOGYA
OJK DIY KUNJUNGI
BPK DIY
4
5
12/6/2014. Anggota BPK hadiri Perte-
muan IAI, Hotel East Park
9/6/2014. Kepala Perwakilan hadiri
Pisah Sambut Kejati DIY
25/6/2014. Para pegawai mengikuti
Tarhib Ramadhan 1435 H 16/6/2014. Pembahasan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
17/4/2014. Kasubaud DIY menjadi na-
rasumber Diskusi HiMa UTY
8/5/2014.Silaturahim KSAD, Gubernur
dan tokoh masyarakat DIY.
16/4/2014.Kunjungan staf DPR RI di
Ruang Tamu Kepala Perwakilan.
8/5/2014. Kunjungan Persatuan
Koperasi Pegawai RI
Yogyakarta (Rabu,
10/6) BPK Per-
wakilan Provinsi
DIY (BPK DIY)
mengadakan
Sosialisasi Pro-
gram Pencanan-
gan Tahun Penye-
lamatan Pengguna Narkoba.
Acara yang dilaksanakan di audi-
torium (lama) BPK DIY ini
dibuka oleh Kepala Perwakilan,
Sunarto dan diikuti oleh para pe-
jabat struktural, pejabat fungsional, serta seluruh pegawai di BPK
DIY dan Balai Diklat BPK di Yogyakarta. “Semoga kita, keluarga
dan lingkungan kita terhindar dari jerat Narkoba.” Demikian hara-
pan yang disampaikan Kepala Perwakilan dalam sambutannya.
“Angka kematian akibat over dosis tahun 2011 mencapai 211.000
orang.” Demikian ungkap Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi DIY, Budiharso yang bertindak sebagai narasumber. Ia
menyampaikan bahwa angka tersebut terus meningkat, bahkan
diprediksi pada tahun 2015 jumlah pengguna narkoba di Indonesia
akan menembus angka 5,8 Juta orang. Hasil analisa dan penelitian
juga menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum bagi para
pengguna narkoba justru menimbulkan masalah overload tahanan.
Selain itu, selepas dari tahanan, para pengguna tersebut bukannya
sembuh namun justru semakin pintar dan besar jaringannya.
BPK DIY TURUT CANANGKAN TAHUN
PENYELAMATAN PENGGUNA NARKOBA
Selasa (20/5) BPK Perwaki-
lan Provinsi DIY mengadakan
upacara bendera dalam rangka
memperingati Hari Kebangkitan
Nasional ke-106. Upacara
dipimpin langsung oleh Kepala
Perwakilan, Sunarto dan diikuti
oleh seluruh pejabat dan pegawai
di lingkungan BPK Perwakilan
dan Balai Diklat BPK di Yogya-
karta. Bertindak sebagai Koman-
dan Upacara adalah Sugeng
Sudiantoro, Ketua Tim Yunior
pada Sub Auditorat DIY.
“Sejalan dengan semangat
dan jiwa kebangkitan nasional
tersebut, maka peringatan Hari
Kebangkitan Nasional ke-106
tahun 2014 ini mengambil tema
Maknai Kebangkitan Nasional
Melalui Kerja Nyata Dalam Sua-
sana Keharmonisan Dan Kemaje-
mukan Bangsa.” Demikian
disampaikan Kepala Perwakilan
dalam amanatnya.
UPACARA HARKITNAS
6
(Rabu, 10/6) BPK Perwakilan
Provinsi DIY (BPK DIY) mengadakan
sosialisasi Program Pasca berlakunya
Badan Pelaksana Jaminan Sosial
(BPJS). Acara yang dilaksanakan di
auditorium (lama) BPK DIY ini dibuka
oleh Kepala Perwakilan, Sunarto dan
diikuti oleh para pejabat struktural,
pejabat fungsional, serta seluruh
pegawai di BPK DIY dan Balai Diklat
BPK di Yogyakarta. “Penjelasan yang
komprehensif tentang program BPJS
sangat diperlukan, karena sebagai
peserta ASKES PNS kami berharap
layanan BPJS akan lebih baik dari
ASKES.” Demikian sekilas sambutan
yang disampaikan Kepala Perwakilan.
“BPJS merupakan unifikasi
berbagai program asuransi,
diantaranya askes, jamkesda,
jamkesmas, JPK Jamsostek, Jaminan
TNI/Polri.” Demikian ungkap Kepala
Cabang BPJS DIY, Dr. Donni
Hendrawan. Sementara itu Kasubbag
SDM, Hukum, dan Humas, Sandra
Nursantie yang bertindak sebagai
moderator mengawali sesi diskusi
dengan menyampaikan harapan para
pegawai, bahwa layanan BPJS ini akan
lebih baik dan simpel daripada Askes.
“Jangan sampai unifikasi program ini
justru akan menurunkan grade
layanan Askes PNS dan disetarakan
dengan Jamkesda dan Jamkesmas.”
Demikian harapnya.
SOSIALISASI BPJS
Masyarakat sering ber-
tanya, mengapa pada ke-
menterian tertentu terjadi
korupsi padahal laporan
keuangannya memperoleh
opini WTP dari BPK.
Demikian pula, opini WTP
dari BPK sering dijadikan
tameng oleh pihak tertentu
yang menyatakan bahwa di
kementerian atau lemba-
ganya tidak mungkin ada
korupsi karena BPK memberikan opini WTP atas
laporan keuangannya.
BPK perlu menjelaskan kepada masyarakat
atau para pemilik kepentingan (stakeholders). Dalam
menjalankan tugasnya, ada tiga jenis pemeriksaan
yang dilaksanakan oleh BPK. Yaitu, pemeriksaan
keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan
dengan tujuan tertentu.
Pemeriksaan keuangan dimaksudkan untuk
memberikan opini apakah laporan keuangan sudah
disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akun-
tansi Pemerintahan (SAP). Sementara, pemeriksaan
kinerja dimaksudkan untuk menilai apakah pelak-
sanaan suatu program atau kegiatan entitas sudah
ekonomis, efisien, dan efektif. Sedang, pemeriksaan
dengan tujuan tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan
selain dua jenis tersebut, termasuk disini adalah pe-
meriksaan investigatif untuk mengungkap adanya
kecurangan (fraud) atau korupsi, pemeriksaan ling-
kungan, pemeriksaan atas pengendalian intern, dan
lain-lain.
BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified opin-ion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified opinion), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/
Disclaimer opinion) dan Tidak Wajar (TW/Adverse opinion).
Opini WTP diberikan dengan kriteria: sistem
pengendalian internal memadai dan tidak ada salah
saji yang material atas pos-pos laporan keuangan.
Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyaji-
kan secara wajar sesuai dengan SAP.
Opini WDP diberikan dengan kriteria: sistem
pengendalian internal memadai, namun terdapat
salah saji yang material pada beberapa pos laporan
keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP
dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus
memperhatikan beberapa permasalahan yang diung-
kapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut
agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambi-
lan keputusan.
Opini TMP diberikan apabila terdapat suatu
nilai yang secara material tidak dapat diyakini audi-
tor karena ada pembatasan
lingkup pemeriksaan oleh
manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan
atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah.
Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai
kewajaran laporan keuangan. Misalnya, auditor ti-
dak diperbolehkan meminta data-data terkait pen-
jualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat men-
getahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan
aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan
benar sesuai dengan SAP. Dalam hal ini auditor ti-
dak bisa memberikan penilaian apakah laporan
keuangan WTP, WDP, atau TW.
Adapun opini TW diberikan jika system pengen-
dalian internal tidak memadai dan terdapat salah
saji pada banyak pos laporan keuangan yang mate-
rial. Dengan demikian secara keseluruhan laporan
keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan
SAP.
Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh
BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah
kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan se-
suai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti
kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan
keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada
entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak.
Jika misalnya dalam pemeriksaan ditemukan
proses pengadaan barang atau jasa yang menyim-
pang dari ketentuan, namun secara keuangan sudah
dilaporkan sesuai dengan SAP, maka laporan keuan-
gan bisa memperoleh opini WTP. Misalnya, entitas
membeli mobil seharga Rp10 miliar, sesuai aturan
harus dilaksanakan secara tender, namun entitas
tersebut melakukan penunjukan langsung, jelas ini
menyalahi aturan. Dalam laporan keuangan, entitas
melaporkan pembelian mobil tersebut senilai Rp10
miliar, kemudian mencatat mobil tersebut dalam pos
aktiva tetap. Penyajian laporan keuangan oleh enti-
tas atas pembelian mobil tersebut sudah sesuai den-
gan SAP meskipun proses pengadaannya tidak se-
suai dengan aturan.
Untuk menilai apakah pembelian mobil tersebut
sudah ekonomis, efisien, dan efektif, BPK bisa mela-
kukan pemeriksaan kinerja. Jika dari pemeriksaan
keuangan BPK sudah melihat ada indikasi penyim-
pangan terhadap aturan, BPK juga bisa melakukan
pemeriksaan investigatif untuk menilai apakah ada
korupsi disitu.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
opini WTP tidak menjamin bahwa pada entitas yang
bersangkutan tidak ada korupsi. Karena pemerik-
saan laporan keuangan tidak ditujukan secara
khusus untuk mendeteksi adanya korupsi. Namun
demikian, BPK wajib mengungkapkan apabila mene-
mukan ketidakpatuhan atau ketidakpatutan baik
yang berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap
opini atas laporan keuangan. (Ref:Biro Humas & LN)
7
Pengarah : Sunarto, Penanggungjawab: Hardinah, Pemimpin redaksi: Sandra Nursantie,SH
Tim Redaksi: Wahyu Nurhayati, Nina Triningsih, Nurochman, Topan Santoso, Umi Friatiningsih, Wahyu Bagus D
Alamat Redaksi: :
Jl. HOS Cokroaminoto No.52 Yogyakarta………...www.yogyakarta.bpk.go.id…[email protected]
Kompas, 04/04/2014
“ B PK tambah auditor lingkungan
jadi 200 orang ” Selamat dan sukses….
semoga semakin profesional
Bernas, 30/05/2014
“ Pemkab Gunungkidul gagal (lagi)
raih WTP” Alon-alon waton kelakon…,
tetap semangat!!!!
Jawa Pos, 31/05/2014 “Siapa mengaudit BPK”
Jangan dikira kebal audit
ya!!!!
Tempo, 21/06/2014 “BPK turunkan opini atas 5
lembaga” Pelajaran buat yang lain,
“jangan cepat berpuas diri!!!!
Tempo, 2/06/2014
“Dugaan Jual Beli Opini Pemerik-
saan: Banyak Intervensi”
Tantangan untuk lebih inde-
pendent lagi di masa de-
pan!!!!
KILAS MEDIA
Redaksi menerima tulisan/artikel dari
segenap pembaca. Bagi setiap artikel
yang dimuat disediakan bingkisan
menarik.
Silahkan kirimkan karya anda ke:
Tim Publikasi Subbag SDM, Hukum, dan
Humas Perwakilan DIY;
Email : [email protected]
Hari ke tiga di bulan ramadhan, sepulang bekerja saya berjalan
menyusuri pinggir jalan Hos Cok-roaminoto. Sore itu, tak biasanya udara begitu segar, angin lembut menerpa wajah dan
rambutku.
Namun kenikmatan itu tak berlangsung lama, kehenin-ganku terusik dengan pemandangan seorang perempuan
tua berkerudung yang duduk di pinggir jalan. Tanpa sungkan ia melahap sebungkus nasi dan es the di tan-gannya. “Heeh, puasa-puasa begini seenaknya saja dia
makan,” gumamku.
Rasa penasaranku semakin menjadi ketika ia tak meng-gubrisnya dan … untuk kedua kalinya saya menelan
ludah menyaksikan pemandangan yang bisa dianggap tidak sopan dilakukan pada saat kebanyakan orang ten-
gah berpuasa.
“mmm …, ibu muslim bukan?” tanyaku ragu-ragu.
“Ya dik, saya muslim …” jawabnya terengah sambil terus mengunyah.
“Tapi kenapa ibu tidak puasa? Ibu tahu kan ini bulan ramadhan. Sebagai muslim seharusnya ibu berpuasa.
Kalau pun tidak berpuasa, setidaknya hormatilah orang yang berpuasa. Jadi ibu jangan seenaknya saja makan
di depan banyak orang yang berpuasa …” deras aliran kata keluar dari mulutku layaknya orang berceramah.
Perempuan berkerudung yang kutaksir berusia di atas empat puluh tahun itu menghentikan kunyahannya dan membiarkan sebagian nasi itu masih menyumpal mulutnya. Sesaat kemudian ia berusaha menelannya sambil memperhatikan wajah
garangku yang sejak tadi menghadap ke arahnya.
“Dua hari pertama puasa kemarin ibu sakit dan tidak bisa narik becak. Jujur saja dik, ibu memang tidak puasa hari ini karena tahu goreng ini makanan pertama ibu
sejak tiga hari ini.” Tanpa memberikan kesempatan ku untuk memotongnya,
“Tak perlu ajari ibu berpuasa, orang-orang seperti kami sudah tak asing lagi dengan puasa.” jelas perempuan itu.
“Maksud ibu?” mataku menerawang menunggu kalimat berikutnya.
“Dua hari pertama puasa, orang-orang berpuasa dengan sahur dan berbuka. Kami berpuasa tanpa sahur dan tanpa berbuka. Kebanyakan orang seperti adik berpuasa hanya sejak subuh hingga maghrib, sedangkan kami kadang harus tetap berpuasa
hingga keesokan harinya …”
“Jadi …” belum sempat kuteruskan kalimatku,
“Orang-orang berpuasa hanya di bulan ramadhan, padahal kami terus berpuasa tanpa peduli bulan ramadhan atau bukan …”
“Ibu sejak siang tadi bingung dik mau makan makanan ini, malu rasanya tidak ber-puasa. Bukannya ibu tidak menghormati orang yang berpuasa, tapi…” kalimatnya
terhenti.
Sungguh. Saya jadi menyesal telah menceramahinya tadi. Tidak semestinya saya bersikap demikian kepadanya. Seharusnya saya bisa melihat lebih ke dalam, betapa
ia pun harus menanggung malu untuk makan di saat orang-orang berpuasa demi mengganjal perut laparnya. Karena jika perutnya tak terganjal mungkin roda becak
ini pun tak kan berputar …
Ah, kini seharusnya saya yang harus merasa malu dengan puasa saya sendiri? Bu-kankah salah satu hikmah puasa adalah kepedulian? Tapi kenapa orang-orang yang
dekat dengan saya nampaknya luput dari perhatian dan kepedulian saya?
RENUNGAN…..!!!