PEDOMAN PELAKSANAAN

INTERNSIP DOKTER

INDONESIA

DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PPSDM KESEHATAN

2009

EDISI 1 2009CETAKAN PERTAMA

BUKU 1Pedoman Pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia

610.69 Katalog Dalam Terbitan. Departemen Kesehatan RI IndP Indonesia. Departemen Kesehatan. BadanPengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya

Manusia Kesehatan

Pedoman Peserta Internsip Dokter Indonesia: Buku 2Jakarta : Departemen Kesehatan RI, 2009

1. Judul I. HEALTH MANPOWER2. PHYSICIANS

SAMBUTAN MENTERI

KESEHATAN

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia‐Nya, Pemerintah melalui Departemen Kesehatan Republik Indonesia telah berhasil menyelesaikan 5 (lima) pedoman yang akan digunakan dalam pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia.

Program Internsip Dokter Indonesia merupakan program baru dalam alur profesi kedokteran di Indonesia dan sudah merupakan ketentuan dan diterapkan di Negara lain sejak berpuluh tahun yang lalu. Program ini berlaku bagi setiap dokter baru yang pada masa pendidikannya menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), sebagai prasyarat untuk registrasi keahliannya di Konsil Kedokteran Indonesia.

Program Internsip Dokter Indonesia pertama akan dilaksanakan di Sumatera Barat pada bulan Februari

tahun 2010,dan untuk pelaksanaannya tersebut dibutuhkan perangkat berupa pedoman untuk pelaksanaan umum, peserta dan pendamping. Pedoman ini telah disusun oleh Tim, yang terdiri dari perwakilan Konsil Kedokteran Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Kolegium Dokter dan Dokter Keluarga Indonesia, dan Tim dari Departemen Kesehatan. Tentunya pedoman ini masih jauh dari sempurna, karenanya pelaksanaan yang pertama ini akan menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan penyesuaian kembali pedoman ini.

Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi‐ tingginya kepada seluruh Tim Penyusun yang telah berdedikasi dalam penyiapan pedoman dan pelaksanaan internsip ini. Harapan saya program ini akan dapat meningkatkan kualitas dokter di Indonesia.

Kepada para peserta dan pendamping internsip dokter yang akan menjalani proses dan menggunakan pedoman‐pedoman ini, saya yakin

para dokter muda mampu meningkatkan keterampilan dan kompetensi sebagai dokter sehingga akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Terima Kasih dan Selamat Bekerja

Jakarta, Nopember 2009Menteri Kesehatan Republik Indonesia

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR. PH

SAMBUTAN

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

Untuk mengikuti perkembangan dalam bidang pendidikan kedokteran di dunia, maka sejak tahun 2005 secara menyeluruh dan bertahap, semua Fakultas

Kedokterandi Indonesia telah menggunakanmetode pembelajaran kurikulum berbasis

kompetensi (KBK).

Berbagai perubahan mendasar terjadi dibandingkan dengan kurikulum inti pendidikan dokter Indonesia (KIPDI) yang sebelumnya menjadi pegangan seperti pendekatan SPICES (Student‐centered, Problem‐ based,

Integrated, Community‐based, Early clinicalexposure, Systematic) menuju the 5 Stars

Doctor (Communicator, Care giver, Decision maker, Manager, Community leader) serta masuknya internsip (pemagangan) sebagai bagian utuh dari seluruh proses pendidikan. Prinsip dari semua itu adalah bahwa seorang dokter lulus karena telah menjalani tahapan pendidikan untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Dengan demikian, Indonesia telah menerapkan standar pendidikan dokter sebagaimana yang disyaratkan oleh WFME (World Federation of

Medical Education) serta WHO (WorldHealth Organization) dan berarti pendidikan

dokter di Indonesia telah memenuhi kesamaan dengan metoda yang berjalan di Negara maju.

Hal yang baru adalah dimulainya program internsip. Kurikulum berbasis kompetensi berisikan tahapan kompetensi yang harus dipenuhi oleh seorang mahasiswa kedokteran. Bila tamat, ia akan memperoleh ijazah dokter namun untuk berpraktik mandiri, ia harus melalui tahapan internsip terlebih dahulu. Internsip adalah proses pemagangan yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan dan pelatihan seorang dokter baru. Pada tahap internsip inilah seorang dokter baru akan bekerja dengan pendampingan untuk menerapkan keseluruhan kompetensi yang telah dicapainya. Oleh karena itu, program internsip membutuhkan sarana yang memadai dan merupakan sarana layanan kesehatan bermutu dan memang ditunjuk menjadi tempat penyelenggaraan program serta dokter yang mendapat penugasan menjadi

pendamping.

Semua kegiatan dokter peserta program internsip akan dicatat, kepadanya akan dilakukan pembimbingan serta pembinaan dan akan mendapatkan tanda selesai melaksanakan program bila telah memenuhi semua syarat dan tahapan yang ditentukan.

Maka, untuk program internsip perlu disiapkan sarana layanan kesehatan (rumah sakit, khususnya) yang memang disiapkan untuk itu, merupakan bagian dari rantai jenjang rujukan layanan kesehatan (vertikal dan horizontal) dengan sarana dan prasarana yang memenuhi syarat serta mutakhir dan memiliki dokter pendamping yang terlatih dalam bidang pendidikan kedoteran serta ditunjuk khusus untuk itu. Dengan kata lain, program internsip perlu didukung dengan kebijakan yang bersifat nasional karena juga merupakan upaya perlindungan masyarakat dengan menghasilkan dokter yang memiliki kompetensi sebagaimana yang telah ditetapkan.

Jakarta, Desember 2009Ketua Konsil Kedokteran

Prof. Menaldi Rasmin, dr, SpP(K)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah

SWT yang telah memberikan ilmu dan kekuatan

kepada kita sehingga penyusunan Pedoman

Pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia ini dapat

terlaksana.

Sejak diberlakukannya kurikulum berbasis kompetensi

(KBK), maka pendidikan dokter minimal lima tahun

dilanjutkan dengan Internsip selama satu tahun di sarana

pelayanan kesehatan. Program Internsip ini sangat penting

agar dokter yang baru lulus menjadi lebih mantap dalam

berpraktik mandiri. Pengalaman yang diperoleh dalam

Internsip ini akan sangat berharga dalam kehidupan

profesional selanjutnya. Karena itu hendaknya peserta

Internsip Dokter Indonesia maanfatkan pelaksanaan

Internsip ini sebaik‐baiknya.

Pedoman Pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia ini

merupakan satu kesatuan dengan Pedoman peserta,

Pedoman Pendamping dan Pedoman Wahana

Internsip Dokter Idonesia. Pedoman

Pelaksana Internsip Dokter Indonesia memuat secara garis

besar kegiatan internsip dokter indonesia, sedang

kegiatan rincinya ada pada masing masing buku

pedoman. Buku pedoman pelaksana internsip dokter

Indonesia kuhususnya ditujukan pada pengelola

kegiatan dan juga untuk pemangku kepentingan

terkait.

Kami sangat berterima kasih pada semua kontributor

penyusunan buku buku pedoman internsip dokter

Indonesia ini, juga kepada

semua Kelompok Kerja Internsip Dokter Indonesia dan

Tim Ad Hoq Internsip Dokter Indonesia yang telah

bekerja keras merancang persiapan Internsip Dokter

Indonesia.

Semoga pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia berhasil

dan berdaya guna dalam melindungi dan meningkatkan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat/ pasien, juga

dalam rangka meningkatkan kualitas profesi dokter di

Indonesia.

Jakarta. Oktober 2009

Kepala Badan PPSDM Kesehatan

dr. Bambang Giatno Rahardjo,MPH

DAFTAR ISI

Sambutan Menteri KesehatanSambutan Ketua Konsil Kedokteran IndonesiaKata PengantarDaftar Isi

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Ruang Lingkup C. Tujuan Internsip

BAB II INTERNSIP DOKTER INDONESIAA. Prinsip Internsip Dokter IndonesiaB. Sasaran Akhir Internsip Dokter IndonesiaC. Waktu Internsip Dokter IndonesiaD. Wahana Internsip Dokter IndonesiaE. Organisasi Internsip Dokter Indonesia

Hal.

BAB III PELAKSANAAN INTERNSIP DOKTER INDONESIAA. Kegiatan Peserta Internsip Dokter

IndonesiaB. Pendampingan Internsip Dokter Indonesia

BAB IV EVALUASI PESERTA INTERNSIP DOKTER INDONESIAA. Kriteria Pencapaian Sasaran InternsipB. Cara EvaluasiC. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi InternsipD. Sanksi

BAB V PENUTUP

DAFTAR

SINGKATANGLOSSARYUCAPAN TERIMA KASIH DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULU

AN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanah Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, seorang dokter yang akan berpraktik di Indonesia harus mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Keharusan registrasi itu berlaku bagi dokter dan dokter gigi. Surat Tanda Registrasi tersebut merupakan bukti tertulis bahwa yang bersangkutan telah dinilai kompeten untuk melaksanakan tugas profesinya sebagai dokter, untuk memperoleh STR, berbagai persyaratan yang perlu dipenuhi antara lain adalah: 1) memiliki ijazah dokter, 2) mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter, 3) memiliki Sertifikat Kompetensi.

Dalam Undang‐Undang RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juga dinyatakan bahwa sertifikat kompetensi (dokter) adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia. Sertifikat Kompetensi dikeluarkan oleh kolegium yang bersangkutan. Sertifikat Kompetensi Dokter Layanan Primer dikeluarkan oleh Kolegium Dokter dan Dokter Keluarga Indonesia. Kolegium Dokter dan Dokter Keluarga Indonesia adalah badan otonom yang dibentuk oleh Ikatan Dokter Indonesia yang merupakan kolegium bagi dokter.

Merujuk kepada Undang‐Undang No 29 th 2004 pasal 27, untuk memberikan kompetensi

kepada dokter dilaksanakan pendidikan dan pelatihan kedokteran sesuai dengan standar

pendidikan profesi kedokteran, untuk itu Kolegium Dokter dan Dokter Keluarga Indonesia merancang Internsip Dokter Indonesia. Penyelenggaraan program internsip dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan bersama dengan pemangku kepentingan (stake holders) terkait. Selama Komite Internsip Dokter Indonesia (KIDI) belum terbentuk maka persiapan pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia dilaksanakan oleh Tim Ad Hoc pelaksana penyiapan Program Internsip Dokter Indonesia yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan) Nomor. HK.02. 04/2/1767.2/09.

Program Internsip Dokter Indonesia merupakan tahap pelatihan keprofesian pra‐registrasi berbasis kompetensi pelayanan primer guna memahirkan kompetensi yang telah mereka capai setelah memperoleh kualifikasi sebagai dokter melalui pendidikan kedokteran dasar. Program

Internsip Dokter Indonesia dilaksanakan di Sarana Pelayanan Kesehatan (Saryankes) yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan disyahkan oleh Komite Internsip Dokter Indonesia Pusat (KIDI Pusat) sebagai wahana Internsip.

Selama menempuhInternsip Dokter Indonesia,peserta didampingi oleh Dokter

Pendamping. Peserta Internsip hanya diijinkan melakukan praktik dokter di Wahana Internsip. Setelah menyelesaikan Program Internsip Dokter Indonesia, para peserta Internsip Dokter Indonesia akan memperoleh Surat Tanda Selesai Internsip (STSI) yang dikeluarkan oleh KIDI Pusat. Untuk memudahkan terlaksananya Program Internsip Dokter Indonesia ini, terdapat 4 pedoman, yaitu:1. Pedoman Pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia2. Pedoman Peserta Internsip Dokter Indonesia3. Pedoman Pendamping Peserta Internsip Dokter Indonesia.4. Pedoman Wahana Internsip Dokter Indonesia

B. RUANG LINGKUP

Pedoman Pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia dan ketiga pedoman lainnya digunakan oleh Penyelenggara Internsip Dokter Indonesia, Peserta, dan Pemangku Kepentingan terkait sebagai acuan pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia.

C. TUJUAN INTERNSIP

1. Tujuan Umum

Memberikan kesempatan kepada dokter baru lulus Program Studi Pendidikan Profesi Dokter berdasarkan Kurikulum BerbasisKompetensi

(KBK) untuk menerapkanserta

mempraktikkan kompetensi yangdiperoleh selama pendidikandalam rangka penyelarasanantara hasil pendidikan dan praktik di

lapangan.

2. Tujuan Khusus

Internsip Dokter Indonesia bertujuanmemberikan

kesempatan kepada dokter baru lulusan Program StudiPendidikan Profesi Dokter berdasarkan KBK, agar mampu:a. Mengintegrasikan pengetahuan,

keterampilan dan sikap yang diperolehselama pendidikandan mengaplikasikannya dalam

pelayanan kesehatan primer.b. Mengembangkan keterampilan teknis, klinis,

pribadi dan profesi yang menjadi dasar praktik kedokteran primer.

c. Memikul tanggung jawab pelayanan pasien/ keluarga/

masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

d. Membuat keputusan profesionaldalam

pelayanan pasien/ keluarga/ masyarakat secara memadai dengan memanfaatkan layanan diagnostik dan konsultasi.

e. Bekerja dalam batas kewenangan hukum dan etika.

f. Berperan serta aktif dalam tim pelayanan kesehatan holistik, terpadu dan paripurna.

g. Menggali harapan dan jenjang karir lanjutan.h. Memperoleh pengalaman dan

mengembangkan strategi dalam menghadapi tuntutan profesi dan pribadi yang

berkaitan dengan fungsinya sebagai praktisi medik perorangan dan

praktisi pelayanankesehatan masyarakat.

i. Membina kolegalitasantara sesama dokterdan kerjasama dengan petugas

pelayanan kesehatan yang lain.

BAB II

INTERNSIP DOKTER INDONESIA

A. PRINSIP INTERNSIP DOKTER INDONESIA

Prinsip Internsip Dokter adalah :1. Dokter mempraktikan standar pelayanan kedokteran

(UKP dan UKM) yang baik, denganmenyadari keterbatasan

kemampuannya, dan memastikan tidak menempatkan pasien/ keluarga/ masyarakat dalam keadaan bahaya.

2. Dokter mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi Kedokteran dan Kesehatan (IPTEKDOKKES) serta selalu meningkatkan keterampilannya dalam UKP dan UKM.

3. Dokter mampu membangun,meningkatkan dan memelihara

hubungan baik dengan pasien/ kolega/ petugas kesehatan yang lain.

4. Dokter dapat bekerjasama secara efektif dengan sejawat dokter dan tenaga kesehatan profesi dan tenaga kesehatan

non profesi serta tenagapendukung/ penunjang kesehatan.

5. Dokter mengembangkan kompetensi sebagai pendidik bagi sejawat, pasien dan keluarga maupun masyarakat.

6. Dokter jujur dan bertindak serta berperilaku berdasarkan kaidah ilmiah, etika dan humanistik.

7. Dokter memelihara kesehatan pribadinya sehingga tidak

membahayakan pasien, sejawatnya dan orang lain.

B. SASARAN AKHIR INTERNSIP DOKTER INDONESIA

Sasaran akhir Internsip disusun berdasarkan prinsip praktik kedokteran, dan berlandaskan pada Standar Kompetensi Dokter (KKI 2006).

Sasaran akhir Internsip adalah menerapkanserta memahirkan kompetensi yang

telah diperoleh selama pendidikan, dalamrangka penyelarasan antara

hasil pendidikan dan praktik di lapangan.Adapun area kompetensi dan

komponen kompetensi meliputi :

Area Komunikasi Efektif1. Berkomunikasi dengan pasien serta anggot

akeluarganya.2. Berkomunikasi dengan

sejawat.3. Berkomunikasi dengan masyarakat.4. Berkomunikasi dengan profesi lain.Area Keterampilan Klinis

1. Memperoleh dan mencatat informasi yang akurat serta penting tentang pasien dan keluarganya.

2. Melakukan prosedur klinik dan laboratorium.3. Melakukan prosedur kedaruratan klinis.

Area Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran1. Menerapkan konsep‐konsep dan prinsip‐

prinsip ilmu biomedik, klinik, perilaku, dan ilmu kesehatan masyarakat sesuai dengan pelayanan kesehatan tingkat primer.

2. Merangkum dari interpretasi anamnesis, pemeriksaan

fisik, uji laboratorium dan prosedur yang sesuai.

3. Menentukan efektivitas suatu tindakan

Area Pengelolaan Masalah Kesehatan1. Mengelola penyakit, keadaan sakit dan

masalah pasien sebagai individu yang utuh, bagian dari keluarga dan masyarakat.

2. Melakukan pencegahan penyakit dan keadaan sakit.3. Melaksanakan pendidikan kesehatan

dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.

4. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan.

5. Mengelola sumber daya manusia serta sarana dan prasarana secara efektif dan efisien dalam pelayanan kesehatan primer

dengan pendekatankedokteran keluarga.

Area Pengelolaan Informasi1. Menggunakan teknologi informasi dan

komunikasi untuk membantu penegakan diagnosis, pemberian terapi, tindakan pencegahan dan promosi kesehatan, serta penjagaan, dan pemantauan status kesehatan pasien/ keluarga/ masyarakat.

2. Memahami manfaat danketerbatasan teknologi informasi.

3. Memanfaatkan informasi kesehatan.

Area Mawas Diri dan Pengembangan Diri1. Menerapkan mawas diri.2. Mempraktikkan belajar sepanjang hayat.3. Mengembangkan pengetahuan baru.

Area Etika, Moral, Medikolegal dan Profesionalisme sertaKeselamatan Pasien/ Keluarga/ Masyarakat1. Memiliki sikap profesional.2. Berperilaku profesional dalam bekerja sama.3. Sebagai anggota tim pelayanankesehatan

yangprofesional.

4. Melakukan praktik kedokterandalam masyarakat multikultural di

Indonesia.5. Memenuhi aspek medikolegal dalam praktik kedokteran.6. Menerapkan keselamatan pasien/ keluarga/

masyarakat dalam praktik kedokteran.

C. WAKTU INTERNSIP DOKTER INDONESIA

Internsip dijalani selama 1 (satu) tahun. Masa

Internsip dapat diperpanjang bila sasaran akhir yang ditentukan belum tercapai. Pada hakekatnya Internsip wajib sesegera mungkin dilaksanakan oleh dokter yang akan melakukan praktik dokter mandiri.

Penundaan pelaksanaanInternsip

dimungkinkan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah lulus dan atau dengan persetujuan KIDI Pusat. Peserta Internsip dapat mengambil cuti sesuai dengan peraturan perundang‐undangan yang berlaku.

D. WAHANA INTERNSIP DOKTER INDONESIA

Pada dasarnya Internsip dilaksanakan di wahana pelayanan kedokteran/ kesehatan primer baik Pemerintah ataupun Swasta yang telah memenuhi syarat sebagai Wahana Internsip. Adapun yang dapat menjadi wahana Internsip adalah:1. Rumah Sakit2. Puskesmas/ Balkesmas dengan atau tanpa perawatan.3. Klinik Layanan Primer lainnya.

Pengelola wahana Internsip tersebut harus menunjukkan komitmen dalam melaksanakan Internsip. Wahana yang digunakan harus memenuhi syarat agar peserta program dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Syarat tersebut adalah memiliki :1. Layanan kedokteran dan kesehatan kepada

masyarakat yang dilakukan setiap hari kerja, layanan kedokteran kedaruratan medik, layanan kesehatan masyarakat.

2. Layanan dengan jumlah pasien paling sedikit 20 orang atau kasus dalam sehari, dengan jenis yang bervariasi, serta ada pada sebaran umur dan sebaran jenis kelamin yang cukup merata.

3. Sarana laboratorium klinik sederhana, serta sarana farmasi yang cukup memadai.

4. Dokter yang bersedia menjadi Pendamping.

E. ORGANISASI INTERNSIP DOKTER INDONESIA

Penyelenggaraan Internsip dilaksanakan oleh KIDI, yang terdiri atas KIDI Pusat dan KIDI Propinsi. KIDI Pusat terdiri atas unsur‐unsur Depkes, Institusi Pendidikan Kedokteran, KDDKI/ IDI Pusat, dan RS Pendidikan. KIDI Propinsi terdiri

atas PemerintahDaerah, Dinas Kesehatan,InstitusiPendidikan Kedokteran, IDI Wilayah, RS Daerah.

Fungsi, Tugas, dan WewenangKomite Internsip Dokter Indonesia mempunyai fungsipengaturan, pengesahan, penetapan, serta pelaksanaan internsip dokter.1. Komite Internsip Dokter Indonesia mempunyai tugas:1.1. melakukan pendataan calon peserta internsip dokter;1.2. menerima pendaftaran calon peserta internsip dokter;1.3. menetapkan calon peserta internsip dokter;1.4. menyeleksi dan menetapkan wahana program internsip;1.5. menyeleksi dan menetapkan tim pendamping di RS dan

Puskesmas;1.6. melatih tim pendamping;1.7. menyusun petunjuk pelaksanaan

program internsip dokter;1.8. menyusun rencana tahunan pelaksanaan internsip;1.9. menyusun anggaran tahunan pelaksanaan internsip;1.10.menyelenggarakan keuangan program internsip dokter;1.11. melaksanakan fungsi sekretariat;1.12.membuatsistem pencatatan dan pelaporan

penyelenggaraan internsip dokter;

1.13. melakukan pembinaan terhadappenyelenggaraan internsip dokter

yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing‐masing.

2. Dalam menjalankan tugas‐tugastersebut Komite

Internsip Dokter Indonesia mempunyai wewenang:

2.1. menetapkan peserta insternsip dokter;

2.2. menunjuk dan mengesahkanwahana program

internsip;2.3. menerbitkan surat tanda kelulusan insternsip dokter;2.4. membuat aturan pelaksanaan internsip dokter;2.5. melakukan pembinaan bersama terhadap

wahana dan pendamping program internsip;2.6. melakukan evaluasi dan membuat

rencana perbaikan terhadap pelaksanaan internsip dokter.

SSTRUKTURTRUKTUR ORGORGAANNIISSAASSII KKIIDDII PPUUSSAATT

KOMITE INTERNSIP DOKTER

INDONESIA (KIDI)

SEKRETARIAT

SIE DATA& INFORMASI SIE PROGRAM

SIE PENDAFTARAN PESERTA

SIE AKREDITASI WAHANA

& PENDAMPING

SUBKOMITE PENDAFTARAN& SERTIFIKASI

SUB KOMITE AKREDITASI

WAHANA

SUB KOMITE AKREDITASI PENDAMPING

SUB KOMITE PEMBINAAN

& PENGAWASAN

SSTTRRUUKKTTURUR OORRGGAANNIISASASSII KIKIDIDI PPRROOPPIINNSISI

KOMITE INTERNSIP

DOKTERTK PROPINSI

SEKRETARIAT

SIE PENDAFTARAN& DISTRIBUSI

PESERTA

SIE MONITORING& EVALUASI

SIE KEUANGAN

SUB KOMITE WAHANA

SUB KOMITE PENDAMPING

BAB III

PELAKSANAAN INTERNSIP DOKTER INDONESIA

A. KEGIATAN PESERTA INTERNSIPDOKTER INDONESIA

Melakukan layanan primer dengan pendekatan kedokteran keluarga pada pasien secara profesional yang meliputi kasus medik dan bedah, kedaruratan dan kejiwaan baik pada anak, dewasa dan usia lanjut, pada keluarga maupun pada masyarakat secara holistik, terpadu dan paripurna.1. Melakukan konsultasi dan rujukan.2. Melakukan kegiatan ilmiah medik dan non

medik yang terkait dengan pendekatan kedokteran dan keluarga.

B. PENDAMPINGAN INTERNSIP DOKTER INDONESIA

Setiap peserta Internsip mendapat pendampingan dari seorang dokter yang memenuhi kriteria Pendamping sebagai berikut:1. Bersedia menjadi Pendamping Internsip.2. Dokter yang masih praktik aktif

minimum 2 tahun dengan rekam jejak yang baik.

3. Memiliki Surat Izin Praktik yang masih berlaku.4. Telah mengikuti pelatihan menjadi Pendamping.

Kegiatan pendampingan Internsip antara lain meliputi:1. Supervisi layanan medik guna

meningkatkanpengalaman Peserta.

2. Mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan Peserta.3. Membantu pengembangan profesionalisme Peserta.4. Memberi umpan balik positif dan

konstruktif kepada Peserta untuk memastikan pencapaian dan tujuan

internsip.

Seorang Pendamping dapat mendampingi 5‐10 Peserta Internsip pada waktu yang bersamaan. Pendamping akan memperoleh Sertifikat Pendamping yang mempunyai nilai SKP IDI (1 SKP per orang per bulan) dan dapat digunakan dalam proses

resertifikasi oleh Kolegiumterkait. Pendamping tidak bertanggung

jawab terhadap tindakan keprofesian yang dilakukan oleh Peserta internsip.

BAB IV

EVALUASI

PESERTA

INTERNSIP DOKTER INDONESIA

A. KRITERIA PENCAPAIAN SASARAN

a. Mengelola kasus Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masayarakat (UKM) dengan jumlah dan jenis yang cukup, dengan sebaran imbang. Adapun kode kegiatan untuk UKP dan UKM adalah:

A. Kasus Medik

B. Kasus Bedah

C. Kasus Kegawat daruratanD. Kasus KejiwaanE. Kesehatan

masyarakat

a. Dalam masa satu tahun, peserta internsip secara keseluruhan telah

menanganisekurang‐ kurangnya 400

kasus.b. Berdasarkan

umur:Bayi – anak 25‐40%Dewasa (15‐60 th) 40‐60% Lansia (>60 th) 15‐25%

c. Berdasarkan jenis kelamin, kasus laki‐laki dan perempuan 50% + 10%

d. Berdasarkan kelompok:Medik 50‐60% Bedah 40‐50% Kegawat‐daruratan 5‐20% Kejiwaan 1‐ 5%

e. Upaya Kesehatan masyarakat (UKM) dengan

kode kegiatan:

E.1. Pencegahan danpenanggulangan penyakit

menular/ tidak menular

E.2. Pencegahan dan penanggulangan gizi burukE.3. Sanitasi lingkungan (tempat

tinggal, makanan dan minuman,

pelayanan umum)E.4. Promosi kesehatan

E.5. Manajemen Puskesmas E.6. Manajemen bencana E.7. Manajemen kasus(semua poin dilakukan minimal 1x)

f. Semua data tersebut dicatat dalam buku log peserta internsip, paling sedikit setiap 3 bulan dilaporkan kepada dan ditandatangani oleh dokter Pendamping.

b. Selama Internsip peserta membuat dan menyajikan sekurang‐kurangnya 5 laporan kasus dalam pertemuan klinik, yaitu 1 kasus masalah etik, 3 kasus menarik (medik, bedah dan kegawatdaruratan), dan 1 kasus kematian beserta data keluarganya. Dalam laporan kasus tersebut harus dinilai aspek kognitif, sikap dan perilaku dari peserta Internsip. Pelaporan kasus menggunakan format portofolio.

c. Melaksanakan kelima prinsip programkedokteranpencegahan dalam mengelola masalah kesehatan pada individu, keluarga,

ataupun masyarakatsecara komprehensif, holistik,

berkesinambungan, koordinatif, dan kolaboratif dalam konteks pelayanan kesehatan tingkat primer setidaknya 1 kasus per minggu.

B. CARA EVALUASI

Pada akhir penugasan, Pendamping melakukan evaluasi pencapaian tujuan program Internsip. Peserta internsip yang telah

menyelesaikan seluruh progamInternsip akan mendapatkan Surat

Laporan Pelaksanaan Internsip (SLPI) sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Tanda Selesai Internsip (STSI) oleh Komite Internsip Dokter Indonesia (KIDI) Pusat.

Asesmen Peserta Internsip didasarkan atas pencapaian tujuan Internsip yang sesuai dengan standar kemahiran kompetensi profesi layanan primer.1. Peserta internsip mendapat umpan balik secara teratur,

baik dari Pendamping maupun dari tenaga kesehatan lain dalam bentuk pengamatan langsung maupun tidak langsung.

2. Format asesmen menggunakan antara lain Buku Log dan Portofolio untuk kasus‐kasus yang akan memberikan manfaat bagi peserta internsip. Buku Log berisi catatan harian dari waktu ke waktu yang menggambarkan kegiatan dan

tugas‐tugasyang perlu dantelah dilaksanakan pesertainternsip selama mengikuti

Internsip. Portofolio berisi uraian lengkap dari kegiatan yang dianggap peserta internsip dapat mencerminkan perkembangan profesionalisme sebagai seorang dokter, (misalnya kasus‐kasus menarik) yang disertai umpan balik dari Pendamping. Portofolio dibuat rangkap dua, untuk pendamping dan arsip peserta.

C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASIƒ Bagi Peserta Internsip yang memenuhi

ketentuan penyelesaian, KIDI Pusat menerbitkan STSI. STSI diterbitkan berdasarkan rekomendasi KIDI Provinsi dalam bentuk SLPI. SLPI diterbitkan berdasarkan rekomendasi Pendamping dan pimpinan wahana ke KIDI Provinsi.

ƒ Pimpinan wahana mengadakan rapat evaluasi dengan

para pemdamping yang hasilnya disampaikan olehPimpinan Wahana ke KIDI Provinsi dengan melampirkan berkas kelengkapannya.

ƒ Bagi Peserta Internsip yang tidak memenuhi ketentuan

penyelesaian harus memperpanjang sesuai denganketentuan yang berlaku.

D. SANKSI

Apabila terjadi pelanggaran etik dan disiplin selama mengikuti Internsip, Peserta akan dikenai sanksi sesuai dengan norma

etik profesi dan disiplin. Sanksi etik dan disiplin dapat berupa :1. Sanksi etik sebagai dokter mengacu kepada Kode Etik

Kedokteran.2. Sanksi disiplin sebagai dokter mengacu kepada Buku

Penerapan Disiplin dari MKDKI.3. Sanksi disiplin sebagai peserta internsip

mengacu pada buku pedoman penjatuhan sanksi.

Sanksi Pelanggaran hukum mengacu pada prosedur dan keputusan hukum. Selama proses penyidikan, maka Peserta Internsip ditunda

pelaksanaannya sampaimempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB V PENUTU

P

Pedoman Pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia ini disusun guna memenuhi filosofi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun2004 tentang Praktik Kedokteran sehingga harus digunakan sebagaiacuan dalam melaksanakan Internsip Dokter di seluruh Indonesia.

Diharapkan setelah menyelesaikan Internsip Dokter Indonesia, dokter menerapkan profesionalisme dan standar profesi.

Pedoman Pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia ini perlu ditinjau ulang dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan perkembangan dan kemajuan IPTEKDOKKES.

DAFTAR SINGKATAN

No Singkatan Pengertian

1 AIPKI Asosiasi Institusi Pendidikan KedokteranIndonesia2 BALKESMAS Balai Kesehatan Masyarakat

3 EKG Elektro Kardio Gram

4 IDI Ikatan Dokter Indonesia

5 IPTEKDOKKES Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran dan Kesehatan

6 KBK Kurikulum Berbasis Kompetensi

7 KDDKI Kolegium Dokter dan Dokter KeluargaIndonesia8 KIDI Komite Internsip Dokter Indonesia

9 KKI Konsil Kedokteran Indonesia

10 MKDKI Majelis Kehormatan Dokter KeluargaIndonesia

11 PUSKESMAS Pusat Kesehatan Masyarakat

12 RS Rumah Sakit

13 SARYANKES Sarana Pelayanan Kesehatan

14 SDM Sumber Daya Manusia

15 SKP Satuan Kredit Poin

16 STR Surat Tanda Registrasi

17 STSI Surat Tanda Selesai Internsip

18 SLPI Surat Laporan Pelaksanaan Internsip

19 UKP Upaya Kesehatan Perorangan

20 UKM Upaya Kesehatan Masyarakat

GLOSSARY

NoIstilah Pengertian

1 AIPKI Suatu lembaga yang dibentuk oleh para dekan fakultas kedokteran yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin kualitas pendidikan kedokteran yang diselenggarakan oleh

2 Dokter Dokter lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai3 IDI Organisasi profesi untuk dokter

4 KBK Kurikulum yang menitik ‐beratkan kepada kompetensi dokter sesuai dengan standar kompetensi dokter yang di tetapkan oleh KKI.

5 KDDKI Badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing‐masing disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut6 KIDI Pusat Institusi/ lembaga yang di tetapkan dengan kep menkes dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program internsip7 KIDI Provinsi Institusi/ lembaga yang diangkat dan bertanggung jawab terhadap KIDI Pusat dengan tugas menyelenggarakan program internsip8 KKI Suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran

Gigi.

9 Kolegium badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing‐masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.10 Kompetensi

doktermenjalankan praktik kedokteran sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.11 Layanan primer Pelayanan medik dasar yang merupakan kompetensi dokter umum12 MKDKI Lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dan menetapkan sanksi13 Pasien Setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau 14 Pendamping

InternsipDokter yang telah memiliki kriteria sebagai pendamping internsip

15 Peserta Internsip

Dokter peserta program internsip yang telah lulus dari Fakultas Kedokteran yang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi (KBK)16 Praktik Layanan medik yang diberikan seorang dokter kepada pasien sesuai dengan kompetensinya

17 PraktikKedokteran

Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.18 Program

InternsipDokter Indonesia

Program pelatihan keprofesian pra‐registrasi berbasis kompetensi pelayanan primer guna memahirkan kompetensi yang telah mereka

capai setelah memperoleh kualifikasi sebagai dokter melalui pendidikan kedokteran dasar19 Registrasi Pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hokum untuk melakukan tindakan 20 SARYANKES Tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang digunakan untuk praktik kedokteran adtau kedokteran gigi21 Sertifikat

Kompetensi Dokter

Surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi22 SK Pendamping

InternsipSurat keputusan yang diterbitkan oleh KIDI Pusat yang diberikan kepada seorang dokter yang telah memenuhi syarat sebagai pendamping internsip dokter23 SLPI Surat yang ditandatangani oleh Pendamping dan Pimpinan Wahana Internsip sebagai bukti bahwa peserta telah menyelesaikan Program Internsip24 STR Internsip Bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter yang telah diregistrasi untuk mengikuti kegiatan internsip25 STSI Surat yang dikeluarkan oleh pimpinan saryankes yang menyatakan bahwa sudah menyelesaikan program internsip26 Sumpah/ Janji

DokterSumpah yang dibacakan oleh seseorangyang akan menjalani profesi dokter Indonesia secara resmi27 Surat Ijin

PraktikBukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan

28 UKP Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memlihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.

29 UKM Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di

30 Wahana Sarana pelayanan kesehatan yang menjadi tempat pelaksanaan program internsip yang telah memenuhi kriteria sebagai wahana internsip31 Stakeholders Semua pihak, organisasi maupun perorangan yang peduli dan atau terlibat terhadap suatu usaha.

UCAPAN TERIMAKASIH

DepartemenKesehatan RI menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi‐

tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, dimulai dari usulan darf pertama hingga diterbitkannya Pedoman Internsip Dokter Indonesia ini.

A. Kelompok Kerja Program Internsip Dokter Indonesia

Sesuai dengan Kepmenkes Nomor 993/MENKES/SK/X/2008

1. Sekretaris Jenderal Depkes RI2. Dirjend. Bina Pelayanan Medik Depkes RI3. Dirjend. Bina Kesehatan Masyarakat Depkes RI4. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia5. Ketua Umum PB IDI6. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI7. Kabid Pemberdayaan Puspronakes LN, Badan

PPSDMK8. Kabid Perencanaan dan Sumberdaya Pusdiknakes

BadanPPSDMK

9. Sekretaris Badan PPSDMK10. Kepala Pusdiknakes, Badan PPSDMK11. Kepala Puspronakes LN, Badan PPSDMK12. Ketua Elect PB IDI13. Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia14. Kepala Biro Kepegawaian, Depkes RI15. Kepala Pusdiknakes, Badan PPSDMK16. Kepala Bidang Bin‐Bang Pradokyan Primer dan Doga17. drg. Ninin Setianingsih, MM (Kepala Bagian Program dan

Informasi, Ditjen Bina Yanmedik)

18. drg. Marliana Purba, MM (Biro Kepegawaian, Depkes RI)19. Syamsul Bahri SKM, M.Kes (Kepala Bagian Program dan

Informasi, Set. Badan PPSDMK)

20. Minarto, SKM, M.Kes (Sekretariat KKI)21. Netty T. Pakpahan (Biro Hukum dan Organisasi, Depkes RI)

22. Ketua Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran Indonesia23. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Depkes RI24. Wakil Ketua MKDKI25. Kabag Hukormas Badan PPSDMK26. Kabag Penyusunan Peraturan Biro Hukor Depkes RI27. Kabag Hukormas Ditjen Yanmedik Depkes RI28. Kabag Hukormas Ditjen Binkesmas, Depkes RI29. Kabag Pelayanan Hukum Sekretariat KKI30. Sek. Kolegium Dokter dan Dokter Keluarga31. Biro Hukum PB IDI32. Ketua Kolgeium DDKI PB IDI33. Kepala Pusdiklat SDMK, Badan PPSDMK34. Ketua PDKI PB IDI35. Ketua Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran Indonesia36. Ketua Divisi Registrasi Kosil Kedokteran Indonesia37. Kabag Kepegawaian dan TU Set. Badan PPSDMK38. Kabid Perencanaan dan Informasi Pusrengun SDM

Kesehatan, Badan PPSDMK39. Kabag Umum dan Kepegawaian Set. Ditjen Bina Yanmedik40. Kabag Program dan Informasi, Ditjen Binkesmas Depkes RI41. Ketua BP2KB PB IDI42. Kabid Perencanaan dan Program Puspronakes LN Badan

PPSDMK43. Kasubag Perencanaan Pegawai Biro Kepegawaian, Depkes RI44. Kepala Pusrengun SDM Kesehatan, Badan PPSDMK45. Ses Ditjen Bina Yanmedik, Depkes RI46. Kabid Distribusi dan Kemandirian Pusrengun SDM

Kesehatan, Badan PPSDMK47. Kabag Tata Laksana Keuangan, Biro Keuangan dan

Perlengkapan, Depkes RI48. Kabag Keuangan dan Perlengkapan Set. Badan PPSDMK49. Kasubdit Bina Yanmed RSU Pendidikan, Ditjen Bina Yanmed

Depkes RI50. Kabag Program dan Informasi, Ditjen Binkesmas Depkes RI51. Ketua Komisi Internsip Kolegium DDKI PB IDI52. Kabag Administrasi Umum dan Sekretariat KKI53. Kabag Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian, Depkes RI54. Kabid Kendali Mutu Pusdiklat SDMK, Badan PPSDM Kesehatan

B. TIM AD HOC

Sesuai dengan SK Kepala Badan PPSDM Kesehatan NomorHK.02.04/2/1767.2/09

1. dr. Bambang Giatno Rahardjo, MPH (Kepala Badan PPSDM Kesehatan)

2. Zulkarnain Kasim, SKM, MBA (Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan)

3. Drs. Abdurrahman, MPH (Kepala Pusrengun SDM Kesehatan

Badan PPSDMK)4. dr. Setiawan Soeparan, MPH (Kepala Pusdiknakes Badan

PPSDMK)5. dr. Ida Bagus Indra Gautama (Kepala Pusdiklat SDM Kesehatan,

Badan PPSDMK)6. dr. Asjikin Iman H. Dachlan, MHA (Kepala

Puspronakes LN, Badan PPSDMK)7. dr. Budi Sampurna, SH, DFM, Sp.F(K) (Kepala Biro Hukum dan

Organisasi Depkes RI)8. Prof. DR. Mulyohadi Ali, dr (Konsil Kedokteran Indonesia)9. dr. Djauhari Widjajakusumah, PFK (Kolegium Dokter dan Dokter

Keluarga Indonesia)10. drg. Judianto, MPH (Kepala Bidang Pemberdayaan, Puspronakes

LN, Badan PPSDMK)11. dr. Rini Rachmawati, MARS (Kepala Bidang Evaluasi dan

Pemantauan Puspronakes LN, Badan PPSDMK)12. Ir. Herwanti Bahar, MSc (Kepala Bidang Evaluasi dan

Pemantauan Puspronakes LN, Badan PPSDMK)13. Jenny Songkilawang, SKM (Kasubbid Profesi, Puspronakes LN)14. drg. Helmawaty Hamid, MPd (Kasubbid TKKI

dan TKKA, Puspronakes LN)15. Prof. Dr. Hj. Qomariyah, MS, PKK, AIFM16. dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes17. dr. Bernard SM. Hutabarat, PAK

18. Prof. DR. Soeharto, dr, MSc, MPdK, SpPD KPTI19. dr. Titi Savitri20. Ira Heriawati, SKp21. dr. Yulherina22. dr. Tom Surjadi, MPH23. dr. Siti Pariani24. Prof. Dr. Nancy Margarita Rehatta, dr., Sp.An.KIC, KNA25. Dr. Ova Amelia, dr. SpOG, M.Med26. A. Syahroni, S.Sos, MPd27. Hani Annadoroh, Amd. Keb28. dr. Sugito Wonodirekso, MS, PKK, PHK29. dr. Riyani Wikaningrum, DMM, MSc30. DR. Respati S. Drajat, dr. SpOT31. DR. Basuki B. Purnomo, dr. SpU32. drg. Widyawati, MQIH33. Muflihati, S.Kep, Ners34. Dorce Tandung, S.Sos, Msi35. Asril Rusli, SH, MH36. Burlian SH, M.Kes37. drg. Astuty, MARS38. Netty T. Pakpahan, SH, MH39. Uud Cahyono, SH40. Dra. Farida Uli Siahaan, Apt41. Dewi Suci Mahayati M, SSt42. JB. Soekirno43. Wasiyati Djuremi, SKM44. Rr. Kristanti Endah WW, SKM45. Yenni Sulistyowati, SP

C. LAIN‐LAIN1) dr. H. Nur Abadi, MM, Msi (Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah)2) Lenny Agustaria Banjarnahor, SSt3) drg. Ni Ketut Widyaningsih4) Hadi Suprayogi, SH5) Untung Hermino6) Agus Purnomo Kartiko

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2004). Sistem KesehatanNasional, Jakarta: Departemen Kesehatan

Departemen Kesehatan Republik Indonesia; Undang‐Undang RepublikIndonesia Nomor 29 tahun 2004: Praktik Kedokteran: Jakarta 2004

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia (2002). SK. Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi, Jakarta; Depdiknas

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia; Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta 2003

Konsil Kedokteran Indonesia (2006); Peraturan Konsil KedokteranIndonesia Nomor 1 tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi

Konsil Kedokteran Indonesia (2006); SK. Konsil Kedokteran IndonesiaNomor 20/KKI/KEP/IX/2006 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter

Konsil Kedokteran Indonesia (2006); SK. Konsil Kedokteran IndonesiaNomor 21A/KKI/KEP/IX/2006 tentang Standar Kompetensi Dokter

A Premier on Family Medicine Pratice, Goh Lee Gan, Azrul Azwar, SugitoWonodirekso, Singapore International Foundation, 2004

Education and Professional Development dalam : Improvving Health System: The Contribution of Family

Medicine, Boelen C, Hag C, Hunt VRivo M, Shahady E.Eds, Best Printing Company, Singapore2002

Teaching Family Medicine dalam A Premier on Family Medicine PraticeEd.1, Onion Design Pte Ltd, Singapore 2004