BUKU – III KOMPUTER - ndaru.net · Surat Tanda Terima Dokumen. Daftar Isian/Form Isian Daftar Isian adalah Buku berupa daftar atau Formulir Isian yang dipergunakan untuk pencatatan

SSTTAANNDDAARR PPRROOSSEEDDUURR OOPPEERRAASSII PPEENNGGAATTUURRAANN DDAANN PPEELLAAYYAANNAANN ((SSPPOOPPPP))

BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA

BBUUKKUU –– IIIIII KKOOMMPPUUTTEERR

BBAADDAANN PPEERRTTAANNAAHHAANN NNAASSIIOONNAALL TTAAHHUUNN 22000055

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR : 1 TAHUN 2005

TENTANG

STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN

DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BBUUKKUU –– IIIIII PELAYANAN HAK HAK ATAS TANAH

(SPOPP-2.00-KOMPUTER)

BBAADDAANN PPEERRTTAANNAAHHAANN NNAASSIIOONNAALL TTAAHHUUNN 22000055

ii

DAFTAR ISI No. Kode Jenis Kegiatan Halaman

1. Daftar isi ……………………………………………………………………………………………...………………… ii

2. Arti simbol ……………………………………………………………………………………………………………… vi

3. Istilah dalam uraian kegiatan atau bagan alir …………………………………………………….......................... vii

4. Cara menghitung jumlah waktu pelayanan ………………………………………………………………………… viii

5. Prosedur kombinasi pelayanan pengukuran dan pendaftaran Hak Atas Tanah ………………………………. ix

6. Matrik kombinasi prosedur …………………………………………………………………………………………… x

7. SPOPP-2.01-KPK Hak Milik, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Bagi Perorangan, Badan Hukum Swasta Dan Lembaga

Sosial Keagamaan …………………………………………………………………………………………………….

1

8. SPOPP-2.02-KPK Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Dan Hak Pengelolaan Bagi Instansi Pemerintah, Pemerintah

Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota, BUMN, BUMD, PT. Persero Dan Badan Otorita ............

10

9. SPOPP-2.03-KPK Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Di Atas Hak Pengelolaan ………...………………………………………. 16

10. SPOPP-2.04-KPK Perpanjangan Dan Pembaharuan Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai ………………………………………. 21

11. SPOPP-2.05-KPK Perpanjangan Jangka Waktu Pendaftaran Hak Pengelolaan ……………………………………………............ 25

12. SPOPP-2.06-KPK Perpanjangan Jangka Waktu Pembayaran Uang Pemasukan Ke Negara Dan Pendaftaran Hak Atas

Tanah .............................................................................................................................................................

29

13. SPOPP-2.07-KPK Ijin Peralihan Hak Atas Tanah .................................................................................................................... .. 34

14. SPOPP-2.08-KPK Pembatalan Hak Atas Tanah ...................................................................................................................... .. 40

iii

iv

ISTILAH DALAM URAIAN KEGIATAN ATAU BAGAN ALIR Dokumen A

Dokumen A adalah berkas permohonan dari pemohon. Dokumen A+B

Dokumen A+B adalah berkas permohonan dari pemohon dan dokumen yang dihasilkan oleh suatu proses (kantor) digabung menjadi satu kesatuan dalam berkas permohonan, contoh: berkas permohonan di dalamnya terdapat Surat Perintah Setor, Kuitansi/DI.306 dan Surat Tanda Terima Dokumen.

Daftar Isian/Form Isian Daftar Isian adalah Buku berupa daftar atau Formulir Isian yang dipergunakan untuk pencatatan adanya suatu kegiatan pelayanan pertanahan dan produk pertanahan. Contoh DI.301, DI.302, DI.303, FI.401, FI.404 dan sebagainya.

SPS/Surat Perintah Setor

SPS adalah Surat yang diberikan oleh Petugas Loket kepada pemohon sehubungan dengan adanya permohonan pelayanan pertanahan dan biaya yang harus dibayar oleh pemohon.

STTD/Surat Tanda Terima Dokumen

STTD adalah Surat yang diberikan oleh Petugas Loket kepada pemohon sehubungan dengan berkas/dokumen permohonan pelayanan pertanahan yang bersangkutan diterima oleh Petugas Loket.

BRPP/Buku Registrasi Pelayanan Pertanahan

BRPP adalah Buku untuk mencatat adanya permohonan pelayanan pertanahan. Buku ini dipergunakan dalam manajemen pelayanan pertanahan dengan komputer. Contoh: Nomor Berkas.

Petugas Loket I (Informasi), II (Pelayanan Teknis), III (Bendahara), dan IV (Penyerahan Produk)

Adalah orang yang professional dan menguasai pelayanan pertanahan sesuai dengan bidang dan jenis pelayanan yang dapat diparalel sesuai dengan kebutuhan.

Petugas Arsip Adalah orang yang bertugas mengelola arsip dokumen sesuai dengan bidang dan jenis pelayanan

v

CARA MENGHITUNG JUMLAH WAKTU PELAYANAN (Contoh: PELAYANAN PENGUKURAN)

No. Jumlah Permohonan Jumlah Sisa Hari Kerja

Tambahan Hari Kerja Akhir

Rata-Rata Petugas Ukur Pekerjaan Hari Kerja

A B C D E F G 1 10 12 -2 15 0 15 2 12 12 0 15 0 15 3 20 12 8 15 1 16 4 30 12 18 15 2 17 5 40 12 28 15 3 18 6 50 12 38 15 4 19 7 60 12 48 15 4 19 8 70 12 58 15 5 20 9 80 12 68 15 6 21 10 90 12 78 15 7 22 11 100 12 88 15 8 23 12 110 12 98 15 9 24 13 120 12 108 15 9 24 14 130 12 118 15 10 25 Asumsi 15 140 12 128 15 11 26 16 150 12 138 15 12 27 1 Kinerja Petugas Ukur adalah satu

berkas permohonan pengukuran per hari.

17 160 12 148 15 13 28 18 170 12 158 15 14 29 19 180 12 168 15 14 29 20 190 12 178 15 15 30 2 Hari Kerja kolom E adalah jumlah

waktu penyelesaian permohonan pengukuran yang ditetapkan dalam SPOPP

21 200 12 188 15 16 31

Perhitungan Jumlah Waktu Pelayanan Pertanahan Kegiatan Pengukuran

1 Rata-rata jumlah permohonan perhari (kolom B) diperoleh dari jumlah rata-rata permohonan per hari tahun sebelumnya 2 Petugas Ukur (kolom C) adalah jumlah Petugas Ukur di Kantor Pertanahan 3 Sisa Pekerjaan (kolom D) adalah selisih antara permohonan rata-rata per hari dengan jumlah petugas ukur (kolom B - kolom C) 4 Tambahan hari kerja (kolom F) adalah jumlah sisa perkejaan dibagi jumlah petugas ukur (kolom D / kolom C) 5 Hari Kerja Akhir (kolom G) adalah jumlah hari kerja dengan Tambahan Hari Kerja (kolom E + kolom F)

vi

PROSEDUR KOMBINASI PELAYANAN PENGUKURAN DAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH Prosedur kombinasi merupakan beberapa jenis permohonan yang digabung menjadi satu pelayanan, misalnya permohonan pendaftaran pertama kali, jual beli hibah, warisan dan lain-lain. 1. Terdapat 132 (seratus tigapuluh dua) prosedur kombinasi dua permohonan yang dapat dan boleh dilaksanakan sebagaimana tertuang di dalam matriks 2. a. Cara membaca dibaca dahulu baris, kemudian baru kolom

b. Walaupun kombinasi P1 + P3 diperbolehkan, tidak berarti kombinasi P3 + P1 diperbolehkan c. Saat mengkombinasikan harus dilihat dalam setiap 2 kelompok kombinasi untuk dicocokkan ke dalam Matrix di atas. Kombinasi beberapa prosedur pelayanan diperbolehkan jika tidak ada satu atau beberapa kombinasi yang dilarang atau tidak diperbolehkan

Contoh : - P1 + P3 + P4 Dilihat ke dalam Matrix dengan cara P1 + P3 = Boleh, lalu P3 + P4 = Boleh, namun P1 + P4 = Boleh, maka

kombinasi ini Diperbolehkan. - P1 + P11 + P12 Lihat dalam Matrix dengan kelompok (P1 + P11 = Tidak Boleh), (P11 + P12 = Tidak Boleh), (P1 + P12 = Tidak

Boleh), maka kombinasi ini Tidak Diperbolehkan.

3. Waktu penyelesaian prosedur kombinasi adalah: Contoh: Jual beli + pembebanan hak = 7 + 7 sehingga kalau dihitung secara linear maka jumlah hari penyelesaian permohonan ini = 14 hari; sedangkan dengan ketentuan dengan rumus tersebut menjadi : 7 + (3 x2) = 13 hari;

4. Kewajiban pemohon berkenaan dengan persyaratan administasi dan biaya tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 5. Kekurangan persyaratan pembayaran kewajiban pemohon menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Waktu prosedur kombinasi = Waktu terlama (dari satu prosedur yang dikombinasikan) + 3 (n)

n = jumlah kombinasi

vii

MATRIK KOMBINASI PROSEDUR K O L O M (dibaca kedua) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Prosedur Pelayanan

Pen

dafta

ran

Per

tam

a K

ali

Jual

Bel

i

Hib

ah

War

isan

Pem

bagi

an H

ak

Tuka

r Men

ukar

Pera

lihan

Kar

ena

Lela

ng

Wak

af

Pem

ecah

an H

ak

Peng

gabu

ngan

Hak

Peni

ngka

tan

Hak

Penu

runa

n H

ak

Hak

Tan

ggun

gan

Roy

a

Sita

Jam

inan

Gan

ti Bl

anko

Ser

tifik

at P

engg

anti

Gan

ti N

ama

Pem

isah

an T

ak S

empu

rna

Perp

anja

ngan

Hak

B A

R I

S (d

ibac

a pe

rtam

a)

1 Pendaftaran Pertama Kali X √ √ √ √ X X √ X X X X √ X X X X X X X 2 Jual Beli X X X √ X X X X √ √ √ √ X X X √ X √ X √ 3 Hibah X X X √ X X X X √ √ √ √ X X X √ X √ X √ 4 Warisan X √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ X √ 5 Pembagian Hak X X X √ X X X X √ √ √ √ X X X √ √ √ X √ 6 Tukar Menukar X X X √ X X X X √ √ √ √ X X X √ √ √ X √ 7 Peralihan Karena Lelang X X X √ X X X X √ √ √ √ X X X √ √ √ X √ 8 Wakaf X X X X X X X X X X X X X X X √ √ √ X X X = Tidak Boleh 9 Pemecahan Hak X √ √ √ √ X X X X X √ √ X X X X √ √ X √

√ = Diperbolehkan 10 Penggabungan Hak X X X X X X X X √ X √ √ X X X X X √ X √ 11 Peningkatan Hak X X X X X X X X √ √ X X X X X √ X √ X X 12 Penurunan Hak X X X X X X X X √ √ X X X X X √ X √ X X 13 Hak Tanggungan X X X X X X X X X X X X X X X √ X X X X Waktu: Waktu terlama + 3 n 14 Roya X X X √ X X √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ X n = jumlah kombinasi 15 Sita Jaminan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X √ 16 Ganti Blanko X √ √ √ √ √ X X X X X X X √ X X X √ √ X 17 Sertifikat Pengganti X X X X X X X X X X X X X X X X X X X √ 18 Ganti Nama X X X √ X X X X X √ √ √ X X X √ X X X √ 19 Pemisahan Tak Sempurna X √ √ √ √ X X √ X X X X X X X X X X X √ 20 Perpanjangan Hak X X X √ X X X X X X √ √ √ √ X √ X √ X X

1

SPOPP-2.01-KPK

KETERANGANWAKTUPERSYARATAN BIAYADASAR HUKUM

38 hariKETERANGAN MENGENAI PEMOHON :

Fotocopy identitas pemohon atau kuasanya (KTP, Surat Keterangan Domisili, dan SIM) yang telah ditunjukkan aslinya dihadapan Kasubag Tata Usaha/Petugas yang ditunjuk dari Kantor Perta-nahan Kabupaten/Kota.

KETERANGAN MENGENAI DATA FISIK :

Kutipan Peta Bidang/Surat Ukur.

KETERANGAN MENGENAI DATA YURIDIS :

a. UNTUK TANAH YANG BERASAL DARI TANAH HAK/TELAH TERDAFTAR/TELAH BERSERTIPIKAT

Foto copy Sertipikat yang dilegalisir oleh Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Bukti perolehan atas tanah (jual beli/ pelepasan hak, hibah, tukar-menukar, surat keterangan waris, akte pembagian hak bersama, lelang, wasiat, putusan peng-adilan dan lain-lain).

b. UNTUK TANAH YANG BERASAL DARI TANAH NEGARA (belum pernah dilekati suatu hak )

Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat yang isinya bukan tanah adat (yasan), tidak masuk dalam buku c desa atau dalam peta kretek/peta rincikan desa (untuk P. Jawa dan daerah lain yang terdapat catatan yang lengkap tentang tanah adat/yasan).Riwayat tanah/bukti perolehan tanah (hubungan hukum sebagai alas hak) dari hunian / garapan terdahulu.Surat Pernyataan Penguasaan Fisik oleh pemohon yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di kertas bermaterai secukup, yang isinya menyatakan tanah yang dimohon dikuasai secara fisik dan tidak dalam keadaan sengketa, apabila terdapat gugatan dari pihak lain menjadi tanggung jawab pemohon.

1. UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) 2. UU No. 21 Tahun 1997 jis No. 20 Tahun 2000 (BPHTB) 3. PP No. 28 Tahun 1977 (Wakaf) 4. PP No. 24 Tahun 1997 (Pendaftaran Tanah) 5. Keppres no. 56 Tahun 1996 6. Permendagri 6 Tahun 1977 (PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 (Perla PP No. 24/1997) 7. INMNA/KBPN No. 3 Tahun 1998 (Pelayanan) 8. PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1999 (Kewenangan pemberian hak) 9. PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999 (Tata cara pemberian hak atas tanah)10. Keppres No. 32 Tahun 197911. SE KBPN tanggal 27-8-1991, No. 630.1-278212. Surat KBPN tanggal 23-4-2004 No. 500- 1026-DI13. Surat KBPN tanggal 23-4-2004, No. 500-102014. PMDN No. 3 Tahun 197915. PP No. 224 Tahun 1961 dan Kep Bersama Mentanag dan Mendagri No. SK 40/ Ka/ 1961 dan DD. 18/I/ 3216. Surat Depag No. Ka. 18/40/9 tanggal 16-4-196417. Kepmenag/KBPN No. 11/199718. Keputusan Bersama Menag dan Mendagri No. 30/Depag/65 dan 11/DDN/6519. Surat Menag, No. DHK/27/24, tanggal 18-5-196520. Kepmendagri No. 11 Tahun 200121. Keppres 42 Tahun 2002 dan SK Menkeu RI No. 350/KMK/03/199422. UU No. 19 Tahun 200323. PP No. 41 Tahun 200324. SK Menkeu No. 89/KMK.013/1991 tgl 25-01-199125. Keppres No. 42 Tahun 2002 dan SK Menkeu RI No. 350/KMK/03/ 199426. SK Sekjen Depkehutanan tgl 27-2- 2001 No. 27/Kpts-II/KUM/ 200127. UU No.32 Tahun 200428. Surat KBPN tanggal 16-4-2002 No. 600-1017

Biaya Pemeriksaan Pemeriksaan Tanah A mengacu PP No. 46/ 2002.Biaya transportasi sesuai dengan Keputusan Guber-nur/Bupati /Walikota masing-masing.Uang Pemasukan kepada Negara sesuai dengan PP No. 46/2002.Besarnya BPHTB sesuai dengan UU No. 21 / 1997 jo. No. 20/ 2000.

STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANANHAK MILIK, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI BAGI PERORANGAN,

BADAN HUKUM SWASTA DAN LEMBAGA SOSIAL/KEAGAMAANKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA

Catatan:

1 (satu) hari kerja = 8 jam.

2

SPOPP-2.01-KPK

KETERANGANWAKTUBIAYAPERSYARATANDASAR HUKUM

c. UNTUK TANAH YANG BERASAL DARI TANAH NEGARA ( Keppres 32/1979 )

Fotocopy sertipikat/ Kartu/Akta Verponding yang dilegalisir oleh Kantor Pertanahan/Kanwil BPN Provinsi setempat bagi bekas pemegang hak yang secara fisik masih menguasai bidang tanah atau SKPT bagi bukan pemegang hak.

Bukti perolehan/penyelesaian bangunan dari bekas pemegang hak (jika ada bangunan milik bekas pemegang hak).

Apabila untuk tanah tersebut masih terdaftar dalam penguasaan Pemerintah/Occupasi TNI/POLRI, diperlukan surat keterangan telah dikeluarkan dari daftar occupasi TNI/POLRI.

d. UNTUK TANAH NEGARA YANG BER-ASAL DARI BEKAS HAK BARAT

Foto copy sertipikat yang dilegalisir oelh Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.Surat Pernyataan dari Pemohon yang berisi tentang penguasaan fsik/pemilikan bangunan dan keadaan tidak sengketa disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat di atas kertas bermetari cukup.Apabila untuk tanah tersebut masih terdaftar dalam penguasaan Pemerintah/Occupasi TNI/ OLRI, diperlukan surat keterangan telah dikeluarkan dari daftar occupasi TNI/POLRI.

e. UNTUK TANAH YANG BERASAL DARI TANAH ADAT / YASAN / GOGOL TETAP / SK. REDISTRIBUSI

Ex hak adat : Petok D/Girik/ Kekitir/ Kanomeran/Letter C Desa, Keterangan Riwayat Tanah dari Kepala Desa/Lurah setempat.SK Redistribusi yang telah dibayar lunas ganti ruginya : fotocopy SK tersebut yang dilegalisir dari Kantor Pertanahan setempat dan Surat Keterangan riwayat perolehan tanah dari Kepala Desa/Lurah setempat. Bukti perolehan/surat pernyataan pelepasan hak dari pemegang sebelumnya (hubungan hukum sebagai alas haknya) berupa akte otentik PPAT atau akte dibawah tangan.

3

SPOPP-2.01-KPK


f. UNTUK TANAH YANG BERASAL DARI TANAH GOGOL BERSIFAT TIDAK TETAP

Petok D/Girik/Letter C Desa (apabila yang dilampirkan foto copynya agar dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah setempat).Keputusan Desa / Peraturan Desa yang disetujui oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) yang berisi tentang persetujuan tidak keberatan, luas tanah, letak, batas-batas dan besarnya ganti rugi yang disepakati. (apabila yang dilampirkan foto copy-nya agar dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah setempat).Akte pelepasan hak yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/ Camat/Kepala Kantor Pertanahan setempat.

g. UNTUK TANAH YANG BERASAL DARI TANAH KAS DESA (TKD)

Untuk Pemerintah Kabupaten yang telah ada Perda tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa yang mengatur mengenai pelepasan/tukar menukar TKD maka bagi desa yang sudah membentuk BPD maupun belum mengacu pada ketentuan perda tersebut.Untuk Pemerintahan Kabupaten yang belum ada Perda tentang sumber pendapatan dan kekayaan desa :

1). Desa yang belum membentuk BPD tata cara tukar menukar / pelepasan TKD masih berlaku ketentuan lama yaitu keputusan desa, pengesahan Bupati dan ijin Gubernur. 2). Desa yang sudah dibentuk BPD dengan produk hukum berupa Peraturan Desa maka diperlukan : Peraturan Desa dan Keputusan Desa.

Terhadap pelepasan berdasarkan ke-tentuan lama yang belum selesai, mengacu pada aturan peralihan Perda Kabupaten tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa yang mengatur pelepasan / tukar menukar TKD dimaksud.Penetapan besarnya ganti rugi berupa uang atau tanah pengganti.Berita acara serah terima tanah pengganti.Akte/surat pelepasan hak atas tanah kas desa yang dibuat dihadapan Notaris / Camat / Kepala Kantor Pertanahan setempat.Fotocopy petok D / girik / Letter C Desa yang dilegalisir oleh Kepala Desa setempat (bagi yang sudah terdaftar dalam buku C Desa).Fotocopy sertipikat tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan (jika perolehannya berasal dari tukar menukar).

4

SPOPP-2.01-KPK


h. UNTUK TANAH YANG BERASAL DARI ASSET PEMERINTAH DAERAH (PROPINSI / KABUPATEN / KOTA)

Persetujuan dari DPRDKeputusan Kepala Daerah tentang per-alihan/pelepasan asset tersebut.Perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.Perbuatan hukum pelepasan hak atas tanah yang dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang.Bukti sertipikat tanah pengganti (jika perolehannya berasal dari tukar menukar).

i. UNTUK TANAH YANG BERASAL DARI ASSET INSTANSI PEMERINTAH PUSAT (DEPARTEMEN/LPND)

SK. Pelepasan asset dari instansi tersebut.Surat Persetujuan Menteri Keuangan.Berita Acara pelepasan hak.Bukti sertipikat tanah pengganti (jika perolehannya berasal dari tukar menukar ).

j. UNTUK TANAH YANG BERASAL DARI ASSET BUMN

Persetujuan Menteri BUMN/ Menteri Keuangan.Sertipikat sepanjang sudah terdaftar.Berita acara pelepasan hak.Bukti sertipikat tanah pengganti (jika perolehannya berasal dari tukar menukar, sepanjang terdapat dalam perjanjian )

k. UNTUK TANAH YANG BERASAL DARI ASSET BUMD

Persetujuan Gubernur/ Bupati/ Walikota.Persetujuan DPRD.Berita acara Pelepasan Hak/Surat Ke-putusan Pelepasan Asset.Sertipikat sepanjang sudah terdaftar.Bukti sertipikat tanah pengganti (jika perolehannya berasal dari tukar menukar, sepanjang terdapat dalam perjanjian ).

l. UNTUK TANAH YANG BERASAL DA-RI KAWASAN HUTAN

SK Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan

5

SPOPP-2.01-KPK


m. UNTUK TANAH YANG BERASAL DARI BKMC

Pelepasan Asset BKMC dari Menteri Keuangan.Bukti pelunasan pembayaran tanah dan bangunan yang

dimohon.

DATA PENDUKUNG

Surat pernyataan tidak sengketa di atas kertas bermaterai cukup.

Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon (berisi mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah yang dimiliki termasuk bidang tanah yang dimohon).

Surat pernyataan rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dimohon (berisi penggunaan tanah saat ini dan rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah apabila

akan merubah penggunaan dan pemanfaatan tanahnya).Khusus Badan Hukum Sosial dan Keagamaan diperlukan

Surat Keputusan Penunjukkan oleh Kepala BPN sebagai Badan Hukum yang boleh mempunyai tanah dengan Hak Milik.

6

5, 6

.1, 6

.2, 6

.3, 7

.2, 7

.31-

23

4

7

10,1

1

SPOPP-2.01-KPK

7.1

8, 9

.1, 9

.2

KETERANGANWAKTUURAIAN KEGIATAN

Kepala Subsi Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah :

Mengoreksi dan validasi kelengkapan dan kesesuaian data yang tercantum dalam dokumen dengan kenyataan fisiknya tanahnya berdasarkan risalah pemeriksaan tanah, laporan konstatasi atau laporan penelitian.Melakukan cross-chek data yang ada pada Kantor Pertanahan yang terkait dengan tanah yang dimohon.Mengoreksi dan validasi surat permintaan kelengkapan berkas, surat keputusan pemberian atau penolakan pemberian hak atas tanah surat pengantar atau surat pengantar dokumen permohonan kepada pejabat yang berwenang (Kakanwil BPN Provinsi atau Kepala BPN melalui Kakanwil BPN Provinsi), dari aspek teknis dan administrasi.Memaraf persetujuan dan/atau catatan pertimbangan apabila tidak setuju.Meneruskan dokumen permohonan hak atas tanah kepada Kasubsi PHT. Apabila Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A atas permohonan hak terdapat masalah / dokumen tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, memeriksa dan memaraf konsep surat kepada Pemohon untuk melengkapi/ minta penjelasan.Apabila Risalah Panitia pemeriksaan Tanah A atas permohonan hak adalah menolak, memeriksa dan memaraf konsep surat penolakan kepada Pemohon. Apabila dokumen lengkap dan pertimbangan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A atas permohonan hak setuju untuk dilanjutkan, memeriksa dan memaraf konsep SK pemberian hak.Apabila kewenangan ada di Kanwil BPN Provinsi/BPN Pusat, memeriksa dan memaraf surat pengantar ke Kanwil BPN Provinsi / BPN Pusat.Menyerahkan dokumen ke Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah

Kepala Seksi Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah :

Meneliti kesesuaian data yang tercantum di dalam dokumen pemohonan hak atas tanah.Mengoreksi dan validasi surat permintaan kelengkapan berkas, surat keputusan pemberian atau penolakan pemberian hak atas tanah surat pengantar atau surat pengantar dokumen permohonan kepada pejabat yang berwenang (Kakanwil BPN Provinsi atau Kepala BPN melalui Kakanwil BPN Provinsi), dari aspek yuridis (riwayat penguasaan/pemilikan tanah, dan penerapan peraturan yang terkait).Melakukan cross-chek data yang terdapat pada Kantor Pertanahan yang terkait dengan tanah yang dimohon.Memaraf persetujuan dan/atau catatan pertimbangan apabila tidak setuju.Meneruskan dokumen permohonan hak atas tanah kepada Kakantah..

Panitia Pemeriksaan Tanah A :

Mengecek/meneliti kelengkapan berkas pemohonan meliputi data yuridis dan data fisik.Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon (status, riwayat, keadaan tanah, luas, batas dan tanda batas bidang tanah yang sebelumnya telah dipasang oleh Pemohon).Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan RTRW Kabupaten/Kota dan memberikan persyaratan menggunakan dan memanfaatkan tanah.Mengadakan Sidang PanitiaMemberikan pertimbangan kepada Kepala Kantor PertanahanGenerate Risalah Pemeriksaan Tanah.Menyerahkan dokumen ke Kasubsi Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah.

Catatan: Pada saat bersamaan Petugas Ukur melakukan pengukuran bidang.

7 hari

6 hari

4 hari

8

SPOPP-2.01-KPK

12, 1

3, 1

4.1,

14.

215

16.1

16.2


Kepala Kantor Pertanahan

Mengoreksi dan validasi surat permintaan kelengkapan berkas, surat keputusan pemberian atau penolakan pemberian hak atas tanah surat pengantar atau surat pengantar dokumen permohonan kepada pejabat yang berwenang (Kakanwil BPN Provinsi atau Kepala BPN melalui Kakanwil BPN Provinsi), dari aspek yuridis dan kebijkan pemerintah.Menentukan untuk mengabulkan atau menolak pemberian hak atas tanah yang menjadi kewenangannya dan menandatangani surat keputusannya.Menandatangani surat permintaan untuk melengkapi dokumen permohonan hak atas tanah apabila dokumen yang disampaikan tidak lengkap.Menandatangai surat pengembalian dokumen kepada pemohon apabila dokumen permohonan yang bersangkutan telah lengkap dan data administrasi, fisik maupun yuridis tidak sesuai.Menandatangani surat pengantar yang meneruskan dokumen permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang (Kakanwil BPN Provinsi atau Kepala BPN).Meneruskan dokumen permohonan hak atas tanah kepada Petugas Pelaksana PHT

Loket IV :

Menyerahkan Surat Keputusan Pemberian/Penolakan Pemberian Hak, Surat Permintaan kelengkapan data, atau surat pengembalian berkas/dokumen permohonan.

Petugas Arsip :

Menyimpan arsip dokumen permohonan hak atas tanah secara sistematis sebagai bahan pelayanan informasi di bidang hak-hak atas tanah.

JUMLAH

Petugas Pelaksana PHT :

Generate Daftar Isian, BRP2Menyerahkan dokumen kepada Petugas Loket IV dan Petugas Arsip

7 hari

38 hari

9

10

SPOPP-2.02-KPK


38 hari

STANDAR PROSEDUR PENGATURAN DAN PELAYANANHAK MILIK, HAK GUNA BANGUNAN, HAK PAKAI DAN HAK PENGELOLAAN BAGI INSTANSI PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI,

PEMERINTAH KABUPATEN/PEMERINTAH KOTA, BUMN, BUMD, PT. PERSERO DAN BADAN OTORITAKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA

1. UU No. 5 Tahun 1960 2. UU No. 20 Tahun 2000 3. PP No. 28 Tahun 1977 4. PP No. 24 Tahun 1997 5. Keppres no. 56 Tahun 1996 6. Permendagri 6 Tahun 1977 7. PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 8. PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1998 9. PMNA/KBPN No. 9 Tahun 199910. SE KBPN tanggal 27-8-1991, No. 630.1- 278211. Surat KBPN tanggal 23-4-2004 No. 500-1026-DI12. Surat KBPN tanggal 23-4-2004, No. 500-102013. Keppres No. 32 Tahun 197914. PMDN No. 3 Tahun 197915. PP No. 224 Tahun 1961 dan Kep Bersama Mentanag dan Mendagri No. SK 40/ Ka/ 1961 dan DD. 18/I/ 3216. Surat Depag No.Ka.18/40/9 tanggal 16-4-196417. Kepmenag/KBPN No. 11/199718. Keputusan Bersama Menag dan Mendagri No. 30/Depag/65 dan 11/DDN/6519. Surat Menag, No. DHK/27/24, tanggal 18-5-196520. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 29-5-2002 No. 143/4276/011/200221. Keppres 42 Tahun 2002 dan SK Menkeu RI No. 350/KMK/03/199422. SK Sekjen Depkehutanan tgl 27-2- 2001 No. 27/Kpts-II/KUM/ 200123. UU No.22 Tahun 199924. Surat KBPN tanggal 16-4-2002 No. 600-101725. Keppres 42 Tahun 2002 san SK Menkeu RI No. 350/KMK/03/199426. UU No. 19 Tahun 200327. PP No. 41 Tahun 200328. PP No. 19 Tahun 1998 29. UU No. 15 Tahun 199730. PP No. 27 Tahun 197231. PP No. 112 Tahun 200032. PP No. 34 Tahun 1990.

INSTANSI PEMERINTAH :

Surat rekomendasi dari instansi induk yang mengajukan permohonan. Foto copy identitas pe-mohon, atau kuasanya (KTP Surat Keterangan Domisili, dan SIM) yang telah ditunjukan aslinya dihadapan Kasubag TU Kantah Kab/Kota, Surat Kuasa, jika dikuasakan kepada pihak lain dengan dilampiri foto copy KTP penerima kuasa yang aslinya telah ditunjukkan dihadapan Kasubag TU. Surat Penunjukan seba-gai Badan Hukum yang dapat diberikan dengan Hak Milik (bagi Badan Hukum tertentu).

BUMN / BUMD/PT. PERSERO /BADAN OTORITA DAN BADAN HUKUM PEMERINTAH LAIN YANG DITUNJUK

Foto copy identitas pemohon, atau kuasanya (KTP Surat Keterangan Domisili, dan SIM) yang telah ditunjukan aslinya dihadapan Kasubag TU Kantah Kab/Kota, Surat Kuasa, jika dikuasakan kepada pihak lain dengan dilampiri foto copy KTP penerima kuasa yang aslinya telah ditunjukkan dihadapan Kasub TU.Akta Pendirian Badan Hukum dan/Akta Perubahannya yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.


Surat Ukur/Peta Bidang.


Sertipikat, girik, Petuk D. Kekitir, Tanah Gogolan, Yasan, Tanah Kas Desa, surat Kapling, surat penunjukan kapling, surat-surat bukti pele-pasan hak dan lain-lain.Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.Penguasaan berdasarkan Statblad 1911 No. 110.Penguasaan berdasarkan PP No. 8 Tahun 1953.Penguasaan berdasarkan UU No. 86 Tahun 1958.Pembelian berdasarkan Bijblad 11372 jo. 12476.Pembebasan tanah berdasarkan PMDN No. 15 Tahun 1975 jo. No. 2 Tahun 1985 Jo. Keppres No. 55 Tahun 1993.

Biaya Pemeriksaan Pemeriksaan Tanah A mengacu PP No. 46/ 2002.Biaya transportasi sesuai dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota masing-masing.Uang Pemasukan kepada Negara sesuai dengan PP No. 46/2002.esarnya BPHTB sesuai dengan UU No. 21 / 1997 jo. No. 20/ 2000.

Catatan:


11

SPOPP-2.02-KPK


Pencabutan hak berdasarkan UU No. 20 Tahun 1961.Tukar-menukar (Ruilslag), pelepasan hak secara cuma-cuma oleh pemiliknya kepada pemerintah.Penguasaan histories balatentara Jepang.Surat pernyataan asset (yang berisi nomor daftar invenataris asset, secara fisik dikuasai sejak kapan, tidak sengketa, bukan tanah pihak lain) danSurat-surat bukti perolehan tanah lainnya.

DATA PENDUKUNG :

Info NJOP (SPPT PBB/bukti lunas PBB) tahun berjalanBukti pelunasan bagi pelepasan asset.Rencana kegiatan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dimohon.

DATA PENDUKUNG UNTUK HPL TERTENTU.

Proposal Rencana Pengusahaan Tanah Jangka Panjang dan Jangka Pendek. SK. Pencadangan dari Gubernur Provinsi khusus HPL Transmigrasi.Tanah yang dimohon masuk dalam daerah lingkungan kerja (DLKR) khusus untuk permohonan HPL PT. Pelabuhan dan Angkasa Pura.Tanah yang dimohon masuk dalam lingkungan emplasemen KA, untuk permohonan HPL PT. KAI.

33. PP No. 71 Tahun 1996.34. PP No. 69 Tahun 2001.35. PP No. 15 Tahun 2004.36. PMBN No. 5 Tahun 197437. SK. Menaker & KBPN No. SK. 114/Men/92 dan SK No. 24 Tahun 1992.

12

13

10,1

1

SPOPP-2.02-KPK

7.1

8, 9

.1, 9

.2


Kepala Seksi Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah :

Meneliti kesesuaian data yang tercantum di dalam dokumen pemohonan hak atas tanah.Mengoreksi dan validasi surat permintaan kelengkapan berkas, surat keputusan pemberian atau penolakan pemberian hak atas tanah surat pengantar atau surat pengantar dokumen permohonan kepada pejabat yang berwenang (Kakanwil BPN Provinsi atau Kepala BPN melalui Kakanwil BPN Provinsi), dari aspek yuridis (riwayat penguasaan/pemilikan tanah, dan penerapan peraturan yang terkait).Melakukan cross-chek data yang terdapat pada Kantor Pertanahan yang terkait dengan tanah yang dimohon.Memaraf persetujuan dan/atau catatan pertimbangan apabila tidak setuju.Meneruskan dokumen permohonan hak atas tanah kepada Kakantah..

Panitia Pemeriksaan Tanah A :

Mengecek/meneliti kelengkapan berkas pemohonan meliputi data yuridis dan data fisik.Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon (status, riwayat, keadaan tanah, luas, batas dan tanda batas bidang tanah yang sebelumnya telah dipasang oleh Pemohon).Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan RTRW Kabupaten/Kota dan memberikan persyaratan menggunakan dan memanfaatkan tanah.Mengadakan Sidang PanitiaMemberikan pertimbangan kepada Kepala Kantor PertanahanMembuat Risalah Pemeriksaan Tanah.Menyerahkan dokumen ke Kasubsi Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah.

Catatan: Pada saat bersamaan Petugas Ukur melakukan pengukuran bidang.

Kepala Subsi Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah :

Mengoreksi dan validasi kelengkapan dan kesesuaian data yang tercantum dalam dokumen dengan kenyataan fisiknya tanahnya berdasarkan risalah pemeriksaan tanah, laporan konstatasi atau laporan penelitian.Melakukan cross-chek data yang ada pada Kantor Pertanahan yang terkait dengan tanah yang dimohon.Mengoreksi dan validasi surat permintaan kelengkapan berkas, surat keputusan pemberian atau penolakan pemberian hak atas tanah surat pengantar atau surat pengantar dokumen permohonan kepada pejabat yang berwenang (Kakanwil BPN Provinsi atau Kepala BPN melalui Kakanwil BPN Provinsi), dari aspek teknis dan administrasi.Memaraf persetujuan dan/atau catatan pertimbangan apabila tidak setuju.Meneruskan dokumen permohonan hak atas tanah kepada Kasubsi PHT. Apabila Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A atas permohonan hak terdapat masalah / dokumen tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, memeriksa dan memaraf konsep surat kepada Pemohon untuk melengkapi/ minta penjelasan.Apabila Risalah Panitia pemeriksaan Tanah A atas permohonan hak adalah menolak, memeriksa dan memaraf konsep surat penolakan kepada Pemohon. Apabila dokumen lengkap dan pertimbangan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A atas permohonan hak setuju untuk dilanjutkan, memeriksa dan memaraf konsep SK pemberian hak.Apabila kewenangan ada di Kanwil BPN Provinsi/BPN Pusat, memeriksa dan memaraf surat pengantar ke Kanwil BPN Provinsi / BPN Pusat.Menyerahkan dokumen ke Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah

3 hari

7 hari

4 hari

14

SPOPP-2.02-KPK

12, 1

3, 1

4.1,

14.

215

16.1

16.2



Mengoreksi dan validasi surat permintaan kelengkapan berkas, surat keputusan pemberian atau penolakan pemberian hak atas tanah surat pengantar atau surat pengantar dokumen permohonan kepada pejabat yang berwenang (Kakanwil BPN Provinsi atau Kepala BPN melalui Kakanwil BPN Provinsi), dari aspek yuridis dan kebijkan pemerintah.Mentukan untuk mengabulkan atau menolak pemberian hak atas tanah yang menjadi kewenangannya dan menandatangani surat keputusannya.Menandatangani surat permintaan untuk melengkapi dokumen permohonan hak atas tanah apabila dokumen yang disampaikan tidak lengkap.Menandatangai surat pengembalian dokumen kepada pemohon apabila dokumen permohonan yang bersangkutan telah lengkap dan data administrasi, fisik maupun yuridis tidak sesuai.Menandatangani surat pengantar yang meneruskan dokumen permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang (Kakanwil BPN Provinsi atau Kepala BPN).Meneruskan dokumen permohonan hak atas tanah kepada Petugas Pelaksana PHT

Loket IV :

Menyerahkan Surat Keputusan Pemberian/Penolakan Pemberian Hak, Surat Permintaan kelengkapan data, atau surat pengembalian berkas/dokumen permohonan

Petugas Arsip :


Petugas Pelaksana PHT

Generate Daftar Isian, BRP2Menyerahkan dokumen kepada Loket IV dan Petugas Arsip

6 hari

38 hariJUMLAH

15

16

SPOPP-2.03-KPK


38 hari

STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANANHAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI DI ATAS HAK PENGELOLAAN


KETERANGAN MENGENAI PEMOHON :

a. PERORANGAN :

Fotocopy identitas pemo-hon, atau kuasanya (KTP, Surat Keterangan Domisili, dan SIM) yang aslinya ditunjukkan dihadapan Kasubag Tata Usaha/Petugas yang ditunjuk dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.


Surat Pernyataan Penyerahan Penggunaan Tanah dari Pemegang HPL kepada pihak ketiga.

b. BADAN HUKUM :

Fotocopy identitas pe-mohon atau kuasanya (KTP, Surat Keterangan Domisili, dan SIM) yang telah ditunjukkan aslinya dihadapan Kasubag Tata Usaha/Petugas yang ditunjuk dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Akta Pendirian Badan Hu-kum dan/Akta peru-bahannya yang telah disahkan oleh pejabat berwenag.


Surat Pernyataan Penyerahan Penggunaan Tanah dari Pemegang HPL kepada pihak ketiga.

1. UU No. 5 Tahun 19602. PP No. 40 Tahun 19963. PP No. 24 Tahun 19974. PP No. 46 Tahun 20025. PMNA/KBPN No. 3 Tahun 19976. PMNA/KBPN No. 3 Tahun 19997. PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999

Biaya Pemeriksaan Pemeriksaan Tanah A mengacu PP No. 46/ 2002.Biaya transportasi sesuai dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota masing-masing.Uang Pemasukan kepada Negara sesuai dengan PP No. 46/2002.besarnya BPHTB sesuai dengan UU No. 21 / 1997 jo. No. 20/ 2000.

Catatan:


17

6

SPOPP-2.03-KPK

1, 2

34

5

WAKTU KETERANGANURAIAN KEGIATAN

STANDAR PROSEDUR PENGATURAN DAN PELAYANAN (SPOPP) PERTANAHANHAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI DI ATAS HAK PENGELOLAAN


Petugas Loket IIMenerima kelengkapan dokumenMeneliti kelengkapan dokumen :Jika tidak lengkap diserahkan kembali kepada Pemohon *)Data Entry PermohonanGenerate Nomor BerkasMencetak STTD ( Surat Tanda Terima Dokumen)Memberikan STTD dan SPS kepada PemohonMemyerahkan Dokumen kepada petugas loket III

Petugas Loket III

Menerima biaya dari pemohon sesuai SPSGenerate Daftar Isian & BRP2Mencetak kuitansi (DI 306)Menyerahkan dokumen ke Petugas Pelaksana PPK

3 hari

10 hari

1 hari

Kepala Seksi PHT :Membuat disposisi arahan penanganan permohonan.Menugaskan staf pelaksana untuk melakukan penelitian data fisik dan yuridis tanah yang dimohon konstatering rapport).Menandatangani Surat Tugas Konstatering Rapport.

Petugas Pelaksana / Pengolahan Data :

Meneliti kelengkapan berkas permohonan dan kesesuaian datanya.Apabila telah lengkap, meneruskan dokumen berkas permohonan ke Petugas Konstatering Rapport.Apabila belum lengkap, membuat surat surat permintaan kelengakapn data, atau pengembalian berkas.

Petugas Konstatering Rapport :

Melakukan pemeriksaan tanah dari aspek yuridis dan fisik.Generate BA Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport)Menyampaikan Laporan Konstatasi kepada petugas Pelaksana pengolah Data untuk digabung dengan berkas permohonanMenyerahkan dokumen kepada Petugas Pelaksana PHT

Catatan : Petugas Konstatering Rapport dapat dirangkap oleh Petugas Pelaksana/Pengolah data

3 hari

18

12-1

3

SPOPP-2.03-KPK

78-

910

-11


Kepala Seksi PHT :Mengoreksi dan validasikelengkapan dan kesesuaian data dan Konstatering Rapport, dari aspek yuridis.Melakukan cross-chek dengan data yang ada pada Kantor Pertanahan, yang terkait dengan tanah yang dimohon.Memaraf persetujuan pada :- Surat Keputusan Pemberian/Penolakan Pemberian Hak, atau- Surat permintaan kelengkapan data, atau- Surat pengembalian berkas permohonan.Meneruskan dokumen berkas permohonan kepada Kepala Kantor


Mengoreksi dan validasi surat permintaan kelengkapan berkas, surat keputusan pemberian atau penolakan pemberian hak atas tanah, surat permintaan kelengkapan data atau pengembalian berkas permohonan dari aspek yuridis dan kebijkan pemerintah.

Menentukan untuk mengabulkan atau menolak pemberian hak atas tanah yang menjadi menandatangani surat keputusannya.Menandatangani surat permintaan untuk melengkapi dokumen permohonan hak atas tanah apabila dokumen yang disampaikan tidak lengkap.Menandatangai surat pengembalian dokumen kepada pemohon apabila dokumen permohonan yang bersangkutan telah lengkap dan data administrasi, fisik maupun yuridis tidak sesuai.Meneruskan Surat keputusan pemberian/penolakan pemberian hak atas tanah, surat permintaan kelengkapan data dan surat pengembalian berkas permohonan kepada pemohonan melalui Loket IV.Menyerahkan arsip dokumen permohonan yang bersangkutan kepada Petugas Pelaksana PHT

Kepala Sub Seksi :Mengoreksi dan validasi kelengkapan dan kesesuaian data dan Konstatering Rapport, dari aspek teknis dan administratif.Melakukan cross-chek dengan data yang ada pada Kantor Pertanahan, yang terkait dengan tanah yang dimohon.Memaraf persetujuan pada :- Surat Keputusan Pemberian/Penolakan Pemberian Hak, atau- Surat permintaan kelengkapan data, atau- Surat pengembalian berkas permohonan.Meneruskan dokumen berkas permohonan kepada Kepala Seksi PHT.

10 hari

3 hari


Setelah menerima Konstatering Rapport :Berdasarkan kesesuaian data fisik, yuridis dan data administrasi, dibuatkan konsep Surat Keputusan Pemberian/Penolakan pemberian Hak Atas Tanah.Apabila data administrasi tidak lengkap maka dibuatkan surat permintaan kelengkapan berkas, surat pengengembalian berkas.Meneruskan dokumen berkas permohonan dengan surat/surat keputusan kepada Kepala Sub SeksiGenerate dokumen SK Pemberian Hak / PenolakanMenyerahkan dokumen kepada Kasubsi PHT

3 hari

3 hari

19

SPOPP-2.03-KPK

1415

16


Petugas Arsip :Menyimpan arsip dokumen permohonan hak atas tanah secara sistematis sebagai bahan pelayanan informasi di bidang hak-hak atas tanah.

Loket IV :

Menyerahkan Surat Keputusan Pemberian/Penolakan Pemberian Hak, Surat Permintaan kelengkapan data, atau surat pengembalian berkas/dokumen permohonan.

1 hari

1 hariPetugas Pelaksana / Pengelohan Data :

Generate surat pengembalian berkas atau surat permintaan kelengkapan data

38 hariJUMLAH

20

21

SPOPP-2.04-KPK


38 hari

STANDAR PROSEDUR PENGATURAN DAN PELAYANANPERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI



a. PERORANGAN :

Fotocopy identitas pemohon, atau kuasanya (KTP, Surat Keterangan Domisili, dan SIM) yang aslinya ditunjukkan dihadapan Kasubag Tata Usaha/Petugas yang ditunjuk dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.


Foto copy sertipikat yang dilegalisir oleh Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Kantor Perta-ahan setempat.Peta Bidang / Surat ukur (apabila terjadi perubahan luas).

DATA PENDUKUNG :

Surat pernyataan tidak dalam sengketa yang dibuat oleh pemohon di atas kertas bermaterai secukupnya.Info NJOP (SPPT PBB/Bukti Lunas PBB) tahun berjalan.

b. BADAN HUKUM :

Fotocopy identitas pe-mohon atau kuasanya (KTP, Surat Keterangan Domisili, dan SIM) yang telah ditunjukkan aslinya dihadapan Kasubag Tata Usaha/Petugas yang ditunjuk dari Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota. Akta Pendirian Badan hu-kum dan/Akta peru-bahannya yang telah disahkan oleh pejabat berwenag.


Foto copy sertipikat yang dilegalisir oleh Kasubsi Pendaftaraan Hak dan Informasi Kantor Pertanahan setempat.Peta Bidang / Surat Ukur (apabila terjadi perubahan luas).

DATA PENDUKUNG :

Surat pernyataan tidak dalam sengketa yang dibuat oleh pemohon dengan dibubuhi meterai cukup.Info NJOP (SPPT PBB/Bukti Lunas PBB) tahun berjalan.

1. UU No. 5 Tahun 19602. PP No. 40 Tahun 19963. PP No. 24 Tahun 19974. PP No. 46 Tahun 20025. PMNA/KBPN No. 3 Tahun 19976. PMNA/KBPN No. 3 Tahun 19997. PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999

Biaya Pemeriksaan Pemeriksaan Tanah A mengacu PP No. 46/ 2002.Biaya transportasi sesuai dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota masing-masing.Uang Pemasukan kepada Negara sesuai dengan PP No. 46/2002.besarnya BPHTB sesuai dengan UU No. 21 / 1997 jo. No. 20/ 2000.

Catatan:


22

6

SPOPP-2.04-KPK

1-2

34.

1, 4

.25


STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANANPERPANJANGAN JANGKA WAKTU DAN PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI

Petugas Loket II :

1. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan hak.2. Apabila sudah lengkap :

- Generate SPS dan STTD.3. Menyerahkan dokumen ke Kepala Seksi PHT.4. Menyampaikan dokumen kepada Petugas Loket III.

Petugas Loket III :

1. Menerima biaya dari pemohon sesuai SPS2. Generate Daftar Isian, BRP23. Menyerahkan dokumen ke Petugas Loket II

Kepala Seksi Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah : 1. Menunjuk Petugas Pelaksana.2. Mendistribusikan berkas permohonan.3. Memberikan arahan teknis.4. Mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas pengurusan hak atas tanah oleh Petugas Pelaksana dan

Kasubsi. Kepala Kantor Pertanahan :5. Menandatangani Surat Tugas bagi petugas pelaksana Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport).


Memeriksa dan meneliti kelengkapan data administratif, yuridis dan fisik :- Apabila telah lengkap dan sesuai maka diteruskan ke Petugas Pemeriksa Tanah (Konstatering Rapport)

yang ditunjuk oleh Kakantah.- Apabila tidak lengkap atau tidak sesuai, maka dibuat surat pengembalian berkas, atau permintaan

kelengkapan data.Melakukan koordinasi dengan Petugas Pelaksana Pengukuran Pemetaan dan Konversi untuk merencanakan kegiatan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A ke lapangan bersama-sama dengan Petugas Ukur.

Menyerahkan berkas kepada Petugas Pemeriksa Tanah (Konstatering Rapport)

Petugas pemeriksa tanah (Konstatering Rapport) :

1. Melakukan penelitian data yuridis dan fisik di lapangan.2. Generate Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport)3. Meneruskan Dokumen dan kelengkapannya ke Petugas Pelaksana (pengolah Data).

7 hari

3 hari

1 hari

3 hari

23

24

25

SPOPP-2.05-KPK


38 hari

STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN PERTANAHANPERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENDAFTARAN HAK PENGELOLAAN


INSTANSI PEMERINTAH :

Surat rekomendasi dari instansi induk yang mengajukan permohonan.

Fotocopy identitas pemohon atau kuasanya (KTP, Surat Keterangan Domisili, dan SIM) yang telah ditunjukkan aslinya dihadapan Kasubag Tata Usaha/Petugas yang ditunjuk dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

BUMN / BUMD/PT. PERSERO /BADAN OTORITA DAN BADAN HUKUM LAIN YANG DITUNJUK PEMERINTAH


Akta Pendirian Badan hukum dan/Akta Perubahannya yang telah disahkan oleh Pajabat yang berwenang.


Fotocopy SK. Pemberian Hak yang dilegalisir oleh Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Surat Permohonan berikan alasan perpanjangan jangka waktu pendaftaran.

Surat Pernyataan dari Pemohon tentang penguasaan fisik bidang tanah dan tidak dalam keadaan sengketa di atas kertas bermaterai cukup.

1. PMDN No. 3 Tahun 19772. PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1999 jis. No. 9 Tahun 19993. UU No. 21 Tahun 1997 jis. No. 20 Tahun 20004. PP No. 24 Tahun 1997 jo. PMNA/KBPN No. 3 Tahun 19975. PP No. 112 Tahun 2000

Catatan:


26

27

28

29

SPOPP-2.06-KPK


38 hari

STANDAR PROSEDUR PENGATURAN DAN PELAYANANPERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBAYARAN

UANG PEMASUKAN KE NEGARA DAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA

1. PP No. 41 Tahun 19962. PP No. 46 tahun 20023. PMDN No. 3 Tahun 19774. Permenag No. 3 Tahun 19995. Surat Mendagri tanggal 21-6-1977 No. Btu.6/ 492/ 6/77


a. PERORANGAN


KETERANGAN MENGENAI DATA YURIDIS PEROLEHAN HAKNYA :

Asli Salinan SK. Pemberian hak atas tanah. Surat yang memuat alasan memohon perpanjangan jangka waktu pendaftaran haknya atau alasan memohon perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan. Surat pernyataan yang berisi bahwa pemohon masih menguasai bidang tanah tersebut dan tidak dalam sengketa di atas kertas bermaterai cukup.

b. ORANG ASING

Foto copy identitas, surat ijin menetap di Indonesia, atau ijin kunjungan atau ijin keimigrasian lainnya berbentuk tanda yang diterakan pada paspor atau dokumen keimigrasian lainnya yang dimiliki oleh orang asing tersebut dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.Fotocopy identitas kuasanya (KTP, Surat Keterangan Domisili, dan SIM) yang telah ditunjukkan aslinya dihadapan Kasubag Tata Usaha/Petugas yang ditunjuk dari Kantor Pertanahan Kabupaten /Kota, jika dikuasakan.


Asli Salinan SK. Pemberian hak atas tanah-nya.Surat yang memuat alasan memohon perpanjangan jangka waktu pendaftaran haknya atau alasan memohon perpanjangan jangka waktu pem-bayaran uang pemasukan. Surat pernyataan di atas kertas bermetari cukup, yang berisi bahwa pemohon masih menguasai bidang tanah tersebut dan tidak dalam sengketa dengan pihak lain.

Catatan:


30

SPOPP-2.06-KPK


38 haric. BADAN HUKUM

Foto copy identitas pe-mohon (KTP/Paspor, dll.) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, atau kuasanya jika dikuasakan (KTP, Surat Keterangan Domisili, dan SIM) yang telah ditunjukkan aslinya dihadapan Kasubag Tata Usaha/Petugas yang ditunjuk dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Akta Pendirian Badan Hukum dan/Akta peru-bahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.


Asli Salinan SK. Pemberian hak atas tanah. Surat yang memuat alasan memohon per-panjangan jangka waktu pendaftaran haknya atau alasan memohon perpanjangan jangka waktu perpanjangan uang pemasukan. Surat pernyataan yang berisi bahwa pemohon masih menguasai bidang tanah tersebut dan tidak dalam sengketa di atas kertas bermaterai cukup.

d. BADAN HUKUM ASING YANG MEMPUNYAI PERWAKILAN DI INDONESIA

Foto copy identitas pe-mohon (KTP/Paspor, dll.) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, atau kuasanya jika dikuasakan (KTP, Surat Keterangan Domisili, dan SIM) yang telah ditunjukkan aslinya dihadapan Kasubag Tata Usaha/Petugas yang ditunjuk dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Akta Pendirian Badan Hukum dan / Akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.


Asli Salinan SK. Pem-berian hak atas tanah. Surat yang memuat alas-an memohon perpanjangan jangka waktu pendaftaran haknya atau alasan memohon perpan-jangan jangka waktu perpanjangan uang pemasukan. Surat pernyataan yang berisi bahwa pemohon masih menguasai bidang tanah tersebut dan tidak dalam sengketa di atas kertas bermaterai cukup.

31

6

SPOPP-2.06-KPK

1-2

34.

1, 4

.25


Petugas Loket II :

1. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan hak.2. Apabila sudah lengkap :

- Generate SPS dan STTD.- Menyampaikan dokumen ke Petugas Loket III.

Kepala Seksi Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah : 1. Menentukan ke Petugas Pelaksana.2. Mendistribusikan berkas permohonan.3. Memberikan arahan teknis.4. Mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas pengurusan hak atas tanah oleh Petugas Pelaksana dan

Kasubsi. Kepala Kantor Pertanahan :5. Menandatangani Surat Tugas bagi petugas pelaksana Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport).

STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANANPEMBERIAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBAYARAN UANG PEMASUKAN KEPADA NEGARA DAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH

Petugas Pelaksana Pengolah data/Pemeriksa Tanah (Konstatering Rapport) :

1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data administratif, yuridis dan fisik :- Apabila telah lengkap dan sesuai maka diteruskan ke Petugas Pemeriksa Tanah (Konstatering Rapport)

yang ditunjuk oleh Kakantah.- Apabila tidak lengkap atau tidak sesuai, maka dibuat surat pengembalian berkas, atau permintaan

kelengkapan data.2. Melakukan koordinasi dengan Petugas Pelaksana Pengukuran Pemetaan dan Konversi untuk merencanakan

kegiatan pemeriksaan tanah A ke lapangan bersama-sama dengan Petugas Ukur.

3. Menyerahkan berkas kepada Petugas Pemeriksa Tanah (Konstatering Rapport)

4. Generate Surat Pengembalian berkas/Permintaan kelengkapan data, jika dokumen kurang lengkap atau tidak benar.

5. Menyerahkan dokumen ke Kasubsi Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah.

Petugas pemeriksa tanah (Konstatering Rapport) :

1. Melakukan penelitian data yuridis dan fisik di lapangan.2. Generate Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport)3. Meneruskan Dokumen dan kelengkapannya ke Petugas Pelaksana (pengolah Data).

Petugas Loket III :

1. Menerima biaya dari pemohon sesuai SPS2. Generate Daftar Isian dan BRP23. Menyerahkan dokumen ke Kasi HAT

1 hari

7 hari

3 hari

3 hari

32

33

34

SPOPP-2.07-KPK


38 hari

STANDAR PROSEDUR PENGATURAN DAN PELAYANANIJIN PERALIHAN HAK ATAS TANAHKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA

1. PMNA/KBPN No. 3 Tahun 19992. PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999

KETERANGAN MENGENAI PIHAK YANG AKAN MENGALIHKAN HAK

a. PERORANGAN

Fotocopy identitas pemohon atau kuasanya (KTP, Surat Keterangan Domisili, dan SIM) yang telah ditunjukkan aslinya dihadapan Kasubag Tata Usaha/Petugas yang ditunjuk dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Khusus untuk orang asing penetap : foto copy surat ijin tinggal tetap yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.Khusus untuk orang asing lainnya : foto copy identitas surat ijin menetap di Indonesia, atau foto copy ijin kunjungan atau ijin keimigrasian lainnya berbentuk tanda yang diterakan pada paspor atau dokumen keimigrasian lainnya yang dimiliki oleh orang asing yang bersangkutan dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

b. BADAN HUKUM KEAGAMAAN/ SOSIAL DAN BADAN HUKUM YANG DITUNJUK OLEH PEMERINTAH

Foto copy identitas pemohon (KTP/Paspor, dll.) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Akta pendirian Badan Hukum dan/Akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.Surat kuasa, jika dikuasakan kepada pihak lain dengan dilampiri foto copy (KTP, Surat Keterangan Domisili, dan SIM) penerima kuasa yang telah ditunjukkan aslinya dihadapan Kasubag Tata Usaha/Petugas yang ditunjuk dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

c. BADAN HUKUM ASING

Surat-surat yang berhubungan dengan keberadaan dari badan hukum asing yang bersangkutan.Surat Persetujuan bidang usaha dari instansi terkait.

d. PERWAKILAN NEGARA ASING/ORGANISASI DI BAWAH NAUNGAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA.

Surat Rekomendasi dari Departemen Luar Negeri.

Catatan:


35

SPOPP-2.07-KPK


38 hariKETERANGAN MENGENAI PIHAK YANG AKAN MENERIMA PENGALIHKAN HAK

a. PERORANGAN

Fotocopy identitas pemohon atau kuasanya (KTP, Surat Keterangan Domisili, dan SIM) yang telah ditunjukkan aslinya dihadapan Kasubag Tata Usaha/Petugas yang ditunjuk dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Khusus untuk orang asing penetap : foto copy surat ijin tinggal tetap yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.Khusus untuk orang asing : foto copy identitas surat ijin menetap di Indonesia, atau foto copy ijin kunjungan atau ijin keimigrasian lainnya berbentuk tanda yang diterakan pada paspor atau dokumen keimigrasian lainnya yang dimiliki oleh orang asing yang bersangkutan dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

b. BADAN HUKUM KEAGAMAAAN / SOSIAL DAN BADAN HUKUM YANG DITUNJUK OLEH PEMERINTAH

Fotocopy identitas pemohon atau kuasanya (KTP, Surat Keterangan Domisili, dan SIM) yang telah ditunjukkan aslinya dihadapan Kasubag Tata Usaha/Petugas yang ditunjuk dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Akta pendirian Badan Hukum dan/Akta perubahannya yang telah disahkan pejabat yang berwenang. (sesuai bidang usahanya).

c. BADAN HUKUM ASING

Surat Persetujuan bidang usaha dari instansi terkait.

d. PERWAKILAN NEGARA ASING/ORGANISASI DI BAWAH NAUNGAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA.

Surat Rekomendasi dari Departemen Luar RI. Negeri.

KETERANGAN MENGENAI DATA YURIDIS DAN BUKTI PEROLEHAN TANAHNYA

Foto copy sertipikat yang telah dilegalisir oleh Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Kantor Pertanahan setempat.

36

SPOPP-2.07-KPK

KETERANGANWAKTUPERSYARATANDASAR HUKUM

DATA PENDUKUNG

Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang di-bubuhi materai secukupnya.Surat pernyataan tanah-tanah yang dimiliki pemohon (berisi jumlah bidang, luas dan status tanah yang dimiliki, termasuk bidang tanah yang dimohon) yang dibubuhi materai secukupnya.Surat keterangan yang berisi tentang sta-tus tanah, rencana penggunaannya tanah termasuk jenis tanah (pertanian/non pertanian ).Surat pernyataan bahwa tanahnya akan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dan sifat peruntukan penggunaan tanahnya atau apabila ada perubahan penggunaan tanah harus ada ijin dari pejabat yang berwenang.

37

38

SPOPP-2.07-KPK

9, 1

0.1,

10.

210

.311

1213


Petugas Arsip :


Kepala Kantor PertanahanMengoreksi dan validasi surat permintaan kelengkapan berkas, surat pengembalian berkas kepada pemohon atau surat pengantar dokumen permohonan kepada pejabat yang berwenang (Kakanwil BPN Provinsi atau Kepala BPN melalui Kakanwil BPN Provinsi), dari aspek yuridis dan kebijkan pemerintah.Menandatangani surat permintaan untuk melengkapi dokumen permohonan hak atas tanah apabila dokumen yang disampaikan tidak lengkap.Menandatangai surat pengembalian dokumen kepada pemohon apabila dokumen permohonan yang bersangkutan telah lengkap dan data administrasi, fisik maupun yuridis tidak sesuai.Menandatangani surat pengantar yang meneruskan dokumen permohonan peralihan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang (Kakanwil BPN Provinsi atau Kepala BPN).Meneruskan dokumen permohonan hak atas tanah kepada Petugas Pelaksana PHT

JUMLAH

Kakanwil/KA BPNMeneliti dokumen Menyerahkan Dokumen kepada Kepala Kantor.

Loket IV :

Menyerahkan Surat Permintaan kelengkapan data, atau surat pengembalian berkas/dokumen permohonan.


Generate Daftar Isian dan BRP2Menyerahkan dokumen kepada Petugas Loket IV dan Petugas Arsip

38 hari

10

5

39

40

SPOPP-2.08-KPK


STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANANPEMBATALAN HAK ATAS TANAH


1. PMNA/KBPN No. 3 Tahun 19992. PMNA/KBPN No. 9 Tahun 19993. PP No. 24 Tahun 19974. PMNA/KBPN No. 3 Tahun 19975. PP No. 46 Tahun 2002


a. PERORANGAN



Peta Bidang / Surat Ukur..


1. Surat permohonan pembatalan Hak atas tanah. 2. Dasar permohonan pembatalan hak atas tanah : Putusan Pengadilan.

Fotocopy Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (incracht) mulai dari tingkat pertama sampai dengan terakhir, yang amarnya secara langsung mengakibatkan batalnya hak-hak atas tanah obyek sengketa dan telah dilegalisir oleh Panitera PN/PTUN setempat.Berita Acara Eksekusi/Pelaksanaan Putusan (untuk perkara di peradilan umum, pdt/pid) atau Surat Pernyataan dari pemohon bahwa fisik bidang tanah dikuasai oleh yang bersangkutan.

3. Fotocopy sertipikat/Buku Tana SK pemberian hak atas tanah yang telah dilegalisir oleh Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.4. Pertimbangan, saran dan pendapat yang tegas dan jelas dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.5. Pemberitahuan tertulis kepada para pihak yang akan dirugikan.6. Surat Keterangan bahwa sertipikat tidak dapat ditarik.7. Peta Pendaftaran Tanah (Plotting tanah obyek sengketa) jika obyek sengketa dinyatakan batal sebagian, atau tumpang tindih sebagian, ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.

Catatan:


41

SPOPP-2.08-KPK


b. BADAN HUKUM



Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.

42

43

SPOPP-2.08-KPK

10, 1

1.1,

11.

2, 1

1.3

1213

14


Petugas Arsip :Menyimpan arsip dokumen permohonan hak atas tanah secara sistematis sebagai bahan pelayanan informasi di bidang hak-hak atas tanah.

Kepala Kantor PertanahanMemeriksa surat permintaan kelengkapan berkas, surat pengembalian berkas kepada pemohon atau surat pengantar dokumen permohonan kepada pejabat yang berwenang (Kakanwil BPN Provinsi atau Kepala BPN melalui Kakanwil BPN Provinsi).Menandatangani surat permintaan untuk melengkapi dokumen permohonan hak atas tanah apabila dokumen yang disampaikan tidak lengkap.Menandatangai surat pengembalian dokumen kepada pemohon apabila dokumen permohonan yang bersangkutan telah lengkap dan data administrasi, fisik maupun yuridis tidak sesuai.Menandatangani surat pengantar yang meneruskan dokumen permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang (Kakanwil BPN Provinsi atau Kepala BPN).Meneruskan dokumen permohonan hak atas tanah kepada Petugas Pelaksana PHT

Loket IV :Menyerahkan Surat Permintaan kelengkapan data, atau surat pengembalian berkas/dokumen permohonan.

Petugas Pelaksana PHTGenerate Daftar Isian dan BRP2Menyerahkan dokumen kepada Petugas Loket IV dan Petugas Arsip

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Prof. Ir. LUTFI I. NASOETION, MSc., Ph.D.NIP. 130367083

44

Documents

BUKU – III KOMPUTER - ndaru.net · Surat Tanda Terima Dokumen. Daftar Isian/Form Isian Daftar Isian adalah Buku berupa daftar atau Formulir Isian yang dipergunakan untuk pencatatan