BUKU INDIKATOR BESERTA FORMULASINYA BERDASARKAN

Penulis : Eko Sujayanto, S.E.

NIP : 19940128 202012 1 006

Jabatan : Analis Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan Sub Bidang Kesehatan

dan Kesejahteraan Sosial

Unit Kerja : Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Penelitian dan

Pengembangan Kabupaten Paser

BUKU INDIKATOR BESERTA

FORMULASINYA BERDASARKAN

KEPMENDAGRI NOMOR 050-3708

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim, Alhamdulillahirabbil'alamin penulis panjatkan kepada

Allah SWT atas segala berkat, rahmat dan kasih yang telah diberikan-Nya, sehingga

penulis dapat menyusun Buku Indikator Beserta Formulasinya Berdasarkan

Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 ini dengan baik.

Penyusunan buku ini ditujukan untuk membantu Perangkat Daerah yang

menangani Urusan Sosial, Urusan Kesehatan, Urusan Pengendalian Penduduk dan KB,

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Sub Urusan

Kebencanaan dalam menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Selain itu,

buku ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas aktualisasi penulis dalam kegiatan

Latsar CPNS angkatan XX Tahun 2021 di BPSDM Kalimantan Timur.

Tersusunnya buku ini berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka

dari itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada:

1. Bapak Andi M Arpan, S.T., M.M. sebagai coach atas semua inspirasi, dorongan,

masukan, dan bimbingan yang telah diberikan dalam proses penyusunan Buku ini

2. Bapak M. Arief Meydiastono, S.Sos selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Paser atas segala dukungan yang telah

diberikan dalam proses penyusunan Buku ini

3. Bapak Rustan T, S.K.M. sebagai mentor atas semua arahan, motivasi, dukungan, dan

bimbingan yang telah diberikan selama proses Penyusunan Buku ini

4. Keluarga besar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Paser atas segala dukungan yang telah

diberikan

Akhir kata, Semoga Buku Indikator Beserta Formulasinya ini dapat membantu

Perangkat Daerah dalam membuat Dokumen Perencanaan. Penulis menyadari bahwa

masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan Buku ini. Oleh karena itu, segala

saran dan masukan yang diberikan oleh semua pihak akan sangat bermanfaat bagi

Penulis.

Paser, 17 Mei 2021

LEMBAR PENGESAHAN

PENYUSUNAN BUKU INDIKATOR

Judul : Buku Indikator Beserta Formulasinya Berdasarkan

Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Penulis : Eko Sujayanto, S.E.

NIP : 19940128 202012 1 006

Angkatan Latsar : XX

Jabatan : Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Unit Kerja : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan Kabupaten Paser

Paser, 17 Mei 2021

Yang mengesahkan,

Kepala Bidang PPM,

M. Arief Meydiastono, S.Sos

NIP. 19680519 198703 1 001

Kasubbid Kesehatan dan Kesejahteraan

Sosial,

Rustan T, S.K.M.

NIP. 19741213 199703 1 004

Mengetahui:

Kepala Bappedalitbang,

Muksin, SS.MA

NIP. 19720807 200012 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

A. Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan 4

B. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan

Masyarakat 17

C. Urusan Pemerintah Bidang Sosial 21

D. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 29

E. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 37

1

KODE REK

NOMENKLATUR URUSAN

KABUPATEN/KOTA

INDIKATOR KINERJA PD

PENANGGUNG JAWAB

UR

USA

N

BID

AN

G U

RU

SAN

PR

OG

RA

M

KEG

IATA

N

SUB

KE

GIA

TAN

INDIKATOR SATUAN TARGET

CARA MENGHITUNG

X

X XX

X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan

Persen Hasil survey kepuasan layanan kesekretariatan terhadap unit organisasi di internal perangkat daerah

X XX 01 2.01 Perencanaan,

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

Nilai Reformasi Birokrasi

Hasil Evaluasi RB

X XX 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Persentase kesesuaian muatan Renja dengan Renstra tahun berkenaan

Persen Rumus:

X : Jumlah Program kegiatan Renja

Y : Jumlah Program kegiatan Renja yang sesuai dengan Renstra

Indikator Kinerja = X

x 100% Y

Persentase ketepatan tahapan penyusunan Renstra dan Renja

Persen Rumus: X : Jumlah tahapan penyusunan

Renstra dan Renja yang tepat waktu

Y : Jumlah seluruh tahapan


x 100% Y

Persentase rata-rata capaian area perubahan RB

Persen Rumus: X : Jumlah capaian area perubahan

RB Y : Jumlah area perubahan


x 100% Y

X XX 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Dokumen RKA-SKPD yang tersusun

Dokumen Total Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun

X XX 01 2.01 04 Koordinasi dan

Penyusunan DPA-SKPD

Jumlah DPA yang tersusun tepat waktu

Dokumen Total Jumlah Dokumen DPA yang tersusun tepat waktu

X XX 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja

Perangkat Dearah Persentase capaian kinerja program PD ≥ 80%

Persen Rumus:

X : Jumlah capaian kinerja program PD ≥ 80%

Y : Jumlah program


x 100% Y

Persentase capaian sasaran strategis perangkat daerah

Persen Rumus:

X : Jumlah capaian sasaran strategis perangkat daerah

Y : Jumlah sasaran strategis perangkat daerah


x 100%

Y

2

Persentase ketepatan waktu pengukuran evaluasi kinerja per triwulan

Persen Rumus:

X : Jumlah pengukuran evaluasi kinerja per triwulan yang tepat waktu

Y : Jumlah seluruh kegiatan pengukuran evaluasi kinerja per triwulan


x 100% Y

X XX 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Persen Hasil survey kepuasan layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terhadap unit organisasi di internal perangkat daerah

X XX 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN Daftar Gaji dan Tunjangan ASN

Bulan Total Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN

X XX 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah SPP dan SPM yang dibuat sesuai dengan SOP

Dokumen Total Jumlah Dokumen SPP dan SPM yang dibuat sesuai dengan SOP

X XX 01 2.02 07 Koordinasi dan

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel

Dokumen Total Jumlah Dokumen Laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel

X XX 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Persen Hasil survey kepuasan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terhadap unit organisasi di internal perangkat daerah

X XX 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan

Perundang-Undangan Jumlah peserta sosialisasi

Orang Total Jumlah peserta sosialisasi

X XX 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis

Orang Total Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis

X XX 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Persen Hasil survey kepuasan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah terhadap unit organisasi di internal perangkat daerah

X XX 01 2.06 01 Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang diadakan

Jenis Total Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang diadakan

X XX 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

Unit Total Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

X XX 01 2.06 04 Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Jumlah ATK yang tersedia

Jenis Total Jumlah ATK yang tersedia

Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia

Unit Total Jumlah peralatan kebersiah yang tersedia

X XX 01 2.06 05 Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan

jenis Total Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan

X XX 01 2.06 06 Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan

Eksemplar Total Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang diadakan

X XX 01 2.06 09 Penyelenggaraan

Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan

Kali Total Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan

Kebutuhan makan

dan minum rapat pegawai

Kotak Total Jumlah Kebutuhan makan dan minum rapat pegawai

3

X XX 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang didukung

Jenis Total Jumlah pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang didukung

X XX 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase Ketersediaan BMD

Persen Rumus: X : Jumlah BMD yang tersedia

Y : Jumlah BMD yang dibutuhkan


x 100% Y

X XX 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

Unit Total Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

X XX 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase Pemeliharaan BMD

Persen Rumus: X : Jumlah BMD yang dipelihara

Y : Jumlah BMD yang tersedia


x 100% Y

X XX 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah kendaraan dinas operasional yang terbayarkan pajak dan perizinannya

Unit Total Jumlah kendaraan dinas operasional yang terbayarkan pajak dan perizinannya

X XX 01 2.09 06 Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan kantor yang terpelihara

Unit Total Jumlah Peralatan kantor yang terpelihara

4

A. URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN

KODE REK

NOMENKLATUR URUSAN

KABUPATEN/KOTA

INDIKATOR KINERJA

PD PENANGGUNG

JAWAB

UR

USA

N

BID

AN

G U

RU

SAN

PR

OG

RA

M

KEG

IATA

N

SUB

KE

GIA

TAN


CARA MENGHITUNG

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 02 URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase Cakupan pelayanan UKM dan UKP

Persen Rumus:

X : Jumlah kunjungan pelayanan dalam dan luar gedung, disemua fasilitas kesehatan

Y : Jumlah penduduk di wilayah tertentu dan tahun tertentu


x 100% Y

1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan

Persen Rumus:

X : Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang dilaksanakan

Y : Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang tersedia


x 100% Y

1 02 02 2.01 01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya

Jumlah RS dan sarpras pendukung RS yang dibangun

Unit Total Jumlah Unit RS dan sarpras pendukung RS yang dibangun

Dinas Kesehatan

1 02 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang dibangun

Unit Total Jumlah Unit Puskesmas yang dibangun

Dinas Kesehatan

1 02 02 2.01 03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Jumlah Faskes lainnya yang dibangun

Unit Total Jumlah Unit Faskes lainnya yang dibangun

Dinas Kesehatan

1 02 02 2.01 04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan

Jumlah Rudin Nakes yang dibangun

Unit Total Jumlah Unit Rudin Nakes yang dibangun

Dinas Kesehatan

1 02 02 2.01 05 Pengembangan Rumah Sakit

Jumlah RS yang dikembangkan

Unit Total Jumlah Unit RS yang dikembangkan

Dinas Kesehatan

1 02 02 2.01 06 Pengembangan Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang dikembangkan

Unit Total Jumlah Unit Puskesmas yang dikembangkan

Dinas Kesehatan

1 02 02 2.01 07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Jumlah Faskes lainnya yang dikembangkan

Unit Total Jumlah Unit Faskes lainnya yang dikembangkan

Dinas Kesehatan

1 02 02 2.01 08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

Jumlah RS yang direhabilitasi dan dipelihara

Unit Total Jumlah Unit RS yang direhabilitasi dan dipelihara

Dinas Kesehatan

5

1 02 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas

Jumlah PKM yang direhabilitasi dan dipelihara

Unit Total Jumlah Unit PKM yang direhabilitasi dan dipelihara

Dinas Kesehatan

1 02 02 2.01 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Jumlah Fasyankes yang direhabilitasi dan dipelihara

Unit Total Jumlah Unit RS dan sarpras pendukung RS yang dibangun

Dinas Kesehatan

1 02 02 2.01 11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan

Jumlah rudin nakes yang direhabilitasi dan dipelihara

Unit Total Jumlah Unit Fasyankes yang direhabilitasi dan dipelihara

Dinas Kesehatan

1 02 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah Sarana Fasyankes yang diadakan

Unit Total Jumlah Unit Sarana Fasyankes yang diadakan

Dinas Kesehatan

1 02 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah prasarana dan pendukung Fasyankes yang diadakan

Unit Total Jumlah Unit prasarana dan pendukung Fasyankes yang diadakan

Dinas Kesehatan

1 02 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah alkes/alat penunjang medik fasyankes yang diadakan

Unit Total Jumlah Unit alkes/alat penunjang medik fasyankes yang diadakan

Dinas Kesehatan

1 02 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi

Jumlah alat kalibrasi yang diadakan dan dipelihara

Jenis Total Jenis alat kalibrasi yang diadakan dan dipelihara

Dinas Kesehatan

1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin

Ketersediaan Obat dan Vaksin

Jenis Total Obat dan Vaksin yang tersedia Dinas Kesehatan

1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai

Ketersediaan BMHP Jenis Total BMHP yang tersedia Dinas Kesehatan

1 02 02 2.01 18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah sarana faskes lainnya yang dipelihara

Unit Total Jumlah Unit sarana faskes lainnya yang dipelihara

Dinas Kesehatan

1 02 02 2.01 19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah Prasarana dan pendukung fasyankes lainnya yang dipelihara

Unit Total Jumlah Unit Prasarana dan pendukung fasyankes lainnya yang dipelihara

Dinas Kesehatan

1 02 02 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah alkes/alat penunjang medik fasyankes lainnya yang dipelihara

Jenis Total Jenis alkes/alat penunjang medik fasyankes lainnya yang dipelihara

Dinas Kesehatan

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan

Persen Rumus:

X : Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang dilaksanakan

Y : Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang tersedia


x 100% Y

1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Persen Rumus: Dinas Kesehatan

X : Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Y : Jumlah ibu hamil di wilayah tertentu dan tahun tertentu


x 100% Y

6

1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan


X : Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Y : Jumlah ibu bersalin di wilayah tertentu dan tahun tertentu


x 100% Y

1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir


X : Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Y : Jumlah bayi baru lahir di wilayah tertentu dan tahun tertentu


x 100% Y

1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

Presentase balita mendapatkan pelayanan Kesehatan


X : Jumlah balita mendapatkan pelayanan Kesehatan

Y : Jumlah balita di wilayah tertentu dan tahun tertentu


x 100% Y

1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Persentas anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar


X : Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Y : Jumlah anak usia pendidikan

dasar di wilayah tertentu dan tahun tertentu


x 100% Y

1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar


X : Jumlah orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Y : Jumlah orang usia 15–59 tahun di wilayah tertentu dan tahun tertentu


x 100% Y

1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Persentase penduduk usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard


X : Jumlah penduduk usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard

Y : Jumlah penduduk usia 60 tahun ke atas di wilayah tertentu dan tahun tertentu


x 100% Y

7

1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar


X : Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Y : Jumlah penderita Hipertensi di wilayah tertentu dan tahun tertentu


x 100% Y

1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar


X : Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Y : Jumlah penderita DM di wilayah tertentu dan tahun tertentu


x 100% Y

1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar


X : Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Y : Jumlah ODGJ berat di wilayah tertentu dan tahun tertentu


x 100% Y

1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar


X : Jumlah Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Y : Jumlah Orang terduga TBC di wilayah tertentu dan tahun tertentu


x 100% Y

1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar


X : Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar

Y : Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di wilayah tertentu dan tahun tertentu


x 100% Y

1 02 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

Persentase penduduk pada Kondisi KLB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar


X : Jumlah penduduk pada Kondisi KLB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Y : Jumlah penduduk pada Kondisi KLB di wilayah tertentu dan tahun tertentu


x 100% Y

8

1 02 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana

Persentase Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar


X : Jumlah Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Y : Jumlah Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana di wilayah tertentu dan tahun tertentu


x 100% Y

1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

persentase penderita gizi buruk yang mendapatkan perawatan


X : Jumlah penderita gizi buruk yang mendapatkan perawatan

cakupan penanganan balita stunting

Y : Jumlah penderita gizi buruk di wilayah tertentu dan tahun tertentu


x 100% Y

1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga bagi anak SD


X : Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga bagi anak SD

Jumlah Pos UKK yang terbentuk

Y : Jumlah puskesmas di wilayah tertentu dan tahun tertentu


x 100% Y

1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

persentase Pelayanan Kesehatan Lingkungan


X : Jumlah Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang dikelola

Y : Jumlah Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang tersedia


x 100% Y

1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

Persentase pemenuhan layanan promosi kesehatan


X : Jumlah Pelayanan promosi kesehatan yang dikelola

Y : Jumlah Pelayanan promosi kesehatan yang tersedia


x 100% Y

1 02 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya

Persentase pemenuhan layanan kestrad, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya


X : Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya yang dikelola

Y : Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya yang tersedia


x 100% Y

9

1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Persentase pemenuhan layanan surveilans kesehatan


X : Jumlah Pelayanan pemenuhan layanan surveilans kesehatan yang dikelola

Y : Jumlah pemenuhan layanan surveilans kesehatan yang tersedia


x 100% Y

1 02 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Cakupan layanan kesehatan ODMK


X : Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang dilayani

Y : Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)


x 100% Y

1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA

Cakupan layanan keswa dan NAPZA


X : Jumlah Penderita Kesehatan Jiwa dan NAPZA yang ditangani

Y : Jumlah Penderita Kesehatan Jiwa dan NAPZA


x 100% Y

1 02 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus

Cakupan layanan kesehatan khusus


X : Jumlah layanan Kesehatan Khusus yang dikelola

Y : Jumlah layanan Kesehatan Khusus


x 100% Y

1 02 02 2.02 24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan

Cakupan layanan Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan


X : Jumlah Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan yang ditangani

Y : Jumlah Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan


x 100% Y

1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Cakupan layanan penyakit menular dan penyakit tidak menular


X : Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang dilaksanakan

Y : Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang tersedia


x 100% Y

10

1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Persentase penduduk yang mendapatkan layanan jaminan kesehatan masyarakat


X : Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan jaminan kesehatan masyarakat

Y : Jumlah penduduk di wilayah tertentu


x 100% Y

1 02 02 2.02 27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah

Jumlah orang yang diperiksa

Orang Total Jumlah Orang yang diperiksa Dinas Kesehatan

1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional

Jumlah spesimen yang dikirim

Jenis Total Jumlah Jenis spesimen yang dikirim

Dinas Kesehatan

1 02 02 2.02 29 Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat

Jumlah tatanan yang difasilitasi

Unit Total Jumlah Unit tatanan yang difasilitasi

Dinas Kesehatan

1 02 02 2.02 30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah Fasyankes yang menggunakan fasilitas telemedicine

Unit Total Jumlah Fasyankes yang menggunakan fasilitas telemedicine

Dinas Kesehatan

1 02 02 2.02 31 Pengelolaan Penelitian Kesehatan

Jumlah Dokumen penelitian Kesehatan

Dokumen Total Jumlah Dokumen penelitian Kesehatan

Dinas Kesehatan

1 02 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Cakupan layanan RS Persen Rumus: Dinas Kesehatan

X : Jumlah Rumah Sakit yang melakukan pelayanan

Y : Jumlah Rumah Sakit di wilayah tertentu dan tahun tertentu


x Persen Y

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas

Cakupan layanan Puskesmas


X : Jumlah Puskesmas yang melakukan pelayanan

Y : Jumlah Puskesmas di wilayah tertentu dan tahun tertentu


x 100% Y

1 02 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Cakupan layanan Faskes lainnya


X : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang melakukan pelayanan

Y : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya di wilayah tertentu dan tahun tertentu


x 100% Y

1 02 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

Jumlah Faskes yang terakreditasi

Unit Total Jumlah Unit Faskes yang terakreditasi

Dinas Kesehatan

1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Persentase KIPA yang diinvestigasi


X : Jumlah KIPA yang diinvestigasi

Y : Jumlah KIPA di wilayah tertentu dan tahun tertentu


x 100% Y

11

1 02 02 2.02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

Cakupan layanan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah


X : Jumlah Layanan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah yang dilaksanakan

Y : Jumlah Pelayanan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah


x 100% Y

1 02 02 2.02 38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Jumlah Unit layanan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Unit Total Jumlah Unit layanan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Dinas Kesehatan

1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi

Persen Rumus:

X : Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi yang terselenggara

Y : Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi


x 100% Y

1 02 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

Jumlah Dokumen Dokumen Total Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kesehatan

Dinas Kesehatan

1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Jumlah sistem informasi kesehatan yang dikelola

Jenis Total Jumlah sistem informasi kesehatan yang dikelola

Dinas Kesehatan

1 02 02 2.03 03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet

Jumlah peralatan sistem informasi kesehatan

Unit Total Jumlah Unit peralatan sistem informasi kesehatan

Dinas Kesehatan

1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan

Persen Rumus:

X : Jumlah Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan

Y : Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah tertentu dan tahun tertentu


x 100% Y

1 02 02 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D

laporan Pengendalian dan pengawasan

Dokumen Total Jumlah Dokumen laporan Pengendalian dan pengawasan

Dinas Kesehatan

1 02 02 2.04 02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Tata Kelola Fasyankes

Dokumen Total Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Tata Kelola Fasyankes

Dinas Kesehatan

1 02 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Jumlah Fasyankes terakreditasi

Unit Total Jumlah Fasyankes terakreditasi Dinas Kesehatan

1 02 02 2.04 04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Jumlah Kebijakan Kebijakan Perda/ Perbup/SK Dinas Kesehatan

12

1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Persentase SDM Kesehatan yang kompeten

Persen Rumus:

X : Jumlah SDM Kesehatan yang Kompeten

Y : Jumlah Total SDM Kesehatan


x 100% Y

1 02 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota

Persentase Izin Praktek Tenaga Kesehatan Sesuai Ketentuan

Persen Rumus:

X : Jumlah Izin Praktek Tenaga Kesehatan Sesuai Ketentuan

Y : Jumlah Izin Praktek Tenaga Kesehatan


x 100% Y

1 02 03 2.01 01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

Jumlah rekomendasi izin praktik Tenaga Kesehatan

Orang Total Jumlah rekomendasi izin praktik Tenaga Kesehatan yang dikendalikan

Dinas Kesehatan

1 02 03 2.01 02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

Jumlah Praktik Tenaga kesehatan yang diawasi

Orang Total Jumlah Praktik Tenaga kesehatan yang diawasi

Dinas Kesehatan

1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Persentase Pemenuhan Kuantitas SDM Kesehatan Sesuai Standar

Persen Jumlah Faskes yang memiliki Kuantitas SDM Sesuai Standar : Total Jumlah Faskes

1 02 03 2.02 01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Jumlah SDM yang DIdistribusikan

Orang Total Jumlah SDM yang DIdistribusikan Dinas Kesehatan

1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar

Jumlah Faskes yang memiliki Kuantitas SDM Sesuai Standar

Unit Total Jumlah Faskes yang memiliki Kuantitas SDM Sesuai Standar

Dinas Kesehatan

1 02 03 2.02 03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Jumlah Nakes yang Dibina

Orang Total Jumlah Nakes yang Dibina Dinas Kesehatan

1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Persentase SDMK yang mendapatkan peningkatan kompetensi

Persen Rumus:

X : Jumlah SDMK yang mendapatkan peningkatan kompetensi

Y : Jumlah SDMK


x 100% Y

1 02 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah peserta pelatihan kompetensi teknis

Orang Total Jumlah peserta pelatihan kompetensi teknis

Dinas Kesehatan

13

1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Persentase obat, alkes & makanan minuman di peredaran yg memenuhi syarat

Persen Rumus:

X : Jumlah obat, alkes & makanan minuman di peredaran yg memenuhi syarat

Y : Jumlah obat, alkes & makanan minuman yang beredar


x 100% Y

1 02 4 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Persentase pengajuan izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang ditindaklanjuti

Persen Rumus:

X : Jumlah pengajuan izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang ditindaklanjuti

Y : Jumlah pengajuan izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)


x 100% Y

1 02 04 2.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Jumlah Dokumen laporan pengendalian dan pengawasan

Dokumen Total Jumlah Dokumen laporan pengendalian dan pengawasan

Dinas Kesehatan

1 02 04 2.01 02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Jumlah Dokumen data perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diawasi

Dokumen Total Jumlah Dokumen data perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diawasi

Dinas Kesehatan

1 02 04 2.01 03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang difasilitasi

Unit Total Jumlah Unit Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang difasilitasi

Dinas Kesehatan

1 02 04 2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga

Jumlah Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga

Sertifikat Total Jumlah Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga

14

1 02 04 2.02 01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga



Dinas Kesehatan

1 02 04 2.02 02 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga



Dinas Kesehatan

1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Sertifikat Total Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

1 02 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga



Dinas Kesehatan

1 02 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan (DAM)

Sertifikat Total Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

1 02 04 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)



Dinas Kesehatan

1 02 04 2.05 Penerbitan Stiker

Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

Jumlah Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

Stiker Total Jumlah Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

15

1 02 04 2.05 01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan



Dinas Kesehatan

1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

Persentase hasil pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang ditindaklanjuti

Persen Rumus:

X : Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang ditindaklanjuti

Y : Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga


x 100% Y

1 02 04 2.06 01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

post market yang diperiksa

Jenis Total post market yang diperiksa Dinas Kesehatan

1 02 04 2.06 02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga

Laporan tindak lanjut Pengawasan Perizinan IRT

Dokumen Total Jumlah Dokumen Laporan tindak lanjut Pengawasan Perizinan IRT

Dinas Kesehatan

1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Persentase Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) aktif

Persen Rumus:

X : Jumlah UKBM aktif

Y : Jumlah Total UKBM


x 100% Y

1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah UKBM yang difasilitasi

Unit Total Jumlah UKBM yang difasilitasi Dinas Kesehatan

1 02 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Lembaga yang bermitra

Lembaga Total Jumlah Lembaga yang bermitra Dinas Kesehatan

16

1 02 05 2.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Persentase Keluarga yang mempraktikkan PHBS

Persen Rumus:

X : Jumlah Keluarga yang mempraktikkan PHBS

Y : Jumlah Keluarga

Indikator Kinerja =

X

x 100% Y

1 02 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

Jumlah Keluarga Sehat

Jenis Total Jumlah Keluarga Sehat Dinas Kesehatan

1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah UKBM yang dibentuk dan difasilitasi

Unit Total Jumlah UKBM yang dibentuk dan difasilitasi

1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Jumlah kader yang dilatih

Orang Total Jumlah kader yang dilatih Dinas Kesehatan

17

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KODE REK

NOMENKLATUR URUSAN

KABUPATEN/KOTA

INDIKATOR KINERJA

PD PENANGGUNG

JAWAB

UR

USA

N

BID

AN

G U

RU

SAN

PR

OG

RA

M

KEG

IATA

N

SUB

KE

GIA

TAN

INDIKATOR

SATUAN TARGET

CARA MENGHITUNG


1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Persentase cakupan layanan kebencanaan

Persen Rumus:

X : Jumlah wilayah rawan bencana yang mendapatkan layanan kebencanaan

Y : Jumlah seluruh wilayah rawan bencana


x 100% Y

1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Persentase (%) Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Persen Rumus:

X : Jumlah wilayah rawan bencana yang mendapatkan layanan Informasi Rawan Bencana

Y : Jumlah seluruh wilayah rawan bencana


x 100% Y

1 05 03 2.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota

Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal

Persen Rumus: BPBD

X : Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun

Y : Jumlah satu dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan


x 100% Y

18

1 05 03 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten Paser (Per Jenis Bencana)

Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana

Persen Rumus: BPBD

X : Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana

Y : Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana


x 100% Y

1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Persentase layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Persen Rumus:

X : Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Y : Jumlah Warga Negara yang berada di Kawasan rawan bencana


x 100% Y

1 05 03 2.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal

Persen Rumus: BPBD


Y : Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan


x 100% Y

1 05 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

Persentase (%) jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan

Persen Rumus: BPBD

X : Jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan

Y : Jumlah aparatur dan Warga Negaradi Kawasan rawan bencana


x 100% Y

1 05 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana

Persen Rumus: BPBD

X : Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops


Indikator Kinerja =

X

x 100% Y

1 05 03 2.02 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan

Persen Rumus: BPBD

X : Jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan

Y : Jumlah Warga Negara di Kawasan rawan bencana


x 100% Y

19

1 05 03 2.02 05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota

Jumlah monitoring daerah rawan bencana

Lokasi Total Jumlah Lokasi Monitoring Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Paser

BPBD

1 05 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Jumlah Kawasan yang diperkuat untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Lokasi Total Jumlah Lokasi Kawasan yang diperkuat untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan

BPBD

1 05 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

Jumlah monitoring daerah pasca bencana

Lokasi Total Jumlah Lokasi pelaksanaan monitoring daerah pasca bencana

BPBD

1 05 03 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota

jumlah peserta pelatihan pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat

Orang Total Jumlah peserta pelatihan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)

BPBD

1 5 3 2.02 09 Penyusunan Rencana Kontijensi

Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal

Persen Rumus: BPBD


Y : Jumlah satu dokumen Renkonlengkap dan sudah disahkan


x 100% Y

1 5 3 2.02 10 Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Persentase (%) jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan

Persen Rumus: BPBD

X : Jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan



x 100% Y

1 05 03 2.02 11 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana

Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana

Dokumen Total Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana

BPBD

1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Persen Rumus:

X : Jumlah Korban bencana yang diselamatkan dan dievakuasi

Y : Jumlah seluruh Korban bencana yang harus diselamatkan dan dievakuasi


x 100% Y

1 05 03 2.03 01 Respon cepat kejadian luar biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas

Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)

Persen Rumus: BPBD

X : Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB

Y : Jumlah seluruh penetapan status KLB


x 100% Y

1 05 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

Presentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana

Persen Rumus: BPBD

X : Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana

Y : Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana


x 100% Y

20

1 05 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Persentase (%) Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan di evakuasi terhadap kejadian bencana

Persen Rumus: BPBD

X : Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi

Y : Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana


x 100% Y

1 05 03 2.03 04 Penyediaan Logistik dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Jumlah Logistik dan Evakuasi Korban yang tersedia

Unit Total Jumlah unit Logistik dan Evakuasi Korban yang tersedia

BPBD

1 05 03 2.03 05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana

Persen Rumus: BPBD

X : Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana

Y : Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana


x 100% Y

1 05 03 2.03 06 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit

Jumlah kejadian Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit yang direspon cepat

Kejadian Total Jumlah kejadian Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit yang direspon cepat

BPBD

1 05 03 2.04 Penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana

Persentase penataan Sistem Dasar penanggulangan Bencana

Persen Rumus:

X : Jumlah Sistem Dasar penanggulangan Bencana yang tersedia

Y : Jumlah Sistem Dasar penanggulangan Bencana yang dilaksanakan


x 100% Y

1 05 03 2.04 01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten /Kota

Jumlah dokumen Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana

Dokumen Total Jumlah dokumen Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana

BPBD

1 05 03 2.04 '02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga yang tekait dengan Penanggulangan Bencana

Lembaga Total Jumlah Lembaga yang tekait dengan Penanggulangan Bencana

BPBD

1 05 03 2.04 03 Kerjasama antar lembaga dan Kemitraan dalam penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga dan Kemitraaan yang bekerjasama dalam penanggulangan Bencana

Lembaga Total Jumlah Lembaga dan Kemitraaan yang bekerjasama dalam penanggulangan Bencana

BPBD

1 05 03 2.04 04 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan

Jumlah Sistem Informasi Kebencanaan yang tersedia

Jenis Total Jumlah Jenis Sistem Informasi Kebencanaan yang tersedia

BPBD

1 05 03 2.04 05 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Jumlah Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Orang Total Jumlah Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

BPBD

21

C. URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL

KODE REK

NOMENKLATUR URUSAN

KABUPATEN/KOTA

INDIKATOR KINERJA

PD PENANGGUNG

JAWAB

UR

USA

N

BID

AN

G U

RU

SAN

PR

OG

RA

M

KEG

IATA

N

SUB

KE

GIA

TAN


CARA MENGHITUNG


1 06 URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL

1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Persentase warga KAT, pelaku usaha dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapat pembinaan

Persen Rumus:

X : Jumlah warga KAT, pelaku usaha dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapat pembinaan

Y : Jumlah seluruh warga KAT, pelaku usaha dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terdata


x 100%

Y

1 06 02 2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Jumlah warga KAT yang mendapatkan pembinaan dan sosialisasi

KK Total Jumlah KK warga KAT yang mendapatkan pembinaan dan sosialisasi

1 06 02 2.01 01 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT

Jumlah warga KAT yang mendapat Fasilitasi Pemberdayaan Sosial

KK Total Jumlah KK warga KAT yang mendapat Fasilitasi Pemberdayaan Sosial

Dinas Sosial

1 06 02 2.01 02 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT

Jumlah Warga KAT yang mendapatkan Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas Sosial

KK Total Jumlah KK warga KAT yang mendapatkan Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas Sosial

Dinas Sosial

1 06 02 2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Pelaku Usaha, BUMN dan BUMD yang mengumpulkan sumbangan

Orang Total Jumlah Pelaku Usaha, BUMN dan BUMD yang mengumpulkan sumbangan

1 06 02 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

Jumlah Pelaku Usaha, BUMN dan BUMD yang mengikuti Sosialisasi

Orang Total Jumlah Pelaku Usaha, BUMN dan BUMD yang mengikuti Sosialisasi

Dinas Sosial

1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah peserta PSKS yang mengikuti bimbingan atau pelatihan

Orang Total Jumlah peserta PSKS yang mengikuti bimbingan atau pelatihan

1 06 02 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang mengikuti Bimbingan

Orang Total Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang mengikuti Bimbingan

Dinas Sosial

22

1 06 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang mengikuti Bimbingan

Orang Total Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang mengikuti Bimbingan

Dinas Sosial

1 06 02 2.03 03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mengikuti Bimbingan

Orang Total Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mengikuti Bimbingan

Dinas Sosial

1 06 02 2.03 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Kelembagaan Masyarakat yang mengikuti Bimbingan

Orang Total Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Kelembagaan Masyarakat yang mengikuti Bimbingan

Dinas Sosial

1 06 02 2.03 05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

Jumlah Sumber Daya Manusia dan Penguatan lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang mengikuti Bimbingan

Orang Total Jumlah Sumber Daya Manusia dan Penguatan lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang mengikuti Bimbingan

Dinas Sosial

1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Persentase warga migran korban tindak kekerasan yang di debarkasi ke daerah asalnya

Persen Rumus:

X : Jumlah warga migran korban tindak kekerasan yang di debarkasi ke daerah asalnya

Y : Jumlah seluruh warga migran korban tindak kekerasan


x 100% Y

1 06 03 2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

Jumlah warga migran tindak kekerasan yang di debarkasi/dipulangkan ke daerah asalnya

Orang Total Jumlah warga migran tindak kekerasan yang di debarkasi/dipulangkan ke daerah asalnya

1 06 03 2.01 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

Jumlah warga migran tindak kekerasan yang mendapat fasilitasi pemulangan ke daerah asalnya

Orang Total Jumlah warga migran tindak kekerasan yang mendapat fasilitasi pemulangan ke daerah asalnya

Dinas Sosial

23

1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya

Persen Rumus:

X : Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya

Y : Jumlah seluruh penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terdata


x 100% Y

1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Persentase penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di Luar Panti

Persen Rumus:

X : Jumlah penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang tercukupi kebutuhan dasarnya di luar panti

Y : Populasi penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi


x 100% Y

1 06 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan

Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usai Terlantar serta Gelandangan dan pengemis yang menerima Permakanan

Orang Total Jumlah penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang menerima permakanan

Dinas Sosial

1 06 04 2.01 02 Penyediaan Sandang

Jumlah penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang menerima Sandang

Orang Total Jumlah penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang menerima Sandang

Dinas Sosial

1 06 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu

Jumlah Penyandang Disabilitas yang menerima Alat Bantu

Orang Total Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima Alat Bantu

Dinas Sosial

1 06 04 2.01 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Jumlah penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapat bantuan reunifikasi keluarga

Orang Total Jumlah penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapat bantuan reunifikasi keluarga

Dinas Sosial

1 06 04 2.01 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usai Terlantar serta Gelandangan dan pengemis yang mendapat Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

Orang Total Jumlah penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapat bantuan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Dinas Sosial

1 06 04 2.01 06 Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta gelandangan Pengemis dan Masyarakat

Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usai Terlantar serta Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Bimbingan Sosial

Orang Total Jumlah penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapat bantuan Bimbingan Sosial

Dinas Sosial

24

1 06 04 2.01 07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akte Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak

Jumlah penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapat bantuan Fasilitasi Pembuatan NIK, Akte Kelahiran, Surat Nikah, Kartu Identitas Anak

Orang Total Jumlah penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapat bantuan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akte Kelahiran, Surat Nikah, Kartu Identitas Anak

Dinas Sosial

1 06 04 2.01 08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Jumlah penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapat bantuan Pemberian Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Orang Total Jumlah penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapat bantuan Pemberian Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Dinas Sosial

1 06 04 2.01 09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

Jumlah penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapat bantuan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

Orang Total Jumlah penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapat bantuan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

Dinas Sosial

1 06 04 2.01 10 Pemberian Layanan Kedaruratan

Jumlah penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapat bantuan Pemberian Layanan Kedaruratan

Orang Total Jumlah penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapat bantuan Pemberian Layanan Kedaruratan

Dinas Sosial

1 06 04 2.01 11 Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga

Jumlah penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapat bantuan Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga

Orang Total Jumlah penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapat bantuan Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga

Dinas Sosial

1 06 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan

Jumlah penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapat bantuan Pemberian Layanan Rujukan

Orang Total Jumlah penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapat bantuan Pemberian Layanan Rujukan

Dinas Sosial

1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya

Persen Rumus:

X : Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya

Y : Jumlah seluruh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terdata


x 100% Y

25

1 06 04 2.02 01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapat bantuan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

Orang Total Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapat bantuan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

Dinas Sosial

1 06 04 2.02 02 Pemberian Layanan Kedaruratan

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapat bantuan Pemberian Layanan Kedaruratan

Orang Total Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapat bantuan Pemberian Layanan Kedaruratan

Dinas Sosial

1 06 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapat bantuan permakanan

Orang Total Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapat bantuan permakanan

Dinas Sosial


Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapat bantuan sandang

Orang Total Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapat bantuan sandang

Dinas Sosial

1 06 04 2.02 05 Penyediaan Alat Bantu

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapat Alat Bantu

Orang Total Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapat Alat Bantu

Dinas Sosial

1 06 04 2.02 06 Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti

Jumlah PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan Perbekalan Kesehatan

Orang Total Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapat bantuan Penyediaan Perbekalan Kesehatan

Dinas Sosial

1 06 04 2.02 07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapat bantuan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Orang Total Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapat bantuan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Dinas Sosial

1 06 04 2.02 08 Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA

Jumlah Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapat bantuan Bimbingan Sosial

Orang Total Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapat bantuan Bimbingan Sosial

Dinas Sosial

1 06 04 2.02 09 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akte Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak

Jumlah Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapat bantuan Fasilitasi Pembuatan NIK, Akte Kelahiran, Surat Nikah, Kartu Identitas Anak

Orang Total Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA ang mendapat bantuan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akte Kelahiran, Surat Nikah, Kartu Identitas Anak

Dinas Sosial

26

1 06 04 2.02 10 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Jumlah Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapat bantuan Pemberian Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Orang Total JumlahKeluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapat bantuan Pemberian Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Dinas Sosial

1 06 04 2.02 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

Jumlah PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga

Orang Total Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga

Dinas Sosial

1 06 04 2.02 12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Jumlah PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan Reunifikasi Keluarga

Orang Total Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA ang mendapatkan Layanan Reunifikasi Keluarga

Dinas Sosial

1 06 04 2.02 13 Pemberian Layanan Rujukan

Jumlah PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan Rujukan

Orang Total Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan Rujukan

Dinas Sosial

1 06 04 2.02 14 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

Jumlah PMKS Lainnya BUkan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan

Lembaga Total Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapat bantuan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

Dinas Sosial

1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Persentase masyarakat yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial

Persen Rumus:

X : Jumlah masyarakat yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial

Y : Populasi masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial


x 100% Y

1 06 05 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

Jumlah anak-anak terlantar yang dipelihara

Orang Total Jumlah anak-anak terlantar yang dipelihara

1 06 05 2.01 01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar

Jumlah Anak Terlantar yang di jangkau

Orang Total Jumlah Anak Terlantar yang Dijangkau

Dinas Sosial

1 06 05 2.01 02 Rujukan Anak-Anak Terlantar

Jumlah Anak Terlantar yang di rujuk

Orang Total Jumlah anak-anak terlantar yang dirujuk

Dinas Sosial

1 06 05 2.01 03 Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar

Jumlah Anak Terlantar yang di pantau pelaksanaan pemeliharaan

Orang Total Jumlah Anak Terlantar yang dipantau pelaksanaan pemeliharaannya

Dinas Sosial

1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen pengeloaan data fakir miskin

Dokumen Total Jumlah dokumen pengeloaan data fakir miskin

1 06 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Fakir Miskin yang terdata

Dokumen Total Jumlah Dokumen Fakir Miskin yang terdata

Dinas Sosial

27

1 06 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin yang diKelola

Dokumen Total Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin yang diKelola

Dinas Sosial

1 06 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Jumlah Dokumen Pengelolaan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Dokumen Total Jumlah Dokumen Pengelolaan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Dinas Sosial

1 06 05 2.02 04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Jumlah Dokumen Pengelolaan Bantuan Sosial Pengembangan Masyarakat

Dokumen Total Jumlah Dokumen Pengelolaan Bantuan Sosial Pengembangan Masyarakat

Dinas Sosial

1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya

Persen Rumus:

X : Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial daerah kabupaten/kota yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya

Y : Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial


x 100% Y

1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Persentase % Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota

Persen Rumus:

X : Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial daerah kabupaten/kota yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya

Y : Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota


x 100% Y

1 06 06 2.01 01 Penyediaan Makanan

Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan bantuan Pangan

KK Total Jumlah KK korban bencana alam dan sosial yang mendapat bantuan Pangan

Dinas Sosial


Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapat bantuan sandang

Orang Total Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapat bantuan sandang

Dinas Sosial

1 06 06 2.01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

Jumlah korban bencana alam dan sosial yang tertampung di penampungan pengungsi

Orang Total Jumlah korban bencana alam dan sosial yang tertampung di penampungan pengungsi

Dinas Sosial

1 06 06 2.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

Jumlah kelompok rentan yang yang dilayani/ditangani

Orang Total Jumlah korban bencana alam dan sosial kelompok rentan yang ditangani

Dinas Sosial

1 06 06 2.01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial

Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapat pelayananan psikososial

Orang Total Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapat pelayananan psikososial

Dinas Sosial

28

1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kesiapsiagaan bencana

Orang Total Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kesiapsiagaan bencana

1 06 06 2.02 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialiasi Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

Orang Total Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Kampung Siaga Bencana

Dinas Sosial

1 06 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Jumlah Taruna Siaga Bencana yang mengikuti Sosialisasi

Orang Total Jumlah TAGANA yang mendapat bantuan dan mengikuti sosialisasi

Dinas Sosial

1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Persentase Taman Makam Pahlawan dengan kondisi baik

Persen Rumus:

X : Jumlah sarana makam pahlawan yang dikelola

Y : Jumlah sarana makam pahlawan


x 100% Y

1 06 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Jumlah sarana dan prasarana makam pahlawan nasional yang dipelihara

Lokasi Total Jumlah sarana dan prasarana makam pahlawan nasional yang dipelihara

1 06 07 2.01 01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Jumlah sarana dan prasarana makam pahlawan nasional yang direhabilitasi

Lokasi Total Jumlah sarana dan prasarana makam pahlawan nasional yang direhabilitasi

Dinas Sosial

1 06 07 2.01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Jumlah Sarana dan Prasarana Makam Pahlawan yang di pelihara

Lokasi Total Jumlah sarana dan prasarana makam pahlawan nasional yang dipelihara

Dinas Sosial

1 06 07 2.01 03 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Jumlah sarana dan prasarana makam pahlawan nasional yang dijaga

Lokasi Total Jumlah sarana dan prasarana makam pahlawan nasional yang dijaga

Dinas Sosial

29

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REK NOMENKLATUR

URUSAN KABUPATEN/KOTA

INDIKATOR KINERJA PD

PENANGGUNG JAWAB

UR

USA

N

BID

AN

G U

RU

SAN

PR

OG

RA

M

KEG

IATA

N

SUB

KE

GIA

TAN

INDIKATOR

SATUAN TARGET

CARA MENGHITUNG

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Persentase

partisipasi

perempuan (%)

Persen Rumus:

X : jumlah kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan

Persentase

Perangkat Daerah

yang melaksanakan

PPRG (%)

Y : jumlah kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan


x 100% Y

2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten Kota

Persentase Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten Kota

Persen Rumus:

X : jumlah kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah yang dilaksanakan

Y : jumlah kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah


x 100% Y

2 08 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG

Jumlah dokumen kebijakan

Dokumen Perda/ Perbup/SK DPPPAPPKB

2 08 02 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Perangkat Daerah/Desa yang difasilitasi

Desa Total Jumlah Perangkat Daerah/Desa yang difasilitasi

DPPPAPPKB

2 08 02 2.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pedampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

Jumlah perangkat daerah/Desa yang mendapatkan pendampingan

OPD/Desa Total Jumlah perangkat daerah/Desa yang mendapatkan pendampingan

DPPPAPPKB

2 08 02 2.01 04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

Jumlah peserta sosialisasi

Orang Total Jumlah Peserta Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG

DPPPAPPKB

30

2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang difasilitasi

Organisasi Total Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang difasilitasi

2 08 02 2.02 01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Jumlah Peserta Sosialisasi

Orang Total Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

DPPPAPPKB

2 08 02 2.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Jumlah Lembaga perempuan yang mendapat pendampingan

Orang Total Jumlah Lembaga perempuan yang mendapat pendampingan

DPPPAPPKB

2 08 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang difasilitasi

Lembaga Total Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang difasilitasi

2 08 02 2.03 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pendampingan

Lembaga Total Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pendampingan

DPPPAPPKB

2 08 02 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Peserta Orang Total Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan

DPPPAPPKB

2 08 02 2.03 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota


Peserta Jumlah Peserta Sosialisasi Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan

DPPPAPPKB

2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan (%)

Persen Rumus:

X : Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan

Y : Jumlah perempuan korban kekerasan


x 100% Y

2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah perempuan yang mendapatkan pelayanan pencegahan kekerasan

Orang Total Jumlah perempuan yang mendapatkan pelayanan pencegahan kekerasan

31

2 08 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen kebijakan

Dokumen Perda/ Perbup/SK DPPPAPPKB

2 08 03 2.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah perempuan yang mendapat pendampingan layanan perlindungan perempuan

Orang Total Jumlah perempuan yang mendapat pendampingan layanan perlindungan perempuan

DPPPAPPKB

2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan

Orang Total Jumlah perempuan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan

2 08 03 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti

Kasus Total pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti

DPPPAPPKB

2 08 03 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan rujukan lanjutan

orang Total Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan rujukan lanjutan

DPPPAPPKB

2 08 03 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan yang difasilitasi

Lembaga Total Jumlah lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan yang difasilitasi

2 08 03 2.03 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan

Orang Total Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan

DPPPAPPKB

2 08 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Peserta Peserta Total Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan

DPPPAPPKB

32

2 08 03 2.03 03 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

Pemenuhan kebutuhan spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat

Orang Total Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat yang mendapatkan Pemenuhan kebutuhan spesifik

DPPPAPPKB

2 08 03 2.03 04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang difasilitasi

Lembaga Total Jumlah lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan yang dilakukan penguatanjejaring

DPPPAPPKB

2 08 4 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Rasio KDRT (%) Persen Rumus: X : Jumlah KDRT yang

ditangani

Y : Jumlah KDRT


x 100% Y

2 8 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Keluarga yang difasilitasi

KK Total Jumlah Keluarga yang difasilitasi Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak

2 08 04 2.01 01 Advokasi Kabijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

jumlah keluarga yang mendapatkan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak

KK Total Jumlah keluarga yang mendapatkan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak

DPPPAPPKB

2 08 04 2.01 02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah keluarga yang mendapatkan KIE KG dan perlindungan anak

KK Total Jumlah keluarga yang mendapatkan KIE KG dan perlindungan anak

DPPPAPPKB

2 08 04 2.01 03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Kegiatan Masyarakat yang difasilitasi

Kegiatan Total Jumlah Kegiatan Masyarakat yang dikembangkan untuk peningkatan kualitas keluarga

DPPPAPPKB

2 08 04 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga KG dan Hak Anak yang difasilitasi

Lembaga Total Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga KG dan Hak Anak yang difasilitasi

2 08 04 2.02 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan pengembangan

Lembaga Total Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan pengembangan

DPPPAPPKB

33

2 08 04 2.02 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah lembaga penyedia layanan Perlindungan Kualitas yang mendapat peningkatan kapasitas sumber daya

Lembaga Total Jumlah lembaga penyedia layanan Perlindungan Kualitas yang mendapat peningkatan kapasitas sumber daya

DPPPAPPKB

2 08 04 2.02 03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang dilakukan penguatan jejaring

Lembaga Total Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang dilakukan penguatan jejaring

DPPPAPPKB

2 08 04 2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Cakupan keluarga yang mendapatkan pelayanan

Persen Rumus:

X : Jumlah keluarga yang mendapatkan pelayanan dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak

Y : Jumlah Keluarga yang menjadi Target


x 100% Y

2 08 04 2.03 01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Keluarga yang mendapat layanan

KK Total Jumlah Keluarga yang mendapat layanan dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak

DPPPAPPKB

2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender atau data anak (%)

Persen Rumus:

X : Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender atau data anak

Y : Jumlah Perangkat Daerah


x 100% Y

2 08 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota

Jumlah dokumen Data Gender dan Anak

Dokumen Total Jumlah dokumen Data Gender dan Anak

2 08 05 2.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah OPD yang memiliki data gender dan anak

OPD Total Jumlah OPD yang memiliki data gender dan anak

DPPPAPPKB

2 08 05 2.01 02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Institusi yang memanfaatkan data gender dan anak

Institusi Total Jumlah Institusi yang memanfaatkan data gender dan anak

DPPPAPPKB

34

2 08 06 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Persentase Sekolah Ramah Anak yang sesuai standar (%) Persentase

Persen Rumus:

X : Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi yang terselenggara

Y : Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi


x 100% Y

Puskesmas Ramah Anak yang sesuai standar (%)

Persentase Ruang Bermain Ramah Anak yang sesuai standar (%)

2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewajiban Kabupaten/Kota

Jumlah lembaga/Institusi yang dibina

Lembaga/Institusi

Total Jumlah lembaga/Institusi yang dibina

2 08 06 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah peserta Peserta Total Jumlah peserta Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapatkan pendampingan pemenuhan hak

DPPPAPPKB

2 08 06 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah peserta Peserta Total Jumlah peserta pelembagaan pemenuhan hak anak

DPPPAPPKB

2 08 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang difasilitasi

Lembaga Total Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang difasilitasi

2 08 06 2.02 01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah layanan yang diberikan

Kali Total Jumlah Frekuensi layanan yang diberikan untuk peningkatan kualitas hidup anak

DPPPAPPKB

2 08 06 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Peserta Peserta Total Jumlah Peserta yang mengikuti pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak

DPPPAPPKB

2 08 06 2.02 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota


Peserta Jumlah Peserta Sosialisasi Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

DPPPAPPKB

35

2 08 06 2.02 04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang difasilitasi

Lembaga Total Jumlah Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang difasilitasi

DPPPAPPKB

2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Cakupan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus (%)

Persen Rumus:

X : Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang ditangani

Y : Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus


x 100% Y

2 08 07 2.01 Pencegahan kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Anak yang dikoordinasikan

Kasus Total Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Anak yang dikoordinasikan

2 08 07 2.01 01 Advokasi kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah peserta Peserta Total Jumlah peserta yang mendapat Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

DPPPAPPKB

2 08 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Peserta Peserta Total Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

DPPPAPPKB

2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang dilayani

Orang Total Jumlah Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang dilayani

2 08 07 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti

Kasus Total Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti

DPPPAPPKB

2 08 07 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Peserta Peserta Total Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

DPPPAPPKB

36

2 08 07 2.02 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah peserta Peserta Total Jumlah peserta yang mendapat Pendampingan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

DPPPAPPKB

2 08 07 2.02 04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan yang difasilitasi

Lembaga Total Jumlah jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan yang difasilitasi

DPPPAPPKB

2 08 07 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang difasilitasi

Lembaga Total Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang difasilitasi

2 08 07 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah peserta yang mengikuti Koordinasi dan Sinkronisasi

Peserta Total Jumlah peserta yang mengikuti Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

DPPPAPPKB

2 08 07 2.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota

Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi dan Sinkronisasi

Peserta Total Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

DPPPAPPKB

2 08 07 2.03 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota

Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi dan Sinkronisasi

Peserta Total Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

DPPPAPPKB

37

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REK

NOMENKLATUR URUSAN

KABUPATEN/KOTA

INDIKATOR KINERJA

PD PENANGGUNG

JAWAB

UR

USA

N

BID

AN

G U

RU

SAN

PR

OG

RA

M

KEG

IATA

N

SUB

KE

GIA

TAN


CARA MENGHITUNG

2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Persentase pemanfaatan kebijakan dan data kependudukan

Persen Rumus:

X : Jumlah Institusi yang memanfaatkan kebijakan dan data kependudukan

Y : Jumlah Institusi


x 100% Y

2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Jumlah Dokumen Kebijakan yang di selaraskan

Dokumen Total Jumlah Dokumen Kebijakan yang di selaraskan

2 14 02 2.01 01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)

Jumlah Dokumen Kebijakan Pembangunan yang disusun

Dokumen Peda/Perbup/SK DPPPAPPKB

2 14 02 2.01 02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Dokumen Total Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)

DPPPAPPKB

2 14 02 2.01 03 Dukungan Pelaksanaan survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Jumlah Pelaksana Survei yang difasilitasi

Orang Total Jumlah Pelaksana Survei yang difasilitasi

DPPPAPPKB

2 14 02 2.01 04 Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan

Jumlah Keluarga yang disurvei

KK Total Jumlah Keluarga yang disurvei DPPPAPPKB

38

2 14 02 2.01 05 Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal

Jumlah Dokumen Kerjasama

Dokumen Total Jumlah Dokumen Kerjasama DPPPAPPKB

2 14 02 2.01 06 Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal

Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal

Kegiatan Total Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal

DPPPAPPKB

2 14 02 2.01 07 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Dokumen Total Jumlah Dokumen Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten

DPPPAPPKB

2 14 02 2.01 08 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Dokumen Total Jumlah Dokumen Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten

DPPPAPPKB

2 14 02 2.01 09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal

Jumlah peserta Peserta Total Jumlah peserta yang mendapat Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal

DPPPAPPKB

2 14 02 2.01 10 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal

Jumlah Sekolah yang menerapkan pendidikan kependudukan

Sekolah Total Jumlah Sekolah yang menerapkan pendidikan kependudukan

DPPPAPPKB

2 14 02 2.01 11 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan

Jumlah kelompok binaan yang menerapkan pendidikan kependudukan

Kelompok Total Jumlah kelompok binaan yang menerapkan pendidikan kependudukan

DPPPAPPKB

2 14 02 2.01 12 Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan

Jumlah peserta Peserta Total Jumlah peserta yang mengikuti advokasi Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan

DPPPAPPKB

2 14 02 2.01 13 Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi

Peserta Total Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan

DPPPAPPKB

39

2 14 02 2.01 14 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga

Jumlah peserta Peserta Total Jumlah peserta yang mengikuti Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga

DPPPAPPKB

2 14 02 2.01 15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK

Jumlah peserta Peserta Total Jumlah peserta yang mengikuti Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK

DPPPAPPKB

2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota

Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Penduduk

Dokumen Total Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Penduduk

2 14 02 2.02 01 Perumusan Parameter Kependudukan

Jumlah Dokumen Draft Parameter Kependudukan

Dokumen Total Jumlah Dokumen Draft Parameter Kependudukan

DPPPAPPKB

2 14 02 2.02 02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kepedudukan

Jumlah Dokumen Data Kepedudukan

Dokumen Total Jumlah Dokumen Data Kepedudukan

DPPPAPPKB

2 14 02 2.02 03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Jumlah Dokumen Dokumen Total Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

DPPPAPPKB

2 14 02 2.02 04 Pemetaan Kependudukan

Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan

Dokumen Total Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan

DPPPAPPKB

2 14 02 2.02 05 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan

Jumlah Dokumen Kajian Dampak Kependudukan

Dokumen Total Jumlah Dokumen Kajian Dampak Kependudukan

DPPPAPPKB

2 14 02 2.02 06 Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan

Jumlah Dokumen Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan

Dokumen Total Jumlah Dokumen Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan

DPPPAPPKB

2 14 02 2.02 07 Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)

Jumlah Dokumen Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan

Dokumen Total Jumlah Dokumen Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan

DPPPAPPKB

2 14 02 2.02 08 Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain

Jumlah Rumah Data Kependudukan yang dibentuk

Unit Total Jumlah Rumah Data Kependudukan yang dibentuk

DPPPAPPKB

2 14 02 2.02 09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga

Jumlah Laporan Monev SIGA

Dokumen Total Jumlah Laporan Monev SIGA DPPPAPPKB

2 14 02 2.02 10 Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga

Jumlah Institusi yang memanfaatkan

Institusi Total Jumlah Institusi yang memanfaatkan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga

DPPPAPPKB

2 14 02 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga

Jumlah Dokumen Data dan Informasi Keluarga

Dokumen Total Jumlah Dokumen Data dan Informasi Keluarga

DPPPAPPKB

2 14 02 2.02 12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

Jumlah Tenaga Lini Lapangan

Orang Total Jumlah Tenaga Lini Lapangan yang berperan aktif dalam Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

DPPPAPPKB

2 14 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

Jumlah Tenaga Lini Lapangan yang berperan aktif dalam pengolahan dan pelaporan data

Orang Total Jumlah Tenaga Lini Lapangan yang berperan aktif dalam pengolahan dan pelaporan data

DPPPAPPKB

40

2 14 02 2.02 14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK

Jumlah Peserta Kampung KB yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan

Peserta Total Jumlah Peserta Kampung KB yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan

DPPPAPPKB

2 14 03 Program Pembinaaan Keluarga Berencana ( KB )

Rasio Akseptor KB Persen Rumus:

X : Jumlah KK yang menggunakan alat Kotrasepsi

Y : Jumlah KK


x 100% Y

2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

Jumlah peserta Peserta Total Jumlah peserta yang mengikuti Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

2 14 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja

jumlah Stakeholders dan Mitra Kerja

Unit Total Jumlah Stakeholders dan Mitra Kerja yang mengikuti Advokasi Program KKBPK

DPPPAPPKB

2 14 03 2.01 02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal

Jumlah keluarga KK Total Jumlah keluarga yang mendapatkan KIE Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal

DPPPAPPKB

2 14 03 2.01 03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK

Jumlah Sarana Unit Total Jumlah Sarana KIE Program KKBPK

DPPPAPPKB

2 14 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang

Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang

Kegiatan Total Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang

DPPPAPPKB

2 14 03 2.01 05 Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK

Jumlah Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK

Dokumen Total Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK

DPPPAPPKB

2 14 03 2.01 06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

Jumlah Kegiatan Kegiatan Total Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

DPPPAPPKB

2 14 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh KKBPK

Jumlah Balai Penyuluh yang dikelola

Unit Total Jumlah Balai Penyuluh yang dikelola

DPPPAPPKB

2 14 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK

Jumlah Kegiatan Pengendalian Program KKBPK

Kegiatan Total Jumlah Kegiatan Pengendalian Program KKBPK

DPPPAPPKB

41

2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Jumlah Tenaga Penyuluh KB/ Petugas lapangan KB (PKB/PLKB)

Orang Total Jumlah Tenaga Penyuluh KB/ Petugas lapangan KB (PKB/PLKB)

2 14 03 2.02 01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB

Jumlah Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB

Kegiatan Total Jumlah Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB

DPPPAPPKB

2 14 03 2.02 02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB

Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB

Unit Total Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB

DPPPAPPKB

2 14 03 2.02 03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Pergerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana PKB/PLKB)

Jumlah Peserta Orang Total Jumlah Peserta Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana PKB/PLKB) yang mengikuti kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Pergerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK

DPPPAPPKB

2 14 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Jumlah Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Orang Total Jumlah Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

DPPPAPPKB

2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Cakupan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten dengan kegiatan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi

Persen Rumus:

X : jumlah Masyarakat yang mendapat pelayanan KB

Y : jumlah Populasi Masyarakat


x 100% Y

2 14 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Jumlah Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB

Unit Total Jumlah Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

DPPPAPPKB

2 14 03 2.03 02 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB

Jumlah Peserta Orang Total Jumlah Peserta Pelatihan Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi

DPPPAPPKB

2 14 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Jumlah Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Orang Total Jumlah Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

DPPPAPPKB

2 14 03 2.03 04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP

Jumlah Peserta MKJP gagal

Kegiatan Total Jumlah Peserta MKJP gagal yang ditangani

DPPPAPPKB

42

2 14 03 2.03 05 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB

Jumlah dokumen Dokumen Total Jumlah dokumen rencana kebutuhan Alokon dan sarana penunjang pelayanan KB

DPPPAPPKB

2 14 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB

Jumlah sarana penunjang

Unit Total Jumlah unit sarana penunjang yang disediakan

DPPPAPPKB

2 14 03 2.03 07 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB

Persentase peserta KB yang dibina pasca pelayanan

Persen Rumus: DPPPAPPKB

X : jumlah peserta KB yang dibina pasca pelayanan

Y : jumlah peserta KB yang dilayani

Indikator Kinerja =

X x 100%

Y

2 14 03 2.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Cakupan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya


X : jumlah Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya yang dilaksanakan

Y : jumlah seluruh kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya


x 100% Y

2 14 03 2.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan

Jumlah peserta yang mengikuti konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi

Peserta Total Jumlah peserta yang mengikuti konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi

DPPPAPPKB

2 14 03 2.03 10 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Jumlah Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksiyang dilatih

Orang Total Jumlah Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksiyang dilatih

DPPPAPPKB

2 14 03 2.03 11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak

Jumlah unit operasional pelayanan KB bergerak

Unit Total Jumlah unit operasional pelayanan KB bergerak

DPPPAPPKB

2 14 03 2.03 12 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran

Jumlah peserta yang mengikuti Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran

Peserta Total Jumlah peserta yang mengikuti Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran

DPPPAPPKB

2 14 03 2.03 13 Peningkatan Kesertaan KB Pria

Jumlah Peningkatan Kesertaan Penggunaan KB Pria

Orang Total Jumlah Peningkatan peserta yang menggunakan KB Pria

DPPPAPPKB

2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Jumlah organisasi kemasyarakatan yang berperan serta dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB

Organisasi Total Jumlah organisasi kemasyarakatan yang berperan serta dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB

43

2 14 03 2.04 01 Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Jumlah Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Organisasi Total Jumlah Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB yang dilaksanakan penguatan peran

DPPPAPPKB

2 14 03 2.04 02 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB

Jumlah Kegiatan Pembangunan Lintas Sektor

Kegiatan Total Jumlah Kegiatan Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB yang di Integrasi

DPPPAPPKB

2 14 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

Persentase Pelaksanaan Program KKBPK di Kampung KB yang dikelola


X : jumlah Kegiatan Program KKBPK di Kampung KB yang dikelola dan dilaksanakan

Y : jumlah seluruh Kegiatan Program KKBPK di Kampung KB

Indikator Kinerja =

X x 100%

Y

2 14 03 2.04 04 Pembinaan Terpadu Kampung KB

Jumlah Peserta Pembinaan Terpadu Kampung KB

Peserta Total Jumlah Peserta Pembinaan Terpadu Kampung KB

DPPPAPPKB

2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Persentase Peningkatan Keluarga Sejahtera (%)

Persen Rumus:

X : Jumlah Keluarga Sejahtera

Y : Jumlah KK


x 100% Y

2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Cakupan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Persen Rumus:

X : jumlah Kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Y : jumlah seluruh Kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Indikator Kinerja = X x

100% Y

2 14 04 2.01 01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), PusatInformasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit ningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)

Jumlah Kelompok Kelompok Total Jumlah Unit Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), PusatInformasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit ningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk

DPPPAPPKB

44

2 14 04 2.01 02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Jumlah Sarana Unit Total Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang tersedia

DPPPAPPKB

2 14 04 2.01 03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Jumlah peserta Peserta Total Jumlah peserta yang mengikuti Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

DPPPAPPKB

2 14 04 2.01 04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Jumlah Kader Orang Total Jumlah Kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

DPPPAPPKB

2 14 04 2.01 05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Persentase tersedianya Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga


X : jumlah Kegiatan Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang disediakan Biaya Operasional

Y : jumlah Kegiatan Pengelola

dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Indikator Kinerja =

X x 100%

Y

2 14 04 2.01 06 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Persentase tersedianya Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga


X : jumlah Kegiatan Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang disediakan Biaya Operasional

Y : jumlah Kegiatan Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga


x 100% Y

2 14 04 2.01 07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Jumlah peserta yang mengikuti Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Peserta Total Jumlah peserta yang mengikuti Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

DPPPAPPKB

45

2 14 04 2.01 08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

Jumlah peserta yang mengikuti Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

Peserta Total Jumlah peserta yang mengikuti Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

DPPPAPPKB

2 14 04 2.01 09 Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK

Jumlah Dokumen Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK

Dokumen Total Jumlah Dokumen Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK

DPPPAPPKB

2 14 04 2.01 10 Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK

Jumlah Dokumen Materi IPK

Dokumen Total Jumlah Dokumen Materi IPK DPPPAPPKB

2 14 04 2.01 11 Advokasi dan Promosi IPK

Jumlah peserta yang mengikuti Advokasi dan Promosi IPK

Peserta Total Jumlah peserta yang mengikuti Advokasi dan Promosi IPK

DPPPAPPKB

2 14 04 2.01 12 Sosialisasi IPK Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi IPK

Peserta Total Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi IPK

DPPPAPPKB

2 14 04 2.01 13 Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK

Dokumen Total Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK

DPPPAPPKB

2 14 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang berperan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Organisasi Total Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang berperan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

DPPPAPPKB

2 14 04 2.02 01 Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Jumlah Dokumen Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Dokumen Total Jumlah Dokumen Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

DPPPAPPKB

46

2 14 04 2.02 02 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Jumlah Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Organisasi Total Jumlah Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

DPPPAPPKB

2 14 04 2.02 03 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi keluarga/UPPKS)

Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang melaksanakan peningkatan kapasitas

Peserta Total Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang melaksanakan peningkatan kapasitas

DPPPAPPKB

2 14 04 2.02 04 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

Peserta Total Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

DPPPAPPKB

Documents

BUKU INDIKATOR BESERTA FORMULASINYA BERDASARKAN