Buku Panduan Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi

5/12/2018 Buku Panduan Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/buku-panduan-kuliah-pendidikan-kewarganegaraan-untuk-perguruan-tinggi 1/8

BUKU PANDUAN KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PERGURUAN TINGGI

Karangan Dr.Ganjar M. Ganeswara, M.Pd ; Dra.Wilodati, M.Si, dkk

BAB 1 : Pengantar Memahami Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

Sub bab :

y Rasional

Pendidikan kewarganegaraan secara subtantif dan pedagogis didesain untuk mengembangkan

warga negara yang cerdas dalam seluruh jalur dan jenjang pendidikan.

Saat ini pendidikan kewarganegaraan sudah merupakan bagian inheren dari instrumentasi

pendidikan nasional Indonesia dalam 5 status :

1. Sebagai mata pelajaran di sekolah

2.

Sebagai mata kuliah di perguruan tinggi3. Sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan dalam kerangka

program pendidikan guru

4. Sebagai program pendidikan politik yaitu sebagai suatu crash program

5. Sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individual dan kelompok

y Pengertian dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Democracy education adalah pendidikan yang diberikan untuk mengembangkan dan

memperkuat integritas pemerintahan otonom. Dalam demokrasi konstitusional, democracy

yang efektif merupakan suatu keharusan, karena kemampuan untuk berpartisipasi dalam

masyarakat demokratis berpikir secara kritis dan bertindak secara sadar dalam dunia yang plural

memerlukan empati yang memungkinkan kita mendengar dan mengakomodasi pihak lain.Semuanya itu memerlukan kemampuan yang memadai. (Benjamin Barber, 1992)

Tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah agar mahasiswa :

1. Memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya

2. Mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan

3. Menguasai, menerapkan IPTEK dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab

4. Memiliki kepribadian yang mantap

5. Berpikir kritis

6. Bersikap rasional, etis, estetis dan dinamis

7. Berpandangan luas

8. Bersikap demokratis dan berkeadaban9. Menjadi ilmuwan yang profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air

10. Menjadi warga negara yang memiliki daya saing

11. Berdisiplin dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai

berdasarkan sistem nilai pancasila



12. Memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis

serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupan bernegara yang

bertanggung jawab

13. Mahasiswa mampu memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan niali-nilai

kejuangan serta patriotisme

y Substansi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

Hakekat PKn adalah untuk membekali dan memantapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan

kemampuan dasar hubungan warga negara indonesia yang pancasilais dengan negara dan

sesama warga negara.

y Landasan Historis, Ilmiah dan Yuridis PKN di Perguruan Tinggi

BAB II : Pancasila Sebagai Filsafat dan Ideologi Nasional

Bab ini terbagi dalam 3 bagian, yaitu :

1. Pancasila sebagai filsafat

2. Pancasila sebagai Ideologi Nasional

3. Pancasila sebagai Dasar Negara

Ruang lingkup yang terkandung dalam isi bab ini menyangkut beberapa hal, sebagai berikut :

a. Pengertian filsafat

b. Sistem filsafat

c. Aliran aliran filsafat

d. Nilai-nilai filsafat pancasila

e. Pancasila sebagai filsafat

f. Nilai pancasila dan HAM

g. Pancasila sebagai Ideologi Nasional

h. Pancasila sebagai dasar negara

i. Pancasila sebagai identitas nasional

Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dan dalam arti produk sebagai pandangan hidup dan filsafat

dalam arti praktis. Hal ini berarti filsafat pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan

pegangan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehati-hari.

Dalam memahami nilai-nilai dari sila pancasila maka akan terkandung beberapa hubungan manusia yangmelahirkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pancasila bukan termasuk aliran filsafat yang ada dan bukan merupakan simplifikasi ataupun paduan

dari berbagai aliran filsafat yang ada, melainkan aliran dan sistem filsafat sendiri yaitu filsafat

sosiobudaya.



Pengertian ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan serta kepercayaan

yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan,

seperti :

a. Bidang politik, termasuk bidang hukum, pertahanan dan keamanan

b. Bidang sosialc. Bidang budaya

d. Bidang agama

Pancasila adalah ideologi negara yang digali atau bersumber dari tata nilai sosial budaya bangsa yang

merupakan nilai luhur kepribadian bangsa, yang intisari nilai praktika moralnya sudah dilaksanakan sejak

dulu dalam kehidupan sehari-hari.

Ideologi negara dalam arti cita-cita negara memiliki ciri sebagai berikut :

a. Mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan

b. Mewujudkan satu azas kerohanian pandangan dunia, pandangan hidup yang harus dipelihara,dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi penerus bangsa, diperjuangkan dan

dipertahankan

Sebagai ideologi terbuka, pancasila memberikan orientasi ke depan, mengharuskan bangsanya untuk

selalu menyadari situasi yang sedang dan akan dihadapinya terutama menghadapi globalisasi dan era

keterbukaan dunia dalam segala bidang.

Sebagai dasar negara maka pancasila mempunyai sifat imperatif atau bersifat mengikat, artinya sebagai

norma-norma hukum yang tidak boleh dikesampingkan atau dilanggar, sedangkan jika melanggar dapat

berakibat hukum dikenakan suatu sanksi.

Dalam konteks indonesia maka identitas nasional itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang

tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam

suatu kesatuan indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan pancasila dan roh bhinneka

tunggal ika sebagai dasar dan arah pengembangannya.

BAB III : Politik dan Strategi

Isi dari bab ini adalah :

1. Hakekat negara : pengertian, unsur-unsur, fungsi dan tujuan

2. Penjelasan secara komprehensif tentang konstitusi : pengertian, macam-macam dan hubungan

dasar negara dengan konstitusi, perbandingan konstitusi antar negara

3. UUD 1945 : pengertian, sifat, kedudukan dan amandemen UUD 1945

Negara memiliki sekurang-kurangnya 3 unsur konstitutif, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah yang

berdaulat. Pengakuan dari negara lain baik yang de facto maupun de jure merupakan unsur deklaratif



dari negara yang diperlukan untuk memungkinkan terjadinya hubungan dengan negara lain terutama

dengan negara yang mengakuinya.

Dilihat dari asal mula terjadinya, suatu negara dapat didekati secara faktual, teoritis dan proses

pertumbuhan. Secara faktual suatu negara terjadi melalui pendudukan, penyerahan, penaikan,

peleburan, proklamasi, pembentukan baru, pencaplokan. Secara teoritis suatu negara terjadi karenakehendak tuhan, kekuasaan atau karena perjanjian masyarakat. Sedangkan dilihat dari proses

pertumbuhan, negara terjadi melalui proses persekutuan masyarakat, kerajaan, negara nasional, negara

demokrasi.

Dilihat dari tujuannya negara bertujuan untuk mencapai kekuasaan, perdamaian dunia dan menjamin

hak dan kebebasan. Sedangkan dilihat dari fungsinya, negara melakukan fungsi esensial, jasa,

perniagaan, memelihara ketertiban, konservasi dan perkembangan.

Dalam kehidupan bernegara di abad modern, keberadaan konstitusi mutlak diperlukan. Konstitusi bukan

hanya untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa melainkan lebih dari itu yaitu untuk

mengatur dan menjadi landasan bagi seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, pemerintah daerah

maupun seluruh warga negara.

Dalam arti luas, konstitusi meliputi keseluruhan hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak

tertulis, yang terdokumentasikan maupun yang tidak. Sedangkan dalam arti sempit, konstitusi bermakna

sebagai hukum dasar tertulis atau terdokumentasi saja seperti UUD 1945.

Filsafat yang dianut suatu negara biasanya menjadi konsideran bagi pembentukan konstitusi di negara

tersebut. Disamping itu dasar negara terkadang juga secara implisit terdapat dalam mukadimah atau

pembukaan konstitusi.

UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang merupakan keseluruhan naskah yang terdiri atas

pembukaan, batang tubuh yang berisi pasal-pasal dan penjelasan UUD 1945. Namun setelah

amandemen UUD 1945, penjelasan tidak lagi dikui sebagai bagian dari UUD 1945.

UUD 1945 hanyalah merupakan sebagian dari hukum dasar negara kita, karena selain UUD 45 masih

terdapat konvensi yang merupakan hukum dasar tidak tertulis yang berlaku bagi negara indonesia.

Dalam perjalanannya UUD 1945 sejak disahkan sampai dengan tahun 1999 belum pernah mengalami

perubahan (amandemen). Namun setelah pemerintahan reformasi, UUD 1945 diamandemen dengan

berbagai latar belakang dan alasan yang kuat.

Tentu saja hasil amandemen itu harus disosialisasi kepada segenap lapisan masyarakat indonesia agarmereka memahami dengan benar sebagai bahan implementasi dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Lebih jauh lagi lembaga-lembaga negara dan pemerintah harus menjadi contoh bagi

pelaksanaan dan penegakkan UUD 1945 hasil amandemen.



BAB IV : Hak Asasi Manusia dan Hak dan Kewajiban Warga Negara

I. Pendahuluan

II. Hak Asasi Manusia

III. Sejarah dan Perkembangan Hak-hak Asasi Manusia

IV. Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945V. Hak dan Kewajiban Warga Negara

VI. Pengertian Warga Negara

VII. Prosedur Pewarganegaraan di Indonesia

VIII. Pelaksanaan HAM di Indonesia

Hak diartikan sebagai sesuatu yang benar, kepemilikan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau

kekuasaan yang benar atas sesuatu. Sedangkan asasi berarti bersifat dasar, pokok atau fundamental.

Sehingga HAM adalah hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia seperti hak

hidup, hak berbicara dan berpendapat, kebebasan agama, dll.

HAM ini adalah hak yang melekat pada diri manusia dan merupakan hak yang diberikan sebagai karunia

Tuhan, oleh karenanya semua hak asasi manusia itu tidak boleh dicabut oleh pihak lain (manusia) kecuali

Tuhan sendiri yang mencabutnya.

Sedikitnya ada 5 hak asasi manusia yang telah mendapat pengakuan dari masyarakat dunia, yaitu :

1. Kebebasan berbicara atau berpendapat

2. Kebebasan beragama

3. Kebebasan berkumpul dan berserikat

4. Hak atas perlindungan yang sama di depan hukum

5.

Hak atas pendidikan dan penghidupan yang layak

Di negara kita, hak asasi manusia ini diatur dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia, sedangkan dalam UUD 45 hasil perubahan, HAM diatur dalam pasal 28.

Ada dua asas kewarganegaraan yang kita kenal, yaitu :

1. Berdasarkan kelahiran, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis

2. Berdasarkan perkawinan, yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat

Ada tiga kasus kearganegaraan, yaitu :

1. Apatride : orang-orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan

2. Bipatride : orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap

3. Multipatride : orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan lebih dari dua

Yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa

lain yang disahkan dengan undang undang sebagai warga negara.

Sedangkan penduduk adalah warga negara dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia



Hak dan kewajiban warga negara :

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat 1)

2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

(Pasal 27 ayat 2)3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara (Pasal 27 ayat

3)

4. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan

sebagainya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28)

PP No.7 Tahun 2005 berisikan program penegakan hukum dan HAM yang meliputi pemberantasan

korupsi, anti terorisme, pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya serta penegakan

hukum dan hak asasi manusia.

Pendidikan berbasis HAM pada dasarnya merupakan upaya mengokohkan tujuan pendidikan nasional

terhadap keyakinan peserta didik agar berbuat kebenaran dan berlaku adil kepada sesama manusia

tanpa memandang agama dan dari golongan mana ia berasal. Pendidikan diyakini sebagai instrumen

yang sangat strategis dalam penyebaran nilai-nilai HAM ini. Karenanya dunia pendidikan kita diharapkan

dapat membantu proses pembelajaran HAM di tingkat pelajar yang nantinya akan memperkuat

pemahaman para siswa didik kita untuk lebih memahami pentingnya nilai HAM.

Untuk menerapkan konsep HAM dalam pembelajaran, guru dapat memodifikasi konten HAM dalam

pokok bahasan yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Adapun langkah-langkah

pembelajaran yang dapat dikembangkan oleh guru untuk mengadakan inkuiri dalam proses

pembelajaran HAM adalah :

1. Merumuskan tujuan

2. Menyajikan kata-kata atau istilah yang perlu diketahui

3. Menyajikan ide-ide yang perlu dipelajari

4. Memecahkan masalah

5. Menerapkan kemampuan yang telah dikuasai



BAB V : Demokrasi dan Rule of Law

Sub bab :

1. Pendahuluan

2. Demokrasi, pendidikan demokrasi dan demokratisasi serta proses demokrasi menuju

masyarakat madani

a. Pengertian Demokrasi

b. Pendidikan demokrasi dan demokratisasi

c. Proses demokrasi menuju masyarakat madani

3. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia

a. Demokrasi liberal

b. Demokrasi terpimpin

c. Orde baru

d. Era reformasi

4.

Demokrasi Pancasila5. Rule of Law

Secra etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata demos yang berarti rakyat dan kratos

yang berarti pemerintahan atau kratein berarti memerintah.

Pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk

memfasilitasi individu warga negaranya agar memahami, menghayati, mengamalkan dan

mengembangkan konsep, prinsip dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam

masyarakat.

Rule of law merupakan doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran

negara konstitusi dan demokrasi yang merupakan reaksi dan koreksi terhdap negara absolut yang telah

berkembang d eropa.

BAB VI : Geopolitik Indonesia

Sub bab :

1. Pendahuluan

2. Geopolitik sebagai Ilmu

3. Perkembangan Teori Geopolitik

4. Konsepsi Wawasan Nusantara

5. Geopolitik Indonesia dalam Kerangka Otonomi Daerah

Geopolitik merupakan suatu ilmu yang berkaitan dengan filosofi dasar hubungan antara manusia dan

geografi, sedangkan geografi merupakan wadah kehidupan yang harus dipersiapkan dan diperjuangkan.



Geopolitik Indonesia yang dianut oleh bung karno banyak mengambil dalil geopolitik Karl Haushoper

yang diterapkan Hitler pada zamannya. Namun, geopolitik indonesia lebih mendasar pada pancasila

yakni negara merupakan ruang hidup yang didalamnya terdapat hubungan antara pemerintah, rakyat

dan wilayah tempat manusia berjuang bersama mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama dalam rangka

mempertahankan hidp dan kelangsungan hidup bersama.

BAB VII : Geostrategi Indonesia

Sub bab :

1. Pendahuluan

2. Sejarah, pengertian, dan hakikat ketahanan nasional

3. Konsepsi dan konsep ketahanan nasional

4. Sifat ketahanan nasional

5. Pengaruh gatra dalam ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara6. Pembinaan ketahanan nasional indonesia

Geostrategi merupakan suatu strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara dalam

menentukan kebijakan, tujuan, sarana untuk mencapai tujuan nasional.

Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan

yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional didalam menghadapi dan

mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik yang datang dari luar maupun

dari dalam.

Model asta gatra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang

berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan

menggunakan kemampuannya. Ada 8 unsur atau aspek kehidupan nasional, yaitu 3 aspek kehidupan

alamiah dan 5 aspek kehidupan sosial.

Pembinaan ketahanan nasional merupakan suatu proses untuk merumuskan dan melaksanakan

kebijaksanaan, strategi, rencana kegiatan guna mewujudkan dan meningkatkan daya kekebalan dan

daya berkembang, daya tangkal atau daya kena sedemikian rupa sehingga dicapai kondisi keamanan dan

kesejahteraan yang memadai di dalam sistem kehidupan nasional agar mempertahankan kelangsungan

hidup dan mengembangkan kehidupan.

Documents

Buku Panduan Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi