BUKU SAKU IHR

5/12/2018 BUKU SAKU IHR - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/buku-saku-ihr 1/101

1



2

KATA PENGANTAR

Globalisasi serta semakin cepatnya dan singkatnyaperjalanan lintas dunia untuk perdagangan, wisata, bisnis, dantransportasi barang maka permasalahan kesehatan lokaldapat menjadi perhatian dan masalah dunia. Dengan adanyaPeraturan Kesehatan Internasional/International HealthRegulations 2005 (IHR 2005) untuk mengatur tata cara danpengendalian penyakit, baik yang menular maupun tidakmenular, seperti efek dari Nuklir, Biologi dan Kimia (Nubika).

Buku Panduan ini ditujukan untuk memudahkan bagi parapetugas baik dibidang Kesehatan maupun Non-Kesehatandalam memahami dan melaksanakan Peraturan KesehatanInternasional yang baru (IHR 2005).Dengan tersusunnya buku ini diharapkan dapat memberikankontribusi dalam rangka terjaminnya pelaksanaan cegahtangkal penyakit dan gangguan kesehatan yang merupakan

kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia (Public Health Emergency of International Concern/PHEIC )sebagaimana diamanatkan dalam International Health Regulations (IHR) 2005

Demikian, semoga Pengendalian penyakit dan masalahKesehatan yang dapat meresahkan dunia dapat ditanggulangisecara berkesinambungan.

Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakitdan Penyehatan Lingkungan

Prof dr.Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), DTM&H



3

DAFTAR ISI

Overview International Health Regulations (IHR) .................. 4

Mengapa Anggota WHO Merevisi IHR(1969) ......................... 6 Pertimbangan Revisi IHR(1969) ............................................. 7 Justifikasi Pemberlakuan IHR ............................................... 10 Pelaksanaan IHR(2005) ........................................................ 11

Status Hukum IHR(2005) Dan Pemberlakuannya di Suatu Negara ----- 11 Penanggung Jawab Pelaksanaan IHR(2005) --------------------------------- 12 Di Indonesia ---------------------------------------------------------------------------- 12

Notifikasi (Pemberitahuan) --------------------------------------------------------- 12

Ketentuan Kemampuan Dasar ---------------------------------------------------- 13 Pemeriksaan yang Direkomendasikan ------------------------------------------ 13

National IHR Focal Points dan .............................................. 14 WHO IHR Contact Points ...................................................... 14

Tugas National IHR Focal Points ------------------------------------------------- 14 Public Health Emergency Of International Concern (PHEIC) 17

Kriteria Penentuan PHEIC -------------------Error! Bookmark not defined.

Fungsi & Peran KKP dalam Pelaksanaan IHR 2005 ........... 29

Beberapa Pasal Lainnya yang Perlu Diperhatikan KKP padaPelaksanaan IHR(2005) ........................................................ 69 Hal-hal yang Perlu Diketahui, Dipahami, dan MemerlukanTindak Lanjut ......................................................................... 88

Kapan Dan Bagaimana Who Memberikan Rekomendasi TerhadapKejadian Pheic ------------------------------------------------------------------------- 88 Prosedur Pengumpulan Informasi Oleh WHO--------------------------------- 89 Pengaruh Pemberlakuan IHR(2005) Bagi Orang Yang Berpergian ----- 94 Pengaruh Pemberlakuan IHR(2005) Terhadap Perjalanan DanPerdagangan Internasional --------------------------------------------------------- 95 Cara Mencapai Tujuan IHR(2005) ------------------------------------------------ 95

Keterkaitan IHR(2005) Dengan Perjanjian Dan BadanInternasional Lainnya ............................................................ 96

Penyelesaian Perselisihan -------------------------------------------------------- 100 Dalam Interpretasi Dan Pelaksanaan IHR(2005) --------------------------- 100

TIM PENYUSUN ................................................................. 101



4

Overview International Health Regulations(IHR)

IHR adalah suatu instrumen internasional yangsecara resmi mengikat untuk diberlakukan olehseluruh negara anggota WHO, maupun bukan

negara anggota WHO tetapi setuju untukdipersamakan dengan negara anggota WHO.

Mengingat terbatasnya ruang lingkup aplikasiIHR(1969) yang hanya melakukan kontrolterhadap 3 penyakit karantina, yaitu kolera, pes,dan yellow fever, maka pada Mei 2005 para

anggota WHO yang tergabung dalam World Health Assembly (WHA) melakukan revisiterhadap IHR(1969). IHR(1969) ini digantikandengan IHR(2005) yang diberlakukan pada 15Juni 2007.

Tujuan dan ruang lingkup adalah untukmencegah, melindungi, dan mengendalikanterjadinya penyebaran penyakit secarainternasional, serta melaksanakan public health response sesuai dengan risiko kesehatanmasyarakat, dan menghindarkan hambatan yang



5

tidak perlu terhadap perjalanan dan perdaganganinternasional.

Pemberlakuan IHR(2005) ini akan diikuti denganpedoman, petunjuk, dan prosedur untukmelaksanakan pemeriksaan rutin padapelabuhan, bandara, dan lintas batas darat.



6

Mengapa Anggota WHO Merevisi IHR(1969)

1. Agar ada keseragaman hukum secara globaldalam pencegahan dan perlindungan sertapemberantasan penyakit yang dapat meluassecara internasional.

2. Guna membangun, memperkuat, dan

mempertahankan kemampuan yangdibutuhkan dalam melaksanakan IHR.3. Secara aktif dapat berkolaborasi dengan

negara anggota WHO dan badaninternasional lainnya untuk mempermudahpelaksanaan IHR.

4. Memberikan dukungan kepada negara

berkembang maupun negara-negara yangsedang berkembang.

5. Agar dapat memfasilitasi penerapan IHRsecara menyeluruh dengan baik.

6. Agar dapat melaksanakan pemeriksaan danpengukuran yang lengkap dan seragam.

7. Jaminan semua negara melaksanakan IHR.8. Melihat kapan suatu negara dapat

melaksanakan IHR dan mencapai tujuan IHR.



7

Pertimbangan Revisi IHR(1969)

Revisi IHR diperlukan untuk menjawabketerbatasan IHR(1969) dalam mengidentifikasidan menanggulangi kejadian luar biasa (KLB)serta penyakit-penyakit yang berdimensiinternasional.

Saat ini perjalanan dan perdagangan lintasnegara meningkat pesat sejalan denganmeningkatnya teknologi informasi. Hal inimenimbulkan tantangan terhadap pengendalianpenyebaran penyakit infeksi, seperti penyakit new emerging dan re-emerging . Era informasi dewasaini juga memungkinkan penyebaran penyakit baru

muncul melalui banyak jalur, baik formal maupuninformal.

IHR(1969) terfokus pada pengamanan terhadapkemungkinan penyebaran 3 (tiga) penyakit, yaituKolera, Pes, dan Yellow fever, dan hal ini

dipandang tidak mampu menjawab kebutuhandari beragam upaya pengendalian risikokesehatan masyarakat yang dihadapi dunia saatini. Di samping itu, larangan perjalanan danperdagangan juga berisiko dapat menghancurkanperekonomian suatu negara akibat penyakitmenular sehingga mengakibatkan banyak negara



8

enggan untuk melaporkan KLB dan kejadianlainnya yang membahayakan bagi kesehatan

masyakarat.

Pada tahun 2005, cakupan IHR(1969) diperluasagar mampu menangani penyakit new emerging dan re-emerging serta risiko kesehatan lainnyayang terjadi, baik disebabkan oleh penyakitinfeksi maupun non infeksi.

Oleh karena itu, dalam IHR(2005) dipersiapkanpula Legal Framework guna pengumpulaninformasi secara cepat dan tepat dalammenentukan apakah suatu kejadian merupakanPublic Health Emergency of International

Concern (PHEIC)/ Kedaruratan KesehatanMasyarakat yang Meresahkan Dunia, yangdiharapkan berguna bagi suatu negara untukmendapatkan bantuan. Di samping itu,dipersiapkan pula prosedur pelaporan baru yangbertujuan untuk mempercepat alur informasi

secara cepat dan akurat kepada WHO tentangpotensi PHEIC.

WHO, sebagai badan internasional netral dengan jaringan komunikasi yang luas, dapat mengaksesinformasi secara formal dan informal,merekomendasikan tindakan yang diperlukan



9

serta memberikan bantuan teknis yangdibutuhkan sesuai dengan kejadian yang

dilaporkan. Dengan demikian, penerapanIHR(2005) adalah suatu langkah penting baginegara-negara dalam bekerja sama gunamemperkuat pertahanan dunia terhadap PHEICumumnya dan pengendalian risiko penyakitmenular khususnya.



10

Justifikasi Pemberlakuan IHR

Beberapa pertimbangan mengingatkan kita padaKLB yang serius dan tidak dapat dihindarkan,seperti SARS atau Avian Influensa.

Sejalan dengan perkembangan globalisasi sertasemakin mudah dan lancarnya perjalanan lintas

dunia untuk wisata, bisnis, transportasi barang,maupun perdagangan, maka permasalahan lokaldapat secara cepat menjadi perhatian danmasalah dunia.

Pertimbangan tersebut di atas menjadi dasar baginegara-negara di dunia untuk memberlakukan

IHR, termasuk dalam menghadapi situasi ataukeadaan krisis, seperti :

1. mencegah penyebaran penyakit yangberisiko tinggi terhadap kesehatanmasyarakat

2. menghindarkan kerugian akibat pembatasanatau larangan perjalanan dan perdaganganyang diakibatkan oleh masalah kesehatanmasyarakat, seperti penyebaran penyakitpotensial wabah maupun PHEIC lainnya.



11

Pelaksanaan IHR(2005)

PEMBERLAKUAN IHR(2005)DILAKSANAKAN TERHITUNG MULAI

TANGGAL 15 JUNI 2007

Status Hukum IHR(2005) DanPemberlakuannya di Suatu Negara

IHR(2005) merupakan peraturan yang secararesmi mengikat seluruh negara anggota WHO(kecuali negara yang menolak atau memberikanpernyataan keberatan dalam waktu 18 bulan

sejak pemberitaan persetujuan IHR(2005) padaWHA). Namun, jika penolakan itu sesuai dengantujuan IHR(2005) dan dapat diterima olehsepertiga dari negara anggota dalam waktu 6(enam) bulan dari masa penolakan, peraturan inidapat diberlakukan pada negara tersebut. Baginegara bukan anggota WHO, dapat

menginformasikan kepada Dirjen WHO bahwanegara tersebut setuju untuk ikut sertamelaksanakan dan mengikuti IHR(2005) ini.



12

Penanggung Jawab Pelaksanaan IHR(2005)

Di Indonesia

Tanggung jawab dalam pelaksanaan IHR(2005)berada pada WHO dan negara yang terikat padaperaturan ini. Di Indonesia, Depkes bertanggung jawab pada pelaksanaan IHR(2005) dan WHOakan mendukung pelaksanaannya.Ditjen PP & PL beserta Unit Pelaksana Teknis

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), pengelolatransportasi, dan stakeholder lain juga ikut sertadalam mengimplementasikan pemeriksaan yangdirekomendasikan.

Notifikasi (Pemberitahuan)

Setiap negara anggota diwajibkan untukmenginformasikan kepada WHO tentang seluruhkejadian yang berpotensi menimbulkan PHEIC

dan memberikan verifikasi dari informasi tersebut.Hal ini dimaksudkan agar WHO menjaminkerjasama yang baik untuk perlindungan yangefektif serta menginformasikan risiko kesehatanmasyarakat dan tindakan cepat dan tepat yangdapat dilaksanakan.



13

Ketentuan Kemampuan Dasar

Setiap negara anggota diwajibkan untukmengembangkan, memperkuat, danmempertahankan kemampuan dasar pada setiaplevel administrasi, agar dapat mendeteksi,melaporkan, serta menangani risiko kesehatanmasyarakat yang berpotensi menimbulkan

PHEIC. Di samping itu, juga dibutuhkankemampuan khusus untuk melaksanakanpemeriksaan di bandara, pelabuhan, dan lintasbatas darat.

Pemeriksaan yang Direkomendasikan

WHO merekomendasikan pemeriksaan yangdapat dilaksanakan oleh suatu negara yangmengalami PHEIC, negara lainnya, danpengelola transportasi.Rekomendasi keadaan PHEIC sementara(temporary recommendation) dibuat oleh WHOsecara khusus, dalam waktu terbatas, dan

didasarkan pada risiko yang spesifik, sebagai jawaban dari PHEIC.Rekomendasi (standing recommendation )mengindikasikan pemeriksaan yang tepat untukpemeriksaan rutin terhadap risiko kesehatanmasyarakat yang sedang berlangsung di



14

bandara, pelabuhan, lintas batas darat, yangdilakukan secara rutin maupun periodik.

Pemeriksaan dapat dilakukan kepada manusia,barang, kargo, kontainer, kapal, pesawat,transportasi darat, barang, dan paket pos

National IHR Focal Points dan

WHO IHR Contact Points

Setiap negara anggota diwajibkan membentukNational IHR Focal Point yang bertanggung jawab terhadap tata hubungan operasionalpelaksanaan IHR dengan WHO serta menerimadan mengirim informasi kepada WHO dalamwaktu 24 jam per hari dan 7 hari per minggu.

Sementara itu, WHO menyiapkan danmenginformasikan IHR Contact Points di tingkatpusat maupun daerah

Tugas National IHR Focal Points

1. Bekerjasama dengan WHO dalam mengkaji

risiko KLB dan PHEIC.2. Melakukan diseminasi informasi kepada

lintas sektoral terkait.3. Memberi kewenangan sepenuhnya kepada

petugas yang ditunjuk pada jalur kedatangan.



15

4. Bertindak sebagai koordinator dalammenganalisis kejadian dan risiko KLB.

5. Berkoordinasi secara intens denganBakornas Penanggulangan Bencana.

6. Memberikan saran kepada MenteriKesehatan dan Departemen terkait dalammelaksanakan notifikasi kepada WHO.

7. Memberikan saran kepada MenteriKesehatan dan Departemen terkait dalammelaksanakan rekomendasi dari WHO(sesuai Pasal 15) dan memberlakukanrekomendasi sebagai aplikasi rutin atauperiodik (sesuai Pasal 6).

8. Mengkaji sistem surveilans dan kapasitasdalam merespons serta mengidentifikasi

kebutuhan pengembangan, termasukkebutuhan pelatihan di tingkat nasional.

9. Bekerjasama dengan WHO untukmenyiapkan dukungan program intervensidalam pencegahan atau penanggulanganKLB dan PHEIC lainnya.

10. Melaporkan perkembangan melalui kajian,perencanaan, dan pelaksanaan IHR(2005).11. Bekerjasama dengan WHO dalam

menyiapkan pesan umum.12. Bekerjasama dan melakukan pertukaran

informasi antar negara atau regional.



16

Dukungan dan Bantuan WHOTerhadap Negara Anggota Dalam Pelaksanaan

IHR

Dalam pelaksanaan IHR, WHO menyiapkanbantuan berupa kerjasama antar negara dalampengevaluasian, pengkajian, dan peningkatankapasitas kesehatan masyarakat.

Bantuan yang diberikan juga termasukmendukung negara dalam mengidentifikasisumber dana yang dibutuhkan untukmengembangkan dan mempertahankankapasitas negara tersebut.

Selanjutnya, WHO akan terus menyiapkanbantuan teknis dan logistik agar dapatmemfasilitasi pelaksanaan IHR secara efektif danlengkap.



17

Public Health Emergency Of International

Concern (PHEIC)

Kedaruratan Kesehatan (KLB) yang MeresahkanDunia

Adalah KLB yang :•

dapat menjadi ancaman kesehatan baginegara lain• kemungkinan membutuhkan koordinasi

internasional dalam penanggulangannya

PHEIC dalam IHR(2005)

Secara definisi, PHEIC dalam IHR(2005)diperluas jangkauannya dibandingkan IHR(1969)yang hanya mencakup penyakit kolera, pes danyellow fever. Perluasan ini dimaksudkan untukmenjangkau penyakit new emerging dan re- emerging, termasuk gangguan atau risiko

kesehatan yang disebabkan bukan oleh infeksi(penyakit menular).

KLB suatu penyakit tidak secara otomatismemberikan informasi yang cukup untukmengetahui apakah penyakit tersebut menyebarsecara internasional. Beberapa faktor, seperti



18

letak geografi serta, jumlah kasus, waktu, jarakbatas internasional, kecepatan cara

penyebarannya, dan faktor-faktor lainnya sangatrelevan untuk dianalisis sehingga dapatditentukan apakah suatu KLB merupakanpenyakit yang berpotensi dalam penyebaraninternasional.

Untuk membantu suatu negara mengidentifikasiapakah suatu keadaan merupakan PHEIC,IHR(2005) mempersiapkan instrumen (lampiran2) yang mengarahkan negara untuk mengkajisuatu kejadian di wilayahnya danmenginformasikan kepada WHO setiap kejadianyang merupakan PHEIC sesuai dengan kriteria

sebagai berikut.1. Berdampak/berisiko tinggi bagi kesehatan

masyarakat.2. KLB atau sifat kejadian tidak diketahui.3. Berpotensi menyebar secara internasional.4. Berisiko terhadap perjalanan ataupun

perdagangan.

Pemberitahuan suatu kejadian kepada WHOsecara tepat waktu dan transparan, yangdikombinasikan dengan penelitian atas risikobersama negara yang mempunyai kepedulian,akan sangat mempertinggi keyakinan bahwa



19

selama KLB akan mengurangi kecenderungankerugian unilateral terhadap larangan perjalanan

dan perdagangan internasional.

Apabila suatu kejadian dianggap sebagai PHEIC,WHO akan membentuk Emergency Commitee yang independen untuk mengkaji danmenginformasikan perkembangannya denganmemberi saran kepada Direktur Jenderal WHO.



20





22

Contoh aplikasi Instrumen PengambilanKeputusan untuk mengkaji dan memberitahukan

kejadian yang berpotensi menjadi PHEIC.Contoh yang ada pada lampiran ini tidakmengikat dan bertujuan untuk memberi petunjukdaam membantu menginterpretasi kriteria padainstrumen keputusan.Apakah kejadian yang terjadi memenuhi palingsedikit dua dari kriteria di bawah ini?

Apakah kejadian berdampak serius bagikesehatan masyarakat?

1. Apakah jumlah kasus dan/atau angka kematiandari kejadian ini tinggi sesuai dengan waktu,tempat dan populasi?

2. Apakah kejadian berpotensi tinggi menimbulkandampak bagi kesehatan masyarakat?Berikut adalah contoh keaadan yangberkontribusi menimbulkan dampak bagikesehatan masyarakat: - Disebabkan oleh patogen yang berpotensi

besar menyebabkan KLB (mudah menular,angka kematian tinggi, penularannya melaluiberbagai cara atau carrier yang sehat.)

- Berindikasi menimbulkan kegagalanpengobatan (dalam resistensi antibiotik newatau re-emerging, kegagalan vaksin,



23

resistensi atau kegagalan antibiotik).- Menunjukkan risiko kesehatan masyarakat

walaupun tidak ada atau sangat sedikit orangyang teridentifikasi.

- Dilaporkan terjadi pada petugs kesehatan.- Berisiko sangat berbahaya bagi populasi

(pengungsi, manula, orang dengan imunitaslemah, kurang gizi, dll)

-

Adanya faktor yang dapat menghalangi ataumenunda respons kesehatan masyarakat(bencana alam, konflik senjata, kondisi cuacayang tidak mendukung, multiple foci diNegara Anggota).

- Terjadi pada tempat dengan kepadatanpenduduk yang tinggi.

- Penyebaran racun dan bahan berbahayaatau bahan yang terinfeksi secara alami, atauyang telah terkontaminasi, atau berpotensimengkontaminasi penduduk dan/atau

- wilayah yang luas.

3. Apakah dibutuhkan bantuan eksternal untukmendeteksi, menginvestigasi, merespons,dan mengendalikan kejadian ataumencegah terjadinya kasus baru?

Berikut adalah contoh situasi/kondisi yangmembutuhkan bantuan:



24

- Ketidakmampuan laboratorium ataukemampuan epidemiologi untuk

menginvestigasi kejadian (alat, orang, dandana).

- Kekurangan antibodi, obat dan/atau vaksindan/atau alat pelindung diri, alatdekontaminasi, atau alat pendukung untukmemenuhi kebutuhan yang diperkirakan.

Apakah kejadian berdampak serius bagikesehatan masyarakat. Jawab ”ya” jika anda menjawab ”ya” terhadappertanyaan 1,2 atau 3 di atas.

II. Apakah kejadian tersebut merupakan kejadianyang tidak biasa atau tidak diharapkan?

4. Apakah kejadian tersebut merupakan kejadianyang tidak biasa?Berikut adalah contoh kejadian yang tidak biasa:

- Kejadian yang disebabkan oleh sebab atausumber yang tidak diketahui serta cara

penyebarannya tidak diketahui atau tidakbiasa.

- Perkembangan kasus lebih ganas dari yangdiperkirakan (termasuk angka kesakitandan angka kematian) atau dengan gejala-gejala yang tidak biasa.



25

- Kejadian timbulnya pada tempat, waktu,dan orang yang tidak biasa atau tidak pada

umumnya.5. Apakah kejadian tersebut merupakan kejadianyang tidak diperkirakan dipandang dari segikesehatan masyarakat ?Berikut adalah contoh kejadian yang tidakdiharapkan:

-

Kejadian disebabkan oleh suatu penyakitatau penyebab yang sudah dieliminasi ataudieradikasi dari suatu negara atausebelumnya tidak pernah dilaporkan.

Apakah kejadian tersebut merupakan kejadianyang tidak biasa atau tidak diharapkan. Jawab ”Ya” jika anda menjawab ”Ya” untukpertanyaan 4 atau 5 di atas.

III. Apakah ada risiko signifikan yang berpotensimenyebabkan penyebaran secarainternasional?

6. Apakah secara epidemiologi terdapat buktikejadian yang serupa di negara lain?

7. Apakah ada faktor-faktor yang memerlukankewaspadaan terhadap potensi penyebaranlintas negara, baik dari penyebab, perantara,maupun agen penular?



26

Berikut adalah contoh keadaan yangberpengaruh terhadap penyebaran secara

internasional: Apabila ada bukti penyebaran setempat (atau

kasus yang berhubungan) dalam beberapabulan terakhir, dengan ketentuan:- perjalanan internasional (waktu yang sesuai

dengan masa diketahui)-

berpartisipasi dalam pertemuaninternasional (haji, acara olah raga,konferensi, dll).

- berhubungan erat dengan orang yangberpergian atau orang dengan frekuensiperjalanan yang tinggi.

Kejadian yang disebabkan oleh pencemaranlingkungan yang berpotensi menyebar ke lintasbatas internasional.

Kejadian yang terjadi di wilayah denganperjalanan internasional tinggi, tetapipengawasan sanitasi kesehatan atau deteksi

lingkungan atau dekontaminasinya terbatas.Apakah ada risiko signifikan yang berpotensimenyebabkan penyebaran secara internasional.Jawab ”Ya” jika anda menjawab ”Ya” untukpertanyaan 6 atau 7 di atas.



27

IV. Apakah ada risiko signifikan yangberpotensi menimbulkan hambatan pada

perjalanan dan perdagangan internasional? 8. Adakah kesamaan kejadian ini dengan

penyebab terjadinya hambatan padaperjalanan atau perdaganganinternasional yang lalu?

9. Apakah sumber yang diduga atau diketahui

sebagai produk makanan, air, atau barangyangmungkin terkontaminasi, telah diekspor/impordari suatu negara?

10.Apakah kejadian berhubungan denganpertemuan internasional atau terjadi di wilayahdengan kunjungan wisatawan internasionalyang tinggi?

11. Apakah kejadian menimbulkan permintaaninformasi dari kantor atau media asing?

Apakah ada risiko signifikan yang berpotensimenimbulkan hambatan pada perjalanan danperdagangan internasional?

Jawab ”Ya” jika anda menjawab ”Ya” untukpertanyaan 8, 9, 10 atau 11 diatas.



28

Negara yang menjawab ” ya” untuk kejadianyang memenuhi paling sedikit dua dari kriteria

(I – IV) di atas, harus melakukanpemberitahuan kepada WHO sebagaimanadiatur dalamPasal 6 dari IHR(2005).



29

Fungsi & Peran KKPdalam Pelaksanaan IHR 2005

TUGAS KKP

1.a. Melaksanakan pemantauan alat angkut,

kontainer, dan isinya yang datang dan pergi

dari daerah terjangkit, serta menjamin bahwabarang-barang diperlakukan dengan baik dantidak terkontaminasi dari sumber infeksi,vektor, dan reservoar.

b. Melaksanakan dekontaminasi sertapengendalian vektor dan reservoar terhadapalat angkut yang digunakan oleh orang yangbepergian.

c. Melakukan pengawasan deratisasi, disinfeksi,disinseksi dan dekontaminasi.

d. Menyampaikan saran/rekomendasi kepadaoperator alat angkut guna melakukanpemeriksaan lengkap terhadap alat angkut

atau kendaraannya.e. Melakukan pengawasan pembuangan sisa-

sisa bahan yang terkontaminasi (seperti air,makanan, dan sisa pembuangan manusia)

f. Melakukan pemeriksaan dan pemantauanterhadap pembuangan sisa-sisa bahan alat



30

angkut yang dapat menimbulkan pencemarandan penyakit.

g. Melakukan pengawasan terhadap agenpelaksana perjalanan dan angkutan diwilayah kedatangan.

h. Melakukan pemeriksaan yang dibutuhkanapabila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan,sesuai dengan kebutuhan (emergency case ).

i. Melakukan komunikasi dengan National IHR Focal Point.

2. Melaksanakan pemeriksaan yangdirekomendasikan oleh WHO untuk setiapkedatangan dari daerah tertular apabilaterindikasi bahwa pemeriksaan

keberangkatan dari daerah terinfeksidianggap tidak benar/tidak sah.

3. Melaksanakan prosedur disinseksi,deratisasi, desinfeksi, dekontaminasi, sertapemeriksaan sanitasi lainnya dengan tidak

menyebabkan atau seminimalnyakecelakaan, ketidak nyamana dan kerusakan





32

Pasal 28.Kapal dan Pesawat Pada Saat Di Pintu Masuk

1. Sesuai dengan Pasal 43 dan kesepakataninternasional, serta berdasarkan

pertimbangan kesehatan, kapal atau pesawattidak akan dihalangi pada pemberitaan di jalur kedatangan. Jika jalur kedatangan(pelabuhan/bandara) tersebut tidakdilengkapi sarana/prasarana yang memadaiuntuk melakukan pemeriksaan, kapal atau

pesawat tersebut diperintahkan untuk menujupelabuhan/bandara terdekat yang mampumelakukan pemeriksaan. Namun, haltersebut tidak dianjurkan jika kapal ataupesawat memiliki masalah operasional yangdapat menyebabkan pengalihan pemeriksaanini tidak aman.

PELABUHANBANDARA

LINTAS BATAS



33

2. Sesuai Pasal 43 dan kesepakatan

internasional, kapal atau pesawat tidak akanditolak kedatangannya di suatu negaraanggota dengan alasan kesehatanmasyarakat. Khususnya, kapal atau pesawattidak akan dicegah untuk datang atau pergi,melakukan bongkar muat, atau menambahbahan bakar, air, dan makanan. Negaraanggota dapat memberikan Free Pratique untuk pemeriksaan jika di dalam kapalditemukan sumber infeksi atau kontaminasi,melakukan disinfeksi, dekontaminasi,disinseksi, atau deratisasi, atau pemeriksaan-pemeriksaan lain yang diperlukan untuk

mencegah penyebaran sumber infeksi dankontaminasi.

3. Apabila pihak pelabuhan menjamin bahwakapal atau pesawat tidak berpotensimenyebarkan penyakit, Free Pratique dapat

diberikan melalui audio atau alat komunikasilain.

4. Setiap ditemukan kasus atau infeksi denganrisiko kesehatan masyarakat, maka pilot ataunahkoda kapal wajib melaporkan kepadapetugas pelabuhan/bandara, dan informasi ini



34

harus diteruskan kepada petugas kesehatanpelabuhan di pelabuhan/bandara. Dalam

keadaan tertentu, pilot atau nahkoda kapalwajib menyampaikan langsung kepadapetugas kesehatan pelabuhan dipelabuhan/bandara bersangkutan.

5. Jika ditemukan kasus suspek dalam kapalatau pesawat dan tidak dapat ditangani olehpilot atau nahkoda kapal, kapal atau pesawattersebut dapat mendarat dipelabuhan/bandara lain dengan ketentuan :a. pilot atau nahkoda atau pihak berwenang

lainnya berusaha secepat mungkinmemberitahukan kepada

pelabuhan/bandara terdekat;b. setelah berita diterima oleh petugas

kesehatan pelabuhan, harus langsungdilaksanakan pemeriksaan sesuaidengan rekomendasi WHO atau IHR;

c. tidak boleh ada penumpang yang keluar

dari kapal atau pesawat dan tidak adakargo yang boleh dipindahkan, kecualiuntuk kepentingan darurat ataukomunikasi dengan petugas kesehatanpelabuhan atau atas seizin petugaskesehatan pelabuhan;



35

d. apabila seluruh pemeriksaan telahdilaksanakan oleh petugas kesehatan,

kapal atau pesawat dapat melanjutkanpendaratan atau sandar dipelabuhan/bandara yang dituju. Jika tidakdapat dilakukan pemeriksaan, kapal ataupesawat tersebut akan ditempatkansecara khusus di pelabuhan ataubandara lainnya.

6. Pilot atau nahkoda kapal dapat melakukanpemeriksaan kesehatan yang diperlukan bagipenumpang. Kemudian, pilot atau nahkodakapal tersebut harus memberitahukansesegera mungkin kepada petugas

kesehatan pelabuhan tentang pemeriksaanyang dilakukan.

Pasal 34.Peti Kemas dan Area Untuk Memuat Peti

Kemas

1. Negara anggota wajib menjamin bahwa kapalkontainer internasional yang ditahan terbebasdari kontaminasi, sumber infeksi, vektor, danreservoar, khususnya selama pengemasan.

2. Negara harus menjamin bahwa pelabuhanpeti kemas terbebas dari kontaminasi,



36

sumber infeksi, vektor dan reservoar,khususnya selama pengemasan.

3. Apabila frekuensi kapal kontainerinternasional sangat padat, petugaskesehatan pelabuhan wajib melakukanpemeriksaan sesuai peraturan yang berlakusecara konsisten, termasuk melakukaninspeksi terhadap kondisi kontainer danpelabuhan peti kemas guna menjamin bahwasyarat-syarat yang tertera dalam peraturan inisudah terpenuhi.

4. Setiap pelabuhan peti kemas diharapkantersedia fasilitasi inspeksi dan isolasikontainer.

5. Penerima dan pengirim kontainer wajib

melakukan upaya untuk menghindarikontaminasi silang apabila dilaksanakanbanyak kegiatan bongkar muat.

Pasal 40.Pembiayaan untuk Tindakan penyehatan

terhadap pelaku perjalanan

1. Kecuali bagi orang bepergian yang bertempattinggal sementara atau tetap, sebagaimanapoin (2), tidak ada pembiayaan oleh suatunegara untuk menjalankan aturan ini dan



37

untuk pemeriksaan-pemeriksaan gunaperlindungan bagi kesehatan masyarakat :

a. Setiap pemeriksaan medis yang terdapatdalam peraturan ini atau pemeriksaantambahan yang diminta suatu negarauntuk lebih meyakinkan statuskesehatannya.

b. Setiap vaksinasi atau profilaksis lain yangdisediakan bagi pendatang tidakmerupakan ketentuan yang

dipublikasikan atau ketentuanyang sudah dipublikasikan lebih dari 10hari periode persiapan bagi vaksinasidan profilaksis lain

c. Isolasi yang baik atau ketentuan

karantina bagi orang bepergiand. Setiap sertifikat yang dikeluarkan bagi

orang bepergian harus menyertakantanggal pelaksanaan.

e. Setiap pemeriksaankesehatan yangdilaksanakan pada barang harus

didampingi pemiliknya.

2. Negara anggota boleh menarik biaya untuktindakan pemeriksaan selain yang tertulispada poin (1) Pasal ini, termasukpemeriksaan kesehatan bagi keperluan orangbepergian.



38

3. Pembiayaan yang ditetapkan untuk

pemeriksaan kesehatan bagi orangbepergian sesuai dengan peraturan ini,hanya ada satu tarif di setiap negara danpenarikan biaya harus:a. sesuai dengan tarifb. tidak melebihi harga dari pelayanan yang

diberikanc. tidak membeda-bedakan kebangsaan,

domisili, dan tempat tinggal

4. Besar tarif dan perubahan-perubahannyaharus dipublikasikan minimal 10 hari sebelumdinyatakan berlaku.

5. Dalam peraturan ini tidak ada negara yangmenghalangi penarikan biaya untukpengeluaran pemeriksaan kesehatan sesuaipoin (1):

d. Operator alat angkut atau pemilik dan

tenaga kerja; ataue. Dari dana asuransi

6. Tidak ada alasan bagi orang bepergian atauoperator alat angkut menyangkalkemampuan berangkat dari wilayah suatu



39

negara menunda pembayaran dari penarikanbiaya yang ditentukan poin (1) dan (2).

Pasal 41.Biaya untuk, Bagasi, kargo,peti kemas, alat

angkut, barang atau Paket Pos

1. Pembiayaan yang ditetapkan untukpemeriksaan kargo, kontainer, alat angkut,barang-barang, dan paket pos, hanya adasatu tarif yang diberlakukan untuk setiapnegara untuk setiap pemeriksan dan setiappenarikan biaya harus:a. sesuai tarif;b. tidak lebih besar dari tarif yang ada bagi

pelayanan yang diberikan; sertac. tidak membedakan kepemilikan bagasi,

kargo, kontainer, alat angkut, barang danpaket pos antara warga domestik danwarga asing.

2. Besar tarif dan perubahan-perubahannyaharus dipublikasikan paling lambat 10(sepuluh) hari sebelum dinyatakan mulaiberlaku.

Catatan :



40

Kerja sama dalam Pasal ini dapat dilaksanakanmelalui beberapa lintas sektor, termasuk

bilateral melalui kerja sama regional dan kantorregional WHO, serta melalui organsasi antarnegara dan badan internasional lainnya

Pasal 44.Kerja Sama Dan Bantuan

1. Negara anggota wajib melakukan kerjasamadengan negara lain, dalam hal:a. deteksi, kajian, dan respon suatu

kejadian sebagaimana tertera padaperaturan ini

b. penentuan atau fasilitasi kerja samateknis dan dukungan logistik, khususnya

dalam rangka pengembangan,peningkatan, dan pemantapankemampuan petugas kesehatanmasyarakat yang dibutuhkan dalamperaturan ini

c. mobilisasi sumber dana untuk

memfasilitasi pelaksanaan kewajibansebagaimana tertera pada peraturan inid. formulasi peraturan perundang-undangan

yang diajukan serta ketentuanadministrasi dan hukum lainnya dalampelaksanaan peraturan ini.



41

2. WHO melakukan kerjasama sesuai denganpermintaan negara anggota dalam hal:

a. evaluasi dan kajian kapasitas pelayanankesehatan untuk memfasilitasipelaksanaan peraturan ini secaraefektif

b. penentuan serta fasilitasi kerja samateknis dan dukungan logistik kepadanegara anggota

c. mobilisasi sumber dana untukmendukung negara sedang berkembangdalam meningkatkan dan memantapkankapasitas sebagaimana diuraikan padalampiran 1.

3. Kerjasama ini dapat dilaksanakan denganberbagai lintas sektor, termasuk bilateral,melalui kerja sama regional dan kantorregional WHO, serta melalui organisasi antarnegara dan badan internasional lainnya.

Pasal 46.Pengangkutan dan Penanganan zat Biologis,Reagen, dan Bahan untuk keperluan

Diagnostik

Negara anggota, sesuai dengan peraturanperundang-undangan dan petunjuk internasional



42

yang berlaku, wajib memfasilitasi pengangkutan,kedatangan, keberangkatan, pemrosesan dan

pembuangan bahan biologis, spesimendiagnostik, reagen, dan bahan diagnostik lainuntuk pelaksanaan verifikasi dan penanganankesehatan masyarakat sebagaimana terteradalam peraturan ini.



43

Pasal 23.Timdakan Penyehatan Pada Kedatangan Dan

Keberangkatan

1. Berdasarkan alasan kesehatan, sesuaidengan peraturan ini dan kesepakataninternasional yang berlaku, negara anggotamembutuhkan beberapa hal berikut pada

saat kedatangan dan keberangkatan.a. Bagi orang yang bepergian: . informasi tempat tujuan yang

dapat dihubungi; . informasi rencana perjalanan,

termasuk daerah terjangkit dansekitarnya atau kemungkinan

A

L

A

T

A

N

G

K

U

T



44

pernah ada kontak lain dengansumber penularan pada saat

kedatangan, serta reviewdokumen kesehatan yangsesuai dengan peraturan ini;dan/atau

. pemeriksaan kesehatan noninvasif guna mencapai tujuankesehatan masyarakat.

b. Pemeriksaan bagasi, kargo,kontainer, alat angkut, barang, danpaket pos serta sisa pembuanganmanusia.

2. Berdasarkan bukti-bukti risiko kesehatan

masyarakat yang diperoleh melaluipemeriksaan sebagaimana diuraikan poin (1)atau dengan metode lainnya, negara anggotadapat menggunakan pemeriksaan tambahanpada suspek atau alat angkut terjangkitberbasis kasus per kasus serta melakukan

pemeriksaan kesehatan non invasif dan nonintrusif guna mencapai tujuan kesehatanmasyarakat dan mencegah penyebaranpenyakit secara internasional.

3. Tidak ada pemeriksaan kesehatan, vaksinasi,profilaksis, atau pemeriksaan kesehatan



45

dalam peraturan ini yang dilaksanakan padaorang yang bepergian tanpa adanya inform

consent atau izin orang tua/wali, kecualisebagaimana ditentukan dalam paragraf 2Pasal 21 serta peraturan dan kewajibaninternasional negara anggota bersangkutan.

4. Orang berpergian yang divaksinasi atauditawarkan profilaksis, atau melalui orangtua/walinya, harus dijelaskan berbagai risiko jika divaksinasi atau tidak divaksinasi dan jikadiberikan profilaksis atau tidak diberikanprofilaksis berdasarkan hukum dan peraturaninternasional negara anggota bersangkutan.Negara anggota wajib menginformasikan

dokter pelabuhan bahwa hal ini sesuaidengan peraturan yang berlaku di negaratersebut.

5. Setiap pemeriksaan kesehatan, prosedurpemeriksaan, vaksinasi, atau profilaksis yang

mengandung risiko penularan penyakit,hanya dapat dilaksanakan pada orang yangberpergian sesuai dengan pedoman danstandar nasional atau internasional gunameminimalisasi risiko.



46

Pasal 24.Operator Alat Angkut

1. Negara anggota wajib melakukanpemeriksaan secara konsisten sesuai denganperaturan untuk menjamin bahwa operatoralat angkut:a. memenuhi proses pemeriksaan

kesehatan yang direkomendasikanWHO dan diadopsi oleh negara anggota;

b. menginformasikan orang yang bepergiantentang pemeriksaan kesehatan yangdirekomendasikan WHO dan diadopsinegara anggota;

c. menjaga alat angkut agar terbebas dari

sumber penularan atau kontaminasi,termasuk vektor dan reservoar.

Apabila dalam alat angkut ditemukan bukti,operator akan diminta melakukan pemeriksaanuntuk mengendalikan sumber penularan atau

kontaminasi.

2. Ketentuan spesifik yang menyangkut alatangkut dan operatornya ditentukan lebihlanjut dalam lampiran 4. Sementara,pemeriksaan khusus alat angkut danoperatornya sehubungan dengan penyakit-



47

penyakit yang disebabkan oleh vektorsebagaimana tertera dalam lampiran 5.

Pasal 25.Kapal Dan Pesawat Yang Transit

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 43, negaraanggota tidak wajib melakukan pemeriksaankesehatan pada kapal/pesawat dengan kriteriaberikut, kecuali diperbolehkan oleh kesepakataninternasional yang berlaku.a. Kapal tidak datang dari daerah terjangkit, yangmelewati batas laut atau perairan diwilayah negara anggota dalam perjalanan kepelabuhan negara lain. Di bawah

pengawasan kesehatan pelabuhan, beberapakapal dapat diizinkan memperoleh bahanbakar, air, makanan, dan bahan lainnya.b. Kapal yang melalui batas wilayah perairannegara anggota tanpa pemberitahuan dipelabuhan atau pesisir pantai.

c. Pesawat yang transit di bandara negaraanggota, kecuali jika pesawat tersebutdianggap terlarang bagi beberapa wilayahbandara dan tidak diperbolehkanmenaikkan atau menurunkan penumpang ataumelakukan bongkar muat. Namun di bawahpengawasan kesehatan pelabuhan, eberapa



48

pesawat dapat diizinkan memperoleh air, bahanbakar, makanan, dan bahan lainnya.

Pasal 26.Truk, Kereta Api, dan Bus Sipil Transit

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 43, negaraanggota tidak wajib melakukan pemeriksaankesehatan pada truk, kereta api, dan bus yangtidak datang dari daerah terjangkit melalui suatuwilayah tanpa menaikkan dan menurunkanpenumpang atau melakukan bongkar muat,kecuali diperbolehkan oleh kesepakataninternasional yang berlaku

Pasal 27.Alat Angkut Terjangkit

1. Apabila pada alat angkut ditemukan tandaatau gejala klinik dan informasi berdasarkan

fakta serta bukti risiko kesehatan masyarakat,termasuk sumber infeksi dan kontaminasi,maka kesehatan pelabuhan wajibmenetapkan bahwa alat angkut terjangkit dandapat:a. melakukan disinfeksi, dekontaminasi,

disinseksi, atau deratisasi pada alat



49

angkut, dan mengawasi seluruh prosespemeriksaan tersebut;

b. menetapkan cara/teknik pengendalianrisiko kesehatan masyarakat yang amandan tepat sebagaimana diaturdalam peraturan ini. Metode atau materialyang dianjurkan WHO dalampelaksanaan prosedur ini wajibdigunakan, kecuali kesehatan pelabuhanmenetapkan bahwa metode lain lebihbaik dan lebih aman.

Petugas kesehatan pelabuhan dapatmengimplementasikan pemeriksaankesehatan tambahan, termasuk isolasi alat

angkut guna mencegah penyebaran penyakit,yang kemudian wajib dilaporkan kepadaNational IHR Focal Point .

2. Jika di wilayah kedatangan, petugaskesehatan pelabuhan tidak dapat

melaksanakan pemeriksaan kesehatansesuai dengan Pasal ini, maka alat angkutyang terjangkit dapat diberangkatkan dengansyarat:a. pada saat keberangkatan,

menyampaikan kepada petugaskesehatan pelabuhan di jalur kedatangan



50

berikutnya tentang informasisebagaimana tertera pada poin (2b);

b. apabila alat angkut yang diperiksa adalahkapal, maka bukti yang didapat dantindakan pemeriksaan yangdilakukan wajib dicatat pada SertifikatTindakan Penyehatan Kapal (Ship Sanitation Control Certificate/ SSCC).

Di bawah pengawasan kesehatan pelabuhan,alat angkut tersebut diizinkan untukmemperoleh bahan bakar, air, makanan, danbahan lain.

3. Alat angkut yang ditetapkan terjangkit, dapat

dinyatakan bebas apabila petugas kesehatanpelabuhan meyakini bahwa:

a. pemeriksaan sebagaimana tertera padapoin (1) Pasal ini telah dilaksanakansecara efektif; dan

b. pada alat angkut tidak ditemukan lagikondisi yang berpotensi menimbulkanrisiko kesehatan.



51

Pasal 29.Truk, Kereta Api, dan Bus bis di pintu masuk

WHO, berdasarkan konsultasi dengan beberapanegara anggota, akan membuat pedoman ataupetunjuk teknis untuk melaksanakan pemeriksaankesehatan pada truk, kereta api, dan bus di jalurkedatangan serta yang melalui pos lintas batas.

Pasal 33.Barang dalam Transit

Berdasarkan Pasal 43, barang-barang selainbinatang hidup yang tidak memiliki dokumen saattransit, tidak wajib dilakukan pemeriksaan

kesehatan sebagaimana tertera dalam peraturanini atau tidak boleh ditahan dengan alasankesehatan masyarakat, kecuali diperbolehkanoleh kesepakatan internasional yang berlaku

Pasal 37.

Maritime Declaration Of Health (MDH)

1. Nahkoda wajib melaporkan status kesehatandi dalam kapal sebelum tiba pada pelabuhandi suatu wilayah negara anggota. Selain itu,kecuali negara tidak memintanya, nahkoda juga wajib melengkapi dan memberikan MDH



52

kepada kesehatan pelabuhan yang disahkanoleh dokter kapal (jika ada) pada saat

kedatangan atau pada saat tanda peringatankedatangan kapal.

2. Nahkoda atau dokter kapal (jika ada) wajibmemberikan informasi kesehatan yangdiminta kesehatan pelabuhan tentang kondisikesehatan kapal selama perjalananinternasional.

3. Format MDH sesuai dengan yang terterapada lampiran 8.

4. Negara dapat memutuskan untuk:

a. memberikan MDH sesuai rekomendasib. meminta MDH atas rekomendasi bahwa

kapal datang dari daerah terjangkit atauberpotensi membawa sumber infeksi ataukontaminasi

Negara anggota harus menginformasikan kepada

operator kapal atau agen tentang persyaratantersebut

Pasal 38.Health Part Of The Aircraft General

Declaration (GENDEC)



53

1. Pilot atau maskapai penerbangan atau

agennya, dalam penerbangan atau wajibmelengkapi dan memberikan GENDECsebagaimana tercantum pada lampiran 9kepada petugas kesehatan pelabuhan ketikamendarat pada bandara pertama di suatuwilayah negara anggota, kecuali negaraanggota bersangkutan tidak memintanya.

2. Pilot atau maskapai penerbangan atauagennya wajib memberikan informasi yangdiminta tentang kondisi kesehatan pesawatselama perjalanan internasional dan seluruhpemeriksaan kesehatan yang dilakukan

dalam pesawat.

3. Negara anggota dapat memutuskan untuk:a. membatalkan pemberian GENDEC bagi

semua pesawat yang datang; ataub. meminta GENDEC yang direkomendasi

kepada pesawat yang datang daridaerah terjangkit atau pesawatyang berpotensi membawa sumberinfeksi atau kontaminasi.

Negara harus menginformasikan kepada operatorkapal atau agen tentang persyaratan tersebut.



54

Pasal 39.

Sertifikat Sanitasi Kapal (Ship Sanitation Certificates )

1. Sertifikat Bebas Tindakan Penyehatan Kapal(Ship Sanitation Control Exemption Certificates /SSCEC) dan Sertifikat TindakanPenyehatan Kapal (Ship Sanitation Control Certificates /SSCC) berlaku maksimal selama6 bulan. Masa berlaku ini dapat diperpanjangsatu bulan jika pemeriksaan ataupengawasan yang diminta tidak dapatdilaksanakan di pelabuhan.

2. Jika SSCEC atau SSCC yang berlaku tidak

dapat ditunjukkan atau di dalam kapalditemukan bukti dari risiko kesehatanmasyarakat, negara anggota dapatmengambil tindakan sebagaimana diaturdalam Pasal 27 poin (1).

3. Format SSCEC/SSCC sebagaimana terteradalam lampiran 3.

4. Apabila mungkin, pemeriksaan wajibdilaksanakan pada saat kapal dalam keadaankosong. Apabila kapal bersandar di



55

pelabuhan (in ballast), pemeriksaandilakukan sebelum bongkar muat.

5. Apabila proses pemeriksaan yang dimintasudah dilaksanakan secara lengkap,kesehatan pelabuhan wajib menerbitkanSSCC, dengan menuliskan catatan tentangbukti yang ditemukan dan pemeriksaan yangdilakukan.

6. KKP boleh menerbitkan SSCEC di setiappelabuhan sesuai dengan Pasal 20 jikadiyakini bahwa kapal bebas dari infeksi dankontaminasi, termasuk vektor dan reservoar.Sertifikat tersebut biasanya dikeluarkan jika

pemeriksaan telah dilaksanakan dalam kapalyang kosong atau isinya hanya ballast ataumaterial lain, seperti bahan alam yangditimbun atau dibuang sehingga membuatkapal dapat diperiksa.

7. Jika dalam keadaan dimana pengawasanpemeriksaan telah dilaksanakan, danpendapat dari kesehatan pelabuhan bahwahasilnya tidak memuaskan, maka kesehatanpelabuhan harus membuat catatan di dalamSSCC.



56

Pasal 46.Pengangkutan dan Penanganan zat Biologis,

Reagen, dan Bahan untuk keperluanDiagnostik

Negara anggota, sesuai dengan peraturanperundang-undangan dan petunjuk internasionalyang berlaku, wajib memfasilitasi pengangkutan,kedatangan, keberangkatan, pemrosesan danpembuangan bahan biologis, spesimendiagnostik, reagen, dan bahan diagnostik lainuntuk pelaksanaan verifikasi dan penanganankesehatan masyarakat sebagaimana terteradalam peraturan ini



57

Pasal 23.Timdakan Penyehatan Pada Kedatangan Dan

Keberangkatan

2. Berdasarkan alasan kesehatan, sesuaidengan peraturan ini dan kesepakataninternasional yang berlaku, negara anggota

membutuhkan beberapa hal berikut padasaat kedatangan dan keberangkatan.

a. Bagi orang yang bepergian: . informasi tempat tujuan yang

dapat dihubungi; . informasi rencana perjalanan,

termasuk daerah terjangkit dansekitarnya atau kemungkinanpernah ada kontak lain

dengan sumber penularan padasaat kedatangan, serta reviewdokumen kesehatan yang

ORANG



58

sesuai dengan peraturan ini;dan/atau

. pemeriksaan kesehatan noninvasif guna mencapai tujuankesehatan masyarakat.

b. Pemeriksaan bagasi, kargo,kontainer, alat angkut, barang, danpaket pos serta sisa pembuanganmanusia.

3. Berdasarkan bukti-bukti risiko kesehatanmasyarakat yang diperoleh melaluipemeriksaan sebagaimana diuraikan poin(1) atau dengan metode lainnya, negaraanggota dapat menggunakan

pemeriksaan tambahan pada suspekatau alat angkut terjangkit berbasis kasusper kasus serta melakukan pemeriksaankesehatan non invasif dan non intrusifguna mencapai tujuan kesehatanmasyarakat dan mencegah penyebaran

penyakit secara internasional.

4. Tidak ada pemeriksaan kesehatan,vaksinasi, profilaksis, atau pemeriksaankesehatan dalam peraturan ini yangdilaksanakan pada orang yang bepergiantanpa adanya inform consent atau izin



59

orang tua/wali, kecuali sebagaimanaditentukan dalam paragraf 2 Pasal 21

serta peraturan dan kewajibaninternasional negara anggotabersangkutan.

6. Orang berpergian yang divaksinasi atauditawarkan profilaksis, atau melalui orangtua/walinya, harus dijelaskan berbagairisiko jika divaksinasi atau tidakdivaksinasi dan jika diberikan profilaksisatau tidak diberikan profilaksisberdasarkan hukum dan peraturaninternasional negara anggotabersangkutan. Negara anggota wajib

menginformasikan dokter pelabuhanbahwa hal ini sesuai dengan peraturanyang berlaku di negara tersebut.

5. Setiap pemeriksaan kesehatan, prosedurpemeriksaan, vaksinasi, atau profilaksis

yang mengandung risiko penularanpenyakit, hanya dapat dilaksanakan padaorang yang berpergian sesuai denganpedoman dan standar nasional atauinternasional guna meminimalisasi risiko

.



60

Pasal 30.Pelaku Perjalanan yang kesehatannya sedang

diobservasi

Berdasarkan Pasal 43 atau kesepakataninternasional yang berlaku, orang berpergianyang dinyatakan suspek dan berada dalampengawasan kesehatan dapat melanjutkanperjalanan internasional jika orang tersebut tidakmenunjukan adanya risiko penularan penyakitdan negara anggota menginformasikan kepadapetugas kesehatan pelabuhan di tempat yangdituju. Saat tiba di tujuan, orang tersebut wajibmelapor kepada petugas kesehatan pelabuhansetempat

Pasal 31.Tindakan Penyehatan yang Berhubungan

dengan masuknya Pelaku Perjalanan

1. Pemeriksaan medis invasif, vaksinasi atau

profilaksis lain tidak dianjurkan pada orangbepergian yang masuk ke dalam wilayahsuatu negara anggota. Namun, berdasarkanPasal 32, 42, dan 45, peraturan ini tidakmenghalangi negara anggota untuk memintapemeriksaan kesehatan, vaksinasi atau



61

profilaksis lain atau bukti vaksinasi atauprofilaksis lain dengan ketentuan:

a. apabila diperlukan untuk menentukanadanya risiko kesehatan masyarakat;

b. bagi orang bepergian yang tinggalsementara atau menetap;

c. bagi orang berpergian yang memenuhiPasal 43 atau lampiran 6 dan 7; atau

d. pemeriksaan yang dapat dilaksanakansesuai Pasal 23

2. Jika orang berpergian yang diminta untukmelakukan pemeriksaan medis,vaksinasi, atau profilaksis lain sesuai poin(1) gagal mengizinkan melakukan

pemeriksaan, atau menolak memberikaninformasi atau dokumen sesuai poin (1a)Pasal 23, negara bersangkutan dapatmenolak kedatangan orang tersebut,dengan merujuk pada Pasal 23, 32, 42,45. Jika terdapat bukti adanya risiko

kesehatan yang akan terjadi, negaraanggota sesuai dengan peraturannasional dan kepentingan pengendalianrisiko, dapat memaksa atau memberikannasihat kepada orang yang bepergianuntuk melakukan:



62

a. pemeriksaan medis non invasif dannon intrusif guna mencapai tujuan

kesehatan masyarakat;b. vaksinasi atau profilaksis lai;c. pemeriksaan kesehatan tambahan

yang dapat mencegah ataumengendalikan penyebaranpenyakit, termasuk isolasi, karantinaatau observasi kesehatanmasyarakat

Pasal 32Perlakuan terhadap Pelaku Perjalanan

Dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan

sesuai peraturan ini, negaraanggota harus memperlakukan orang yangberpergian dengan hormat dansesuai martabat, hak azasi manusia sertakebebasan dasar dan mengurangirasa tidak nyaman atau tekanan yang

berhubungan dengan pemeriksaan,termasuk:

• memperlakukan orang yang berpergiandengan hormat;

• mepertimbangkan jenis kelamin (gender),sosial budaya, etnis, dan agama;



63

• menyiapkan serta mengatur makanan danminuman, akomodasi, dan pakaian, serta

melindungi barang miliknya, memberikanpelayanan kesehatan yang baik, melakukankomunikasi yang baik, jika perlumenggunakan bahasa yang dapatdimengerti, serta bantuan lain bagi merekayang dikarantina, diisolasi, atau dalampemeriksaan kesehatan atau dalam prosedurtujuan kesehatan masyarakat

Pasal 35.Ketentuan Umum

Tidak ada dokumen kesehatan lain, kecuali yang

tercantum dalam peraturan ini ataudirekomendasikan WHO, yang dibutuhkan dalamperjalanan internasional. Namun, Pasal ini tidakdiberlakukan bagi pendatang yang tinggalsementara atau menetap serta dokumen statuskesehatan barang atau kargo dalam

perdagangan internasional. Petugas kesehatanpelabuhan dapat meminta pendatang untukmengisi formulir informasi dan kuesionerkesehatan secara lengkap guna memenuhipersyaratan yang tertera pada Pasal 23.



64

Pasal 36.Sertifikat Vaksinasi Atau Profilaksis Lain

1. Vaksinasi dan profilaksis bagi orang yangberpergian sesuai dengan peraturan ini, ataurekomendasi dan sertifikat yang relevan,wajib merujuk pada lampiran 6 serta, apabilaperlu, pada lampiran 7 jika menyangkutpenyakit yang spesifik.

2. Orang bepergian yang memiliki sertifikatvaksinasi atau profilaksis yang dikeluarkansesuai dengan lampiran 6 dan lampiran 7tidak akan ditolak kedatangannya karenaalasan adanya suatu penyakit sebagaimana

dimaksudkan dalam sertifikat, bahkan jikaorang tersebut datang dari daerah terjangkit.Namun, jika petugas kesehatan pelabuhanmempunyai indikasi dan/atau bukti bahwavaksinasi atau profilaksis lainnya tidak efektif,dapat dilakukan tindakan lebih lanjut sesuai

dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 42.Pelaksanaan Tindakan Penyehatan

Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan menurutperaturan ini wajib dilengkapi secepatnya tanpa



65

penundaan serta dilaksanakan secara transparandan tanpa diskriminasi

Pasal 43.Tindakan Penyehatan tambahan

1. Peraturan ini tidak menghalangi negara untukmelakukan pemeriksaan kesehatan dalamrangka upaya pengendalian risiko kesehatanmasyarakat atau PHEIC sesuai denganperaturan perundang-undangan yangberlaku, dimana:a. Mencapai Level Perlindungan Kesehatan

Yang Sama Atau Lebih Besar DaripadaRekomendasi Who;

b. Dilarang Oleh Pasal 25, 26, Pasal 28Poin (1) Dan (2), Pasal 30, Pasal 31 Poin(1c), Pasal 31 Dan 33, melaksanakanpemeriksaan tersebut sesuai denganperaturan ini.

Beberapa pemeriksaan dari perjalananinternasional tidak akan lebih terbatas bagiperjalanan internasional dan tidak lebihinvasif dan intrusif kepada orang danmerupakan alternatif yang baik yang dapatmencapai tingkat tertentu dari perlindungankesehatan.



66

2. Dalam menentukan apakah pelaksanaan

kesehatan sesuai poin (1) ataupemeriksaan tambahan pada Pasal 23poin (2), Pasal 27 poin (1), Pasal 28 poin(2), dan Pasal 31 poin (2c), negaraanggota akan membuat ketentuansesuai:

a. prinsip ilmiahb. bukti ilmiah yang ada dari risiko

kesehatan manusia atau dimana buktitidak cukup, informasi yang adatermasuk dari WHO dan organisasi antarnegara dan badan-badan internasionaldan

c. petunjuk spesifik yang ada atau sarandari WHO

3. Negara anggota yang melakukanpemeriksaan tambahan sebagaimana terterapada poin (1), yang secara signifikan

mempengaruhi perjalanan internasional,wajib menyampaikan kepada WHO informasiilmiah dan alasan kesehatan masyarakatyang relevan. WHO akan berbagi informasidengan negara anggota lain tentangpemeriksaan kesehatan yang dilakukan.Dalam Pasal ini, pengaruh signifikan secara



67

umum berarti penolakan masuk atau keluarorang bepergian, bagasi, kargo, kontainer,

alat angkut, barang, dan semacamnya ataupenundaan selama lebih dari 24 jam.

Pasal 45.Perlakuan terhadap Data Pribadi

1. Informasi kesehatan yang dikumpulkan atauditerima oleh negara anggota dari negaraanggota lainnya atau WHO, yang merujukpada identifikasi atau orang-orang yangteridentifikasi, harus disimpan secara rahasiadan tanpa nama sebagaimana diatur olehperaturan nasional.

2. Pengecualian pada poin (1), negara anggotaboleh membuka dan memproses data pribadiuntuk tujuan mengkaji dan menangani risikokesehatan masyarakat. Namun, negaraanggota berdasarkan peraturan nasionalnya,serta WHO wajib menjamin bahwa:

a. data diproses secara adil, menuruthukum, dan sesuai tujuan

b. data adekuat, relevan dan dalam jumlahyang memadai sesuai dengan tujuan

c. data akurat dan terbaru (up to date );berbagai cara harus dilakukan untuk



68

menjamin bahwa data yang tidak akuratdan tidak lengkap telah diperbaharui

atau dihapus data tidak disimpan lebihlama dari semestinya

3. Berdasarkan permintaan, WHO akanmempersiapkan individu dengankelengkapan datanya yang merujuk padaPasal ini dalam format yang jelas/mudahdimengerti, tanpa melakukan penundaansecara tidak wajar dan bila perlu dapatdikoreksi

Fungsi KKP

• Pelaksanaan Kekarantinaan• Pelaksanaan Upaya Kesehatan• Pelaksanaan Pengendalian Risiko

Lingkungan• Pelaksanaan Investigasi KLB dan Kasus-

kasus Tertentu

Wewenang KKP• Menyetujui• Menolak• Memeriksa• Menyelidiki• Menindak



69

Beberapa Pasal Lainnyayang Perlu Diperhatikan KKP

pada Pelaksanaan IHR(2005)

Pasal 5SURVEILANS

1. Setiap negara anggota wajib meningkatkan,

mengembangkan, dan memantapkankemampuan untuk mendeteksi, menilai, danmelaporkan setiap kejadian berdasarkanperaturan ini sebagaimana tercantum padalampiran 1 dalam waktu sesegera mungkindan tidak lebih dari 5 (lima) tahun setelahpemberlakuan IHR.

2. Setelah melakukan penilaian sebagaimanaditentukan pada lampiran 1 paragraf 2 bagianA, negara anggota dapat mengajukanpermohonan perpanjangan waktu selama 2(dua) tahun untuk memenuhi kewajibannya

sebagaimana tertera pada poin (1) sesuaidengan kebutuhan, perencanaan danpelaksanaannya. Dalam keadaan tertentu,yang didukung oleh perubahan rencanapelaksanaan, negara anggota dapatmengajukan permohonan perpanjangan



70

waktu tidak lebih dari 2 (dua) tahun kepadaDirjen WHO selaku pembuat keputusan,

setelah mendapat masukan secara teknisdari Review Committee . Setiap negarayang mendapatkan perpanjangan waktuwajib melaporkan perkembangannya setiaptahun kepada WHO.

3. WHO akan membantu berdasarkanpermintaan untuk meningkatkan,mengembangkan, dan memantapkankemampuan negara anggota sebagaimanatercantum dalam poin (1).

4. WHO akan mengumpulkan informasi melalui

surveilans tentang kejadian yang berpotensialmenyebarkan penyakit dan menimbulkanhambatan pada jalur internasional. Informasiyang diterima oleh WHO harus sesuaidengan Pasal 11 dan Pasal 45.

Pasal 6.NOTIFIKASI (PEMBERITAHUAN)

1. Negara anggota wajib mengkaji kejadian diwilayahnya dengan menggunakan instrumenpengambilan keputusan yang tertera padalampiran 2, dan National IHR Focal Point



71

kemudian memberitahukan kepada WHOmelalui komunikasi cepat dalam waktu 24

jam setelah melaksanakan pengkajiankondisi kesehatan masyarakat yangberpotensi menjadi PHEIC. Apabila informasiPHEIC yang diterima WHO berkaitan dengankompetensi International Atomic Energy Agencies (IAEA), maka WHO wajibmemberitahukan IAEA.

2. Setelah pemberitahuan disampaikan, negaraanggota tetap berkomunikasi secara berkaladan tepat waktu dengan WHO yangdilengkapi informasi kondisi kesehatanmasyarakat secara akurat dan lengkap,

termasuk definisi operasional kasus(kejadian), hasil laboratorium, sumber dan jenis faktor risiko, jumlah kasus dankematian, kondisi yang mengakibatkanpenyebaran penyakit, serta pemeriksaan olehpetugas. Bila perlu, dilaporkan kendala dan

hambatan yang dihadapi serta dukunganyang diperlukan untuk mengantisipasikejadian darurat ini (PHEIC).



72

Pasal 7Pertukaran Informasi Selama Terjadinya Suatu

Kejadian Luar Biasa

Jika Negara Peserta mempunyai bukti mengenaikejadian kesehatan masyarakat yang tidak biasaatau yang tidak terduga di dalam wilayahnya,terlepas dari asal atau sumbernya, yang dapatmenimbulkan PHEIC, maka negara pesertatersebut harus memberikan seluruh informasikesehatan masyarakat yang relevan kepadaWHO. Dalam hal demikian, ketentuan dari Pasal6 harus diterapkan secara menyeluruh

Pasal 8.

KONSULTASI

Apabila suatu kejadian tidak memerlukanpemberitahuan sebagaimana tercantum padaPasal 6, khususnya kejadian yang tidak memilikiinformasi memadai untuk melengkapi instrumen

pengambilan keputusan, negara anggota tetapwajib meminta saran dari WHO melalui National IHR Focal Point serta berkonsultasi mengenaipemeriksaan kesehatan yang sesuai.Permohonan saran dan konsultasi tersebutdilakukan berdasarkan Pasal 11 paragraf 2 - 4.Negara anggota yang di wilayahnya mengalami



73

kejadian tersebut dapat meminta bantuan WHOuntuk melakukan penyelidikan epidemiologi yang

dapat diberlakukan oleh negara anggotabersangkutan

Pasal 9.INFORMASI/LAPORAN LAINNYA

1. WHO dapat menerima informasi/laporan darisumber lain selain dari notifikasi(pemberitahuan) atau konsultasi. WHOkemudian menguji keabsahan laporan sesuaidengan prinsip epidemiologi danmenginformasikan kejadian tersebut kepadanegara anggota yang bersangkutan dimana

kejadian itu diduga terjadi. Sebelummenindaklanjuti laporan yang diterima, WHOberkonsultasi dan melakukan verifikasidengan negara anggota sesuai denganprosedur yang tertera pada Pasal 10.Selanjutnya, WHO akan menyampaikan

informasi tersebut kepada negara anggotayang diduga mengalami kejadian diwilayahnya dan WHO akan menjagakerahasiaan sumber informasi jika terdapat justifikasi yang tepat. Informasi ini akandigunakan sesuai dengan prosedur yangtertera pada pasal 11.



74

2. Negara anggota dalam waktu 24 jam,

sesegera mungkin menginformasikan kepadaWHO tentang bukti adanya risiko kesehatanmasyarakat yang teridentifikasi di luarwilayahnya yang dapat menyebarkanpenyakit secara internasional, sebagaimanifestasi ekspor dan impor:a. kasus pada manusiab. vektor yang menjadi sumber infeksi atau

kontaminasic. barang-barang yang terkontaminasi

Pasal 10.VERIFIKASI

1. WHO akan meminta verifikasi dari negaraanggota bersangkutan yang dilaporkandiduga mengalami PHEIC di wilayahnya olehsumber lain selain notifikasi (pemberitahuan)dan konsultasi, sebagaimana tercantum

dalam Pasal 9. Dalam kasus ini, WHO akanmenginformasikan negara anggotabersangkutan tentang laporan yang hendakdiverifikasi.



75

2. Sesuai dengan poin (1) dan Pasal 9, setiapnegara anggota wajib memverifikasi dan

memberikan:a. jawaban atau pemberitahuan atas

permintaan WHO dalam waktu 24 jam;b. informasi status kesehatan masyarakat

pada saat kejadian sesuai permintaanWHO dalam waktu 24 jam;

c. hasil kajian sesuai Pasal 6 kepada WHO,termasuk informasi terkait sebagaimanadijabarkan

d. dalam pasal tersebut.

3. Pada saat WHO menerima informasimengenai kejadian yang berpotensi

menimbulkan PHEIC, WHO akanmenawarkan kerjasama sesuai denganpermintaan negara anggota dalam mengkajipotensi penyebaran penyakit secarainternasional, terjadinya hambatan jalurinternasional, dan pemeriksaan kesehatan

yang sesuai, termasuk kerjasama denganorganisasi lain serta tawaran memobilisasibantuan internasional untuk mendukungpemerintah dalam rangka melaksanakan danmengkoordinasi kajian kesehatanmasyarakat. Apabila diminta oleh negara



76

anggota, WHO akan menyiapkan dukunganinformasi sebagaimana ditawarkan.

4. Apabila negara anggota tidak menerimapenawaran kerjasama, maka WHO akanberbagi informasi kepada negara-negaraanggota lainnya berdasarkan alasanbesarnya risiko kesehatan masyarakat.Namun, WHO juga tetap akan mendorongnegara anggota untuk dapat menerimatawaran kerjasama, denganmempertimbangkan kepentingan negaraanggota bersangkutan.

Pasal 11.Informasi Yang Ditetapkan Oleh WHO

1. Sesuai dengan poin (2) artikel ini, WHO akanmengirimkan informasi kesehatanmasyarakat ke seluruh negara anggota

maupun organisasi nonpemerintah secaracepat, efektif, dan rahasia gunamemungkinkan negara anggota untukmelakukan tindakan terhadap risikokesehatan masyarakat. WHO akan berbagiinformasi dengan negara anggota lainnya



77

agar dapat memberikan masukan untukmencegah timbulnya kejadian yang sama.

2. WHO akan menggunakan informasi yangditerima sesuai Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9poin (2) untuk memverifikasi, mengkaji, danmemberikan bantuan sesuai dengan tujuanperaturan ini, kecuali tidak diizinkan olehnegara anggota bersangkutan untukmenyebarkan informasi kepada negaraanggota lainnya sesuai dengan ketetapan ini,sampai:

a. kejadian dipastikan menimbulkan PHEICsebagaimana tercantum dalam Pasal 12;

ataub. informasi yang menyatakan terjadinya

penyebaran infeksi atau kontaminasisecara internasional telah dikonfirmasioleh WHO sesuai dengan prinsipepidemiologi; atau

c. tedapat bukti bahwa:

1) tindakan pengendalian terhadappenyebaran internasional tidakmemberikan hasil yang

memuaskan akibat sifat



78

kontaminasi, agen penyakit, vektor,dan reservoar; atau

2) kurangnya kemampuan operasionalnegara anggota untuk melakukanpemeriksaan guna mencegahpenyebaran penyakit lebih lanjut.

d. orang berpergian, bagasi, kargo,kontainer, barang, dan paket pos yangdiduga tercemar sumber infeksi ataukontaminan dalam perjalananinternasional memerlukan penanganansegera.

3. WHO berkonsultasi dengan negara anggota

yang mengalami kejadian di wilayahnya danmenyiapkan informasi sebagaimanadiuraikan dalam pasal ini.

3. Ketika informasi yang diterima oleh WHOsesuai dengan poin (2) dimanfaatkan oleh

negara anggota bersangkutan, maka WHOdapat menyebarluaskan informasi tersebut jika informasi lain tentang kejadian yangsama sudah diketahui secara umum dan adakebutuhan diseminasi informasi yang bersifatotoritas dan independen.



79

Pasal 12.Penetapan Dan Pencabutan Status PHEIC

1. Dirjen WHO berdasarkan informasi yangditerima, khususnya dari negara anggotayang mengalami kejadian di wilayahnya,akan menentukan apakah suatu kejadianberpotensi menimbulkan PHEIC sesuaidengan kriteria dan prosedur yang terteradalam peraturan ini.

2. Apabila berdasarkan penelitian sebagaimanatertera dalam peraturan ini, Dirjen WHOmenetapkan telah terjadi PHEIC, maka DirjenWHO akan berkonsultasi dengan negara

anggota bersangkutan tentang penetapanawal. Apabila Dirjen WHO dan negaraanggota tersebut telah sepakat denganpenetapan tersebut, Dirjen WHO akanmeminta saran dan pendapat dari Emergency Committee tentang rekomendasi keadaan

PHEIC sementara, sesuai dengan proseduryang tertera pada Pasal 49.

3. Apabila dalam waktu 48 jam setelahkonsultasi sebagaimana diuraikan poin (2) diatas, Dirjen WHO dan negara anggotabersangkutan tidak memperoleh kesepakatan



80

bahwa suatu kejadian telah menjadi PHEIC,maka penetapan status PHEIC akan dibuat

sesuai dengan prosedur yang tertera padaPasal 49.

4. Dalam menentukan apakah suatu kejadianberpotensi menjadi PHEIC, Dirjen WHO perlumemperhatikan:

a. informasi yang diberikan oleh negaraanggota bersangkutan;

b. instrumen pengambilan keputusan(lampiran 2);

c. masukan Emergency Committee; d. prinsip ilmiah, termasuk bukti ilmiah dan

informasi terkait lainnya;

e. pengkajian risiko kesehatan padamanusia, risiko penyebaran penyakitsecara internasional, serta risikotimbulnya hambatan perjalananinternasional.

5. Apabila setelah konsultasi dengan negaraanggota bersangkutan, Dirjen WHOmenganggap bahwa kejadian PHEIC telahberakhir, Dirjen WHO akan mengambilkeputusan sesuai dengan prosedur yangtertera pada Pasal 49.



81

Pasal 13.Respons Terhadap Kondisi Kesehatan

Masyarakat

1. Setiap negara anggota sesegera mungkindan tidak lebih dari 5 (lima) tahun wajibmembangun, meningkatkan, danmemantapkan kemampuan pelaksanaanrespons cepat dan efektif terhadap risikokesehatan masyarakat serta PHEICsebagaimana tercantum pada lampiran 1.Melalui konsultasi dengan negara anggota,WHO akan menerbitkan pedoman untukmendukung negara-negara anggota dalammengembangkan kemampuan respons cepat

pada upaya kesehatan masyarakat.

2. Menindaklanjuti kajian sesuai paragraf 2bagian A lampiran 1, negara anggotamemberikan laporan kepada WHO atasdasar kebutuhan serta rencana pelaksanaan

dan dimungkinkan untuk memperolehperpanjangan waktu selama 2 (dua) tahunguna memenuhi kewajiban sebagaimanatertera pada poin (1) Pasal 13. Dalam situasitertentu serta didukung perencanaanpelaksanaan baru, negara anggota dapatmeminta perpanjangan waktu tambahan yang



82

tidak lebih dari 2 (dua) tahun kepada DirjenWHO dan akan diberikan keputusan

berdasarkan masukan dari Review Committee . Setelah jangka waktu 5 (lima)tahun sebagaimana diuraikan pada poin (1),negara anggota yang memperolehperpanjangan waktu wajib memberikanlaporan perkembangan kepada WHO setiaptahunnya.

3. Atas permintaan negara anggota, WHO akanbekerjasama dalam melakukan responsterhadap risiko kesehatan masyarakat dankejadian lain dengan memberikan petunjukteknis dan bantuan teknis serta mengkaji

efektifitas tindakan pengendalian yangdilaksanakan. Apabila perlu, termasukmemobilisasi tim ahli internasional gunamenyalurkan bantuan secara langsung ditempat kejadian.

4. Jika berdasarkan konsultasi dengan negaraanggota dan ditetapkan telah terjadi PHEIC,WHO dapat menawarkan bantuan lebih lanjutkepada negara anggota. Bantuan dimaksudtermasuk kajian dalam melihat kegawatanrisiko internasional dan kemampuan untukmelakukan tindakan pengendalian.



83

Kerjasama yang ditawarkan juga mencakupmobilisasi bantuan internasional guna

mendukung pemerintah setempat dalammelaksanakan dan mengkoordinasikanpelaksanaan kajian. Apabila ada permohonandari negara anggota, WHO akan memberikaninformasi lebih lanjut untuk mendukungtawaran tersebut.

5. Apabila diminta, negara anggota wajibmenyediakan bantuan seluas mungkin dalampelaksanaan kegiatan penanggulangan yangdikoordinasi oleh WHO.

6. Apabila diminta, WHO akan menyiapkan

pedoman dan bantuan ke negara anggotalain yang juga terjangkit atau berpotensiterancam PHEIC.

Pasal 15.Rekomendasi Keadaan PHEIC Sementara

(Temporary Recommendations )

1. Apabila telah ditetapkan bahwa terjadiPHEIC, Dirjen WHO akan memberlakukanrekomendasi keadaan PHEIC sementara(temporary recommendations ) sesuai denganprosedur yang tertera pada Pasal 49.



84

Rekomendasi ini dapat diubah ataudiperpanjang menurut kebutuhan, termasuk

saat PHEIC dinyatakan telah berakhir,sampai diberlakukan rekomendasi keadaanPHEIC sementara (temporary recommendations ) lainnya guna upayapencegahan dan penyelidikan terjadinyakeadaan yang berulang.

2. Rekomendasi keadaan PHEIC sementara(temporary recommendations ) juga dapatmeliputi pemeriksaan kesehatan bagasi,kargo, kontainer, alat angkut, barang, danpaket pos oleh negara anggota yangmengalami PHEIC atau negara anggota lain

guna mencegah dan mengurangi penyebaranpenyakit secara internasional sertamencegah terjadinya hambatan padaperjalanan internasional.

3. Sesuai dengan prosedur yang tertera pada

Pasal 49, rekomendasi keadaan PHEICsementara (temporary recommendations )dapat berakhir kapan saja dan secaraotomatis tidak berlaku lagi dalam waktu 3(tiga) bulan setelahnya. Rekomendasi inidapat diubah atau diperpanjang dalamperiode penambahan sampai waktu 3 (tiga)



85

bulan, tetapi tidak melebihi WHA keduasetelah penetapan PHEIC

Pasal 15REKOMENDASI RETAP

WHO dapat memberikan rekomendasi untukbeberapa pemeriksaan kesehatan, baik yangdilaksanakan secara rutin maupun berkala,sesuai dengan prosedur yang tertera pada Pasal53. Pemeriksaan kesehatan tersebut dapatdilaksanakan oleh negara anggota terhadaporang, bagasi, kargo, kontainer, alat angkut,barang, dan paket pos sehubungan dengan risikokesehatan yang spesifik dan terus-menerus guna

mencegah atau menurunkan penyebaranpenyakit secara internasional dan menghindarihambatan pada perjalanan internasional. WHO,sesuai dengan prosedur yang tertera pada Pasal53, dapat merubah atau mengakhiri rekomendasiyang diberikan

Pasal 18Rekomendasi Terhadap Orang, Bagasi,

Kargo, Kontainer, Alat Angkut, Barang, DanPaket Pos

1. Rekomendasi WHO untuk negara anggotayang berhubungan dengan orang meliputi:



86

- anjuran untuk tidak melakukanpemeriksaan kesehatan khusus;

-

riwayat perjalanan di daerah terjangkit;- peninjauan bukti pemeriksaan kesehatan

dan analisis laboratorium;- permintaan pemeriksaan kesehatan;- peninjauan vaksinasi atau profilaksis lain;- melakukan observasi kesehatan pada

suspek;- melakukan karantina atau pemeriksaan

kesehatan lain pada suspek;- mengisolasi dan mengobati suspek, jika

dibutuhkan;- menemukan sumber kontak/infeksi dari

suspek atau orang terjangkit;

- menolak kedatangan suspek atau orangterjangkit;

- menghindari kedatangan orang yangtidak terjangkit ke daerah terjangkit;

- melakukan exit screening dan/ataupelarangan bagi orang yang datang dari

daerah terjangkit.

2. Rekomendasi WHO untuk negara anggotayang berhubungan dengan bagasi, kargo,kontainer, alat angkut, barang, dan paket posmeliputi:



87

- anjuran untuk tidak melakukanpemeriksaan kesehatan khusus;

-

review daftar muatan dan jalurperjalanan;

- inspeksi/pemeriksaan;- review bukti pemeriksaan saat

keberangkatan atau transit gunamencegah penularan dan kontaminasi;

- pemeriksaan bagasi, kargo, kontainer,barang, dan paket pos, atau sisapembuangan manusia guna mencegahpenularan dan kontaminasi, termasukvektor dan reservoar;

- pemeriksaan kesehatan khusus untukmemastikan penanganan dan

pengangkutan sisa pembuanganmanusia yang aman;

- isolasi dan/atau karantina;- penyitaan dan pemusnahan bagasi,

kargo, kontainer, alat angkut, barang, danpaket pos yang diduga atau telah

terkontaminasi (jika tidak ada prosespemeriksaan atau jika cara tersebutdianggap dapat memberikan hasil yangterbaik);

- penolakan keberangkatan ataukedatangan.



88

Hal-hal yang Perlu Diketahui, Dipahami, danMemerlukan Tindak Lanjut

Kapan Dan Bagaimana Who MemberikanRekomendasi Terhadap Kejadian Pheic

• Apabila WHO telah menetapkan bahwa

kejadian adalah PHEIC, maka IHR(2005)meminta WHO untuk menentukan waktupenanggulangan terhadap kejadiantersebut. Berdasarkan kespesifikannya,Dirjen WHO akan merekomendasikanpemeriksaan untuk dilaksanakan oleh

negara bersangkutan dan negara laindalam waktu sangat terbatas.

• Rekomendasi yang waktunya terbatas inidiberlakukan bagi negara dan dibuatsecara bertahap. Bergantung padakejadiannya, rekomendasi pemeriksaandapat dimodifikasi dan dinyatakanberakhir.

• Emergency Committee akan memberikanmasukan kepada Dirjen WHOsehubungan dengan rekomendasi ini.



89

Prosedur Pengumpulan Informasi Oleh WHO

IHR(2005) bertujuan untuk memperlancarkomunikasi antara WHO dan Negara anggota.Pembentukan National IHR Focal Point akanmemberi WHO akses langsung kepada pejabat

National IHR Focal Point yang menjadi penentudalam memberikan peringatan dan informasikepada WHO perihal kejadian yang berpotensimenjadi PHEIC.

Dalam IHR(2005) dikatakan bahwa negaradiminta untuk memberikan informasi kepada

WHO IHR Contact Point, baik di tingkat pusatmaupun daerah, tentang kejadian yang terjadi diwilayahnya. WHO juga dapat meminta verifikasidari suatu negara tentang informasi yangditerimanya dari sumber lain selain negarabersangkutan. Negara diminta untuk dapat

bekerja sama dalam proses verifikasi ini.IHR(2005) akan tetap mendorong negaraterjangkit dan WHO untuk bekerjasamaberdasarkan ketentuan dari kerjasama teknik danbantuan, dan apabila diperlukan berkerja samadengan Tim ahli WHO yang dibentuk melaluiGlobal Outbreak allert and Response dan Global



90

Outbreak Allert and Response Network (GOARN).

Kewajiban Negara Anggota DalamPelaksanaan IHR(2005)

Menurut IHR(2005) maka kewajiban suatu negaraadalah sbb:

• Membentuk National IHR Focal Point

• Mengkaji KLB yang terjadi di wilayahnya danmemberitahukan WHO setiap kejadian yangberpotensi menjadi PHEIC, denganmenggunakan instrumen sebagaimana

tercantum pada lampiran 2

• Merespon setiap permintaan verifikasiterhadap informasi tentang kejadian yangberpotensi menjadi PHEIC

•

Merespon risiko kesehatan masyarakat yangdapat menyebar ke negara lain.

• Mengembangkan, meningkatkan, danmemantapkan kapasitas untuk mendeteksi,melaporkan serta menanggulangi masalahkesehatan yang terjadi.



91

• Melaksanakan pengawasan dan inspeksi

secara rutin di bandara internasional dandaerah lintas batas untuk mencegahpenyebaran penyakit secara internasional.

• Memberikan dasar pemikiran dan justifikasiilmiah jika harus mengambil pemeriksaan

tambahan yang secara signifikan dapatmenghambat perjalanan dan perdaganganinternasional, sesuai dengan Pasal 43, sertamereview pemeriksaan tersebut berdasarkanketentuan yang berlaku.



92

Kewajiban WHO Dalam Pelaksanaan

IHR(2005)

Kewajiban pokok WHO berdasarkan IHR(2005),antara lain:• membentuk WHO IHR Contac Point, baik di

tingkat pusat maupun daerah• Mengumpulkan informasi tentang suatu

kejadian melalui surveilans guna verifikasidan mengkaji kemungkinan penyebaransecara internasional.

• Menetapkan apakah kejadian yangdiinformasikan tersebut merupakan PHEIC

• Menawarkan kerjasama teknis kepada

negara anggota dalam menangani risikokesehatan masyarakat dan PHEIC.

• Memberikan pedoman kepada negaraanggota guna mengembangkan,meningkatkan, dan memantapkan kapasitassurveilans serta respons dalam upaya

pengendalian risiko kesehatan masyarakatdan PHEIC.• Mengembangkan dan merekomendasikan

pemeriksaan yang digunakan oleh negaraanggota, termasuk dalam merespons PHEIC,berdasarkan proses verifikasi dan pengkajianrisiko.



93

• Menyiapkan pedoman pendukung danmengusulkan perubahan terhadap IHR(2005)

sesuai kebutuhan untuk menjaga validitasilmiah dan hukum

Manfaat Pelaksanaan IHR(2005)Bagi Negara Anggota

Dengan menjadi negara anggota WHO yangmenyetujui IHR(2005), negaraanggota akan mendapatkan dukungan secaraInternasional dalam hal :• Meningkatkan surveilans secara Nasional

dan Internasional• Membangun sistem respon cepat terhadap

KLB yang berskala internasional• Peningkatan kapasitas yang dibutuhkan

untuk sistem pelaporan penelitian danpenanggulangan risiko kesehatan danPHEIC.

• Penyediaan manajemen informasi dalam

situasi darurat.• Petunjuk pencegahan penyebaran KLB.• Akses ke Global Outbreak Alert and

Response Network (GOARN)

IHR(2005) Memberikan perlindungan tidak hanyabagi negara berkembang tapi kepada seluruh



94

negara di dunia. Perlindungan ini merupakanperlindungan yang kuat dan efektif melalui

surveilans epidemiologi dan respons secaranasional dan internasional.

Hal ini dapat melindungi seluruh dunia dari KLBdan dapat mencegahtimbulnya kendala pada perjalanan danperdagangan internasional.

Pengaruh Pemberlakuan IHR(2005) BagiOrang Yang Berpergian

IHR(2005) bertujuan mencegah penyebaranpenyakit secara internasional, tetapi tidak

membatasi perjalanan bagi orang yangberpergian.Terhadap orang berpergian yang didugaterjangkit dianjurkan untuk dilakukanpemeriksaan selama terjadinya PHEIC untukmencegah penyebaran penyakit secara

internasional. Beberapa ketentuan spesifik yangberkaitan dengan informasi kesehatan,pemeriksaan dasar, dan dokumen vaksinasimungkin dibutuhkan oleh orang yang berpergian.Di waktu yang sama, negara diminta untukmemperlakukan orang yang berpergian sesuai



95

dengan etika, martabat, kebebasan perorangandan hak azasi

Pengaruh Pemberlakuan IHR(2005) TerhadapPerjalanan Dan Perdagangan Internasional

Fokus IHR(2005) adalah meminimalkan laranganperjalanan dan perdagangan dengan

menspesifikasikan pemeriksaan kesehatan untukkajian risiko. Dalam hal ini WHO akanmenyiapkan petunjuk/pedoman. Selama PHEIC,pemeriksaan dengan batas waktu yang dapatmempengaruhi perjalanan dan perdaganganinternasional mungkin direkomendasikan

Cara Mencapai Tujuan IHR(2005)

• IHR(2005) telah disetujui secara konsensusdi antara negara anggota sebagai suatubentuk yang seimbang antara hak dan

komitmen bersama untuk mencegahpenyebaran penyakit secara internasional.Walaupun dalam IHR(2005) tidak terdapatmekanisme penyelenggaraan yang jelas,bagi suatu negara yang gagal memenuhipermintaan ini, konsekuensi yang sangat



96

potensial bagi yang tidak dapat memenuhi initerutama berdampak pada bidang ekonomi.

Hal ini merupakan alasan untuk pemenuhanperaturan ini.

• Bekerja sama dengan WHO dalampencegahan dan pengendalian KLB sertaberkomunikasi dengan berbagai assosiasidan dengan negara lain atau denganmasyarakatnya untuk membantu melindungiterhadap pemeriksaan yang tidakterekomendasi, yang diadopsi secaraunilateral oleh negara lain

Keterkaitan IHR(2005) Dengan Perjanjian DanBadan Internasional Lainnya

Di dalam IHR(2005) negara memandang bahwaperaturan dan kesepakatan lain harusdiinterpretasikan dan sesuai. IHR(2005) meminta

WHO untuk bekerja sama dengan Organisasiantar negara lain atau badan internasional dalammelaksanakan IHR. WHO akan terus membantuperkembangan hubungan kerja sama yangberkesinambungan seperti International AtomicEnergy Agency, the International Air TransportAssociation, the International Civil Aviation



97

Organization, the International MaritimeOrganization, the World Tourism Organization,

Food and Agriculture Organization of the UnitedNations, the Office International d'Epizooties(World Organization for Animal Health) and theWorld Trade Organization. Bagi organisasi yangkhusus, WHO akan bekerjasama denganorganisasi ekonomi yang terintegrasi sepertieuropean union dan Mercado Común del Sur(MERCOSUR) dalam melaksanakan IHR dinegara masing-masing



Jejaring Kerja Pelaksanaan IHR-2005Kantor Kesehatan Pelabuhan





100

Penyelesaian Perselisihan

Dalam Interpretasi dan Pelaksanaan IHR(2005)

IHR(2005) berisikan mekanisme penyelesaianperselisihan konflik yang terjadi antar negaradalam mengaplikasikan atau

menginterpretasikan peraturan ini. Mekanisme inimenetapkan penyelesaian perbedaan dengancara damai. Beberapa pilihan terbuka baginegara dalam mekanisme ini, seperti negosiasi,mediasi, dan konsolidasi. Perselisihan juga dapatdiselesaikan dengan merujuk pada Dirjen WHOatau dengan mengambil keputusan dengan adilbila disetujui oleh negara-negara yang berselisih



101

TIM PENYUSUN

Pelindung Direktur Jenderal PP&PLPenanggungJawab

Sekretaris Ditjen PP&PL

Nara Sumber Direktur Surveilans Epidemiology Imunisasi danKesehatan Matra (Sepim &Kesma)Direktur Pengendalian Penyakit MenularLangsung (PPML)Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber

Binatang (PPBB)Direktur Pengendalian Penyakit Tiidak Menular(PPTM)Direktur Penyehatan Lingkungan (PL)Dr. Tunggul P.Sihombing, MHA(Ka. Bag. Program & Informasi )Dr. Oenedo Gumarang , MPHM(Ka.KKP Pekanbaru )

Ketua Bambang Wahyudi, SKM, MMKabag Hukum, Organisasi dan Humas

Kontributor Dr. Azimal M.Kes ( Kasubdit Karkes )Raisseki, SKM, MM (Ka. KKP Tj. Priok )Nurhasan Surowi, SKM, MM(Ka.KKP Denpasar)Dr. Syafril Aritonang (Ka. KKP Medan )Dr. Imam Triyanto, MPH (Ka. KKP Semarang )Dr. Taufik Cahyadi (Ka. KKP Makasar )

Andiek Otman, SKM, MKes (Ka.KKP Biak)Sudarko, SKM (Ka KKP Cilacap )

Editor Priagung AB, SKM, MMedSc(Ph)Dr. Desak Made Wismarini, MKMIr. Ade Sutrisno, MKes

Documents

BUKU SAKU IHR