Upload
bambang-gastomo
View
122
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
MEMPERTAHANKAN TANAH AIR MEMASUKI ABAD 21
SAMBUTAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang
Maha Esa, karena bangsa Indonesia senantiasa memperoleh
limpahan karunia berupa bimbingan, kekuatan dan perlindungan
dalam perjuangan menuju cita-cita bangsa.
Di tengah berlangsungnya proses globalisasi, dan
perkembangan konteks strategis, perjuangan bangsa Indonesia
menghadapi sejumlah isu keamanan yang berimplikasi terhadap
kehidupan nasional. Guna menghadapi sejumlah isu
keamanan tersebut, pemerintah melaksanakan fungsi pertahanan yang hakekatnya untuk
menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia,dan melindungi keselamatan bangsa dari setiap ancaman baik yang datang dari
luar maupun yang timbul di dalam negeri.
Untuk memberi arah dan pedoman bagi penyelenggaraan fungsi pertahanan tersebut,
diperlukan suatu rumusan kebijakan. Berangkat dari pemikiran tersebut, diperlukan suatu
rumusan kebijakan. Berangkat dari pemikiran tersebut, maka pemerintah RI menerbitkan
"Buku Putih Pertahanan Negara" yang pada intinya berisi pernyataan kebijakan pertahanan
negara untuk menghadapi tugas-tugas pertahanan di masa datang.
Buku Putih Pertahanan Negara Republik Indonesia ini diberi judul "INDONESIA :
Mempertahanankan Tanah Air Memasuki Abad 21". Di dalam judul tersebut terkandung
makna bangsa Indonesia rela mengorbankan jiwa dan raga demi mempertahankan Tanah
Air. Makna tersebut sangat penting, terlebih lagi dalam memasuki abad 21, dimana
tantangan dan ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia tidak semakin ringan.
Kebijakan pertahanan negara disusun berdasarkan tujuan dan kepentingan nasional
dihadapkan pada perkembangan konteks strategis dan kondisi obyektif bangsa. Oleh sebab
itu kebijakan pertahanan selalu dikaji dan dievaluasi secara terus menerus, dan pada
saatnya dilakukan revisi-revisi agar selalu mampu menjawab tantangan jaman. Namun
demikian, revisi yang dilakukan harus selalu bertumpu pada faham dan prinsip pertahanan
dihadapkan pada perkembangan konteks strategis dan kondisi obyektif bangsa. Oleh sebab
itu kebijakan pertahanan selalu dikaji dan dievaluasi secara terus menerus, dan pada
saatnya dilakukan revisi-revisi agar selalu mampu menjawab tantangan jaman. Namun
demikian, revisi yang dilakukan harus selalu bertumpu pada faham dan prinsip pertahanan
yang dimuat oleh bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Dengan telah diterbitkannya Buku Putih, diharapkan segenap aparat pemerintahan RI
maupun seluruh rakyat Indoensia memahami secara jelas kebijakan pertahanan negara.
Buku ini juga penting bagi Indonesia dalam menjalin kerjasama Internasional. Sikap
keterbukaan, khususnya tentang kebijakan pertahanan, adalah salah satu upaya dalam
rangka membangun rasa saling percaya dengan negara lain.
Akhir kata, saya selaku pimpinan dan atas nama seluruh warga Departemen
Pertahanan RI menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
bimbingan dan petunjukNya Buku Putih ini dapat diterbitkan sesuai rencana. Tidak lupa saya
menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berperanserta tersebut merupakan dharma bakti bagi bangsa dan negara Indonesia yang
kita cintai.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya
kepada seluruh bangsa Indonesia.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Jakarta, 31 Maret 2003 MENTRI PERTAHANAN RI
H. MATORI ABDUL DJALIL
RINGKASAN EKSEKUTIF
Lahirnya Buku Putih Pertahanan
Perubahan politik dunia yang terjadi di era globalisasi, telah menghadirkan suatu
kompetisi antar bangsa. Kondisi tersebut cenderung mengarah pada perebutan pengaruh
yanh cukup ketat, baik global, regional maupun nasional. Perkembangan tersebut antara lain
meyebabkan terjadinya perubahan pada situasi keamanan dunia dengan munculnya isu-isu
keamanan baru. Di masa lalu, isu keamanan tradisional cukup menonjol, yakni yang
berhubungan dengan geopolitik dan geostrategi, khususnya pengaruh kekuatan blok barat
dan blok timur. Pada masa itu, kekhawatiran dunia terutama pada masalah pengembangan
kekuatan militer dan senjata strategis serta hegemoni. Isu keamanan pada dekade terakhir
ini makin kompleks dengan meningkatnya aktivitas terorisme, perampokan dan pembajakan,
penyeludupan, imigrasi gelap, penangkapan ikan secara ilegal, dan kejahatan lintas negara
lainnya. Bentuk-bentuk kejahatan trsebut makin kompleks karena dikendalikan oleh aktor-
aktor dengan jaringan lintas negara yang sangat rapi, serta memil iki kemampuan teknologi
dan dukungan finansial.
Seiring dengan perkembangan global tersebut, di
Indonesia berlangsung Gerakan Reformasi, bertujuan
mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis,
bersih dari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme
(KKN).
Sejauh ini reformasi nasional telah memberi isyarat perubahan positif dalam kehidupan
masyarakat Indonesia, melalui penataan sistem pemerintahan, baik politik, hukum, ekonomi,
sosial, maupun pertahanan serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
Di bidang pertahanan negara, perubahan mendasar yang terjadi telah mencakup
aspek-aspek struktur, kultur dan hukum. Perubahan tersebut kemudian diwadahi dalam
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. UU Pertahanan
tersebut mengamanatkan penyusunan kebijakan pertahanan negara yang dituangkan dalam
sebuah buku putih. Melalui suatu kajian dan pertimbangan yang dalam, maka Buku Putih
Pertahanan Negara Indonesia yang diterbitkan ini diberi judul Indonesia : Mempertahankan
Tanah Air Memasuki Abad 21. Judul tersebut menggambarkan tekad dan semangat bangsa
Indonesia yang rela mengorbankan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan
sebuah buku putih. Melalui suatu kajian dan pertimbangan yang dalam, maka Buku Putih
Pertahanan Negara Indonesia yang diterbitkan ini diberi judul Indonesia : Mempertahankan
Tanah Air Memasuki Abad 21. Judul tersebut menggambarkan tekad dan semangat bangsa
Indonesia yang rela mengorbankan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Reformasi Nasional dan Pertahanan Negara Reformasi nasional pada dasarnya adalah suatu proses perubahan yang didoraong
oleh semangat dan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menata kembali kehidupan dan
masa depan mayarakat yang lebih baik. Cita-cita luhur tersebut akan dicapai melalui
pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa yang mampu menegakkan supremasi
hukum. Melalaui pemerintahan reformasi tersebut, praltik-praktik KKN yang selama ini telah
menghambat pembangunan nasional akan dapat diberantas. Disadari bahwa jalan menuju
masyarakat demokratis yang diharapkan masih sangat panjang dan menghadapi tantangan
yang tidak ringan. Meskipun demikian, diyakini bahwa reformasi yang dilaksanakan saat ini
merupakan wahana dan instrumen yang paling tepat untuk menghatarkan bangsa Indonesia
menuju masyarakat "Civil" yang dicita-citakan. Mewujudkan cita-cita luhur tersebut menuntut
kerja keras serta usaha bersama secara sinergis agar agenda-agenda reformasi yang telah
disepakati bersamadapat dilajutkan da diarahkan pada jalur yang benar. Sejalan dengan
komitmen tersebut, reformasi perlu dijaga untuk tidak dinodai oleh tindakan anarkhis maupun
kepentingan kelompok atau golongan, serta tetap dilajutkan dalam kerangka konstitusi
Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan nilai falsafah Pancasila.
Sejalan dengan komitmen reformasi nasional, reformasi di b idang pertahanan negara
dilaksanakan secara konsepsional yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.
Reformasi pertahanan negara merupakan salah satu perwujudan dari komitmen reformasi
yang dilaksanakan secara bertahap dan berlanjut, mencakup penataan struktur, kultur dan
tata nilai sebagai satu kesatuan perubahan yang utuh dan menyeluruh.
Penataan struktur mencakup penataan organisasi pertahanan negara yang menyentuh
segi-segi substansial. Meliputi perubahan struktur organisasi, tataran kewenangan, fungsi
dan tugas Departemen Pertahanan (Dephan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Penataan organisasi dimaksudkan agar lebih efektif, sesuai dengan perkembangan konteks
strategis serta kehendak masyarakat demokratis. Perubahan pada aspek kultur dan tata ni lai,
diarahkan pada sikap dan perilaku penyelenggaraa pertahanan negara dalam memposisikan
diri sesuai peran dan tugasnya sebagai insan pertahanan negara yang profesional.
diri sesuai peran dan tugasnya sebagai insan pertahanan negara yang profesional.
Komitmen TNI untuk melaksanakan reformasi adalah tekad dan kemauan politik TNI
yang ditujukan untuk mewujudkan tentara profesioanl dalam memerankan diri sebagai alat
negara di bidang pertahanan negara. Sebagai tentara profesioanl, TNI telah memiliki
komitmen untuk menjauhkan diri dari keterlibatannya dalam politik praktis, serta berada di
dalam bingkai demokrasi. Harapan TNI sebagai tentara profesional meliputi TNI yang tidak
berpolitik, berada di bawah kekuasaan pemerintah yang dipilih oleh rakyat berdasarkan cara -
cara demokratis dan konstitusional, TNI yang terdidik dan terlatih baik, TNI yang terlengkapi
secara memadai, serta prajurit TNI yang dicukupi kesejahteraan dan pendapatan yang layak.
Sebagai tentara rakyat, TNI harus selalu dekat dengan rakyat. TNI perlu mengenal dan
hidup bersama rakyat. Oelh karena itu, upaya-upaya untuk memisahkan TNI dari rakyat
merupakan pengingkaran akan kodrat TNI sebagai tentara yang berasal dari rakyat, berjuang
bersama rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Inilah salah satu hakekat penyelenggaraan
fungsi teritorial yang dilaksanakan TNI untuk tetap memel ihara kedekatan dengan rakyat dan
teritorialnya.
Konteks Strategis. Dinamika konteks strategis yang diwarnai berbagai isu politik, ekonomi mempengaruhi
aspek keamanan global, regional mauipun domestik. Isu politik, ekonomi dan keamanan
global, regional maupun domistik. Isu poltik, ekonomi dan keamanan merupakan aspek-
aspek yang saling kait-mengkait dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang
lainnya.
Pada lingkup global, berakhirnya perang dingin ternyata tidak menjamin terwujudnya
stabilitas keamanan dunia. Dunia masih tetap diwarnai oleh isu-isu keamanan tradisional
seperti sengketa perbatasan, perlombaan persenjataan atau proliferasi senjata nuklir dan
senjata pembunuh masal. Kompleksitas permasalahan keamanan global makin bertambah
dengan adanya praktek hegemoni yang dikembangkan melalui penguatan aliansi,
kemampuan militer, keunggulan teknologi, termasuk keunggulan di bidang ekonomi.
Disadari bahwa hubungan antar negara yang dibangun atas dasar saling percaya dan
menghormati dapat meredam potensi konflik. Namun lebarnya jurang kemampuan negara
maju dan berkembang terytama di bidang ekonomi, teknologi dan militer, dapat menjadi
penghalang dalam menjalin hubungan antar bangsa. Dalam kondisi demikian, perlombaan
untuk merebut pengaruh melaui praktik-praktik hegemoni di berbagai bidang tidak jarang
menjadi sumber-sumber konflik yang dihadapi bangsa-bangsa di dunia.
untuk merebut pengaruh melaui praktik-praktik hegemoni di berbagai bidang tidak jarang
menjadi sumber-sumber konflik yang dihadapi bangsa-bangsa di dunia.
Kekuatiran dan ketidakpastian yang melanda bangsa-bangsa di dunia menjadi semakin
kompleks dengan timbulnya isu keamanan baru yakni isu-isu keamanan non-tradisional
seperti terorisme, konflik etnis, Pembajakan di laut atau di udara, penyelundupan, narkoba,
imigran gelap, serta kriminal lintas negara lainnya. Sejak tragedi yang menimpa World Trade
Center (WTC) 11 September 2001, terorisme intrnasional telah menjadi ancaman nyata bagi
dunia. Berbagai upaya telah dilakukan negara-negara di dunia untuk memerangi terorisme,
namun tampaknya belum sepenuhnya berhasil meniadakan kelompok terorisme maupun
menghentikan aksinya. Bahkan setahun setelah peristiwa WTC, aksi terorisme kembali
terjadi seperti yang dialami dalam tragedi Bali 12 Oktober 2002. Melihat perkembangan ini,
diperkirakan ancaman terorisme internasional masih akan terus membayangi dunia. Oleh
karena itu terorisme harus diperangi bersama oleh semua negara di dunia, dan tidak
memberi tempat atau melindunginya.
Intensitas kegiatan ilegal berupa kejahatan lintas negara juga menunjukan peningkatan
yang cukup tajam pada dekade terakhir ini. Aksi perompakan/pembajakan, penyeludupan
manusia, senjata amunisi, perdagangan obat-obatan terlarang, dan imigrasi gelap cendrung
meningkat dan berdampak buruk pada stabilitas kawasan serta negara tersebut antara lain
didoraong oleh adanya jaringan berskala internasional. Perkembangan di sejumlah kawasan
menunjukan bahwa kejahatan lintas negara telah menjadi ancaman nyata yang terorganisir.
Kejahatan ini digerakkan oleh aktor dengan didukung kemampuan teknologi dan finansial,
serta jaringan yang rapi dan tersebar di sejumlah negara.
Pada lingkup regional, perkembangan dan kecendrungan global merupakan salah satu
faktor yang sangat mempengaruhi dinamika keamanan kawasan regional. Kecendrungan
yang muncul di kawasan adalah terjadinya pergeseran pada masalah keamanan regional,
antara lain adanya konflik yang menyangkut klaim teritorial, jalur komunikasi laut dan jalur
perdagangan melalui laut. Isu-isu keamanan non-tradisional yang terjadi pada lingkup global,
juga menjadi isu utama kawasan regional. Interaksi dan dinamika hubungan negara-negara
besar dunia seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang, Rusia dan Uni Eropa, akan merupakan
faktor yang berpengaruh dalam peta keamanan di Asia Pasifik.
Pada lingkup domestik, Indonesia sebagai bangsa yang berada di tengah-tengah
perkembangan dunia, tidak terlepas dari pengaruh perkembangan global dan regional.
Dinamika politik ekonomi, sosial dan keamanan yang terjadi di kawasan, ikut berpengaruh
terhadap perkembangan sosial politik dan keamanan yang terjadi di Indonesia. Isu
keamanan domestik yang timbul pada dekade terakhir ini, tidak terlepas dari kontribusi
faktor-faktor eksternal, baik langsung maupun tidak langsung. Selain faktor eksternal,
Dinamika politik ekonomi, sosial dan keamanan yang terjadi di kawasan, ikut berpengaruh
terhadap perkembangan sosial politik dan keamanan yang terjadi di Indonesia. Isu
keamanan domestik yang timbul pada dekade terakhir ini, tidak terlepas dari kontribusi
faktor-faktor eksternal, baik langsung maupun tidak langsung. Selain faktor eksternal,
terdapat pula sejumlah faktor internal yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan
nasional. Faktor-faktor tersebut antara lain, dampak heterogenitas suku bangsa Indonesia,
situasi ekonomi yang menyebabkan beban hidup semakin berat, serta faktor politik dan
sosial. Akumulasi faktor eksternal dan internal tersebut kemudian muncul dalam berbagai
bentuk ancaman dan gangguan terhadap keamanan nasional, dan pada skala yang luas
dapat mengganggu stabilitas kawasan.
Perkiraan Ancaman dan Kepentingan Strategis Pertahanan Geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan
Australian serta Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, menyebabkan kondisi nasional
sangat dipengaruhi oleh perkembangan konteks strategis. Posisi seperti ini, berimplikasi
pada terjalia kepentingan negara-negara lain dengan kepentingan nasional Indonesia.
Mencermati dinamika konteks strategis, baik global, regional maupun domestik, maka
ancaman yang sangat mungkin dihadapi Indonesia ke depan, dapat berbentuk ancaman
keamanan tradisonal dan ancaman keamanan non-tradisional. Ancaman kemanan
tradisional berupa invansi atau agresi militer dari negara lain terhadap Indonesia
diperkirakan kecil kemungkinannya. Peran PBB dan reaksi dunia internasional diyakini
mampu mencegah, atau sekurang-kurangnya membatasi penggunaan kekuatan bersenjata
oleh suatu negara untuk memaksakan kehendaknya terhadap negara lain.
Ancaman dari luar lebih besar kemungkinan bersumber dari kejahatan terorganisir
lintas negara yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara, dengan memanfaatkan kondisi
dalam negeri yang tidak kondusif. Perkiraan ancaman dan gangguan yang dihadapi
Indonesia ke depan, meliputi terorisme, gerakan separatisme, kejahatan lintas negara
(penyelundupan, penangkapan ikan ilegal), pencemaran dan perusakan ekosistem, imigrasi
gelap, pembajakan/perampokan, aksi radikalisme, konflik komunal, dan dampak bencana
alam.
Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, kepentingan nasional
Indonesia adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, keselamatan dan kehormatan bangsa, serta ikut secara aktif
dalam usaha-usaha perdamaian dunia. Berangkat dari amanat UUD 1945, maka
kepentingan strategis pertahanan Indonesia harus dapat menjamin tercapainya kepentingan
nasional. Berangkat dari esensi tersebut, maka kepentingan strategis pertahanan negara
Kesatuan Republik Indonesia, keselamatan dan kehormatan bangsa, serta ikut secara aktif
dalam usaha-usaha perdamaian dunia. Berangkat dari amanat UUD 1945, maka
kepentingan strategis pertahanan Indonesia harus dapat menjamin tercapainya kepentingan
nasional. Berangkat dari esensi tersebut, maka kepentingan strategis pertahanan negara
kedepan, meliputi kepentingan strategis yang bersifat tetap, kepentingan strategis yang
bersifat mendesak, dan kerjasama internasional di bidang pertahanan.
Kepentingan pertahanan negara yang bersifat tetap adalah penyelenggaraan usaha
pertahanan negara untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara dan keutuhan wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan dan kehormatan bangsa dari setiap
ancaman, baik yang berasal dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Meskipun
perkiraan ancaman menunjukan bahwa ancaman fisik dari luar yang mengarah pada
ancaman kedaulatan kecil kemungkinannya, namun sebagai negara merdeka, berdaulat dan
bermartabat, kepentingan strategis untuk mempertahanankan diri harus selalu disiapkan dan
dilaksanakan tanpa memandang ada atau tidaknya ancaman nya.
Kepentingan strategis pertahanan yang bersifat mendesak pada dasarnya tidak dapat
dipisahkan dari kepentingan strategis pertahanan yang bersifat tetap. Isu keamanan aktual
seperti diuraikan sebelumnya menunjukan peningkatan yang cukup berarti terutama pada
dekade terakhir. Oleh karena itu, maka kepentingan strategis yang bersifat mendesak
diarahkan untuk mengatasi isu-isu keamanan aktual dimaksud, agar keutuhan wilayah NKRI,
keselamatan dan kehormatan bangsa dapat terjamin. Dengan demiki an maka perioritas
penyelenggaraan pertahanan negara diarahkan untuk mengatasi isu-isu keamanan yang
timbul di dalam negeri.
Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia tidak dapat melepaskan diri
dari keterkaitan dengan dunia luar. Oleh karena itu kebijakan pertahanan ke depan, juga
diarahkan dalam kerangka menjalin hubungan dengan negara-negara lain, baik di kawasan
regional maupun lingkup yang lebih luas.
Kerjasama pertahanan dengan negara-negara lain, diletakkan diatas prinsip-prinsip
kerjasama luar negeri pemerintah Indonesia, serta diarahkan untuk kepentingan
pembangunan dan pengembangan sektor pertahanan negara, maupun untuk tujuan
menciptakan stabilitas keamanan kawasan regional dan dunia. Keterlibatan sektor
pertahanan secara fisik tersebut dilaksanakan atas keputusan politik pemerintah.
Lahirnya Buku Putih Pertahanan Mencari hakekat ancaman yang dihadapi
Indonesia, serta kepentingan nasional dan pertahanan
negara, maka kebijakan pertahanan negara Indonesia
dalam memasuki abad 21 meliputi kebijakan
penggunaan kekuatan pertahanan, pembangunan
kekuatan pertahanan dan kerjasama internasional di
bidang pertahanan.
Penggunaan kekuatan pertahanan diarahkan
untuk menghadapi ancaman
atau gangguan terhadap keamanan nasional, serta untuk membantu pemerintah dalam
upaya pembangunan nasional dan tugas-tugas internasional.
Dalam menghadapi ancaman dari luar berupa kekuatan militer negara lain, TNI
melaksanakan tugas Operasi Militer Perang (OMP). Meskipun perkiraan ancaman
tradisional berupa agresi atau invasi negara lain sangat kecil kemungkinannya, namun
tidak membuat kesiapsiagaan pertahanan negara menjadi kendor. Dalam konteks ini upaya
penyelenggaraan pertahanan negara lebih diarahkan pada upaya preventif guna
mencegah dan mengatasi dampak keamanan yang lebih besar melalui kehadiran dan
kesiapan kekuatan TNI.
Ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia diperkirakan lebih besar kemungkinan
berasal dari ancaman non-tradisional, baik yang bersifat lintas negara maupun yang timbul
di dalam negeri. Oleh karena itu, kebijakan strategis pertahanan Indonesia yang diarahkan
untuk menghadapi dan mengatasi ancaman non-tradisional merupakan perioritas dan
sangat mendesak. Dalam pelaksanaannya mengedepankan TNI dengan menggunakan
Operasi Militer selain Perang (OMSP). TNI melaksanakan OMSP bersama-sama dengan
segenap komponen bangsa lain dalam suatu keterpaduan usaha sesuai tingkat eskalasi
ancaman yang dihadapi. Terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan, TNI akan
senantiasa mengedepankan upaya pencegahan sebagai cara terbaik guna menghindari
korban dan dampak lain yang lebih besar.
Penggunaan kekuatan TNI dalam tugas OMSP diarahkan untuk kepentingan
pertahanan yang bersifat mendesak. Tugas-tugas mendesak tersebut antara lain melawan
terorisme, menghadapi kelompok separatis Aceh dan Papua, menghadapi gangguan
kelompok radikal, mengatasi konflik komunal, mengatasi perampok dan
pembajak,mengatasi imigrasi ilegal dan pencemaran laut, mengatasi penebangan kayu
ilegal, mengatasi penyeludupan, membantu pemerintahan sipil dalam mengatasi dampak
bencana alam, penanganan pengungsi, bantuan pencarian dan pertolongan (Search an
kelompok radikal, mengatasi konflik komunal, mengatasi perampok dan
pembajak,mengatasi imigrasi ilegal dan pencemaran laut, mengatasi penebangan kayu
ilegal, mengatasi penyeludupan, membantu pemerintahan sipil dalam mengatasi dampak
bencana alam, penanganan pengungsi, bantuan pencarian dan pertolongan (Search an
Rescue), pangamanan tugas-tugas perdamaian dunia.
Penggunaan kekuatan pertahanan, selain untuk menghadapi tugas-tugas mengatasi
isu-isu keamanan dalam negeri, juga untuk tugas-tugas internasional. Kerja sama
pertahanan merupakan salah satu kebijakan strategis pertahanan yang sngat penting.
Kerjasama internasional yang tepat akan memberi kontribusi yang tidak kecil artinya bagi
keberhasilan penggunaan maupun pembangunan kekuatan pertahanan. Kerjasama
pertahanan dilaksanakan sebagai bagian integral dari kebijakan luar negeri Indonesia.
Kerjasama pertahanan dilaksanakan sebagai bagian integral dari kebijakan luar negeri
Indonesia. Kerjasama internasional di bidang pertahanan merupakan salah satu jembatan
untuk membangun rasa saling percaya dengan bangsa-bangsa lain bagi terwujudnya
stabilitas keamanan kawasan. Permasalahan-permasalahan kawasan akan dapat
diselesaikan dengan mengedepakan semangat kebersamaan dan perimbangan
kepentingan, yang dibangun berdasarkan prinsip persamaan hak, saling menghormati, dan
tidak saling intervensi.
Pembangunan kekuatan pertahanan negara Indonesia merupakan suatu kebutuhan
yang tidak dapat dihindari. Isu-isu keamanan yang mendesak akan dapat diatasi apabila
kapasitas dan kemampuan kekuatan pertahanan yakni TNI berada pada kondisi yang
memadai. Keperluan untuk membangun TNI yang diharapkan, semakin mendesak bila
dihadapkan dengan kondisi personel dan materiel TNI yang ada saat ini. Baik kualitas
maupun kuantitasnya masih memiliki banyak kekurangan, sementara tuntutan tugas ke
depan semakin berat dan kompleks. Demikian pula halnya dengan komponen pertahanan
lainnya, yakni Komponen Cadangan dan Pendukung, yang penyiapan dan pengelolaannya
hingga saat ini belum memenuhi harapan.
Penentuan kebijakan pembangunan kekuatan pertahanan dilakukan dengan
mempertimbangkan kondisi geografi, demografi, sumber kekayaan alam dan buatan, serta
kondisi sosial termasuk kemampuan keuangan negara. Selain itu, pertimbangan utama
lainnya dalam perumusan kebijakan pembangunan kekuatan pertahanan juga meliputi
tingkat penguasaan teknologi, terutama di bidang alat utama sistem senjata (Alutsista),
ancaman nyata dan potensial yang dihadapi oleh negara, serta perkembangan konteks
strategis yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya.
ancaman nyata dan potensial yang dihadapi oleh negara, serta perkembangan konteks
strategis yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya.
Arah san sasaran pembangunan kekuatan pertahanan negara Indonesia bukan untuk
memperbesar kekuatan, melainkan dalam rangka mengisi kesenjangan (fil ling the gap).
Dihadapkan pada kemampuan anggaran negara, serta perkiraan kemungkinan ancaman
berupa invasi asing relatif kecil, maka pembangunan kekuatan pertahanan lebih difokuskan
untuk membangun kekuatan TNI (minimum required essential force). Minimum Required
Essential Force dimaksud adalah kekuatan dan kemampuan TNI yang diperlukan untuk
mengatasi ancaman keamanan yang bersifat mendesak. Sejalan dengan upaya
membangun TNI sebagai komponen utama pertahanan negara, pembangunan komponen
cadangan dan pendukung juga dilakukan secara bertahap.
Dukungan Anggaran
Salah satu faktor penunjang terwujudnya kemampuan pertahanan adalah daya
dukung anggaran untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Selama ini, kemampuan negara
mengalokasikan anggaran pertahanan rata-rata pertahun di bawah 1 % dari produk
Domestik Bruto (PDB). Sebgai bahan banding, negara-negara di kawasan Asia Tenggara
pada umumnya memiliki resiko lebih tinggi, anggaran pertahanan bahkan berkisar 4 % - 5
% PDB. Dengan alokasi anggaran kurang dari 1 % PDB sangat sulit untuk membangun
kekuatan pertahanan yang memadai. Bahkan untuk membangun kekuatan minimum
sekalipun, sulit dapat diwujudkan.
Pembangunan ini tidak akan memperbesar kekuatan TNI dari struktur yang sudah
ada, kecuali bila ada yang benar-benar penting dan sangat mendesak. Pengisian personil
dan materiel selain untuk mengganti penyusutan, juga diarahkan untuk menutup
kesenjangan antara kondisi nyata dengan TOP/DSPP (Tabel Organisasi dan
Perlengkapan/Daftar Susunan Personil dan Peralatan). Selain itu juga diarahkan untuk
penyiapan Komponen Cadangan dan Pendukung secara bertahap untuk menjamin
tersedianya kekuatan pengganda Komponen Utama (TNI).
Perlu dipahami bersama bahwa kebijakan pertahanan tersebut sangat memerlukan
dukungan anggaran yang rasional. Profesionalisme TNI sudah merupakan tuntutan jaman.
Tuntutan profesionalisme bukan hanya demi kepentingan TNI sendiri, tetapi demi
kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Akhirnya harus disadari bahwa profesionalisme
TNI dapat terwujud hanya apabila prajurit TNI dilatih dengan baik, memiliki perlengkapan
yang memadai, serta hidup secara layak.
TNI dapat terwujud hanya apabila prajurit TNI dilatih dengan baik, memiliki perlengkapan
yang memadai, serta hidup secara layak.
BAB SATU LAHIRNYA BUKU PUTIH
Kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi telah mendorong
perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, dengan terbentuknya masyarakat
dunia yang makin transparan dan terbuka. Keterbukaan tersebut memberi peluang terjadinya
penetrasi nilai-nilai universal yang kemudian berinteraksi dengan nilai-nilai fundamental suatu
bangsa, sehingga membentuk masyarakat global. Ciri masyarakat global antara lain adanya
saling ketergantungan antar bangsa dan tidak jarang berkembang dalam suatu kompetisi
yang ketat. Bersamaan dengan itu peta politik dunia cenderung berkembang ke arah
perebutan pengaruh sebagai bagian dari perebutan pengaruh antar bangsa, baik pada
lingkup global maupun regional.
Implikasi dari perkembangan yang terjadi pada lingkup global dan regional tersebut
ikut mempengaruhi perubahan pada situasi keamanan dunia dengan munculnya isu-isu
keamanan baru. Isu-isu keamanan yang dimasa lalu lebih menonjolkan aspek geopolitik dan
geostrategi, seperti pengembangan kekuatan militer dan senjata strategi serta hegemoni
mulai bergeser ke arah isu-isu keamanan seperti terorisme, perompakan dan pembajakan,
penyelundupan manusia, senjata dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya. Isu-isu ini
menunjukan peningkatan cukup tajam dan berkembang menjadi isu keamanan dunia.
Bentuk-bentuk kejahatan tersebut makin kompleks karena dikendalikan oleh aktor-aktor
dengan jaringan lintas negara yang sangat rapi, serta memiliki kemampuan teknologi dan
dukungan finansial. Di samping itu, isu-isu keamanan domestik seperti separatisme
bersenjata, radikalisme dan konflik komunal masih melanda sejumlah negara terutama
negara-negara berkembang. Isu-isu keamanan dunia yang makin kompleks tersebut
memerlukan cara penanganan yang lebih komprehensif.
Seiring dengan perkembangan global tersebut, di Indonesia juga berlangsung proses
perubahan melalui format Gerakan Reformasi yang terjadi di seluruh wilayah nasional dari
Sabang sampai Merauke. Gerakan reformasi tersebut menuntut suatu perubahan pada
segenap aspek yang memungkinkan tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis dapat
terwujud.
Silang hubungan yang berlangsung dalam proses perubahan global, regional dan
domestik telah membentuk spektrum ancaman dan gangguan keamanan nasional Indonesia
yang kompleks dan multidimensi. Kondisi tersebut tidak dapat diabaikan dan harus segera
diatasi, sehingga stabilitas keamanan nasional dapat tercipta bagi terselenggaranya
pembangunan nasional.
TNI dan Polri yang di masa lalu berada dalam satu wadah Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia, telah mengalami reformasi dengan pemisahan ke dua institusi diikuti
penataan peran masing-masing Undang Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara pasal 16 ayat 4 mengamanatkan Menteri Pertahanan untuk menyusun buku putih
pertahanan serta penetapkan kebijakan kerja sama bilateral, regional, dan internasional di
bidangnya.
Kebijakan pertahanan negara disusun berdasarkan kondisi obyektif yang dihadapi
Indonesia serta dengan memperhatikan perkembangan konteks strategis baik global maupun
regional. Isu keamanan nasional Indonesia yang dihadapi saat ini sangat komplek dan
berdampak serius pada keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa. Ancaman nyata
terhadap Indonesia cenderung meningkat baik yang bersifat lintas negaramaupun yang
timbul di dalam negeri. Isu-isu keamanan tersebut perlu penanganan serius dan mendesak,
karena itu menjadi prioritas dalam kebijakan pertahanan.
Pada sisi lain, isu keamanan regional dan global juga memerlukan keterlibatan aktif
semua negara untuk mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia. Munculnya ancaman
terorisme serta kejahatan lintas negara lainnya, maka dalam rangka menumpasnya
memerlukan kesatuan usaha kerjasama antar negara. Oleh karena itu, di samping
mengembangkan kebijakan pertahanan negara yang diarahkan untuk mengatasi isu-isu
keamanan aktual dalam negeri, juga perlu dikembangkan kerjasama keamanan dengan
negara lain. Kerjasama antar negara diwujudkan dengan prinsip saling percaya dan saling
menghormati hak kedaulatan masing-masing negara, dan tidak saling mengintervensi urusan
internal negara lain. Bagi Indonesia, kerjasama keamanan dengan negara lain berdasarkan
pada politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif dan sebagai bangsa merdeka yang
berdaulat. Kerjasama dengan negara lain tersebut diarahkan untuk kepentingan bilateral,
sekaligus mewujudkan keamanan kawasan dan perdamaian dunia.
Dari hal-hal tersebut diatas, Buku Putih Pertahanan ini memiliki dua arti penting.
Pertama, untuk memberikan pemahaman yang lengkap dan utuh tentang penyelenggaraan
pertahanan negara Indonesia dan keterpaduan perwujudannya. Kedua, untuk
mengkomunikasikan kebijakan pertahanan Indonesia kepada masyarakat internasional.
Melalui pemahaman tersebut akan tercipta rasa saling percaya dan saling menghormati
antara segenap komponen bangsa Indonesia, begitupun dengan negara-negara di kawasan
regional dan internasional.
Disadari bahwa beban pemerintah cukup berat, terutama dalam kondisi pemerintah
mengghadapi berbagai permasalahan dan tantangan bangsa yang multidimensi saat ini.
Dalam kondisi demikian, tidak dapat dipungkiri, bahwa penyelenggaraan pertahanan negara
di masa mendatang juga akan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Pencapaian
sasaran penyelenggaraan pertahanan negara memerlukan dukungan semua pihak dan
segenap komponen bangsa, sebagai perwujudan hak dan kewajiban setiap negara. Oleh
karena itu, peran aktif segenap komponen bangsa dalam penyelenggaraan pertahanan
negara merupakan kekuatan bangsa Indonesia dalam menjamin tetap tegaknya NKRI.
BAB DUA REFORMASI NASIONAL DAN PERTAHANAN NEGARA
Reformasi Nasional
Semangat dan cita-cita luhur untuk menata kembali kehidupannya untuk meraih masa
depan yang lebih cerah, telah mendorong segenap rakyat Indonesia melakukan Gerakan
Reformasi. Hakekat reformasi nasional adalah suatu perubahan seluruh aspek
kehidupan bangsa menuju kehidupan yang lebih baik. Perubahan dimaksud berskala
nasional dan
dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, serta oleh segenap komponen
bangsa. Arah dan tujuan reformasi tersebut sejalan
dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17
Agustus 1945, serta selaras dengan nilai-nilai kultur
bangsa Indonesia dan nilai -nilai universal.
Cita-cita luhur reformasi tersebut hanya mungkin tercapai melalui pembentukan
pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa. Pemerintah yang diinginkan adalah
pemerintahan yang mampu menata kehidupan demokratis dan mewujudkan supremasi
hukum, mampu memberantas KKN dan segenap penyimpangan lainnya yang menghambat
pembangunan maupun kepentingan nasional. Upaya untuk mencapai cita-cita luhur tersebut
bukanlah hal ringan dan mudah. Kondisi obyektif Indonesia merupakan realita adanya
tantangan dan kendala yang menghadang antara lain krisis ekonomi dan moneter, serta
berbagai konflik yang belum teratasi secara tuntas. Kondisi obyektif tersebut telah
menimbulkan dampak-dampak terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya. Persoalan yang
dihadapi makin kompleks, karena iklim politik yang berkembang sebagai akibat dari
kedewasaan berpolitik yang belum memadai, cenderung menggiring suasana ke arah euforia
demokrasi.
Gambaran kondisi di atas mengisyaratkan, bahwa jalan menujumasyarakat demokratis
yang diharapkan masih sangat panjang dan menghadapi tantangan yang berat. Meskipun
demikian, diyakini bahwa reformasi yang dilaksanakan saat ini merupakan kebutuhan, yakni
sebagai wahana dan instrumen yang paling tepat untuk mengantarkan bangsa Indonesia
menuju masyarakat "civil" yang dicita-citakan. Walaupun menghadapi tantangan yang berat,
namun keyakinan akan kebenaran arah perjuangan reformasi nasional, telah mendorong
semangat untuk terus melanjutkan proses reformasi. Upaya untuk mewujudkan cita-cita
reformasi membutuhkan kebulatan tekad serta dukungan segenap bangsa Indonesia.
Tekad dan dukungan tersebut menuntut kerja keras serta usaha bersama secara sinergis
agar agenda reformasi yang telah disepakati bersama tetap berada pada jalur yang benar.
Sejalan dengan komitmen tersebut, tindakan yang menghambat dan menggagalkan
reformasi harus dihindarkan agar tidak dinodai oleh tindakan anarkhis atau upaya
memaksakan kepentingan kelompok atau golongan. Reformasi nasional harus tetap
dilanjutkan dan dijaga kesinambungannya dalam kerangka konstitusi Undang Undang Dasar
(UUD) 1945 dan nilai falsafah Pancasila.
Reformasi Pertahanan Negara
Sejalan dengan komitmen reformasi nasional, reformasi di bidang pertahanan negara
dilaksanakan secara konsepsional dengan berlandaskan pada kostitusi UUD 1945 dan
falsafah Pancasila.
Reformasi pertahanan negara merupakan komitmen bangsa yang dilaksanakan
secara bertahap dan berlanjut, mencakup penataan struktur, kultur dan tata nilai sebagai
satu kesatuan perubahan yang utuh dan menyeluruh.
Agenda penataan struktur sejauh ini telah mencakup penataan organisasi pertahanan
negara yang menyentuh segi -segi substansial. Penataan tersebut meliputi perubahan
struktur organisasi, tataran kewenangan, fungsi dan tugas Departemen Pertahanan
(Dephan), fungsi dan tugas TNI. Upaya penataan dimaksudkan agar penyelenggaraan
pertahanan negara dapat lebih efektif sesuai dengan perkembangan konteks stratregis serta
dalam bingkai masyarakat demokratis. Pada aspek kultur dan tata nilai, perubahan diarahkan
pada sikap dan perilaku penyelenggara pertahanan negra untuk mampu memposisikan diri
ssuai peran dan tugasnya. Perubahan dimaksud berlaku pada segenap jajaran di Dephan
dan TNI, mulai dari tingkat tertinggi sampai terendah.
Reformasi di bidang pertahanan negara bertitik tolak dari Ketetapan (TAP) MPR
nomor VI tahun 2000, tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR nomor VII tahun 2000
tentang Peran TNI dan Peran Polri. Salah satu wujudnya adalah Undang Undang (UU)
Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menggantikan UU RI Nomor 20 tahun
1982. UU RI Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan
Keamanan Negara sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi. UU Pertahanan
Nomor 3 tahun 2002, di samping mengatur penataan negara ke depan untuk mendukung
kepentingan nasional sesuai cita-cita reformasi serta untuk tujuan nasional.
Secara substansi UU RI Nomor 3 tahun 2002 mengatur wewenang dan tanggung
jawab Menteri Pertahanan, peran dan tugas TNI, wewenang dan tanggung jawab Panglima
TNI, nilai-nilai demokratis, hak azasi manusia, perlindungan lingkungan hidup, peran DPR
dalam pertahanan negara, hak dan kewajiban warga negara dalam bela negara. Secara
ringkas, diatur sebagai berikut :
Wewenang dan Tanggung Jawab Menteri Pertahanan
Menteri Pertahanan menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan
negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden.
Menteri Pertahanan menyusun buku putih pertahanan serta menetapkan kebijakan
kerjasama bilateral, regional dan internasional di bidangnya.
Menteri Pertahanan menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan,
pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri
pertahanan yang diperlukan oleh TNI dan komponen pertahanan lainnya.
pertahanan yang diperlukan oleh TNI dan komponen pertahanan lainnya.
Peran dan Tugas Nasional Indonesia
Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan
negara untuk :
Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah.
Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa.
Melaksanakan Operasi Militer selain perang.
Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional
dan internasional.
Wewenang dan Tanggung Jawab Panglima TNI
Panglima TNI memimpin Tentara Nasional Indonesia.
Panglima TNI menyelenggarakan perencanaan strategi dan operasi militer,
pembinaan profesi dan kekuatan militer, serta memelihara kesiagaan operasional.
Panglima TNI berwenang menggunakan segenap komponen pertahanan negara
dalam penyelenggaraan operasi militer berdasarkan undang-undang.
Panglima TNI bertanggung jawab kepada Presiden dalam penggunaan komponen
pertahanan negara dan bekerjasama dengan Menteri Pertahanan dalam pemenuhan
kebutuhan Tentara Nasional Indonesia.
Nilai-nilai Demokrasi, HAM, dan Lingkungan Hidup
Pertahanan negara disusun atas dasar prinsip demokrasi, hak azasi manusia (HAM),
kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum
internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara
damai.
Pendayagunaan segala sumber daya alam dan buatan harus memperhatikan prinsip-
prinsip berkelanjutan, keragaman, dan produktivitas lingkungan hidup.
Keterlibatan DPR
Presiden berwenang dan bertanggungjawab atas pengerahan kekuatan TNI. Dalam
hal pengerahan kekuatan TNI untuk menghadapi ancaman bersenjata, kewenangan
Presiden harus mendapat persetujuan DPR.
Presiden mengankat dan memberhentikan Panglima setelah mendapat pe rsetujuan
DPR.
DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan umum pertahanan
negara.
Keterlibatan Rakyat
Hakekat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang
penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga
negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.
Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI
sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen
pendukung.
Komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya
buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan
melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.
Komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya
buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak
langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan
komponen pendukung.
Reformasi Internal TNI
Sejalan dengan komitmen reformasi pertahanan negara, TNI melakukan reformasi
internal. Reformasi internal TNI pada hakekatnya merupakan tekad dan komitmen TNI untuk
melakukan pembaharuan institusi TNI melalui langkah-langkah konstruktif sejalan dengan
pembangunan pemerintahan dan masyarakat yang demokratis. Pembaharuan dimaksud
dilakukan TNI secara konseptual untuk menata fungsi dan tugasnya sesuai yang
diamanatkan dalam UU RI nomor 3 tahun 2002. Reformasi internal merupakan kebutuhan
melakukan pembaharuan institusi TNI melalui langkah-langkah konstruktif sejalan dengan
pembangunan pemerintahan dan masyarakat yang demokratis. Pembaharuan dimaksud
dilakukan TNI secara konseptual untuk menata fungsi dan tugasnya sesuai yang
diamanatkan dalam UU RI nomor 3 tahun 2002. Reformasi internal merupakan kebutuhan
TNI untuk mewujudkan institusi TNI yang profesional dan dilaksanakan secara bertahap dan
berlanjut. Dalam kaitan tersebut, TNI telah melakukan berbagai upaya untuk kembali pada
jati dirinya sebagai tentara yang berasal dari rakyat, berjuang untuk rakyat, dan melindungi
keselamatan rakyat. Oleh karena jiwa rakyat adalah jiwa TNI, maka TNI harus senantiasa
memelihara kemanunggalannya dengan rakyat yang merupakan andalan kekuatan
pertahanannegara Indonesia.
Jiwa dan semangat pembaharuan selalu melekat dalam TNI sesuai tantangan dan
dinamika lingkungan yang berlaku. Komitmen tersebut telah dilakukan antara lain melalui
kegiatan mengumpulkan berbagai bahan pemikiran strategis melalui kegiatan
mengumpulkan berbagai bahan pemikiran strategis melalui kegiatan seminar, diskusi dan
pengkajian-pengkajian, baik yang dilaksanakan di lingkungan sendiri, maupun bersama-
sama dengan kalangan lain. Dari kegiatan-kegiatan tersebut TNI telah menyusun suatu
konsep pemikiran strategis, suatu konsep reformasi internal yang dikenal dengan "Paradigma
Baru Peran TNI". Paradigma Baru Peran TNI berisikan dokumen tentang Redefinisi, Reposisi
dan Reaktualisasiperan TNI dalam Kehidupan Bangsa di Masa Depan. Dokumen tersebut
ditanda-tangani oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia (ABRI) pada 5 Oktober 1998. Niat dan komitm en untuk mereformasi diri
tersebut, kemudian diwadahi secara formal oleh wakil -wakil rakyat melalui TAP MPR-RI
Nomor : VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, dan Tap MPR-RI Nomor :
VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri.
Implementasi reformasi internal TNI meliputi
TNI tunduk pada otoritas politik pemerintah yang dipilih oleh rakyat sesuai dengan
nilai-nilai demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaan
tugasnya TNI senantiasa melaksanakan tugas negara untuk kepentingan nasional.
Tugas TNI untuk melaksanakan kebijakan pertahanan sebagaimana diatur dalam
pasal 10 UU RI No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ditentukan melalui
keputusan politik pemerintah. Oleh karenanya tanggung jawab politik TNI ada pada
pimpinan nasional.
keputusan politik pemerintah. Oleh karenanya tanggung jawab politik TNI ada pada
pimpinan nasional.
TNI bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara dengan menyelenggarakan
perencanaan strategi dan operasi militer, pembinaan profesi dan kekuatan militer serta
memelihara kesiapsiagaan (pasal 10, 14 dan 18 UU RI No. 3 tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara).
TNI sebagai bagian dari sistem nasional, tidak mengambil posisi eksklusif tetapi
senantiasa memelihara keterkaitan dengan komponen bangsa yang lain.
TNI dalam menjalankan tugasnya sesuai aturan pelibatan yang ditetapkan oleh
pemerintah.
Beberapa perubahan struktural antara lain : Pemisahan Polri dan TNI yang semula
bersama-sama tergabung dalam ABRI. Perubahan tersebut diikuti penghapusan
jabatan Kassospol TNI dan Kaster TNI, penghapusan Dwi Fungsi ABRI, likuidasi
fungsi kekaryaan serta sosial politik TNI, penghapusan keberadaan Fraksi TNI/Polri di
lembaga legislatif paling lambat tahun 2009, serta perubahan doktrin dan organisasi
TNI. Pemisahan TNI dan Polri tersebut juga berimplikasi pada perubahan Dephankam
menjadi Dephan.
Komitmen TNI untuk melaksanakan reformasi adalah tekad dan kemauan politik TNI
yang ditujukan untuk mewujudkan tentara profesional, TNI telah memiliki komitmen untuk
menjauhkan diri dari keterlibatannya dalam politik praktis, serta berada di bawah kekuasaan
pemerintah yang dipilih rakyat secaa konstitusional dan demokratis.
Harapan TNI sebagai tentara profesional meliputi TNI yang tidak berpolitik, berada di
bawah kekuasaan pemerintah yang dipilih oleh rakyat berdasarkan cara-cara demokratis dan
konstitusional, TNI yang terdidik dan terlatih baik, TNI yang terlengkapi kebutuhan
alutsistanya secara memadai, serta prajurit TNI yang dicukupi kesejahteraan dan
pendapatannya secara layak.
Sebagai tentara rakyat, TNI harus selalu dekat dengan rakyat, TNI harus mengenal
dan hidup bersama rakyat. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk memisahkan TNI dari rakyat
merupakan pengikaran akan kodrat TNI sebagai tentara yang berasal dari rakyat, berjuang
bersama rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Inilah salah satu hakekat penyelenggaraan
fungsi teritorial yang dilaksanakan TNI untuk tetap memelihara kedekatan dengan rakyat dan
teritorialnya.
bersama rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Inilah salah satu hakekat penyelenggaraan
fungsi teritorial yang dilaksanakan TNI untuk tetap memelihara kedekatan dengan rakyat dan
teritorialnya.
BAB TIGA KONTEKS STRATEGIS
Dalam tingkat strategis, isu politik, ekonomi, dan tindakan ilegal lintas negara,
memiliki jangkauan wilayah nasional, regional, serta global, dan isu tersebut merupakan
faktor yang berpengaruh terhadap keamanan nasional, regional, dan global. Isu politik,
ekonomi, dan keamanan memiliki keterkaitan yang sangat erat dan saling mempengaruhi,
selanjutnya isu tersebut akan selalu menjadi perhatian masyarakat internasional karena
akan menyangkut pada kepentingan nasional masing-masing negara.
Indonesia yang merupakan negara terbuka, tidak bebas dari pengaruh
perkembangan global dan regional. Kondisi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan Indonesia
yang terbentuk selama ini, tidak berdiri sendiri namun dipengaruhi juga oleh faktor eksternal.
Isu domestik yang dihadapi Indonesia pada dekade terakhir ini tidak terlepas dari kontribusi
faktor-faktor eksternal, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga faktor yang saling
berhubungan perlu dicermati.
Global
Berakhirnya perang dingin belum menjamin bagi terwujudnya keamanan dan
perdamaian dunia. Konflik antar etnis/ras, terorisme, pencucian uang, penyelundupan
manusia, perdagangan ilegal, narkoba adalah ancaman non tradisional, dan merupakan
ancaman terhadap keamanan domestik, regional, dan global. Sedangkan ancaman
tradisional seperti senjata pemusnah masal, sengketa antar negara, dan perlombaan senjata
tetap merupakan isu laten. Ancaman tradisional maupun ancaman non-tradisional tetap
menimbulkan kekuatiran bagi masyarakat internasional karenamerupakan bentuk ancaman
terhadap perdamaian dunia yang dapat berkembang menjadi ancaman berskala besar.
menimbulkan kekuatiran bagi masyarakat internasional karenamerupakan bentuk ancaman
terhadap perdamaian dunia yang dapat berkembang menjadi ancaman berskala besar.
Kecenderungan keamanan dunia diwarnai oleh isu keamanan non-tradisional yang
semakin marak, disamping isu keamanan tradisional yang belum dapat diabaikan sama
sekali. Kompleksitas keamanan global semakin bertambah dengan adanya upaya
mengembangkan dan mempertahankan hegemoni melalui penguatan aliansi,
pengembangan kemampuan militer, keunggulan teknologi, maupun dengan
mempertahankan keunggulan ekonomi.
Globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi telah menghadirkan
perubahan besar dalam kehidupan masyarakat dunia. Akses informasi semakin mudah dan
cepat, dapat mencapai tempat lain tanpa memandang jarak dan batas negara. Batas suatu
negara seakan-akan menjadi kabur dan seolah-olah menghadirkan dunia tanpa batas.
Hakekat kedaulatan negara mendapat tantangan karena kewenangan negara berkurang
jangkauannya dalam aspek tertentu. Seperti menghadapi arus informasi, negara tidak dapat
sepenuhnya mengatur arus informasi, walaupun informasi tersebut dapat mempengaruhi
perilaku warga negaranya.
Segala kemudahan yang
diperoleh dalam proses
globalisasi mendorong
ketergantungan antar negara,
namun juga memaksakan
kompetisi antar umat manusia,
antar golongan, dan antar
negara.
Negara dan bangsa yang memiliki keunggulan akan mampu memenangkan kompetisi,
berarti mampu mengejar kepentingan nasionalnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
rakyatnya. Seiring dengan kemajuan tersebut, tindakan ilegal dan kriminal lintas negara juga
meningkat, dalam bentuk ancaman baru seperti terorisme, penyelundupan manusia, atau
drugtraficking yang dilakukan secara terorganisasi.
Kecenderungan hubungan masyarakat internaisonal dan hubungan antar negara
dibangun atas dasar saling percaya dan saling menghormati. Penciptaan kondisi seperti itu
memberikan peluang yang sangat baik bagi suatu dialog guna menghadapi perbedaan
pandangan atas suatu isu bersama. Dialog dan diplomasi menjadi sarana penting untuk
meredam konflik dan memperoleh penyelesaian secara damai. Namun, perbedaan posisi
dibangun atas dasar saling percaya dan saling menghormati. Penciptaan kondisi seperti itu
memberikan peluang yang sangat baik bagi suatu dialog guna menghadapi perbedaan
pandangan atas suatu isu bersama. Dialog dan diplomasi menjadi sarana penting untuk
meredam konflik dan memperoleh penyelesaian secara damai. Namun, perbedaan posisi
dan lebarnya kesenjangan antar negara maju dengan negara berkembang di bidang
ekonomi, teknologi dan militer menjadi salah satu faktor penghalang dalam suatu dialog.
Upaya memperoleh dukungan dari negara lain atau merebut pengaruh arat negara lain,
mengembangkan dan mempertahankan hegemoni di berbagai bidang, tidak jarang menjadi
sumber potensi konflik antar bangsa.
Sejak tragedi yang menimpa World Trade Center (WTC) di Amerika Serikat pada
11 September 2001, terorisme internasional menjadi bentuk baru perang, merupakan
ancaman asimetri dan menjadi ancaman nyata bagi dunia. Pembentukan definisi terorisme
internasional dan resolusi PBB untuk mengatasinya merupakan upaya masyarakat
internasional untuk memerangi terorisme internasional. Kampanye global memerangi
terorisme dilakukan dengan langkah-langkah konkrit secara intensif. Setiap negara wajib
menyelidiki kelompok teroris, mengidentifikasi sumber dan aliran dana teroris serta
menghentikannya, kemudian melaporkannya ke PBB. Negara-negara maju melakukan
tindakan memberikan bantuan teknik dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan negara
lain dalam menghadapi terorisme. Upaya nyata dan kerja keras masyarakat internasional
dalam memerangi terorisme internasional belum mampu sepenuhnya menghentikan aksi
terorisme internasional. Bahkan setahun setelah tragedi WTC, teroris beraksi kembali di Bali
dan dikenal sebagai tragedi Bali 12 Oktober 2002.
Selain dua tragedi tersebut yang mengguncangkan dunia, aksi terorisme dalam
skala kecil terjadi di berbagai negara. Tindakan terorisme selalu menimbulkan korban jiwa,
mengancam keselamatan publik, menimbulkan kekacauan yang luas sehingga mengancam
keselamatan bangsa dan kedaulatan negara. Konflik di Timur Tengah, Asia S elatan, maupun
di Asia Tenggara merupakan bentuk terorisme sehingga ancaman terorisme internasional
masih terus membayangi dunia. Terorisme internasional menjadi musuh bersama
masyarakat dunia sehingga harus diperangi secara bersama-sama oleh masyarakat
internasional.
Kegiatan ilegal dan kejahatan lintas negara seperti penyelundupan manusia,
senjata, perdagangan obat-obatan terlarang, pencucian uang, imigran gelap, menunjukan
peningkatan yang tajam. Tindakan ilegal dan kejahatan lintas negara umumnya menimbulkan
kerugian terhadap negara lain, dan sangat mungkin berkembang mengganggu keamanan
kawasan sera mengganggu hubungan antar bangsa. Peningkatan tersebut antara lain
senjata, perdagangan obat-obatan terlarang, pencucian uang, imigran gelap, menunjukan
peningkatan yang tajam. Tindakan ilegal dan kejahatan lintas negara umumnya menimbulkan
kerugian terhadap negara lain, dan sangat mungkin berkembang mengganggu keamanan
kawasan sera mengganggu hubungan antar bangsa. Peningkatan tersebut antara lain
didorong oleh masalah politik, kesenjangan ekonomi, serta adanya jaringan kejahatan lintas
negara berskala internasional. Pergolakan politik dan disparitas ekonomi di beberapa negara
telah menimbulkan migrasi berskala besar yang berusaha mencari peluang kerja dan iklim
kehidupan yang lebih baik di negara lain. Di samping itu, dampak kesulitan ekonomi yang
menyebabkan kesulitan mendapatkan lapangan kerja, juga mendorong manusia untuk
melakukan segala cara agar dapat bertahan hidup. Kejahatan lintas negara dilakukan secara
terorganisasi dalam suatu jaringan antar negara, digerakkan oleh aktor dengan dukungan
teknologi dan finansial sehingga diperlukan upaya yang sistemati dan kerjasama antar
negara untuk mengatasinya.
Runtuhnya Uni Soviet diikuti dengan perubahan drastis atas struktur kekuatan
dunia, yang semula bipolar berubah menjadi multipolar serta memunculkan Amerika Serikat
menjadi satu-satunya kekuatan adidaya. Meskipun dunia didominasi oleh kekuatan Amerika
Serikat, namun Rusia, Uni Eropa, Cina, dan Jepang meripakan negara besar yang
mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat internasional. Dengan kekuatan
politik, ekonomi, dan militer yang dimilikinya, negara-negara tersebut di atas tidak dapat
diabaikan dan mempunyai kemampuan yang signifikan dalam menentukan keamanan
kawasan dan perdamaian dunia.
Di samping polarisasi kekuatan masyarakat, organisasi internasional seperti
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan Gerakan Non Blok (GNB) mempunyai peran yang
signifikan dalam memelihara ketertiban dunia. PBB terus berusaha meningkatkan eksistensi
dan perannya dalam memecahkan masalah-masalah internasional di sejumlah kawasan.
Pada dasa warsa terakhir ini, PBB giat mengembangkan konsep keamanan kemanusiaan
(human security concept). Konsep tersebut diarahkan untuk menyelamatkan umat manusia
dari tindakan kesewenang-wenangan. Dalam konsep tersebut, UN Charter Chapter VII
dapat digunakan sebagai alat legitimasi untuk melakukan intervensi kemanusiaan
(humanitarian intervention) ke dalam wilayah suatu negara, dengan mengabaikan kedaulatan
negara yang bersangkutan. Namun alat legitimasi UN Charter Chapter VII tersebut belum
diterima oleh semua negara, terutama karena perbedaan kepentingan serta adanya
karakteristik bangsa yang berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain.
diterima oleh semua negara, terutama karena perbedaan kepentingan serta adanya
karakteristik bangsa yang berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain.
Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang menghadirkan kemudahan
dalam melakukan akses informasi, aktivitas perekonomian berkembang pesat melampaui
batas negara. Kemajuan tersebut telah mendorong globalisasi ekonomi yang membentuk
pasar bebas. Regionalisme dan aliansi ekonomi berkembang pesat dengan hadirnya aliansi-
aliansi ekonomi seperti Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC), ASEAN Free Trade
Agreement (AFTA), Nort American Free Trade Agreement (NAFTA), dan European Union
(EU). Pemberlakuan pasar bebas dan perdagangan bebas menciptakan iklim kompetisi yang
ketat, mendorong setiap negara mengembangkan produk-produk unggulan yang kompetitif.
Keterbatasan kemampuan terutama sektor permodalan, kualitas sumber daya
manusia, dan teknologi, serta aturan pasar bebas yang sangat ketat, telah melahirkan
kekuatiran bagi negar-negara berkembang. Ketidakmampuan negara berkembang dalam
berkompetisi akan menjadikannya hanya sebagai pasar bagi produk-produk negara maju.
Ketimpangan persaingan ekonomi negara maju terhadap negara berkembang akan
menimbulkan peluang bagi munculnya ketidakpuasan dan tindakan proteksi, sehingga
akhirnya memicu konflik dan krisis yang dapat menggangu stabilitas keamanan.
Isu kerusakan lingkungan hidup semakin meningkat dan menjadi titik perhatian
masyarakat dunia. Konferensi Tingkat Tinggi Lingkungan Hidup dan Pembangunan (KTT
Bumi) Rio de Janeiro tahun 1992, serta KTT Johanesburg 2002, mencanangkan diadopsinya prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Prinsip pembangunan
berkelanjutan dimaksudkan untuk menyelamatkan lingkungan hidup akibat tindakan
sewenang-wenang masyarakat. Dalam mengeksploitasi lingkungan hidup untuk mencukupi
kebutuhan hidupnya, diharapkan masyarakat jangan sampai merusak lingkungan hidup
sehingga menimbulkan kerugian bagi umat manusia dan mengorbankan generasi berikutnya.
Namun kenyataan menunjukan bahwa praktek pembakaran hutan, perambahan hutan tanpa
memperhatikan ekosistem, pembuangan limbah kelaut oleh negara-negara tertentu di
wilayah negara lain, masih terus berlangsung yang menyebabkan kerusakan lingkungan
makin bertambah.
Proses deforestasi yang terjadi, tidak diimbangi dengan penurunan emisi dunia,
bahkan ada kecenderungan Protokol Kyoto masih ditanggapi setengah hati oleh negara
tertentu. Kerusakakkn lingkungan yang terus berlanjut, akan mengakibatkan kelangkaan
sumber daya alam. Kerusakan lingkunagn yang semakin parah tanpa diimbangi dengan
upaya konstruktif untuk memperbaikinya, akan menimbulkan kesengsaraan umat manusia
bahkan ada kecenderungan Protokol Kyoto masih ditanggapi setengah hati oleh negara
tertentu. Kerusakakkn lingkungan yang terus berlanjut, akan mengakibatkan kelangkaan
sumber daya alam. Kerusakan lingkunagn yang semakin parah tanpa diimbangi dengan
upaya konstruktif untuk memperbaikinya, akan menimbulkan kesengsaraan umat manusia
yang sulit dicegah. Meningkatnya kesadaran umat manusia terhadap lingkungan hidup telah
menjadikan lungkungan hidup tersebut sebagai isu global yang penting.
Regional
Perkembangan dan kecenderungan global merupakan salah satu faktor yang
sangat mempengaruhi dinamika keamanan regional. Faktor-faktor lain yang juga sangat
berpengaruh, adalah peran dan kepentingan negara-negara besar, ditambah dengan
permasalahan hubungan antar negara di kawasan.
Peran Negara-negara Besar
Kecenderungan keamanan Asia Tenggara yang dihadapi adalah terjadinya
pergeseran pada permasalahan keamanan regional, seperti adanya berbagai konflik yang
bersumber dari klaim teritorial, keamanan jalur komunikasi laut dan jalur perdagangan
melalui laut, sampai kepada masalah keamanan non-tradisional seperti terorisme,
perompakan dan pembajakan di laut , penyelundupan senjata, migrasi ilegal, ataupun
penangkapan ikan ilegal. Selain dipengaruhi oleh negara-negara yang mendiami kawasan,
dinamika keamanan kawasan, khususnya kawasan Asia Tenggara ikut dipengaruhi oleh
kekuatan negara-negara besar karena adanya kepentingan mereka di Asia Tenggara.
Amerika Serikat (AS) yang merupakan satu-satunya negara adidaya, memiliki
kepentingan yang sangat besar di seluruh kawasan dunia, termasuk di kawasan Asia
Tenggara, baik kepentingan polotik, ekonomi, maupun keamanan. Tekad AS untuk
mempertahankan dan mewujudkan kepentingannya di berbagai belahan dunia tidak
diragukan karena mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Keunggulan AS
sebagai kekuatan dunia didukung oleh adanya penguasaan teknologi, kekuatan ekonomi,
kekuatan militer, maupun dukungan politik dalam negeri, dan hal tersebut akan tetap
dipertahankannya untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Karena itu, AS tetap memiliki
perhatian dan peran yang sangat signifikan pada isu keamanan kawasan dan global.
Perkembangan ekonomi Republik Rakyat Cina (RRC) yang pesat telah
menempatkan Cina sebagai salah satu negara besar dan penting secara regional maupun
global. Untuk mempertahankan kemajuan yang telah diperolehnya, maka upaya memenuhi
kepentingan nasional Cina akan menjangkau berbagai belahan dunia. Pemenuhan
kepentingannya itu akan dilakukan dengan menggunakan instrumen hubungan
internasionalnya. Negara-negara besar maupun negara-negara di kawasan Asia Pasifik tidak
dapat mengabaikan peran Cina bagi keamanan kawasan, karena Cina memiliki kepentingan
dan mempunyai kekuatan yang harus diperhitungkan dalam menentukan stabilitas
keamanan kawasan. Maka sangat beralasan menyatakan bahwa interaksi hubungan Cina
dengan kekuatan utama di kawasan seperti Amerika Serikat, Jepang, Ruasia dan Uni Eropa,
merupakan faktor yang berpengaruh dalam peta keamanan kawasan, khususnya di Asia
Pasifik. Dalam kaitan keamanan kawasan, hubungan politik RRC dengan Cina Taiwan
masih dilanda ketegangan dan belum menunjukan tanda-tanda penyelesaian secara
damai. Hubungan RRC - Cina Taiwan ini tetap menjadi fokus perhatian isu keamanan
kawasan bagi masyarakat internasional. Ketidakjelasan penyelesaian damai Cina - Taiwan
akan mewarnai prospek keamanan kawasan Asia Pasifik dan dunia pada umumnya.
Jepang, merupakan negara
yang kuat di bidang ekonomi,
negara pemasok hasil industri,
serta pengimpor terkemuka
atas minyak dan gas bumi.
Perekonomian Jepang menjangkau seluruh pelosok dunia dan perdagangan
internasionalnya merupakan bagian dari upaya pemenuhan kepentingan nasionalnya.
Keamanan perekonomian Jepang sangat dipengaruhi oleh keamanan wilayah perdagangan
internasionalnya, sehingga Jepang sangat memperhatikan keamanan regional dan global.
Karena itu, Jepang memiliki kepentingan yang kuat atas stabilitas keamana dunia. Jepang
juga memiliki pengaruh dalam upaya mewujudkan keamanan regional dan global. Karena itu,
sikap politik Jepang akan selalu diperhitungkan oleh negara-negara besar dunia, dan
merupakan salah satu kekuatan penyeimbang bagi stabilitas keamanan kawasan.
sikap politik Jepang akan selalu diperhitungkan oleh negara-negara besar dunia, dan
merupakan salah satu kekuatan penyeimbang bagi stabilitas keamanan kawasan.
Uni Eropa (EU) sebagai organisasi yang beranggotakan negara -negara industri,
memiliki kekuatan ekonomi cukup besar serta mempunyai peran dan pengaruh yang besar
dalam perekonomian global. Hubungan ekonomi anggota UE dengan negara-negara di
kawasan Asia Tenggara telah berkembang sedemikian rupa sehingga negara-negara UE
memiliki kepentingan politik dan ekonomi yang besar atas kawasan Asia Tenggara, baik
sebagai pasar maupun pemasok bahan mentah. Karena itu keamanan kawasan Asia
Tenggara memiliki nilai strategis bagi Uni Eropa.
Isu Keamanan Perairan Kawasan
Berdasarkan data Internasional Maritime Bureau (IMB) Kuala Lumpur tahun 2001, dari
213 laporan pembajakan dan perompakan yang terjadi di perairan Asia dan kawasan
Samudera Hindia, 91 kasus diantaranya terjadi di perairan Indonesia. Namun data
pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh TNI-AL, menyatakan bahwa selama tahun 2001
terjadi 61 kasus yang murni dikatagorikan sebagai aksi pembajakan dan perompakan
dengan lokasi tersebar di seluruh wilayah perairan Indonesia. Meskipun terdapat perbedaan
angka oleh kedua institusi tersebut, namun data tersebut menunjukan bahwa keamanan
perairan Indonesia pada dekade terakhir memiliki ancaman dan gangguan keamanan yang
cukup serius dan perlu penangan segera.
Internasional Maritime
Organization (IMO)
menyatakan bahwa
aksiperompakan yang terjadi
diperairan Asia Pasifik,
khususnya kawasan Asia Tenggara adalah yang tertinggi di dunia. Pelaku perompakan tidak
hanya menggunakan senjata tradisional, tetapi juga senjata api dan peralatan berteknologi
canggih. Keamanan di laut merupakan masalah yang kompleks karena upaya untuk
mengatasi perompakan di laut tidak dapat dilakukan hanya oleh satu negara saja, tetapi
melibatkan berbagai negara dan organisasi internasional. Karena itu upaya mewujudkan
keamanan di laut memerlukan kerja sama yang erat antarnegara.
keamanan di laut memerlukan kerja sama yang erat antarnegara.
Disamping masalah perompakan, penyelundupan manusia melalui perairan kawasan
Asia Pasifik, khususnya Asia Tenggara, juga cenderung meningkat. Australia yang berada di
bagian selatan kawasan Asia Tenggara, merupakan salah satu negara tujuan para imigran
gelap. Hal tersebut menjadikan perairan di kawasan Asia Tenggara, termasuk perairan
Indonesia, menjadi jalur laut menuju benua tersebut. Penyelundupan manusia tidak dapat
dipandang sebagai masalah yang sederhana. Upaya penanggulangannya melibatkan
beberapa negara dengan berbagai kepentingan yang berbeda, terutama keamanan,
kemanusiaan, ekonomi, dan politik. Kegiatan migrasi ilegal berskala besar kerap kali
dilakukan oleh organisasi yang memiliki jaringan internasional. Migrasi ilegal memberikan
dampak negatif terhadap negara tujuan dan negara transit sehingga sering menimbulkan
persoalan politik, sosial ekonomi, dan ketegangan hubungan antarnegara. Disamping migrasi
ilegal, kasus penyelundupan manusia, seperti penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan
bayi, atau wanita ke negara lain melalui wilayah perairan juga marak akhir-akhir ini.
Kegiatan penyelundupan melalui wilayah perairan antar negara yang tidak kalah
maraknya pada dekade terakhir ini di kawasan Asia Tenggara adalah penyelundupan
senjata, amunisi, dan bahan peledak. Kegiatan ilegal tersebut memiliki aspek politik,
ekonomi, dan keamanan antar negara maupun di negara tujuan. Di bidang keamanan,
penyelundupan senjata menimbulkan masalah yang sangat serius karena secara langsung
akan mengancam stabilitas keamanan negara tujuan.
Perompakan di laut dan
penyelundupan yang diuraikan
di atas merupakan tindakan
ilegal lintas negara yang
menimbulkan kerugian bagi
negara-negara di kawasan
maupun bagi
negara-negara yang menggunakan lintas perairan. Tindakan ilegal lintas negara itu cukup
signifikan dan semakin menguatirkan negara-negara di kawasan. Tindakan ilegal tersebut
diorganisasi dengan rapi, sehingga perlu kerjasama antar negara untuk mengatasinya.
Isu Perbatasan Antar Negara
Belum tuntasnya penentuan garis batas suatu negara terhadap negara lain dapat
berpotensi menjadi sumber permasalahan hubungan keduanya di masa datang. Di samping
garis batas, masalah pelintas batas, pencurian sumber daya alam, dan kondisi geografi juga
merupakan sumber masalah yang dapat menggangu hubungan antar negara.
Di kawasan Asia Tenggara, ketidakjelasan batas antar dua negara dialami oleh
beberapa negara yang berbatasan, termasuk di laut Cina Selatan. Indonesia juga memiliki
permasalahan perbatasan dengan negara-negara lain, terlebih lagi mengingat demikian
luasnya wilayah darat dan perairan. Indonesia memiliki sepuluh negara tetangga yang
berbatasan, yakni Malaysia, Singapura, Thailand, India, Filipina, Vietnam, Papua Nugini,
Australia, Palau dan Timor Leste.
Perbatasan Indonesia-Singapura.
Penambangan pasir laut di perairan sekitar Kepulauan Riau yakni wilayah yang
berbatasan langsung dengan Sinagpura, telah berlangsung sejak tahun 1970.
Kegiatan tersebut telah mengeruk jutaan ton pasir setiap hari dan mengaki batkan
kerusakan ekosistem pesisir pantai yang cukup parah. Selain itu mata pencaharian
nelayan yang semula menyandarkan hidupnya di laut, terganggu oleh akibat
penambangan pasir laut. Kerusakan ekosistem yang diakibatkan oleh penambangan
pasir laut telah menghilangkan sejumlah mata pencaharian para nelayan.
Penambangan pasir laut juga mengancam keberadaan sejumlah pulau kecil
karena dapat menenggelamkannya, misalnya kasus Pulau Nipah. Tenggelamnya
pulau-pulau kecil tersebut menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia, karena
dengan perubahan pada kondisi geografis pantai akan berdampak pada penentuan
batas maritim dengan Singapura di kemudian hari.
Perbatasan Indonesia-Malaysia.
Penentuan batas maritim Indonesia-Malaysia di beberapa bagian wilayah
perairan Selat Malaka masih belum disepakati ke dua negara. Ketidakjelasan batas
maritim tersebut sering menimbulkan friksi di lapangan antara petugas lapangan dan
nelayan Indonesia dengan pihak Malaysia.
Demikian pula dengan perbatasan darat di Kalimantan, beberapa titik batas
belum tuntas disepakati oleh kedua belah pihak. Permasalahan lain antar kedua
negara adalah masalah pelintas batas, penebangan kayu ilegal, dan penyelundupan.
Forum General Border Committee (GBC) dan Joint Indonesia Malaysia Boundary
Committee (JIMBC), merupakan badan formal bilateral dalam menyelesaikan masalah
perbatasan kedua negara yang dapat dioptimalkan.
Perbatasan Indonesia-Filipina.
Belum adanya kesepakatan tentang batas maritim antara Indonesia dengan
Filipina di perairan utara dan selatan Pulau Miangas, menjadi salah satu isu yang
harus dicermati. Forum RI-Filipina yakni Joint Border Committee (JBC) dan Joint
Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) yang memiliki agenda sidang secara
berkala, dapat dioptimalkan menjembatani permasalahan perbatasan kedua negara
secara bilateral.
Perbatasan Indonesia-Australia.
Perjanjian perbatasan RI-Australia yang meliputi perjanjian batas landas
kontinen dan batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) mengacu pada Perjanjian RI-
Australia yang ditandatangani pada tanggal 14 Maret 1997. Penentuan batas yang
baru RI-Australia, di sekitar wilayah Celah Timor perlu dibicarakan secara trilateral
bersama Timor Leste.
Perbatasan Indonesia-Papua Nugini.
Indonesia dan PNG telah menyepakati batas-batas wilayah darat dan maritim.
Meskipun demikian, ada beberapa kendala kultur yang dapat menyebabkan timbulnya
salah pengertian. Persamaan budaya dan ikatan kekeluargaan antar penduduk yang
terdapat di kedua sisi perbatasan, menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional
dapat berkembang menjadi masalah kompleks di kemudian hari.
Perbatasan Indonesia-Vietnam.
Wilayah perbatasan antara Pulau Sekatung di Kepulauan Natuna dan Pulau
Condore di Vietnam yang berjarak tidak lebih dari 245 mil, memiliki kontur landas
kontinen tanpa batas benua, masih menimbulkan perbedaan pemahaman di antara ke
dua negara. Pada saat ini kedua belah pihak sedang melanjutkan perundingan guna
menentukan batas landas kontinen di kawasan tersebut.
kontinen tanpa batas benua, masih menimbulkan perbedaan pemahaman di antara ke
dua negara. Pada saat ini kedua belah pihak sedang melanjutkan perundingan guna
menentukan batas landas kontinen di kawasan tersebut.
Perbatasan Indonesia-India.
Perbatasan kedua negara terletak antara pulau Rondo di Aceh dan pulau
Nicobar di India. Batas maritim dengan landas kontinen yang terletak pada titik -titik
koordinat tertentu di kawasan perairan Samudera Hindia dan Laut Andaman, sudah
disepakati oleh kedua negara. Namun permasalahan di antara kedua negara masih
timbul karena sering terjadi pelanggaran wilayah oleh kedua belah pihak, terutama
yang dilakukan para nelayan.
Perbatasan Indonesia-Thailand.
Ditinjau dari segi geografis, kemungkinan timbulnya masalah perbatasan
antara RI dengan Thailand tidak begitu kompleks, karena jarak antara ujung pulau
Sumatera dengan Thailand cukup jauh, RI-Thailand sudah memiliki perjanjian Landas
Kontinen yang terletak di dua titik koordinat tertentu di kawasan perairan Selat Malaka
bagian utara dan Laut Andaman. Penangkapan ikan oleh nelayan Thailand yang
mencapai wilayah perairan Indonesia, merupakan masalah keamanan di laut. Di
samping itu, penangkapan ikan oleh nelayan asing merupakan masalah sosio-
ekonomi karena keberadaan masyarakat pantai Indonesia.
Perbatasan Indonesia-Republik Palau.
Sejauh ini kedua negara belum sepakat mengenal batas perairan ZEE Palau
dengan ZEE Indonesia yang terletak di utara Papua. Akibat hal ini, sering timbul
perbedaan pendapat tentang pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh para nelayan
kedua pihak.
Perbatasan Indonesia-Timor Leste.
Saat ini sejumlah masyarakat Timor Leste yang berada diperbatasan masih
menggunakan mata uang rupiah, bahasa Indonesia, serta berinteraksi secara sosial
dan budaya dengan masyarakat Indonesia. Persamaan budaya dan ikatan
kekeluargaan antarwarga desa yang terdapat di kedua sisi perbatasan, dapat
menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional, dapat berkembang menjadi
masalah yang lebih kompleks. Disamping itu, keberadaan pengungsi Timor Leste
yang masih berada di wilayah Indonesia dalam jumlah yang cukup besar potensial
menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional, dapat berkembang menjadi
masalah yang lebih kompleks. Disamping itu, keberadaan pengungsi Timor Leste
yang masih berada di wilayah Indonesia dalam jumlah yang cukup besar potensial
menjadi permasalahan perbatasan di kemudian hari.
Nasional
Pencermatan terhadap perkembangan dan kecenderungan nasional, baik politik,
ekonomi dan keamanan, menunjukkan bahwa isu domestik yang timbul, tidak terlepas dari
pengaruh eksternal, baik global mapun regional. Selain pengaruh faktor eksternal, terdapat
pula sejumlah faktor dari dalam negeri yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan
nasional. Faktor tersebut antara lain, sisi negatif dari heterogenitas suku bangsa Indonesia,
situasi ekonomi yang semakin memberatkan beban hidup, serta faktor politik, dan sosial.
Akumulasi dari faktor eksternal dan internal tersebut kemudian muncul dalam berbagai
bentuk eskalasi ancaman dan gangguan terhadap keamanan nasional, dan pada skala
yang luas dapat mengganggu stabilitas kawasan.
Gerakan Separatis Bersenjata
Salah satu bentuk ancaman yang timbul di dalam negeri adalah aksi-aksi yang
dilakukan kelompok separatis di beberapa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI). Saat ini terdapat dua kelompok separatis yang berusaha memisahkan diri dari NKRI,
yakni Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Aksi-aksi yang dikembangkan oleh kelompok separatis dalam bentuk tindakan
kejahatan dan kekerasan telah menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan
masyarakat. Kejahatan dan kekerasan yang dilakukan kelompok separatis tersebut, tidak
saja menyebabkan kerugian materi dan korban jiwa, juga mengakibatkan terjadinya
pengungsian penduduk, serta mengganggu fungsi pemerintahan.
Perhatian dan prioritas
pemerintah dalam upaya
menciptakan kehidupan yang
lebih baik bagi masyarakat di
wilayah tersebut,
belum menyadarkan kelompok separatis. Penyelesaian isu separatis menjadi semakin
kompleks karena kelompok separatis berlindung dibalik isu HAM, mencari dukungan dan
mengalihkan basis gerakan di luar negeri.
Terorisme Terorisme telah merupakan ancaman nyata terhadap keselamatan bangsa, bahkan
menjadi ancaman bagi demokrasi dan masyarakat sipil (civil society). Sejak tahun 1999
hingga peristiwa pemboman di Bali tanggal 12 Oktober 2002, kegiatan teror di Indonesia
cukup meningkat.
Sejumlah aksi teror yang terjadi di Indonesia antara lain :
Peledakan Toserba Ramayana Jakarta, tanggal 2 Januari 1999.
Peledakan Mal kelapa Gading Jakarta, tanggal 9 Februari 1999.
Peledakan Plaza Hayam Wuruk Jakarta, tanggal 15 April 1999.
Peledakan mesjid Istiqlal tahun 1999 yang menghancurkan sejumlah ruangan
dan fasilitas lainnya di mesjid tersebut.
Peledakan Gereja (GKPI) di Medan tanggal 28 Mei 2000, dan Gereja Khatolik,
Jalan Pemuda Medan, tanggal 29 Mei 2000.
Peledakan Gedung Kejaksanaan Agung Jakarta, tanggal 4 Juli 2000.
Peledakan kantor Komisi Pemilu (KPU) Jakarta, tanggal 1 Juli 2000.
Peledakan di halaman Kedutaan Besar Filipina, tanggal 1 Agustus 2000 yang
menewaskan 2 orang, 22 orang luka berat, serta kerugian materiel antara lain
menghancurkan 29 kendaraan.
Peledakan di depan kantor Departemen Pertanian tanggal 30 Agustus 2000,
menghancurkan 1 buah bus penumpang.
menghancurkan 1 buah bus penumpang.
Peledakan gedung Bursa Efek Jakarta tanggal 13 September 2000 yang
menewaskan 15 orang, serta 37 orang luka berat dan menghancurkan 81
kendaraan.
Peledakan gedung Atrium Senen Jakarta, masing-masing tanggal 11
Desember 1998, 1 Agustus 2001 dan 23 September 2001.
Peledakan sejumlah gedung gereja pada malam Natal tahun 2000 dan 2001.
Peledakan di Bali tanggal 12 Oktober 2002, menewaskan lebih dari 200 jiwa
dan korban luka berat WNA dan WNI, serta kerugian harta benda.
Peledakan Mc Donald, Mal Ratu Indah di Makasar tanggal 5 Desember 2002
yang menewaskan 3 orang.
Peledakan Wisma Bhayangkari di Kompleks Mabes Polri - Jakarta Selatan
pada tanggal 3 Februari 2003.
Isu Konflik Komunal
Komposisi masyarakat Indonesia yang heterogen, disertai karakteristik geografis
berupa negara kepulauan, sangat potensial munculnya friksi-friksi komunal. Konflik komunal
dapat dipicu oleh ekslusivisme suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), serta
kesenjangan sosial ekonomi. Selain itu, perpindahan penduduk secara masal dari satu
wilayah ke wilayah lain selain berpengaruh terhadap tata kehidupan dan budaya setempat,
juga berpotensi sebagai sumber
konflik. Konflik yang terjadi di Maluku, Sulawesi Tengah (Poso), Kalimantan (Sanggau Ledo,
Sampit, Sambas), adalah contoh nyata konflik komunal. Kerugian yang diakibatkan oleh
konflik komunal berupa timbulnya gelombang pengungsian, penderitaan luar biasa bagi
masyarakat, korban jiwa, serta kerugian harta benda yang cukup besar. Resiko terbesar
yang ditimbulkan oleh konflik komunal adalah rusaknya solidaritas berbangsa maupun
rusaknya ikatan persatuan dan kesatuan bangsa. Disamping itu, kerusakan berbagai
konflik komunal berupa timbulnya gelombang pengungsian, penderitaan luar biasa bagi
masyarakat, korban jiwa, serta kerugian harta benda yang cukup besar. Resiko terbesar
yang ditimbulkan oleh konflik komunal adalah rusaknya solidaritas berbangsa maupun
rusaknya ikatan persatuan dan kesatuan bangsa. Disamping itu, kerusakan berbagai
infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum dalam skala besar, menyebabkan
terganggunya kegiatan pemerintahan, terhambatnya kegiatan pelayanan masyarakat, serta
terbengkalainya penyelenggaraan pendidikan.
Kondisi masyarakat Indonesia yang rentan terhadap tindakan provokasi,
memudahkan konflik komunal berkembang cepat dan luas, serta memungkinkan gangguan
terhadap ketertiban publik yang seara eskalatif dapat mengganggu stabilitas keanaman
nasional. Struktur masyarakat yang heterogen, tingkat pendidikan yang belum maju, serta
krisis ekonomi yang belum pulih, menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok-
kelompok yang ingin mengganggu stabilitas nasional.
Gerakan Kelompok Radikal
Sejarah perjuangan Bangsa Indonesia sarat dengan pengalaman menumpas berbagai
gerakan radikal di dalam negeri, seperti DI/TII, PRRI, Permesta dan PKI. Berbagai motivasi
melatarbelakangi gerakan-gerakan tersebut seperti agama, etnik atau kedaerahan, ideologi
dan politik. Dengan menggunakan kekuatan militer, pemerintah berhasil menumpas
gerakan-gerakan tersebut.
Memasuki abad 21, isu ideologi terdesak oleh isu global, yakni demokratisasi, hak
azasi manusia dan lingkungan hidup. Begitu kuatnya perhatian masyarakat dunia terhadap
isu global, menyebabkan masalah ideologi tergeser dan tidak populer lagi. Bagi negara-
negara maju dengan masyarakatnya sudah berada pada tingkat kedewasaan berpolitik,
ideologi bukan lagi menjadi masalah yang dipertentangkan. Berbeda dengan negara-negara
berkembang, seperti Indonesia, ideologi sering menjadi persoalan bangsa. Ideologi
bahkan kadangkala diperalat sebagai kendaraan untuk meraih kepentingan dan tujuan politik
tertentu.
Sejarah bangsa
Indonesia sejak kemerdekaan
hingga saat ini menunjukkan
bahwa persoalan ideologi
selalu muncul dari waktu ke
waktu. Ketika bangsa
Indonesia
memproklamirkan kemerdekaannya, pada saat itu pula Pancasila dikumandangkan sebagai
ideologi negara. Namun demikian, selalu ada saja kelompok-kelompok yang berupaya
mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Berbagai upaya dilakukan oleh kelompok-
kelompok dimaksud, baik melalui jalur politik maupun melalui gerakan bersenjata.Usaha
kelompok-kelompok teresbut masih eksis hingga saat ini, dan diperkirakan dalam waktu
mendatang masih terus berlangsung.
Suasana kebebasan demokratis dan penghormatan terhadap HAM yang berlangsung
selama ini, seakan-akan telah memberikan peluang bagi gerakan-gerakan radikal tersebut
untuk muncul kembali ke permukaan. Dengan memanfaatkan isu yang populer selama era
reformasi, kelompok-kelompok radikal menggunakan cara-cara baru atau menyusup ke
dalam kelompok-kelompok tertentu, sehingga tampak seakan-akan penopang gerakan
reformasi. Gerakan-gerakan radikal yang muncul sekarang ini, sebagian merupakan
penjelmaan dari kelompok-kelompok yang pada masa lalu merasa dimarginalkan.
Kelompok-kelompok tersebut memiliki jaringan yang tersebar di seluruhan wilayah
Nusantara, bahkan sampai ke luar negeri. Tidak menutup kemungkinan mereka bahkan
merupakan bagian dari jaringan terorisme internasional.
Selain yang berbasis ideologi, muncul pula radikalisme dalam bentuk lain, misalnya
dengan menggunakan atribut agama. Konflik di Maluku dan Poso, menunjukkan adanya
peran kelompok-kelompok tersebut. Faham keagamaan telah diimplementasikan secara
sesat dan menyimpang, untuk mempengaruhi dan meyakinkan para pengikutnya, bahwa
perjuangannya