BULETIN TJSL / CSR SIAK (EDISI 2013)

www.bappeda.siakkab.go.id/csr

BULETIN TJSL KAB. SIAK

edisi 1- 2013

PENANGGUNG JAWAB Drs. H. Yan Pranajaya, M.Si (Ketua Forum CSR Kab. Siak) REDAKTUR Ir. H. Wan Muhammad Yunus, MT (Sekretaris Bappeda Kab. Siak) Azmarman Yohanto, M.Si (Kabid Litbang Bappeda Kab. Siak) PENYUNTING/EDITOR Ade Hendri Alamsyah, SE DESAIN GRAFIS Hendrizal, S.Kom SEKRETARIAT CSR Andi Darmawan, ST Muhamad Rafi, S.Sos

SEKRETARIAT FORUM CSR KAB. SIAK Gedung Kantor BAPPEDA Lt.II Kompleks Perkantoran Tanjung Agung Sungai Mempura - Siak Sri Indrapura email: [email protected] website : www.bappeda.siakkab.go.id/csr

DAFTAR ISI :

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Cermati Batasan PKBL dan TJSL

istilah Program PKBL (Kemitraan dan Bina Lingkungan), TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan), dan CSR memiliki perbedaan mendasar.

Penulisan artikel kali ini didorong pengalaman saya ikut berbagai diskusi di negara tercinta ini. Dalam banyak diskusi para pembicara mengartikan istilah CSR, PKBL, TJSL berdasarkan persepsi mereka sendiri dengan referensi sangat minim. Akibatnya, pemahaman istilah tersebut mengarah pada arti yang salah....

(Magister Management-Corporate Social Responsibility (MM-CSR) Universitas

Trisakti.)

Etika Dan Bisnis CSR Perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal (artinya kepada pemegang saham atau shareholder) tapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholders) yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban di atas. Pemikiran yang mendasari CSR (corporate social responsibility) yang sering dianggap inti dari Etika Bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal...

PERDA TJSL SIAK DI SAHKAN

Realisasi dan pelaksanaan program bina lingkungan, serta alokasi kewajiban sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) di Kabupaten Siak kini memiliki alur yang jelas. Pasalnya, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan untuk wilayah Kabupaten Siak tersebut telah disahkan. Pembahasan Ranperda ini akhirnya mendapat persetujuan penuh dari 25 anggota DPRD Kabupaten Siak melalui Rapat Paripurna yang berlangsung cukup cepat. Usulan yang muncul sejak Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 25 Januari 2012 silam...


SEKAPUR SIRIH

.

Assalamualiakum wr.wb

Puji Syukur terhatur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Atas izin-Nya buletin TJSL Kab.

Siak edisi Pertama bisa hadir ditengah-tengah pembaca. Pada kesempatan ini redaksi menyajikan

topik utama yang menarik dan penting untuk disimak, yaitu pembentukan forum CSR Kabupaten

Siak.

Sejalan dengan telah dideklarasikan program CSR Kab. Siak melalui pembentukan

Forum CSR pada tanggal 1 Maret 2012, Sebagai sebuah semangat kerjasama Pemerintah dan Dunia

Usaha dalam percepatan Pembangunan di Kabupaten Siak, menjadi penting untuk disiapkan

berbagai langkah konkrit dalam rangka implementasinya. Sesuai dengan tema CSR “Membangun

Sinergisitas Program CSR antara Pemerintah dan Korporasi”, perlu untuk dapat memberikan data

dan informasi terkait tema tersebut.

Keberhasilan sebuah mekanisme kerja sangat bergantung kepada komitmen seorang pimpinan.

Alasan ini yang mendorong keseriusan dan komitmen pimpinan perusahaan untuk lebih peduli

terhadap lingkungan, tidak hanya peduli pada sisi ekonomi dan sosial saja. Bahkan, saya meminta

kepada seluruh mitra dunia usaha untuk mengambil langkah nyata dalam membuat perbaikan dan

kontribusi positif, khususnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan ini, seluruh pemangku kepentingan akan terjaga

kepentingannya, sehingga akan tetap pada jalurnya, fokus dan dapat secara terus-menerus

meningkatkan kualitas lingkungan yang nantinya akan bermuara kepada keberlanjutan sebuah

kehidupan. Bukankah di dalam konsep sustainable development, telah ternyatakan sebuah logika

yang tak terbantahkan bahwa keberlanjutan sebuah kehidupan tidak hanya bersandar pada

kepentingan ekonomi dan sosial saja, namun juga kepentingan lingkungan hidup.

Pemerintah Kabupaten Siak dalam hal ini memberikan Apresiasi yang tinggi

Kepada Perusahaan yang telah memberikan bantuannya diwilayah kerja kabupaten siak, tentunya

dengan bantuan yang telah dikontribusikan kepada masyarakat diharapkan dapat dimanfaatkan

serta dipelihara dengan baik oleh masyarakat.

Wassalamualaikum wr.wb

Ketua Forum CSR Kab. Siak

Drs. H. Yan Pranajaya, M.Si

Buku CSR ini terbit pada desember 2013 berisikan program kegiatan perusahaan diwilayah

kerja kabupaten siak, dalam buku ini berisi panduan tentang serta cara mengintegrasikan

kegiatan CSR dalam strategic management perusahaan dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, buku ini membahas pula mengenai maksud dan tujuan pembentukan forum csr

kabupaten siak serta langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk mengimplementasikan

CSR di kabupaten Siak , sehingga dampak kegiatannya terencana dan efektivitasnya

terukur dari sisi penerima, perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya.

Buku ini berisi tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang

Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan. PP ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 . Dalam PP ini, perseroan yang kegiatan usahanya di

bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan

tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung

jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya

Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Turunan

dari PP ini adalah Perda No.6 Tahun 2012 Tentang tanggung jawab sosial perusahaan di

Provinsi Riau serta PP No.1 Tahun 2013 Tentang tanggung jawab sosial dan Lingkungan di

Kabupaten Siak yang terdapat di dalam isi buku tersebut.

PRODUK CSR LAINNYA :


Sekilas Tentang CSR CSR berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan serta tanggung

jawab sosial perusahaan", dimana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

Kepedulian Kepada masyarakat sekitar/relasi komunitas dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi didalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas. CSR adalah bukan hanya sekedar kegiatan amal, di mana CSR mengahruskan suatu perusahaan dalalm pengambilan keputusanya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap suatu pemangku kepetingan (stakekholder) perusahaan, termasuk lingkungan hidup.

Bisnis adalah aktivitas mulia, didalamnya terdapat suatu kegiatan, ekonomi penciptaan lapangan kerja dan mendatangkan konstribusi pajak dll. Alangkah indahnya jika bisnis dijalankan tidak hanya sekedar mencari profitabilitas semata, namun juga dengan penuh martabat dan hati nurani karena sesungguhnya "sebaik-baik manusia adalah mereka yang keberadaannya bermanfaat untuk orang banyak".

Bappeda berperan Sebagai fasilitator yang akan melakukan sosialisasi dan informasi kepada para perusahaan/dunia usaha yang berada di Kabupaten Siak, sehingga berkomitmen untuk berjalan seiring sejalan dengan pemerintah kabupaten Siak dalam mengurangi permasalahan sosial dan lingkungan.

Dengan harapan terlaksannya Forum ini dapat membangun sinergisitas antara program pemerintah untuk masyarakat dan begitu pula program perusahaan untuk masyarakat, guna mencapai profitabilitas dan sustaintabilitas yang maksimal untuk kepentingan masyarakat di wilayah kabupaten siak.


Wakil Bupati Siak Drs. H. Alfedri, M.Si

membuka Seminar dan Pembentukan Forum

Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Siak Raja Indra Pahlawan Meeting Room Kantor Bupati Siak,

Kamis, 1 maret 2012


Buletin TJSL Kab. Siak Page 2

adir pada kesempatan

tersebut Unsur Muspida Kabupaten

Siak, Anggota DPRD Kabupaten Siak,

Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Drs.H.Amzar,

Bappeda Provinsi Riau, Pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak, Pimpinan atau

Perwakilan dari pihak Perusahaan, BUMD Siak, Lembaga dan

Organisasi terkait.

Dalam sambutannya Alfedri mengatakan melaksanakan proses pembangunan dalam upaya

mencapai tujuan serta mensejahterakan masyarakat dalam

artian luas tentunya tidak bisa hanya dikerjakan oleh pemerintah

saja, melainkan ada peran serta dari masyarakat dan dari dunia usaha. Karena pembangunan tidak cukup

hanya dilakukan oleh pemerintah namun perlu dukungan dari dunia

usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), maka

diperlukan suatu wadah atau forum CSR agar lebih terjaganya komitmen perusahaan untuk bersama-sama

pemerintah membangun daerah.

Upaya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten Siak dalam semua sektor tanpa kecuali dijabarkan dalam program strategis yang

tertuang dalam APBD yang dilaksanakan setiap tahun.

Bagaimana kita mengupayakan pembangunan ini secara

berkelanjutan, tidak terhenti karena mengandalkan sumber daya alam saja. Untuk itu keterlibatan dunia

usaha sangat diharapkan karena tanggungjawab sosial dan

lingkungan. Ruang lingkup dari pelaksanaan program CSR oleh

perusahaan ini bisa di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan,

lingkungan dan kegiatan sosial

lainnya. CSR ini adalah bagian komitmen perusahaan untuk ikut

bersama pemerintah, didalam melaksanaan terhadap

tanggungjawab sosial.

Melalui forum ini, lanjutnya, antara

perusahaan akan dapat berbagi pengalaman dalam pengelolaan CSR, dan meningkatkan kompetisi

pengelolaannya yang mampu memberdayaan masyarakat serta

mensinergikan dengan program pemerintah. Kontribusi CSR

perusahaan di kabupaten Siak, masih sangat rendah. Untuk itu dia berharap melalui seminar dan

pembentukan forum CSR ini nantinya, diharapkan fihak-fihak

terkait kian tumbuh kesadarannya dengan merujuk kepada undang-

undang yang mengatur tentang CSR ini, harapnya.

Sebelumnya Sekretaris Bappeda Kabupaten Siak Wan Muhammad

Yunus, ST,MT dalam laporannya mengatakan Seminar dan

Pembentukan Forum CSR bertujuan untuk mendapatkan masukan dan pengertian yang menyeluruh

tentang CSR, terjadinya hubungan kerjasama dan harmonisasi program

pemerintah kabupaten Siak dengan Perusahaan melalui program CSR

perusahaan dan menyusun program CSR yang tepat sasaran.

Sebagai Pembicara dari Kapolres

Siak, Nara Sumber dari Kemendagri dan dari lembaga The La Tofl School

Jakarta.

Acara dilanjutkan dengan musyawarah pembentukan Forum CSR kabupaten Siak dan Ekspos

program CSR Perusahaan serta diskusi dengan para Camat yang

bertempat di Hotel Yasmin pada hari Jumat 2 Maret 2012.(Hms/Ramli.S)

H



DOKUMENTASI

Registrasi Peserta dari Perusahaan



Pemaparan Narasumber CSR - Tim CSR jakarta, The Latofi School of CSR



Bupati Siak Buka Pertemuan Forum

CSR Dan Workshop CSR Kamis, 14 NOVEMBER 2012

Forum Corporate

Social Responsibily (CSR) Kabupaten Siak

mengadakan pertemuan, Rabu (14/11) di GBC PT

Chevron Minas. Pertemuan ini dibuka

Bupati Siak Drs.H. Syamsuar MSi.

Bupati menyampaikan,

dengan telah dibentuknya Forum

CSR Kabupaten Siak berdasarkan surat

keputusan Bupati Siak nomor 91/HK/KPTS/2012

tanggal 5 Maret 2012, ke depannya

program-program CSR yang akan

dilaksanakan pelaku dunia usaha akan lebih terarah dan tepat sasaran.

‗‘Kita menyadari bahwa pembangunan Kabupaten Siak bukan hanya

menjadi tanggungjawab pemerintah saja, namun perlu keterlibatan dan partisipasi aktif seluruh masyarakat dan dunia usaha,‘‘ ungkap bupati.

Hadir pada acara tersebut, Ketua DPRD Siak Zulfi Mursal, dinas/badan di lingkungan Pemkab Siak dan pimpinan/perwakilan perusahaan.

Diakuinya, peran dunia usaha di Kabupaten Siak telah memberikan

kontribusi pada sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pengembangan wilayah. Namun demikian, peran serta pelaku usaha dalam pembangunan

di Kabupaten Siak masih belum signifikan, masih ada pelaku yang enggan dan merasa tidak punya kepentingan terhadap pembangunan di Siak.

Untuk itu, bupati mengimbau dan mengingatkan kepada para pelaku usaha untuk memahami konsep pembangunan berkelanjutan dengan bijak, serta

mempolakan kerja sama dan sinergisitas bersama Pemkab Siak melalui pengembangan program CSR. Dengan program CSR yang dialokasi oleh

Bupati Siak, Drs. H. Syamsuar, M.Si

saat memberikan sambutan pada

pertemuan Forum CSR Kab.SIak



dunia usaha untuk masyarakat tempatan dapat lebih tepat sasaran.

‗‘Bila kita telaah lebih dalam, CSR dapat dikatakan sebagai tabungan masa

depan bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh bukan sekadar bentuk finansial, melainkan rasa kepercayaan dari

masyarakat sekitar dan stakeholder lainnnya terhadap perusahaan,‘‘ paparnya.

General Manager PGPA PT Chevron Usman Slamet mengatakan sangat menyambut baik terbentuknya Forum CSR di Kabupaten Siak. Program CSR

harus didasarkan kepada keperluan masyarakat, bukan sekadar keinginan.

‗‘Diharapkan program CSR dapat menggagas pemetaan sosial di Kabupaten Siak, sehingga menjadi filter agar CSR yang dijalankan merupakan hasil

ekstraksi dari potret keperluan masyarakat,‘‘ ungkapnya. -Sementara itu Ketua Forum CSR Kabupaten Siak, Yan Prana mengatakan, Forum CSR sudah disahkan oleh Bupati Siak.‘Dengan terbentuknya forum ini perlu

diadakan pertemuan anggota. Dengan tujuan untuk meningkatkan silaturahmi serta membahas program apa yang akan dilakukan oleh

masing-masing perusahaan dalam program CSR-nya,‘‘ tukas Yan.(rnl) –

Dok (dari kiri ke kanan) : Ketua Forum CSR Kab.Siak, Pimpinan PT. Chevron, Bupati Siak, dan Ketua

DPRD Siak. (Minas, 14 November 2012)



DOKUMENTASI



PERTEMUAN FORUM CSR KAB.SIAK

TAHUN 2013 - PT. CHEVRON

Minas, 14 November 2012



Sekretariat CSR Kabupaten Siak Hadiri

Konferensi Nasional CSR 2013 Jakarta. Rabu, 1 Mei 2013

Bertempat di LS Luwansa Hotel, di Jakarta, Rabu 1 mei 2013. Konfrensi

ini diadakan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi mengenai CSR

dan membangun sinergi untuk perbaikan kesejahteran sosial.

Konfrensi ini dihadiri sekitar 140 peserta dari kalangan BUMN, Pemda, perguruan tinggi, serta pengiat CSR

dan pengurus forum CSR daerah dari berbagai wilayah di tanah Air.

Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri

meminta pertanggungjaw-aban sosial perusahaan (CSR) lebih fokus pada penanganan masalah-

masalah sosial khu-susnya yang ada di sekitar pe-rusahaan.

―Kami ingin agar CSR lebih fokus sebab masalah sosial ini sangat

banyak. Misalnya den-gan membuat proyek perconto-han supaya tidak parsial dan se-cara

profesional,‖ kata Mensos usai membuka Konferensi Nasi-onal CSR

bidang kesejahteraansosial di Jakarta, Rabu (1/5).

Mensos mengakui selama ini dunia usaha sudah berbuat cu-kup banyak

melalui CSR mere-ka namun masih secara parsial. Dia mencontohkan

peran du-nia usaha pada penanganan masalah sosial

misalnya seper-ti dalam program Bedah Kam-pung dimana sudah banyak pe-rusahaan yang bersedia

bekerja sama dengan Kementerian

Sosial maupun pemerintah daerah untuk membantu merehabilitasi

sosial rumah tidak layak huni. ―Kalau hanya mengandalkan APBN

saja program akan berja-lan lambat semua. Bayangkan saja

Kementerian Sosial hanya punya anggaran untuk mere-habilitasi 15.000 rumah tapi target kita ada

100.000 rumah yang direhab, selebihnya itu kita harapkan peran

dunia usaha dan masyarakat,‖ ujar Mensos. Untuk itulah pentingnya

ke-mitraan dengan berbagai pihak seperti dunia usaha, organisasi non pemerintah nasional mau-pun

internasional serta ma-syarakat guna menyelesaikan permasalahan

sosial yang ada.

Lebih lanjut Salim men-gatakan lebih cenderung untuk membuat pelayanan satu pintu yang melayani

berbagai perma-salahan sosial termasuk untuk pelayanan pencari

kerja, lansia, anak terlantar dan masalah so-sial lainnya. ―CSR bisa

membuat semacam pelayanan satu pintu yang ter-padu untuk berbagai perma-salahan sosial dan

nanti pen-anganannya secara profesion-al,‖ tambah Salim. Dia

mengatakan Kementerian Sosial siap membantu memep-ersiapkan

sumberdaya manu-sia yaitu pekerja sosial masyara-kat maupun pekerja sosial yang profesional.



Penghargaan pelopor CSR Antara

juga memberitakan PT Indocement Tunggal Prakarsa dan PT Aneka

Tambang Perse-ro Tbk mendapat penghargaan pelopor ―CSR‖

(tanggung jawab sosial perusahaan) dari ―The La TofiSchoolofCSR‖

yang diserah-kan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri. ―Kedua

perusahaan ini mem-pelopori

adanya direktur CSR dan menjadi contoh bagi peru-sahaan lain

dalam CSR,‖ kata Ketua Nasional Forum CSR La Tofi di Jakarta, Rabu.Tanggung jawab sosial pe-

rusahaan atau ―corporate so-cial responsibility‖ (CSR) adalah suatu

konsep bahwa organisa-si atau perusahaan memiliki suatu

tanggung jawab terha-dap konsumen, karyawan, pe-megang saham, komunitas dan lingkungan

dalam segala aspek operasional perusahaan. Selain kedua

perusahaan tersebut terdapat tiga tokoh yang dinilai berperan besar

dalam membentuk ―Forum CSR‖

yai-tu Gubernur Jawa Tengah Bib-it

Waluyo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Wali Kota

Bontang Adi Darma. ―Para tokoh penerima penghargaan ini ber-

peran dalam mendirikan Forum CSR,‖ tambah La Tofi.

Forum CSR merupakan ben-tuk

kemitraan antara dunia usaha dengan kepala daerah,terutama

untuk dorongan pem-berdayaan masyarakat yang tinggal disekitar perusahaan. Menteri Sosial Salim

Segaf Al Jufri mengharapkan, peng-hargaan pelopor CSR

menjadicontoh bagi perusahaan yang

lain untuk terus mengembang-kan program-program CSR, ter-utama untuk penanganan ma-salah-

masalah sosial.―Kita inginkan dunia usaha melalui CSR-nya lebih fokus

pada penanganan masalah-ma-salah sosial disekitarnya,‖ katanya.



Oleh: Maria R. Nindita Radyati, PhD

ntervensi pemerintah

daerah (Pemda)

terhadap pelaksanaan

CSR apakah membantu

atau mempersulit?

Teorinya seharusnya

membantu, karena Pemda

tentu mempunyai

perencanaan

pengembangan daerah

yang tak semuanya dapat

terlaksana akibat

keterbatasan dana. Hal ini

yang memberi peluang

besar kepada sektor

swasta dan BUMN yang

bersedia membantu. Selain itu, secara teoritis,

Pemda seharusnya mampu

meletakkan prioritas untuk

mensinergitaskan program

pengembangan dan

program-program CSR

perusahaan. Tapi,

mengapa masih banyak

kemiskinan di daerah

sehingga mencari sesuap

nasi saja sulit? Mengapa

masih banyak

infrastruktur yang kurang

memadai, sekolah negeri

yang reyot, dan lahan-

lahan tandus yang

terbengkalai? Padahal bila

"teori-teori" di atas

dipenuhi, seharusnya

masalah di atas dapat

dikurangi. Di lain pihak

mengapa banyak BUMN

lebih menyukai melakukan

kegiatan PKBL secara

langsung kepada

komunitas? Berdasarkan berbagai

publikasi, banyak Pemda

menghimbau perusahaan

untuk menyerahkan dana

CSR-nya untuk diimasukkan

dalam APBD. Hal ini sangat

bertentangan dengan

hakekat CSR. Sebab, CSR

adalah kebijakan strategis

perusahaan untuk

meningkatkan reputasi

perusahaan dan

memberiikan kembali (give-

back) kepada masyarakat

dari keuntungan yang

diperoleh perusahaan.

Caranya dengan

membangun infrastruktur

(sekolah, jalan dan

lainnya), menyalurkan

dana kemitraan dengan

bunga rendah, maupun

memberi pendampingan

untuk give-back tersebut. Prioritas dan sasaran

utama CSR adalah untuk

pemangku kepentingan

yang paling legitimate

(legitimate stakeholders).

Para legitimatestakeholders

I


http://www.mmcsrusakti.org/node/524


yang mengetahui dan

berinteraksi langsung

dengan perusahaan

melalui kegiatan CSR akan

merasa lebih dekat dengan

perusahaan dan berterima

kasih. Bentuk rasa terima

kasih bisa dalam bentuk

tidak menggangggu

jalannya operasi

perusahaan, menceritakan

kepada teman-temannya

atas pengalaman

menyenangkan yang

mereka alami, bahkan

menjadi pelanggan setia.

Dengan demikian CSR

harus ada pengembalian

(return) bagi perusahaan.

Jika dana CSR disalurkan

Pemda, maka tidak

tercapai sasaran CSR dan

identitas perusahaan tidak

dikenali oleh masyarakat.

Problema lain jika dana CSR

diberikan untuk APBD:

Siapa yang bisa menjamin

good governance dari

penggunaan dana tersebu?

Apa yang akan diperoleh

perusahaan sebagai return

dari CSR mereka? Para

pegawai dalam perusahaan

yang berusaha sepanjang

tahun untuk menghasilkan

keuntungan, pada

akhirnya harus

menyerahkannya untuk

tujuan yang tidak jelas. Di

sini ada ketidakadilan, jadi

bertentangan dengan sila

kelima dari Pancasila. Jangan pula terjadi Pemda

menggunakan alasan

meminta dana CSR dengan

―senjata‖ pemberian izin.

Jika perusahaan tak

memberikan dana CSR,

maka proses perizinan

dipersulit bahkan izinnya

tak dikeluarkan. Misalkan

IUP (Izin Usaha

Pertambangan) yang

merupakan kartu truf

mematikan bagi

perusahaan tambang. Hal

ini menempatkan

perusahaan pada posisi

"makan buah simalakama".

Jika tak diberi, tak dapat

izin. Jika dana diberikan,

program CSR tak jalan dan

melangggar kode etik good

corporate governance,

sehingga menjadi socially

irresponsible.

Di ranah pengembangan

perekonomian masyarakat

lokal, Pemda hendaknya

tidak mempersulit

pelaksanaan CSR. Miisalnya

dengari memperpanjang

birokrasi dan pada akhirnya

meningkatkan biaya.

Contohnya dengan

memaksa pembentukan tim

pelaksana kegiatan CSR

yang konsekuensinya

adalah honor anggota tim. Sebenarnya Pemda tidak

perlu mengeluarkan ―truf-

truf‖ untuk perusahaan.

Sebab, perusahaan pada

umumnya sangat paham

tujuan strategis kegiatan

CSR mereka. Justru

sebaiknya Pemda harus

menciptakan suasana

kondusif untuk memotivasi

perusahaan-perusahaan



ber-CSR. Dengan

memberikan dukungan

penuh, maka dijamin

reputasi dari Pemda dan

dukungan bagi Pemda

tersebut akan meningkat. Jadi, pada akhirnya ada

return yang diperoleh Pemda. Kerja sama perusahaan dan

Pemda boleh dalam bentuk

apa saja, selain penyaluran

dana CSR kepada Pemda.

Misallkan dengan memberikan

data asosiasi UKM,

mempercepat urusan

perizinan usaha bagi UKM

binaan perusahaan dan

sebagainya, sehingga dapat

dicari titik temu antara

program CSR dan program

Pemda.

Bentuk dukungan Pemda

kepada perusahaan-

perusahaan hakikatnya

merupakan social responsibility

dari pemerintah daerah. Di

lain pihak, perusahaan

sebaiknya lebih membuka diri

dan memberi peluang kepada

Pemda untuk membantu

mereka secara positif melalui

dialog. *Direktur CECT/ Direktur Program MM CSR

Universitas Trisakti. Artikel ini telah dimuat

dalam Majalah Mitra, Media PKBL BUMN.

Sinopsis Buku:

Buku ini menganalisis dengan cerdas tentang

CSR (Corporate Social Responsibility) meliputi

arti, manfaat, kategori perusahaan menurut

CSR; beberapa produk hukum yang mengatur

tentang pelaksanaan dan kisah sukses dunia

usaha bidang CSR; dilampiri UU No. 40

Tahun 2007 dan UU No. 25 Tahun 2007

tentang penanaman modal.

Judul Buku : Corporate Social Responsibility (CSR)

Penulis : Dr. Hendrik Budi Untung, SH, CN, MM

Penerbit : Sinar Grafika

Edisi : Soft Cover

Bahasa : Indonesia



embangunan suatu negara

bukan hanya tanggung

jawab pemerintah saja,

setiap insan manusia berperan

untuk mewujudkan kesejahteraan

sosial dan peningkatan kualitas

hidup masyarakat. Dunia usaha

berperan untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi yang sehat

dengan mempertimbangan pula

faktor lingkungan hidup. Kini

dunia usaha tidak lagi hanya

memperhatikan catatan keuangan

perusahaan semata (single bottom

line), melainkan sudah meliputi

aspek keuangan, aspek sosial, dan

aspek lingkungan biasa disebut

triple bottom line. Sinergi dari tiga

elemen ini merupakan kunci dari

konsep pembangunan

berkelanjutan (sustainable

development).

Seiring dengan pesatnya

perkembangan sektor dunia usaha

sebagai akibat liberalisasi

ekonomi, berbagai kalangan

swasta, organisasi masyarakat,

dan dunia pendidikan berupaya

merumuskan dan mempromosikan

tanggung jawab sosial sektor

usaha dalam hubungannya

dengan masyarakat dan

lingkungan.

Namun saat ini – saat perubahan

sedang melanda dunia – kalangan

usaha juga tengah dihimpit oleh

berbagai tekanan, mulai dari

kepentingan untuk meningkatkan

daya saing, tuntutan untuk

menerapkan corporate governance,

hingga masalah

kepentinganstakeholder yang

makin meningkat. Oleh karena itu,

dunia usaha perlu mencari pola-

pola kemitraan (partnership)

dengan seluruh stakeholder agar

dapat berperan dalam

pembangunan, sekaligus

meningkatkan kinerjanya agar

tetap dapat bertahan dan bahkan

berkembang menjadi perusa haan

yang mampu bersaing.

Upaya tersebut secara umum

dapat disebut sebagai corporate

social responsibilityatau corporate

citizenship dan dimaksudkan

untuk mendorong dunia usaha

lebih etis dalam menjalankan

aktivitasnya agar tidak

berpengaruh atau berdampak

buruk pada masyarakat dan

lingkungan hidupnya, sehingga

pada akhirnya dunia usaha akan

dapat bertahan secara

berkelanjutan untuk memperoleh

P



manfaat ekonomi yang menjadi

tujuan dibentuknya dunia usaha.

Konsep tanggung jawab sosial

perusahaan telah mulai dikenal

sejak awal 1970an, yang secara

umum diartikan sebagai kumpulan

kebijakan dan praktek yang

berhubungan dengan stakeholder,

nilai-nilai, pemenuhan ketentuan

hukum, penghargaan masyarakat

dan lingkungan; serta komitmen

dunia usaha untuk berkontribusi

dalam pembangunan secara

berkelanjutan. Corporate Social

Responsibility (CSR) tidak hanya

merupakan kegiatan karikatif

perusahaan dan tidak terbatas

hanya pada pemenuhan aturan

hukum semata.

Implementasi konsep sustainable

development dalam Program CSR

Masih banyak perusahaan tidak

mau menjalankan program-

program CSR karena melihat hal

tersebut hanya sebagai

pengeluaran biaya (cost center).

CSR memang tidak memberikan

hasil secara keuangan dalam

jangka pendek. Namun CSR akan

memberikan hasil baik langsung

maupun tidak langsung pada

keuangan perusahaan di masa

mendatang. Dengan demikian

apabila perusahaan melakukan

program-program CSRdiharapkan

keberlanjutan perusahaan akan

terjamin dengan baik. Oleh karena

itu, program-program CSR lebih

tepat apabila digolongkan sebagai

investasi dan harus menjadi

strategi bisnis dari suatu

perusahaan.

Dengan masuknya program CSR

sebagai bagian dari strategi bisnis,

maka akan dengan mudah bagi

unit-unit usaha yang berada

dalam suatu perusahaan untuk

mengimplementasi kan rencana

kegiatan dari program CSR yang

dirancangnya. Dilihat dari sisi

pertanggung jawaban keuangan

atas setiap investasi yang

dikeluarkan dari programCSR

menjadi lebih jelas dan tegas,

sehingga pada akhirnya

keberlanjutan yang diharapkan

akan dapat terimplementasi

berdasarkan harapan semua

stakeholder.

Mengapa Program CSR harus

Sustainable.

Pada saat ini telah banyak

perusahaan di Indonesia,

khususnya perusahaan besar yang

telah melakukan berbagai bentuk

kegiatan CSR, apakah itu dalam

bentuk community development,

charity, atau kegiatan-kegiatan

philanthropy. Timbul pertanyaan

apakah yang menjadi

perbandingan/perbedaan antara

program community development,

philanthropy, dan CSR dan mana

yang dapat menunjang

berkelanjutan (sustainable)?

Tidak mudah memang untuk

memberikan jawaban yang tegas

terhadap pertanyaan diatas,

namun penulis beranggapan

bahwa ―CSR is the ultimate level

towards sustainability of

development‖. Umumnya kegiatan-

kegiatan community development,

charity maupunphilanthropy yang



saat ini mulai berkembang di

bumi. Indonesia masih merupakan

kegiatan yang bersifat pengabdian

kepada masyarakat ataupun

lingkungan yang berada tidak jauh

dari lokasi tempat dunia usaha

melakukan kegiatannya. Dan

sering kali kegiatannya belum

dikaitkan dengan tiga elemen yang

menjadi kunci dari pembangunan

berkelanjutan tersebut. Namun hal

ini adalah langkah awal positif

yang perlu dikembangkan dan

diperluas hingga benar-benar

dapat dijadikan kegiatan Corporate

Social Responsibility yang benar-

benar sustainable.

Selain itu program CSR baru dapat

menjadi berkelanjutan apabila,

program yang dibuat oleh suatu

perusahaan benar-benar

merupakan komitmen bersama

dari segenap unsur yang ada di

dalam perusahaan itu sendiri.

Tentunya tanpa adanya komitmen

dan dukungan dengan penuh

antusias dari karyawan akan

menjadikan program-program

tersebut bagaikan program

penebusan dosa dari pemegang

saham belaka. Dengan melibatkan

karyawan secara intensif, maka

nilai dari program-program

tersebut akan memberikan arti

tersendiri yang sangat besar bagi

perusahaan.

Melakukan program CSR yang

berkelanjutan akan memberikan

dampak positif dan manfaat yang

lebih besar baik kepada

perusahaan itu sendiri maupun

para stakeholderyang terkait.

Sebagai contoh nyata dari program

CSR yang dapat dilakukan oleh

perusahaan dengan semangat

keberlanjutan antara lain, yaitu:

pengembangan bioenergi, melalui

kegiatan penciptaan Desa Mandiri

Energi yang merupakan cikal

bakal dari pembentukan eco-

village di masa mendatang bagi

Indonesia.

Program CSR yang berkelanjutan

diharapkan akan dapat

membentuk atau menciptakan

kehidupan masyarakat yang lebih

sejahtera dan mandiri. Setiap

kegiatan tersebut akan melibatkan

semangat sinergi dari semua pihak

secara terus menerus membangun

dan menciptakan kesejahteraan

dan pada akhirnya akan tercipta

kemandirian dari masyarakat yang

terlibat dalam program tersebut.

Program CSR tidak selalu

merupakan promosi perusahaan

yang terselubung, bila ada iklan

atau kegiatan PR mengenai

program CSR yang dilakukan satu

perusahaan, itu merupakan

himbauan kepada dunia usaha

secara umum bahwa kegiatan

tersebut merupakan

keharusan/tanggung jawab bagi

setiap pengusaha. Sehingga dapat

memberikan pancingan kepada

pengusaha lain untuk dapat

berbuat hal yang sama bagi

kepentingan masyarakat luas, agar

pembangunan berkelanjutan dapat

terealisasi dengan baik. Karena

untuk menciptakan masyarakat

yang sejahtera dan mandiri semua

dunia usaha harus secara bersama

mendukung kegiatan yang terkait

hal tersebut. Dimana pada



akhirnya dunia usaha pun akan

menikmati keberlanjutan dan

kelangsungan usahanya dengan

baik.

Manfaat dari program CSR bagi

perusahaan di Indonesia

Memang pada saat ini di

Indonesia, praktek CSR belum

menjadi suatu keharusan yang

umum, namun dalam abad

informasi dan teknologi serta

adanya desakan globalisasi, maka

tuntutan terhadap perusahaan

untuk menjalankan CSR akan

semakin besar. Tidak menutup

kemungkinan bahwa CSR menjadi

kewajiban baru standar bisnis

yang harus dipenuhi seperti

layaknya standar ISO. Dan

diperkirakan pada akhir tahun

2008 mendatang akan diluncurkan

ISO 26000 on Social

Responsibility, sehingga tuntutan

dunia usaha menjadi semakin jelas

akan pentingnya program CSR

dijalankan oleh perusahaan

apabila menginginkan

keberlanjutan dari perusahaan

tersebut.

CSR akan menjadi strategi bisnis

yang inheren dalam perusahaan

untuk menjaga atau meningkatkan

daya saing melalui reputasi dan

kesetiaan merek produk (loyalitas)

atau citra perusahaan. Kedua hal

tersebut akan menjadi keunggulan

kompetitif perusahaan yang sulit

untuk ditiru oleh para pesaing. Di

lain pihak, adanya pertumbuhan

keinginan dari konsumen untuk

membeli produk berdasarkan

kriteria-kriteria berbasis nilai-nilai

dan etika akan merubah perilaku

konsumen di masa mendatang.

Implementasi kebijakan CSR

adalah suatu proses yang terus

menerus dan berkelanjutan.

Dengan demikian akan tercipta

satu ekosistem yang

menguntungkan semua pihak (true

win win situation) – konsumen

mendapatkan produk unggul yang

ramah lingkungan, produsen pun

mendapatkan profit yang sesuai

yang pada akhirnya akan

dikembalikan ke tangan

masyarakat secara tidak langsung.

Sekali lagi untuk mencapai

keberhasilan dalam melakukan

program CSR, diperlukannya

komitmen yang kuat, partisipasi

aktif, serta ketulusan dari semua

pihak yang peduli terhadap

program-program CSR. Program

CSR menjadi begitu penting

karena kewajiban manusia untuk

bertanggung jawab atas keutuhan

kondisi-kondisi kehidupan umat

manusia di masa datang.

Perusahaaan perlu bertanggung

jawab bahwa di masa mendatang

tetap ada manusia di muka bumi

ini, sehingga dunia tetap harus

menjadi manusiawi, untuk

menjamin keberlangsungan

kehidupan kini dan di hari esok.

(copyright@timotheus_lesmana)



Kunjungan Menhut ke BPPM Sinar Mas Forestry

Dunia Usaha Harus Jawab

Kebutuhan Rakyat Fenty/Terbit — HARIAN TERBIT

RIAU — Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan

mengunjungi Balai Pelatihan dan

Pengembangan Masyarakat (BPPM) Sinarmas

Forestry di Desa Pinang Sebatang Barat,

Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada Senin

(26/8).

alam kunjungannya, Menhut mengapresiasi

upaya Sinar Mas Grup itu dalam memaksimalkan corporate

social responsibility (tanggungjawab sosial perusahaan) menjadi creating

share value (CSV) atau menciptakan nilai sharing kepada

masyarakat.

Menurutnya, membangun CSV harus diupayakan sehingga operasional perusahaan yang bisa

menjadi bisnis yang berkelanjutan dengan dukungan

masyarakat setempat serta keterlibatan pekerjanya menjadi

model yang mendunia.

―Kita pahami bahwa entitas bisnis adalah menumpuk keuntungan. Tetapi

dalam rangka keberlanjutan, tidak

cukup hanya keuntungan semata,

tetapi juga bagaimana menjawab kebutuhan-

kebutuhan masyarakat,

pelanggan, pekerja dan generasi

mendatang yang terus berkembang kebutuhannya,‖ jelas

menhut.

Saat ini di Sinar Mas Group juga sedang menjalani transformasi

dari CSR ke CSV. Secara prinsip ada perbedaan antara CSR dengan CSV. CSR menekankan

tujuan, sedangkan CSV fokus keuntungan ekonomi dan

masyarakat terhadap bagaimana biaya dilakukan berdasarkan

penciptaan nilai bersama antara perusahaan dan masyarakat setempat.

Selain itu dalam CSR

landasannya adalah response perusahaan terhadap tekanan-

tekanan masyarakat/LSM, sedangkan pada CSV adalah keterpaduan antara perusahaan,

masyarakat dan pekerja untuk meningkatkan kunggulan yang

terpadu antara profit, planet dan people.

D



―Oleh karena itu saya merasa

senang dan bangga terhadap PT Arara Abadi Sinarmas Forestry

yang telah sukses dalam CSR termasuk melalui Balai Pelatihan

dan Pengembangan Masyarakat (BPPM) sebagai balai pelatihan

bagi masyarakat sekitar terkait program community development. Saya berharap bahwa akan terjadi

transformasi CSR ke CSV di Sinar Mas Group dan ini penting. Untuk

menuju pengelolaan hutan lestari berkaitan dengan fungsi produksi,

fungsi ekologis dan fungsi sosial,‖ papar menhut.

Menhut juga menegaskan pengelolaan hutan lestari

berkaitan dengan fungsi produksi, fungsi ekologis dan fungsi sosial.

―Harus ada keterpaduan antara perusahaan, masyarakat dan pekerja untuk meningkatkan

keunggulan yang terpadu antara profit, planet dan people.‖

Menteri Kehutanan

berkesempatan bersilaturahmi dengan karyawan Sinarmas

Forestry dan petani buah di Riau, serta menyempatkan diri

berkeliling area BPPM yang merupakan area percontohan dan

pembibitan buah terbesar di Indonesia.

BPPM merupakan pusat pelatihan masyarakat program Riau

berbuah bagi lebih dari 800 petani buah di Provinsi Riau.

Dengan kawasan pertanian seluas 16,8 hektar, BPPM memiliki kawasan induk buah unggul yang

berjumlah 42 varietas, plasma nutfah nusantara sebanyak 91

jenis tanaman, plasma nutfah Riau sebanyak 26 jenis tanaman

dan tanaman obat sebanyak 102 jenis tanaman yang akan berkontribusi terhadap

kesejahteraan rakyat.

Editor — Fenty Wardhany





Program CSR Perusahaan Dapat

Tanggulangi Kemiskinan "Sambutan Wakil Bupati Siak Pada Pertemuan Forum CSR Kab.Siak Tahun 2013"

ERAWANG - Forum Corporate Social Responsibility (CRS)

Kabupaten Siak mengadakan pertemuan yang dilaksanakan

di Meeting Room Eucalyptus PT Indah Kiat Pulp and paper Perawang

(IKPP), Kamis (13/6). Tujuannya untuk mensinergikan program CSR yang dilaksanakan oleh pemerintah

daerah dan perusahaan agar lebih terarah dan tepat sasaran kepada

masyarakat.

Pertemuan Forum CSR ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Siak Drs. H. Alfedri, M.Si. Hadir pada

acara tersebut, Ketua DPRD Siak Zulfi Mursal, Pimpinan PT IKPP

Hasanuddi The, Dinas/badan, Camat di lingkungan Pemerintah

kabupaten Siak, Pimpinan / perwakilan perusahaan yang ada di Kabupaten Siak.

Wakil Bupati Bupati Siak, Drs. H.

Alfedri, M.Si menyampaikan CSR menjadi proporsi

kerja perusahaan terhadap pencapaian

pembangunan yang

berkelanjutan. Oleh karena itu,

paradigma bisnis lama tersebut harus diubah dengan paragima baru

yakni usaha bisnis adalah untuk meningkatkan kesejahteran yang

berkesinambungan dan berperikemanusiaan.

Dikatakan Alfedri, permasalahan

kemiskinan masih menjadi perhatian yang serius dari Pemerintah Siak

sehingga diperlukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat untuk

keluar dari garis kemiskinan dengan mengharapkan komitmen dari

semua pihak termasuk

dunia swasta.

Pemerintah

daerah telah melakukan

langkah-langkah

strategis melalui program dan

kegiatan dalam menanggulangani masalahan kemiskinan. Melalui Tim

Koordinasi penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten

Siak telah menyusun langkah startegis meliputi mengurangi beban

P

Diakui peran dunia usaha di

Kabupaten Siak telah

memberikan kontribusi pada

sektor ekonomi,pendidikan,

kesehatan dan pengembangan

wilayah.



pengeluaran warga, meningkatkan

kemampuan dan pendapatan warga miskin serta mengembangkan dan

menjamin usaha mikro serta menengah

Diakui peran dunia usaha di

Kabupaten Siak telah memberikan kontribusi pada sektor ekonomi,pendidikan,kesehatan dan

pengembangan wilayah. Namun

demikian, peran serta pelaku usaha

dalam pembangunan di Kabupaten Siak masih belum signifikan karena

masih ada pelaku yang enggan dan merasa tidak punya kepentingan

terhadap pembangunan di Kabupaten Siak.

"Saya mengimbau dan mengingatkan kepada pelaku usaha sesuai dengan

tema hari ini melalui Forum CSR

Ket Foto : Wakil Bupati Siak, Drs H Alfedri MSi membuka Forum CSR se-Kabupaten Siak

di IKPP Kecamatan Tualang.

kita ciptakan program yang efektif

dan efisien dalam mengentasan kemiskinan di Kabupaten Siak,"ungkapnya.

Pimpinan PT IKPP Hasanuddin

sangat menyambut baik terlaksanaan pertemuan forum CSR

se Kabupaten Siak. Dengan adanya forum ini bisa bersinergi, membahas dan bisa terpadu pemerintah dan

dunia usaha.

Sementara itu Ketua Forum CSR Kabupaten Siak, Drs. H. Yan

Pranajaya, M.Si mengatakan forum

ini sudah berapa kali dilaksanakan untuk membahas program apa yang akan dilakukan oleh masing-masing

perusahaan dalam CSR nya.

Dikatakannya, saat ini ada sekitar 54 perusahaan yang tergabung

dalam Forum CSR Kabupaten Siak."Dengan bergabungnya perusahaan, maka bisa membantu

program pemerintah Siak terutama masyarakat yanhg berada disekitar

wilayah operasional. (rep.csr-ikpp)



DOKUMENTASI PERTEMUAN

FORUM CSR KAB.SIAK TAHUN 2013



DOKUMENTASI



Puluhan Petani Kabupaten Siak Ikuti Pelatihan Pertanian Terpadu

ERAWANG, Puluhan petani dan peternak dari berbagai

kecamatan di Kabupaten Siak mengikuti pelatihan sistem

pertanian terpadu angkatan ke- VIII dari tanggal 7-8 November 2013 di PPKM CD PT Indah Kiat

Pulp and Paper.

Pimpinan CSR CD IKPP Ir. Ketut Piter mengatakan pelatihan

kepada petani dan peternak kabupaten Siak sudah rutin dilakukan setiap tahun. Tahun ini

merupakan angkatan ke- VIII.

Menurutnya, banyak petani dan peternak di daerah ini ingin

mengikuti pelatihan. Namun karena keterbatasan tidak bisa diakomodir semua. Pesertanya

harus melalui seleksi yang dilakukan PPL, BPK dan alumni

pelatihan.

‖ Jadi peserta untuk tahun 2013 dan mewakili petani yang ada di Kab.Siak,‖katanya.

Petani dan peternak berasal dari

berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Siak, seperti Tualang,

Sungai Mandau, Dayun, Lubuk Dalam dan Bunga raya. Jumlah

peserta sebanyak 30 orang.

―Diharapkan peserta yang

mengikuti pelatihan nantinya bertambah ilmu dalam

mengembangkan pertanian dan pertenakan yang sedang di geluti

saat ini‖ kata Ir.Ketut Piter.

Kepala Dinas Tanaman Pangan

dan Holtikutura Kabupaten Siak yang di wakili oleh Kepala Bidang

Pengembangan Hortikultura Suwandi, berharap pelatihan

dilaksanakan setiap tahun, sehingga petani bisa meningkatkan ilmu pertanian dan

pertenakannya.

―Untuk itu kami mengajak peserta mengikuti dengan baik, sehingga

nanti bisa meningkatkan pengetahuan tentang usaha pertanian terpadu, dan

menerapkan dilapangan‖ pungkasnya.(ram)

P



Sinar Mas Forestry Terima 3 Penghargaan

Internasional Communitas Award dari Amerika

inar Mas Forestry melalui

salah satu unit pengelolaan hutan tanaman industrinya

di Riau, PT Arara Abadi,

menerima 3 penghargaan internasional Communitas

Awards dalam kategori Corporate Social Responsibility dari

Association of Marketing and Communication Professional (AMCP), Texas, Amerika. Setiap

nominator Communitas Awards dinilai efektifitasnya dalam

menjalankan pengelolaan organisasi sekaligus usahanya

dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat disekitarnya.

CEO Sinar Mas Forestry, Robin Mailoa, Rabu (28/8/`3)

mengungkapkan bahwa setiap unit pengelolaan hutan tanaman

industri Sinar Mas Forestry telah

merancang berbagai program CSR yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

―Sinar Mas Forestry meyakini

bahwa pengelolaan hutan tanaman industri yang lestari

tidak hanya sebatas menjamin keberlangsungan fungsi produksi dan ekologi saja, namun juga

fungsi sosialnya. Oleh sebab itu, kami bertujuan memberikan

kontribusi positif bagi masyarakat di sekitar area konsesi

perusahaan,‖ terangnya.

3 penghargaan tersebut diberikan

pada program CSR adalah menanam benih kemakmuran di

pedesaan Riau, Program

S



pemberdayaan masyarakat untuk

masyarakat adat di Indonesia, dan pembangunan infrastruktur

di Pulau Muda.

―Sejak didirikan pada tahun 2005, Balai Pelatihan & Pengembangan

Masyarakat (BPPM) telah melatih dan mendampingi ratusan petani buah di Provinsi Riau agar lebih

produktif dan mampu bersaing dipasar modern. Setelah

mengikuti pelatihan selama 3 hari, para petani akan kembali ke

desa asalnya masing-masing sambil dibekali dengan bibit buah unggulan sebagai modal bercocok

tanam dan dipantau selama 1 tahun pertama sampai tanaman

tersebut tumbuh dan hidup. Berlokasi di Desa Pinang

Sebatang Barat, Kabupaten Siak, Provinsi Riau,‖ kata Robin.

BPPM sendiri, tambahnya,

menempati area seluas lebih dari 20 Ha yang menjadikan BPPM

kebun percontohan dan pembibitan buah terbesar di

Indonesia dengan lebih dari 5.000 pohon buah yang terdiri dari spesies buah langka, spesies

buah lokal, spesies buah bernilai ekonomi tinggi dan spesies

tanaman obat.

Bukan hanya itu, Sinarmas Forstry juga melakukan program berkelanjutan yang dirancang

untuk membantu salah satu masyarakat adat asli Riau,

masyarakat Sakai, beradaptasi dengan kemajuan zaman, namun

tetap melestarikan budaya setempat. PT Arara Abadi telah merekonstruksi Rumah Adat

Sakai yang berlokasi di Desa Kesumbo Ampai, Kabupaten

Bengkalis, Provinsi Riau.

―Diharapkan rumah adat tersebut

kelak menjadi salah satu ikon

Provinsi Riau. Sejak tahun 2007, PT Arara Abadi juga memberikan

beasiswa pendidikan S1 dan S2 kepada putra putri masyarakat

Sakai,‖ katanya lagi.

Disinggung program Sinarmas Forestry di Pulau Muda dimana lokasi itu tidak jauh dari wilayah

operasionalnya, Robin mengatakan bahwa di Pulau

Muda, sebuah desa di pedalaman provinsi Riau yang memiliki

keterbatasan akses transportasi, listrik dan pendidikan, PT Arara Abadi membuka akses

transportasi, membangun sekolah dan instalasi listrik untuk

kesejahteraan penduduk Pulau Muda.

Sinar Mas Forestry merupakan pemasok bahan baku untuk Asia

Pulp & Paper (APP) yang mengikuti Kebijakan Konservasi

Hutan yang diterapkan APP sejak 1 Februari 2013. Dengan

diimplementasikannya kebijakan tersebut, Sinar Mas Forestry turut menerapkan praktek terbaik

dalam Manajemen Pengelolaan Hutan Lestari dan Nihil

Deforestasi.



Corporate Social Responsibility

ahun 2015 Pokja Karmelasi

Jadi Sentra Pembibitan Karet di Siak

Setelah berhasil menggerakkan masyarakat untuk mengembangkan program

pertanian karet secara modern, Kelompok Kerja Kolaboratif

(pokja) Karet Melayu Siak (Karmelasi) berinisiatif

menjadikan Kecamatan Sungai Apit sebagai sentra pembibitan karet di Siak pada tahun 2015

mendatang.

Inisiatif tersebut mencuat dalam rapat koordinasi (rakor) pokja

binaan Tim CSR EMP Malacca Strait SA (EMP MSSA) di Selat Panjang, Sabtu hingga Minggu 30

Juni 2013. Rapat tersebut membahas bagaimana upaya dan

tahapan dalam mencapai tujuan pembentukan sentra bibit. Semua

proses membangun kesepakatan dilakukan secara partisipatif melibatkan seluruh partisipan

yang mewakili para stakeholder kunci di wilayah dampingan.

Selain pengurus dan anggota

Pokja Karmelasi, hadir dalam rakor Pokja Karmelasi sejumlah

jajaran manajemen dari EMP MSSA. Yakni Landmatters & CSR

Dept. Manager Dahrul Hidayat, Comrel & CSR Supt. Manshur Dwibekti, CSR Officer Ade

Abdurachman, dan Comrel Officer Arip Hidayatuloh.

Dahrul Hidayat, mengatakan

inisiatif ini merupakan sinyal positif dari gerakan pengembangan pertanian karet

modern yang selama ini dilakukan oleh Pokja Karmelasi.

Setelah sebelumnya berhasil melaksanakan program pelatihan

okulasi karet, program magang dan studi banding karet, Pokja Karmelasi kini semakin

meneguhkan posisinya di masyarakat sebagai agen

perubahan.

"Inisiatif ini perlu kita apresiasi bersama. Pertanian karet di Siak membutuhkan target dan

keberlanjutan agar program tersebut memberi dampak positif

bagi masyarakat yang lebih luas, khususnya di Kabupaten Siak,"

tutur Dahrul.

Pokja Karmelasi yang telah

terbentuk sejak tahun 2007 merupakan inisiator pelaksanaan

ekonomi lokal. Pokja binaan CSR EMP MSSA ini perlu diperkuat

agar lebih tangguh dalam menjalankan fungsi kelembagaan, fungsi fasilitasi bisnis dan fungsi

pengembangan jaringan ke pemerintah dan pelaku penting

lain.

Peran besar pokja sebagai lembaga kolaboratif yang

T



melibatkan masyarakat,

perusahaan dan pemerintah daerah adalah peran yang sangat

strategis dalam upaya mempercepat pembangunan

daerah, khususnya di Kecamatan Sungai Apit. Oleh karena itu perlu

dilakukan penguatan pokja dalam perencanaan dan implementasi program guna mendorong peran

pokja sebagai fasilitator kegiatan usaha berbasis masyarakat.

Selain pengembangan pertanian

karet, telah banyak program kerja Pokja Karmelasi dalam upaya meningkatkan kemampuan

masyarakat. Di antaranya

program penguatan usaha melalui

lembaga keuangan mikro, program pembuatan demplot dan

pendampingan.

"Melalui rapat ini, semua program tersebut perlu dievaluasi bersama

guna perbaikan dan lebih mempercepat program ke depan, serta melihat potensi lain yang

memungkinkan bisa dikembangkan di Sungai Apit

secara bertahap," pungkasnya. (ITA/ADE/SI)

Catatan: Newsletter Untuk Negeri adalah medium

internal Kelompok Bakrie yang diterbitkan oleh

Badan Pengelola Gerakan Bakrie Untuk Negeri.



eberapa tahun belakangan, di negara kita ini seperti sedang keranjingan CSR, yaitu singkatan dari Corporate Social Responsibility. CSR awalnya berangkat dari konsep usaha

pengelolaan stakeholder oleh si perusahaan yang menjadi bagian pula dalam GCG (Good Corporate Governance) mereka. Awalnya pula bahwa

CSR dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lingkungan sekitar agar kembali berdampak positif terhadap sustainability

perusahaan. Namun kesini-kesini bisa jadi yang namanya CSR dilatarbelakangi oleh berbagai tujuan yang berbeda. Apabila kita perhatikan berbagai kegiatan CSR perusahaan-perusahaan sekarang ini

dibedakan menjadi 3 tujuan yang berbeda, seperti dijelaskan secara singkat berikut :

CSR untuk Murni Sosial

Ada perusahaan yang memprogramkan kegiatan CSR

mereka dengan tujuan murni sosial, dalam hal ini

―menyumbang‖ mereka yang kekurangan. Kegiatan CSR

dengan tujuan ini biasanya cukup tersembunyi, karena pada dasarnya tujuannya saja sudah

sosial buat apa digembar-gemborkan. Proyek atau

kelompok yang dibantu pun cenderung tidak selalu ada

hubungannya dengan perusahaan, seperti ke panti-

panti atau daerah-daerah bencana. CSR dalam koridor tujuan ini murni sebagai kegiatan

sosial perusahaan untuk membantu sesama.

CSR untuk Internal

Ada juga kegiatan CSR yang ditujukan untuk membangun

rasa solidaritas di dalam internal perusahaan. Suatu organisasi

memang membutuhkan media/kegiatan bersama agar

rasa kebersamaan dan rasa saling

memiliki tumbuh lebih dalam.

Berbagai perusahaan ada yang menggunakan aktivitas sosial sebagai kegiatan bersama yang

dilakukan oleh para anggota organisasi. Dalam hal ini seperti

kunjungan bersama ke panti atau daerah bencana. CSR dalam

koridor tujuan ini mementingkan dampak yang dirasakan oleh pelaku, dalam hal ini para

karyawan yang ikut terjun langsung membantu sesama atas

nama perusahaan. Melalui kegiatan ini para karyawanpun

dapat melihat niat baik dan solidaritas perusahaan kepada

sesama, dan tentu meningkatkan cinta akan perusahaan tempat mereka bekerja.

CSR untuk Building A Good

Brand Image

Yang tidak kalah banyaknya adalah CSR dengan tujuan untuk meningkatkan citra positif merk

di mata masyarakat. Contohnya saja apabila kita melihat berbagai

liputan bencana alam, tiba-tiba di tendanya ada nama brand

tertentu terpampang besar, karena tendanya sumbangan dari

B



mereka. Bahkan gw pernah lihat

yang lebih heboh, yaitu truk penggali tanahnya dipasangkan

spanduk besar terpampang logo merk tertentu, karena truk

tersebut sumbangan dari mereka. Hal ini memang sah-sah saja, dan

tetap memberi dampak positif terhadap orang-orang yang dibantu. Pada koridor tujuan ini,

perusahaan mengorientasikan pada publisitas yang mereka

dapatkan pada saat melakukan kegiatan CSR. Dalam hal ini tidak

selalu berupa bantuan bencana, yang sering kita lihat misalnya adalah bantuan dana pendidikan

atau kesehatan untuk kelompok masyarakat tertentu. Pada

umumnya CSR dengan tujuan pembangunan citra merk ini

mengandalkan publisitas media yang besar, sehingga berita kegiatan ini diharapkan menyebar

semakin luas di masyarakat.

CSR untuk Promosi

Nah kalo yang ini juga ga jarang terjadi lho! Bahkan akhir-akhir ini pun kian menjamur. Tentu sering

Anda mengamati, apabila Anda membeli produk kami, itu berarti

Anda telah menyumbang sekian rupiah untuk anak jalanan atau

fakir miskin. Nah itu dia CSR untuk promosi. Pada dasarnya sih menurut gw ini udah agak diluar

batas.. dalam hal ini seperti mengkomersilkan niat orang

untuk membantu. Ya tapi sekali lagi ini sah-sah saja. Pada intinya

kemurnian unsur sosial dari suatu kegiatan CSR didasari pada niatannya. Kalau memang niat

awalnya untuk mendongkrak penjualan maka itu bukan CSR,

bisa jadi CSeMR corporate social.. eh! Marketing Responsibility! Dan

sosialnya dijadikan ―alat‖ atau hanya sebagai atribut konsep

promosi semata. Yah selama

konsumen juga masih mau berperan serta dan kegiatan sosial

yang dijanjikan disalurkan dengan benar, why not? Karena

tetap bisa membantu orang yang membutuhkan.

CSR untuk Sustainability Perusahaan Jangka Panjang

Nah menurut gw, yang paling

ideal adalah tujuan yang ini.. yaitu untuk sustainability

perusahaan jangka panjang. Apa maksudnya? Konsep bisnis sekarang itu sudah berubah, jadi

pastikan mindset Anda juga sudah berubah. Kalau dulu

orientasi bisnis pada profit jangka pendek, selama dapet chuan gede

sekarang, lakukan! Tapi besok-besok masyarakatnya jatuh miskin ga bisa beli produk kita

lagi. Nah konsep bisnis sekarang yang sudah dijalankan para

pebisnis global seperti Unilever dan HP bahwa perusahaan harus

memandang bisnis dengan jangka panjang. Bahwa kewajiban perusahaan untuk memastikan

masyarakat terutama konsumen mereka juga berkembang

bersama. Mengapa? Karena apabila mereka musnah maka

perusahaanpun akan musnah. Kegiatan CSR menjadi salah satu media untuk menjaga

sustainability masyarakat itu sendiri. Seperti pada case study

yang saya presentasikan dalam sebuah theatrical di Case Study

Competition MM Unpar beberapa bulan lalu mengenai CSR Indosat dengan basis tujuan utama

sustainability society tersebut. Dalam strategi CSR-nya Indosat

memiliki berbagai rangkaian garapan isu, antara lain

IndonesiaBelajar, IndonesiaSehat, IndonesiaHijau, IndosatPeduli dan



Berbagi bersama Indosat.

Berbagai kegiatan riil yang Indosat lakukan melalui berbagai

program tersebut dengan tujuan untuk menjaga agar masyarakat

Indonesia selalu bertumbuh, karena apabila masyarakat

Indonesia terutama pada area garapan produk mereka sustain, memiliki kemampuan ekonomi

yang signifikan maka sustainability produk dan

company Indosatpun akan terjamin. Setiap tahunnya Indosat

mengangkat tema sebagai tema tahunan kegiatan CSR mereka, seperti tema ‗Indosat Cinta

Indonesia‘ di tahun 2008 dan ‗Satukan Cinta Negeri‘ di tahun

2010 ini. Ada baiknya strategi CSR yang Anda lakukan

terintegrasi dengan Business Plan perusahaan secara jangka panjang. Hal ini memberi manfaat

agar dana yang Anda keluarkan pun memiliki manfaat yang

selaras dengan strategi bisnis

secara keseluruhan.

Banyak praktisi maupun

akademisi yang kian berargumen mengenai tujuan dan penerapan

CSR yang kian dinilai melenceng. Tapi apapun bentuk kegiatannya,

apapun caranya, CSR hanya bisa dinilai sebagai tujuan sosial dilihat dari niat awalnya. Apabila

niat awalnya sosial, tetapi diliput berbagai media ya tidak masalah.

Dan selama perusahaan memiliki kepedulian untuk berbagi,

alangkah perlunya kita bersyukur, dan jangan lupa suatu peribahasa, bahwa semakin

banyak kita memberi semakin banyak kita menerima! Jadi

jangan pernah takut untuk

bermanfaat dan memberi Anda inspirasi dalam mengembangkan kegiatan CSR menjadi bagian dari

strategi bisnis jangka panjang Anda!



Cermati Batasan PKBL dan TJSL Oleh: Maria R. Nindita Radyati, PhD

stilah Program PKBL

(Kemitraan dan Bina Lingkungan), TJSL (Tanggung

Jawab Sosial dan

Lingkungan), dan CSR memiliki perbedaan mendasar.

Penulisan

artikel kali ini didorong pengalaman

saya ikut berbagai

diskusi di negara tercinta

ini. Dalam banyak diskusi

para pembicara mengartikan istilah CSR,

PKBL, TJSL berdasarkan

persepsi mereka sendiri dengan referensi

sangat minim. Akibatnya, pemahaman istilah tersebut mengarah pada arti yang salah.

Banyak artikel jurnal penelitian

membahas alasan perusahaan perlu ber-CSR, salah satunya

stewardship principle. Prinsip ini mengatakan bahwa bisnis yang benar bila perusahaan mendapat

izin dan kepercayaan dari pemerintah maupun masyarakat

sehingga dapat mengelola dan menambah nilai pada sumber

daya hingga dapat menjadi produk/jasa yang dapat dijual.

Pemberian izin berarti perusahaan mendapat

kepercayaan pemerintah maupun

masyarakat/komunitas untuk menggunakan sumber daya alam, yang notabene tidak dibuat

perusahaan, misalnya air, tanah, dan udara. Semua itu diciptakan

Tuhan, dan sebelum perusahaan berada di situ,

semua sumber daya ini dimiliki

leluhur

komunitas setempat.

Prinsip

―Stewardship‖

Dalam banyak kasus, sebelum

perusahaan

beroperasi di tempat ini,

komunitas setempat tinggal ―mengambil‖

makanan dan minuman mereka di hutan. Setelah perusahaan hadir, komunitas biasanya jadi

kehilangan sumber makanan dan minuman tersebut. Nah, dengan

adanya

kepercayaan yang diberikan

masyarakat dalam bentuk social license to operate atau izin-izin lainnya untuk ―memiliki‖ sumber

daya setempat, berarti perusahaan punya kewajiban

menjaga (steward) kelestarian sumber daya yang telah

dipercayakan tersebut.

Jadi, stewardship principle

menurut saya secara filosofis paling mudah dan rasional

I



digunakan sebagai alasan

perusahaan harus melakukan CSR. Sementara itu, alasan

duniawinya adalah ISO26000, yakni pedoman tanggung jawab

sosial untuk seluruh jenis organisasi, baik swasta,

pemerintah, maupun organisasi sektor tiga (OST), misalnya yayasan, koperasi, perkumpulan,

serikat pekerja, dan universitas.

ISO 26000 disusun lebih dari 90 negara, termasuk Indonesia.

Artinya, negara-negara tersebut termasuk kita, menyepakati beberapa hal penting berkaitan

dengan tanggung jawab sosial. Perusahaan atau organisasi

merupakan bagian dunia bisnis dan aktivitas global sehingga kita

adalah warga negara dunia (global citizen). Sebagai warga dunia, kita diharapkan menggunakan

ISO26000 sebagai pedoman bertanggung jawab sosial.

Kewajiban Fundamental

Pedoman setebal 120 halaman ini merumuskan tujuh isu utama

tanggung jawab sosial. Namun, yang terpenting adalah

penjelasannya (hal 11), yang mencakup ruang lingkup

tanggung jawab sosial. Di situ dijelaskan bahwa tujuan pembuatannya adalah membantu

organisasi berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan

mendorong mereka bertindak melampaui kepatuhan hukum.

ISO26000 mengakui kepatuhan pada hukum adalah kewajiban fundamental semua organisasi

dan merupakan bagian utama tanggung jawab sosial.

Maka, kepatuhan pada hukum

merupakan bagian mendasar

tanggung jawab sosial dan

merupakan bagian dari praktik CSR. Dengan kata lain, CSR lebih

luas artinya dari sekadar kepatuhan pada hukum. CSR

bukan ―bagi-bagi uang‖; CSR bukan hanya bersumber dari

laba; CSR bisa menggunakan

dana operasional; CSR bukan sekadar donasi; CSR tidak lebih

sempit dari PKBL ataupun TJSL, sebaliknya PKBL dan TJSL adalah

bagian dari CSR.

PKBL diatur dalam Peraturan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No 5/2007,

sedangkan TJSL bersumber dari Undang-Undang Perseroan

Terbatas (PT) No 40/2007 Pasal 74 dan PP No 47/2012 tentang TJSL bagi PT. Pasal 74

menjelaskan bahwa seluruh perseroan yang menjalankan

kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan

sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL. Jadi, kalau BUMN melaksanakan PKBL,

berarti sudah menjalankan sebagian CSRnya, demikian juga

jika perusahaan swasta sudah melakukan TJSL, berarti sudah

ber-CSR.

CSR Lebih Luas

Akan tetapi, sangat penting

diingat bahwa CSR lebih luas dari PKBL dan TJSL. Contohnya,

program PKBL fokus untuk pemangku kepentingan di luar perusahaan, sementara CSR

harus dilaksanakan untuk pemangku kepentingan internal

maupun eksternal perusahaan.

Berdasarkan kompleksitasnya



saya merumuskan CSR di

Indonesia terdiri dari empat tingkatan, yakni level-1

(kepatuhan pada hukum), level-2 (filantrofi ); level-3 (community

development); level-4 (internalising externalities); dan

level-5 (CSR holistik). Penelitian kami dari Center for Entrepreneurship, Change, and

Third Sector (CECT) mendapati bahwa perusahaanperusahaan di

Indonesia umumnya sudah mematuhi hukum dan peraturan

yang ada, jadi telah melaksanakan

level-1.

Bila perusahaan

menyumbangkan sebagian kecil keuntungannya kepada

masyarakat dalam bentuk donasi, modal usaha, beasiswa, pembangunan tempat ibadah,

fasilitas sosial, dan fasilitas umum, serta bentuk filantrofi

lainnya, berarti telah masuk level-2. Sementara itu, level-3 adalah

praktik CSR yang lebih sulit, yakni pengembangan masyarakat, di mana perusahaan memberikan

binaan dan pendampingan agar masyarakat mampu menciptakan

lapangan pekerjaan sendiri.

Level-4 membutuhkan dana lebih

besar dan komitmen lebih tinggi, yakni menginternalisasi dampak

negatif yang dihasilkan dari keputusan maupun operasi

perusahaan. Misalnya, perusahaan rokok membangun rumah sakit kanker paru-paru

dan menyediakannya gratis untuk masyarakat. Perusahaan

mengolah kembali sampah produknya, misal

bungkus/kemasan dan menjadikannya bahan baku, jadi bukan hanya mengubah bentuk

sampah bungkus menjadi tas.

Perusahaan menjalankan level-5 bila menjadikan CSR sebagai

citizen social responsibility. Artinya, CSR menjadi budaya (tata nilai dan norma)

perusahaan, yang dipraktikkan seluruh insan perusahaan.

Penjelasan tentang ini akan diulas dalam artikel mendatang.

*Penulis adalah Direktur Program Magister Management-Corporate Social Responsibility (MM-CSR) Universitas Trisakti.



Antara PKBL dan CSR Oleh: Maria R. Nindita Radyati, PhD

pakah PKBL sama dengan

CSR? Jawabannya adalah PKBL merupakan bagian

dari CSR, tetapi CSR bukan hanya terhenti sampai

pelaksanaan PKBL. Salah satu karakteristik utama CSR adalah melampaui kepatuhan terhadap

hukum (beyond compliance).

Ada beberapa tingkatan CSR yang saya rumuskan berdasarkan

ruang lingkup dan kompleksitasnya. CSR yang mendasar, yakni level paling

rendah (level 1) adalah kepatuhan kepada semua aturan

yang ada (compliance to laws and regulation), baik UU, peraturan

pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya yang berkaitan

dengan sektor usaha perusahaan tersebut

Level 2 adalah CSR dalam bentuk filantrofi. Filantrofi adalah

keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan sesama,terutama

melalui pemberian sumbangan dalam bentuk uang untuk mencapai tujuan-tujuan yang

baik (Soanes, 2009). Contoh filantrofi adalah pemberian

donasi, beasiswa, pembangunan sekolah, tempat ibadah,

pemberian bantuan setelah adanya bencana alam, dan lainnya.

Level 3 adalah kegiatan

community development (pengembangan komunitas).

Banyak sekali definisi comdev, di antaranya adalah proses mengajak masyarakat aktif

bersama menemukan solusi

unruk meningkatkan kondisi

ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya (Frank dan Smith 1999).

Bentuk kegiatannya, antara lain pembinaan pada masyarakat di

suatu daerah tertentu.

Level 4, perusahaan menanggung

biaya atas dampak negatif yang timbul dari bisnisnya pada aspek

ekonomi, sosial, dan lingkunngan. Contoh dalam aspek lingkungan

dengan melakukan pengolahan limbah melalui manajemen limbah.

Level 5 adalah suatu sistem yang

terintegrasi dalam perencanaan bisnis perusahaan. Ruang lingkup

CSR mulai dari penggunaan bahan baku sampai mendaur

ulang limbah. Di level ini, perusahaan harus memilih bahan baku yang ramah lingkungan dan

aman bagi kesehatan manusia. Para pemasok juga di harus

diajarkan cara menjalankan bisnis yang bertanggung jawab

sosial. Proses produksi juga dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab sosial,

misalnya pabrik yang bersih dengan pencahayaan yang baik

dan hemat energi. Kemasan produk juga harus menggunakan

bahan yang dapar didaur ulang.

Program pemasaran perusahaan

juga yang bertanggung jawab sosial, misalkan tidak

mendiskriminasi etnis maupun jender tertentu dan tidak

mengeksploitasi anak-anak.

Jadi program PKBL mempunyai

fokus pada community

A



development, sedang CSR lebih

luas cakupannya. Artinya, PKBL merupakan bagian dari CSR.

PKBL adalah bagian dari compliance to laws and

regulations, sedang CSR adalah beyond compliance.

Dalam konteks Indonesia, dalam upaya mengintegrasikan PKBL

dalam CSR yang level 5, PKBL dapat diarahkan untuk

membantu masyarakat mempersiapkan dampak dari

perubahan iklim dan meningkatkan kepemilikan lokal (local community ownership).

Misalnya menjalin kerja sama dengan para pemangku

kepentingan untuk membina masyarakat agar tak tergantung

produk impor ataupun sumber daya alam tertentu.

Juga bisa dilakukan peningkatan kepemilikan lokal dengan cara

mengembangkan wirausaha sosial. Contohnya seperti apa

yang dilakukan oleh Silverius Oscar Unggul dengan mengajarkan para petani di

Konawe Selatan umuk melakukan sustainable community logging

sehingga mendapat sertifikasi FSC dan dapat diekspor melalui

kopetasi. Dengan memperoleh Forest Stewardship Council (FSC)

harga kayu meningkat sepuluh

kali lipat dan daerah tersebut menjadi bersih dari pembalak liar

dan masyarakat sejahtera. Selain itu, Sillverius juga

mengembangkan tanaman kumis kucing dengan

cara sustainable dengan

mengajak komunitas, sehingga tanaman tersebut memperoleh

sertifikasi dan hasilnya diekspor ke Perancis.

Dengan demikian, CSR membutuhkan inovasi, ketekunan

dan kerja keras. CSR merupakan investasi jangka panjang yang

pada akhirnya pasti memberikan keuntungan bagi perusahaan.

CSR tidak dapat dilakukan oleh pihak lain, selain perusahaan yang bersangkutan. Agar CSR

dapat memberikan dampak berkelanjutan, maka cara efektif

adalah melalui penciptaan wirausaha sosial, sehingga

masyarakat yang akan melanjutkan program CSR perusahaan .

*Direktur CECT/ Direktur Program MM CSR

Universitas Trisakti

Artikel ini telah dimuat dalam Majalah Mitra, Media PKBL BUMN. No. 35 Tahun IV Juni

2010



PERDA TJSL

SIAK DI SAHKAN

IAK-Realisasi dan pelaksanaan program bina

lingkungan, serta alokasi kewajiban sosial perusahaan

(Corporate Social Responsibility/CSR) di Kabupaten Siak kini memiliki alur yang jelas.

Pasalnya, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan untuk

wilayah Kabupaten Siak tersebut telah disahkan.

Pembahasan Ranperda ini akhirnya mendapat persetujuan

penuh dari 25 anggota DPRD Kabupaten Siak melalui Rapat

Paripurna yang berlangsung cukup cepat. Usulan yang muncul sejak Rapat Paripurna Dewan

pada tanggal 25 Januari 2012 silam ini pun mendapat

tanggapan positif oleh Bupati Siak, Syamsuar.

―TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan)

merupakan ketentuan yang secara langsung mempunyai

akibat terhadap kesehatan dan keselamatan,‖ ungkap Syamsuar.

Menurut Bupati, kepatuhan moral dan semangat untuk

bekerjasama antara perusahaan, daerah dan masyarakat akan

menghasilkan banyak keuntungan. ―Semakin besar

ketentuan hukum mengandung isi moralitas, maka semakin besar tanggung jawab sosial untuk

bekerjasama mewujudkannya,‖ lanjut Syamsuar mendukung

rancangan aturan ini.

Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD

Kabupaten Siak Suhartono menjelaskan, Perda tentang TJSL

secara umum memuat aturan-aturan yang telah disesuaikan

dengan berbagai ketentuan perundang-undangan, terutama Peraturan Pemerinta Nomot 7

Tahun 2012 yang mengatur permasalahan yang sama. Dengan

disahkannya Ranperda tersebut, diharapkan perusahaan-

perusahaan berstatus PT (Perseroan Terbatas) yang ada di Kabupaten Siak mampu

menerapkan program-program sosial sesuai acuan tersebut.

―Selain menciptakan kepastian

dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya,

peraturan ini juga diharapkan dapat melindungi perusahaan

dari berbagai bentuk pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak

S



tak berwenang,‖ imbuhnya.

Setelah mengesahkan Perda TJSL,

dalam sidang ini Pemkab Siak juga mengajukan enam

rancangan peraturan lainnnya yang akan dibahas Pansus

beberapa waktu mendatang,

sekaligus Ranperda Inisiatif menyangkut Badan Amil Zakat

dan Pendidikan Diniyah Takmaliyah Awaliyah yang

sebelumnya banyak diperbincangkan.(dea/rrc)

erusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-

kewajiban ekonomis dan legal (artinya kepada pemegang saham atau shareholder) tapi juga

kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang

berkepentingan (stakeholders) yang jangkauannya melebihi

kewajiban-kewajiban di atas.

Pemikiran yang mendasari CSR

(corporate social responsibility) yang sering dianggap inti dari

Etika Bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya

mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal (artinya kepada pemegang saham atau

shareholder) tapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak

lain yang berkepentingan (stakeholders) yang jangkauannya

melebihi kewajiban-kewajiban di atas. Beberapa hal yang termasuk dalam CSR ini antara lain adalah

tatalaksana perusahaan (corporate governance) yang

sekarang sedang marak di Indonesia, kesadaran perusahaan

akan lingkungan, kondisi tempat kerja dan standar bagi karyawan, hubungan perusahan-

masyarakat, investasi sosial perusahaan (corporate

philantrophy).

Ada berbagai penafsiran tentang

CSR dalam kaitan aktivitas atau perilaku suatu perusahaan,

namun yang paling banyak diterima saat ini adalah pendapat bahwa yang disebut CSR adalah

yang sifatnya melebihi (beyond) laba, melebihi hal-hal yang

diharuskan peraturan dan melebihi sekedar public relations.

Survei : 60% Opini Masyarakat terhadap Perusahaan

Dipengaruhi CSR

Hasil Survey ―The Millenium Poll on CSR‖ (1999) yang dilakukan

oleh Environics International (Toronto), Conference Board (New York) dan Prince of Wales

Business Leader Forum (London) diantara 25.000 responden di 23

negara menunjukkan bahwa dalam membentuk opini tentang

perusahaan, 60% mengatakan bahwa etika bisnis, praktek terhadap karyawan, dampak

terhadap lingkungan, tanggungjawab sosial perusahaan

(CSR) akan paling berperan, sedangkan bagi 40% citra

perusahaan & brand image yang akan paling mempengaruhi kesan mereka. Hanya 1/3 yang

mendasari opininya atas faktor-faktor bisnis fundamental seperti

faktor finansial, ukuran perusahaan,strategi perusahaan,

atau manajemen.

P Etika Dan Bisnis CSR



Lebih lanjut, sikap konsumen terhadap perusahaan yang dinilai

tidak melakukan CSR adalah ingin

―menghukum‖ (40%) dan 50%

tidak akan membeli produk dari

perusahaan yang

bersangkutan dan/atau

bicara kepada orang lain tentang

kekurangan perusahaan

tersebut.

Stakeholder Concept

Dalam kaitan ini, sejak didirikan

hampir 34 tahun yang lalu PPM telah secara sadar menganut stakeholder concept dan bertekad

untuk selalu berperilaku etis. Sampai sekarang PPM

mempertahankan keyakinannya akan konsep tersebut dalam

perilakunya. Misalnya, bagi PPM praktik KKN selalu merupakan hal yang diharamkan, apapun

konsekwensinya. Etika Bisnis sudah sejak 1967 merupakan

mata ajaran wajib bagi peserta program bergelar jangka panjang,

walaupun sempat dianggap tidak realistis oleh masyarakat bisnis. Nilai-nilai luhur yang ditanamkan

tersebut diduga menyebabkan bahwa `tingkat ngemplang` atau

`default rate` pelunasan besasiswa pinjaman diantara

peserta program `Wijawiyata Manajemen` tidak sampai 1%.

Etika Bisnis sudah sejak 1967 merupakan mata ajaran wajib

bagi peserta program bergelar

jangka panjang di PPM, walaupun sempat dianggap tidak realistis

oleh masyarakat bisnis.

Beberapa contoh tanggung jawab

sosial PPM adalah berbagai proyek pembinaan pengusaha kecil, yang telah dilakukan sejak

tahun 1982 (jauh sebelum ada `demam membina pengusaha

kecil` karena kebijakan Pemerintah), baik secara

langsung, maupun dengan melatih konsultan-konsultan bagi pengusaha kecil agar dapat

mendorong percepatan (multiplier effect) dalam pembinaan

pengusaha kecil tersebut. Bekerjasama dengan Bank

Indonesia, PPM juga menyebar-luaskan kiat-kiat bagi mereka melalui Televisi Pendidikan

Indonesia (TPI) dan Indosiar. Dan saat ini, bekerjasama dengan

Unilever Indonesia, PPM juga sedang terlibat dalam ―Program

Penciptaan Wirausaha Kecil dan Menengah Baru‖ bagi pengusaha kecil.

Akhir-akhir ini PPM juga terlibat

dalam berbagai proyek yang berkaitan dengan corporate



governance); salah satu staf PPM

duduk dalam Executive Board IICG (Indonesian Institute for

Corporate Governance) yang didirikan para pelaku bisnis dan

MTI (Masyarakat Transaparansi Indonesia). Juga PPM merupakan

salah satu lembaga yang mendirikan IICD (Indonesian Institute for Corporate

Directorship), dan perwakilan PPM duduk dalam Badan

Pengawas maupun Executive Board . PPM juga telah mengambil

prakarsa mendirikan `Dewan Bisnis bagi Martabat Manusia` /Business Council for Human

Dignity yang pernah diliput dalam Jejaring yang lalu.

Khusus tentang CSR, PPM terlibat

dalam suatu proyek dari ADSGM (Association of Deans of Southeast Asian Graduate Schools of

Management) dimana STM-PPM adalah salah satu pendiri. Proyek

CSR ini didasari suatu observasi bahwa peusahaan-perusahaan di

Asia tampaknya kurang peduli terhadap CSR (dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan

di Barat) sehingga diputuskan untuk menaikkan `awareness`

dan kepedulian perusahaan-perusahaan di Asia tersebut

dengan menulis kasus-kasus

tentang CSR di Asia. Proyek ini diikuti wakil-wakil dari sekolah2

bisnis terkemuka di Filipina, Thailand, Malaysia, Singapore,

RRC, Vietnam, India dan Indonesia, dan didukung

pendanaan dari Aspen Institute, CIDA dan Japan Foundation. Diharapkan dapat dihasilkan

sekitar duapuluh kasus tentang CSR yang akan dibukukan tahun

ini untuk disebar luaskan dan dipakai sebagai bahan pelajaran

di sekolah-sekolah bisnis di Asia, Amerika dan Canada. Dalam proyek ini PPM sangat terlibat dan

peserta dari PPM telah menulis dua kasus tentang Inti Indorayon

Utama dan satu kasus tentang Aqua.

PPM meyakini, bahwa walaupun temuan survai yang disebut

didepan mencerminkan pendapat konsumen di negara maju,

tampaknya kecenderungan kedepan bagi konsumen

Indonesia juga akan searah. Hal ini kiranya perlu dicatat para pelaku bisnis; bahwa di Indonesia

CSR juga akan makin berperan, dan berbisnis dengan melakukan

CSR akan menjadi suatu investasi bagi masa depan perusahaan.



BOB Pertamina Hulu Dan PT BSP Gelar

Pelatihan Guru Dan Serahkan Beasiswa

ebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, melalui

program comporate social responsibility (CSR) Pertamina tahun 1013, BOB PT Bumi Siak

Pusako (BSP)-Pertamina Hulu berikan pelatihan sosialisasi dan

inplementasi kurikulum 2013 kepada guru yang ada diwilayah

operasi perusahaan. Yakni guru di Kabupaten Siak, Pelalawan, Bengkalis dan Kabupaten

Kampar.

"Kenapa kita mengambil sosiali dan inplementasi kurikulun

2013? Karena kita melihat kurikulum ini masih baru dan baru diambil delapan sekolah

sebagai percobaan. Padahal jumlah sekolah ada ribuan," jelas

Manajer Eksternal Affair BOP PT BSP Nazaruddin, Selasa

(29/10/13) di Hotel Grand Zuri usai penutupan acara.

Ia menambahkan, acara yang diadakan selama dua hari tanggal

28-29 Oktober ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan

lebih kepada guru tentang kurikulum baru. Bagaimana supaya kurikulum yang

dicanangkan pemerintah dapat

diterapkan si seluruh sekolah,

khusunya sekolah yang berada di wilayah operasional BSP.

Nazaruddin juga menjelaskan bahwa acara tersebut akan

berkelanjutan. Sedangkan acara kali ini, menurutnya, baru

langkah awal kerjasama dengan Dinas Pendidikan (Disdik)

Provinsi Riau. "Kalau di daerah operasi kita sudah sering. Ini untuk program yang lebih besar,"

tambahnya.

Dengan program pelatihan seperti itu, pihaknya berharap

perusahaan melalui programnya dapat lebih membumi dan langsung mengena kepada

masyarakat. Ia tidak ingin program CSR hanya sebagai

program seremonial tanpa sampai ke pokok tujuan.

Sebelum acara ditutup, PT BSP menyerahkan bantuan beasiswa

kepada 51 siswa tingkat SMP dan SMA sederajat. Dimana siswa

yang mendapatkan beasiswa juga berasal dari sekolah yang berada

di wilayah operasional BSP.

Acara pelatihan sosislisasi dan

inplementasi kurikulum 2013 kepada guru dan beawsiswa

kepada siswa di wilayah operasional BOB PT BSP-

Pertamina Hulu ditutup oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi yang diwakili Pengawas Sekolah

SMA Joyo Usman.***(tam)

S


Documents

BULETIN TJSL / CSR SIAK (EDISI 2013)