2
BUMD ( Badan Usaha Milik Daerah ) I.Pengertian BUMD Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD )adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar / seluruhnya adalah milik pemerintah daerah . Contohnya ialah : Perusahaan Air Minum Daerah ( PDAM ),Perusahaan Daerah Pasar ( PD Pasar ), PT Bank Jateng ,PT Bank DKI , dan lain- lain . II. Ciri - ciri BUMD Ciri - ciri dari BUMD adalah sebagai berikut : 1. Pemerintah memegang hak atas segala kekeayaan dan usaha . 2. Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan . 3. Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan . 4. Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang. 5. Melayani kepentingan umum , selain mencari keuntungan . 6. Sebagai stasbilisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyat . 7. Sebagai sumber pemasukan negara dan daerah . 8. Seluruh atau sebagian besar modalnya milik daerah . 9. Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public . 10. Dapat menghimpundana dari pihak lain ,baik berupa bank maupun nonbank . 11. Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMD ,dan mewakili BUMD di pengadilan . III. Tujuan dari pendirian BUMD BUMD memiliki tujuan yaitu : A. Memberikan sumbangsih pada perkonomian nasional dan penerimaan kas negara dan daerah . B. Mengejar dan mencari keuntuntungan . C. Pemenuha hajat hidup orang banyak . D. Perintis kegiatan - kegiatan usaha .

BUMD

Embed Size (px)

DESCRIPTION

jgkugkg

Citation preview

Page 1: BUMD

BUMD ( Badan Usaha Milik Daerah )

I.Pengertian BUMD

Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD )adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar / seluruhnya adalah milik pemerintah daerah . Contohnya ialah : Perusahaan Air Minum Daerah ( PDAM ),Perusahaan Daerah Pasar ( PD Pasar ), PT Bank Jateng ,PT Bank DKI , dan lain-lain .

II. Ciri - ciri BUMD

Ciri - ciri dari BUMD adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah memegang hak atas segala kekeayaan dan usaha .2. Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan .3. Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan .4. Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang.5. Melayani kepentingan umum , selain mencari keuntungan .6. Sebagai stasbilisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyat .7. Sebagai sumber pemasukan negara dan daerah .8. Seluruh atau sebagian besar modalnya milik daerah .9. Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public .10. Dapat menghimpundana dari pihak lain ,baik berupa bank maupun nonbank .11. Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMD ,dan mewakili BUMD di pengadilan .

III. Tujuan dari pendirian BUMD

BUMD memiliki tujuan yaitu :

A. Memberikan sumbangsih pada perkonomian nasional dan penerimaan kas negara dan daerah .B. Mengejar dan mencari keuntuntungan .C. Pemenuha hajat hidup orang banyak .D. Perintis kegiatan - kegiatan usaha .E. Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah .F. Melayani kebutuhan masyarakat di daerah tersebut .G. Memperoleh keuntungan yang akan digunukan untuk pembangunan di daerahnya .

IV. Fungsi dan peran BUMD dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah :

fungsi dan peran dari BUMD bagi daerahnya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan .2. Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan .3. Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha .4. Memenuhi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat .5. Menjadi perintis kegiatan yang kurang diminati masyarakatPenerimaan Negara Bukan Pajak dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori diantaranya:

Page 2: BUMD

a.    Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;b.    Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;c.    Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan;d.    Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;e.    Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda   administrasi;f.     Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.