Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKANDAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pengaturan kembali danmenyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor43 Tahun 2014 tentang tentang PeraturanPelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014tentang Desa maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa dirasa perlu untuk menyesuaikan dan digantidengan yang baru;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a di atas perlu membentukPeraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan DanPemberhentian Kepala Desa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentangPenetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II DiKalimantan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1952 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5495);
6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 165, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor2092);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17Tahun 2010 Tentang Pembentukan, SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah danSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010Nomor 17);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
dan
BUPATI BARITO KUALA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARAPENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.2. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRDadalah DPRD Kabupaten Barito Kuala.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Barito Kuala sebagai PerangkatDaerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
6. Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pencalonan danpelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Barito Kuala yangberkedudukan ditingkat Kecamatan.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnyadisebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki bataswilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusanpemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkanprakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yangdiakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan namalain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yangdisebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsipemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desaberdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPDkhusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
11. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desadalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum,bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyaiwewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumahtangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah danPemerintah Daerah;
13. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebutPanitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untukmenyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
14. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnyadisebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentukBupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaanpemilihan Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telahditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilihmenjadi Kepala Desa;
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperolehsuara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat olehpejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak danwewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
18. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentukBPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhipersyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan KepalaDesa;
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftarpemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap PemilihanUmum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas
kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun
berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belumterdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftarpemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasarpenentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihanKepala Desa;
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon KepalaDesa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkandukungan.
24. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempatdilaksanakannya pemungutan suara.
25. Hari adalah hari kerja.
BAB IIPEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 2Pemilihan Kepala Desa meliputi:a. Pemilihan Kepala Desa serentak ; danb. Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
Pasal 3Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2huruf a dilakukan satu kali atau dapat secara bergelombang.
Pasal 4Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 3dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayahKabupaten.
Pasal 5(1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa diwilayah Kabupaten;
b. kemampuan keuangan daerah; dan/atauc. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi
persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
(2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangkawaktu 6 (enam) tahun.
(3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
Pasal 6Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhentilebih dari 1 (satu) tahun.
BAB IIIPEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Bagian KesatuUmum
Pasal 7(1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten.
(2) Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai tugas meliputi:
a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semuatahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desaterhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara
serta perlengkapan pemilihan lainnya;e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan
pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa
tingkat kabupaten;g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; danh. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan
keputusan Bupati.
Pasal 8Pemilihan kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan:
a. persiapan;b. pencalonan;c. pemungutan suara; dand. penetapan.
Bagian KeduaPersiapan
Pasal 9Persiapan pemilihan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a,terdiri atas kegiatan :
a. pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada kepala desatentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelumberakhir masa jabatan;
b. pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badanpermusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) harisetelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati disampaikandalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhirmasa jabatan;
d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupatimelalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelahterbentuknya panitia pemilihan; dan
e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.
Pasal 10Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalampasal 9 huruf b disampaikan secara tertulis oleh Badan PermusyawaratanDesa kepada Bupati melalui camat.
Pasal 11(1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf b
keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembagakemasyarakatan dan tokoh masyarakat sebanyak-banyaknya 11(sebelas) orang dalam 1 (satu) TPS.
(2) Kepala Desa, ketua dan anggota BPD dilarang menjadi panitiapemilihan.
(3) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, panitia pemilihanbertanggung jawab kepada BPD.
(4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyaitugas :a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi
dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati
melalui camat;c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat
pemungutan suara;i. melaksanakan pemungutan suara;j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan
mengumumkan hasil pemilihan;k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; danl. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(5) Panitia Pemilihan berkewajiban :
a. Memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara, netralserta tidak memihak kepada salah satu calon kepala desa ataukelompok tertentu;
b. menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan denganpenyelenggaraan pemilihan;
c. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahappelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannyakepada masyarakat;
d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan;e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pemilihan kepala
desa kepada BPD dan Bupati;f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali
terjadi suatu hal yang membuat pemilihan kepala desa tersebutditunda.
(6) Guna kelancaran pelaksanaan tugasnya, panitia dibantu petugas sesuaikebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan panitia.
Paragraf 1Tata Cara, Jadwal Tahapan dan Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa
Pasal 12(1) Rancangan biaya pemilihan Kepala Desa disusun sesuai dengan
kebutuhan Panitia Pemilihan dalam bentuk Rencana Kerja danAnggaran Pemilihan Kepala Desa.
(2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankankepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
(3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :a. Pengadaan surat suara;b. Kotak suara;c. Kelengkapan peralatan lainnya;d. Honorarium panitia;e. Biaya pelantikan;f. Honorarium dan Operasional Panitia Pengawas.
(4) Biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakdialokasikan untuk pemilihan kepala desa ulang.
(5) Dalam hal terjadi pemilihan ulang kepala desa, pembiayaannyadibebankan kepada swadaya masyarakat desa berupa sumbangan ataupemberian warga masyarakat maupun dari para calon kepala desa yangsifatnya tidak mengikat.
Paragraf 2Penetapan pemilih
Pasal 13(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kadessudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikahditetapkan sebagai pemilih;
b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dand. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum
disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan denganKartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagimemenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapatmenggunakan hak memilih.
Pasal 14(1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di
desa.
(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
a. Memenuhi syarat Usia pemilih, yang sampai dengan hari dantanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun;
b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernahmenikah;
c. Telah meninggal dunia;d. Pindah domisili ke desa lain; ataue. Belum terdaftar.
(3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar PemilihSementara.
Pasal 15(1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudahdijangkau masyarakat.
(2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)selama 3 (tiga) hari.
Pasal 16(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2),
pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikanmengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilihatau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; ataud. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat
sebagai pemilih.(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakanperbaikan Daftar Pemilih Sementara.
Pasal 17(1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia
Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga;
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilihtambahan;
(3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
Pasal 18(1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada
tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
(2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitungsejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.
Pasal 19Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar PemilihSementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaiDaftar Pemilih Tetap.
Pasal 20(1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,
diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui olehmasyarakat;
(2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimanadimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejakberakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.
Pasal 21Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun SalinanDaftar Pemilih Tetap untuk TPS.
Pasal 22Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunankebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
Pasal 23Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidakdapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihanmembubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan"meninggal dunia".
Bagian ketigaPencalonan
Paragraf 1Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa
Pasal 24(1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
a. Warga Negara Republik Indonesia;b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;c. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sertamempertahankan dan memelihara keutuhan Negara KesatuanRepublik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atauSederajat;
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saatmendaftar;
f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat
paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjarapaling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahunsetelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secarajujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernahdipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusanpengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
k. Berbadan sehat;l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
danm. memenuhi Kelengkapan Persayaratan Pencalonan Kepala Desa.
(2) Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m,meliputi;a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas
kertas bermaterai;b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang
dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertasbermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai DasarNegara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia sertaPemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertasbersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan;
d. fotocopy ijasah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazahterakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atauSurat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenangbagi yang tidak dapat menunjukan ijasah asli atau bagi yangijasahnya rusak;
e. fotocopy Akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;f. surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari dokter
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Barito Kuala;g. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak
pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidanakejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
i. daftar riwayat hidup;j. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang
dibuat di atas kertas bermaterai;k. surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan diatas kertas
bermaterai;l. surat keterangan tempat tinggal dari RT;m. surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;n. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang
masih berlaku dan telah dilegalisir Camat;o. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat)
lembar;p. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga)
kali masa jabatan diatas kertas bermaterai;
q. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraanpemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehinggamengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertasbermaterai;
r. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil prosespemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab diatas kertas bermaterai;
s. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertasbermaterai;
t. Melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calonkepala desa
(3) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harusmemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai bakalcalon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), juga harus mendapat izin tertulis dari Camatatas nama Bupati.
(5) Bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mencalonkan dirisebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapat ijin tertulisdari Camat atas nama Bupati dan diberhentikan dari keanggotaanmelalui penggantian antar waktu.
(6) Perangkat Desa yang tidak terpilih menjadi Kepala Desa, dapat diangkatkembali oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atasnama Bupati.
Paragraf 2Penjaringan dan Pendaftaran Calon Kepala Desa
Pasal 25(1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, panitia pemilihan
mengumumkan dan menerima pendaftaran calon kepala desa.
(2) Bakal Calon Kepala Desa mendaftarkan diri secara pribadi ke panitiapemilihan.
(3) Masa pendaftaran Calon Kepala Desa paling lama 9 (sembilan) hari.
Paragraf 3Penyaringan, Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon
Pasal 26(1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal
calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasipencalonan.
(2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yangberwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yangberwenang.
(3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperolehmasukan.
(4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajibdiproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.
(5) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap berkas pencalonanselama 7 (tujuh) hari.
Pasal 27Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada Bakal Calon Kepala Desa,paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya masa penelitian.
Pasal 28(1) Dalam hal berkas pencalonan tidak lengkap, Bakal Calon Kepala Desa
dalam jangka waktu 5 (lima) hari wajib melengkapi dan/ataumemperbaiki berkas pencalonan.
(2) Berkas pencalonan yang telah diperbaiki diserahkan kepada panitiapemilihan.
Pasal 29(1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap berkas
pencalonan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada Pasal 30ayat (2).
(2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak memenuhi syarat, maka yang bersangkutan tidak dapatlagi mengajukan permohonan pendaftaran bakal calon kepala desa.
(3) Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bakal CalonKepala Desa.
(4) Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasilpenelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)adalah 3 (tiga) hari.
Pasal 30(1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 berjumlah paling sedikit 2 (dua)orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan kepala desamenetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
(2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diumumkan kepada masyarakat.
Pasal 31(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 25 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihanmemperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
(2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2(dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desasampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
(3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabatKepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah DaerahKabupaten.
Pasal 32(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada pasal 25 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukanseleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lainyang ditetapkan Bupati.}
(2) Persyaratan lain sebagaimana tersebut pada ayat (1) panitia melakukanseleksi Psikotes yang wajib diikuti oleh seluruh bakal calon.
(3) Psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh panitiapemilihan, dengan menunjuk jasa lembaga penyelenggara psikotes yangdirekomendasikan pemerintah daerah;
(4) Hari dan tanggal Pelaksanaan Psikotes sebagaimana dimaksud padaayat (2) ditetapkan dalam tahapan pemilihan kepala desa.
(5) Penetapan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifatfinal dan mengikat.
(6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepadaPanitia pemilihan untuk menetapkan 5 (lima) bakal calon kepala desamenjadi calon kepala desa.
(7) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)diumumkan kepada masyarakat.
Pasal 33(1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut
melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.(2) Undian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihadiri oleh
para calon.(3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar
calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.(4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan
pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final danmengikat.
(6) Apabila setelah ditetapkan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (3), terdapat calon yang meninggal dunia, terkena sanksipembatalan oleh panitia dan/atau mengundurkan diri sehingga hanyaterdapat 1 (satu) calon kepala desa maka berlaku pasal 31.
(7) Apabila setelah ditetapkan calon kepala desa sebagaimana dimaksudpada ayat (3), terdapat calon yang meninggal dunia, terkena sanksipembatalan oleh panitia atau mengundurkan diri, sehingga hanyaterdapat 2 (dua) orang atau lebih calon kepala desa maka tanda gambaratau foto calon kepala desa tersebut ditutup dengan kertas putih polosoleh panitia.
Paragraf 4Kampanye
Pasal 34(1) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial
budaya masyarakat Desa.(2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.(4) Dalam kampanye calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data
dari pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2),ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
(6) Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat BPD dengan agenda
penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon secara berurutandengan waktu yang sama.
(7) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan keinginan yangingin diwujudkan dalan jangka waktu masa jabatan kepala desa.
(8) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi program yang akandilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
(9) Apabila calon kepala desa terpilih menjadi Kepala Desa, visi dan misimenjadi dokumen resmi Desa.
Pasal 35Kampanye dapat dilaksanakan melalui :a. pertemuan terbatas;b. tatap mukac. dialog;d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang
ditentukan oleh panitia pemilihan;f. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan;
Pasal 36(1) Pelaksana kampanye dilarang :
a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentukNegara Kesatuan Republik Indonesia;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NegaraKesatuan Republik Indonesia;
c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau Calonyang lain;
d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
e. mengganggu ketertiban umum;
f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkanpenggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggotamasyarakat dan/atau Calon yang lain;
g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempatpendidikan;
i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lainselain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepadapeserta Kampanye.
(2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarangmengikutsertakan :
a. Kepala Desa;b. perangkat desa;c. anggota Badan Permusyaratan Desa;
Pasal 37
Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikenai sanksi :
a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar laranganwalaupun belum terjadi gangguan;
b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran ataudi suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadapkeamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
c. Apabila calon kepala desa melakukan pelanggaran pada saat kampanye,maka calon kepala desa tetap mengikuti proses pemilihan sampaidengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukumtetap, dan;
d. Apabila calon kepala desa sebagaimana huruf (c) terpilih dan dilantiksebagai kepala desa, terbukti melakukan pelanggaran yang diputuskanoleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kepaladesa tersebut diberhentikan.
Paragraf 5Masa Tenang
Pasal 38(1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan
suara;(2) Selama hari tenang tidak diperkenankan lagi melaksanakan bentuk-
bentuk kampanye;(3) Panitia pengawas mengintruksikan kepada para calon kepala desa
untuk menurunkan atribut kampanye calon kepala desa sebelumdimulainya masa tenang;
(4) Apabila intruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidakdilaksanakan maka Panitia pengawas berwenang menurunkan secarapaksa atribut kampanye.
Bagian keempatPemungutan Suara
Paragraf 1Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pasal 39(1) Hari dan tanggal Pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.(2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,jujur dan adil.
Pasal 40(1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat
suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.(2) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir
pukul 13.00 waktu setempat.
(3) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salahsatu calon dalam surat suara.
Pasal 41(1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon Kepala Desa
harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikutipelaksanaan pemungutan suara sampai dengan selesai dilaksanakanpenghitungan suara.
(2) Calon kepala desa dapat menunjuk saksi dengan surat mandat untukhadir ditempat pemungutan suara apabila Tempat Pemungutan Suara(TPS) lebih dari 1 (satu) lokasi.
Pasal 42Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotaksuara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebihlanjut dalam Peraturan Bupati.
Pasal 43(1) Pemilih yang mempunyai halangan fisik dalam memberikan suaranya
dapat dibantu oleh petugas yang ditunjuk oleh panitia didampingi saksi.(2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan
pilihan pemilih yang bersangkutan.
Pasal 44(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan
melakukan kegiatan :a. Pembukaan kotak suara;b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dand. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
(2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadirioleh saksi dari calon, BPD, Pengawas, dan warga masyarakat.
(3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan beritaacara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
Pasal 45(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
ayat (1), Panitia memberikan penjelasan mengenai tata carapemungutan suara.
(2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilihdiberi kesempatan oleh Panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiranpemilih.
(3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapatmeminta surat suara pengganti pada panitia, kemudian panitiamemberikan surat suara pengganti hanya untuk satu kali.
(4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilihdapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitiamemberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
(5) Saksi ditempatkan di dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehinggayang bersangkutan mudah mengawasi jalannya pemungutan suara.
(6) Dalam pemungutan suara, Panitia pemilihan dibagi dalam beberapa
penugasan, antara lain :a. petugas penerima undangan;b. petugas pemegang Daftar Pemilih Tetap;c. petugas pemberi surat suara;d. petugas pemegang stok surat suara;e. petugas pengarah bilik dan penjaga kotak suara;f. petugas penjaga tinta;g. petugas pengamanan pemungutan suara di TPS.
(7) Sebelum melaksanakan Pemungutan Suara, sebagaimana dimaksudpada ayat (5) wajib mengangkat sumpah secara berjenjang.
Pasal 46(1) Surat suara dinyatakan sah apabila :
a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; danb. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang
memuat satu calon; atauc. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang
memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; ataud. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak
segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; ataue. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang
memuat nomor, foto, dan nama calon.(2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
a. surat suara yang tidak dikeluarkan oleh Panitia pemilihan;b. surat suara yang dirobek baik yang disengaja maupun yang tidak
disengaja;c. surat suara yang dicoblos lebih dari satu tanda gambar calon Kepala
Desa;d. surat suara yang dicoblos di luar garis batas tanda gambar calon
Kepala Desa;e. surat suara yang dicoblos di dalam tanda gambar dan di luar tanda
gambar;f. surat suara yang di dalamnya terdapat tulisan atau coretan;g. surat suara yang dicoblos dengan alat selain alat yang telah
disediakan panitia, misalnya api rokok atau alat lainnya;h. surat suara yang tidak ada bekas coblosannya sama sekali.
Paragraf 2Keamanan Pemungutan Suara
Pasal 47(1) Keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menjadi
tanggungjawab Panitia pemilihan.(2) Panitia pemilihan dapat meminta bantuan keamanan dan ketertiban
dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada aparat keamanan.(3) Pihak-pihak yang tidak berkepentingan dilarang masuk dalam Tempat
Pemungutan Suara.
Paragraf 3Penghitungan Suara
Pasal 48(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah
pemungutan suara berakhir.
(2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat(1) panitia pemilihan menghitung :a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar
pemilih tetap untuk TPS;b. Jumlah pemilih dari TPS lain;c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dand. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak
atau keliru dicoblos.(3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan
dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dandisaksikan oleh saksi calon, BPD, Pengawas dan warga masyarakat.
(4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud padaayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutandan menyerahkannya kepada ketua panitia.
(5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yangditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) oranganggota panitia serta dapat ditandatangani saksi calon.
(6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suarasebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calonyang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu)eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
(7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat(6) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkankedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
(8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, suratsuara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan danpenghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungansuara.
(9) calon kepala desa dan saksi calon kepala desa yang hadir sebagaimanadimaksud pada ayat (3), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannyapenghitungan suara kepada panitia pemilihan apabila ternyata terdapathal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(10)Dalam hal keberatan yang diajukan oleh calon kepala desa dan saksicalon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dapat diterima,panitia pemilihan mengadakan pembetulan.
Pasal 49(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara
sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
(2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suaraterbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPSlebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suaraterbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
(3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yangsama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu),calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal denganjumlah pemilih terbesar.
(4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yangsama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), danberada pada wilayah tempat tinggal yang sama, maka dilaksanakanpemilihan ulang.
Pasal 50(1) Setelah membuat rekapitulasi penghitungan suara dan Berita Acara
Pemilihan, pada hari yang sama panitia pemilihan menetapkan danmengumumkan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyakkepada masyarakat.
(2) Penetapan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan kepada BPD dalam jangka waktu paling lambat 7(tujuh) hari.
(3) Calon kepala desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPDberdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari panitia pemilihan.
(4) Keberatan terhadap hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calonkepala desa dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon kepaladesa terpilih kepada panitia pemilihan;
(5) Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama panitia pengawas kecamatanmemutuskan keberatan terhadap hasil pemilihan sebagaimanadimaksud pada ayat (4) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelahkeberatan tersebut disampaikan oleh calon kepala desa yang keberatan;
(6) Dalam hal terjadi pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan olehcalon kepala desa kepada Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihanmenyampaikan kepada BPD perihal keberatan tersebut;
(7) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berkenaandengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calonkepala desa;
(8) Gugatan terhadap hasil pemilihan dapat diajukan oleh calon kepaladesa kepada Pengadilan Negeri dalam waktu paling lambat 3 (tiga) harisetelah keluar keputusan panitia pemilihan tentang keberatan calonkepala desa;
(9) Pengadilan Negeri memutuskan gugatan terhadap hasil pemilihansebagaimana dimaksud pada ayat (8) selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari setelah gugatan tersebut didaftarkan oleh calon kepala desayang bersangkutan;
(10)Keputusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (9)bersifat final dan mengikat;
Pasal 51(1) Penghitungan suara pemilihan Kepala Desa dapat ditunda dan/atau
dipindah pelaksanaannya ke tempat lain apabila terjadi kerusuhan,gangguan keamanan atau bencana alam yang mengakibatkanpenghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.
(2) Penundaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari.
(3) Penundaan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan setelahsebelumnya berkonsultasi dengan Panitia Pengawas dan mendapatkanpersetujuan dari masing-masing calon kepala desa.
Pasal 52(1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat
jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang samasebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (4), maka diadakanpemilihan ulang putaran kedua bagi calon dengan jumlah perolehansuara yang sama;
(2) Pemilihan putaran kedua dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh)hari setelah pemungutan suara putaran pertama dilaksanakan;
(3) Pemilihan ulang hanya meliputi proses pemungutan suara sampaidengan akhir proses pemilihan kepala desa;
(4) Biaya pemilihan ulang dibebankan kepada calon kepala desa dan/ataupartisipasi masyarakat;
(5) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),hasilnya tetap sama, maka pemilihan dinyatakan batal dan selanjutnyaCamat mengusulkan penjabat kepala desa dengan tetap memperhatikanaspirasi dari Badan Permusyawaratan Desa.
Bagian KelimaPenetapanParagraf 1
Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa
Pasal 53(1) BPD menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara
terbanyak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kepada Bupati melaluiCamat berdasarkan berita acara penghitungan suara dari Panitiapemilihan dan dilengkapi berkas penghitungan suara untuk mendapatpengesahan dan pengangkatan.
(2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD tidaksegera mengusulkan calon kepala desa terpilih, maka Camat segeramengusulkan kepada Bupati berdasarkan berita acara penghitungansuara dari Panitia pemilihan dan dilengkapi berkas penghitungan suarauntuk mendapat pengesahan dan pengangkatan.
(3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan danpengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejakditerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
Paragraf 2Pelantikan Kepala Desa
Pasal 54(1) Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan
mengucapkan sumpah/janji oleh Bupati atau pejabat lain yangditunjuk.
(2) Pejabat lain yang ditunjuk untuk melantik kepala desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah Camat.
(3) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalahsebagai berikut :
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akanmemenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya,sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalammengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara,dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sertamelaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara KesatuanRepublik Indonesia“.
(4) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakanselambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejakditerbitkannya Keputusan Bupati.
(5) Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan, kepaladesa yang akan dilantik mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar.
(6) Setelah pengucapan sumpah/janji dan pelantikan dilanjutkan denganserah terima jabatan antara Kepala Desa yang lama/Penjabat KepalaDesa dengan Kepala Desa.
(7) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatanselama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
(8) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat menjabatpaling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atautidak secara berturut-turut.
BAB IVPENGAWASAN PEMILIHAN
Pasal 55(1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan oleh Panitia
Pengawas pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan Camat.(2) Panitia Pengawas Pemilihan terdiri dari :
a. Camat sebagai Pengarah;b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;c. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris;d. Kepala Seksi Tramtib Kecamatan sebagai anggota;e. Anggota Koramil sebagai anggota;f. Anggota polsek sebagai anggota;g. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan atau sebutan lain yang
sejenis sebagai anggota;h. Kepala KUA Kecamatan sebagai anggota;i. 1 (satu) orang anggota BPD dari setiap desa yang melaksanakan
pemilihan kepala desa sebagai anggota.(3) Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :
a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;b. menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan kepala desa; danc. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan
pemilihan Kepala Desa.(4) Panitia pengawas berkewajiban :
a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;c. menyampaikan laporan kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada
akhir masa tugas.(5) Panitia pengawas berwenang untuk membatalkan hasil seleksi
administrasi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan KepalaDesa apabila dalam pelaksanaannya terbukti bertentangan denganketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 56Panitia pengawas pemilihan dibentuk sebelum pembentukan panitiapemilihan dan tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapansumpah/ janji Kepala Desa.
Pasal 57(1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia
Pengawas oleh masyarakat atau calon Kepala Desa.(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara
tertulis yang berisi :a. nama dan alamat pelapor;b. waktu dan tempat kejadian perkara;
c. nama dan alamat pelanggaran;d. nama dan alamat saksi-saksi; dane. uraian kejadian;
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepadaPanitia Pengawas pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejakterjadinya pelanggaran.
BAB VTUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA
Bagian KesatuTugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa
Pasal 58(1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa,
melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desadan pemberdayaan masyarakat desa.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala Desa berwenang :a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;d. menetapkan Peraturan Desa;e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;f. membina kehidupan masyarakat Desa;g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktifuntuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
i. mengembangkan sumber pendapatan desa;j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;m. Mengordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuanperundang-undangan; dan
o. Melaksankan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala Desa berhak :
a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan
penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang
dilaksanakan; dane. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya
kepada Perangkat Desa.(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Desa berkewajiban :
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NegaraKesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel,
transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebasdari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangkukepentingan di Desa;
h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Desa;k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di
Desa;o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan
lingkungan hidup; danp. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
Pasal 59Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desawajib :
a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiapakhir tahun anggaran kepada Bupati;
b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhirmasa jabatan kepada Bupati;
c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secaratertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahunanggaran; dan
d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraanpemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhirtahun anggaran.
Bagian KeduaLarangan Kepala Desa
Pasal 60Kepala Desa dilarang :
a. merugikan kepentingan umum;b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota
keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan
masyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;
g. menjadi pengurus partai politik;
h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan
Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalamperaturan perundangan-undangan;
j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umumdan/atau pemilihan kepala daerah;
k. melanggar sumpah/janji jabatan; danl. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-
turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapatdipertanggungjawabkan
BAB VITINDAKAN PENYIDIKAN DAN PEMBERHENTIAN TERHADAP
KEPALA DESABagian Kesatu
Penyidikan
Pasal 61(1) Tindakan penyidikan oleh aparat penegak hukum terhadap Kepala Desa
dilaksanakan, setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.(2) Hal-hal yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam
dengan pidana mati.(3) Tindakan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan
secara tertulis oleh atasan Penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga)hari sebelum penyidikan dilakukan.
Bagian KeduaPemberhentian
Paragraf 1Pemberhentian Tetap Kepala Desa
Pasal 62(1) Kepala Desa berhenti karena :
a. meninggal dunia;b. permintaan sendiri; danc. diberhentikan;
(2) Kepala Desa diberhentikan karena sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c karena :a. berakhir masa jabatannya;b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan,
penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desabaru, atau penghapusan Desa;
f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; ataug. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
(3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati melaluicamat.
(4) Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5) Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c,huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati mengangkat pegawai negerisipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagaiPenjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
(6) Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c,huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negerisipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagaipenjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang barumelalui hasil musyawarah Desa.
Pasal 63Kepala Desa yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif harusmengundurkan diri dari jabatannya.
Paragraf 2Pemberhentian Sementara Kepala Desa
Pasal 64Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakansebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
Pasal 65
Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkansebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atautindak pidana lainnya yang mengancam keamanan Negara.
Pasal 66Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalamPasal 64 dan Pasal 65 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagaiterpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap.
Pasal 67(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud
pada Pasal 64 dan Pasal 65 setelah melalui proses peradilan ternyataterbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) harisejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupatimerehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yangbersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masajabatannya.
(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harusmerehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.
Pasal 68Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 64 dan Pasal 65, sekretaris Desa melaksanakan tugas dankewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
BAB VIIPELAKSANA TUGAS KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA DESA
Bagian kesatuPelaksana Tugas Kepala Desa
Pasal 69(1) Dalam hal kepala Desa berhalangan sampai dengan 7 (tujuh) hari, maka
sekretaris desa menjalankan tugas dan fungsi kepala desa.(2) Dalam hal kepala desa berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari dan paling
lama sampai dengan 3 (tiga) bulan, BPD mengusulkan Sekretaris desaatau perangkat desa yang dianggap mampu sebagai pelaksana tugas(plt) kepala desa kepada Bupati melalui Camat untuk menjalankantugas, fungsi dan kewajiban kepala desa.
(3) Pelaksana tugas kepala desa dilarang mengambil kebijaksanaan yangbersifat prinsipil baik pemberhentian, pengangkatan, penggantianperangkat desa maupun lembaga desa lainnya.
(4) Apabila dalam 3 (tiga) bulan tersebut terdapat perangkat desa yangharus diberhentikan maka kewenangan pemberhentian dilaksanakanoleh Camat atas nama Bupati.
Bagian KeduaPenjabat Kepala desa
Pasal 70(1) Dalam hal terjadi kekosongan Kepala Desa karena diberhentikan tetap,
diberhentikan sementara atau kepala desa berhalangan lebih dari 3(tiga) bulan dan/ atau Kepala Desa definitif belum dapat dilantik dalamwaktu yang belum dapat ditentukan, terjadi kebijakan penundaanpemilihan kepala desa oleh Menteri, maka Bupati mengangkat PenjabatKepala Desa.
(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkatdari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten BaritoKuala yang paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan danteknis pemerintahan dari desa yang bersangkutan;
(3) Usulan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dilakukan oleh Camat dengan tetap memperhatikan aspirasi dari BadanPermusyawaratan Desa;
(4) Masa jabatan Penjabat Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah sampai dengan terlantiknya Kepala Desa baru;
(5) Wewenang, tugas dan kewajiban penjabat kepala desa adalah samadengan kepala desa definitif;
(6) Penjabat kepala desa diberhentikan dari jabatannya sebelum habismasa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila menjaditersangka dan atau terbukti melakukan perbuatan yang melanggarperaturan perundang-undangan yang berlaku;
(7) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan olehCamat kepada Bupati dengan memperhatikan aspirasi BPD;
(8) Apabila terjadi pemberhentian penjabat Kepala Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), maka diusulkan penjabat KepalaDesa yang baru;
(9) Mekanisme pengusulan penjabat Kepala Desa yang baru sebagaimanadimaksud pada ayat (8) tetap mengacu pada mekanisme pengusulanPenjabat Kepala Desa sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3);
BAB VIIIPENGUNDURAN JADWAL PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 71(1) Pemilihan kepala desa diundur pelaksanaannya bila terjadi hal-hal yang
mendesak dan menyangkut kepentingan umum yang lebih luas,misalnya Pemilihan Umum, bencana alam, gangguan keamanan secarameluas yang mengakibatkan terganggunya jalannya roda pemerintahan.
(2) Pengunduran pelaksanaan pemilihan kepala desa ditentukan olehBupati dengan memperhatikan situasi sebagaimana dimaksud padaayat (1).
BAB IXPEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
Pasal 72Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaanpemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangkawaktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan denganmekanisme sebagai berikut:
a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yangmeliputi :
1. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu olehBadan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15(lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitiapemilihan kepada penjabat kepala Desa paling lambat dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desapaling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejakdiajukan oleh panitia pemilihan;
4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitiapemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon olehpanitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
6. penetapan calon kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihanpaling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orangcalon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untukditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarahDesa.
b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desayang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BadanPermusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannyadilakukan oleh panitia pemilihan;
2. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarahDesa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihanmelalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutansuara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihankepada musyawarah Desa;
5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
6. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desakepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh)Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desaterpilih;
7. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa olehketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7(tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatancalon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejakditerimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;
9. pelantikan kepala desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) harisejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepaladesa terpilih;
BAB XKEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI CALON KEPALA DESABagian kesatu
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa
Pasal 73(1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak
ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaanpenetapan calon terpilih.
(2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desadilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingansebagai calon Kepala Desa.
(3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1),sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
Bagian keduaCalon Kepala Desa dai Perangkat Desa
Pasal 74(1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa
diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakalcalon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapancalon terpilih.
(2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkapoleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan KepalaDesa.
Bagian ketigaCalon Kepala Desa dari PNS
Pasal 75(1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala
Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembinakepegawaian.
(2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutandibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desatanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
(3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desasebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjanganKepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
BAB XIPEMBIAYAAN
Pasal 76(1) Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten;(2) Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari kelengkapan persyaratan
calon kepala desa termasuk biaya pelaksanaan Psikotes dibebankankepada bakal calon kepala desa;
(3) Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari pemilihan kepala desa antarwaktu dibebankan pada APBDes yang bersangkutan.
BAB XIIKETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 77Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa secaraserentak diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIIIKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 78a. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan
pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan masih tetapberlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
b. Kepala desa yang menjabat sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan,tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
BAB XIVKETENTUAN PENUTUP
Pasal 79Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah KabupatenBarito Kuala Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 Nomor 5 seri ENomor seri 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 80Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dearah KabupatenBarito Kuala.
Ditetapkan di MarabahanPada tanggal 26 Januari 2015
BUPATI BARITO KUALA,
HASANUDDIN MURAD
Diundangkan di MarabahanPadaTanggal 26 Januari 2015SEKRETARS DAERAH ,
H. SUPRIYONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2015 NOMOR 9.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEn BARITO KUALA PROVINSIKALIMANTAN SELATAN ( 17/2015)
PENJELASANATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALANOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANGTATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
I. UMUM
Dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi pasal 200sampai dengan pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang PerubahanKedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844) dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587.
Dan telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa yang mengatur khusus tentang Desa dan dikeluarkannyaperaturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Noor 43 Tahun2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa.
Maka untuk melaksanakan dan menindak lanjuti keduaperaturan perundang-undangan dimaksud (Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Noor 43 Tahun2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mencabut danmengganti Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran DaerahKabupaten Barito Kuala Tahun 2007 Nomor 5 seri E Nomor seri 4);
II. PASAL DEMI PASALPasal 1
Cukup jelas
Pasal 2Cukup jelas
Pasal 3Cukup jelas
Pasal 4Cukup jelas
Pasal 5Cukup jelas
Pasal 6Cukup jelas
Pasal 7cukup jelas
Pasal 8cukup jelas
Pasal 9cukup jelas
Pasal 10cukup jelas
Pasal 11Ayat (1),
pembentukan panitia Pilkades jumlah anggotanya disesuaikandengan jumlah penduduk masing-masing Desa denganperincian sebagai berikut :
1. jumlah penduduk kurang dari 5000 jiwa, panitia pemilihanberjumlah 7 (tujuh) orang.
2. jumlah penduduk 5001 jiwa s.d 10.000 jiwa, panitiapemilihan berjumlah 9 (Sembilan) orang.
3. jumlah penduduk diatas 10.000 jiwa, panitia pemilihanberjumlah 11 (sebelas) orang.
Pasal 12cukup jelas
Pasal 13cukup jelas
Pasal 14cukup jelas
Pasal 15cukup jelas
Pasal 16cukup jelas
Pasal 17cukup jelas
Pasal 18cukup jelas
Pasal 19cukup jelas
Pasal 20cukup jelas
Pasal 21cukup jelas
Pasal 22cukup jelas
Pasal 23cukup jelas
Pasal 24Ayat (1) huruf g
yang dimaksud terdaftar sebagai penduduk adalahpenduduk yang memiliki e-KTP atau Identitas lain yangdikeluarkan oleh pejabat berwenang dan berdomisilisecara nyata dan beralamat di desa yang bersangkutan.
Ayat (2) huruf g dan huruf h
Yang dimaksud RSUD Kabupaten Barito Kuala adalahRSUD H.Abd Aziz Marabahan)
Ayat (3) persyaratan lain bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimanadisebutkan pada pasal 75
Pasal 25cukup jelas
Pasal 26cukup jelas
Pasal 27cukup jelas
Pasal 29cukup jelas
Pasal 30cukup jelas
Pasal 31cukup jelas
Pasal 32cukup jelas
Pasal 33cukup jelas
Pasal 34cukup jelas
Pasal 35cukup jelas
Pasal 36cukup jelas
Pasal 37cukup jelas
Pasal 38cukup jelas
Pasal 39cukup jelas
Pasal 40cukup jelas
Pasal 41cukup jelas
Pasal 42Panitia Pemilihan di tingkat Kabupaten mempersiapkankelengkapan pemilihan kepala desa berdasarkan laporankebutuhan dari panitia pemilihan di tingkat desa.
Pasal 43Cukup jelas
Pasal 44cukup jelas
Pasal 45Ayat (7)
Yang dimaksud berjenjang adalah Penyumpahan dilakukan olehCamat kepada masing-masing Ketua Panitia Pemilihan desa,selanjutnya Ketua Panitia mengambil sumpah seluruh anggotapanitia pemilihan.
Pasal 46cukup jelas
Pasal 47cukup jelas
Pasal 48cukup jelas
Pasal 49cukup jelas
Pasal 50cukup jelas
Pasal 51cukup jelas
Pasal 52cukup jelas
Pasal 53cukup jelas
Pasal 54cukup jelas
Pasal 55cukup jelas
Pasal 56cukup jelas
Pasal 57cukup jelas
Pasal 58cukup jelas
Pasal 59cukup jelas
Pasal 60cukup jelas
Pasal 61cukup jelas
Pasal 62cukup jelas
Pasal 63cukup jelas
Pasal 64cukup jelas
Pasal 65cukup jelas
Pasal 66cukup jelas
Pasal 67cukup jelas
Pasal 68cukup jelas
Pasal 69cukup jelas
Pasal 70cukup jelas
Pasal 71cukup jelas
Pasal 72cukup jelas
Pasal 73cukup jelas
Pasal 74cukup jelas
Pasal 75cukup jelas
Pasal 76cukup jelas
Pasal 77cukup jelas
Pasal 78cukup jelas
Pasal 79cukup jelas
Pasal 80cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALATAHUN 2015 NOMOR 9.