Embed Size (px)
Citation preview
1
BUPATI BOVEN DIGOEL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOELNOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOVEN DIGOEL,
Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 110 ayat (1) huruf f dan Pasal 156ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi PelayananPasar merupakan salah satu jenis Retribusi DaerahKabupaten/Kota, yang pungutannya ditetapkan denganPeraturan Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentukPeraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentangPembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2097;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang OtonomiKhusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimanatelah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi
2
Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentangPembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, KabupatenKaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni danKabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (LembaranNegara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan LembaranNegara Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan LembaranNegara Nomor 5049) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LembaranNegara Repuhlik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi , dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik IndonsiaTahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4587);
3
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang TataCara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta KedudukanKeuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di WilayahProvinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5107);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentangTatacara Pemberian dan Pemanfaatan InsentifPemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor119, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5161);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang JenisPajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan PenetapanKepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor153. Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5179).
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).
13.Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten BovenDigoel (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun2008 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah KabupatenBoven Digoel Nomor 5).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
Dan
BUPATI BOVEN DIGOEL
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANANPASAR.
4
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat Daerahsebagai unsur penyelenggara Pemerintahan KabupatenBoven Digoel.
3. Bupati ialah Bupati Boven Digoel.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnyadisingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyatdaerah sebagai unsur penyelenggara PemerintahanDaerah.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan DanKoperasi Kabupaten Boven Digoel.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentudibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturanperundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yangmerupakan kesatuan, baik yang melakukan usahamaupun yang tidak melakukan usaha yang meliputiperseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroanlainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badanusaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalambentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya , lembagadan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasikolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiridari halaman/ pelataran, bangunan berbentuk Los dan /atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola olehPemerintah Daerah dan khusus disediakan untukpedagang.
9. Los adalah bangunan beratap tetap didalam lingkunganpasar berbentuk bangunan memanjang tanpa di lengkapidinding.
5
10. Pelataran adalah bidang tanah bagian dari pasar.
11. Kios bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satudengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai darilantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakanuntuk usaha berjualan.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi,adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasaatau pemberian izin tertentu yang khusus diseiakandan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untukkepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yangdisediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuankepentingan dan kemanfaatan umum serta dapatdinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalahpembayaran atas penyediaan fasilitas pasartradisional/sederhana, los dan/atau kios yang dikelolaoleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untukpedagang.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yangmenurut peraturan perundang – undangan retribusidiwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yangmerupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untukmemanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dariPemerintah Kabupaten Boven Digoel.
17. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yangselanjutnya disingkat SPORD, adalah surat yangdigunakan untuk melaporkan data objek retribusi danwajib retribusi sebagai dasar perhitungan danpembayaran retribusi terutang menurut peraturanperundang-undangan retribusi daerah.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnyadisingkat SSRD, adalah bukti pembayaran ataupenyetoran retribusi yang telah dilakukan denganmenggunakan formulir atau telah dilakukan dengan caralain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yangditunjuk oleh Bupati.
6
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnyadisingkat SKRD, adalah Surat ketetapan retribusi yangmenentukan besarnya jumlah pokok retribusi yangterutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yangselanjutnya disingkat SKRDBL, adalah Surat ketetapanretribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaranretribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besardaripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidakterutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapatdisingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihanretribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bungadan/ atau denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpundan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yangdilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkansuatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhanpemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuktujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuanperaturan perundang-undangan retribusi daerah.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalahserangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untukmencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itumembuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerahyang terjadi serta menemukan tersangka.
BAB IINAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut Retribusiatas pelayanan penyediaan fasilitas pasartradisional/sederhana, los, kios yang dikelola oleh PemerintahDaerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
Pasal 3
(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitaspasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kiosyang yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khususdisediakan untuk pedagang.
7
(2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yangdikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Pasal 4
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yangmenggunakan/menikmati jasa pelayanan fasilitas Pasar.
BAB IIIGOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi JasaUmum.
BAB IVCARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempatdan kelas pasar yang digunakan.
BAB VPRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7
(1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur danbesarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikanbiaya penyediaan pelayanan fasilitas pasar denganmempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspekkeadilan, dan efektivitas pengendalian pelayanan.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biayaoperasi dan pemeliharaan, biaya bunga pinjaman, danbiaya modal.
8
BAB VISTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
Pasal 9
(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahunsekali.
KELAS UKURANTARIF/M2 (Rp)
TAHUN BULAN HARI1 2 3 4 5
KIOSPERMANEN
4 x 64 x 43 x 43 x 32 x 3
9.600.0006.400.0004.800.0003.600.0002.400.000
800.000540.000400.000300.000200.000
27.00018.00014.00010.0007.000
KIOS NONPERMANEN
4 x 43 x 42 x 31 x 2
1.500.0001.000.000
750.000500.000
125.000100.00075.00050.000
5.0004.0003.0002.000
LOSPERMANEN
4 x 64 x 43 x 43 x 32 x 3
7.200.0004.800.0003.600.0002.700.0001.800.000
600.000400.000300.000225.000150.000
20.00014.00010.0007.5006.000
LOS NONPERMANEN
4 x 43 x 42 x 31 x 2
1.100.000900.000700.000350.000
90.00075.00060.00030.000
3.0002.5002.0001.000
PELATARAN 1.000
WC/KAMARMANDI
1.000/sekalipakai
9
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan memperhatikan Indeks hargadan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud padaayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VIIWILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah pelayananfasilitas pasar diberikan.
BAB VIIISAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 12
Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD.
BAB IXSURAT PENDAFTARAN
Pasal 13
(1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.
(2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisidengan jelas, benar dan lengkap serta di tandatanganioleh wajib retribusi atau kuasanya.
(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaianSPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkandengan Peraturan Bupati.
BAB XPEMUNGUTAN
Pasal 14
(1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkanoleh Bupati.
10
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartulangganan.
(3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan denganPeraturan Bupati.
BAB XITATACARA PEMBAYARAN
Pasal 15
(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 30(tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD ataudokumen lain yang dipersamakan yang merupakantanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepatpada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksiadministratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak ataukurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelahmemenuhi persyaratan yang ditentukan dapatmemberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untukmengangsur atau menunda pembayaran Retribusi,dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen)sebulan.
(5) Tatacara pembayaran, pembayaran dengan angsuran danpenundaan pembayaran Retribusi ditetapkan denganPeraturan Bupati.
Pasal 16
(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di KasDaerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
11
(3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD,ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XIITATACARA PENAGIHAN
Pasal 17
(1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Pejabat dapatmenerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidakmembayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya ataukurang membayar.
(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksudpada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
(3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengansanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (duapersen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yangtidak atau kurang dibayar.
(4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan denganPeraturan Bupati.
BAB XIIIKEBERATAN
Pasal 18
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepadaBupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD ataudokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasaIndonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu palinglama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan,kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkanbahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karenakeadaan di luar kekuasaannya.
(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksudpada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luarkehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
12
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajibanmembayar Retribusi dan pelaksanaan penagihanRetribusi.
Pasal 19
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulansejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikeputusan atas keberatan yang diajukan denganmenerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerimaseluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambahbesarnya Retribusi yang terutang.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatukeputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggapdikabulkan.
Pasal 20
(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atauseluruhnya, Bupati menerbitkan SKRDLB untukmengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi denganditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulanuntuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dihitung sejak bulan pelunasan sampai denganditerbitkannya SKRDLB.
BAB XIVPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21
(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusidapat mengajukan permohonan pengembalian kepadaBupati.
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan,sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihanpembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), harus memberikan keputusan.
13
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatukeputusan, permohonan pengembalian pembayaranRetribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harusditerbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)bulan.
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusilainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untukmelunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalamjangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejakditerbitkannya SKRDLB.
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusidilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupatimemberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihanpembayaran Retribusi.
(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Bupati.
BAB XVKEDALUWARSA
Pasal 22
(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadikedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahunterhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jikaWajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidangRetribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tertangguh jika:a. diterbitkan Surat Teguran; ataub. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi,
baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan
14
dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Tegurantersebut.
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusidengan kesadarannya menyatakan masih mempunyaiutang Retribusi dan belum melunasinya kepadaPemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsungsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapatdiketahui dari pengajuan permohonan angsuran ataupenundaan pembayaran dan permohonan keberatan olehWajib Retribusi.
Pasal 23
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karenahak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsadapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan PiutangRetribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimanadimaksud pada ayat (1).
(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudahkedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVIPEMERIKSAAN
Pasal 24
(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untukmenguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusidalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau
catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dandokumen lain yang berhubungan dengan objekRetribusi yang terutang;
15
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempatatau ruangan yang dianggap perlu dan memberikanbantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaanRetribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVIIPEMANFAATAN
Pasal 25
(1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatandaerah yang harus disetorkan ke Kas Daerah.
(2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untukmendanai kegiatan yang berkaitan langsung denganpelayanan pasar yang diberikan
BAB XVIIIINSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 26
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapatdiberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah.
(3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan PeraturanBupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BAB XIXPENYIDIKAN
Pasal 27
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkunganPemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagaiPenyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
16
bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahpejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkunganPemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yangberwenang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah:a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakpidana di bidang Retribusi Daerah agar keteranganatau laporan tersebut menjadi lebih lengkap danjelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keteranganmengenai orang pribadi atau Badan tentangkebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungandengan tindak pidana Retribusi Daerah;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orangpribadi atau Badan sehubungan dengan tindakpidana di bidang Retribusi Daerah;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lainberkenaan dengan tindak pidana di bidang RetribusiDaerah;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkanbahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumenlain, serta melakukan penyitaan terhadap bahanbukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangkapelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorangmeninggalkan ruangan atau tempat pada saatpemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksaidentitas orang, benda, dan/atau dokumen yangdibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakpidana Retribusi Daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dandiperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atauk. melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidangRetribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
17
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memberitahukan dimulainya penyidikan danmenyampaikan hasil penyidikannya kepada PenuntutUmum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara RepublikIndonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamUndang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XXKETENTUAN PIDANA
Pasal 28
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannyasehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidanakurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana dendapaling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yangtidak atau kurang dibayar.
(2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakanpenerimaan negara.
BAB XXIKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29
Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, RetribusiPelayanan Pasar yang telah ada tetap berlaku sampaiberakhirnya masa retribusi.
BAB XXIIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan DaerahKabupaten Boven Digoel Nomor 17 Tahun 2007 tentangRetribusi Pasar (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17,dan Berita Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 17 ) dicabutdan dinyatakan tidak berlaku.
18
Pasal 31
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.
Ditetapkan di Tanah Merahpada tanggal 230 Desember 2011
Plt. BUPATI BOVEN DIGOEL,
CAP/TTD
YESAYA MERASI
Diundangkan di Tanah Merahpada tanggal 30 Desember 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN BOVEN DIGOEL
CAP/TTD
JOHN EDWARD, SE
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2011 NOMOR 17
Untuk Salinan Yang Sah Sesuai AslinyaA.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
KEPALA BAGIAN HUKUM
WAHYUDIANA, SHPEMBINA
NIP. 19661214 199302 1 001
19
PENJELASANATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOELNOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
I. UMUM
Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terdapat 30 JenisRetribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Dariketiga puluh jenis Retribusi Daerah tersebut salah satunya adalahRetribusi Pelayanan Pasar.
Untuk menindaklanjuti ketentuan Undang - Undang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka PemerintahKabupaten BOVEN DIGOEL membentuk Peraturan Daerah tentangRetribusi Pelayanan Pasar sebagai dasar hukum pelaksanaan pemungutanRetribusi Daerah guna mengoptimalkan Pendapatan Asli DaerahKabupaten BOVEN DIGOEL .
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1Cukup jelas
Pasal 2Cukup jelas
Pasal 3Cukup jelas.
Pasal 4Cukup jelas
Pasal 5Cukup jelas
Pasal 6Cukup jelas.
Pasal 7Cukup jelas
20
Pasal 8Cukup jelas
Pasal 9Cukup jelas
Pasal 10Cukup jelas
Pasal 11Cukup jelas
Pasal 12Cukup jelas
Pasal 13Cukup jelas
Pasal 14Cukup jelas
Pasal 15Cukup jelas
Pasal 16Cukup jelas
Pasal 17Cukup jelas
Pasal 18Cukup jelas
Pasal 19Cukup jelas
Pasal 20Cukup jelas
Pasal 21Cukup jelas
Pasal 22Cukup jelas
Pasal 23Cukup jelas
21
Pasal 24Cukup jelas
Pasal 25Cukup jelas
Pasal 26Ayat (1) yang dimaksud dengan Kinerja Tertentu adalah
Pencapaian target penerimaan retribusi yang ditargetkandalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yangdijabarkan secara triwulan dalam peraturan Bupati.
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 27Cukup jelas
Pasal 28Cukup jelas
Pasal 29Cukup jelas
Pasal 30Cukup jelas
.Pasal 31
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2011NOMOR 17
