Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BUPATI BUOLPROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR Sfl TAHUN 2017
TENTANGPEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR
BAGIAPARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUOL,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan manajemen Aparatur
khususnya Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk
mengembangkan diri dan Meningkatkan kemampuan serta
profesionalisme Aparatur Sipil Negara Berbasis kompetensi
melalui pendidikan lanjutan dalam bentuk tugas belajar Izin
belajar dan ikatan dinas utusan pemerintah daerah sesuai dengan
ketentuanperundang-undangan yang berlaku;
b. bahwa untuk menciptakan sumber daya aparatur dan Sumber
Daya Manusia yang berkualitas di lingkungan pemerintah
kabupaten Buol perlu dilakukanupaya dengan pendidikan
formal;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi birokrasi Nomor 02
Tahun 2013 tentang PemberianTugas Belajar dan Izin Belajar;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, dan
huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pemberian
Tugas Belajar, Ijin Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara dan
Ikatan Dinas Utusan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol.
1
1 r \ «. 11
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai
Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 179, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia
Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai
Kepulauan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 78, Tmbahan Lembar Negara Republik Indonesia
Nomor 3966);
3. Undan-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 TAhun 1961 tentang Pemberian
Tugas Belajar (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun
1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2278);
2
i t
1 *
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUGAS
BELATAR, IZIN BELAJAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERITAH KABUPATEN BUOL
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal l
*
Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelengara Pemerintah Daerah
yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan
Daerah otonom.
3. Kepala Daerah Kabupaten Buol yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah Kabupaten.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai Negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan di gaji berdasarkan
peraturan perundang-undang.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PNS adalah warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan susanan belajar
serta proses belajar agar peserta didik secara aktif.
Mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.
3
9. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada
penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembanganya.
10. Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk
memiliki pekerjaan dengan keahlian tertentu.
11. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah sarjana yang memersiapkan
peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan pensyaratan keahlian khusus.
12. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberkan oleh pejabat pembina kepegawaian
kepada Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan
formsl keperguruan Tinggi Negeri sebagaimana ditetapkan pemerintah dan kepada
Aparatur Sipil Negara tersebut diberikan bantuan biaya pendidikan sesuai yang
dianggarkan dalam anggaran tahun berjalan.
B.Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian Daerah
kepada Aparatur Sipil Negara untuk melanjutkan pendidikan formal ke perguruan
tinggi maupun swasta yang terakreditasi, diluar jam Dinas dan tidak menggangu
tugas kedinasan dengan biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh Aparatur Sipil
Negara.
14. Ikatan Dinas utusan Pemerintah Daerah adalah kesempatan belajar yang diberikan
kepada putra/putri yang direkomendasikan oleh pemerintah Daerah mengikuti
pendidikan formal bersifat kedinasan dibawah naungan Lembaga Pemerintah yang
Anggaran Pendidikanya bersumber dari Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
15. Bantuan Biaya Penyelesaian Studi Adalah bantuan dana yang diberikan kepada
Aparatur Sipil Negara Tugas Belajar selama mengikuti pendidikan pada suatu
lembaga pendidikan perguruan Tinggi Baik di dalam maupun di luar Daerah atau
di luar Negeri yang di sesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
16.1ndeks Prestasi kumulatif yang selanjutnya di singkat IPK adalah hasil Akhir dari
kesatuan nilai rata-rata yang diperoleh mahasiswa setelah menempuh sejumlah
mata kuliah.
17.Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan
mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur,
jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban
penyelenggaraan pendidikan.
4
BAB IITUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2
Tujuan pemberian tugas belajar, ijin Belajar dan Ikatan Dinas Utusan Pemerintah
Daerah adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan intelektual,
pengembangan wawasan dan profesoinalisme sehingga dapat menyelengarakan tugas
pemerintahan dengan optimal.
Pasal 3
Sasaran Tugas Belajar, Ijin Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara dan Ikatan Dinas
Utusan Pemerinah Daerah adalah Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memiliki
intelektual, wawasan kedepan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi
berdasarkan ketentuan yang berlaku.
BAB IIIJENIS PENDIDIKAN
Pasal 4
(1) Jenis Pendidikan untuk Program Tugas Belajar, ijin Belajar bagi meliputi
Pendidikan Akademik Vokasi dan Profesi.
(2) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a. Program Sarjana (SI)
b. Program pasca Sarjana (S2); dan
c. Program Doktoral (S3)
(3) Pendidikan Vokasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Program
Diploma (III) dan Program Diploma (IV).
(4) Pendidikan profesi yang dimaksud pada ayat (1), merupakan pendidikan program
spesialis.
Pasal 5
(1) Pemilihan jenis Pendidikan dan Program Studi berdasarkan Analisa Prioritas
Kebutuhan Daerah.
(2) Analisa Prioritas kebutuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berdasarkan skala kebutuhan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Buol.
5
BAB IVPERSYARATAN
Bagian Kesatu Persyaratan Tugas Belajar
Pasal 6
(1) Persyaratan umum bagi calon Peserta Tugas Belajar terdiri dari :
a. Berstatus Paling Kurang Aparatur Sipil Negara bukan Calon Aparatur Sipil
Negara;
b. Paling kurang memiliki masa kerja 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
c. Dinyatakan lulus tes yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang
disetuju;
d. Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud huruf c, sekurang-kurangnya
memiliki Akreditas B;
e. Pendidikan yang diikuti tidak bersifat program kelas jauh;
f. Disetujui/diijinkan oleh suami/istri bagi yang sudah berkeluarga;
g. Sehat Jasmani dan Rohani;
h. Setiap unsur penilaian kinerja sekurang-kurangnya benilai baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir;
i. Tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin tidak sedang
atau berat;
j. Tidak sedang dan/atau pemah dijatuhi hukuman pidana;
k. Tidak sedang dan/atau tersangkut pemeriksaan dari Aparat Pengawasan
Internal Pemerintah;
l. Tidak pemah gagal dalam tugas belajar, disebapkan oleh kelalaian dan/atau
kesalahan yang bersangkutan;
m. Pendidikan yang diikuti berhubungan dengan latar belakang pendidikan
sebelumnya dan/atau berkaitan dengan tugas pokok tidak berhak untuk
menuntut penyesuaian Ijazah
n. Bersedia untuk tidak menuntut penyesuaian gelar/Ijazah dan/atau jabatan ke
dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali ada formasi;
o. Bersedia mengembalikan biaya pendidikan yang diterima disetorkan kembali
ke kas Daerah melalui Kepegawaian Daerah bagi peserta Tugas Belajar yang
mendapatkan Bantuan dan tidak dapat menyelesaikan pendidikan.
p. Bagi ASN yang menduduki jabatan Struktural di bebaskan dari jabatanya;
6
q. Bagi ASN yang menduduki jabatan Fungsional di bebaskan sementara dari
jabatanya;
r. Bersedia untuk tidak mengajukan permohonan pindah kerja dari Kabupaten
Buol, kewajiban kerja yang harus di jalani adalah 2 kali masa tugas belajar (n)
atau dalam rumus (2 x n ) terhitung setelah menyelesaikan pendidikan;
s. Bersedia mengembalikan bantuan biaya pendidikan yang telah diterima jika
memundurkan diri dan/atau dikeluarkan dari Perguruan Tinggi karena
kesalahan yang bersangkutan;
t. Bersedia ditempatkan dimana saja sesuai dengan latar belakang dan/atau
berdasarkan formasi kebutuhan setelah selesai melaksanakan tugas belajar
dan/atau ijin belajar;
u. Bersedia tidak menuntut bantuan dari pemerintah Daerah; dan
y. Bersedia untuk mentaati segala ketentuan yang tercantum dalam Peraturan
Bupati ini.
(2) Pensyaratan umum sebagaimana dimaksud huruf 1, m dan n pada ayat (1), juga
diperlukan bagi Aparatur Sipil Negara yang telah menamatkan pendidikan dengan
status tugas belajar sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan.
Pasal 7
(1) Pensyaratan khusus bagi calon peserta Tugas Belajar, Pendidikan Diploma I,
Diploma II Diploma III, terdiri dari:
a. Memiliki ijazah SLTA dengan nilai rata-rata 7,00;
b. Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda (Il/a) dan;
c. Usia maksimal 25 (Dua puluh Lima) Tahun terhitung pada saat perkuliahan
dimulai.
Atau untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan sangat di
perlukan usia maksimal dapat di tetapkan paling tinggi 37 (Tiga Puluh Tujuh)
tahun;
(2) Pensyaratan bagi calon peserta Tugas Belajar Proram DIV dan/atau SI dari ijazah
SMA, terdiri dari:
a. Memiliki ijazah SLTA dengan nilai rata-rata 7,00;
b. Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda Tingkat I (Il/b) dan telah 2 (dua) tahun berada dalam pangkat/golongan tersebut; dan
7
c. Usia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun terhitung pada saat perkuliahan
dimulai.
Atau untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan sangat di
perlukan usia maksimal dapat di tetapkan paling tinggi 37 (Tiga Puluh Tujuh)
tahun;
(3) Pensyaratan bagi Calon Peserta Tugas Belajar program lanjutan DIV/S1 dari
ijazah Dill, terdiri dari:
a. Memiliki ijazah Dill dengan nilai rata-rata IPK minimal 3,00;
b. Pangkat/Golongan minimal Pengatur (II/c) dan sekurang-kurangnya telah 2
(dua) tahun berada dalam pangkat/golongan tersebut; dan
c. Usia maksimal 27 tahun terhitung pada saat perkuliahan dimulai.
(4) Pensyaratan Bagi Calon Peserta Tugas Belajar Program Strata 2 dan/atau Program
Spesialis terdiri dari:
a. Memiliki ijazah Sl/DIV dengan memiliki nilai rata-rata IPK sekurang-
kurangnya 3,00;
b. Pangkat/Golongan minimal Penata Muda (III/c);
c. Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan sebagaimana
dimaksud pada huruf b;
d. Telah menyelesaikan tugas belajar sebelumnya sekurang-kurangnya 4 (empat)
tahun terhitung pada saat melaksanakan tugas; dan
e. Usia maksimal 37 (tiga puluh tujuh) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
Atau untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan sangat di
perlukan usia maksimal dapat di tetapkan paling tinggi 42 (Empat Puluh Dua)
tahun;
(5) Pensyaratan bagi program pendidikan Doktoral (S3), terdiri dari:
a. Memiliki ijazah Strata 2 (S2) dengan nilai rata-rata IPK sekurang-kurangnya
3,00;
b. Pangkat/Golongan minimal penata (III/c);
c. Telah menyelesaikan tugas belajar sebelumnya sekurang-kurangnya 4 (empat)
tahun terhitung pada saat melaksanakan tugas; dan
d. Usia maksimal 40 (empat puluh) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
Atau untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan sangat di
perlukan usia maksimal dapat di tetapkan paling tinggi 47 (Empat Puluh Tujuh) tahun;
8
Pasal 8
(1) Pensyaratan bagi Calon Peserta Tugas Belajar program profesi disesuaikan
dan/atau diatur lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang berlaku.
(2) Pensyaratan program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Pendidikan spesialis untuk dokter umum/dokter gigi;
b. Pendidikan apoteker untuk farmasi;
c. Pendidikan ners untuk keperawatan; dan
d. Pendidikan advokasi/notaris untuk hokum.
Bagian Kedua Pensyaratan Izin Belajar
Pasal 9
(1) Pensyaratan umum bagi Calon Peserta Izin Belajar adalah :
a. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara bukan Calon Aparatur Sipil Negara;
b. Telah memilki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
c. Sehat jasmani dan rohani;
d. Setiap unsur kinerja sekurang-kurangnya bemilai baik;
e. Tidak sedang dalam proses dan/atau dijatuhi hukuman disiplin sedang atau
berat;
f. Tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman pidana;
g. Tidak sedang dalam pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
h. Bersedia untuk tidak meninggalkan tugas kedinasan pada jam hari kerja;
i. Pendidikan yang diikuti harus sesuai dengan latar pendidikan sebelumnya atau
berhubungan dengan tugas dan fimgsi yang bersangkutan;
j. Mendapat rekomendasi dan/atau persetujuan dari kepala OPP/unit kerja;
k. Bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai dengan selesai/tamat;
l. Bersedia untuk tidak mengajukan permohonan pindah kerja dari Kabupaten
Buol, kewajiban kerja yang harus di jalani adalah 2 kali masa tugas belajar (n)
atau dalam ramus (2 x n ) terhitung setelah menyelesaikan pendidikan;
m. Bersedia untuk tidak menuntut penyesuaian gelar ijazah; dan
n. Bersedia untuk mengikuti segala ketentuan dalam peraturan Bupati ini.
9
Pasal 10
(1) Pensyaratan khusus bagi Calon peserta tugas belajar pendidikan Diploma I,
Diploma II, Diploma III dari ijazah SMA;
a. Memiliki ijazah SLTA dengan nilai rata-rata STTB sekurang-kurangnya 7,00;
b. Pangkat/Golongan minimal pengatur muda (Il/a);
c. Usia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
Atau untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan sangat di
perlukan usia maksimal dapat di tetapkan paling tinggi 37 (Tiga Puluh Tujuh)
tahun;
(2) Pendidikan Strata 1 dari Ijazah SLTA L:
a. Memiliki nilai rata-rata STTB sekurang-kurangnya 7,00;
b. Pangkat/Golongan pengatur muda tinggat I (Il/b);
c. Usia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
Atau untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan sangat di
perlukan usia maksimal dapat di tetapkan paling tinggi 37 (Tiga Puluh Tujuh)
tahun;
(3) Pendidikan Strata 1 dari Ijazah Diploma III :
a. Memiliki nilai IPK sekurang-kurangnya 2,50;
b. Pangkat/Golongan minimal pengatur (II/c);
c. Usia setinggi-tingginya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat perkuliahan
dimulai.
Atau untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan sangat di
perlukan usia maksimal dapat di tetapkan paling tinggi 37 (Tiga Puluh Tujuh)
tahun;
(4) Pendidikan pasca sarjana strata 2 :
a. Memiliki nilai rata-rata IPK sekurang-sekurangnya 2,50;
b. Pangkat/Golongan minimal penata muda (Ill/a);
c. Usia maksimal 37 (tiga puluh tujuh) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
Atau untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan sangat di
perlukan usia maksimal dapat di tetapkan paling tinggi 42 (Empat Puluh Dua)
tahun;
(5) Pendidikan Doktoral Strata 3 :a. Memiliki Ijazah Strata 2 dengan nilai IPK rata-rata 2,50;
b. Pangkat/Golongan ruang minimal penata (III/c);
10
c. Usia maksimal 47 (empat puluh tujuh) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
Atau untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan sangat di
perlukan usia maksimal dapat di tetapkan paling tinggi 47 (Empat Puluh
Tujuh) tahun;
Pasal 11
Khusus aparatur Sipil Negara dari Jabatan fungsional guru/pamong belajar yang
mengajukan permohonan tugas dan/atau izin belajar batas usia maksimal 47 (empat
puluh tujuh) tahun pada saat perkuliahan dimulai untuk jenjang pendidikan program
strata 1, strata 2, strata 3.
BAB VPROSEDUR PENGURUSAN
Bagian KesatuProsedur Pengurusan Tugas Belajar
Pasal 12
(1) Kepala OPD/unit kerja mengusulkan Aparatur Sipil Negara Calon Peserta Tugas
Belajar;
(2) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1), dibuat secara tertulis dan di tunjukan
kepada pejabat pembina kepegawaian Daerah melalui badan kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(3) Untuk melangkapi usulan yang dimaksud pada ayat (2), calon peserta
melampirkan:
a. Fotocopy legaliser keputusan pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara
bagi yang belum pema naik pangkat setingkat lebih tinggi;
b. Fotocopy legaliser keputusan kenaikan pangkat terakhir;
c. Fotocopy legaliser ijazah pendidikan terakhir ;
d. Fotocopy legaliser transkip nilai pendidikan terakhir;
e. Surat persetujuan/rekomendasi dari kepala OPD yang menyetakan kualifikasi
pendidikan akademik yang diikuti sesuai dengan kebutuhan rencana prioritas
kebutuhan daerah;
f. Daftar analisis kebutuhan Aparatur Sipil Negara OPD per tahun berdasarkan
analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat Daerah;
11
(4) Melengkapi Surat Keterangan yang terdiri dari :
a. Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani di tandatangani oleh dokter;
b. Tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah dari
inspektorat Daerah;
c. Izin mengikuti seleksi yang di tanda tangani oleh kepala OPD/unit kerja;
d. Telah lulus seleksi dari perguruan tinggi; dan
e. Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi.
(5) Surat perjanjian yang menuangkan tentang kesanggupan :
a. Pengembalian bantuan biaya pendidikan yang telah diterima apabila
memundurkan diri dan/atau tidak mampu menyelesaikan pendidikan di
karenakan kesalahan yang bersangkutan;
b. Berkomitmen untuk melaksanakan pendidikan Tugas Belajar;
c. Tidak pindah kerja dari kabupaten Buol;
d. Bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai tamat apabila bantuan biaya
tidak di anggarkan dalam APBD; dan
e. Bersedia di tempatkan sesuai dengan formasi yang ada setelah menyelesikan
pendidikan.
(6) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a sampai e di tanda tangani
oleh yang bersangkutan dengan menempelkan materai (6000).
Bagian KeduaProsedur Pengurusan Izin Belajar
Pasal 13
(1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau Kepala Unit Kerja mengusulkan
Aparatur Sipil Negara calon peserta Tugas Belajar.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditunjukan
kepada pejabat pembina kepegawaian Daerah melalui Badan Kepegawaian
Daerah.
(3) Untuk melengkapi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon peserta
melampirkan:
a. Fotocopy legaliser Keputusan pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara
yang belum perna naik pangkat setingkat lebih tinggi.
b. Fotocopy legaliser keputusan kenaikan pangkat terakhir.
c. Fotocopy ijazah yang telah tercantum didalam keputusan kenaikan pangkat
terakhir dengan melampirkan transkip nilai.
d. Fotocopy legaliser SKP 1 (satu) Tahun terakhir.
e. Surat keputusan dari kepala Badan/Dinas/Kantor/Camat yang menyatakan
kualifikasi akademik yang diikuti oleh yang bersangkutan telah sesuai dengan
rencana strategis kebutuhan minimal Aparatur Sipil Negara pada suatu kerja
Perangkat Daerah atau unit Kerja.
f. Formasi kebutuhan Aparatur Sipil Negara terbaru dari satuan kerja Perangkat
Daerah atau Unit Kerja.
g. Surat pemyataan tidak pema gagal atau dibatalkan mengikuti Tugas Belajar
atau disebapkan Kelalaian serta kesalahan yang bersangkutan.
(4) Surat keterangan yang harus dilengkapi terdiri dari:
a. Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani di tandatangani oleh dokter;
b. Tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah dari
inspektorat Daerah;
c. Izin mengikuti seleksi yang di tanda tangani oleh Kepala OPD/Unit kerja;
d. Telah lulus seleksi dari perguruan Tinggi; dan
e. Akreditas perguruan Tinggi dan Akreditas Program Studi.
(5) Surat perjanjian yang menuangkan tentang kesanggupan:
a. Pengembalian bantuan biaya pendidikan yang telah diterima apabila
memundurkan diri dan/atau tidak mampu menyelesaikan pendidikan
dikarenakan kesalahan yang bersangkutan;
b. Komitmen untuk melaksanakan pendidikan izin belajar;
c. Tidak mengajukan pindah kerja dari Kabupaten Buol;
d. Besedia di tempatkan sesuai dengan formal yang ada setelah menyelesikan
pendidikan.
BAB VIPENETAPAN CALON PESERTA
Pasal 14
(1) Calon Peserta Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara wajib
mengikuti dan lulus seleksi system CAT yang di selenggarakan oleh Badan
kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(2) Setelah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati
menetapkan peserta Tugas Belajar dan ijin Belajar yang ditanda tangani oleh
Bupati.
13
BAB VII
BAT AS WAKTU PELAKSANAAN PENDIDIKAN
Pasal 15
(1) Batas waktu penyelesaian pendidikan Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah
sebagai berikut:
a. Pendidikan Dill paling lama 6 (enam) semester/3 (tiga) tahun;
b. Pendidikan SI dari Ijazah Dill selama 4 (empat) semester/2 (dua) tahun;
c. Pendidikan SI dari ijazah SLTA paling lama 4 (empat) semester/2 (dua) tahun;
d. Pendidikan S2 paling lama 4 (empat) semester/2 (empat) tahun;
e. Pendidikan S3 selama 8 (delapan) semester/4 (empat) tahun;
(2) Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk
program pendidikan spesialis mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan bidang
ilmu atau proram yang berlaku.
Status Kepegawaian
Pasal 16
(1) Aparatur Sipil Negara yang mengikuti tugas Belajar dibebaskan dari jabatan dan
tugas kedinasan.
(2) Aparatur Sipil Negara mengikuti izin Belajar tetap melaksanakan tugas kedinasan
dan status kepegawaian tetap berada pada unit kerja yang bersangkutan.
BAB VIII
BANTU AN BIAYA PENYELESAIAN STUDI
Pasal 17
(l)Bantuan biaya penyelesaian studi yang diberikan kepada peserta Tugas Belajar,
menggunakan dana APBD Kabupaten Buol yang disesuaikan dengan kemampuan
keuangan Daerah.
14
(2) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam mata
anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia.
(3) Pemberian biaya bantuan penyelesaian studi setelah menerima daftar kebutuhan
peserta Tugas Belajar, dan tidak mengikat.
BAB IX
KEWAJIBAN DAN SANKSI
Pasal 18
KEWAJIBAN
(1) Aparatur Sipil Negara yang mengikuti tugas Belajar dan izin Belajar wajib
melaporkan kemajuan pendidikannya setiap semester yang telah berjalan kepada
pejabat pembina Kepegawaian Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah dan
Sumber Daya Manusia.
(2) Laporan kemajuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan
dengan fotocopy transkip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
Pasal 19
SANKSI
(1) Peserta tugas Belajar dan Izin Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan
sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1)
diberikan tenggang waktu untuk menyelesaikan pendidikan selama 1 (satu) tahun
dengan biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan bagi peserta Tugas
Belajar.
(2) Apabila Peserta Tugas Belajar dan Izin Belajar tetap tidak dapat memenuhi
ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau memundurkan
diri dalam melaksanakan pendidikan dikarenakan oleh kelalaian dari yang
bersangkutan, dijatuhi sanksi:
a. Pencabutan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri yang bersangkutan;
b. Pengembalian biaya pendidikan yang diterima disetorkan kembali ke kas
Daerah melalui Kepegawaian Daerah bagi peserta Tugas Belajar; dan
15
1 1
c. Diberikan hukuman disiplin tingkat sedang.
(3) Apabila Peserta Izin Belajar tetap tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan/atau terbukti meninggalkan pekerjaan atau tugas pada
jam dinas atau kantor dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, dijatukan sanksi :
a. Pencabutan Izin Belajar yang Bersangkutan;
b. Diberikan hukuman disiplin tingkat sedang.
(4) Hukuman disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4) mengacu pada peraturan perundang yang berlaku.
(5) Apabila peserta Tugas Belajar tidak sanggup mengembalikan biaya pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b secara tunai maka pimpinan unit
kerja terkait berkewajiban melakukan pemotongan gaji sebanyak 50% tiap
bulanya dari gaji bersih yang diterima sampai lunas tanpa persetujuan dari yang
bersangkutan.
(6) Pemyataan persediaan pemotongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dicantumkan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1)
huruf o.
Pasal 20
(1) Pejabat pembina Kepegawaian Daerah melaksanakan evaluasi pendidikan bagi
setiap Aparatur Sipil Negara yang mengikuti program Tugas Belajar dan Izin
Belajar.
(2) Evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi
terhadap :
a. Nilai akademik setiap semester;
b. Proses pelaksanaan pendidikan; dan
c. Proses penyelesaian pendidikan.
I
16
BAB X
PENGHARGAAN
Pasal 21
(1) Aparatur Sipil Negara yang menyelesaikan pendidikan dengan predikat lulusan
terbaik diberikan penghargaan berupa prioritas penempatan minimal pada selon
yang sama dengan jabatan yang pernah diduduki sebelumnya dengan
memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
(2) Jabatan yang dengan ketentuan pada ayat (1) tidak berlaku untuk ASN Tugas
Belajar dan izin belajar yang sudah menduduki jabatan fiingsional tehnis.
(3) Aparatur Sipil Negara Jabatan fungsional Tehnis yang menyelesaikan pendidikan
dengan predikat lulusan terbaik diberikan penghargaan berupa prioritas
penempatan kembali pada jabatan yang pernah diduduki sebelumnya dengan
memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
(l)Bagi yang telah memiliki ijazah setingkat lebih tinggi sebelumnya diangkat
sebagai Calon Aparatur Sipil Negara dalam proses penyelesaian ijazah kenaikan
pangkat dan pencantuman gelar dapat diberikan Surat Keterangan telah memiliki
ijazah dengan ketentuan :
a. Diusulkan oleh kepala satuan kerja perangkat Daerah atau kepala unit kerja
yang bersangkutan;
b. Berstatus Aparatur Sipil Negara dan bukan berstatus Calon Aparatur Sipil
Negara;
c. Surat dari perguruan tinggi menyatakan bahwa yang bersangkutan telah
memiliki ijazah dan menamatkan kegiatan perkuliahan (dengan data yang
lengkap);
d. Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai Aparatur Sipil
Negara;
BAB XI
KETENTUAN PERAL1HAN
Pasal 22
17
e. Pangkat/golongan minimal sesuai dengan sebagaimana tersebut pada pasal 7;
f. Kenerja baik yang dibuktikan pada nilai SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir;
g. Tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin;
h. Tidak dalam pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional yang dibuktikan
denga surat keterangan kepala satuan kerja perangkat Daerah atau kepala unit
kerja yang bersangkutan;
i. Pendidikan/program studi yang diikuti harus ada keterkaitanya dengan latar
belakang pendidikan sebelumnya atau tugas pokok Aparatur Sipil Negara yang
bersangkutan;
j. Ijazah yang diperolah dari perguruan Tinggi Negeri dan/atau perguruan Tinggi
Swasta yang telah Terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelengaraan
dari menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau
jabatan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
berwenang menyelengarakan pendidikan;
(2)Bagi yang sedang menjalani perkuliahan diperguruan Tinggi pada saat diangkat
sebagai Calon Aparatur Sipil Negara dapat diberikan surat keterangan sedang
melanjutkan perkuliahan, dengan ketentuan :
a. Diusulkan oleh kepala satuan kerja perangkat Daerah atau kepala unit kerja
yang bersangkutan;
b. Melampirkan surat keterangan dari perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa
yang bersangkutan sedang melaksanakan kegiatn perkuliahan pada saat yang
bersangkutan diangkat sebagai Calon Aparatur Sipil Negara (dengan data yang
lengkap);
c. Pangkat/golongan dan masa kerja pangkat/golongan minimal untuk
menyesuaikan ijazah kedalam pangkat disesuaikan dengan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 8;
d. Kinerja baik yang dapat dibuktikan dengan nilai SKP dalam 1 (satu) tahun
terakhir;
e. Tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin;
f. Tidak dalam pemeriksaan Aparat Pengawasan fungsional yang dibuktikan
dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala
Unit Kerja yang bersangkutan;
g. Pendidikan/program studi harus ada keterkaitannya dengan latar belakang
pendidikan sebelumnya atau tugas pokok Aparatur Sipil Negara yang
bersangkutan;
* » r ,
h. Ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Perguruan Tinggi
Swasta yang telah terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan
dari menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau
jabatan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
berwenang menyelenggarakan pendidikan;
i. Dalam melanjutkan kegiatan perkuliahan tidak meninggalkan kedinasan
dan/atau tugas pekerjaan sehari-hari sebagai Aparatur Sipil Negara;
19
>*
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
BAB XII
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini
dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.
PARAF KOORDINASI
P E JA B A T P A R A F
B A G 1 A FJH U K u n i -
0
i
Diundangkan di Buol
Ditetapkan di Buol
Pada tanggal, a* fl£>1
20