Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BUPATI GOWAPROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 07 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN, PEMBANGUNAN DANPENGGUNAAN MENARA BERSAMA
TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GOWA,
Menimbang : a.
b.
bahwa dengan semakinmeningkatnya kebutuhanmasyarakat terhadappenggunaan fasilitastelekomunikasi mendorongpeningkatan pembangunanmenara telekomunikasi;
bahwa dalam rangka menjaminkeamanan, keselamatan,pemerataan dan kelestarian
1
c.
lingkungan serta estetika sesuaikaidah tata ruang, perlu adanyapembinaan, pengawasan, danpengendalian terhadappembangunan menaratelekomunikasi;
bahwa berdasarkanpertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a danhuruf b, perlu membentukPeraturan Daerah tentangPedoman Penataan,Pembangunan dan PenggunaanMenara BersamaTelekomunikasi.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) UndangUndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 29Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah Tingkat IIdi Sulawesi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1959Nomor 74, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 1822);
3. UndangUndang Nomor 36Tahun 1999 tentangTelekomunikasi (LembaranNegara Republik Indonesia
2
Tahun 1999 Nomor 154,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3881);
4. UndangUndang Nomor 28Tahun 2002 tentang BangunanGedung (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002Nomor 134, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4247 );
5. UndangUndang Nomor 26Tahun 2007 tentang PenataanRuang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007Nomor 68, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4725 );
6. UndangUndang Nomor 12Tahun 2011 tentangPembentukan PeraturanPerundangundangan (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);
7. UndangUndang Nomor 23Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran
3
Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor52 Tahun 2000 tentangPenyelenggaraan Telekomunikasi(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000Nomor 107, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3981);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan antaraPemerintah, PemerintahanDaerah Provinsi danPemerintahan DaerahKabupaten/Kota (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah KabupatenGowa Nomor 10 Tahun 2005tentang Penyidik Pegawai NegeriSipil (PPNS) di LingkunganPemerintah Kabupaten Gowa
4
(Lembaran Daerah KabupatenGowa Tahun 2005 Nomor 10).
Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa
dan
Bupati Gowa
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANGPEDOMAN PENATAAN, PEMBANGUNANDAN PENGGUNAAN MENARA BERSAMATELEKOMUNIKASI
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Gowa;2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa beserta
Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan Daerah Kabupaten Gowa;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yangselanjutnya disingkat DPRD adalah DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa
5
sebagai unsur penyelenggara PemerintahanDaerah;
4. Bupati adalah Bupati Gowa;5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah danInstansi Vertikal yang mempunyai tugas dantanggungjawab di bidang pertanahan, perizinan,pekerjaan umum dan lingkungan hidup;
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi,dan Informatika Kabupaten Gowa;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modalyang merupakan kesatuan, baik yang melakukanusaha maupun yang tidak melakukan usaha yangmeliputi perseroan terbatas, perseroankomanditer, perseroan lainnya, badan usaha milikNegara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasimassa, organisasi sosial politik, atau organisasilainnya, lembaga dan bentuk badan lainnyatermasuk kontrak investasi kolektif dan bentukusaha tetap;
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran,pengiriman dan/atau penerimaan dari setiapinformasi dalam bentuk tandatanda, isyarat,tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistemkawat, optik, radio, atau sistem elektro magnetlainnya;
6
9. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatanpenyediaan dan pelayanan telekomunikasisehingga memungkinkan terselenggaranyatelekomunikasi;
10. Penyelenggara telekomunikasi adalahPerseorangan, koperasi, Badan Usaha MilikDaerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan UsahaMilik Swasta, Instansi Pemerintah, dan instansipertahanan keamanan Negara;
11. Penyedia menara adalah perseorangan,koperasi, badan usaha milik daerah, badan usahamilik Negara atau badan usaha swasta yangmemiliki dan mengelolah menara telekomunikasiuntuk digunakan bersama oleh penyelenggaratelekomunikasi;
12. Pengelola menara adalah badan usaha yangmengelola dan/atau mengoperasikan menara yangdimiliki oleh pihak lain;
13. Penyedia jasa konstruksi adalah orangperseorangan atau badan yang kegiatan usahanyamenyediakan jasa konstruksi;
14. Jaringan utama adalah bagian dari jaringaninfrastruktur telekomunikasi yangmenghubungkan berbagai elemen jaringantelekomunikasi yang dapat berfungsi sebagaicentral trunk, mobile switching, center (MSC),base station, controller (BSC) / Radio NetworkController (RNC), dan jaringan transmisi utama(Backbone transmission);
7
15. Menara telekomunikasi yang selanjutnyadisebut menara adalah bangunan untukkepentingan umum yang didirikan di atas tanah,atau bangunan yang merupakan satu kesatuankonstruksi dengan bangunan gedung yangdipergunakan untuk kepentingan umum yangstruktur fisiknya dapat berupa rangka baja yangdiikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuktunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dankonstruksinya disesuaikan sebagai saranapenunjang menempatkan perangkattelekomunikasi;
16. Menara bersama adalah menara yangdigunakan secara bersama oleh beberapapenyelenggara telekomunikasi (operator) untukmenempatkan dan mengoperasikan peralatantelekomunikasi berbasis radio (Base TransceiverStation/BST);
17. Izin Mendirikan Bangunan Menara yangselanjutnya disebut IMB Menara adalah Izinmendirikan bangunan yang diberikan olehpemerintah daerah, kepada pemilik menaratelekomunikasi untuk membangun baru ataumengubah menara telekomunikasi sesuai denganpersyaratan administrasi dan persyaratan teknisyang berlaku
18. Zona adalah batasan area persebaranpeletakan menara telekomunikasi berdasarkanpotensi ruang yang tersedia;
8
19. Pembangunan adalah kegiatan pembangunanmenara bersama telekomunikasi yangdilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasidan/atau penyedia menara di atas tanah/lahanmilik pemerintah daerah atau milik masyarakatsecara perseorangan maupun lembaga;
20. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yangharus dilaksanakan oleh penyelenggaratelekomunikasi selama jangka waktu perjanjian.
21. Catu Daya (Power Supply) adalah sebuahpiranti yang berguna sebagai sumber listrik untukpiranti lain.
BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS
Pasal 2
Penataan, Pembangunan dan Penggunaan MenaraBersama Telekomunikasi dimaksudkan untukmengatur dan mengendalikan setiap kegiatanpembangunan dan penggunaan menara bersamatelekomunikasi.
Pasal 3Penataan, Pembangunan dan Penggunaan MenaraBersama Telekomunikasi bertujuan untuk:
9
a. memberikan kepastian hukum kepadamasyarakat dan aparatur pemerintah daerahdalam merencanakan, melaksanakan,mengendalikan dan mengawasi kegiatanpembangunan dan penggunaan menara; dan
b. mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhanmasyarakat terhadap layanan jasatelekomunikasi dengan memperhatikan prinsippenataan ruang, estetika, keamanan dankepentingan umum.
Pasal 4
Penataan, Pembangunan dan Penggunaan MenaraBersama Telekomunikasi berasaskan:a. kaidah tata ruang;b. kemanfaatan;c. keberlanjutan;d. keselamatan; e. keselarasan dan keserasian;f. kepastian hukum; dan g. estetika.
BAB IIIPEMBANGUNAN MENARA BERSAMA
TELEKOMUNIKASI
Pasal 5
10
(1) Penempatan lokasi menara dilakukan denganmemperhatikan potensi ketersedian lahan yangtersedia, perkembangan teknologi, permintaanjasajasa telekomunikasi baru dan kepadatanpemakaian jasa telekomunikasi denganmempertimbangkan kaidah penataan ruang, tatabangunan, estetika dan keamanan lingkungan;
(2) Menara bersama telekomunikasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berfungsi untukmengarahkan, menjaga dan menjamin agarpembangunan dan pengoperasian menarabersama telekomunikasi dapat terlaksanadan tertata dengan baik, berorientasi masadepan, terintegrasi dan memberikan manfaatyang sebesarbesarnya bagi semua pihak sertadalam rangka :a. menjaga estetika kawasan daerah tetap indah,
bersih dan lestari serta tetap terpelihara;b. pembangunan menara telekomunikasi
dilakukan sesuai dengan RTRW;c. menjaga kelestarian lingkungan dan kepastian
peruntukan serta efisiensi lahan; dand. memudahkan pengawasan dan pengendalian.
BAB IVPEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
Pasal 6
11
(1) Pembangunan dan pengoperasian menarabersama harus sesuai dengan penetapan zonamenara bersama.
(2) Dalam upaya efisiensi dan efektifitas penggunaanruang, maka menara harus digunakan secarabersama dengan tetap memperhatikankesinambungan pertumbuhan industritelekomunikasi dan paling sedikit tiap menaradigunakan oleh 3 (tiga) penyelenggaratelekomunikasi.
Pasal 7
(1) Pembangunan menara wajib mengacu pada SNIdan Standar Baku yang berlaku secarainternasional serta tertuang dalam bentukdokumen teknis sebagai berikut:a. gambar rencana teknis bangunan menara
meliputi: situasi, denah, tampak, potongandan detail serta perhitungan struktur;
b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputidata penyelidikan tanah, jenis pondasi,jumlah titik pondasi, termasuk geotekniktanah
c. spesifikasi teknis struktur atas menara,meliputi beban tetap (beban sendiri dan bebantambahan) beban sementara (angin dangempa), beban khusus, beban maksimummenara yang diizinkan, sistem konstruksi,
12
ketinggian menara dan proteksi terhadappetir.
(2) Pembangunan menara bersama harus sesuaidengan standar baku tertentu untuk menjaminkeamanan lingkungan dengan memperhitungkanfaktorfaktor kekuatan dan kestabilan konstruksimenara, antara lain:a. tempat/space penempatan antena dan
perangkat telekomunikasi untuk penggunaanbersama;
b. ketinggian menara;c. struktur menara;d. rangka struktur menara;e. pondasi menara; danf. kekuatan angin.
Pasal 8
(1) Pembangunan menara bersama harus dilengkapidengan sarana pendukung dan identitas hukumyang jelas.
(2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan antara lain:a. pertanahan (Grounding);b. penangkal petir;c. catu Daya (Power Supply);d. lampu halangan penerbangan (aviation
obstruction light);
13
e. marka halangan penerbangan (aviationobstruction marking); dan
f. pagar pengaman.(3) Identitas hukum terhadap menara bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:a. nama pemilik/ pengelola menara bersama
telekomunikasi;b. alamat terdekat pemilik/ pengelola menara
bersama telekomunikasic. lokasi dan koordinat menara bersama
telekomunikasi;d. nama penyelenggara telekomunikasi pengguna
menara;e. alamat penyelenggara telekomunikasi;f. model menara bersama telekomunikasi;g. tinggi menara bersama telekomunikasi;h. nomor izin gangguan/ HO dan IMB menara
bersama telekomunikasi; i. tahun pembuatan/ pemasangan menara
bersama telekomunikasi;j. penyedia jasa konstruksi; dank. beban maksimum menara bersama
telekomunikasi.
Pasal 9
(1) Menara disediakan oleh penyedia menara.(2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan:
14
a. penyelenggara telekomunikasi; atau b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
(3) Penyedia menara sebagaimana dimaksud padaayat (2) pembangunannya dilaksanakan olehpenyedia jasa konstruksi.
(4) Penyedia menara yang bukan penyelenggaratelekomunikasi, pengelola menara atau penyediajasa konstruksi untuk membangun menaramerupakan perusahaan nasional.
(5) Untuk mewujudkan pembangunan menarabersama dapat dilaksanakan melalui kerja samadengan Pemerintah Daerah.
(6) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimanadimaksud pada ayat (5), harus dilaksanakansesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan.
Pasal 10(1) Pengoperasian menara bersama bisa dilakukan
oleh :a. penyedia menara;b. pengelola menara.
(2) Penyedia menara atau pengelola menarabertanggung jawab terhadap kelaikan fungsibangunan menara dengan cara melakukanpemeriksaan berkala bangunan menara dan/ataukerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruhdan/atau sebagian menara.
15
(3) Penyedia menara atau pengelola menara wajibmemberikan jaminan terhadap masyarakatradius menara apabila terjadi risiko adanyamenara.
(4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)berupa surat pernyataan yang berisi kesanggupanmemberikan ganti rugi kepada pihak yangdirugikan akibat runtuhnya seluruh dan/atausebagian menara.
Pasal 11
(1) Hasil pemeriksaan berkala sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)dilaporkan setiap tahun kepada Bupati.
(2) Jika ditemukan kerusakankerusakan baikbangunan menara maupun peralatan yang ada,maka penyedia menara atau pengelola menaraharus segera memperbaikinya dalam waktu 6(enam) hari setelah laporan disampaikan.
BAB VPERIZINAN
Pasal 12
(1) Setiap penyelenggara telekomunikasi ataupenyedia menara atau penyedia jasa konstruksi
16
yang akan membangun menara bersamatelekomunikasi wajib memiliki izin yang meliputi:a. Izin Pengusahaan Menara Bersama
Telekomunikasi;b. Izin Mendirikan Bangunan Menara;c. Izin Operasional Menara Bersama
Telekomunikasi; dand. Izin Gangguan.
(2) Selain izin tersebut sebagaimana dimaksud padaayat (1) setiap pemohon pembuatan menaraharus mencantumkan nama operator/vendortelepon seluler yang akan dilayani berikut namadan alamat pemohon serta mendapatpertimbangan/rekomendasi teknis dari instansiyang berwenang.
(3) Permohonan untuk memiliki izin sebagaimanadimaksud pada ayat (1) melampirkanpersyaratan baik persyaratan administrasi danpersyaratan teknis.
(4) Setelah pembangunan menara selesai,penyelenggara telekomunikasi atau penyediamenara wajib melaporkan operator/vendortelepon seluler yang menggunakan menarakepada Bupati.
(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakdapat dipindahtangankan kepada pihak laintanpa persetujuan dari Bupati;
(6) Ketentuan mengenai perizinan diatur dalamPeraturan Bupati.
17
BAB VIHAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 13
Penyedia menara atau pengelola menara wajibmemberikan kesempatan yang sama tanpadiskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasiuntuk menggunakan menara secara bersamasamasesuai kemampuan teknis menara.
Pasal 14
(1) Penyedia menara atau pengelola menara yangtelah mengadakan perjanjian/ kerjasamamemiliki izin sebagaimana dimaksud dalamPasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 wajib:a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan
perizinan yang diberikan;b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan
dan keselamatan serta kelestarian fungsilingkungan sesuai ketentuan peraturanperundangundangan;
c. bertanggung jawab atas segala akibat yangtimbul dari pelaksanaan izin yang telahdiberikan; dan
18
d. membantu pelaksanaan pengawasan yangdilakukan oleh petugas yang berwenang.
(2) Untuk menjaga keselamatan lingkungan,keselamatan penerbangan dan keindahan,penyelenggara menara wajib memasang lampupenerangan baik di menara maupun di pagarpengamannya.
(3) Penyedia menara atau pengelola menara wajibmemelihara dan melaporkan keberadaan menarakepada Pemerintah Daerah.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)meliputi jumlah menara, jumlah BTS setiapmenara, kondisi menara dan pengelola menarabersama.
(5) Setiap pengguna menara bersama telekomunikasiberkewajiban membayar retribusi yang besarnyadiatur dalam Peraturan Bupati
Pasal 15
(1) Penyedia menara atau pengelola menara yangtelah mengadakan perjanjian/kesepakatankerjasama secara tertulis guna penyediaaninfrastruktur menara bersama denganPemerintah Daerah serta memiliki izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berhakmenggunakan menara sesuai dengankesepakatan dan izin yang telah diperoleh.
19
(2) Setiap penyedia menara dapat bekerja samadengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan danpengoperasian menara.
Pasal 16
Setiap penyedia menara dilarang membangunmenara sebelum memenuhi syarat perizinansebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
BAB VIIPEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 17(1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian terhadap pelaksanaan PeraturanDaerah ini dilakukan oleh Dinas.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaanpembinaan, pengawasan, dan pengendaliansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdalam Peraturan Bupati.
BAB VIIISANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 18
20
(1) Setiap orang atau badan yang melakukanpenyelenggaraan telekomunikasi yang tidaksesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkandalam izin, diberikan peringatan berupa teguransecara tertulis.
(2) Teguran secara tertulis diberikan kepadapenyelenggara telekomunikasi paling banyak 3(tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguransatu dengan teguran berikutnya paling singkat 2(dua ) minggu.
(3) Apabila setelah teguran ketiga penyelenggaratelekomunikasi tidak menindaklanjuti tegurandimaksud, maka izin dicabut dan dilakukanpenyegelan.
Pasal 19
(1) Setiap orang atau badan yang membangun danmengoperasikan menara tanpa izin dan tidaksesuai dengan penetapan zona pembangunanmenara wajib dibongkar.
(2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatantertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturutturutdengan tenggang waktu antara teguran satudengan teguran berikutnya paling singkat 1 (satu)minggu.
(3) Menara dan bangunan penunjangnya yang tidakmemiliki izin, langsung dibongkar setelahmendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3
21
(tiga) kali berturutturut dengan tenggang waktuantara teguran satu dengan teguran berikutnyapaling singkat 1 (satu) bulan dan setelahdikeluarkannya surat perintah pembongkaran.
BAB IX
PEMBONGKARAN MENARAPasal 20
(1) Pembongkaran menara wajib dilakukanpenyelenggara telekomunikasi/penyedia menarayang membangun menara telekomunikasiapabila:a. Tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1); b. Menara tidak dipergunakan atau berfungsi
paling lama 3 (tiga) bulan;c. Menara tidak difungsikan sebagai menara
bersama;d. Kondisi menara yang tidak sesuai ketentuan
dan/atau menimbulkan ancaman terhadapkeselamatan/keamanan lingkungan; dan
e. Menara tidak dipelihara secara rutin palingsedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
(2) Penyelenggara telekomunikasi/penyedia menarayang membangun menara sebagaimana dimaksudpada ayat (1) bertanggung jawab terhadap
22
pelaksanaan pembongkaran menara yangdibangun.
(3) Pelaksanaan pembongkaran menara berdasarkansurat perintah Bupati
(4) Bagi penyelenggara telekomunikasi / penyediamenara yang membangun menara yang telahmenerima surat perintah pembongkaransebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3),segera melaksanakan pembongkaran menarayang menjadi milik dan tanggung jawabnya.
BAB X
KETENTUAN PENYIDIKANPasal 21
(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkunganpemerintah daerah diberi wewenang khusussebagai penyidik untuk melakukan penyidikanatas pelanggaran ketentuan dalam peraturandaerah ini sebagaimana dimaksud dalamketentuan peraturan perundangundanganhukum acara pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat olehpejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuanperaturan perundanganundangan.
23
(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah :a. menerima, mencari, mengumpulkan dan
meneliti keterangan atau laporan berkenaandengan tindak pidana yang diatur dalamperaturan daerah agar keterangan ataulaporan tersebut menjadi lebih lengkap danjelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkanketerangan mengenai orang pribadi ataubadan tentang kebenaran perbuatan yangdilakukan sehubungan dengan tindak pidanayang diatur dalam peraturan daerah;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dariorang pribadi atau badan sehubungan dengantindak pidana yang diatur dalam peraturandaerah;
d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lainberkenaan dengan tindak pidana yang diaturdalam peraturan daerah;
e. melakukan penggeledahan untukmendapatkan bahan bukti pembukuan,pencatatan, dan dokumen lain, sertamelakukan penyitaan terhadap bahan buktitersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangkapelaksanaan tugas penyidikan tindak pidanayang diatur dalam peraturan daerah;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarangseseorang meninggalkan ruangan atau tempat
24
pada saat pemeriksaan sedang berlangsungdan memeriksa identitas orang, bendadan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengantindak pidana yang diatur dalam peraturandaerah;
i. memanggil orang untuk didengarketerangannya dan diperiksa sebagaitersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atauk. melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana yangdiatur dalam peraturan daerah menuruthukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memberitahukan dimulainya penyidikan danmenyampaikan hasil penyidikannya kepadapenuntut umum melalui penyidik Pejabat PolisiNegara Republik Indonesia sesuai denganketentuan yang diatur dalam undangundanghukum acara pidana.
BAB XIVKETENTUAN PIDANA
Pasal 22(1) Setiap orang atau Badan yang melanggar
ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, danPasal 12 dikenakan sanksi pidana dengan pidana
25
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dendaRp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
(2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksudpada ayat (1), pelanggaran atas pembangunandan penggunaan menara bersama telekomunikasidapat dikenakan sanksi pidana sesuai denganketentuan Peraturan Perundangundangan.
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah pelanggaran.
BAB XVKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
Penyelenggara telekomunikasi yang telah memilikiizin mendirikan menara dan telah membangun atauyang sedang dalam proses pembangunan sebelumperaturan daerah ini ditetapkan, wajib menyesuaikandengan peraturan daerah ini paling lambat 1 (satu)tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
BAB XVIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenGowa.
26
Ditetapkan di Sungguminasapada tanggal 2 Oktober 2014
BUPATI GOWA,
H. ICHSAN YASIN LIMPO
Diundangkan di Sungguminasapada tanggal 2 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,
H. BAHARUDDIN MANGKA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2014NOMOR 07
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWAPROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2014Salinan sesuai dengan
aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DANPERUNDANGUNDANGAN,
27
AMBO, SH, MHNip. 19610627 198603 1 011
28