Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 65 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DA}I FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PERTANIAN TIPE B KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang:
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan
susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
susunan organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pertanian Tipe B Kabupaten Kepulauan Sangihe;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
pembentukan Daerah Tingkat II di sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Taxrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18221;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2otl Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 523a1;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2ol4 tentang Aparatur sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ot4
Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a9fl;
2.
t
3.
4.
a-L-
Undang-Undang Nomor 23 Tahun ZAH tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2ol4Nomor244,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor55sT)sebagaimanatelahdiubah
beberapa kali terakhir d'engan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2OL5 tcntang Perubahan Kedua Atas undang-undalg
Nomor2STahun2oL4tentangPemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun20l5Nomor53,
TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor
5679l';
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2OOO tentang
FormasiPegawaiNegeriSipil(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2OOONomorLg4,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO3
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nornor 97
Tahun 2ooo tentang Formasi Pegawai Negeri sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor L22'
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a322);
Peraturan Pemerintah Nomor 1OO Tahun 2OOO tentang
pengangk atan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
(LembaranNegaraRepubliklnd.onesiaTahun2oooNomor
lg7, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4O1S) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tah:un 2oo2 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 1OO Tahun 2OOO tentang
PengangkatanPegawaiNegeriSipilDalamJabatanStruktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo2 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
atefl;Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 tentang
Pengangkatan,PemindahandanPemberhentianPegawaiNegeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO3 Nomor 15, Tambahan Lerrbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 426g1 sebagaimana telah diubah dengan
PeraturanPemerintahNomor63Tahun2oo9tentang
5.
6.
7.
t
8.
a-J-
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oag Nomor L64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041);
peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2ot4 tentang
perubahan Nama Kabupaten Kepulauan sangihe dan Talaud
menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi
utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4
Nomor L67, Tartbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5557);
peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL6 Nomor lL4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
Lo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OtS Nomor 2036);
1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan sangihe Nomor 5
Tahun 2oL6 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat
DaerahKabupatenKepulauanSangihe(LembaranDaerah
KabupatenKabupatenSangiheTahun20|6Nomor5).
MEMUTUSKAN :
9.
Menetapkan
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas
: PERATURAN BUPATI
ORGANISASI, TUGAS
DINAS PERTANIAN
SANGIHE.
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
TIPE B KABUPATEN KEPULAUAN
+
-4-
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
3. Pernerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
6. Selaetaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Pertanian Tipe B Kabupaten Kepulauan
Sangihe.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan
Sangihe.g. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan
dasar warga negara.
10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe.
11. Kedudukan adalah tingkatan atau martabat dalam organisasi untuk
menduduki suatu jabatan tertentu.
12. Susunan Organisasi adalah suatu struktur dan hubungan kerja serta
posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan
operasional untuk mencapai tujuan yang di harapkan.
13. T\rgas dan fungsi adalah sekumpulan tugas dan fungsi dalam
penyelen ggaraarr organisas i yang harus dilaksanakan.
t4. Tata Kerja adalah suatu cara yang ditempuh untuk mengatur sebuah
pekerjaan dalam organisasi agar terlaksana dengan baik dan efisien.
15. Kompetensi Teknis adalah kemampuan dan karakteristik yang wajib
dimiliki oleh seorang pemangku jabatan berupa pengetahllan,
keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksa[aan
tugasnya, melalui kesesuaian pendidikan atau pelatihan dengan tugas
jab atan yang ditempuhnYa.
16. Kelompok Jabatan fungsional q{alah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
E
-5-
17. Unit Petaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana teknis Dinas yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional danf atau kegiatan teknis
penunjang tertentu.
BAB II
KEDUDUKAN
Pasa1 2
Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang
pertanian yangmenjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertalggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasa1 3
{1) Susunan organisasi Dinas Pertalian terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
d. Bidang Peternakan;
e. Bidang Perkebunan;
f. Bidang PenYuluhan;
g. Unit Pelaksana Teknis; dan
h. KelomPok Jabatan Fungsional'
(21 sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan; dan
b. Sub Bagran Umum, Hukum dan Kepegawaian'
(3) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dirnaksud pada
ayat (1) huruf c, membawahi :
a. Seksi Pembenihan Areal dan Lahan; dan
b. Seksi Budidaya, Hama dan Pelryakit serta sarana Produksi'
(4) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
membawahi :
a. Seksi Produksi, Pengemb aflga;rt, Pemasaran dan Pakan Ternak; dan
b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
q
(1)
(21
(3)
(4)
-6-
(5) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
membawahi :
a. Seksi Produksi, Pengembangan, Usaha Tani dan Pasca Panen; dan
b. Seksi Perlindungan Perkebunan'
(6) Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf tmembawahi :
a. seksi Pengemb aftgarr Kelembagaan, sumber Daya Manusia dan
Pemberdayaan PenYuluh; dan
b. seksi Penyed.iaan Informasi, Pengkajian dan Kerjasama.
Pasal 4
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh
Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas'
Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat"(3), ayat (a), ayat (5)
dan ayat (6) masing-masing dipimpin oleh Kepa-tra Bidang, berada di bawala
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris'
Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan
huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub- Bagian, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b,
ayat {4) huruf a dan huruf b, ayat {5) huruf a dan huruf b serta ayat (6)
huruf a dan huruf b, dipimpin oleh Kepala Seksi yarlg dalam
melaksanakan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang.
Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam
lampiral Peraturan BuPati ini-
BAB TV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian kesatu
Dinas
Pasal 5
Dinas Pertanian mempunyai tugas tnetnbatttu Bupati melaksanakan Urusan
Pemerintahan di bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan
Tugas pembantuarr yang diberikan kepada kabupaten di bidang Pertanian-
(s)
+
-7 -
Pasal 6
Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, menYelenggarakan fungsi :
a.perumusanKebijakanteknisdibidangPertanian;b. pelaksanaan kebijakan dibidang pertanian;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang tanaman Pangan'
Peternakan Perkebunan dan Pen5ruluhan;
d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang pertanian; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinYa.
Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 7
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan,
pengembangan dan pembinaan pegawai, memberikan pelayanan administrasi
kepada setlllta satuan organisasi di lingkungan Dinas Pertanian'
Pasa1 8
Sekretariat datarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7'
menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di
lingkungan Dinas Pertanian;
b.penyelenggaraankegiatanpenatausahaandan.ketatalaksanaanadministrasi keuangan;
c. penyelenggaraan kegiatan penatausahaan tlmllm, hukum dan
kepegawaian;
d. pemantauan evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di lingkungan
Dinas Pertanian;
e. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Pertaflian; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas
dan fungsinYa.
+
-8-
Pasal 9
Sub Bagian Program, Keua.r.rgan dan Pelaporall, mempunyai trrgas :
a. menlausun rancangan Renstra dan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
b. men]rusun rencana program/kegiatan sub Bagian Program, Keuangan dan
Pelaporan;
c. menyelenggarakan administrasi keuangar,r, perbendaharaan dan akuntansi
dinas;
d. mengoordinasikas pen)rusunan rencana allggaran yang ada pada bagian
dan bidang-bidang di Dinas;
e. men]rusun skala prioritas anggaran yang dibutuhkan;
f. meneliti kelengkapan berbagai jenis dokumen keuangan dan
perbendaharaan yang ditetapkan sesuai aturan;
g. melakukan verilikasi atas dokumen keuangan, perbendaharaan,
menyiapkan, mencatat dan membukukan perintah pembayaran;
h. melakukan verifikasi harian, berkala atas penerimaan;
i. melaksanakan penJrusunan laporan pertanggungiawaban pengelolaan
keuangan dan laPoran keuangan;
j. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan
anggaran;
k. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi dalam rangka
pelaksanaan tugas bawahan;
l. membuat laporan keuangan semesteran dan tahtrnan dana APBD; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugasnYa.
Pasal 1O
sub Bagian umum, Hukum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
a. men]rusun rerrcafla dan prograln sub Bagran umum, Hukum dan
Kepegawaian;
b. mengurus ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi dan
ketatalaksanaan dinas;
c. mengelola, memperbaiki, memelihara dan merawat perlengkapan kantor;
d. melaksanakan penatalaksanaan aset, inventaris dan perlengkapan dinas;
e. menJrusun bahan rancalIgan peraturan perundang-undangan dan
fasilitasi bantuan hukum;
f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
g. memfasilitasi pembinaan, bimbingan dan evaluasi pegawai;
+
-9-
h. melakukan evaluasi, penilaian dan administrasi, promosi/penjenjangan
serta penjatuhan disiplin pegawai;
i. meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan pegawai;
j. menyiapkan dan mengelola fasilitas administrasi kepegawaian dan hukum
terkait dengan tugas Pokok dinas;
k. mengemb a11gka1_ kemampuan dan kapasitas aparatur dalam bidang
hukum dan Pertrndang-undangan;
1. memfasilitasi kebutuhan pelayanan hukum bagi aparatur dinas terkait
dengan tanggung jawab pelaksanaan tugas;
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugasnYa.
Bagian Ketiga
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pasal 11
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura memprrnyai tugas melaksanakan
kegiatan pengkajian dan koordinasi dalam bidang tanaman pangan dan
hortikrrltrrra serta. melakukan pengawasan pada sem\la kegiatan seksi'
Pasal 12
Bidang Tar:.aman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyelenggarakan fungsi :
a- pembinaan kemampuan prestasi pegawai-pegawai dalam lingkup bidang
Tanaman Pangan;
b. penyelen ggasaastkebijakan pekeriaan dalam bidang Tanaman Pangan dan
Hortikultura berdasarkan pedoman/ kebijakan teknis dari pemerintah
Pusat dan Daerah;
c. pengoordinasian selurr,rh kegiatan dalam bidang Tanaman Pangan dan
Hortikultura berd^asarkan ketentuan yang berlaku;
d. perkiraan keadaan dan memberikan saran atau pertimbangan tepat pada
waktunya kepada Kepala Dinas sebagai bahan guna menetapkan
kebijakan atau mengambil keputusan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas
dan fungsinYa.
w
- t0-
Pasal 13
Seksi Pembenih an AreaT dan La}llan, mempunyai tugas :
a- membantu Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan pengembangan benih dan
perbibitan tanaman pangan dan hortikultura;
c. melaksan akan pembinaan d.an bimbingan peningkatan hasil tanatnart
pangan dan hortikultura;
d. melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap kegiatan dan program
perluasan areal serta rehabilitasi meliputi konservasi lahan dan
mekanisme Pertanian;
e. menjrusun Petunjuk Teknis Pola Tanam dan Pelaksanaan Tanaman
Pangan dan Hortikulfura;
f. melaksalakan bimbingan, pemantaman dan pemeriksaan higiene dan
sanitasi lingk.trrgan usaha hortikultura;
g- melaksanakan pembinaan dan pengawasan Balai Benih; dan
h. melaksanakal tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait tugasnya'
Pasal 14
Seksi Budidaya, Hama dan Penyakit serta Sarana Produksi mempunyai tugas :
a. membantu Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
b. melaksanakan budidaya dan produksi tana.man pangan dan hortikultura';
c. melaksalakan penelitian dan meramalkan data hasil survey serta
memberikan informasi tentang hama daII penyakit tanaman palgan dan
hortikultura;
d. membina 6an melaksanakan usaha pencegahan dan pengendalian hama
dan penyakit tanaman paf1gar| serta membantu penyelenggaraarl
kegiatan menanggulangr explosi hama dan penyakit tanaman pangan dan
hortikultura; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugasnYa.
B agian KeemPat
Bidang Peternakan
Pasal 15
Bidang Peternakan mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan serta
menyelenggarakan kebijakan teknis dalam bidang peternakan, melakukan
pengawasan pada semlla kegiatan seksi'
+
- 11-
PasaI 16
Bidang peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 menyelenggarakan fungsi :
a. pembinaan terus-menerLls kemampuan prestasi pegawai-pegawai dalam
lingkungannya;
b. penyelenggaraEln kebijakan teknis dalam bidang Peternakan berdasarkan
pedoman atau kebijaksanaan teknis dari Per:nerintah Pusat dan Daerah;
c. pengoordinasian seluruh kegiatan dalam bidang peternakan berdasarkan
ketentuan-ketenfuan yang berlaku;
d. perkiraan keadaan dan pemberian sarzrn dan pertimbangan tepat pada
waktunya kepada Kepa-tra Dinas sebagai bahan guna menetapkan
kebijakan atam mengambil keputusan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas
dan fungsinYa.
Pasal 17
Seksi Produksi, Pengembangan, Pemasaran dan Pakan Ternak, rnempunyai
tugas:
a. membantu Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
b. melaksanakan pembinaan terhadap petani peternak serta perarangan,
kelompok dan badan usaha yang bergerak di bidang perkebunan;
c. melaksan akarrt Identi{ikasi dan Pembinaan Teknis Budidaya Teknologi
Produksi Ternak;
d. melaksanakan ldentifikasi, Persiapan Lokasi Penyebaran dan
Pengembangan ternak serta penyebaran dan pengernbangan hijauan
pakan ternak;
e. melaksanakan u.rusan penataan, distribusi dan redistribusi;
f. melaksanakan Identilikasi, Potensi Wilayah Penyebaran dan
Pengembangan Peternakan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugasnYa.
Pasal 18
Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai
tugas:
a. membantu Kepala Bidang dalam bidang h'rgasnya;
v
-12-
b. melaksan akarl_ kegiatan pembinaan kesehatan hewan sesuai peraturan
perundang-undangan Yang berlaku;
c. melaksanakan pembinaan, pengawasarl baik berupa pencegahan,
penyuluhan, pemberantasan penyakit dan penanggulangan rabies;
d- rnelaksanakan pemeriksaan dan pemantauan penyakit yang bersifat
zoonosis serta pengaruhnya pada kesehatan masyarakat dan lingkungan;
e. melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Peredaran dan
Pemakaian obat hewan; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasal terkait dengan
tugasnya.
Bagian Kelima
Bidang Perkebunan
Pasal 19
Bidang Perkebrrnan rnernprrnyai trrgas mernirnpin dan rnengoordinasikan serta
menyelenggarakan kebijakan teknis dalam bidang Perkebunan, rnelakukan
pengawasan pada semua kegiatan Seksi serta melakukan tugas lain yang
diberikan oleh atasan terkait tugas fungsinya'
Pasal 2O
Bidang Perkebun an d,alam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalarn
Pasal 19, menyelenggarakan fungsi :
a. pembinaan terus-menerus kemampuan prestasi pegAwai-pegawai dalam
lingkungannya;
b. penyelenggaraan kebijakan teknis dalam Bidang Perkebunan berdasarkan
pedomat atantkebijakan teknis d"ari pemerintah Pusat dan Daerah;
c. pengoordinasian seluruh kegiatan dalam bidang perkebunan berdasarkan
ketentuan yang berlaku;
d. perkiraan keadaan dan memberikan saran dan pertimbangan tepat waktu
kepada Kepala Dinas sebagai bahan guna menetapkan kebijakan atau
mengambil kePutusan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas
dan fungsinya.
+
-13-
Pasal27
Seksi Produksi, Pengembangan, Usaha Tani dan Pasca Panen mempunyai
tugas :
a. membantu Kepala Bidangdalambidangtugasnya;
b. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan teknis budidaya,
penggunaan sarana produksi, pengolahan dan pengawasan kesuburan
dan produktivitas tanah dalam rangka meningkatkan produksi tanaman
perkebunan;
c. merencanakan pengadaan dan penetapan sumber benih/bahan tanaman
dan kebun induk serta men5rusun pedoma"n penangkaran benih tanaman
perkebunan;
d. melaksanakan pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman
perkebunan;
e. melaksanakan pembinaan teknis dan operasional dalarn rangka
intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, perluasan dan peremajaan
tanaman perkebunan;
f. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan dalam
pengembangan usaha perkebunan dan kelembagaan;
g. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap
pengolahan hasil pasca panen, pengumpulan dan pengujian standarisasi
mutu hasil perkebunan;
h. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap
per:rzinan usaha perkebunan ;
i. melaksanakan analisa usaha dan pengembangan usaha tani perkebunan;
j. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap alat dan
mesin pertanian pasca panen dan pengolahan hasil;
k. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap
pengelolaan informasi pasar dan promosi usaha; dan
1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugasnya.
Pasal 22
Seksi Perlindungan Perkebunan, mempunyai tugas ;
a. membantu Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
b. melaksanakan Pembinaan, bimbingan dan pengawasan dalam
pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman perkebunan
secara terpadu;
+
-14-
c. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan penga\rlrasan penggunaan
bahan dan peralatan perlindungan tanaman perkebunan;
d. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan penga\Masan dalam kegiatan
pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman perkebunan;
e. melakukan penelitian dan pengkajian serta penyediaan informasi tentang
situasi dan kondisi organisme pengganggu tartarnan perkebunan;
f.melaksanakanpembinaan,bimbingandan.perrgawasansaran.afprasarana
dan alat serta mesin pertanian pengendalian organisme pengganggu
tanaman Perkebunan;
g. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap upaya-
upaya perlindungan areal perkebunan dari bahiayabencana alam;
h. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap
kelembagaanperlind.ungantanamanperkebunan;dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugasnYa.
Bagian Keenam
Bidang Pen5ruluhan
Pasal 23
Bidang Penyuluhan mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan serta
menyelenggarakan kebijakan teknis dalam bidang penyuluhan' melakukan
pengawasan pada semua kegiatan seksi serta melakukan tugas latn yang
diberikan oleh atasan terkait tugas fungsinya'
Pasd 24
Bidang Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal23 menyelenggarakan fungsi : '
a.membantuKepalaDinasdalambidangtugasnya;b. memimpin seksi-seksi dalam lingkungannya;
c. membina terus-menerus kemampuan prestasi pegawai-pegawai dalam
lingkungannYa;
d. menyelenggarakan kebijakan teknis dalam bidang penyuluhan
berdasarkanpedomanataukebijakanteknisdaripemerintahPusatdanDaerah;
e. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan dalam bidang
PenYuluhan;
+
-15-
f. membuat perkiraan keadaan dan memberikan saran serta pertimbangan
kepada Kepala Dinas sebagai bahan dalam menetapkan kebijakan atau
pengambilan kePutusan.
g. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan terkait dengan tugas
dan fungsinya.
Pasal 25
Seksi Pengemb arrgafi Kelembagaan, Sumb er Daya Manusia dan Pemberdayaan
Penyuluh, mempunYai tugas :
a. membantrr Kepala Bidang dalam bidang trrgasnya;
b. melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan teknis penyelenggaraan
kebijakan pengemb ar:.gar: kelembagaan;
c. melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan teknis penyelenggaraarr
kebijakan pengembangan sumber daya manusia;
d. melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan teknis penyelenggaraar:
kebij akan d alam pen5rusunan program penyuluhan ;
e. melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis pendataan, evaluasi dan
pelaporan;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugasnYa.
Pasal26
Seksi Penyediaan Informasi, Pengkajian dan Kerjasama mempunyai tugas :
a. membantu Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
b. melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan teknis penyelenggaraan
kebijakan penyediaan informasi dan pengkajian;
c. melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan teknis penyelenggaraan
kebijakan komunikasi dan kerjasama;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas
fungsinya.
BAB V
TATA KERJA
Pasal 27
(1) Dalarn melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dal kelompok
tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan
+
-t6-
(2)
organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain
diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing-
setiap pimpinan satuan organisasi wajib rfieftgawasi bawahatnrya masing-
masing dan bila terjadi penyimpan gan agar mengambil langkah-langkah
yarLg diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungiawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya'
setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasalnya masing-masing dan
menyampaikan laporan berkala tepat waktu'
(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penjrusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahannya.
(6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja'
(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu
oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat
berkala.BAB VI
JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 28
Kepala Dinas merupakan Jabatan strukural eselon IIb atau Jabatan
Pimpinan Tinggt Fratama.
sekretaris merupakan Jabatan strul'rtural eselon IIIa atau Jabatan,
Administrator.
Kepala sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kelas A, merupakan Jabatan stmktural eselon IVa atau Jabatan
Pengawas.
Kepala Sub Bagian pada unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas A, merupakan
Jabatan Strulrhrral eselon IVb atau Jabatan Pengawas-
(3)
(4)
(3)
(4)
(1)
(2)
t
-17 -
BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 29
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan
diberhentikan oieh Bupati sesuai dengan perattranl p-t:urrrdang-uadangan.
BAB VIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasa] 3O
(U Dilingktrngan Dinas Daerah d.apat ditetapkan jabatan frrngsional
berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan
prosedur dan ketentual yang berlaku-
{2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan-
(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior y alrg ditr.rnjuk.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Pada saat Perattrran Brrpati ini rntrlai berlakrr, maka :
a. peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 30 Tahun 2OO8 tentang
Uraian T\rgas Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan
Sangihe;
b. peratr-rran Bupati Nomor LT Tahun ZA11 tentang Perubahan Atas
peraturan Bupati Nomor 3O Tahun 2OO8 tentang Uraian T\rgas Dinas
Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
&
-18-
Pasal 32
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengunda.ngan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam F,erita Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe.
Ditetapkan di Tahuna
pada tangal,29 Desember 2O16
H. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
Diundangkan di Tahuna
pada tangal, 29 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPUI,AUAN SANGIHE,
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPU},AUAN SANGIHE TAHUN 2016 NOMOR 5'
LEDWIN RORING
(,zDozsO.F
rnFr{
ozazDs)Afrl
FO.
m
il
TNnzE{)!a<43>z,i<
9*o<JArdV
o-az<1*9zHd=2,rn<OFz<HH
a
azoS0"rdM
azfrlF
zaM
'ffrlP"
FzD
z4,ut-id<sZrn:I42rn ilrj3*E;3H<ao
Ft
,>|4t-&
-atrv&)rnoCAO*EUA3E2<ciHi\<a
f.liT{
Eza
eilig
EEi eY'E Pzti d rrl< oli-1 ,= N
H,_, VAa*! |a; ;s21 a7)a z
E? F,n< BaiH EE35 EM EZ --:Z
2EE5 ?',nT ES"il YmgB in' H A--C\I .r[+HJ'4,2 az0.D D<Pu a>2{ 4{
4fr3oHHD D oz Z-ntuEftefri?
=H2EHE