BUPATI KLATEN TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2017/01/DINAS-PERTANIAN.pdf · Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Dinas adalah ... Bidang

BUPATI KLATEN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA

KERJA DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Klaten, maka perlu menyusun

Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten

Klaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;


Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan



Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten

Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);

11. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang

Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten

Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Klaten.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.

5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas adalah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kabupaten Klaten.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan

Perikanan Kabupaten Klaten.

8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan


9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan


10. Pimpinan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah

Kepala Dinas beserta Pejabat Struktural yang ada di lingkungan Dinas

Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten.

11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur

pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional

tertentu.

12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada

keahlian dan keterampilan tertentu.

13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang

pertanian, bidang ketahanan pangan dan bidang perikanan.

(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat:

1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;

2. Subbagian Keuangan;

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;

1. Seksi Produksi;

2. Seksi Perlindungan Tanaman dan Rehabilitasi Lahan;

3. Seksi Sarana dan Prasarana.

d. Bidang Ketahanan Pangan:

1. Seksi Pengembangan dan Ketersediaan Pangan;

2. Seksi Distribusi Pangan;

3. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.

e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan :

1. Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan;

2. Seksi Pengembangan Usaha Peternakan dan Kesehatan

Masyarakat Veteriner;

3. Seksi Kesehatan Hewan;

f. Bidang Perikanan:

1. Seksi Produksi Perikanan;

2. Seksi Sumber Hayati dan Usaha Perikanan.

g. Bidang Perkebunan dan Penyuluhan:

1. Seksi Produksi dan Pengolahan Hasil Perkebunan;

2. Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Usaha Perkebunan;

3. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

h. UPT.

i. Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh

seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e,

huruf f, dan huruf g, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas melalui Sekretaris.

(4) Subbagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka

1, angka 2 dan angka 3, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d

angka 1, angka 2 dan angka 3, dan huruf e angka 1, angka 2 dan angka

3, huruf f angka 1 dan angka 2, huruf g angka 1, angka 2 dan angka 3,

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan Kepala Seksi

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung.

(5) Bagan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

UPT

Pasal 4

Ketentuan mengenai UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf h diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketiga

Jabatan Fungsional

Pasal 5

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

(1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf

i, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa

kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, diangkat dari Pegawai

Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh

Bupati diantara tenaga fungsional yang ada.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan

peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 7

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural Eselon IIb atau jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama.

(2) Sekretaris merupakan jabatan struktural Eselon IIIa atau jabatan

administrator.

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon IIIb atau jabatan

administrator.

(4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi merupakan jabatan struktural Eselon

IVa atau jabatan pengawas.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas untuk

membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang

pertanian, bidang ketahanan pangan dan bidang perikanan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang pertanian, ketahanan pangan, dan

perikanan;

b. pelaksanaan kebijakan bidang pertanian, ketahanan pangan, dan

perikanan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian, ketahanan

pangan, dan perikanan;

d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

BAB VI

RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 10

(1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a,

mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di

bidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan, meliputi

perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan

kesehatan hewan, perkebunan dan penyuluhan, ketahanan pangan,

perikanan dan pemberian bimbingan, pembinaan pegawai serta

pengawasan pelaksanaan kegiatan UPT.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut:

a. mengoordinasikan penyusunan program Dinas dengan memberikan

arahan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Indikator Kinerja Utama,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja

Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Kabupaten, kebijakan

Bupati dan kondisi obyektif sesuai ketentuan yang berlaku;

b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk

teknis bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan

kesehatan hewan, perkebunan dan penyuluhan, ketahanan pangan

serta perikanan;

c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang

tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan,

perkebunan dan penyuluhan, ketahanan pangan serta perikanan;

d. mengoordinasikan pekerjaan yang sifatnya segera atas gangguan dan

atau bencana;

e. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Dinas;

f. memberikan rekomendasi izin di bidang tanaman pangan dan

hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan dan

penyuluhan, ketahanan pangan serta perikanan;

g. memberikan saran dan masukan kepada Bupati di bidang tanaman

pangan dan hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan,

perkebunan dan penyuluhan, ketahanan pangan serta perikanan;

h. mengupayakan peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat

di bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan


serta perikanan;

i. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya

berdasarkan ketentuan yang berlaku;

j. mengusulkan, menunjuk, menetapkan dan melaksanakan

pembinaan pejabat pengelolaan keuangan;

k. membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan

memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu

melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

l. mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada tahun

yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi

sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya;

m. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi

bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi sasaran

kinerja pegawai;

n. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas;

o. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas;

p. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan

dengan bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan


serta perikanan;

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

tugas dan fungsinya; dan

r. melaporkan hasil pertanggungjawaban pelaksanaan tugas/kegiatan

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 11

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b,

dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan,

membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring,

evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.


berikut:

a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan,

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis perencanaan, monitoring,

evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;

b. mengoordinasikan tugas perencanaan, monitoring, evaluasi,

pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;

c. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan sekretariat

berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis

program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran

pendapatan dan belanja Dinas;

e. mengoordinasikan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan

program dan kegiatan Dinas;

f. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Dinas;

g. mengoordinasikan bahan rancangan peraturan perundang-undangan

di bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan


serta perikanan;

h. mengoordinasikan pemberian rekomendasi perizinan di bidang

Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;

i. mengoordinasikan pengelolaan retribusi daerah di bidang tanaman

pangan dan hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, serta

perikanan;

j. mengoordinasikan, menyampaikan informasi, publikasi dan

hubungan masyarakat serta layanan pengaduan masyarakat;

k. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja

Dinas;

l. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

m. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan

pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;

n. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan

jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;

o. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang

berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif

pemecahan masalah;

p. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;



r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Paragraf 1

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 12

(1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang

mempunyai tugas menyusun rencana program kegiatan, pengumpulan

dan pengolahan data, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.


berikut:

a. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis subbagian

perencanaan dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

b. menyusun rencana program dan kegiatan dinas;

c. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya

d. mencari, mengumpulkan, mengolah data dan informasi serta

menyusun Indikator Kinerja Utama, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah

Daerah dan Rencana Kerja Dinas sesuai perundang-undangan yang

berlaku;

e. menyiapkan bahan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran,

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Kerja dan

Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;

f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan

realisasi sebagai bahan penyusunan sasaran berikutnya;

g. menyusun laporan kinerja Dinas;

h. menyiapkan bahan perubahan, penggeseran dan perhitungan

program kerja akibat adanya perubahan, penggeseran dan

perhitungan anggaran dinas;

i. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data

statistik hasil kegiatan dinas;

j. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

k. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada

bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;

l. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan


m. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang


pemecahan masalah;

n. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya


o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan


p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Paragraf 2

Subbagian Keuangan

Pasal 13

(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf b angka 2 dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas

sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan yang melaksanakan fungsi

pengelolaan keuangan Dinas.


berikut:

a. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis subbagian

keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. membagi tugas pengelolaan keuangan meliputi tata laksana

keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan

kepada bawahannya;

c. melaksanakan penelitian dan verifikasi kelengkapan Surat

Permintaan Pembayaran yang diajukan bendahara Dinas;

d. menyiapkan Surat Perintah Membayar atas dasar Surat Permintaan

Pembayaran yang diajukan bendahara Dinas;

e. melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban dan menyiapkan

bahan pengesahan Surat Pertanggungjawaban;

f. melaksanakan akuntansi keuangan dinas;

g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan prognosis anggaran;

h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban

keuangan;

i. menyiapkan bahan dan menyusun data informasi keuangan;

j. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan keuangan;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan;

l. melaksanakan dan menyusun laporan realisasi anggaran;

m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja program di bidang

keuangan;

n. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

o. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada


p. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan


q. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang


pemecahan masalah;

r. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya


s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan


t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Paragraf 3

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 14

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 ayat (1) huruf b angka 3, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang

mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, penggandaan,

ekspedisi, kearsipan, kehumasan, ketatalaksanaan dan rumah tangga,

pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor serta melakukan

pengelolaan administrasi kepegawaian.


berikut:

a. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis subbagian umum

dan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

b. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan

kegiatan subbagian umum dan kepegawaian Dinas;

c. membagi tugas-tugas pada subbagian umum dan kepegawaian

kepada bawahannya;

d. melaksanakan administrasi surat menyurat, ekspedisi, penggandaan,

kearsipan, pengadaan alat tulis kantor, akomodasi rapat, pertemuan,

upacara, penerimaan tamu serta pengadaan dan pemeliharaan

perlengkapan rumah tangga dan barang inventaris dinas;

e. menyusun bahan publikasi dan hubungan masyarakat;

f. menyusun data dan informasi serta layanan pengaduan masyarakat;

g. menyiapkan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan

advokasi hukum;

h. menyusun mekanisme sistem prosedur kerja Dinas;

i. menyiapkan kebutuhan dan melaksanakan pemeliharaan kendaraan

dinas;

j. mengatur dan mengelola penggunaan kendaraan dinas serta

perlengkapan perjalanan dinas;

k. mengatur dan mengelola tata ruang kantor, kebersihan, ketertiban,

keamanan, kenyamanan dan keserasian ruang kantor;

l. melaksanakan administrasi umum kepegawaian meliputi

menyiapkan bahan dan mengusulkan Kartu Pegawai, Kartu Isteri,

Kartu Suami, Tabungan Asuransi Pegawai Negeri, Asuransi

Kesehatan dan izin cuti;

m. menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi

Jabatan Dinas;

n. menyiapkan bahan usulan pengembangan karir pegawai, meliputi

kebutuhan pegawai/formasi pegawai, usulan untuk menduduki

jabatan, tugas belajar/izin belajar, ujian dinas, pendidikan dan

latihan, serta pemberian penghargaan dan tanda jasa;

o. menyiapkan bahan usulan mutasi pegawai meliputi kenaikan

pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan/mutasi, pemberhentian

dan pensiun, penyesuaian ijazah dan Sasaran Kinerja Pegawai;

p. menyiapkan, menghimpun dan mengelola data pegawai serta

menyusun Daftar Urut Kepangkatan;

q. menyiapkan usulan pejabat pengelola keuangan dan barang;

r. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

s. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada


t. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan


u. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang


pemecahan masalah;

v. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya


w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan


x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 15

(1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang

tanaman pangan dan hortikultura meliputi produksi, perlindungan

tanaman dan rehabilitasi lahan, serta sarana dan prasarana;


berikut:


kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang tanaman pangan

dan hortikultura;

b. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan

petunjuk teknis bidang tanaman pangan dan hortikultura;

c. mengoordinasikan tugas di bidang Tanaman Pangan dan

Hortikultura;

d. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang

Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan peraturan

perundang-undangan;

e. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis

program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran bidang

Tanaman Pangan dan Hortikultura;

f. menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan bidang Tanaman

Pangan dan Hortikultura;

g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme system prosedur kerja

sesuai bidang tugasnya;

h. mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan teknis produksi dan

pengembangan usaha pertanian;

i. mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan teknis perlindungan

tanaman dan rehabilitasi lahan;

j. mengoordinasikan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan

pemberian rekomendasi izin usaha tanaman pangan dan

hortikultura;

k. mengoordinasikan pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi

anjuran di tingkat usaha tani;

l. melaksanakan pengamanan teknis bidang tanaman pangan dan

hortikultura;

m. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

n. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan


o. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan


p. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang


pemecahan masalah;

q. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya


r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan


s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Paragraf 1

Seksi Produksi

Pasal 16

(1) Seksi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c

angka 1, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas

melaksanakan perencanaan, pengawasan dan pengembangan produksi

tanaman pangan dan hortikultura.


berikut:


kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis seksi Produksi;

b. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis seksi Produksi,

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan

kegiatan seksi Produksi;

d. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;

e. menetapkan angka sasaran tahunan luas tanam tanaman pangan

dan hortikultura;

f. melaksanakan pengembangan pertanian berwawasan lingkungan;

g. melaksanakan pengembangan tanaman unggul lokal;

h. menerapkan teknologi baru dalam rangka peningkatan produksi;

i. menyiapkan bahan petunjuk operasional dan bimbingan penerapan

paket teknologi;

j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penggunaan benih;

k. menyiapkan bahan pendaftaran perizinan dalam

penangkaran/produksi benih;

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta

pengembangan kerjasama kemitraan usaha antara petani dengan

mitra kerja;


n. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada






pemecahan masalah;






Paragraf 2

Seksi Perlindungan Tanaman dan Rehabilitasi Lahan

Pasal 17

(1) Seksi Perlindungan Tanaman dan Rehabilitasi Lahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, dipimpin oleh Kepala

Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan

dan perlindungan tanaman dan rehabilitasi lahan.


berikut:


kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis seksi Perlindungan

Tanaman dan Rehabilitasi Lahan;

b. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi

Perlindungan Tanaman dan Rehabilitasi Lahan sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku;


kegiatan Seksi Perlindungan Tanaman dan Rehabilitasi Lahan;


e. mengelola, menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan

perlindungan tanaman, rehabilitasi lahan dan air;

f. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, identifikasi,

pemetaan lahan, investigasi, pendayagunaan sumber daya lahan dan

air;

g. menyiapkan bahan bimbingan dalam rangka pemanfaatan dan

pengembangan lahan petani sesuai peruntukannya;

h. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan serta

melaksanakan bimbingan, peramalan, perhitungan kebutuhan air

untuk tanaman pangan dan hortikultura, pengkajian iklim serta tata

guna air;

i. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan serta

melaksanakan monitoring, bimbingan, pengawasan, pelaporan dan

prakiraan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT);

j. melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan distribusi

pestisida;

k. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan serta

melaksanakan bimbingan, pengendalian operasional, pelayanan

informasi dan penyaluran alat perlindungan tanaman pangan;

l. melakukan pembinaan, bimbingan kepada petani tentang

pengendalian hama/penyakit secara terpadu dan pengembangan

pemanfaatan agensia hayati, pestisida nabati serta pengembangan

laboratorium pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu

tanaman;

m. menyiapkan bahan rekomendasi pola tanam dan pola pergiliran

varietas;


o. bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas

dapat berjalan dengan lancar;





pemecahan masalah;






Paragraf 3

Seksi Sarana dan Prasarana

Pasal 18

(1) Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) huruf c angka 3, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas

melaksanakan perencanaan, pengawasan sarana dan prasarana

tanaman pangan dan hortikultura.


berikut:


kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis seksi Sarana dan

Prasarana;

b. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi Sarana dan

Prasarana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;


kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana;


e. menginventarisasi dan menyajikan data serta informasi yang

berhubungan dengan sarana dan prasarana tanaman pangan dan

hortikultura;

f. menyiapkan bahan pertimbangan dalam rangka penanganan pasca

panen tanaman pangan dan hortikultura;

g. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penanganan

pasca panen tanaman pangan dan hortikultura;

h. melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan di bidang

sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi, inventarisasi,

bimbingan penggunaan, percobaan dan pengkajian penerapan serta

penyebaran prototype alat dan mesin pertanian;

j. melakukan pembinaan dan bimbingan pengembangan dan

pemantauan terhadap kelompok usaha pelayanan jasa alat mesin

pertanian;

k. menyiapkan bahan pemantauan, pengadaan, peredaran dan

bimbingan penggunaan pupuk bersubsidi;

l. melakukan pemantauan, analisa, dan evaluasi harga komoditas

tanaman pangan dan hortikultura;


n. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada






pemecahan masalah;






Bagian Keempat

Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 19

(1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang ketahanan pangan

meliputi pengembangan dan ketersediaan pangan, distribusi pangan,

konsumsi dan keamanan pangan.


berikut:


kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Ketahanan

Pangan;


petunjuk teknis bidang Ketahanan Pangan;

c. mengoordinasikan tugas di bidang Ketahanan Pangan;


Ketahanan Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;


program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran

Ketahanan Pangan;

f. menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan bidang

Ketahanan Pangan;

g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja


h. meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam bidang

ketahanan pangan;

i. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan teknis dibidang

ketahanan pangan;

j. mengoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengembangan

ketersediaan, distribusi, konsumsi, keamanan serta kerawanan

pangan;

k. melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam rangka peningkatan

kewaspadaan pangan;








pemecahan masalah;






Paragraf 1

Seksi Pengembangan dan Ketersediaan Pangan

Pasal 20

(1) Seksi Pengembangan dan Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, dipimpin oleh Kepala Seksi yang

mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengawasan

pengembangan ketersediaan pangan.


berikut:


kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis seksi Pengembangan dan

Ketersediaan Pangan;

b. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis seksi

Pengembangan dan Ketersediaan Pangan sesuai peraturan



kegiatan seksi Pengembangan dan Ketersediaan Pangan;


e. melaksanakan identifikasi potensi sumberdaya pangan nabati dan

hewani;

f. melaksanakan identifikasi dan menganalisa cadangan pangan;

g. menyusun dan menganalisa produksi, ketersediaan dan kebutuhan

pangan;

h. melaksanakan pemantauan, pembinaan dan monitoring cadangan

pangan masyarakat dan pemerintah;

i. melaksanakan koordinasi untuk pencegahan dan pengendalian

masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan;

j. melaksanakan pengembangan kelembagaan lumbung pangan;

k. menyiapkan bahan identifikasi, analisa data, penyusunan,

pengelolaan potensi daerah rawan pangan;

l. melaksanakan perencanaan, pemberdayaan, pembinaan

penanggulangan daerah rawan pangan;

m. memonitoring dan evaluasi dalam rangka mendeteksi dini kejadian

rawan pangan;

n. memantapkan dan menyempurnakan sistem kewaspadaan pangan;

o. menyiapkan Sumber Daya Manusia dalam mengantisipasi rawan

pangan;

p. melaksanakan penanganan dan penyaluran bantuan pangan untuk

masyarakat di daerah rawan pangan;

q. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

r. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada


s. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan


t. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang


pemecahan masalah;

u. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya


v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan


w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Paragraf 2

Seksi Distribusi Pangan

Pasal 21

(1) Seksi Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf d angka 2, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas

melaksanakan perencanaan dan pengawasan distribusi pangan.


berikut:


kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis seksi Distribusi Pangan;

b. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi Distribusi

Pangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku


kegiatan Seksi Distribusi Pangan;


e. melaksanakan identifikasi infrastruktur distribusi pangan;

f. menyiapkan bahan rekomendasi izin usaha hasil pertanian;

g. melakukan pengkajian dan pengembangan sistem distribusi pangan

nabati dan hewani;

h. melakukan monitoring kegiatan panen dan harga pangan strategis

ditingkat produsen;

i. melaksanakan pengkajian dan pemantauan perdagangan dan harga

pangan strategis;

j. melaksanakan pengembangan pemasaran dan distribusi dalam

sistem tunda jual;

k. memantau, mengevaluasi dan mengembangkan sistem dan pola

distribusi pangan;

l. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi pengembangan pola

distribusi pangan yang menjangkau seluruh wilayah;

m. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka menumbuh

kembangkan pola kemitraan dan pengembangan usaha;

n. menyiapkan bahan dalam rangka temu usaha dan temu kemitraan

antara produsen kecil dan pengusaha;

o. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

p. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada


q. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan


r. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang


pemecahan masalah;

s. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya


t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan


u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Paragraf 3

Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 22

(1) Seksi Konsumsi Dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, dipimpin oleh Kepala Seksi yang

mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengawasan

konsumsi dan keamanan pangan.


berikut:


kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis seksi Konsumsi Dan

Keamanan Pangan;

b. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi Konsumsi

dan keamanan pangan sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku;


kegiatan Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;


e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan

pangan;

f. melaksanakan pembinaan peningkatan produk pangan berbahan

baku lokal;

g. menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi mutu pangan dan

keamanan produk pangan;

h. mengidentifikasi, menginventarisasi, mengkaji dan memetakan

sumber pangan lokal dan makanan tradisional;

i. melaksanakan analisa data hasil identifikasi dan inventarisasi

terhadap mutu, gizi, konsumsi pangan masyarakat;

j. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka

peningkatan mutu pangan sesuai potensi dan kondisi daerah;

k. melaksanakan pelatihan dalam rangka upaya peningkatan SDM

melalui pelatihan mutu dan keamanan pangan;

l. menyusun proyeksi kebutuhan pangan berbasis Pola Pangan

Harapan (PPH);

m. mengkaji, menyusun dan memetakan rencana strategi pola konsumsi

pangan wilayah;

n. melaksanakan sosialisasi pengembangan pangan lokal untuk

meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan;

o. melaksanakan pengembangan pemanfaatan pekarangan;

p. melaksanakan pelatihan dalam upaya peningkatan SDM melalui

pelatihan penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH);

q. melaksanakan pembinaan dan pengawasan produk pengolahan

pangan dan produk pangan segar berskala kecil/rumah tangga;

r. mengembangkan teknologi dan usaha pengolahan produk pangan;

s. melaksanakan koordinasi dan pembinaan sistem uji mutu dan

keamanan pangan;

t. melaksanakan sosialisasi untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan

dengan prinsip gizi berimbang kepada masyarakat;

u. melaksanakan promosi dalam rangka peningkatan konsumsi pangan

beragam, bergizi seimbang dan aman berbahan baku lokal;

v. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

w. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada


x. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan


y. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang


pemecahan masalah;

z. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya


aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan


bb. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bagian Kelima

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 23

(1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Peternakan

dan Kesehatan Hewan meliputi perbibitan dan produksi peternakan,

pengembangan usaha peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner

serta kesehatan hewan.


berikut:


kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang peternakan dan

kesehatan hewan;


petunjuk teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;

c. mengoordinasikan tugas di bidang Peternakan dan Kesehatan

Hewan;


Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan peraturan

perundang-undangan;



Peternakan dan Kesehatan Hewan;


Peternakan dan Kesehatan Hewan;



h. mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan SDM untuk

mewujudkan dan memantapkan sistem serta usaha agribisnis

peternakan;

i. mengoordinasikan pemberian rekomendasi izin dan pembinaan

usaha peternakan;

j. mengoordinasikan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat

usaha tani ternak;

k. mengoordinasikan pengawasan terhadap produksi dan peredaran

produk peternakan;








pemecahan masalah;






Paragraf 1

Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan

Pasal 24

(1) Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, dipimpin oleh Kepala Seksi yang

mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengawasan kegiatan

perbibitan dan produksi peternakan.


berikut:


kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis seksi Perbibitan dan

Produksi Peternakan;

b. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis seksi Perbibitan

dan Produksi Peternakan sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku;


kegiatan seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan;


e. melaksanakan bimbingan teknis reproduksi ternak;

f. melaksanakan bimbingan dan pengawasan perbibitan ternak;

g. melaksanakan bimbingan pengawasan peredaran mutu ternak, bibit

dan penggunaan hijauan pakan ternak;

h. melaksanakan bimbingan identifikasi dan penerapan teknologi

anjuran peternakan;

i. melaksanakan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran dan

pengembangan peternakan;

j. melaksanakan bimbingan penyiapan lokasi, ternak dan penataan

ternak;

k. melaksanakan distribusi dan redistribusi ternak;


m. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada






pemecahan masalah;






Paragraf 2

Seksi Pengembangan Usaha Peternakan dan Kesehatan Masyarakat

Veteriner

Pasal 25

(1) Seksi Pengembangan Usaha Peternakan dan Kesehatan Masyarakat

Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka

2, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan

perencanaan dan pengawasan pengembangan usaha peternakan dan

kesehatan masyarakat veteriner;


berikut:


kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Pengembangan Usaha

Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

b. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi

Pengembangan Usaha Peternakan dan Kesehatan Masyarakat

Veteriner sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;


kegiatan Seksi Pengembangan Usaha Peternakan dan Kesehatan

Masyarakat Veteriner;


e. mengelola dan menyajikan data dan informasi yang berhubungan

dengan pengembangan usaha peternakan dan kesehatan

masyarakat veteriner;

f. melaksanakan inventarisasi dan pemantauan penyediaan lahan,

tenaga dan permodalan dan peredaran sarana produksi peternakan

(sapronak);

g. melaksanakan pelayanan usaha tani ternak dan pemberian

rekomendasi izin usaha peternakan;

h. melaksanakan pemantauan, bimbingan teknis, pengawasan

pengelolaan hasil ternak dan kesehatan masyarakat veteriner;

i. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pemasaran hewan

dan hasil produksi ternak;

j. melaksanakan peningkatan kapasitas dan kualitas sumberdaya

manusia di sektor peternakan;

k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kelembagaan serta

kemitraan usaha di sektor peternakan;








pemecahan masalah;






Paragraf 3

Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 26

(1) Seksi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf e angka 3, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas

perencanaan dan pengawasan kesehatan hewan.


berikut:


kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis seksi Kesehatan Hewan;

b. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi Kesehatan

Hewan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;


kegiatan Seksi Kesehatan Hewan;



dengan kesehatan hewan;

f. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;

g. melakukan pengamatan, penyelidikan dan pembuatan peta penyakit

hewan;

h. menyelenggarakan dan mengawasi sanitasi lingkungan usaha

peternakan serta sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan

/ ternak;

i. melaksanakan pengawasan laboratorium kesehatan hewan,

memantau peredaran dan penggunaan obat hewan;

j. memberikan bimbingan teknis pelayanan kesehatan hewan;

k. memberikan rekomendasi izin yang berhubungan dengan kesehatan

hewan;








pemecahan masalah;






Bagian Keenam

Bidang Perikanan

Pasal 27

(1) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f,

dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Kepala Dinas di bidang perikanan meliputi produksi

perikanan, sumber hayati dan usaha perikanan.


berikut:


kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Perikanan;


petunjuk teknis bidang Perikanan;

c. mengoordinasikan tugas di bidang Perikanan;


Perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan;



Perikanan;


Perikanan;



h. mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan SDM untuk

mewujudkan dan memantapkan sistem pengembangan usaha

perikanan

i. mengoordinasikan pemberian rekomendasi izin dan pembinaan

usaha perikanan;

j. mengoordinasikan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat

usaha tani perikanan;

k. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

l. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan


m. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan


n. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang


pemecahan masalah;

o. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya


p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan


q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Paragraf 1

Seksi Produksi Perikanan

Pasal 28

(1) Seksi Produksi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf f angka 1, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas

melaksanakan perencanaan dan pengawasan produksi perikanan.


berikut:


kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis seksi Produksi Perikanan;

b. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis seksi Produksi

Perikanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;


kegiatan seksi Produksi Perikanan;


e. mengolah dan menyajikan data serta informasi yang berhubungan

dengan produksi usaha perikanan;

f. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, dan analisis kebutuhan,

bimbingan serta pengembangan produksi perikanan;

g. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan pengembangan

dan pengendalian pelaksanaan budidaya ikan;

h. melaksanakan pengujian lapangan atas mutu hasil produksi

perikanan;

i. melaksanakan pencegahan pengendalian dan pemberantasan hama

penyakit ikan;

j. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

k. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada


l. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan


m. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang


pemecahan masalah;

n. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya


o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan


p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Paragraf 2

Seksi Sumber Hayati dan Usaha Perikanan

Pasal 29

(1) Seksi Sumber Hayati dan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2, dipimpin oleh Kepala Seksi yang

mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan dan

pengembangan sumber hayati dan usaha perikanan.


berikut:


kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Sumber Hayati dan

Usaha Perikanan

b. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi Sumber

Hayati dan Usaha Perikanan sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku;


kegiatan Seksi Sumber Hayati dan Usaha Perikanan;


e. mengolah dan menyajikan data serta informasi yang berhubungan

dengan pengembangan sumberhayati dan usaha perikanan;

f. melaksanakan pemetaan potensi lahan dan sarana prasarana

budidaya ikan dan usaha perikanan;

g. menyusun petunjuk operasional pengawasan kegiatan penangkapan

ikan;

h. memantau, mengevaluasi dan memberi bimbingan pengawasan

penangkapan ikan;

i. melaksanakan bimbingan dan pengendalian pemanfaatan

sumberdaya ikan;

j. melaksanakan perlindungan sumberdaya ikan kritis dan langka;

k. melaksanakan bimbingan pengelolaan permodalan dan kerjasama

usaha perikanan;

l. memberikan rekomendasi izin usaha perikanan;

m. melaksanakan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan

hasil perikanan;

n. melaksanakan pengawasan mutu, promosi dan pemasaran produk

hasil perikanan;








pemecahan masalah;






Bagian Ketujuh

Bidang Perkebunan dan Penyuluhan

Pasal 30

(1) Bidang Perkebunan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Perkebunan

dan Penyuluhan meliputi produksi dan pengolaan hasil perkebunan,

sarana prasarana dan pengembangan usaha perkebunan; serta

penyuluhan dan pengembangan suber daya manusia


berikut:


kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Perkebunan dan

Penyuluhan;


petunjuk teknis bidang Perkebunan dan Penyuluhan;

c. mengoordinasikan tugas di bidang Perkebunan dan Penyuluhan;


Perkebunan dan Penyuluhan berdasarkan peraturan perundang-

undangan;



Perkebunan dan Penyuluhan;


Perkebunan dan Penyuluhan;



h. mengoordinasikan pembinaan dan bimbingan bidang perkebunan

dan penyuluhan;

i. mengoordinasikan bimbingan teknis produksi dan pengolahan hasil

perkebunan;

j. mengoordinasikan bimbingan teknis perlindungan tanaman dan

rehabilitasi lahan perkebunan;

k. mengoordinasikan bimbingan teknis sarana dan prasarana serta

pengembangan usaha perkebunan;

l. mengoordinasikan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat

usaha tani perkebunan;

m. mengoordinasikan pembinaan kelembagaan dan agrobisnis

perkebunan;

n. mengoordinasikan, mengintegrasikan, dan sinkronisasi penyuluhan

lintas sektor;

o. Mengoordinasikan advokasi masyarakat dalam penyuluhan dengan

melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan

tinggi, dan sasaran penyuluhan;

p. menyusun arah kebijakan pengembangan penyuluhan dan

penyusunan program penyelenggaraan penyuluhan kabupaten;

q. menyelesaikan permasalahan terkait penyuluhan untuk

mengoptimalkan penyelenggaraan penyuluhan;

r. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

s. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan


t. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan


u. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang


pemecahan masalah;

v. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya


w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan


x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Paragraf 1

Seksi Produksi dan Pengolaan Hasil Perkebunan

Pasal 31

(1) Seksi Produksi dan Pengolaan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 1, dipimpin oleh Kepala Seksi yang

mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengawasan produksi

dan pengolaan hasil perkebunan.


berikut:


kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Produksi dan

Pengolaan Hasil Perkebunan;

b. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis seksi Produksi

dan Pengolaan Hasil Perkebunan sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku;


kegiatan seksi Produksi dan Pengolaan Hasil Perkebunan;



dengan produksi dan pengolahan hasil perkebunan;

f. melaksanakan penyebaran prototype, percobaan dan pengkajian

penerapan penggunaan alat dan mesin pertanian, sarana pengolahan

komoditas perkebunan serta pemantauan mutu hasil olahan

komoditas perkebunan;

g. melaksanakan pembinaan pengujian/pengkajian penerapan dan

pemanfaatan teknologi serta varietas unggul tanaman perkebunan;

h. melaksanakan bimbingan dan pemantauan kultur teknis budidaya

tanaman tahunan, tanaman semusim dan tanaman tumpang sari;

i. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dalam rangka

ekstensifikasi dan intensifikasi tanaman perkebunan;

j. mengelola dan menyajikan data dan informasi yang berhubungan

dengan produksi, harga pasar dan perlindungan ;

k. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengendalian serta

eradikasi dalam kegiatan pengamatan organisme pengganggu

tanaman perkebunan;

l. memfasilitasi pengujian pestisida dan residu pestisida yang

terkandung dalam tanaman, tanah dan air;

m. melakukan pengembangan dan evaluasi pemanfaatan agensia hayati;


o. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada






pemecahan masalah;






Paragraf 2

Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan usaha Perkebunan

Pasal 32

(1) Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan usaha Perkebunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 2, dipimpin

oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan

dan pengawasan sarana dan prasarana dan pengembangan usaha

perkebunan.


berikut:


kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Sarana Prasarana

dan Pengembangan usaha Perkebunan;

b. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi Sarana

Prasarana dan Pengembangan usaha Perkebunan sesuai peraturan



kegiatan Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan usaha

Perkebunan;



dengan sarana prasarana dan pengembangan usaha perkebunan ;

f. melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap perusahaan

perkebunan swasta dan BUMN;

g. melakukan pembinaan pengembangan kemitraan usaha perkebunan;

h. melaksanakan bimbingan pemanfaatan sumberdaya, permodalan dan

sarana usaha perkebunan;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi, inventarisasi,

bimbingan penggunaan, percobaan dan pengkajian penerapan serta

penyebaran prototype alat dan mesin perkebunan;

j. melakukan pembinaan dan bimbingan pengembangan dan

pemantauan terhadap kelompok usaha pelayanan jasa alat mesin

perkebunan;

k. menyiapkan bahan pemantauan pengadaan, peredaran dan

bimbingan penggunaan pupuk tanaman perkebunan;








pemecahan masalah;






Paragraf 3

Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 33

(1) Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 3, dipimpin

oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyuluhan

dan pengembangan sumber daya manusia.


berikut:


kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Penyuluhan dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia;

b. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi Penyuluhan

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai peraturan



kegiatan Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia;


e. melaksanakan penyusunan anggaran untuk kegiatan penyuluhan

dan pengembangan sumber daya manusia;

f. menyiapkan bahan pelayanan teknis dan administratif bidang

pengembangan sumber daya manusia, kelembagaan dan

pengembangan metode penyuluhan;

g. memfasilitasi penyusunan database penyuluh;

h. memfasilitasi pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia,

kelembagaan dan pengembangan metode penyuluhan;

i. memfasilitasi penyusunan programa penyuluhan dan penyebaran

materi penyuluhan;

j. memfasilitasi kemitraan usaha;

k. memfasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyuluhan;

l. memfasilitasi sarana dan prasarana serta pengembangan profesi

penyuluh;

m. melaksanakan administrasi pangkal penyuluh;

n. melaksanakan penumbuhan dan pengembangan forum masyarakat

untuk mengembangkan usaha tani dan memberikan umpan balik

kepada pemerintah daerah;








pemecahan masalah;






BAB VII

TATA KERJA

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan Jabatan Fungsional

Dinas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik

dalam lingkungan Dinas maupun antar perangkat daerah di lingkungan

Pemerintah Daerah.

Pasal 35

Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila

terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Setiap pimpinan bertanggung jawab untuk memimpin, mengoordinasikan

dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada

bawahannya.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dibantu oleh bawahannya

masing-masing.

Pasal 38

Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung

jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat

pada waktunya.

Pasal 39

Laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya, wajib diolah dan

dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk

memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat diundangkannya Peraturan Bupati ini UPT Dinas yang telah ada

dan terbentuk sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap

berkedudukan sebagai UPT Dinas serta melaksanakan tugas dan fungsinya

sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT

berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati

Klaten Nomor 41 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata

Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten

Tahun 2012 Nomor 36) dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 58 Tahun

2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan

Pangan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008

Nomor 59), Peraturan Bupati Klaten Nomor 24 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian

(Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 24) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 42 Tahun 2012

tentang Perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor 24 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas

Pertanian Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012

Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 5 Desember 2016

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI HARTINI

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 NOMOR 53

Mengesahkan

Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya

a.n BUPATI KLATEN

SEKRETARIS DAERAH

u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap

ttd

BAMBANG SRIGIYANTA, SH, MHum

Pembina Tk. I

NIP. 19600530 198901 1 001

Mengesahkan

Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya

a.n BUPATI KLATEN

SEKRETARIS DAERAH

u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap

ttd

BAMBANG SRIGIYANTA, SH, MHum

Pembina Tk. I

NIP. 19600530 198901 1 001

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN KEUANGAN

SUBBAGIAN PERENCANAAN

DAN PELAPORAN

JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG PERIKANAN

SEKSI SUMBER

HAYATI DAN

USAHA

PERIKANAN

SEKSI

PRODUKSI PERIKANAN

BIDANG KETAHANAN

PANGAN

BIDANG PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN

SEKSI

PERBIBITAN DAN PRODUKSI

PETERNAKAN

SEKSI PENGEMBANGAN

USAHA PETERNAKAN DAN KESEHATAN

MASYARAKAT VETERINER

SEKSI PENGEMBANGAN

DAN

KETERSEDIAAN PANGAN

SEKSI

DISTRIBUSI PANGAN

SEKSI PRODUKSI

SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN DAN

REHABILITASI LAHAN

SEKSI PRODUKSI DAN PENGOLAHAN

HASIL PERKEBUNAN

SEKSI SARANA PRASARANA DAN PENGEMBANGAN

USAHA PERKEBUNAN

BIDANG

PERKEBUNAN DAN

PENYULUHAN

SEKSI

KESEHATAN

HEWAN

BIDANG

TANAMAN PANGAN DAN

HORTIKULTURA

SEKSI

SARANA DAN PRASARANA

BUPATI KLATEN, Cap

ttd

SRI HARTINI

KEPALA DINAS

SEKSI

KONSUMSI DAN KEAMANAN

PANGAN

SEKSI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA

BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN

PERIKANAN KABUPATEN KLATEN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KLATEN

UPT

UPT

Documents

BUPATI KLATEN TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2017/01/DINAS-PERTANIAN.pdf · Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Dinas adalah ... Bidang