9
9. Peraturan Menteri... BUPATI LAMPUNG UTARA KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR: B/ /08-LU/HK/2021 TENTANG TIM KOORDINASI, PETUGAS ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGHUBUNG APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2021 BUPATI LAMPUNG UTARA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Koordinasi, Petugas Administrator dan Pejabat Penghubung Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Kabupaten Lampung Utara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lampung Utara tentang Tim Koordinasi, Petugas Administrator dan Pejabat Penghubung Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Kabupaten Lampung Utara. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 dan Undang- Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 57 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;

BUPATI LAMPUNG UTARA

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BUPATI LAMPUNG UTARA

9. Peraturan Menteri...

BUPATI LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR: B/ /08-LU/HK/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI, PETUGAS ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGHUBUNG APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL

LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2021

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi, perlu

membentuk Tim Koordinasi, Petugas Administrator dan

Pejabat Penghubung Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan

Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Kabupaten Lampung

Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan

Bupati Lampung Utara tentang Tim Koordinasi, Petugas

Administrator dan Pejabat Penghubung Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan

Pengaduan Online Rakyat Kabupaten Lampung Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 dan Undang-

Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 57 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai

Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik;

7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Secara Nasional;

Page 2: BUPATI LAMPUNG UTARA

d. melaporkan...

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Publik Nasional;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Lampung Utara;

12. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 76 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Lampung Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi, Petugas Administrator dan Pejabat Penghubung Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi, Petugas Administrator dan Pejabat Penghubung

sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Tim Koordinasi Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Kabupaten Lampung Utara bertugas:

1. Pembina:

a. pembina berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di

Kabupaten Lampung Utara yang meliputi organisasi,

sumber daya manusia dan anggaran yang memadai; dan

b. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk

teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan

pelayanan publik di Kabupaten Lampung Utara. 2. Penanggung Jawab/Ketua:

a. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja

pengelola dan penyelesaian pengaduan; b. melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan

pengaduan; dan

c. memimpin, mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi

penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan

pengaduan masyarakat. 3. Anggota:

a. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung

untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian

pengaduan apabila status pengaduan terlihat lamban; b. merencanakan, mensinkronisasi, mengonfirmasikan

rencana program dan rencana kerja anggaran

pengelolaan pengaduan masyarakat; c. melaksanakan informasi pengaduan masyarakat

kepada perangkat daerah dan masyarakat;

Page 3: BUPATI LAMPUNG UTARA

KEEMPAT...

d. melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada

Pembina/Penanggung Jawab; dan e. melaksanakan tugas lainnya terkait pengelolaan

pengaduan yang diberikan oleh Penanggung Jawab/

Ketua.

B. Petugas Administrator Aplikasi Sistem Pengelolaan

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Kabupaten Lampung Utara

bertugas:

1. melakukan pengelolaan teknis operasional aplikasi SP4N-

LAPOR; 2. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh

pengelola Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di level Nasional untuk

ditindaklanjuti;

3. menyalurkan pengaduan kepada pejabat penghubung pada Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah;

4. melaporkan pemantauan atas tindak lanjut dan

penyelesaian pengaduan kepada pimpinan; 5. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara

berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang

diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian

terhadap pengaduan; dan 6. menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan

pengaduan nasional Aplikasi Sistem Pengelolaan

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, untuk diteruskan kembali

apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai

dengan kewenangannya.

C. Pejabat Penghubung Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan

Online Rakyat Kabupaten Lampung Utara bertugas:

1. menginformasikan pengaduan kepada kepala Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis untuk ditindaklanjuti;

2. berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara yang

diadukan untuk segera menindaklanjuti pengaduan;

3. menjawab pengaduan pada Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis; dan

4. memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan

kepada kepala Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Surat Keputusan Bupati

Lampung Utara Nomor: B/58/08-LU/HK/2020 tentang Tim

Koordinasi, Petugas Administrator dan Pejabat Penghubung Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

Kabupaten Lampung Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Page 4: BUPATI LAMPUNG UTARA

d. melaporkan...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotabumi pada tanggal 2021

BUPATI LAMPUNG UTARA,

BUDI UTOMO

Page 5: BUPATI LAMPUNG UTARA

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR : B/ /08-LU/ HK/2021

TANGGAL : 2021

TENTANG : TIM KOORDINASI, PETUGAS ADMINISTRATOR DAN

PEJABAT PENGHUBUNG APLIKASI SISTEM

PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

NASIONAL LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN

ONLINE RAKYAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA

TAHUN 2021

TIM KOORDINASI APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL

LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2021

Pembina : Bupati Lampung Utara

Wakil Bupati Lampung Utara

Penanggung Jawab/Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara

Anggota : 1. Asisten Administrasi Umum Setdakab LU

2. Inspektur Kabupaten Lampung Utara 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Lampung Utara

4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara

5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Lampung Utara 6. Kepala Bidang Pemberdayaan E-Goverment

pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Lampung Utara

7. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat

Daerah Kabupaten Lampung Utara

8. Kasi Pemberdayaan E-Goverment pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Lampung Utara

Ditetapkan di Kotabumi pada tanggal 2020

BUPATI LAMPUNG UTARA,

BUDI UTOMO

Page 6: BUPATI LAMPUNG UTARA

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR : B/ /08-LU/HK/2021

TANGGAL : 2021

TENTANG : TIM KOORDINASI, PETUGAS ADMINISTRATOR DAN PEJABAT

PENGHUBUNG APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN

PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI DAN

PENGADUAN ONLINE RAKYAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA

TAHUN 2021

PETUGAS ADMINISTRATOR APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL

LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2021

NO. NAMA PERANGKAT DAERAH NAMA/NIP JABATAN DALAM TIM

1. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMPUNG UTARA

RANDY RIZKI PERMANA, S.T. NIP. 19920429 201903 1 001

Petugas Administrator

2. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

LAMPUNG UTARA

M. SARONI S.

NIP. 19800607 200904 1 001

Petugas Administrator

3. INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA

JOHANAH, S.E., M.M. NIP. 197109172007012018

Petugas Administrator

Ditetapkan di Kotabumi pada tanggal 2020

BUPATI LAMPUNG UTARA,

BUDI UTOMO

Page 7: BUPATI LAMPUNG UTARA

12. DINAS PEMBERDAYAAN...

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR : B/ /08-LU/HK/2021

TANGGAL : 2021

TENTANG : TIM KOORDINASI, PETUGAS ADMINISTRATOR DAN PEJABAT

PENGHUBUNG APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN

PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI DAN

PENGADUAN ONLINE RAKYAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA

TAHUN 2021

PEJABAT PENGHUBUNG APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL

LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2021

NO. NAMA PERANGKAT DAERAH JABATAN DALAM KEDINASAN JABATAN DALAM TIM

1 2 3 4

1. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA Kasubbag TU Pimpinan, Staf Ahli dan

Kepegawaian

Pejabat Penghubung

2. SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMPUNG UTARA Kasubbag Tata Usaha dan

Kepegawaian

Pejabat Penghubung

3. INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA Kasubbag Administrasi Umum dan

Keuangan

Pejabat Penghubung

4. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pejabat Penghubung

5. DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pejabat Penghubung

6. RSUD H.M. RYACUDU KOTABUMI LAMPUNG UTARA Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pejabat Penghubung

7. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pejabat Penghubung

8. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pejabat Penghubung

9. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pejabat Penghubung

10. DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG UTARA Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pejabat Penghubung

11. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pejabat Penghubung

Page 8: BUPATI LAMPUNG UTARA

30. BADAN KEPEGAWAIAN...

1 2 3 4

12. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pejabat Penghubung

13. DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG

UTARA

Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pejabat Penghubung

14. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pejabat Penghubung

15. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pejabat Penghubung

16. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pejabat Penghubung

17. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pejabat Penghubung

18. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pejabat Penghubung

19. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN

LAMPUNG UTARA

Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pejabat Penghubung

20. DINAS KOPERASI UMKM DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pejabat Penghubung

21. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pejabat Penghubung

22. DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pejabat Penghubung

23. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pejabat Penghubung

24. DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pejabat Penghubung

25. DINAS PERTANIAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pejabat Penghubung

26. DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pejabat Penghubung

27. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN

LAMPUNG UTARA

Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pejabat Penghubung

28. BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pejabat Penghubung

29. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pejabat Penghubung

Page 9: BUPATI LAMPUNG UTARA

30. BADAN KEPEGAWAIAN...

1 2 3 4

30. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA MANUSIA KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pejabat Penghubung

31. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pejabat Penghubung

32. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pejabat Penghubung

BUPATI LAMPUNG UTARA,

BUDI UTOMO