Embed Size (px)
Citation preview
BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 62 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,
Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 108 Peraturan
Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2 . Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun
2015 Tentang Keuangan dan Aset Desa;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
3
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.
9. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan
tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.
11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang
diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban
Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala
Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang
diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung
tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang
diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur
kewilayahan.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama BPD.
14. Peraturan Kepala Desa adalah semua peraturan yang
dibuat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan
desa ataupun peraturan lainnya.
4
15. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan
Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
16. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan
lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya
disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan desa.
18. Pembinaan dan pengawasan adalah pemberian pedoman,
standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian,
pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan,
konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan
evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan
desa.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. Susunan Organisasi;
b. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Hak dan
Kewajiban Kepala Desa;
c. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Desa;
d. Hak dan Kewajiban Perangkat Desa;
e. Tata Kerja;
f. Unsur Staf Perangkat Desa;
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
(1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa.
5
(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas :
a. Sekretariat Desa;
b. Pelaksana Kewilayahan; dan
c. Pelaksana Teknis.
(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
Pasal 4
(1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu
oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu
Kepala Desa dalam Bidang Administrasi Pemerintahan.
(2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan dan paling
sedikit 2 (dua) urusan.
(3) Paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yaitu :
a. Urusan Tata Usaha dan Umum;
b. Urusan Keuangan; dan
c. Urusan Perencanaan.
(4) Paling sedikit 2 (dua) urusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) yaitu :
a. Urusan Umum dan Perencanaan; dan
b. Urusan Keuangan.
(5) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.
Pasal 5
(1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu
Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai jumlah Dusun
yang ada di masing-masing Desa.
6
(3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat
desa.
(4) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksusd pada ayat
(1) dilaksanakan oleh Kamituwo.
Pasal 6
(1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa
sebagai pelaksana tugas operasional.
(2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi dan paling sedikit 2
(dua) seksi.
(3) Paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yaitu :
a. Seksi Pemerintahan;
b. Seksi Kesejahteraan; dan
c. Seksi Pelayanan.
(4) Paling sedikit 2 (dua) seksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) yaitu :
a. Seksi Pemerintahan; dan
b. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
(5) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dipimpin oleh Kepala Seksi.
Pasal 7
(1) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran II Peraturan Bupati ini.
(2) Pengaturan Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa.
(3) Tingkat perkembangan desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdiri atas
a. Desa Swasembada;
b.
7
c. Desa Swakarya; dan
d. Desa Swadaya.
(4) Desa Swasembada sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
(5) Desa Swakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
(6) Desa Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
c memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
(7) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(8) Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan
dalam Peraturan Desa.
BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, HAK DAN
KEWAJIBAN KEPALA DESA
Pasal 8
(1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah
Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan
Desa.
(2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan
Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:
a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata
praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa,
pembinaan masalah pertanahan, pembinaan
ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya
perlindungan masyarakat dan administrasi
kependudukan serta penataan dan pengelolaan
wilayah;
b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan
sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang
pendidikan dan kesehatan;
8
c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak
dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat,
sosial budaya masyarakat, keagamaan dan
ketenagakerjaan;
d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi
dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi,
politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga,
pemuda, olahraga dan karang taruna; dan
e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga
masyarakat dan lembaga lainnya.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Desa berwenang:
a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset
Desa;
d. menetapkan Peraturan Desa;
e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
f. membina kehidupan masyarakat desa;
g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat
desa;
h. membina dan meningkatkan perekonomian
desa serta mengintegrasikannya agar mencapai
perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya
kemakmuran masyarakat desa;
i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian
kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa;
k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat
desa;
l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
m. mengkoordinasikan pembangunan desa secara
partisipatif;
n. mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
9
o. melakukan mutasi Perangkat Desa selain Sekretaris
Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan; dan
p. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Desa berhak:
a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja
Pemerintah Desa;
b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan
Desa;
c. menerima penghasilan tetap setiap bulan,
tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan
lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan
yang dilaksanakan;
e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban
lainnya kepada Perangkat Desa;
f. mendapatkan dana purna bhakti bagi Kepala Desa
yang berakhir masa jabatannya;
g. uang duka diberikan kepada ahli waris bagi Kepala
Desa yang meninggal dunia sebelum berakhir masa
jabatannya;
h. memperoleh pengembangan kapasitas melalui
pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan
teknis; dan
i. dapat mengajukan cuti.
(6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Desa berkewajiban:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
10
c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat
Desa;
d. menaati dan menegakkan Peraturan Perundang-
undangan;
e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan
gender;
f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang
akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien,
bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh
pemangku kepentingan di desa;
h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa
yang baik;
i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan desa;
k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya
masyarakat Desa;
n. memberdayakan masyarakat dan lembaga
kemasyarakatan di desa;
o. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan
melestarikan lingkungan hidup; dan
p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.
Pasal 9
Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Desa wajib:
a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa setiap akhir Tahun Anggaran kepada Bupati;
b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan
pemerintahan secara tertulis kepada Badan
Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
11
d. memberikan dan/ atau menyebarkan informasi
penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada
masyarakat desa setiap akhir Tahun Anggaran.
BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Sekretaris Desa
Pasal 10
(1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan
Sekretariat Desa.
(2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam
bidang administrasi pemerintahan.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata
naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan
ekspedisi;
b. melaksanakan urusan umum seperti penataan
administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana
perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,
pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan
dinas, dan pelayanan umum;
c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan
administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber
pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi
keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa,
Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa
lainnya;
d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun
rencana anggaran pendapatan dan belanja desa,
menginventarisir data-data dalam rangka
pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi
program, serta penyusunan laporan; dan
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Desa.
12
Bagian Kedua
Kepala Urusan
Pasal 11
(1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf
sekretariat.
(2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam
urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan
tugas-tugas pemerintahan.
(3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai
fungsi:
a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi
melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata
naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan
ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa,
penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor,
penyiapan rapat, pengadministrasian aset,
inventarisasi, perjalanan dinas, pelayanan umum, dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa.
b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi
melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan
administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber
pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi
keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa,
Perangkat Desa, BPD, lembaga pemerintahan desa
lainnya, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa.
c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi
mengoordinasikan urusan perencanaan seperti
menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja
desa, menginventarisir data-data dalam rangka
pembangunan, melakukan monitoring evaluasi
program, dan penyusunan laporan, serta
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa.
13
d. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan memiliki
fungsi :
1. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata
naskah, administrasi surat menyurat, arsip,
ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa,
penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor,
penyiapan rapat, pengadministrasian aset,
inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan
umum.
2. mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti
menyusun rencana anggaran pendapatan dan
belanja desa, menginventarisir data-data dalam
rangka pembangunan, melakukan monitoring dan
evaluasi program, serta penyusunan laporan.
3. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa.
Bagian Ketiga
Kepala Seksi
Pasal 12
(1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana
teknis.
(2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai
pelaksana tugas operasional.
(3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai
fungsi:
a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi
melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan,
menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan
masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan
ketertiban, pembinaan kesadaran hukum, pelaksanaan
upaya perlindungan masyarakat, kependudukan,
koordinasi penataan dan pengelolaan wilayah, serta
pendataan pengelolaan profil desa, dan melaksanakan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
14
b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi
melaksanakan pembangunan sarana prasarana
perdesaan, pembangunan bidang pendidikan,
kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik,
lingkungan hidup, bencana alam, pemberdayaan
keluarga, pemuda, olahraga, karang taruna dan
menangani masalah pertanian dan pengairan, serta
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Desa.
c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan
penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak
dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya
partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya
masyarakat, keagamaan, ketenagakerjaan serta
menangani masalah administrasi nikah, talak, cerai
rujuk dan administrasi kematian warga masyarakat
desa, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Desa.
d. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan memiliki
fungsi :
1. melaksanakan pembangunan sarana prasarana
perdesaan, pembangunan bidang pendidikan,
kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik,
lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga,
pemuda, olahraga, dan karang taruna serta
menangani masalah pertanian dan pengairan.
2. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap
pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,
meningkatkan upaya partisipasi masyarakat,
pelestarian nilai sosial budaya masyarakat,
keagamaan, ketenagakerjaan serta menangani
masalah administrasi nikah, talak, cerai dan rujuk
juga menangani masalah administrasi kematian
warga masyarakat desa.
15
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Desa.
Bagian Keempat
Kamituwo
Pasal 13
(1) Kamituwo berkedudukan sebagai unsur satuan tugas
kewilayahan.
(2) Kamituwo bertugas membantu Kepala Desa dalam
pelaksanaan tugasnya di wilayah dusunnya.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Kamituwo memiliki fungsi:
a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan
upaya perlindungan masyarakat, mobilitas
kependudukan serta penataan dan pengelolaan
wilayah;
b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam
meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat
dalam menjaga lingkungannya;
d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat
dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan; dan
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Desa.
BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
PERANGKAT DESA
Pasal 14
Perangkat Desa mempunyai hak :
a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan,
tambahan tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah,
serta mendapat jaminan kesehatan;
b. mendapatkan dana purna bhakti bagi Perangkat Desa yang
berakhir masa tugasnya;
16
c. uang duka diberikan kepada ahli waris bagi Perangkat Desa
yang meninggal dunia sebelum berakhir masa tugasnya;
d. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan
dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis; dan
e. dapat mengajukan cuti.
Pasal 15
Perangkat Desa berkewajiban :
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. menaati jam kerja dan pakaian dinas;
c. menaati dan menegakkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;
d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
e. wajib menjalin kerja sama dan koordinasi antar Perangkat
Desa;
f. membantu membina dan melestarikan nilai-nilai sosial
budaya masyarakat; dan
g. tidak melanggar larangan Perangkat Desa.
BAB VII
TATA KERJA
Pasal 16
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa
bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk
dalam pelaksanaan tugas.
Pasal 17
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Desa
bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Urusan
bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris
Desa.
17
(3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi bertanggung
jawab kepada Kepala Desa.
(4) Dalam melaksanakan tugasnya Kamituwo bertanggung
jawab kepada Kepala Desa.
Pasal 18
Dalam pelaksanaan tugasnya Pemerintah Desa wajib
menerapkan prinsip konsultasi, koordinasi, dan sinkronisasi.
BAB VIII
UNSUR STAF PERANGKAT DESA
Pasal 19
(1) Kepala desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
(2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala
Kewilayahan.
(3) Pengangkatan Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa dengan sistem perjanjian kerja dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan
mempertimbangkan:
a. kebutuhan dan beban kerja;
b. kemampuan keuangan desa; dan
c. tingkat kompetensi.
(4) Pengangkatan Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada BPD
(5) Unsur staf perangkat desa dalam melaksanakan tugas
bertanggung jawab kepada atasannya.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
(1) Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun
setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
18
(2) Untuk menyesuaikan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
maka Jabatan Perangkat Desa agar disesuaikan dengan
ketentuan Peraturan Bupati ini.
(3) Penyesuaian jabatan Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan
Perangkat Desa paling lambat 1 (satu) bulan setelah
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di
tetapkan dan dilakukan pelantikan kembali.
(4) Perangkat Desa yang tidak tercantum dalam Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan
Peraturan Bupati ini ditempatkan sebagai Unsur Staf
Perangkat Desa sampai habis masa tugasnya dengan
Keputusan Kepala Desa.
(5) Perangkat Desa yang ditempatkan sebagai Unsur Staf
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap
mendapatkan hak yang sama seperti perangkat desa yang
lain.
19
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.
Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 7 Desember 2016
BUPATIMADIUN,
ttd
MUHTAROM
Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 7 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH
ttd.
Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19651110 199208 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 62 TAHUN 2016
SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd.
WIDODO, SH. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006
20
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 62 TAHUN 2016
TANGGAL : 7 Desember 2016
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
BUPATI MADIUN,
ttd
MUHTAROM
KEPALA SEKSI
PEMERINTAHAN
KEPALA SEKSI
KESEJAHTERAAN
KEPALA SEKSI
PELAYANAN
KEPALA
PELAKSANA
KEWILAYAHAN/
KAMITUWO
SEKRETARIS DESA
KEPALA DESA
KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN
UMUM
KEPALA URUSAN KEUANGAN
KEPALA URUSAN PERENCANAAN
21
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 62 TAHUN 2016
TANGGAL : 7 Desember 2016
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
BUPATI MADIUN,
ttd
MUHTAROM
SEKRETARIS DESA
KEPALA SEKSI
PEMERINTAHAN
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
DAN PELAYANAN
KEPALA
PELAKSANA
KEWILAYAHAN/ KAMITUWO
KEPALA DESA
KEPALA URUSAN UMUM DAN
PERENCANAAN
KEPALA URUSAN KEUANGAN
