PERATURAN DAERAH KAUUPATEN MOROWALI

NOMQR S TAli UN 2007

TENTANC

IZIN PENVELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN

SEPEDA MOTOR (O.lEK)

DENGAN RA HM AT TUHAN YANG MAHA [SA

BUPATI MQROWALI,

Menimbang : 8 . Bahwa dalam penyelenggaraan Angkutan Jalan di kabupatcn MOTOwnli tclah munenl angkutan onUlg dengun sepeda motor yang lazimnya disebut ojek;

h. Bahwa dalam upaya meningkalkan pelayanan masyarakat !erhadap

keselamatan, kcamanan, kelerliban dan ke1ancaran lalu [intas dan

angkutanjalan maka perlll mcngOlur izin penyclcnggaraan Angkutan Or­

ang dcngan Sepeda Motor di Kllbupatcn Morowali ;

c. Bahwa bcrdasarkan pertimhangan sebagaimana dimaksud pada hunLf a

dan b di alas, perlu diacur dengan Peraturan Daerah.

Menginga\ : I. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1980 lenlangjalan (Lembaran Negara

Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 3186);

2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Iembaran Negarn Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Icmbaga Negara

Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu limas dun Angkutan

Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lt:mbaran

Negara Nomor 3480);

4. Undang - undang Nomor 18 tahun 1997 lentang Pajak Daerah dan

Rctribusi dacrah (Lembaga Negara Tabun 1997 Nomor 41. Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dan

disempurmkan dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000

(Lembaran Negar<ltahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lcmbaran Negara

Nomor 4048);

34

5. Undang-undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelcnggara Negara

Yang Bcrsih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepolismc (Lembaran

Negam Tahun 1999 Nornor 75. Tambahan Lcmbarnn Ncgara Nomor

3851);

6. Undnng-undang NOlllor 51 Tnhun 1999 tentang Pcmbcntukan Kabupntcn

Buo], Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kcpulauan

(Lembaran Negara T~hun 1999 Nomor 179, Tambahan Lcmbaran Ncgara

Nomor 39(0) sebagaimana tclah diubah dan disempumakan dengan

Undang-undang Nomor II Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 233, Tambahnll Lcmbaran Ncgara NOlllor 3966);

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tenlang Keuangan Negara

(Lcmbaran Negllra Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara

Nomor 4286);

8. Undallg-undang Nomor 10 Tahun 2004 temang Pcmbcnlukan Pcraluran

Pcrundang-undangan (Iembar.m Ncgara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembm"(111 Ncgara Nornor 4389);

9. Undang-undang Nomor ]5 Tahun 2004 temangPerneriksaan Pengelolaan

dan Tanggung ]awab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 66, Talllbahan Lcmbaran Negara Nomor 4400);

10. Undang-undang Nornor 32 Tahun 2004 teolang Pemerinlahan Daernh

(Lcrnb(lran Ncgnra Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lcrnbaran Negara

Nomor 4437) sebagaimana lelah diubah dcngan ]'eraturan Pemcrintah

Penggnn!i Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 lentang Perncrintahan

Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 108,

Tarnbah"n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3S

11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tetltang Perimbangan Keuangan

an tn ra Pcmcrintah Pusa! dan I'emerintah Dacrah (Lernbaran Negara

Rcpuhlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran ncgarn

Rcpublik Indonesia Nomor4438)'

12. Peralura" Pcmcrinlah Nomor 27 Tahun 1983 Icntang Pclaksanaan

Ulldang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ictllang Hukum Acarn Pidana

(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomer 36, Tambahan Lembaran Ncgara

flomot 3258);

13 . PcralllTan Pcmcrinlah Nomor 22 Tahun 1990 Ictltang Penyerahan

Schagian Urusan Pcmcrintah Dalam J3idang Lalu Linlas d.1n Angkutan

lalnn kcpada Dutrah Tingkat I dun Daerah Tingkm II (Lembaran Ncgara

Tahun 1990 Nomor 26, TUllIbahan Lcmbaran Negara Nomor 3410);

14. Pcra turan Pcmcrintah Nomor 43 tahun 1993 tcntang Prasarnna dan Lalu

Lintas lalan (Lembnrnn Negarn Tahun 1993 Nomor 63. Tnmbahan

Lembaran Negara Nomor 3529);

15. Pcraturan I'emerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang kcwenangan

Pemerintah dan Kewenangan l'ropinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran

Ncgara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lcmbaran Negara Nomor

3952);

16. Peraturan I'emerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119. Tambahan lembaran Negara

Nomor 4 J 39);

17. l'eraluran Pemerinlah Nosnor S8 Tahun 2005 lenlang Pcngetolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran negara Nomor4578);

18. Pcraluran Menleri Dalam Negcri Nomor 4 Tahun 1997 lenlang Penyidik

Pcgawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

36

19. Keputusan Menleri I'erhubungan nomor 65 tahun 1993 lentang Fasililas

Pcndukung Kcgialan lalu Limas dan Angkatan Jalan;

20. Keputusan Menlcri dalam Negcri Nomor 174 Tahun 1997 Icntlmg

Pedoman Tala Cara Pemungulan RClribusi;

21. Peraturan Dacrah kabupalcn Morowali Nomor 2 Tahun 2001 IClilang

Kewcnangan Kabupaten Morowali (Lcmbaran Daerah Kabupalen

Morowali Tahun 2001 NomOf 2, Tmnbahan Lembaran Daerah Nomor

0002);

22. Peraluran D3erah K3bupalen Morowali Nomor 5 Tahun 2003 lemang

Organisasi Din3s Daerah Kabupalcn Morowali (Lcmbaran Dacr3h

Ko.bup3\en Morownli Nornor 5. Tarnbahan Lcmbanln Daerah Kabuplllcn

Morowali Nomor 0076).

Dengan PCrSl'lujuan Bcrsn ma

DEWAN PERWAKILAN I~AKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWA LI

d" BUI'ATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menefapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAN

ANGKUTAN ORANG DENGAN SEI'EDA MOTOR (OJEK)

IIABI

KETENTUAN UMUM

rasal I

Dn[am Peraluran Daerah ini yang dimaksud dengan :

I. Dacrah o.dalah Knbupaten Morowa[i.

2. Pcmcrinlahan Do.erah adalah Pcnyc[cnggaraan Umsnn Pcmcrintahan o[eh Perncrinlah

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) menurut asas oionomi dan tugas

pembantuan dcngan prinsip Olonomi

37

•

Scluas-Iuasnya dalam sistcm dan prinsip Negara Kcsatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dnlam Undang-undang Dasar Negnra Republik Indonesia Tahun

194 5.

3. Pemerintah Daerah adnlah Bupati don Pemngkat dacrah scbugai Unsur Penyelenggara

Pemerintah Daerah.

4. Kepala Daerah adaJah Bupali Morowali.

5. Dewan Penvaki lan Rakyat Oaernh adalah yang selanjutnya disebut DI'RD adalah lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah selmgai Unsur I'enyelenggara Pcmerinlahnn Oaerah.

6. Pejalmt adalah pcgawai yangdibeTi tugas tcrtcnlu dib idang Retribusi Ducrah Sesuai dcngan

Peraluran Perundang-undangan yang bcrlaku

7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Pl:rhubungon kabupalen Morowali.

8. Kepala Dinas adaJah Kepala Oillas Perhubungan Kabupalen MOl"Owali.

9. lalan adalah jalan yang diperunlukkun bagi lalu lintas umum.

10. Kendaraan Bermotor adalah kcndaraan yangdigerak.kan o1eh peralatan Icknik yang berada

pada kl:ndaraan illl .

II. Sepeda Motor adalah kendaraan iH:rmOlor roda dun alau liga tanpa rumah-rumah baik

dcngan atau Innpa kerela snmping.

12. Kendaraan Umum adalah seliap kendaraan bermOloryang discdiukan untuk dipergunakan

oleh umum dengan dipungul pcmbayaran.

13. Ojck adalah sepeda mOloryangdigunakan untu!; angkulan orangdengan dipungut bayarnn.

14. Pangkalun Ojek adaluh suatu tempat perkmllpulan ojek unluk menunggu dan menaikkan

penumpang yang mcrupakan bagian simpul jaringan Iransportasi.

15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mcnurul Peraturan Pcrundang­

undangan diwajibkan unttlk mclakukan pembayaran rClribusi.

16. Surat Pendaftaran Obyck Rl:lribusi Daerah. yang sclanjulnya disingkat SPdORD adalah

sural yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obYl:k relribusi dan

wajib rctribusi scbagai dasar perili tungan dan pembayaran Rctribusi yang tcrulang menurut

Peraturan Perundang-undangan Rctribusi Daerah.

17. Sural Keterangan Retribusi Oacrah yang sclanjutnya SKRD atau dokumen lain yang

dipcrsamakan adalah surat kCplltusan y1lllg menelukan bcsamyll. jUUllah retribusi yang

teru tang.

38

18. Sura! ketetapan Rctribusi Kurang Bayar, yang sclanjulnya dapal disingkal SKRDKB adalah

surat keputusan yang lOenenlukan besamyajumlah rel ribusi yang lerutang,jumlah kredit

relribusi,jumlah kckurangan pembayaran pokok rctrihusi, bcsamya sanksi adminislrasi

dan jumlah yang masih harus dibayar.

19. Sural kCletapan Rctribusi Daerah Kurang !layar Tambahan yang sclanjulnya disingkal

SKRDKBT adalnll sural kcputusan yang mcncntukan tambahan alas jumlah retribusi

yang telah dilclapkan.

20. Sural Kctctapan Retribusi Daerah Lebib Bayllryang selanjutnyadisingkat SKRDLB adalab

surat kcpulusan yang mencnlukanjumlah ke!cbihan Pcmbayaran relribusi karenajumlah

kredil Relribusi lebih besardaripada relribusi yang Icmlnng atau tidnk scharusnyn tenllang.

21. Sural Tagihan Rctribusi D:lerah, yang se!anj utnya disingka! SlRD adalab surat untuk

melakuknn Tagihan rClribusi dan alau sanks. administmsi berupa denda.

22. Pcmeriksaan adalah scrangk"ian kcgialan unluk mcneari, mcngumpulkan, mcngolah data

atau kelcrangan lainnya dahlm rangka pcngawasan kepaluhan pemcnuhan kcwajioon

rctribusi berdasarkan pcraturon Perundang-undangan Retribusi Daerah.

23. Penyidikan llndak Pidana dibidang Relribusi adalah scrangkaian tindakan yang dilakukan

penyidik, Pcgawai Ncgeri Sipil yang sclanjutnya dapal discbul penyidik, ullluk mencari

scrta mengumpulkan bukti yang dcngan buk!i itu mcmbuat terang lindak pidalla dibidang

rctribusi yang terjlldi scrta mcncntukan tersangkanYIl.

BAB II

PENYELENGGARAAN OJEK

Pasal2

Penyelcnggaraan kcgiatan angkutan ojek dilakukan bersifat perorangan IIlau bcrbadan hukurn

dengan mengutamakan azas manraal dan pel aYllnall kepada masyarakat dcngan

mempcrtimbangkan kelerpaduan intra anlar mOOa transporllls i.

J9

Pasal3

(I) I'engaluran dan pembinaan ojek sena pcnelapan pangkalan ojek dilakukan oleh Oupali

aInu pejabal yang dilunjuk.

(2) Pembinaan dan pengawasan Asosiasi Ojck dilakukan olch Bupati alau pcjabal yang

dilUnjuk.

(3) Tata eara pengaturan, pembinaan dan pcngawasan sebagaimann pada ayat (I) dan (2)

diatur dcngan peraturnn Bupati.

BAD III

NAM A, OBVE K DAN SUBVEK RETRIBUSI

Pasal4

(I) Dengan nama izin pcnye1cngg~raan angkulan orang dcngnn sepeda motor (ojck) dipungut

rclribusi seOOgai pembayarnn alas pelayanan dari pemberian izin.

(2) Obyek RClribusi adalah seliap pelayanan pembcri~n ilin usaha. ilin operasi dan ilin

pangkalan angkutan orang dengan sepeda mOlor (ojek).

(3) Subyek rctribusi adalah orangpribadi alau hadan yang mcmpcrolch iloin usaha, izin operasi

dan izin pangkalan angkutan orang dengan sepeda motor (ojek).

BAB IV

GOLONGAN RETRlU USI

I'asal 5

Retribusi izin usnha angkutan, izin operasi dan izin pangkalan digolongkan sebagai RClribusi

Perizinan Tcrtenlu.

BAB V

KEWAJ IBAN DAN L A RANGA N

Pasal6

Seliap orang atou badan Hukum yang menyelcnggarakan ojek diwojibkan :

a. memiliki i"in yang dikcluarkan oleh bUp3li:

b. Memiliki Kartu Tanda Anggola Ojek yang dikeluarkan oleh Bupnti;

40

e. Memakai identitas sebBgai tBndn pengenal pengemudi ojek ;

d. Menjaga keselamatan dan keamanan penumpang smnpai kc tcmpal tujuan; dan

e. Membentuk Asosiasi I Perkurnpulan dan alau Koperasi.

Pasal7

Sctiap orang alau badan Bukum dilarang :

a. Menyclcnggarakan usahll angkulan ojek lanpa izin dari Bupali ;

b. Mengemudikan ojek IImpa Surallzin Mengemudi dari inslansi yang berwenang ;

c. parki r I mangkal pada lempat yang bukan discdiakan unluk ilu dan dapa! mcngganggu

kelancaron orus lolu linlRS ; dan

d. Membawa barong senjolo lajam, mengkonsumsi minuman alkohol dan obal·oba! Icrlarang

lainnya sesl1ai peraluran penrndang-undangan yang bcrlaku.

BAB VI

PRI NS1!' DAN SASARAN DALA M PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYATARlF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penctapan strukturdan bcsamya larif rctribusi dimaksudkan unluk

menulup sebahagian atau seluruh biaya penyelcnggaraan pemberian izin yang terdiri dati

biaya administrasi, pelayanan, pengaluran, pembinaan dan pengawasan serta pengedalian

izin penyelcnggaraan angkulan orang dengan sepeda motor (ojck).

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

rasal 9

Tingkot penggunaanjasa izin usaha, izin operasi dan izin pangkalan angkutan orang dcngan

sepeda molor (ojek), diukur berdosorkan jenis I klas ifikas i pcmberian izin.

41

•

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARI F

Pasal 10

(1) Strektur dan besarnya tarif rctribusi dilelapk(1n berdasarkan pclayanl1n yang diberikall .

(2) Besamya Rc tribusi scbagimana yang dimaksud pada ayRt ( I) pasa l ini adalah sebagai

beriku! :

•• lzin Usaha besarnya

b. Ilin Operasi besamya

c. Iun Pangjm[an besamya

Rp . 2(1).000,-I1ahun ;

Rp. 15 .ooo,· / lahun;

Rp. 50.000,./ tahun ;

DAD IX

SURAT IZIN

Pasa! II

( I) Sural lzin Usaha, Ilin Operasi dan Izin Pangkalan Ojek dikt luarkan o!eh Bupati atau

Pejabal yang ditunjuk.

(2) Sura! Izin Usaha, Izin Operasi mau Izin SUfa! Izin Pangkalan hilang, rusak, terbakar

alau tidal< dapa! dibaca oleh pemegang ilin, diwllj ibkan bermohon kembali untuk

mengganti sural izin dan dikenakan biaya 112 (seperdua) dari rctribusi sebagaimana

maksud daillm Pasal 10 ayat (2).

(3) Tala cara dan persyaralan pcngajuan sural izin usaha, operasi dan izin pangkalan

sebagaimanll pada ayat (I) dan ayat (2) diatur dcngan pcraturan l3upati.

BABX

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi dipungut di wiJayah Daerah Kabupalen Morowali.

42

BABXI

MASA RETRIB USI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa Rctribusi ada lah jangka waklu yang lamanya I (satu) tahun dan wlljib didafiarkan

kemball .set iap tahun dan dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 aya!

(2).

Pasal 14

Saat Retribusi leru!ang pada soat dilerbitkannya SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan .

IIAB XII

SURAT I'ENDAF'TARAN

I'II$al 15

( 1) Seliap Wlljib Rctribusi wajib mengisi SPdORD;

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada a)'al ( I) haros diisi dengan benar dan lengkap

sma ditanda tangani oleh Wajib Relribusi alau Kuasanya.

(3) Bentuk, isi seJ1a tala eara pengisian dan pcn),ampaian SPdORD sebagaimana dimaksud

pada ayat (I ) ditetopkan dengan PemlUmn Bupati.

BAB XIII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

( 1) Bcrdasark.an SPdORD sebagaimana dalam pasa115, ayat (1) ditetapkan Retribusi Tcrulang

dengan menerbitkan SKRD alau Dokumen Jain yang dipcrsamakan.

(2) Apabilo berdasarkan hasil pcmeriksaan dan dilemukan data baru dan alau data yang belum

terungkap yang mcnyebabkan penambahan jumlah ret ribusi yang tcrulang, maka

dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk, is i dan tata eara penerbitan SKRD alau dokumen lain yang dipersamakan

scbagaimana dimaksud pada ayat (I) ditctapkan dengan Peraturan Bupati ,

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

(I) PClIlungutan RClribusi tidal: dapa! diborongkan.

(2) Retribusi dipungul dcngan menggunakan SKRD alau dokumen lain )';mg dipersamakan.

(3) l'lasi! pemungutan retribusi scbagimana dimaksud ayat pada ayat (2) disetor langsung kc

Kas Dacrah setelah dikurangi liang perangsang scbcsar 5% (lima perstn) sebagimana

dimaksud clalmn Pasa! 18.

IJAU X V

PEM UAG IAN HASIL flEMUNGUTAN

Pasal 18

I'cmbagian hasil pungutan scbagimana dimaksud dalam rasal 17, diatur scbagai berikut :

8. 70 % (Iujuh puluh perscn) un tuk Dacrah:

b. 30 % (I iga puluh perscn) untuk Desa, sctelah dikurangi uang pcrangsang sebesar 5 %

(l ima persen) kep3d3 3para! dan instansi tcrkait Ja innya yang mCllunjang pendaJY"tan

dacrah.

BAH XVI

SANKSI ADM INISTRASI

Pasal 19

Da!am hal Wajib Rctribusi tidak mcmbayar tepat waktunya atau kurang pcrnbayarannya,

dikcnakan sanksi administrasi bcrupa denda scbcsar 2% (dUll pcrsen) sctiap bulan dan relribusi

yang terhutang aInu kurnng dibayar dan di lagih dengan mcnggunakan STRD.

44

BAB XVII

TATACARA PEMBAYARAN

Pasnl 20

(I) Rctribusi yang tcrhutang hanls dilllnasi sekaligus.

(2) retribusi yang terhUlang haTUS dilullasi selambat-lambatnya 30 (Iiga puluh) had sejak

d iterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipcrsamakan, SKRDKBT dan STRD.

(3) Tata eara pciunasan, pcnyctoran, tempa! pcmbayaran rctribusi diatur dcngan Peraluran

BupalL

BAB XVIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pa~a121

(I) Pengeluaran sural teguraniPeringatan/surm lain yang sejenis sebagai awal tindakan

penagihan retribusi dikeluarkan segcra sctclah 7 (lujuh) hari sejakjamh tempo pembayaran.

(2) Dalarn jangka \VakIli 7 (tujuh) haTi setelah tanggal diterimanya sural tcguran/peringatanl

sural lain ylmg ~eje!lis , waj ib rctr ibus i harus rnclunasi wajih relribusinya yang lerulang.

(3) Sural Teguran sebagaimana dimaksud padaayat ( I) dikeluarkan oleh Bupali alau Pejabal

yang dilUnjuk.

BAB XIX

TATACAltA KEBERATAN

Pasal 22

(J) Wajib retribus i dapat mengajukan keberalan hanya kepada Bupati alau pejabal yang

di!unjuk alas SKRD alau dokumcn lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB .

(2) Keberatan diajukan seeara tertulis daJam Bahasa Indonesia dengan discrta i alasan-alasan

yangjclas.

45

(3) Dalam hal waj ib rclribusi mengajukan kebcratan alas kelelapan relribusi, wajib Telribusi

hams dapal rnernbuklikan kelidakbenMaJl kctetapan relribus i lersebul.

(4) Keberatan harus diajukan dalamjangka waktu pal ing lama 2 (dua) bulan sejak Inngga]

SKRD,SKRDKBT dan SKRDLB dilerbilkan kocunli apabila wajib retribusi lertentu dapal

menunjukan bahwa jangka waklu ilu tidak dapal dipcnuhi karena keadaan diluar

kekuasaannya.

(5) Kebcratan yang lidak rnemenuhi persyaralan sebagilnana dimaksud pada aynl (2) dan

ayal (3) lidak dianggap sebagai sural keberalan. sehingga tidak dipcrtimbangkan.

(6) Pengajuan kcberatan tidak menunda kewajiban mcmbayar rctribusi dan pelaksanaan

penagihan rclribusi.

Pasal 23

(I) Bupati dalam jangka waklu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal sural kcberalan

dilerima harus memberi kepulusan aUIS kcberatan yang diajukan .

(2) Keputusan Bupali alas kebcratan dapal bcrupa menerima seluruhnya alau sebagian,

rnenolak, ala ll menambah bcsamya retribusi yang lenuang.

(3) Apabilajangka waklu sebagaimana dimaksud pada ayal ( I) tc!ah kWa! dan Bupali tidak

memberikan sualu keputusan, kebcralan yang diajukan lersebul diallggap dikabulkan.

RAB XX

TATA CARA PENGEMBALiAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN RETRID USI

Pasal 24

( I) Alas kelebihan pcmbayaran retribusi. wajib retribusi dapal mengajukan pennohonan

pengcmbalian kepada Bupat\.

(2) Bupali da lam jangka waklu paling lama 6 (enam) bulan sejak ditcrimanya permohonan

kelebihall relribusi scbagimana dimaksud pada arat (I), hams membcrikan kcputusan.

(3). ApabiJa jangka waklu sebagimana dimaksud pada ayat 2 Iclah dilampaui dan Bupali

tidak mcmberikan suatu keputusan, pennohonan pengembalian

46

retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB hams dittrbitkan dalam jangka waktu pal­

ing lama 1 (salll) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai lllang relribusi lainnya, kelcbihan pernbayaran retribusi

scbagaimana dimaksud pada ayal ( I) langsung diperh ilungkan unluk mcllmasi Icrlebih

dahulu utang rctribusi tcrscbuI;

(5) I'engembalian ke1cbihan pcmbayarnn da!am jangka waklu paling lama 2 (dua) bulan

sejak ditcrbilkannya SKRDLB_

(6) Apabila pengcrnbalian kclcbihan pcmbayaran rctribllsi dilakllkllll setclah Icwat jangka

waklu 2 (dua) bulan Bupali memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perscn) sebilian

atas kClerlambatan pcmbayaran kelebihan rClribusi.

rasal 25

(I) Pennohonan pcngcmbalian kelebihan pcmbayaran relribllsi diajukan steara tcrtu lis

kepada Bupati dcngan sekllrang-kurnngnya menyeblltkan :

a. nama dan alamat wajib retribusi;

b. flomor pokok wajib Relribusi Dacrah;

e. masa rclribllsij

d. besamya kclcbihan pembayaran;

c. alasan yang singkal dan jeias.

(2) Pennohonan pengembalian kelcbihan pembayaran rt tribusi disarnpaikan steara

langsung alau melalui pas tereala!.

(3) Bukli pencrirnaan olch Pcjabat Dacrah alau bllkti pcngiriman pas lerea!at merupakan

bukli saat pennohonan diterima oleh DupalL

Pasal 26

(I) Pengembalian kclcbihan retribusi dilakukan dcngan mcnerbitkan SUfat pcrinlah

membayar ke lcbihan retribusi.

(2) Apnbila kclcbihan Pembayaran relribusi diperhitungkan dcngan utang retribusi lainnya

sebagaimana dimaksud dalam pasal24 ayal (4), pembayaran dilakukan dcngan carn

pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan terscbUI juga berlaku sebagai bukli

pembayarnn.

47

BAB XXIV

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal30

I'elanggaran tcrhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. dikenakan sanksi

sesuai peraturan perundang-llndangan yang berluku.

Pasal 31

<I) Pejabat pcnyidik pcgawai Negcri SipiJ tertcnhL di lingkungan I'cmerin tah daerah diberi

wewcnang khusus sebagai penyidik untok melakllkan penyidikan tindak pidana di bidang

Retribusi Daernh scbagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum aeara Pidana

yang berlaku.

(2) Wewenang pcnyidik sebagaimana dimaksud pada pasal ini adalah :

a. menerima, rncncari, mcngumpulkan dan mcneliti kelerangan Mall laporan berkenan

dengan tindak pidana dibidang Retribus i Dacrah agar keterangan atalliaporan tcrsebut

menjadi lengbp dan je!as;

b. menditi, mencari, dan mengumpulkan ketCnlngan mcngenai orang pribadi mau badan

tentang kcbenaran pcrbualan yang dilakukan sehubungan dengan lindak pidana

Rctribusi Daerah;

c. mcminta kctcrnngan dan bahan bukti dari orangpribadi alau badan sehubungan dengan

lindak pidana Rctribusi Oaerah;

d. memeriksa buku-buku. calatan-<atatan atau dokumen-dokumen lain bertcnan dcngan

lindak pidana Relribusi Daerah;

c. Mclakukan penggcledahan untllk nu::ndapalkan bahan bukti pembukulln, pencatatan

dan dokumcn-dokumen lain 5crta mclakukan penyitaan teThadap bahan buk!i terscbut;

f. meminta bantuan tenaga aMi daillm rnngka tugas Penyidik Tindak Pidana dibidang

Retribusi Daerah;

g. Menyuruh bcrhenti dan atau mclarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat

padn 51111t pcmcriksaan sednng berlangsung dan pcmeriksaan identitas orang atau

dokumcn yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e :

h. mcmotret scseorang yang berkaitan dcngan lindak pidana Retribusi d~crnh;

"

•

1. memanggil Ol1lng untuk didengar kClemngannya dan dipcriksa sebagai tcrsangka atllu

sanksi:

J. menghcntikan pcnyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidanll dibidang

Rctribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipcrtanggungjawabkan.

(3) Pcnyidik scbagllimana dimaksud pada ayat ( I) memberitahukan dimuillinyn pcnyidikan

dan menyampaikan hasil pcnyidikannya kcpnda Penun!un Umum melalui Penyidik Pejabat

Polisi Negara Republik Indonesia. sesuai dcngan kelentuan yang diatur dala1l1 undang.

undang Hukum Aeara Pidana yang berlaku.

BAH XXV

P ENGAWASAN

Pasal32

(I) Sctiap anggola DPRD, berhak unluk Illclakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

I'eraturan Dacrah ini:

(2) Setiap aoggOla DPRD, yang mcncmukan pclanggaran alas Peraturan Dacrah mt

berkcwajiban untuk melaporkan kcpada pimpinan DPRD, untuk mcmproscs Icbih lanjut

sesuai kctcllluan penmdang-undangan yang berlaku.

BAD XXVI

KETENTUAN I 'ENUTUP

Pasal 33

Hal·hal yang belum cukup diatur dalam Pcraturan Daerah ini scpanjang mengenai telmis

pclaksanaannya diatur lebih lanjul dengan PcmtuTan Bupati

Passl 34

I'eraluran Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

49

Agar se tiap orang mcngctahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Dacrah

ini dcngan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Morowali.

Diundangkan di Bungku

Pada tanggal 3 Desember 2007

PLT. SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN MOROWAU.

/Ji' ( H. SYAHRIR ISHAK, SF:

Ditctapkan di Bungku

Pada tanggal I Desember 2007

ANDI MUHAMMAD. AB

LEMBARAN DAERAH KAB UPATEN MOROWAU TAHUN 2007 NOMOR 05

"

•

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KA8UPATEN MOROWALI

NOMOR TAH UN 2007

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAN ANGKUTAN ORANG DENGAN

SEPEDA MOTOR (OJEK)

I. UMUM

Sehubungan dengan pclaksanaan otooomj Daerah, maka Daernh seumkin dituntut

untuk memberikan pclayanan yang terbaik kc:pada mllsyarakat dalam mengatur. membina

dan menglllVasi scrta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalum pclaksanaan

Pcmbangunall Dacrah.

BahlVa salah salu beilluk pelayanlln yang diberikan oleh Pemerintah Dnerah adlllah

dalarn usnha un tuk menjamin kualitas pclayanan yang tertib dan teratuT yang beTknitan

langsung dengan keselamatan dan kenyamanan dalam menggunakan angkutan orang

melalui sepeda molor (ojek). agar <lapat SIlmpai ke tcmpal lujuan.

Peraturan daernh ini dimaksud untuk mcmberikan pelayanan yang schaik-baiknya

kepada masyarakal yang mcnggunllkan angkutan ojek sehagai sal1ma Irnnspot1asi, dalam

rangka mcmberikan pcmbinrum dan pengawasan kepada pelaku usaha :mgkutan ojek

agM usaha yang dijalankan dllPll t berjalan sesuai dengan perllluran pcrund:mg-undangan

yang bcrlaku dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan Kabupnten Morownli.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup klas

Pasal2 Cukup lelas

Pasa! 3 Cukup Je1as

"

Pasal 4

Aya\ (I ) Cukup Jelss

Aya\ (2)

Izin Usaha d iberikan kepada sebuah kclompok usaha bersama (peri;:umpulan ojek)

dalam satu pangk.a lan ojek.

Izin Operasi d ibeTikan kepada perorangan.

Izin Pangk.alan Ojek diberikan kepada sebuah kclompok usaha bersama (perkumpulan

ojek). Ayat (3)

Cukup Jelss .

Pasal 5 Cukup Je las

Pasal 6 Cukup Je las

Pasa] 7 Cukup Je los

Pasal 8 Cukup Ie lns

Pasal 9 Cukup Jelns

r asal 10 Cukup Jelns

Pasal I I Cukup 1elns

r asal 12 Cukup Jelas

Pasa] 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup k Iss

rnsal 15 Cukup Jelns

Pasal 16 Cukup I elns

"

•

Pasal 17

Aylll(l)

Yangdimaksud dcngan tidal; dapll\ diborongkan adalah ballII'll scluruh proses kegialatl

pemungutan retrihusi tidak dapll! diserahkall kepada pihak kCliga, namun da lam

pengcrt ian in; bukan berart i bahwa Pcmerintah dacrah tidak bolch bckerjasama

dengan badan-hadan tertentu yang hams proporsionalismeny3 layak dipcrcaya unluk

melaksanakan sebagian tugas pemungutanjenis retr ibusi scrta lebih efisien. Kegiatan

pemungutan rctribusi yang tidak dapa\ dikerjasamakan dengan pihak kCliga adalah

kegialan perhilungan retribusi yang lcrutang. pcngawasan, penyctoran dan penagihan

retribusi. Ayat (2)

Cukup JeJas Ayat (3)

, Cukup JeJas Pasa! I

Cukup Jclas

Pasal 19 Cukup Jclns

Pasal20 eukup JcJas

Pasa121 Cukup Jelns

Pasal22 Cukup ]elas

Pasal23 Cukup le!as

Pasa! 24 Cukup JeJas

Pasal 25 Cukup JeJas

Pasal 26 Cukup Jclas

Pasal 27 Cukup Jclas

Pasal 28 Ayat (1)

Cukup Jclas

"

Ayal (2)

Hurufa

Dalam hal dilcrbilkan sural leguran, kllda lullrsa pcnagihlln dihitung scjllk

pc::nyampaian sural Lerscbu!.

Hurufb

Yang dimaksud dengan pcngakuan ulang relribusi secar.l.langsung adalah wajib

relribusi dengan kesadarnnnya menyalakan langsungadalah wajib relribusi dengan

kesaduranllya mCllyalakun masih mempllnyai ulang dan bclum mclunasi kepadll

l'cmerinlah Daerah.

Yang dimaksd dcngan pcngakuan Ulang sccara tidak langsung adalah waj ib

relribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui

mempunyai utang retribusi kepada Pemcrimah Daerah.

Pasal 29 Cukup Jc las

Pasal30 Sanksi dapal bempa pencabUlan ilin dan alau pidana kUTUngan mcnurut kitab Undang. undang Huku1ll Pidana (KUHJ»

Pasal 31 Cukup Jclas

Pasal32 Cul.:llP l elas

r asa! 33 Cukup lelas

Pasa l 34 Cukup lelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KAI3UI'ATEN MOROWALI NOMOR 06

54

•