BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI … · 2018-07-18 · Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan pelayanan yang ... Standar pelayanan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR : TENTANG : STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DPMPTSP KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

1

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR : TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan serta mendorong paningkatan investasi, diperlukan standarisasi dan pedoman bagi aparatur pada Bsadan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan pelayanan yang adil, cepat, mudah, dan transparansi;

b. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka ditetapkan melalui keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Standar Pelayananan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);


2

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749);

12. Peraturan Menteri Dalam Negari No. 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kewenegaran Urusan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9); sebagaimana telah di ubah dengan peraturan daerah nomor 3 Tahun 2014 |(Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu;

18. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan tertentu;


3

19. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 57 tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaran Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pangkajene Kepulauan;

20. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan No. 312 Tahun 2016 tentang Tim Teknis pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

Memutuskan :

Menetapkan : KESATU : Standar pelayanan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran XVII keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi : a. Standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

pelayanan; b. Standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan. KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini

wajib dilaksanakan dan merupakan acuan serta pedoman bagi aparatur pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam melaksanakan perkerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang menjadi kewenangannya.

KEEMPAT : Standar pelayanan akan dimonitoring secara regular tiap 6 (enam) bulan sekali dengan melakukan pertemuan disertai pengumpulan data dari SKPD terkait dan masyarakat, dan dievaluasi oleh Tim penyusun SP dan SOP, serta dapat dilakukan penyederhanaan/pengembangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene danKepulauan melalui Belanja Langsung Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan. Ditetapkan di Pangkajene Pada tanggal BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN SYAMSUDDIN A. HAMID


4

1. IZIN LINGKUNGAN HIDUP A. Standar Pelayanan terkait proses penyampaian pelayanan (Service

delivery) 1) Persyaratan

a. Formulir permohonan b. Fotocopy akte pendirian perusahaan bagi usaha berbadan hukum c. Fotocopy KTP Penanggungjawab / pemilik d. Fotocopy SITU/HO e. Dokumen AMDAL atau formulir UKL-UPL

2) Sistem, makenisme dan prosedur a. Pemohon mendapatkan informasi dan mengambil Formulir pendaftaran

di loket informasi Front Office DPMPTSP, atau melalui tempat-tempat yang telah ditentukan, seperti kantor Desa / Kelurahan, Kecamatan dan yang melalui Website.

b. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan danmenyetorkannya ke loket pendaftaran;

c. Staf Loket Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas registrasi pendaftaran permohonan izin dan pemohon diberikan bukti pendaftaran;

d. Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi (daftar) dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapai;

e. Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap diteruskan ke bidang pengelolahan perizinan dan non perizinan yang ada di Back Office, untuk menentukan bentuk kajian dan komposisi Tim teknis.

f. Tim teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, selanjutnya melakukan kajian teknis terhadap permohonan izin yang diterima, melakukan kunjungan lapangan bila diperlukan dan atas dasar tersebut menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin kepada kepala BPNPTSP selalu koordinator TIM Teknis.

g. Untuk permohonan izin yang ditolak, akan dikembalikan ke bidang pengolahan perizinan dan non perizinan untuk diterbitkan surat penolakannya.

h. Untuk permohonan izin yang di terima, maka akan diteruskan ke bidang pelayanan perizinan dan non perizinan untuk pencetakan izin.

i. Izin yang telah dicetak akan ditandatangani oleh kepala DPMPTSP, di cap stempel dan diarsipkan di Bidang pelayanan perizinan dan non perizinan.

j. Petugas loket informasi menghubungi pemohon, menyampaikan ke pemohon bahwa izinnya telah selesai dan dapat diambil di loket penyerahan

k. Petugas loket penyerahan menyerahkan izin kepada pemohon, dengan terlebih dahulu memeriksa bukti pendaftaran dan kesesuaian identifikasi pemohon.

3) Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 6 hari kerja, sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap.

4) Biaya / Tarif Rp. 0,-(Bebas Biaya)

5) Produk Layanan Sertifikasi izin lingkungan yang berlaku selama usaha/kegiatan masih berlangsung dan tidak ada perubahan, dicetak diatas kertas f4 80 gram , resmi denbgan tanda tangan dan cap stenpel basah.

6) Penanganan Pangaduan , Saran dan Masukan a. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh oleh kepala bidang data

pengaduan atau staf loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP yang


5

ditujuk oleh kepala badan. b. Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak saran,

SMS , Telpon, Faximile, dan Email yang telah disiapkan DPMPTSP. c. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindak lanjuti untuk

diselesaikan. d. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan selambat

lambatnya 7 (Tujuh ) hari kerja sejakpengaduan diterima dengan lengkap.

B. Standar Pelayanan Terkait Proses Pengelolahan Pelayanan Internal

(Manufacturing) 1) Dasar hukum

a. UU no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup

b. UU no. 36 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan c. UU NO 22 Taahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan d. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah e. Peraturan pemerintah 27 Tahun 2012 Tentang izin lingkungan f. Permen Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2012 tentang jenis rencana

dan usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisi mengenai dampak lingkungan hidup

g. Permen LH Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksanakan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan

h. Permen LH 30/2009 Tengtang Tata laksana perizinan dan pengawasan PLB3 Serta pengawasan pemulihan akibat pencemaran LB3 oleh Pemuda

i. Perbup NO. 82 Tahun 2011 tentang pelaksana dan pengolahan dan Tata Cara perizinan Limbah B3

j. Perbup NO. 28 Tahun 2012 tentang Tata cara dan proses izin Lingkungan

k. Peraturan Bupati Pangkajene Kepulauan Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan

l. Peraturan Bupati Pangkajene Kepulauan Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu pintu di Kabupaten Pangkajene Kepulauan

m. Peraturan Bupati Pangkajene Kepulauan No. 312 Tahun 2016 tentang Tim Teknis pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintyu Kab. Pangkep

2) Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas Sarana: Meja, kursi, alat tulis, kantor,checklist,almari,komputer,printer,komputer, server scanner, CCTV, camera, proyektor, lemari arsip, wifi, alat penyimpanam data (data base), alat kontrol, alat telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan kantor Prasaran: instalasi listrik, relepon, ruang server, ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, ruang pelayanan, ruang pengaduan, ruang sistem kontrol, ruang entry data, gudang arsip. Fasilitas: media informasi dan pengaduan, ruang tunggu ber AC, lapangan parkir gratis, sarana hiburan TV dan akses internet


6

3) Kompotensi Pelaksana a) Pendidikan sekurang kurangnya SLATA dan telah memiliki sertifikat

service exellent bagi petugas pelayanan di DPMPTSP b) Pendidikan sekurang-kurang S1 dan telah mengikuti bimtek andal, UKL-

UPL dan lingkungan hidup bagi tim teknis yang di tempatkan di PTSP 4) Pengawas Internal

Pengawas internal dilakukan langsung oleh masing masing pimpinan dan secara berkala oleh TIM pengawas internal yang dibentuk dan ditungaskan khusus oleh kepala DPMPTSP

5) Jumlah Pelaksana a) Minimal 2 orang di front office PTSP b) Minimal 3 orang termasuk kepala badan di black office c) Minimal 2 orang TIM teknis dari SKPD terkait

6) Jaminan Pelayanan Permohonan izin akan diproses minimal sesuai dengan standar operational prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP) yang berlaku, dan jika tidak sesuai, pemohon dapat menyampaikan pengaduan dan atau laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

7) Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama diruang pelayanan (front office), termasuk keamanan selama proses berlangsung hingga kepada terbitnya izin, hak atas informasi serta pelayanan yang tepat waktu

8) Evakuasi Kinerja Pelaksana Kesusaian proses pelyananan terhadap SOP dan standar pelayanan (SP) akan dimonitoring melalui mekanisme kartu control, penyelenggaraan survey kepuasan masyarakat (SKM) dan SKPM teknis terkait dan pihak Eksternal lainnya yang relevan . hasil monitoring dan evaluasi akan di publikasikan dan dilaporkan secara tertulis kepada bupati selaku pembina dan pimpinan pemerintah daerah

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

SYAMSUDDIN A. HAMID


7

1. IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) A. Standar pelayanan terkait proses penyampaian pelayanan (service delivery)

1) Persyaratan a. Formulir Permohonan b. Surat Keputusan kelayakan Lingkungan c. Rekomendasi UKL-UPL d. Izin-izin terkait izin PPLH yang dimohonkan

2) Sistem, mekanisme dan prosedur a. Permohonan mendapatkan informasi dan mengambil folmulir

pendataran di loked informasi front office DPMPTSP, atau melalui tempat-tempat yang telah ditentukan, seperti kantor desa/kelurahan, kecematan juga melalui website.

b. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan menyetorkan ke loket pendaftaran;

c. Staf loked pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika ditanyakan

d. Jika belum lengkap,maka berkas permohonan tidak diregistrasi (daftar ) dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi ;

e. Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap diteruskan kebidang pengolah perizinan dan non perizinan yang ada di Back Office, untuk menentukan bentuk kajian dan komposisi tim teknis

f. Tim teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, selajutnya melakukan kajian teknis terhadap permohonan izin yang diterima, melakukan kujungan lapangan bila diperlukan dan atas dasar tersebut menertibkan rekomendasi diterima atau selalu koordinator TIM Teknis

g. Untuk permohonan izin yang ditolak dakan dikembalikan kebidang pengolah perizinan dan non perizinan untuk diterbitkan surat penolakannya dan disampaikan ke pemohon sesuai dengan standar waktu yang ditentukan

h. Untuk permohonan izin yang diterima,maka akan teruskan kebidang pelayanan perizinan dan non perizinan untuk pencetakan ixin.

i. Izin yang telah dicetak akan ditandatangani oleh kepala DPMPTSP, di cap stenpel dan diarsipkan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan

j. Petugas loket informasi menghubungi pemohon, menyampaikan ke pemohon bahwa izinya telah selesai dan dapat diambil di loket penyerahan

k. Petugas loket penyerahan menyerahkan izin kepada pemohon dengan lebih dahulu memeriksa bukti pendaftaran dan kesesuaian identitas pemohon

3) Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 6 hari kerja, sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap.

4) Biaya / Tarif Rp. 0,-(Bebas Biaya)

5) Produk Pelayanan Sertifikasi izin PPLH yang berlaku selama usaha/kegiatan masih berlangsungf dan tidak ada perubahan, dicetak diatas f4, 100 gram, resmi dengan tangan dan cap stempel

6) Penanganan Pengaduan,Saran dan Masukan a. Pengaduan,saran,dan masukan ditangani oleh kepala bidang data dan

pengaduan atau staf loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP yang ditunjukkan oleh kepala badan

b. Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kontak, saran,


8

SMS, telepon, faximile, dan email yang telah disiapakan BPMPSTP c. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindak lanjuti untuk

diselesaikan d. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan selambat

lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap

B. Standar pelayanan terkait proses pengolahan pelayanan internal (manufacturing)

1) Dasar Hukum

a. UU Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan

b. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah c. PP Nomor 27 tahun 2012 tentangf izin lingkungan d. Permen LH No 05 Tahun 2010 tentang dokumen lingkungan hidup bagi

usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan /atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen usaha lingkungan hidup

e. Permen LH No 05 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha / dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup

f. Permen LH No 16 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup

g. Permen LH No 17 tahun2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan

h. Permen LH No 33 tahun 2013 tentang audit lingkungan hidup i. Permen LH No 08 tahun 2013 tentang tata laksana penilaian dan

pemerikksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan

j. Perda nomor 12 tahun 2011 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

k. Perbub no. 82 tahun 2011 tentang pelaksanaan dan pengelolaan dan tata cara perizinan limbah B3

l. Perbub no 28 tahun 2012 tentang tata cara dan proses izin lingkungan m. Perbup nomor 5tahun 2016 tentang izin pembuangan air limbah n. Peraturan bupati pangkajene kepulauan nomor 56 tahun 2015 tentang

penyederhanaan perizinan dan perizinan di kabupaten pangkejene kepulauan

o. Peraturan bupati pangkajene kepulauan nomor 57 tahun2015 tentang perlimpahan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada badan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu di kabupaten pangkejenne kepulauan

p. Peraturan bupati pangkejenne kepulauan no 312 tahun 2016 tentang tim teknis pada badab penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kab.pangkep

2) sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas Sarana Meja,kursi,alat tulis kantor,checklist,almari,komputer,printer,komputer, server scanner, CCTV, camera, proyektor, lemari arsip, wifi, alat penyimpanam data (data base), alat kontrol, alat telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan kantor Prasaran: instalasi listrik, relepon, ruang server, ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, ruang pelayanan, ruang pengaduan, ruang sistem


9

kontrol, ruang entry data, gudang arsip. Fasilitas: media informasi dan pengaduan, ruang tunggu ber AC, lapangan parkir gratis, sarana hiburan TV dan akses internet

3) Kompetensi Pelaksana a. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan telah memiliki sertifikat

servise exellent bagi petugas pelayanan di BPNPTSP b. Pendidikan sekurang-kurangnya D3 dan memahami dengan baik

berbagi regulasi terkait lingkungan hidup bagi tim teknis yang di tempatkan di PTSP

c. Dapat mengoperasikan komputer 4) Pengawasan Internal

Pengawasam internal dilakukan langsung oleh masing-masing pimpinan dan secara berkala oleh TIM pengawas internal yang dibentuk dan ditugaskan khusus oleh kepala DPMPTSP

5) Jumlah Pelaksana a) Minimal 2 orang di Front Office PTSP b) Minimal 3 orang termasuk Kepala Badan di Back Office c) Minimal 1 orang TIM Teknis dari SKPD terkait

6) Jaminan Pelayanan Permohonan izin akan diproses minimal sesuai dengan Standar Operational Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang berlaku, dan jika tidak sesuai, pemohon dapat menyampaikan pengaduan dan atau pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

7) Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama di ruang pelayanan (front Office), termasuk keamanan berkas permohonan selama proses berlangsung hingga kepada terbitnya izin, hak atas informasi serta pelayanan yang waktu

8) Evaluasi kinerja pelaksana Kesesuaian proses pelayanan terhadap SOP dan Standar pelayanan (SP) akan dimonitoring melalui mekanisme kartu control, penyenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan akan dievaluasi minimal setiap 6 bulan oleh DPMPTSP bersama SKPD Teknis Terkait dan pihak Eksternal lainnya yang relevan. Hasil monitoring dan evaluasi akan di publikasikan dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati selaku Pembina dan Pemimpin pemerintah Daerah

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

SYAMSUDDIN A. HAMID


10

1. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) A. Standar Pelayanan terkait Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery)

1) Persyaratan Perusahaan Berbentuk perseroan Terbatas (PT) a) Surat Permohonan bermaterai 6000 b) Fotocopy akta pendirian perseroan c) Fotocopy akta perubahan pendirian perusaha (apabila ada perubahan) d) Asli dan Fotocopy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dan

Persetujuan Perubahan bagi PT yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukannya undang-undang Perseroan Terbatas .

e) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor pemilik, pengurus atau penanggungjawab perusahaan.

f) Fotocopy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang

g) Fotocopy NPWP h) Pasfoto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan 3×4 cm i) Dokumen Terkait Keikutsertaan Program Jaminan Sosial BPJS Bagi Orang,

Persekutuan dan atau Badan Hukum Yang Menjalankan Suatu Usaha / Perusahaan

Perusahaan Berbentuk Koperasi a) Surat permohonan bermaterai 6000 b) Fotocofy akta notaris pendirian koperasi c) Fotocopy KTP Pengurus atau penanggung jawab d) Fotocopy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu

yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. e) Pasfoto penanggungjawab atau pengurus perusahaan 3×4 cm f) Fotocopy NPWP g) Dokumen Terkait Keikutsertaan Program Jaminan Sosial BPJS Bagi Orang,


Perusahaan Berbentuk CV a) Surat permohonan bermaterai 6000 b) Fotocofy akta pendirian perusahaan c) Fotocopy KTPatau paspor Pengurus atau penanggung jawab d) Fotocopy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu



Perusahaan berbentuk Fa a) Surat permohonan bermaterai 6000 b) Fotocofy akta notaris pendirian perusahaan (bila ada) c) Fotocopy KTPatau paspor Pengurus atau penanggung jawab d) Fotocopy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu




11

Perusahaan berbentuk perorangan a) Surat permohonan bermaterai 6000 b) Fotocofy akta pendirian perusahaan (bila ada) c) Fotocopy KTP atau penanggung jawab / pemilik d) Fotocopy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu

yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. e) Pasfoto penanggung jawab atau pengurus perusahaan f) Fotocopy NPWP g) Dokumen Terkait Keikutsertaan Program Jaminan Sosial BPJS Bagi Orang,


Perusahaan berbentuk lain a) Surat permohonan bermaterai 6000 b) Fotocofy akta pendirian perusahaan (bila ada) c) Fotocopy KTP atau penanggung jawab / pemilik d) Fotocopy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu

yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. e) Pasfoto penanggung jawab atau pengurus perusahaan f) Fotocopy NPWP g) Dokumen Terkait Keikutsertaan Program Jaminan Sosial BPJS Bagi Orang,


Kantor cabang, kantor pembantu dan perwakilan perusahaan a) Surat permohonan bermaterai 6000 b) Fotocofy akta pendirian perusahaan (bila ada) atau surat penunjuk atau

surat keterangan yang dipersamakan dengan itu sebagai kantor cabang, kantor pembantu dan perwakilan.

c) Fotocopy kartu tanda penduduk atau paspor penanggung jawab perusahaan d) Pasfoto penanggung jawab atau pengurus perusahaan e) Faspoto NPWP f) Dokumen Terkait Keikutsertaan Program Jaminan Sosial BPJS Bagi Orang,


2) Sistem, mekanisme dan prosedur a. Pemohon mendapatkan informasi dan mengambil formulir pendaftaran

di loket informasi front office BMPTSP, atau melalui tempat-tempat yang telah di tentukan, seperti kantor desa / kelurahan, kecamatan dan juga melalui website.

b. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket pendaftaran;

c. Staf loket pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka dilakukan registrasi pendaftaran permohonan izin dan pemohon diberikan bukti pendaftaran;

d. Jika belum lengkap,maka berkas permohonan tidak di registrasi (daftar) dan di kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;

e. Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap diteruskan di bidang pengolahan perizinan dan non perizinan yang ada di back office, untuk menentukan bentuk kajian dan komposisi tim teknis

f. Tim teknis sesuai dengan surat tugas yang ada ,selanjutnya melakukan kajian teknis terhadap permohonan izin yang diterima, melakukan kunjungan lapangan bila di temukan dan atas dasar tersebut memerlukan rekomendasi diterima atau di tolaknya suatu permohonan izin kepada kepala DPMPTSP selalu koordinator TIM teknis.


12

g. Untuk permohanan izin yang ditolak, akan dikembalikan kebidang pengolahan perizinan dan non perizinan untuk diterbitkan surat penolakannya dan disampaikan ke pemohon sesuai dengan standar waktu yang ditentukan.

h. Untuk permohonanan izin yang diterima, maka akan diteruskan kebidang pelayanan perizinan dan non perizinan untuk mencetakan izin.

i. Izin yang telah dicetak akan di tanda tangani oleh kepala DPMPTSP, di cap stenpel dan diarsipkan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan.

j. Petugas loked informasi menghubungi pemohon, menyampaikan ke pemohon bahwa izinya telah selesai dan dapat diambil di loket penyerahan.

k. Petugas loket penyerahan menyterahkan izin untuk kepada pemohon, dengan terlebih dahulu memeriksa bukti pendaftaran dan kesusaian identitas pemohon.

3) Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 3 hari kerja, sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap

4) Biaya / Tarif Rp.0,-(Bebas Biaya)

5.) Produk pelayanan Surat tanda daftar perusahaan berlaku selama 5 tahun, dicetak diatas f4, 100 gram, resmi dengan tanda tangan dan cap stenpel basah.

6) Penanganan pengaduan,saran dan masukan a) Pengaduan, saran dan masukan ditangani oleh kepala bidang data dan

pengaduan atau staf loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP dan ditunjuk oleh kepala badan.

b) Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak saran, SMS, telpon, faximale,dan email yang telah disiapkan DPMPTSP.

c) Saran dan aduan segera ditangani dan ditindak dilanjuti untuk diselesaikan.

d) Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan selambat-lambatnya 7(Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap.

B) Standar pelayanan terkait proses pengelolahan pelayanan internal

(manufacturing) 1) Dasar hukum

a) UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah b) UU Nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan c) UU Nomor 40 tahun 2007 tentang perseruan terbatas d) UU Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan, sebagaimana telah diubah

dengan UU Nomor 28 tahun 2004 e) UU Nomor 17 tahun 2012 tentang koprasian f) PP Nomor 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan UU tentang yayasan

sebagaimana telah diubah dengan PP No 2 tahun 2013 g) Peraturan mentri perdagangan nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 Tentang

penyelengaraan pendaftaran h) Mentri perdagangan nomor 77/ M-DAG/PER/12/2013 tentang

penerbitan SIUP dan TDP secara simultan bagi perusahaan perdagangan

i) Permen perdangangan nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 Tentang penataan pembinaan gudang

j) Peraturan bupati pangkep nomor 56 tahun 2015 tentang penyederhanaan peizinan dan non perizina di kabupaten pangkep


13

k) Peraturan bupati pangkep nomor 57 tahun 2015 tentang pelimpahan kewenaan penyelengaraan perizinan dan non perizinan kepada badan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu di kabupaten pangkep.

l) Peraturan bupati pangkajene kepulauan No.312 tahun 2016 tentang tim teknis pada badan penanaman modal dan perlayanan terpadu satu pintu kab.pangkep

m) Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Kab. Pangkajene dan Kepulauan No. 570/185/VI/DPMPTSP/2018

2) Saran dan prasarana, dan/atau fasibilitas Sarana : Meja,kursi,alat tulis kantor,checklist,almari,komputer,printer,komputer, server scanner, CCTV, camera, proyektor, lemari arsip, wifi, alat penyimpanam data (data base), alat kontrol, alat telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan kantor Prasarana: instalasi listrik, relepon, ruang server, ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, ruang pelayanan, ruang pengaduan, ruang sistem kontrol, ruang entry data, gudang arsip. Fasilitas: media informasi dan pengaduan, ruang tunggu ber AC, lapangan parkir gratis, sarana hiburan TV dan akses internet

3) Kompetensi Pelaksana a. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan telah memiliki sertifikat

servise exellent bagi petugas pelayanan di BPNPTSP b. Pendidikan sekurang-kurangnya D3 dan memahami dengan baik


c. Dapat mengoperasikan komputer 4) Pengawasan Internal



6) Jaminan Pelayanan Permohonan izin akan diproses minimal sesuai dengan Standar Operational Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang berlaku, dan jika tidak sesuai, pemohon dapat menyampaikan pengaduan dan atau pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

7) Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama di ruang pelayanan (front Office), termasuk keamanan berkas permohonan selama proses berlangsung hingga kepada terbitnya izin, hak atas informasi serta pelayanan yang tepat waktu.


14

8) Evaluasi Kinerja Pelaksana Kesesuaian proses pelayanan terhadap SOP dan Standar pelayanan (SP) akan dimonitoring melalui mekanisme kartu control, penyenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan akan dievaluasi minimal setiap 6 bulan oleh DPMPTSP bersama SKPD Teknis Terkait dan pihak Eksternal lainnya yang relevan. Hasil monitoring dan evaluasi akan di publikasikan dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati selaku Pembina dan Pemimpin pemerintah Daerah.

BUPATI PAKAJENE DAN KEPULAUAN,

SYAMSUDDIN A. HAMID


15

1. Izin tenanga kesehatan A. standar pelayanan terkait proses penyampaian pelayanan (service delivery) 1. Persyaratan

a. Folmulir permohonan b. Foto Copy SITU dan Izin Gangguan c. Foto Copy KTP Penanggung Jawab/pemilik d. Foto Copy STR yang masih berlaku dan telah legaliris e. Surat Keterangan Sehat fisik dari dokter yang memiliki tempat

praktik yang legal f. Surat peryataan memiliki tempat di praktik mandiri atau di fasibilitas

pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri g. Pas foto warna 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar h. Rekomendasi dari organisasi profesi i. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter yang bekerja

pada instalasi/fasibilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau lainnya secara purna waktu

2.)Sistem, mekanisme dan prosedur

a. Pemohon mendapatkan informasi pendaftaran di loket informasi front office DPMPTSP, atau melalui tempat tempat yang telah ditentukan, seperti kantor desa/kelurahan, kecematan, dan juga melalui website.

b. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket pendaftar;

c. Staf loket pendaftaran memeriksa perlengkapan berkas permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka dilakukan registrasi pendaftaran permohonan izin dan pemohon diberikan bukti pendaftaran;

d. Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi (daftar) dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;

e. Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap diterusklan dibidang pengolahan perizinan dan non perizinan yang ada di Back Office, untuk menentukan bentuk kajian dan posisi TIM teknis

f. Tim teknis sesuai dengan surat tugas yang ada , seklanjutnya melakukan kajian teknis terhadap permohonan izin yang diterima, melakukan kunungan lapangan bila diperlukan dan atas dasar tersebut menerbitkan rekomendasi di terima atau di tolaknya suatu permohonan izin kepada kepala DPMPTSP selalu koordinator tim teknis.

g. Untuk permohonan izin yang ditolak,akan dikembalikan ke bidang pengolahan perizinan dan non perizinan untuk diterbitkan ssurat penolakannya dan disampaikan kepada pemohon sesuai standar waktu yang ditentukan.

h. Untuk permohonan izin yang diterima, maka akan diteruskan ke bidang pelayanan perizinan dan non perizinan untuk mencetakan izin.

i. Izin yang telah dicetak akan di tanda tangani kepala DPMPTSP, di cap stenpel dan diarsipkan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan

j. Petugas loket informasi menghubungi pemohon, menyampaikan kepada pemohon bahwa izinya telah selesai bahwa izinya telah selesai dan dapat diambil loket penyerahan


16

k. Petugas loket penyerahan menyerahkan izin kepada pemohon, dengan terlebih dahulu memeriksa bukti pendaftaran dan kesesuaian identitas pemohon.

3) Jangka waktu pelayanan Maksimal 3 hari kerja, sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap 4) Biaya / Tarif Rp.0,-(Bebas Biaya) 5.) Produk pelayanan

Surat tanda daftar perusahaan berlaku selama 5 tahun, dicetak diatas kertas F4, 100 gram, resmi dengan tandatangan dan cap stempel basah.

6.) Penanganan pengaduan,saran dan masukan a) Pengaduan, saran dan masukan ditangani oleh kepala bidang data

dan pengaduan atau staf loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP dan ditunjuk oleh kepala badan.

b) Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak saran, SMS, telpon, faximale,dan email yang telah disiapkan DPMPTSP.

c) Saran dan aduan segera ditangani dan ditindak dilanjuti untuk diselesaikan.

d) Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan selambat-lambatnya 7(Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap.

B) Standar pelayanan terkait proses pengelolahan pelayanan internal (manufacturing)

1. Dasar hukum a. UU Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran b. UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan c. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah d. UU Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan e. PP Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Keperawatan f. PerMenkes No 2052/ Menkes / Per/X/ 2011 Tentang Izin Praktik

Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran g. PerMenkes No Hk.02.02 / Menkes / 148/ I/ 2010 Tentang Izin

Dan penyelenggaraan Praktik Perawat , sebagaimana telah diubah dengan permenkes Nomor 17 Tahun 2013

h. PerMenkes No 889 / Menkes/ Per/ V/ 2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik , Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian

i. PerMenkes No 1464/ Menkes / Per /X/ 2010 Tentang Izin dan penyelenggaraan Praktik Bidan , perMenkes No 58 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan pekerjaan perawatan Gigi

j. PerMenkes No 19 Tahun 2013 Tentang penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien Dan Optometris

k. PerMenkes No 26 Tahun 2013 Tntang penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Tenaga Gizi

l. PerMenkes NO 80 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan pekerjaan dan praktek Fisioterafis

m. Kepmenkes No 1076 /MENKES/SK/ VII/2003 Tentang penyelenggaraan pengobatan Tradisional

n. Peraturan Bupati Pangkajene Kepulauan NO 56 Tahun 2015 Tentang penyederhanaan perizinan Dan non perizinan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan

o. Peraturan Bupati Pangkajene Kepulauan No 57 Tahun 2015 Tentang Perlimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan non perizinan kepada Badan Penanaman modal dan


17

perizinan Terpadu satu pintu di Kabupaten Pangkajene Kepulauan

p. Peraturan Bupati pangkajene Kepulauan No 312 Tahun 2016 Tentang Tim Teknis pada Badan penanaman modal dan peleyanan terpadu satu pintu Kab. Pangkep.

2. Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas Saran: Meja,kursi,alat tulis kantor,checklist,almari,komputer,printer,komputer, server scanner, CCTV, camera, proyektor, lemari arsip, wifi, alat penyimpanam data (data base), alat kontrol, alat telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan kantor Prasaran: instalasi listrik, relepon, ruang server, ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, ruang pelayanan, ruang pengaduan, ruang sistem kontrol, ruang entry data, gudang arsip. Fasilitas: media informasi dan pengaduan, ruang tunggu ber AC, lapangan parkir gratis, sarana hiburan TV dan akses internet

3) kompetensi pelaksana a. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan telah memiliki

sertifikat servise exellent bagi petugas pelayanan di BPNPTSP b. Pendidikan sekurang-kurangnya D3 dan memahami dengan baik


c. Dapat mengoperasikan komputer 4) pengawasan internal



6) Jaminan pelayanan Permohonan izin akan diproses minimal sesuai dengan Standar Operational Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang berlaku, dan jika tidak sesuai, pemohon dapat menyampaikan pengaduan dan atau pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

7) jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama di ruang pelayanan (front Office), termasuk keamanan berkas permohonan selama proses berlangsung hingga kepada terbitnya izin, hak atas informasi serta pelayanan yang tepat waktu.

8) Evaluasi kinerja pelaksana Kesesuaian proses pelayanan terhadap SOP dan Standar pelayanan (SP) akan dimonitoring melalui mekanisme kartu control, penyenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan akan dievaluasi minimal setiap 6 bulan oleh DPMPTSP bersama SKPD Teknis Terkait dan pihak Eksternal lainnya yang relevan. Hasil monitoring dan evaluasi akan di publikasikan dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati selaku Pembina dan Pemimpin pemerintah Daerah.


18


6) Jaminan pelayanan Permohonan izin akan diproses minimal sesuai dengan Standar Operational Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang berlaku, dan jika tidak sesuai, pemohon dapat menyampaikan pengaduan dan atau pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

7) jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama di ruang pelayanan (front Office), termasuk keamanan berkas permohonan selama proses berlangsung hingga kepada terbitnya izin, hak atas informasi serta pelayanan yang tepat waktu.

8) Evaluasi kinerja pelaksana Kesesuaian proses pelayanan terhadap SOP dan Standar pelayanan (SP) akan dimonitoring melalui mekanisme kartu control, penyenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan akan dievaluasi minimal setiap 6 bulan oleh DPMPTSP bersama SKPD Teknis Terkait dan pihak Eksternal lainnya yang relevan. Hasil monitoring dan evaluasi akan di publikasikan dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati selaku Pembina dan Pemimpin pemerintah Daerah.


SYAMSUDDIN A. HAMID


19

1. IZIN PENDIRIAN SARAN DAN PERASARAN KESEHATAN A. Standar pelayanan terkait proses penyampaian pelayanan (Service


a. Fotocopy Akte pendirian perusaan bagi usaha berbadan hukum b. fotocopy KTP penanggung jawab /pemilik c. Daftar perbekalan kesehatan ,saraana dan prasaran yang digunakan d. Pas foormulir permohonan e. foto copy SITU dan izin gangguan f. to 3x4 2 lembar g. Gambar denah ruangan/sarana/daftar tenaga medis dan uraian

tugasnya h. Foto copy izin tenagah kesehatan i. Rekomendasi Asosiasi dan surat pengatar puskesmas setempat

(pengobatan Tradisoanl) j. Foto copy sertifikat/ijazah tenaha kesehatan k. Pendirian rumah sakit dan klinik ditambahakan: l. Daftar jenis layanan dan tarif seseuai ketentuan peraturan

perundangan-undangan. m. Daftar tenagah medis dan paramedic. n. Studi kelayakan,master plan,dan penaman. o. Persyaratan pengolahan limah. p. Izin linkungan bagi yang memerlukan. q. Surat persyaratan sanggup bekerjasama dengan rumah sakit

rujukan. 2) Sistem, mekanisme dan prosendur

a. pemhoan mendapatkam informasi dan mengambil formulir pendaftar di loket inforamsi Ftont Office DPMPTSP,atau melalui tempat-temoat yang telah ditentukan, seperti kantor Deas/keluruhan,kecematan dan juga melalui Website.

b. pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen yang di persyarsatkan dan menyetorkanya di loket pendaftaran;

c. Staf loket pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka dilakukan registrasi pendaftaran permohonan izin dan permohonan di berikabn bukti pendafataran;

d. Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi (daftar) dan dikembalikan ke pemohon utnuk di lengkapi;

e. Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap diterusksan ke bidang pengolahan perizinan dan non perizinan yang ada di Back Office, untuk menentukan bentuk kajian dan komposisi Tim teknis.

f. Tim teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, selanjutnya melakukan kajian teknis terhadap permohonan izin yang diterima, melakukan kunjungan lapangan bila di perlukan dan atas dasar tersebut menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin kepada kepaa DPMPTSP selaku koordinator TIM Teknis.

g. untuk permohonan iizin yang dtolak, akan dikembalikan ke bidang pengolahan perizinan dan non perzinan untuk sesuai denga standar waktu yang ditentukan.


20

h. untuk permohonan zin yang diterima, maka akan di teruskan ke bidang pelayanan perizinan dan non perzinan untuk pencetakan izin.

i. Izin yang telah di cetak akan ditandatangani oleh kepala BPMTSP, di cap stempel dan di arsipkan di bidang pelayanan perizinan dan non perzinan.

j. petugas loket informasi menghubungi pemohon, menyampaika ke pemohon dapat diambil di loket penyerahan.

k. Petugas loket penyerahan menyerahkabn izin kepada pemohon, dengan terlebih dahulu memriksa buki pendaftaran dan kesesuaian identitas pemohon.

3) Jangka Waktu Pelayana Maksimal 6 hari kerja, sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap.

4) Biaya / Tarif Rp. 0,- (Bebas Biaya)

5 ) produk pelayanan Sertifikat izin pendirian sarana dan prasarana kesehatan yang berlaku selama 5 (Lima) tahun ,dicetak diatas kertas F4 100 gram,resmi ditandatangan dengancap stempel basah.

6) penanganan pengaduan ,sarana dan masukan a. Pengaduan, sarana, dan masukan ditangani oleh kepala bidang

data dan atau staf loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP yang ditunjuk oleh kepala bidang

b. Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak saran,SMS,telepon,faximile,dan email yang telah di siapkan DPMPTSP

c. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan.

d. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima denan lengkap.

B. Standar pelayanan terkait peroses pengolahan pelayanan internal (manufacturing) 1) Dasar Hukum

a. UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. UU Nomor 36 Tahun 2014 Tentang kesehatan d. UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah sakit e. UU Nomor 38 Tahun 2014 Tentang keperawatan f. Peraturan menkes Nomor 1331/menkes/SK/X/2002 Tentang

pedagang eceran Obat g. Peraturan menkes Nomor 284/PER/III/2007 Tentang Apotek

Rakyat. h. Peraturan menkes Momor 9 tahun 2014 tentang klinik. i. Peraturan menkes Nomor 56 tahun 2104 Tentang klasifikasi dan

perizinan rumah sakit. j. Peraturan menkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang pusat Kesehatan

Masyarakat. k. Peraturan daerah nomor 7 Tahun 2015 Tentang bangunan gedung. l. Peraturan Bupati pangkajene kepulauan nomor 56 tahun 2015

tentang penyederhanaan perizinan dan non perizinan di kabupaten pangkajene kepulauan


21

m. Peraturan bupati pangkajene kepulauan nomor 57 tahun 2015 tentang pelimpahan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada badan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu di kabupaten pangkajene kepulauan

n. Peraturan bupati pengkajene kepulauan no. 312 tahun 2016 tentang tim teknis pada badan penanaman modalk dan pelayanan terpadu satu pintu kab. Pangkep

2) Sarana dan perasarana, dan / atau fasilitas Sarana: Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist, almari, komputer, printer, komputer server, scanner, cctv, kamera, proyektor, lemari telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan kantor. Prasarana: Instalasi listrik, telepon, ruang server, ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, ruang pelayanan, ruang pengaduan, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entry data, gudang arsip. Fasilitas: Media informasi dan pengaduan, ruang tunggu ber AC, Lapangan Parkir gratis, saran hiburan Tv dan akses internet.

3) Kompetensi Pelaksana a. Pendidikan Sekurang-kurangnya SLTA dan telah meimiliki Sertifikat

Service Excellent Bagi Petugs pelayanan di BPMPTS b. Pendidikan sekurang-kurang D3 dan memahai dengan baik berbagai

regulasi terkait izin sarana dan prasarana izin kesehatan bagi Tim Teknis yang ditempatkan di PTSP

c. Dapat mengoprasikankomputer 4) Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan langsung oleh ,asing-masing pimpinan dan secara berkala Oleh Tim pengawas internal yang dibentuk dan ditugaskan khusus oleh kepala DPMPTSP

5) Jumlah Pelaksana a) Minimal 2 orang di font office PTSP b) Minimal 3 orang termasuk kepala badan di back office c) Minimal 1 orang TIM Teknis dari SKPD terkait

6) Jaminan Pelayanan Permohonan izin akan diproses minimal sesuai dengan standar Oerational prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP) y6ang berlaku, dan jika sesuai, pemohon dapat menyampaikan pengaduan atau pelaporan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

7) Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah diterapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama diruang pelayanan (Front Office), termasuk keamanan berkas permohonan selama proses berlangsung hingga terbitnya izin, hak atas informasi serta pelayanan tepat waktu.


22

8) Evaluasi Kinerja Pelaksana Kesesuaian proses pelayanan terhadap SOP dan Standar Pelayanan (SP) akan dimonitoring melalui mekanisme kartu control, penyelenggaraan Survey Kepuasaan Masyarakat (SKM) dan akan dievaluasi minimal setiap 6 bulan oleh DPMPTSP bersama SKPD Teknis terkait dan pihak eksternal lainnya yang relevan. Hasil monitoring dan evaluasi akan dipublikasikan dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati selaku Pembina dan Pimpinan Pemerintah Daerah.


SYAMSUDDIN A. HAMID


23

1. TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) DAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) A. Standar pelayanan terkait proses penyampaian pelayanan (service


a. Fotocopy KTP atau penanggungjawab / pemilik b. Surat keterangan dari kepala desa / kelurahaan c. Foto pemilik atau penanggung jawab perusahaan d. Fotocopy SITU / HO e. Pernyartaan sanggup menyatakan izin HO, bagi yang memiliki Izin HO f. Pernataan sanggup menjaga kelestarian lingkungan (SPPL) g. Pernyataan sanggup memberikan informasi industri setiap 6 (enam)

bulan h. Fotocopy akte pendirian bagi CV, PO dan PT

2) Sistem, makenisme dan prosedur a. pemhoan mendapatkam informasi dan mengambil formulir pendaftar

di loket inforamsi Ftont Office DPMPTSP, atau melalui tempat-temoat yang telah ditentukan, seperti kantor Deas / keluruhan, kecematan dan juga melalui Website.






g. Untuk permohonan iizin yang dtolak, akan dikembalikan ke bidang pengolahan perizinan dan non perzinan untuk sesuai denga standar waktu yang ditentukan.

h. Untuk permohonan zin yang diterima, maka akan di teruskan ke bidang pelayanan perizinan dan non perzinan untuk pencetakan izin.


j. Petugas loket informasi menghubungi pemohon, menyampaika ke pemohon dapat diambil di loket penyerahan.


3) Jangka waktu pelayanan Maksimal 5 hari kerja, sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap.


5) Produk pelayanan Surat Tanda Daftar Industri (TDI) berlaku selama 3 Tahun, dicetak diatas kertas F4, 100 gram, resmi dengan tandatangan dan cap stempel basah.


24

6) Penanganan pengaduan,saran dan masukan a. Pengaduan, saran dan masukan ditangani oleh kepala bidang data dan


b. Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak saran, SMS, Telepon, Faximale,dan email yang telah disiapkan DPMPTSP.

c. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindak dilanjuti untuk diselesaikan.

d. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan selambat-lambatnya 7(Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap.

B. Standar pelayanan terkait proses pengelolaan pelayanan internet (manuifacturing)

1) Dasar Hukum a. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah b. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian c. PP Nomor 107 Tahun 2015 tentang usaha Industri d. PP No. 142 Tahun 2015 tentang kawasan Industri e. PP Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan

Industri Nasional Tahun 2015-2035 f. Permen perindustrian nomor 41/M-IND/ PER/6/2008 Tentang

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri

g. Permen perindustrian nomor 64/M-IND / PER/7/2011 Tentang Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan kementerian Perindustrian

h. Peratuaran bupati pangkajene kepulauan nomor 56 tahun 2015 tentang penyederhanaan perizinan dan non perizinan di kabupaten pangkajene kepulauan

i. Peraturan Bupati pangkajene kepulauan nomor 57 tahun 2015 tentang pelimpahan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu di kabupaten pengkajene kepulauan

j. Peraturan Bupati pangkajene kepulauan No. 312 Tahun 2016 tentang Tim Teknis pada Badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kab. Pangkep

2) Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas Sarana: Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist5, almari, komputer, printer, komputer server, scanner, CCTV, kamera, proyektor, lemari, arsip, wifi, alat penyimpanan data (database), alat kontrol, alat telekomunikasi, sarana kebersiahan dan keindahan kantor. Prasarana: Instaloasi listrik, telepon, ruang server, ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, ruang pelayanan, ruang pengaduan, ruang penyimpanan, arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entry data, gudang arsip. Fasilitas : Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu ber AC, Lapangan Parkir Gratis, sarana hiburan TV dan akses internet.

3) Kompetensi Pelaksanaan a. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan telah memiliki sertifikat

service excellent bagi petugas pelayanan di.


25

b. Pendidikan sekurang-kurangnya D3 dan memahami dengan baik berbagai regulasi terkait tanda Daftar industri (TDI) dan izin usaha industri (IUI) Bagi Tim Teknis yang ditempatkan di PTSP

c. Dapat mengoperasikan komputer. 4) Pengawasan internal

Pengawasan internal dilakukan langsung oleh masing-masing pimpinan secara berkala oleh TIM pengawas internal yang dibentuk dengan ditugaskan khusus oleh kepala DPMPTSP.

5) Jumlah pelaksanaan a. Minimal 2 orang di front Office PTSP b. Minimal 3 orang termasuk kepala bidan di Back Office c. Mimal 2 orang TIM teknis dari SKPD terkait

6) Jaminan Pelayanan Permohonan izin akan diproses minimal sesuai dengan standar Operational Prosedur (SOP) dan standar Pelayanan (SP) yang berlaku, dan jika tidak sesuai, pemohon dapat menyampaikan pengaduan atau pelaporan sesuai dengan peraturan perundnag-undangan yang berlaku

7) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah ditetapkam akan mendapatka jaminan keamanan sekama diruang pelayanan (front Office), termsuk keamanan berkas permohonan selama proses berlangsung hingga kepada terbitnya izin, hak atas informasi serta pelayanan yang tepat waktu.

8) Evaluasi kinerja pelayanan Kesesuaian prosedur pelaksanaan terhadap SOP dan standar pelayanan (SP) akan dimonitoring melalui mekanisme kartu control, penyelanggaraan survey kepuasan masyarakat (SKM) dan akan dievaluasi minimal setiap 6 bulan DPMPTSP bersama SKPD Teknis Terkait dan Pihakl eksternal lainya yang relevan. Hasil monitoring dan evaluasi akan di publikasikan dan dilaporkan secara tertulis kepada bupati selaku Pembina dan pimpinan pemerintah daerah.


SYAMSUDDIN A. HAMID


26

1. IZIN OPERASIONAL SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN A. Standar Pelayanan terkait proses penyampaian pelayanan (Service

delivery 1) Persyaratan

a. Permohonan ijin pedagang Eceran Obat harus diajukan secara tertulis dengan disertai: a. Alamat dan denah tempat usaha b. Nama dan alamat pemohon c. Nama dan Alamat asisten Apoteker d. Foto copy ijazah, surat penugasan, dan surat izin kerja asisten apoteker e. Surat pernyataan kesediaan bekerja asisten apoteker sebagai penanggungjawab teknis

b. Untuk izin operasional Optik silahkan merujuk ke lampiran I peraturan menkes nomor 1424/ menkes/SK/XI/2002 tentang pedoman penyelenggaraan optikal

c. Untuk izin operasional apotik harus memenuhi persyaratan yang mengacu pada peraturan menkes nomor 284/PER/III/2007 tentnag apotek rakyat

d. Untuk izin klinik harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan menkes nomor 9 tahun 2014 tentang klinik

e. Untuk izin operasional rumah sakit harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan menkes nomor 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit

f. Untuk izin operasional puskesmas harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan menkes nomor 75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat

2) Sistem , makenisme dan prosedur a. pemhoan mendapatkam informasi dan mengambil formulir

pendaftar di loket inforamsi Ftont Office DPMPTSP, atau melalui tempat-temoat yang telah ditentukan, seperti kantor Deas / keluruhan, kecematan dan juga melalui Website.








27





3) jangka waktu pelayanan Maksimal 5 hari kerja, sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap.








B. Standar pelayanan terkait proses pengelolaan pelayanan internet

(manufacuturing) a. UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran b. UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan c. UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang rumah sakit d. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah e. UU Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan f. Peraturan Menkes Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 Tentang

Pedagang Eceran Obat g. Peraturan Menkes Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 Tentang

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal h. Peraturan Menkes Nomor 284/PER/III/2007 Tentang Apotek

Rakyat i. Peraturan Menkes Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik j. Peraturan Menkes Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klafikasi Dan

Perizinan Rumah Sakit k. Peraturan Menkes Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat

Kesehatan Masyarakat l. Peraturan Bupati Pangkajene Kepulauan Nomor 56 Tahun 2015

Tentang Penyederhanaan Perizinan Dan Non Perizinan Di Kabupaten Pangkajene Kepulauan

m. Peraturan Bupati Pankajene Kepulauan Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Pemilimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinanan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman


28

Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pangkajene Kepulauan

n. Peraturan Bupati Pangkajene Kepulauan No. 312 Tahum 2016 Tentang Tim Teknis Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pangkep

2) Sarana dan prasarana,dan /atau fasilitas Sarana:

Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist, almari, komputer, printer, komputer server, scanner, CCTV, kamera, proyektor, lemari, arsip, wifi, alat penyimpanan data (database), alat kontrol, alat telekomunikasi, sarana kebersiahan dan keindahan kantor.

Prasarana: Instalasi listrik, telepon, ruang server, ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, ruang pelayanan, ruang pengaduan, ruang penyimpanan, arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entry data, gudang arsip.

Fasilitas : Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu Ber Ac, Lapangan Parkir Gratis,sarana hiburan TV dan akses internet

3) kopotensi pelaksaan a. Pendidikan sekurang kurangnya SLTA dan telah memiliki sertifikat

service Exellennt bagi petugas pelayanan di DPMPTSP b. Pendidikan sekurang-kurangnya D3 dan memahami dengan baik

berbagai regulasi terkait Izin operational sarana dan prasarana kesehatan bagi tim teknis yang ditempatkan di PTSP

c. Dapat mengoprasikan komputer 4) pengawasan internal

Pemgawasan internal dilakukan langsung oleh masing-masing dipimpin dan secara berkala oleh TIM pengawas internal yang dibentuk dan ditugaskan khusus oleh kepala DPMPTSP

5.) Jumlah pelaksana a. minimal 2 orang di Front office PTSP b. Minimal 3 orang termasuk kepala badan di back office c. Minimal 1 orang TIM teknisi dari SKPD terkait

6.) Jaminan pelayanan Permohonan Izin akan diperoses minimal sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP) yang berlaku, dan jika tidak sesuai, pemohon dapat menyampaikan pengaduan dan atau pelaporan sesuai peraturan perundang –undangan yang berlaku.

7.) jaminan keamana dan keselamatan pelayanan setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah diteteapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama di ruang pelayanan (front office), termasuk keamanan berkas permohonan selama peroses berlangsung hingga kepada terbitnya izizn, hak atas informasi serta pelayanan yang tepat waktu.


29

8.) Evaluasi kinerja pelaksana Kesesuaian proses pelayanan terhadap SOP dan standar pelayanan (SP) akan dimonitoring melalui mekanisme kartu control,peyelanggaraan Survey kepuasan masyarakat (SKM) dan akan dievalusi minimal setiap 6 bulan oleh DPMPTSP bersama SKPD teknis terkait dan pihak eksternal lainnya yang relevan. Hasil monitoring dan evaluasi akan dipublikasikan dan dilaporkan selama tertulis kepada Bupati selaku pembina dan pimpinan pemerintah Daerah.

.


SYAMSUDDIN A. HAMID


30

1. SURAT IZIZN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) A.standar pelayanan terkait proses penyampaian pelayanan (service

delivery) 1 persyaratan PENDAFTRAN BARU Perusahaan berbadan Hukum perseroan Terbatas (PT) :

a. Surat permohonan bermaterai 6000 b. Fotocopy akta notaris pendirian perseroan c. Fotocopy akta perubahan perusaan (apabila ada perubahan ) d. Fotocopy SK pengesaan Badan Hukum Persorangan Terbatas dari

kementerian Hukum & HAM e. peryataan dari pemohon SIUP tentang lokasi Usaha perusahaan f. Fotocopy SITU /HO g. Fotocopy KTP pemilik / Dirut / penanggung jawab perusahaan h. Pasfoto penanggungjawab atau direktur utama perusahaan 3 x 4 cm i. Dokumen Terkait Keikutsertaan Program Jaminan Sosial BPJS Bagi

Orang, Persekutuan dan atau Badan Hukum Yang Menjalankan Suatu Usaha / Perusahaan

Perusahaan berbentuk koperasi : a. Surat permohonan bermaterai 6000 b. Fotocopy Akta Notaris pendirian Koperasi yang telah Mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang c. Fotocopy SITU /HO

d. Fotocopy KTP pemilik / Dirut / panggu jawab atau pengurus koperasi e. Surst peryataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha koperasi f. pasfoto penanggujawab atau pengurus perusahaan 3 x 4 cm

g. Dokumen Terkait Keikutsertaan Program Jaminan Sosial BPJS Bagi Orang, Persekutuan dan atau Badan Hukum Yang Menjalankan Suatu Usaha / Perusahaan

Perusahaan yang berbentuk CV atau Firma :

a. Surat Permohonan bermaterai 6000 b. Fotocopy Akta Notaris pendirian Koperasi yang telah mendapatkan

pengesahan dari Instansi berwenang c. Fotocopy SITU/HO d. Fotocopy KTP pemilik / Penanggung Jawab atau Pengurus

Perusahaan e. Surat pernyataan dari Pemohon SIUP tentang Lokasi Usaha

Perusahaan f. Surat pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha

perusahaan g. Pasfoto Penanggung Jawab Atau pengurus perusahaan 3 x 4 cm h. Dokumen Terkait Keikutsertaan Program Jaminan Sosial BPJS Bagi


Perusahaan yang berbentuk Perorangan : a. Surat Permohonan bermaterai 6000 b. Fotocopy KTP pemilik / Dirut / panggu jawab atau pengurus

Perusahaan c. Surat pernyataan dari Pemohon SIUP tentang Lokasi Usaha

Perusahaan


31

d. Fotocopy SITU/HO e. Pasfoto Penanggung Jawab Atau pengurus perusahaan 3 x 4 cm f. Dokumen Terkait Keikutsertaan Program Jaminan Sosial BPJS Bagi


PERMOHONAN PENDAFTARAN ULANG :

a. Surat Permohonan bermaterai 6000 b. SIUP asli c. Fotocopy SITU/HO d. Neraca perusahaan (tahun terakhir khusus untuk perseroan terbatas) e. Surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha perusahaan

Permohonan pembukaan kantor cabang / perwakilan perusahaan : a. Surat Permohonan bermaterai 6000 b. Fotocopy SIUP kantor pusat perusahaan yang telah dilegalisir oleh pejabat

penerbit SIUP c. Fotocopy dokumen pembukaan kantor cabang / perwakilan perusahaan d. Fotocopy SITU/HO e. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) dan surat petunjuk sebagai

penanggungjawab kantor cabang / perwakilan perusahaan Permohonan perubahan :

a. Surat permohonan SIUP bermaterai 6000 b. SIUP asli c. Fotocopy SITU/HO d. Neraca perusahaan (tahun terakhir khusus untuk perseroan terbatas) e. Pasfoto Penanggung Jawab Atau pengurus perusahaan 3 x 4 cm

SIUP yang hilang: a. Surat permohonan bermaterai 6000 b. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian c. Fotocopy SITU/HO d. Foocopy SIUP yang lama (apabila ada)

Fotocopy pemilik atau penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 cm Siup YANG RUSAK: a. suray permohonan bermenteri 6000 b. siup asli c. Fotocopy SITU/HO d. Foto pemilik atau penamggung jwab perusahaan ukuran 3x4 cm 2) Sistem ,mekanisme dan prosendur

a. pemhoan mendapatkam informasi dan mengambil formulir pendaftar di loket inforamsi Ftont Office DPMPTSP, atau melalui tempat-temoat yang telah ditentukan, seperti kantor Deas / keluruhan, kecematan dan juga melalui Website.





f. Tim teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, selanjutnya melakukan kajian teknis terhadap permohonan izin yang diterima, melakukan


32

kunjungan lapangan bila di perlukan dan atas dasar tersebut menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin kepada kepaa DPMPTSP selaku koordinator TIM Teknis.














B. standar pelyanan terkait proses penlolahan pelyanan internal (manufacturing) 1.DASAR HUKUM

a. UU No. 20 Tahun 2008 Tentang usaha Mikro,kecil dan menengah b. UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan c. PP No. 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan UU No 20 tahun 2008

d. Permen perdagangan nomor 36 /M DAG/Per/9/2007 tentang diubah berapa kali dengan permen perdagangan nNo.39 /M DAG/Per/12/2011

e. Permen Perdagangan Nomor 77/ M-DAG/PER/12/2013 tentang penertiban SIUP dean TDP secara simultan bagi perusahaan perdagangan

f. Peraturan menteri perdagangan nomor:46/M-DAG/PER/9/2009 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan

g. peraturan bupati pangkajenne kepulauan nomor 56 tahun 2015 tentang penyederhanaan perizinan dan non perizinan dikabupaten pangkajene dan kepulauan

h. peraturan bupati pangkajenne kepulauan nomor 57 tahun 2015 tentang pelimpahan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan


33

kepada badan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu di kabupaten p-angkajenne kepulauan

i. Peraturan Bupati Pangkajene kepulauan No. 312 tahun 2016 tentang tim teknis badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kab. Pangkep

J. Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Kab. Pangkajene dan Kepulauan No. 570/185/VI/DPMPTSP/2018

2) Sarana dan prasarana,dan /atau fasilitas

Sarana: Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist5, almari, komputer, printer, komputer server, scanner, CCTV, kamera, proyektor, lemari, arsip, wifi, alat penyimpanan data (database), alat kontrol, alat telekomunikasi, sarana kebersiahan dan keindahan kantor.

Prasarana: Instaloasi listrik, telepon, ruang server, ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, ruang pelayanan, ruang pengaduan, ruang penyimpanan, arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entry data, gudang arsip.


3) kopotensi pelaksaan a. Pendidikan sekurang kurangnya SLTA dan telah memiliki sertifikat

service Exellennt bagi petugas pelayanan di DPMPTSP b. Pendidikan sekurang-kurangnya D3 dan memahami dengan baik

berbagai regulasi terkait Izin operational sarana dan prasarana kesehatan bagi tim teknis yang ditempatkan di PTSP


Pengawasan internal dilakukan langsung oleh masing-masing dipimpin dan secara berkala oleh TIM pengawas internal yang dibentuk dan ditugaskan khusus oleh kepala DPMPTSP

5) Jumlah pelaksana a. minimal 2 orang di Front office PTSP b. Minimal 3 orang termasuk kepala badan di back office c. Minimal 1 orang TIM teknisi dari SKPD terkait

6) Jaminan pelayanan Permohonan Izin akan diperoses minimal sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP) yang berlaku, dan jika tidak sesuai, pemohon dapat menyampaikan pengaduan dan atau pelaporan sesuai peraturan perundang –undangan yang berlaku.

7) jaminan keamana dan keselamatan pelayanan setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah diteteapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama di ruang pelayanan (front office), termasuk keamanan berkas permohonan selama peroses berlangsung hingga kepada terbitnya izizn, hak atas informasi serta pelayanan yang tepat waktu.


34

8) Evaluasi kinerja pelaksana Kesesuaian proses pelayanan terhadap SOP dan standar pelayanan (SP) akan dimonitoring melalui mekanisme kartu control,peyelanggaraan Survey kepuasan masyarakat (SKM) dan akan dievalusi minimal setiap 6 bulan oleh DPMPTSP bersama SKPD teknis terkait dan pihak eksternal lainnya yang relevan. Hasil monitoring dan evaluasi akan dipublikasikan dan dilaporkan selama tertulis kepada Bupati selaku pembina dan pimpinan pemerintah Daerah.


SYAMSUDDIN A. HAMID


35

1. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) A. Standar Pelayanan terkait proses penyampaian pelayanan (Service delivery) 1) Persyaratan Permohonan izin baru :

a. Mengisi Formulir Permohonan ; b. Menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK; c. Menyerahkan rekaman sertifikat keahlian usaha (SBU) yang telah

diregistrasi oleh lembaga; d. Menyerahkan rekaman sertifikat keahlian (SKA) dan / atau Sertifikat

Keterampilan (SKT) dari penanggung Jawab teknik badan usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;

e. Menyerahkan rekaman kartu penanggung jawab teknik badan usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli / terampil dengan penanggung jawab utama badan usaha (PJU-BU). Perpanjangan izin:

a. Mengisi Formulir permohonan; b. Menyerahkan rekaman sertifikat badan usaha (SBU) yang telah ada

diregistyrasi oleh lembaga; c. Menyerahkan rekaman serifikat Keahlian (SKA) dan / atau sertifikat

Keterampilan (SKT) dari penaggung jawab teknik badan usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;

d. Menyerahkan rekaman kartu Penanggung jawab teknik badan usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli /terampil dengan penanggung jawab utama badan usaha (PJU-BU); dan

e. menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak penghasilan (PPh atas kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.

Persyaratan perubahan data a. Mengisi formulir permohonan; b. Menyerahkan rekaman;

1) Akta perubahan nama direksi/ pengurus untuk perubahan data nama dan direksi / pengurus;

2)surat Keterangan dominasi BUJK untuk perubahan alamat BUJK; 3) akta perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan / atau 4) Sertifikat badan usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi

usaha. Persyaratan penutupan : a. mengisi formulir Permohonan; b. Menyerahkan IUJK yang asli; dan c. Menyerahkan Surat Pajak Nihil.

2) Sistem ,mekanisme dan prosedur




36












5) Produk pelayanan Surat izin usaha jasa konstruksi (IUJK) berlaku selama 3 Tahun, dicetak diatas kertas F4, 100 gram, resmi dengan tandatangan dan cap stempel basah.






B. Standar pelayanan terkait proses pengelolaan pelayanan internal (manufacturing)

1) Dasar Hukum a. UU nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi; b. UU nomor 23 tahun 2014 tent6ang pemerintahan daerah;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi


37

d. peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang usaha dan penyelenggaraan jasa konstruksi (Lembaran negara Republik indonesia tahun 2000 no. 64, tambahan lembaran negara nomor 3956;

e. Peraturan pemerintah no. 30 tahun 2000 tentang penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi;

f. peraturan Menteri PU No. 4/PRT/M/2011 tentang pedoman persyaratan pemberian IUJKn

g. keputusan Menteri Permukiman dan prasarana wilayah No. 369/KPTS/M/2001 tentang pedoman pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional

h. Perda Kab. Pangkep no. 5 Tahun 2004 tentang izin Usaha Jasa konstruksi.

i. Peraturan Bupati pangkajenne kepulauan Nomor 56 tahun 2015 tentang penyederhanaan perizinan dan non perizinan di kabupaten p-angkajenne kepulauan

j. peraturan Bupati Pangkajene kepulauan nomor 57 tahun 2015 tentang pelimpahan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada badan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu di kabupaten pangkajenne kepulauan

k. peraturan Bupati Pangkajene kepulauan nomor 312 tahun 2016 tentang tim teknis pada badan penanaman modaldan pelayanan terpadu satu pintu di kab.Pangkep.

2) Sarana dan prasarana,dan /atau fasilitas

Sarana: Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist5, almari, komputer, printer, komputer server, scanner, CCTV, kamera, proyektor, lemari, arsip, wifi, alat penyimpanan data (database), alat kontrol, alat telekomunikasi, sarana kebersiahan dan keindahan kantor.

Prasarana: Instalasi listrik, telepon, ruang server, ruang kerja, ruang

rapat/pertemuan, ruang pelayanan, ruang pengaduan, ruang penyimpanan, arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entry data, gudang arsip.


3) kompotensi pelaksaan

a. Pendidikan sekurang kurangnya SLTA dan telah memiliki sertifikat service Exellennt bagi petugas pelayanan di DPMPTSP

b. Pendidikan sekurang-kurangnya D3 dan memahami dengan baik berbagai regulasi terkait Izin operational sarana dan prasarana kesehatan bagi tim teknis yang ditempatkan di PTSP




38

5) Jumlah pelaksana a) minimal 2 orang di Front office PTSP b) Minimal 3 orang termasuk kepala badan di back office c) Minimal 1 orang TIM teknisi dari SKPD terkait

6) Jaminan pelayanan Permohonan Izin akan diperoses minimal sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP) yang berlaku, dan jika tidak sesuai, pemohon dapat menyampaikan pengaduan dan atau pelaporan sesuai peraturan perundang –undangan yang berlaku.

7) jaminan keamana dan keselamatan pelayanan setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah diteteapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama di ruang pelayanan (front office), termasuk keamanan berkas permohonan selama peroses berlangsung hingga kepada terbitnya izizn, hak atas informasi serta pelayanan yang tepat waktu.

8) Evaluasi kinerja pelaksana Kesesuaian proses pelayanan terhadap SOP dan standar pelayanan (SP) akan dimonitoring melalui mekanisme kartu control,peyelanggaraan Survey kepuasan masyarakat (SKM) dan akan dievalusi minimal setiap 6 bulan oleh DPMPTSP bersama SKPD teknis terkait dan pihak eksternal lainnya yang relevan. Hasil monitoring dan evaluasi akan dipublikasikan dan dilaporkan selama tertulis kepada Bupati selaku pembina dan pimpinan pemerintah Daerah.


SYAMSUDDIN A. HAMID


39

1. IZIN PENELITIAN A. Standar Pelayanan terkait Proses Penyampaian Pelayanan (Service

Delivery) 1. Persyaratan

a. Formulir permohonan b. Foto copy KTP peneliti c. Surat pengantar dari institusi masing-masing d. Proposal kegiatan

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur a. pemhoan mendapatkam informasi dan mengambil formulir pendaftar di

loket inforamsi Ftont Office DPMPTSP, atau melalui tempat-temoat yang telah ditentukan, seperti kantor Deas / keluruhan, kecematan dan juga melalui Website.











3. Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 2 hari kerja, sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap

4. Biaya / Tarif Rp. 0,- (Bebas Biaya)

5. Produk Pelayanan Surat izin penelitian yang berlaku selama penelitian berlangsung dan dicetak diatas kertas F4, 80 gram, resmi dengan tandatangan dan cap stempel basah

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan a. Pengaduan, saran saran dan masukan ditangani oleh kepala bidang data




40



B. Standar Pelayanan terkait Proses Pengelolaan Pelayanan Internal

(Manufacturing) 1. Dasar Hukum

a. UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Peneliyian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK

b. Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2014

c. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan

d. Peraturan Bupati Pangkajene Kepulauan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pangkajene Kepulauan

e. Peraturan Bupati Pangkajene Kepulauan Nomor 312 Tahun 2016 tentang Tim Teknis pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep

2. Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas Sarana : Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist5, almari, komputer, printer, komputer server, scanner, CCTV, kamera, proyektor, lemari, arsip, wifi, alat penyimpanan data (database), alat kontrol, alat telekomunikasi, sarana kebersiahan dan keindahan kantor. Prasarana : Instaloasi listrik, telepon, ruang server, ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, ruang pelayanan, ruang pengaduan, ruang penyimpanan, arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entry data, gudang arsip. Fasilitas : Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu Ber Ac, Lapangan Parkir Gratis,sarana hiburan TV dan akses internet

3. Kompetensi Pelaksana a. Pendidikan sekurang kurangnya SLTA dan telah memiliki sertifikat service

Exellennt bagi petugas pelayanan di DPMPTSP b. Pendidikan sekurang-kurangnya D3 dan memahami dengan baik berbagai

regulasi terkait Izin operational sarana dan prasarana kesehatan bagi tim teknis yang ditempatkan di PTSP

c. Dapat mengoprasikan komputer 4. Pengawasan Internal


5. Jumlah Pelaksana a. Minimal 2 orang di Front office PTSP b. Minimal 3 orang termasuk kepala badan di back office c. Minimal 1 orang TIM teknisi dari SKPD terkait


41

6. Jaminan Pelayanan Permohonan Izin akan diperoses minimal sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP) yang berlaku, dan jika tidak sesuai, pemohon dapat menyampaikan pengaduan dan atau pelaporan sesuai peraturan perundang –undangan yang berlaku.

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah diteteapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama di ruang pelayanan (front office), termasuk keamanan berkas permohonan selama peroses berlangsung hingga kepada terbitnya izizn, hak atas informasi serta pelayanan yang tepat waktu.

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana Kesesuaian proses pelayanan terhadap SOP dan standar pelayanan (SP) akan dimonitoring melalui mekanisme kartu control,peyelanggaraan Survey kepuasan masyarakat (SKM) dan akan dievalusi minimal setiap 6 bulan oleh DPMPTSP bersama SKPD teknis terkait dan pihak eksternal lainnya yang relevan. Hasil monitoring dan evaluasi akan dipublikasikan dan dilaporkan selama tertulis kepada Bupati selaku pembina dan pimpinan pemerintah Daerah.


SYAMSUDDIN A. HAMID


42

1. IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) A. Standar Pelayanan terkait proses penyampaian pelayanan (Service delivery) 1) Persyaratan a. Fotokopi Izin Gangguan (HO)

b. Fotokopi IMB /Surat Tanah sebagai tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana dan prasarana pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun

c. Fotokopi KTP pemilik /penanggungjawab d. daftar Inventaris sarana dan prasarana yang digunakan e. Daftar Nama Pengelola Lembaga dan Struktur Organisasi Lembaga f. Program Pelatihan Berbasis Kompotensi g. Daftar Instruktur dan Tenaga Kepelatihan h. Fotokopi ijazah pengajar i. Contoh Sertifikat Kelulusan yang dikeluarkan lembaga j. Foto berwarna 4×6 sebanyak 5 lembar k. Fotocopy surat pengesahan sebagai badan hukum .

2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur a. pemhoan mendapatkam informasi dan mengambil formulir

pendaftar di loket inforamsi Ftont Office DPMPTSP, atau melalui tempat-temoat yang telah ditentukan, seperti kantor Deas / keluruhan, kecematan dan juga melalui Website.












43

3)Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 2 hari kerja, sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap

4)Biaya / Tarif Rp. 0,- (Bebas Biaya)

5)Produk Pelayanan Surat izin penelitian yang berlaku selama penelitian berlangsung dan dicetak diatas kertas F4, 80 gram, resmi dengan tandatangan dan cap stempel basah

6)Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan a. Pengaduan, saran saran dan masukan ditangani oleh kepala bidang data





B. standar Pelayanan terkait proses pengelolaan pelayanan internal (manufacturing)

1) Dasar Hukum a. UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan b. PP Nomor 31 tahun 2006 tentang sistem pelatihan kerja nasional c. Perpes No 97v Thn 2014 tentang PTSP d. Perka BKPM Nomor 5 tahun 2013 tentang pedoman dan tata cara

perizinan dan non perizinan PM sebagaimana telah diubah dengan perka BKPM No 12 Thn 2013

e. Peraturan Menakertrans RI Nomor : Per.17/MEN?VII/2007 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

f. Perda Kabupaten Pangkep Nomor 6 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas.

g. Peraturan Bupati Pangkajenne dan kepulauan nomor 56 tahun 2015 Tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinandi Kabupaten Kangkajenne Kepulauan

h. Peraturan Bupati Pangkjenne Kepulauan Nomor 57 tahun 2015 tentang pelimpahan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada badan penanaman modal dan perizihnan terpadu satu pintu di kabupaten pangkajenne kepulauan

i. Peraturan Bupati Pangkajenne Kepulauan No. 312 Tahun 2016 tentang Tim Teknis pada badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kab. Pangkep

2). Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas

Sarana : Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist5, almari, komputer, printer, komputer server, scanner, CCTV, kamera, proyektor, lemari, arsip, wifi, alat penyimpanan data (database), alat kontrol, alat telekomunikasi, sarana kebersiahan dan keindahan kantor. Prasarana : Instalasi listrik, telepon, ruang server, ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, ruang pelayanan, ruang pengaduan, ruang penyimpanan, arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entry data, gudang arsip.


44


3). Kompetensi Pelaksana a. Pendidikan sekurang kurangnya SLTA dan telah memiliki sertifikat service



c. Dapat mengoprasikan komputer 4) Pengawasan Internal


5) Jumlah Pelaksana a. Minimal 2 orang di Front office PTSP b. Minimal 3 orang termasuk kepala badan di back office c. Minimal 1 orang TIM teknisi dari SKPD terkait

6)Jaminan Pelayanan Permohonan Izin akan diperoses minimal sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP) yang berlaku, dan jika tidak sesuai, pemohon dapat menyampaikan pengaduan dan atau pelaporan sesuai peraturan perundang –undangan yang berlaku.

7)Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah diteteapkan akan mendapatkan jaminan keamanan selama di ruang pelayanan (front office), termasuk keamanan berkas permohonan selama peroses berlangsung hingga kepada terbitnya izizn, hak atas informasi serta pelayanan yang tepat waktu.

8)Evaluasi Kinerja Pelaksana Kesesuaian proses pelayanan terhadap SOP dan standar pelayanan (SP) akan dimonitoring melalui mekanisme kartu control,peyelanggaraan Survey kepuasan masyarakat (SKM) dan akan dievalusi minimal setiap 6 bulan oleh DPMPTSP bersama SKPD teknis terkait dan pihak eksternal lainnya yang relevan. Hasil monitoring dan evaluasi akan dipublikasikan dan dilaporkan selama tertulis kepada Bupati selaku pembina dan pimpinan pemerintah Daerah.


SYAMSUDDIN A. HAMID


45

1. IZIN LOKASI A. Standar pelayanan terkait proses penyampaian pelayanan (service delivery)

1)Persyaratan a. Surat Permohonan bermaterai 6000 b. Fotocopy KTP Pemohon atau pimpinan perusahaan bagi

yang berbadan hukum c. Pasfoto warna ukuran 4×6 cm d. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan e. Fotocopy Surat Persetujuan Presiden /Kepala BKPM bagi

yang menggunakan fasilitas PMA / PMDN atau fotocopy Persetujuan menggunakan prinsip dari pemerintahan daerah untuk badan usaha yang tidak fasilitas penanaman moda.l

f. Surat Pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembebasan tanah dan / atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah atau yang berhak di atas tanah.

g. Uraian / Garis Besar rencana proyek h. Gambar /Sketsa tanah yang dimohon i. Fotocopy Surat / Dokumen Status Hak Tanah / Bangunan

dalam bentuk sertifikat / Akta Tanah /Sewa /Kontrak 2)Sistem, Mekanisme dan Prosedur










46




3)Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 2 hari kerja, sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap

4)Biaya / Tarif Rp. 0,- (Bebas Biaya)

5)Produk Pelayanan Surat izin penelitian yang berlaku selama penelitian berlangsung dan dicetak diatas kertas F4, 80 gram, resmi dengan tandatangan dan cap stempel basah

6)Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan a. Pengaduan, saran saran dan masukan ditangani oleh kepala bidang

data dan pengaduan atau staf loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP dan ditunjuk oleh kepala badan.




B. standar Pelayanan terkait proses pengelolaan pelayanan internal (manufacturing)

1) Dasar Hukum a. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pewmerintahan daerah b. Undang Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik; c. Peraturan pemerintahan nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan

undang undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelaksanaa publik; d. Peraturan kepala badan pertanian Nasional Nomor 2 tahun 2011

tentang pedoman pertimbangan teknis pertahanan dalam penerbitan izin lokasi,Penetapan izin lokasi dan izin penggunaan lahan

e. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman Penetapan standar layanan;

f. Peraturan bupati pangkajne kepulauan Nomor 56 Tahun 2015 tentang penyederhanaan perizianan dan non perizinan di kabupaten pangkajene kepulauan

g. Praturan bupati pangkajene kepulauan Nomor 57 Tahun 2015 Tentang pelimpahan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada badan penanaman modal perizinan Terpadu satu pintu Di kabupaten Pangkajene kepualuan

h. Peraturan Bupati Pangkajene kepulauan NO. 312 Tahun 2016 Tentang Tim teknis Pada badan penanaman modal dan pelayanan terpadu Satu pintu Kab.Pangkep


47

2).Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas Sarana : Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist, almari, komputer, printer, komputer server, scanner, CCTV, kamera, proyektor, lemari, arsip, wifi, alat penyimpanan data (database), alat kontrol, alat telekomunikasi, sarana kebersiahan dan keindahan kantor. Prasarana : Instaloasi listrik, telepon, ruang server, ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, ruang pelayanan, ruang pengaduan, ruang penyimpanan, arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entry data, gudang arsip. Fasilitas : Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu Ber Ac, Lapangan Parkir Gratis,sarana hiburan TV dan akses internet




c. Dapat mengoprasikan komputer 4)Pengawasan Internal







SYAMSUDDIN A. HAMID


48

1. IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL A. Standar Pelayanan terkait proses penyampaian pelayanan

(Service delivery) 1) Persyaratan Izin Prinsip PMDN :

a) Permohonan izin prinsip b) Bukti diri pemegang saham, dalam hal pemegang saham

Perorangan indonesia,melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku dan rekaman NPWP

c) Bagi yang badan hukum indonesia,melampirkan rekaman Akta pendirian perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dengan persetujuan / pemberitahuan dari menteri hukum dan ham ,rekamanNPWP perusahaan serta rekaman perizinan yang dimiliki perusahaan.

d) Bagi yang telah berbadan hukum indonesia ,dalam bentuk perseroan terbatas ,melampirkan rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya dilengakapi dengan pengesahan Anggaran Dasar perusahaan dan persetujuan /pemberitahuan perubahan ,apabila ada,dari Menteri Hukum da HAM serta rekaman NPWP perusahaan :

e) Keterangan Rencana kegiataan (KRK) f) Rekomendasi dari kementrian /lembaga pembinaapabila

diisyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha g) Surat kuasa asli untuk pengurusan izin yang diwakilkan

Izin prinsip perluasan PMDN:

a. Formulir permohonaan b. Rekaman Izin prinsip c. Rekaman Akta pendirian perusahaan d. Anggaran dasar peruusahaan dengan pengensahan Hukum

dan Ham e. NPWP perusahaan f. Keterangan Rencana kegiataan (KRK) g. Rekomandasi dari kementrian /lembaga pembinan apabila

diisyaratkan h. Rekapitulasi data seluruh proyek i. Neraca keuangan perusahaan j. Tanda terimah pemyapaian LKPMdan LKPM periode

terakhir k. Hasil pemeriksaan lapangan l. Surat kuasa asli bila diwakilkan

Izin prinsip perubahan PMDN: a. Formulir permohanan b. Rekaman izin prinsip c. Rekaman Akta pendirian perusahaan d. data pendukung untuk perubahaan e. Tanda terimah penyampaian LKPM dan LKPM periode

terakhir f. Hasil pemriksaan lapangan g. Surat kuasa Asli bila diwakilkan


49

Izin prinsip penggabungan perusahaan PMDN: a. Formulir permohonan b. Untuk masng-masing perusahanyang akan bergabung:

1) rekaman Izin prisip 2) rekaman Akta pendirian perusahaan 3) kesepakatan penggabungan perusahaan 4)Surat keterangan Notaris 5) tanda terimah penyampaian LKPM dan LKPM periode Terakhir 6)Hasil pemriksan lapangan

c. Rekapitulasi data proyek sebelum da sesudah pengganbung d. Surat kuasa Asli bila diwakilkan

2) Sistem ,mekanisme da prosendur a. pengajuan permohonan izn prinsip disampainkan

secara daring, ataumanual ke DPMPTSP b. penanman Modal yanh menyampainkan permohonan

secra manual , harus menunjukan dokumen asli kepada petugas Front Office

c. Penanam modal dapat mengajutkanizin permohonan izin secar parallel

d. Selanjutnya permohonan izin oleh DPMPTSP akan diproses mengunakan SPIPISE

3) jangka waktu pelayanan Maksimal 6 hari kerja,sejak berkas permohomam dinyatakakan lengkap.

4) Biaya/Tarif Rp. 0,- (Bebas Biaya)

5) Produk Pelayanan Izin prinsip penanaman Modal dengan masa berluka sama dengan jangka waktu penyelesaian proyek ditetapakan dalam izin prinsip.(2) jangaka wkatu penyelsaian proyek dapat diberikan 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun tergantung karakteristik bidang usaha ,dicetak diatas kertas F4 100 gram,resmi dengan tandartangan dan cap stempel basah.

6) penaganan pengaduan ,sran adan masukan a. pengaduan ,saran ,dan masukan ditangani oleh kepala

Bidang Data dan pengaduan atai staf loket pengduan dilikungan DPMPTSP yang ditinjutkan oleh kepala Badan.

b. saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan,kotak saran,SMS,Telepon ,Faximale,da email yang telah disiapakan DPMPTSP.

c. saran dan aduansegera ditangani dan ditindaklanjutti untuk diselesaikan .

d. pengaduan akan diselesaika oleh tim pennganan pengaduan selambat-lambatnya 7 (Tujuah) hari kerja sejak pengaduan diterimah dengan lengkap.

B. standar pelayanan terkait prosese pengolalah pelyanan internal (manufacturing) 1) Dasar Hukum

a. UU Nomor 23Tahun 2014 tentang pemerintah daerah b. UU Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal c. UU Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas d. UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelyanan publik


50

e. UU Nomor 20 tahun 2008 tentang usah mikro , kecil dan menegah f. perpers NO 16 tahun 2012 tentang rencana Umum penanaman modal g. PP Nmor 38 tahun 2007 tentang pembgian urusan pemerintah antar

pemerintah daerah kabupaten /kota : h. peraturan prsiden Nomor 90 tahun 2007 tentang Badan koodinasi

penanaman model: i. perpres No 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup

dan bidang usaga yang terbuak dengan persyaratan dibidabg penanaman modal

j. perpers No 97 tahun 2014 tentang PTSP k. perka BKPM NO 4 tahun 2014 tentang SPIPISE I. perka BKPM NO.14 tahun 2015 tentang pedoman dana tata cara izin

prinsip penanaman modal m. perka BKPM Nomor 15 tahun 2015 tentyang pedoman dan tat cara

perizinna dan Nonperizina penanman modal n. PERATURAN PERUNDANG_UNDANG MASING_MASING SEKTOR

USAHA o. perturan Bupati pangkajene Kepulauan NOMOR 56 tahun 2015 tentang

penyederhanan perizinan danNon persizinan dikabupaten Kepulauan p. perturan Bupati pangkajene kepulauamn No,or 257 tahun 2015

tentang peleimpah kewengan penyeleggran perizinan dan non perizinan kepda badan penanaman modal dan perzinan terpadu sati pintu dikabupaten pangkejene kepulauan

q. peraturan Bupati pangkajene kepuluan No.312 tahun 2016 tentang tim Teknis pada badan penanman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kab.pangkep

2).Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas Sarana : Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist5, almari, komputer, printer, komputer server, scanner, CCTV, kamera, proyektor, lemari, arsip, wifi, alat penyimpanan data (database), alat kontrol, alat telekomunikasi, sarana kebersiahan dan keindahan kantor. Prasarana : Instaloasi listrik, telepon, ruang server, ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, ruang pelayanan, ruang pengaduan, ruang penyimpanan, arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entry data, gudang arsip. Fasilitas : Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu Ber Ac, Lapangan Parkir Gratis,sarana hiburan TV dan akses internet

3).Kompetensi Pelaksana





5) Jumlah Pelaksana a. Minimal 2 orang di Front office PTSP b. Minimal 3 orang termasuk kepala badan di back office


51

c. Minimal 1 orang TIM teknisi dari SKPD terkait 6)Jaminan Pelayanan

Permohonan Izin akan diperoses minimal sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP) yang berlaku, dan jika tidak sesuai, pemohon dapat menyampaikan pengaduan dan atau pelaporan sesuai peraturan perundang –undangan yang berlaku.




SYAMSUDDIN A. HAMID


52

1. IZIN USAHA PENANAMAN MODAL A. Standar Pelayanan terkait proses penyampaian pelayanan

(Service delivery) 1) Persyaratan

a) Rekaman perizinan berupa izin prinsip / izin investasi /izin usaha /izin kementerian / lembaga/ dinas terkait yang telah dimiliki;

b) Rekaman akta pendirian perusahaan dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan / pemberitahuan perubahan dari menteri hukum dan HAM, dan perubahannya (apabila ada)

c) NPWP perusahaan; d) Rekaman legalitas lokasi proyek dan / ataualamat perusahaan e) Izin lokasi / surat dari instansi terkait mengenai tata ruang kota

dan peruntukan lokasi industri bila perusahaan berada diluar kawasan industri.

f) Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek g) Rekaman dokumen lengkap dan persetujuan / pengesahan

analisis menangani dampak lingkungan (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemangtauan lingkungan (UPL) atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (SPPL);

h) Rekaman izin lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL atau UKL-UPL;

i) LKPM periode terakhir dan tanda terima penyampaian dari PTSP pusat di BKPM/DPMPTSP provinsi/kabupaten/kota;

j) Rekomendasi dari kementerian/ lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha

k) Surat kuasa asli bermaterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/ pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa

l) Formulir permohonan m) Hasil pemeriksaan lapangan bila diperlukan n) Presentasi bila diperlukan Catatan :persyaratan secara detail untuk masing-masing bentuk izin usaha penanaman modal mengacu kepada perka BKPM No. 15 tahun 2015 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan non perizinan penanaman modal.

2) Sistem ,mekanisme da prosendur a. Penanam modal menyampaikan permohonan perizinan secara

daring, atau manual ke DPMPTSP b. Bagi permohonan yang telah diverifikasi dan masih terdapat

kekurangan data maka pemberitahuan akan terkirim secara otomatis melalui emai pemohon dan catatan detail hasil; verifikasi dapat dilihat dalam sistem permohonan secara daring.

c. Bagi permohonan yang dinyatakan lengkap dan benar maka pemberitahuan akan dikirim secara otomatis melalui email pemohon dan pemohon dapat mencetak tanda terima dalam sistem permohonan secara daring.


53

d. Perizinan sebagaimana dimaksud diterbitkan selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar


4) Biaya/Tarif Rp. 0,- (Bebas Biaya)

5) Produk Pelayanan Izin prinsip penanaman Modal dengan masa berluka sama dengan jangka waktu penyelesaian proyek ditetapakan dalam izin prinsip.(2) jangaka wkatu penyelsaian proyek dapat diberikan 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun tergantung karakteristik bidang usaha ,dicetak diatas kertas F4 100 gram,resmi dengan tandartangan dan cap stempel basah.

6) penaganan pengaduan ,sran adan masukan a. pengaduan ,saran ,dan masukan ditangani oleh kepala Bidang

Data dan pengaduan atai staf loket pengduan dilikungan DPMPTSP yang ditinjutkan oleh kepala Badan.

b. saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan,kotak saran,SMS,Telepon ,Faximale,da email yang telah disiapakan DPMPTSP.

c. saran dan aduansegera ditangani dan ditindaklanjutti untuk diselesaikan .

d. pengaduan akan diselesaika oleh tim pennganan pengaduan selambat-lambatnya 7 (Tujuah) hari kerja sejak pengaduan diterimah dengan lengkap.

B. standar pelaynan terkait prosese pengolalah pelyanan internal (manufacturing) 1) Dasar Hukum

a. UU Nomor 23Tahun 2014 tentang pemerintah daerah b. UU Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal c. UU Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas d. UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelyanan publik e. UU Nomor 20 tahun 2008 tentang usah mikro , kecil dan menegah f. perpers NO 16 tahun 2012 tentang rencana Umum penanaman modal g. PP Nmor 38 tahun 2007 tentang pembgian urusan pemerintah antar

pemerintah daerah kabupaten /kota h. peraturan prsiden Nomor 90 tahun 2007 tentang Badan koodinasi

penanaman model i. perpres No 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup

dan bidang usaga yang terbuak dengan persyaratan dibidabg penanaman modal

j. perpers No 97 tahun 2014 tentang PTSP k. perka BKPM NO 4 tahun 2014 tentang SPIPISE I. perka BKPM NO.14 tahun 2015 tentang pedoman dana tata cara izin

prinsip penanaman modal m. perka BKPM Nomor 15 tahun 2015 tentyang pedoman dan tat cara

perizinna dan Nonperizina penanman modal n. PERATURAN PERUNDANG_UNDANG MASING_MASING SEKTOR USAHA o. perturan Bupati pangkajene Kepulauan NOMOR 56 tahun 2015 tentang

penyederhanan perizinan danNon persizinan dikabupaten Kepulauan


54

p. perturan Bupati pangkajene kepulauamn No,or 257 tahun 2015 tentang peleimpah kewengan penyeleggran perizinan dan non perizinan kepda badan penanaman modal dan perzinan terpadu sati pintu dikabupaten pangkejene kepulauan



3). Kompetensi Pelaksana









55



SYAMSUDDIN A. HAMID


56

1. IZIN GANGUAN (HO) / SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU) A.Standar Pelayanan terkait proses penyampaian Pelayanan (Service delivery)

1) Persyaratan a) Surat Permohonan bermaterai 6000 b) Fotocopy KTP Pemohon atau pimpinan perusahaan bagi yang berbadan

hukum c) Fotocopy IMB / Dokumen lain yang ditentukan d) Fotocopy STTS PBB tahun terakhir e) Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum f) Pasfoto warna ukuran 4×6 cm g) Surat Keterangan / persetujuan tidak keberatan dari tetangga h) Gambar / Denah lokasi i) Dokumen Studi Pengelolaan lingkungan (UPL / UKL / Amdal) bagi jenis

usaha tertentu 2) Sistem, mekanisme dan prosedur

a) pemohon mendapatkam informasi dan mengambil formulir pendaftar di loket inforamsi Ftont Office DPMPTSP, atau melalui tempat-temoat yang telah ditentukan, seperti kantor Deas / keluruhan, kecematan dan juga melalui Website.

b) pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen yang di persyarsatkan dan menyetorkanya di loket pendaftaran;

c) Staf loket pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka dilakukan registrasi pendaftaran permohonan izin dan permohonan di berikabn bukti pendafataran;

d) Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi (daftar) dan dikembalikan ke pemohon utnuk di lengkapi;

e) Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap diterusksan ke bidang pengolahan perizinan dan non perizinan yang ada di Back Office, untuk menentukan bentuk kajian dan komposisi Tim teknis.

f) Tim teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, selanjutnya melakukan kajian teknis terhadap permohonan izin yang diterima, melakukan kunjungan lapangan bila di perlukan dan atas dasar tersebut menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin kepada kepaa DPMPTSP selaku koordinator TIM Teknis.

g) Untuk permohonan izin yang ditolak, akan dikembalikan ke bidang pengolahan perizinan dan non perzinan untuk sesuai denga standar waktu yang ditentukan.

h) Untuk permohonan izin yang diterima, maka akan di teruskan ke kepala SUB bagian keuangan untuk dilakukan penghitungan retribusi dan pencetakan SKRD.

i) Petugas loket informasi di Front Office menghubungi pemohon,menyampaikan besar retribusi diloket pembayaran.

j) Petugas loket pembayaran menerima dan meristrasi pembayaran pemohon sesuai SKRD dan memberikan bukti pembayaran retribusi kepada pemohon.

k) Bidang pelayanan perizinan dan non perizinan melakukan pencetakan izin.

l) Izin yang telah dicetak akan ditandatangani oleh kepala DPMPTSP , dicap stempel dan diarsipkan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan dan meneruskannya keloket penyerahan.

m) Petugas loket penyerahan menyerahkan Izin kepada pemohon, dengan terlebih dahulu memeriksa bukti pendaftaran, bukti pembayaran dan kesesuaian identitas pemohon.


57

3) jangka waktu pelayanan Maksimal 6 hari kerja,sejak berkas permohomam dinyatakakan

lengkap. 4) Biaya/Tarif

Biaya /Retribusi dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut : Indeks Retribusi x Harga Dasar Retribusi Indeks Retribusi merupakan penjumlahan dari nilai indeks sesuai dengan kondisi obyektif kegiatan usaha yang meliputi :

a. Indeks Usaha b. Indeks Modal c. Indeks Tingkatan Bahaya / Gangguan d. Indeks Waktu kegiatan e. Indeks Fungsi Jalan f. Indeks Luas tempat g. Indeks penggunaan Mesin

Harga dasar Retribusi Di Tetapkan sebagai berikut :

a. Golonagan Usaha Besar Rp. 150.000,- b. Golongan Usaha Menengah RP. 75.000,- c. Golongan Usaha Kecil Rp. 30.000,-

5) Produk layanan

Surat izin tempat usaha (SITU) Dan izin gangguan (HO) yang berlaku selama usaha masi berlangsung dan tidak mengalami perubahan, didaftar ulang seriap 3 tahun sekali, dicetak diatas kertas F4, 100 gram, resmi dengan tanda tangan dan cap stempel basah

6) Penanganan Pengaduan, saran dan masukan a. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh kepada bidang data dan

pengaduan atau staff loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP yang ditunjuk oleh kepala badan.

b. Saran dan aduan di sampaikan melalui loket pengaduan, kotak saran, SMS, telepon, faximile dan email yang telah disiapkan DPMPTSP

c. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan

d. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap


a. UU Nomor 23Tahun 2014 tentang pemerintah daerah b. UU Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal c. UU Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas d. UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelyanan publik e. UU Nomor 20 tahun 2008 tentang usah mikro , kecil dan menegah f. perpers NO 16 tahun 2012 tentang rencana Umum penanaman modal

g. PP Nmor 38 tahun 2007 tentang pembgian urusan pemerintah antar pemerintah daerah kabupaten /kota :

h. peraturan prsiden Nomor 90 tahun 2007 tentang Badan koodinasi penanaman model


58

i. perpres No 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan bidang usaga yang terbuak dengan persyaratan dibidabg penanaman modal

j. perpers No 97 tahun 2014 tentang PTSP k. perka BKPM NO 4 tahun 2014 tentang SPIPISE

I. perka BKPM NO.14 tahun 2015 tentang pedoman dana tata cara izin prinsip penanaman modal

m. perka BKPM Nomor 15 tahun 2015 tentyang pedoman dan tat cara perizinna dan Nonperizina penanman modal

n. peraturan perundang_undang masing_masing sektor usaha o. perturan Bupati pangkajene Kepulauan nomor 56 tahun 2015 tentang

penyederhanan perizinan danNon persizinan dikabupaten Kepulauan p. perturan Bupati pangkajene kepulauamn No,or 257 tahun 2015 tentang

peleimpah kewengan penyeleggran perizinan dan non perizinan kepda badan penanaman modal dan perzinan terpadu sati pintu dikabupaten pangkejene kepulauan











59




SYAMSUDDIN A. HAMID


60

1. IZIN TRAYEK PEDESAAN A.Standar Pelayanan terkait proses penyampaian Pelayanan (Service delivery) 1) Persyaratan

a) Surat Permohonan bermaterai 6000 b) Fotocopy KTP Pemohon c) Fotocopy NPWP d) Fotocopy STNK e) Fotocopy buku uji

2) Sistem, mekanisme dan prosedur











k) Bidang pelayanan perizinan dan non perizinan melakukan pencetakan izin. l) Izin yang telah dicetak akan ditandatangani oleh kepala DPMPTSP , dicap

stempel dan diarsipkan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan dan meneruskannya keloket penyerahan.



61


4) Biaya/Tarif Struktur tarif retribusi izin trayek : Jenis Angkutan Kapasitas Tempat

Duduk Tarif

Mikrolet Mini Bus Mini Bus Mobil Bus

s.d 8 orang 9 s.d 15 orang 16 s.d 25 orang Lebih dari 26 orang

Rp. 20.000,- Rp. 25.000,- Rp. 30.000,- Rp. 35.000,-

5) Produk layanan

Surat izin trayek pedesaan yang berlaku selama 5 (lima) tahun, dicetak diatas kertas F4, 100 gram, resmi dengan ditanda tangani dan cap stempel basah




c. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan d. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap


a. UU Nomor 23Tahun 2014 tentang pemerintah daerah b. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan c. UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran d. PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan e. PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan f. PP Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan g. PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan h. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang PTSP i. Kepmenhub Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan

Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum j. Perda Pangkep Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jalan Umum k. Peraturan Bupati Pangkajene Kepulauan NOMOR 56 tahun 2015 tentang

penyederhanan perizinan danNon persizinan dikabupaten Kepulauan l. Peraturan Bupati pangkajene kepulauamn No,or 57 tahun 2015 tentang


m. Peraturan Bupati pangkajene kepuluan No.312 tahun 2016 tentang tim Teknis pada badan penanman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kab.pangkep

2).Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas Sarana : Meja, kursi, alat tulis kantor, check list5, almari, komputer, printer, komputer server, scanner, CCTV, kamera, proyektor, lemari, arsip, wifi, alat penyimpanan data (database), alat kontrol, alat telekomunikasi, sarana kebersiahan dan keindahan kantor.


62

Prasarana : Instalasi listrik, telepon, ruang server, ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, ruang pelayanan, ruang pengaduan, ruang penyimpanan, arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entry data, gudang arsip. Fasilitas : Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu Ber Ac, Lapangan Parkir Gratis,sarana hiburan TV dan akses internet











SYAMSUDDIN A. HAMID


63

1. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN A.Standar Pelayanan terkait proses penyampaian Pelayanan (Service delivery) 1) Persyaratan

a) Surat Permohonan bermaterai 6000 b) Fotocopy KTP Pemohon atau pimpinan perusahaan bagi yang berbadan hukum c) Pasfoto warna ukuran 4x6 cm d) Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan e) Fotocopy Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir f) Surat Keterangan/Persetujuan tidak keberatan dari tetangga g) Gambar/denah lokasi h) Gambar bangunan baru atau gambar bangunan lama bagi pemohon IMB lanjutan i) Fotocopy NPWP

2) Sistem, mekanisme dan prosedur











k) Bidang pelayanan perizinan dan non perizinan melakukan pencetakan izin.

l) Izin yang telah dicetak akan ditandatangani oleh kepala DPMPTSP , dicap stempel dan diarsipkan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan dan meneruskannya keloket penyerahan.



64


4) Biaya/Tarif Biaya/retribusi dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut : Tarif IMB x KLB x KSB x KTB x KLLB

5) Produk layanan Surat izin mendirikan bangunan berlaku selama bangunan itu berdiri dan tidak ada perubahan, dicetak diatas kertas F4, 100 gram, resmi dengan ditanda tangani dan cap stempel basah




c. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan d. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap


a. UU Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah b. UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung c. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang d. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah e. UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Perumahan f. UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun g. PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28

Tahun 2002 h. PP Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan

Perkotaan i. PP Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan

Perumahan dan Kawasan Pemukiman j. Permen PU Nomor 24/Prt/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin

Mendirikan Bangunan k. Permendagri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin

Mendirikan Bangunan l. Permenpera Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan

dan Kawasan Pemukiman dengan Hunian Berimbang sebagaimana telah diubah dengan Permenpera Nomor 7 Tahun 2013

m. Perda Pangkep Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

n. Perda Pangkep Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 1994)

o. Perda Pangkep Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung p. Peraturan Bupati Pangkajene Kepulauan NOMOR 56 tahun 2015 tentang

penyederhanan perizinan danNon persizinan dikabupaten Kepulauan q. Peraturan Bupati pangkajene kepulauamn No,or 57 tahun 2015 tentang



65

r. Peraturan Bupati pangkajene kepuluan No.312 tahun 2016 tentang tim Teknis pada badan penanman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kab.pangkep

2).Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas Sarana : Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist, almari, komputer, printer, komputer server, scanner, CCTV, kamera, proyektor, lemari, arsip, wifi, alat penyimpanan data (database), alat kontrol, alat telekomunikasi, sarana kebersiahan dan keindahan kantor. Prasarana : Instaloasi listrik, telepon, ruang server, ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, ruang pelayanan, ruang pengaduan, ruang penyimpanan, arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entry data, gudang arsip. Fasilitas : Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu Ber Ac, Lapangan Parkir Gratis,sarana hiburan TV dan akses internet









8)Evaluasi Kinerja Pelaksana Kesesuaian proses pelayanan terhadap SOP dan standar pelayanan (SP) akan dimonitoring melalui mekanisme kartu control,peyelanggaraan Survey kepuasan masyarakat (SKM) dan akan dievalusi minimal setiap 6 bulan oleh


66

DPMPTSP bersama SKPD teknis terkait dan pihak eksternal lainnya yang relevan. Hasil monitoring dan evaluasi akan dipublikasikan dan dilaporkan selama tertulis kepada Bupati selaku pembina dan pimpinan pemerintah Daerah.


SYAMSUDDIN A. HAMID

Documents

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI … · 2018-07-18 · Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan pelayanan yang ... Standar pelayanan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan